DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN BAB III JABATAN DAN KEPEGAWAIAN BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB V PEMBIAYAAN BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukurn pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah yang saat ini melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik perlu diatur pembentukan dan susunan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik; \-
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Banga dan Politik, penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan Uruaan Pemerintahan di bidang kesatuan banga dan politik diatur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dal huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Kesatuan Balgsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daera-h-Daerah Tingkat l1 di Sulawesi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan l,embarar Negara Republik Indoaesia Nomor 1822t.; fr\ a /
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubal dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahaun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 183, Tambahan lembaran Republik lndonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan t€mbaian Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambalan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan l,embarart Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambalan Lembarar Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); /
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun / 2016 tentang Pembentukan dan Susunar Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORA.IA dan BUPATI TANA TORN"'A & MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAITUPATEN TANA TORAJA. BAT} II PEMBENTUKAN

Pasal 2

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yalg dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut aaas otonomi dan T\rgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Repubtik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5.Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja.
6.Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja.
7.Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja.
8.Subbidang adalah Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ikbupaten Tana Toraja.
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelal<saannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan menyejahterakan masyarakat.
10.Eselon adalah tingkatan jabatan struldural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja. ( 1 ) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2)Tipe Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalal Tipe A, yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. /lI- I 4-

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata keda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 4

(l) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupalan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.

(2)Seketaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
(3)Kepala Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan jabatan administrator atau jabatan struktura.l eselon tll.b.
(4)Kepala Subbagian/Kepala Subbidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan politik merupakan jabatan pengawas atau jabatar stuktural eselon IV.a.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 5

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratura:r perundang-undangal.

(1)Anggaran penyelenggaran Urusaa Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
(2)Penyusunal angga.ran sebangaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undalgan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 6

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

BAB VI

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal 7

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan forum koordinasi pimpinan di Daerah, anggaran forum koordinasi pimpinan di Daerah dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan, dibebankan pada anggaral pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerin tahan umum diundanskan. @ /

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat stuktural pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tana Toraja tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengar dilaltiknya pejabat struktural pada Badan Kesatuan Bangsa darr Politik berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berLaku, Ketentuan Pasal 12 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (L€mba.ran Daerah Kabupaten Tana Tor4ja Tahun 2O16 Nomor 10, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Tarla Toraja Nomor 19) dicabut dan dinyatakar tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tor4ja. Ditetapkan di Makale pada tanggal ? ,csenber 2020 BUPATI TANA TORAJA, (, NICODEMUS BIRIN KANAE Diundangkan di Makale pada tanggal ? lc:enber 2C20 SEKRETARIS DAERAH UPATEN TANA ?ORN.IA, SEMUEL T E BURA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2O2O NOMOR O' NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA. PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.OO3.1 17.20. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORA.'A NOMOR TAHUN 2O2O TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KESATUAAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANA TORA.IA UMUM Sesuai dengan ketentuan Pas€.l L22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, seluruh perangkat daera-h yalg melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksaoakan tugasnya sampai dengal peraturan perundang-undangan mengenai pela-ksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Untuk memberikaa kepastian hukum pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daera-h yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan poiitik, telah ditetapkan Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 11 Ta-hun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai dasar pembentukan peraturan daerah ini. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…