DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e diubah; Ketentuan Pasal 9 diubah; Ketentuan Pasal 12 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa un Peraturan Perangkat ayat (t) tentang Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 tahirn 2O16 tentang Pembentukan Can Susunan perangkat Daerah;
b.bahwa untuk penyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang_undalgan, perangkat daerah yang telah dibentuk sgla gn imsr1z dimaksud dalam huruf a, telah dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 201g tentang Pembinaan Dan pengendalian penataan perangkat .. Daerah, dan perlu ditata kembali sehingga perangkat daerah secara efektif dan efrsien dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Unda4g Nomor 29 Tahun 1959 tentang PembentuKar-' Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18221; BUPATITANATORAJA PROVINS!SULAWESISELATAN PERATURANDAERAHKABUPATENTANATORAJA NOMOR4 TAHUN2022 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR10TAHUN2016TENTANG PEMBENTUKAN DANSUSUNANPERANGKATDAERAH DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATITANATORAJA, Menimbang Mengingat a.bahwa untukmelaksanakanketentuanPasal3ayat(1) PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016 tentang PerangkatDaerah,telahditetapkanPeraturanDaerah KabupatenTanaTorajaNomor10tahun2016tentang PembentukancanSusunanPerangkatDaerah; b.bahwauntukpenyesuaian terhadap perkembangan penyelenggaraan tugasdanfungsisertapenyesuaian terhadap ketentuanperaturanperundang-undangan, perangkatdaerahyangtelahdibentuksebagaimana dirnaksuddalam huruf a,telahdievaluasiberdasarkan PeraturanMenteriDalamNegeriNomor99Tahun2018 tentangPembinaanDanPengendalianPenataanPerangkat Daerah,danperluditatakembali sehinggaperangkat daerahsecaraefektifdanefisiendapatmenyelenggarakan tugasdanfungsidalamrangka peningkatankualitas penyelenggaraanurusanPemerintahanDaerahdan pelayananpublik; c.bahwaberdasarkanpertirnbangansebagaimanadimaksud dalamhuruf adanhurufb,perlumenetapkanPeraturan Daerah tentangPerubahanAtasPeraturanDaerah KabupatenTanaTorajaNomor10Tahun2016 tentang PembentukanDanSusunanPerangkatDaerah; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-Und�- Nomor29Tahun1959tentang Pembentul(ai\'·,·Daerah-daerahTingkatIIdi Sulawesi (Lembaren NegaraRepublikIndonesiaTahun1959Nomor 74,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang_undaagan (kmbararr Negara Republik Indonesia Tahun 201l Nomor g2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagarmana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undalg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang_ Undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahaa Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, tera-khir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintatran (kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202O tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahar lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentarg Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan l'mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187' Tambahan lembaran Negfa Republik lndonesia Nomor 6402);
8.Peraturan P'emerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praj a (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72' Tambahal kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran .. Negara Repu blik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Neglre. Republik Indonesia Nomor 6402); . -�
8.Peraturan P""emerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2O0g tentaflg pedoman Organisasi o"r, i"t x"4" Badan Penanggu langan Bencana Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman Nomenklatui eerangkat Daera,h provinsi Mela-ksanaka-n F\rngsi pem erintahan (Berita 17 Nomor 197); l l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 20lg tentang Pembinaan Dan pengendalian penataan perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201g Nomor 1539);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l0 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (L,embaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor l9). Dengal persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAE}UPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORA"IA MEMUTUSI(AN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah K,bupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19), diubah sebagai berikut: Pasal I I Ketentuan Pasal 5 huruf a, huruf d dan huruf e diubah, sehingga pasa-l S berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Susunan dan Tipe Peran$*ata.baerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah, Tipe A;
b.Sekretariat DPRD, Tipe B;
c.Inspektorat Dererah, Tipe A;
1. 9.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor46Tahun2008 tentangPedomanOrganisasiDanTataKerjaSadan PenanggulanganBencanaDaerah; 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor5 Tahun2017 tentangPedomanNomenklaturPerangkatDaerahProvinsi danDaerahKabupaten/KotayangMelaksanakanFungsi PenunjangPenyelenggaraanUrusanPemerintahan(Serita NegaraRepublikIndonesiaTahun2017Nomor197); 11.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor99Tahun2018 tentangPembinaanDanPengendalianPenataanPerangkat Daerah(SeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2018 Nomor1539); 12.PeraturanDaerahKabupatenTanaTorajaNomor10Tahun 2016tentangPembentukandanSusunanPerangkat Daerah(LembaranDaerahKabupatenTanaTorajaTahun 2016Nomor10,TambahanLembaranDaerahKabupaten TanaTorajaNomor19). DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATENTANATORAJA dan BUPATITANATORAJA MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAHNOMOR10TAHUN2016TENTANG PEMBENTUKANDANSUSUNANPERANGKATDAERAH PasalI Beberapa ketentuandalamPeraturanDaerahKabupatenTanaTorajaNomor 10Tahun2016 tentangPembentukanDanSusunanPerangkatDaerah (Lembaran DaerahKabupatenTanaTorajaTahun2016Nomor10,Tambahan LembaranDaerahKabupatenTanaTorajaNomor19),diubahsebagaiberikut: 1.KetentuanPasal5hurufa,hurufd dan hurufe diubah, sehinggaPasal5 berbunyisebagai berikut:

Pasal 5

SusunandanTipe Perangkat�aerahsebagaimanadimaksuddalamPasal � 4terdiriatas: a.SekretariatDaerah,TipeA;

b.SekretariatDPRD, TipeB; c.InspektoratDaerah, TipeA; d Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan {an KebudaVaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang p".riidik.rr, dan Urusan Pemerintahan bidan g kebudayaan ;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyerenggarakan Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kec dan menengah, Uru san pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
4. 4.Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidani "a-i:istra"ikependudukan dan pencatatan s il;
5. 5.Dinas. Perhubungan Tipe B, menyelenggara,kan Urusal Pemerintahan bidang perhubungan ; 6, Dinas Sosial Tipe C, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 7.Dinas, Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Tipe B, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang p.--U..a"y"r., masyarakat dan lembang; 8 :ilffi*frilElHL,iffi"* perikanan; an urusan Pemerintahan bidang kerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe A, menyelenggarakan Pemerintahan bidang peke{aan umum dan penataan
7. 10.Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang pa.iwisata, Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahriga: 1 1. Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana- Tipe A, menyelenggarakan Urusan pemenntah bidang pemberiayaan perempuan dan perlindungan anak dan Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan - Urusan Pemerintahan bidang kearsipan;
9. 13.Dinas Komunikasi, Infor:rratika dan persandian Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan infor:rratika, Urusan Pgmerintahan bidang persandian dan Urusan Pemerintahan bidan g r1ra.n :'tistik.
10. 14.Dinas Perumahari Ralcyat dan Kawasan permukiman Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan;
11. 9.Dinas Pe Urusan **g; d.DinasOaerah,terdiriatas: 1.DinasPendidikandanKebudayaanTipeA,menyelenggarakan UrusanPemerintahanbidangpendidikan,danUrusan Pemerintahanbidangkebudayaan; 2.DinasKesehatanTipeA,menyelenggarakanUrusanPemerintahan bidangkesehatan; 3.DinasKoperasi, UsahaKecildanMenengah,Perdagangandan PerindustrianTipeA,menyelenggarakanUrusanPemerintahan bidangkoperasi,usahakecildanmenengah,UrusanPemerintahan bidangperdagangandanUrusanPemerintahanbidang perindustrian; 4.DinasKependudukandanPencatatanSipilTipeA, menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangadministrasi kependudukandanpencatatansipil; 5.DinasPerhubunganTipeB,menyelenggarakan Pemerintahanbidangperhubungan; 6.DinasSosialTipeC,menyelenggarakanUrusanPemerintahan bidangsosial; 7.DinasPemberdayaanMasyarakatdanLembangTipe8, menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangpemberdayaan masyarakatdanlembang; 8.DiriasPertanian,KetahananPangandanPerikananTipeA, menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidangpertanian,Urusan PemerintahanbidangpangandanUrusanPemerintahanbidang perikanan; 9.DinasPekerjaanUmum danTataRuangTipeA,menyelenggarakan UrusanPemerintahanbidang pekerjaanumumdanpenataan ruang; 10.Dinas·Pariwisata,KepemudaandanOlahragaTipeA, menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang pariwisata, UrusanPemerintahanbidangKepemudaandanOlahraga; 11.DinasPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak, PengendalianPendudukdanKeluargaBerencanaTipeA, menyelenggarakanUrusanPemerintahbidang pemberdayaan perempuandanperlindungan anakdanUrusanPemerintahan bidang pengendalianpendudukdankeluargaberencana; 12.DinasPerpustakaandanKearsipanTipeB,menyelenggarakan UrusanPemerintahanbidangperpustakaandanUrusan Pemerintahanbidang kearsipan;
12. 13.DinasKomunikasi,InformatikadanPersandianTipeB, menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang komunikasidan informatika, UrusanPJ_merintahan bidang persandiandanUrusan Pemerintahan bidangll;tatistik. ....
13. 14.DinasPerumahariRakyatdanKawasanPermukimanTipeB menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang perumahan rakyat dan kawasan permukimandanUrusanPemerintahan bidang pertanahan; Urusan 5
14. 15.Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu pintu, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang penanErman modal;
15. 16.Dinas Tenaga Ke{a dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga ke{a, Urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dan Urusan pemerintahan bidang energi sumber daya mineral; l7.Dinas. Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
16. 18.Satuan Polisi Pamong haja, pemadam Kebakaran dan Fenyelamatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
e.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang perencanaan dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang penelitian dan pengembangan daerah;
2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakal fungsi penunjang Urusan pemerintahan Bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan pemerintahan Bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
4. 4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Klasifftasi A.
f.Kecamatan terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Makale, Tipe A.
2. 2.Kecamatan Makale Utara, Tipe A.
3. 3.Kecamatan Makale Selatan, Tipe A.
4. 4.Kecamatan Sangalla,, Tipe A.
5. 5.Kecamatan Sangalla,Utara, Tipe A.
6. 6.Kecamatan Sangallz' Selatan, Tipe A.
7. 7.Kecamatan Mengkendek, Tipe A. '8. Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Tipe A.
8. 9.Kecamatan Rembon, Tipe A.
9. 10.Kecamatan Saluputti, Tipe A. 1 1. Kecamatan Rantetayo,dipe e.
10. 12.Kecamatan Kurra, Tipe A.
11. 13.Kecamatan Malimbong Balepe,, Tipe A.
12. 14.Kecamatan Bittuang, Tipe A. .-5- 15.DinasPenanamanModaldanPelayananTerpaduSatuPintu, menyelenggarakanUrusanPemerintahanbidang penanaman modal; 16.DinasTenagaKerjadanTransmigrasi Tipe8,menyelenggarakan UrusanPemerintahanbidangtenagakerja,UrusanPemerintahan bidangtransmigrasi,danUrusanPemerintahanbidangenergi sumberdayamineral; 17.DinasLingkunganHidupTipeA,menyelenggarakanUrusan Pemerintahanbidanglingkunganhidup;
13. 18.SatuanPolisiPamongPraja,PemadamKebakarandan PenyelamatanTipeA,menyelenggarakanUrusanPemerintahan bidangketenteramandanketertibanumumsertaperlindungan masyarakat. e.SadanDaerah,terdiriatas: 1.SadanPerencanaanPembangunan,PenelitiandanPengembangan DaerahTipeA,melaksanakanfungsi penunjangUrusan PemerintahanBidangperencanaandanfungsipenunjangUrusan PemerintahanBidangpenelitiandanpengembangandaerah;
14. 2.SadanPengelolaanKeuangandanPendapatanDaerahTipeA, melaksanakanfungsipenunjangUrusanPemerintahanBidang keuangan; 3.BadanKepegawaiandanPengembanganSumberDayaManusia TipeB,melaksanakanfungsipenunjangUrusanPemerintahan Bidangkepegawaian, pendidikandanpelatihan;dan 4.SadanPenanggulanganBencanaDaerah,KlasifikasiA. f.Kecamatanterdiriatas: 1.KecamatanMakale,TipeA. 2.KecamatanMakaleUtara,TipeA. 3.KecamatanMakaleSelatan,TipeA. 4.KecamatanSangalla',TipeA. 5.KecamatanSangalla'Utara,TipeA. 6.KecamatanSangalla'Selatan, TipeA. 7.KecamatanMengkendek, TipeA. ·8.KecamatanGandangbatuSillanan, TipeA. 9.KecamatanRembon,TipeA. 10.KecamatanSaluputti,TipeA. ,,. 11.KecamatanRantetayo.tf'ipeA. � 12.KecamatanKurra,TipeA. 13.KecamatanMalimbong Balepe', TipeA. 14.KecamatanBittuang, TipeA.
15. 15.Kecamatan Bonggakaradeng, Tipe A.
16. 16.Kecamatan Rano, Tipe A.
17. 17.Kecamatan Masanda, Tipe A.
18. 18.Kecamatan Simbuang, Tipe A.
19. 19.Kecamatan Mappak, Tipe A.
20. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa] 9

(1)untuk melaksanakan kegiatan teknis operasionar dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit pelaksana Teknis. (21 Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifrkasi yartu: a, kelas A; dan
1. b.kelas B.
(3)Penetapan klasifikasi unit pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pa.da ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Selain unit pelaksana Tero:is Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat unit peraksana Tekriis oinas ai uiaang Pendidikan dan Unit pelaksana Teknis Dinas di bidang Kesehatan.
(5)Unit Pelaksana Teknis dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud qada ayat (4) berupa satuan pendidikan be"rbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formar.
(6)Pembentukan, organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis dibidang pendidikan sebagaiman dimatsud p"a" "y"t 1S1 mengacu pada ketentuan peraturan perundang_undangan. (71 di bidang Kesehatan selagaiman4 berupa Rumah Sakit Daerah sebagai khusus yang memberikan layanan pusat Kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikal laya:ran secara professional.
(8)Rumah Sakit D.agrah sebagaimana dimakeud pada ayat (7) ' memiliki otonomi dalam pengeloraan keuangan aan uaran! miiit daerah serta bidang kepegawaian.
(9)Rumah sakit Daerah sebasaimana dimaksud pada ayat (7) dipimpin oleh Direktur
(10)Pengisian ..1.6.*,+6i."ktur sebagaiman dimaksud pada ayar
(9)dilaksanakah ber.dasa: kan ketentuan peraturan perundang_ undangan.
(11)Jenis dan klasifrkasi Rumah sakit Daerah sebaqaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada ketentuan pJraturan perunddng-undangan. 15.KecamatanBonggakaradeng,TipeA. 16.KecamatanRana,TipeA. l7.KecamatanMasanda,TipeA. 18.KecamatanSimbuang,TipeA. 19.KecamatanMappak,TipeA. 2.KetentuanPasal9diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 9

(1)Untukmelaksanakankegiatan teknisoperasionaldan/atau kegiatan teknispenunjangtertentu,padaDinasDaerahdan BadanDaerahdapatdibentukUnitPelaksanaTeknis.
(2)UnitPelaksanaTeknissebagaimanadimaksudpadaayat(1) dibentukdalam2(dua)klasifikasiyaitu: a.kelasA;dan b.kelasB.
(3)PenetapanklasifikasiUnitPelaksanaTekaissebagaimana dimaksudpadaayat(2)mengacupadaketentuanperaturan perundang-undangan.
(4)SelainUnitPelaksanaTeknisDinassebagaimanadimaksud padaayat(1), terdapatUnitPelaksanaTeknisDinasdibidang PendidikandanUnitPelaksanaTeknisDinasdi bidang Kesehatan.
(5)UnitPelaksanaTeknisdibidangPendidikansebagaimana dimaksudpadaayat(4)berupa satuanPendidikanberbentuk satuanPendidikanformal danSatuanPendidikannonformal.
(6)Pembentukan,OrganisasidanTataKerjaUnitPelaksanaTeknis dibidangPendidikansebagaimandimaksudpadaayat(5) mengacupadaketentuanperaturanperundang-undangan.
(7)UnitPelaksanaTeknisdi bidangKesehatansebagaimana .dimaksudpadaayat(4)berupaRumahSakitDaerahsebagai UnitOrganisasibersifatkhususyang memberikanlayanan secaraprofessional,sertapusatKesehatanmasyarakatsebagai unitorganisasibersifatfungsionalyang memberikanlayanan secaraprofessional.
(8)RumahSakitDaerahsebagaimanadimaksud pada ayat(7) memilikiotonomidalampengelolaan keuangandanbarang milik daerahsertabidang kepegawaian.
(9)RumahsakitDaerahsebagaimanadimaksudpada ayat(7) dipimpinolehDirektur ,..
(10)Pengisian Jaba�tl::5irektursebagaimandimaksudpadaayat
(9)dilaksanakan berdasarkan ketentuanperaturanperundang- undangan.
(11)Jenis danklasifikasi RumahSakitDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat(7)mengacu padaketentuan peraturan perundang-undangan, 3
(12)Pusat kesehatan maslarakat sslagaim61s dimaksud pada ayat
(7)dipimpin oleh kepala pusat KesChat , *a"y"r"r."i. r4yE q
(13)Organisasi dan Tata Kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang_undangan.
(14)Unit pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (4) dibentuk dan diietapkan dengan p:,;;*;;;'riir""u berdasarkan ketentuan peraturan p;;;;;_;;l;;;. ""u Ketentuan Pasal I2 diubah, sehingga pasa-l 12 berbunyi sebagai berikut: -7

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka: a' Pejabat Pimpinan Tinggr pratama, pejabat Administrator dan pejabat Pengawas pada perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tora-ia Nomor l0 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan eeiangkat Daerah (rembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada Perangkat Daerah berda kan peraturan Daerdh ini.

b.Perangkat Daerah sebaqaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
1. 1.Dinas pendidikal;
2. 2.Dinas Kebudayaan;
3. 3.Dinas pariwisata;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang;
5. 5.Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
6. 6.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
7. 7.Dinas Komunikasi dan Informatika;
8. 8.Dinas perdagangal dan perindustrian;
9. 9.Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
10. 10.Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; 1 l. Dinas Pertanian;
11. 12.Dinas Ketahanan pangan dan perikanan;
12. 13.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
13. 14.Badan Pendapatan Daerah;
14. 15.Badal Penanggulangan Bencana Daerah;
15. 16.Badan Perencanaan pembangunan Daerah; dan
16. 17.Satuan Polisi pamonglaja dan pemadam Kebakaran.
c.Direktur, pejabat Adpiiistrator, pejabat pengawas dan pejabat Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah l^akipadada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya unit Pelalsana Teknis Rumah Sakit berdasarkan peraturan Daerah ini.

(12)Pusatkesehatanmasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat
(7)dipimpinolehkepalapusatKesehatanmasyarakat.
(13)OrganisasidanTataKerjamengacupadaketentuanperaturan perundang-undangan.
(14)UnitPelaksanaTeknissebagaimanadimaksudpadaayat(1)dan ayat(4)dibentukdanditetapkandenganperaturanBupati berdasarkanketentuanperaturanperundang-undangan. 3.KetentuanPasalJ2diubah,sehinggaPasal12berbunyisebagai berikut:

Pasal 12

DenganberlakunyaPeraturanDaerahini,maka: a.PejabatPimpinanTinggiPratama,PejabatAdministratordanPejabat PengawaspadaPerangkatDaerahyangdibentukberdasarkan PeraturanDaerahKabupatenTanaTorajaNomor10Tahun2016 TentangPembentukandanSusunanPerangkatDaerah(Lembaran DaerahKabupatenTanaTorajaTahun2016Nomor10,Tarnbahan LembaranDaerahKabupatenTanaTorajaNomor19)tetap menjalankan tugasdanfungsisarnpaidengandilantiknyapejabat padaPerangkatDaerahberdasarkanPeraturanDaerahini. b.PerangkatDaerahsebagaimanadimaksudpadahuruf a,yaitu: 1.DinasPendidikan; 2.DinasKebudayaan; 3.DinasPariwisata; 4.DinasPekerjaanUmumdanPenataanRuang; 5.DinasKepemudaandanOlahraga; 6.DinasKoperasiUsahaKecildanMenengah; 7.DinasKomunikasidanInformatika; 8.DinasPerdagangandanPerindustrian; 9.DinasPengendalianPendudukdanKeluargaBerencana;

10.DinasPemberdayaanPerernpuandanPerlindunganAnak; 11.DinasPertanian; 12.DinasKetahananPangandanPerikanan;
13.SadanPengelolaanKeuangandanAsetDaerah;
14.BadanPendapatanDaerah;
15.SadanPenanggulanganBencanaDaerah; 16.SadanPerencanaanPembangunanDaerah;dan
17.SatuanPolisi Pamong PrajadanPemadamKebakaran. '*"

c.Direktur, PejabatA�mi:histrator, PejabatPengawasdanPejabat Fungsional padaRumahSakitUrnumDaerahLa.kipadada tet.ap melaksanakan tugasdanfungsinya sampai dengan terbentuknyaUnit PelaksanaTeknisRumahSakitberdasarkanPeraturanDaerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempa*nnya daram Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja. Ditetapkan di Makale pada tanggal 9 trovcdbcr 622 \.1 BU A TORAJA, TI{ S ALLORERUNG ruiiF Diundangkaa di Makale 9 lcvrGrr b22 S DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA ToRA*]A, PR )VINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: B.r{K.04. 106.22 PAIT,, t • PasalII PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkanpengundanganPeraturan DaerahinidenganpenempatannyadalamLembaranDaerahKabupatenTana Toraja. Ditetapkan diMakale SALLORERUNG SDAERAH KABUPATEN TANA TORAJA LEMBARANDAERAH KABUPATENTANATORAJATAHUN 2022NOMOR4 NOMORREGISTERPERATURANDAERAH KABUPATENTANATORAJA, PR)YINS!SULAWESISELATANNOMOR:B.HK.04.106.22 ... ..- -:..... �

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…