DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 40 Tahun 2022

Nomor: 40
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWENANGAN BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN BAB IV PERSYARATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB V TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB VI JANGKA WAKTU PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB VII BIAYA/TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BAB VIII KOORDINASI BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Pasal 4

fasilitas fis I pemberian informasi dan penanganan pengaduan penyelenggaraan perizinan dan penanaman modai. Ruang lingkup peraturan Bupati meliputi:

a.Pendelegsian Kewenangan;
b.Pelayanal Perizinan dan Non perizinan;
c.Man4iemen pelayanan;
d.Sarana dan prasarana;
e.Sumber Daya Manusia;
f.Pengembangan pelayanan;
g.Tata Hubungan Kerja;
h.Pelaporan;
i.Survey Kepuasan Masyarakat;
j.pembinaan, pengawasan;dan
k.pembiayaal.

(1)Bupati mendelegasian kewenangan pelayanan perizinan di Daerah kepaia Kepaia DpMplSp. penzlnan dan non (21 Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (t) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan ,vang menjadi kewenangan pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.penyelenggaraal perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
(3)Pelayanan perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPISP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI, dan
2. b.perizinan berusaha Non I(BLI;
3. c.perizinan non berusaha; dan
4. d.non perizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 6

(l) Kewenangan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
b.penerbitan dokumen / persetujuan Perizinan dan Non Perizinan;
c.Penerimaan bukti pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu;
d.penyerahan dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
e.perpanjangan dan perubahan data perizinan berusaha dan non berusaha;dan
f.pencabutan dan pembatalan Perizinan dan Non, Perizinan. I

BAB IV

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7

(1)Pelayanan perizinan di DpMpTSp dilakukan dengan melalui:
1. a.OSS RBA;
2. b.PTSP Electronik (pTSp-et); dan
3. c.Aplikasi SIMBG.
(2)Pelayanan mela-rui sistem oSS RBA sebagaimana dimaksud daram pacra ayat (1) huruf a dilakukan untuk perizinan berusaha berbasis risiko ber KBLI dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(3)Pelayanan meia-lui prSp-el dan Aplikasi siMBG sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) huruf b clan huruf c dilakukan untuk perjzinan non berusaha, sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(4)Pelayanan non perizinan diberikan daram bentuk electronik dan non electronik yang dilakukan melalui pemberian kemudahan, fagilitasi, persetujuan serta pelayanan lainnya, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Persyaratan dasar yang harus dipernuhi sebelum penerbitan perizinan Berusaha berbasis risiko meliputi:

a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b.persetujuan lingkungan; dan
c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat iaik fungsi.

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal I 7 ayat (21 dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat I skala usaha bagi kegiatan usaha yang meliputi ,MK-M dan/atau usaha besar.
(2)Penetapan tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan berdasarkan has anarisis Risiko yang d,akukan oreh sistem osS secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/ atau penilaian profesional.
(3)Berdasarkan pen,aian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala kegiatan usaha yang diklasifi kasikan menjadi :
1. a.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
2. b.kegiatan usaha dengan lingkat Risiko menengah rendah dan menengah tinggi;dan
3. c.kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.
(4)Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah sebageimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral:
5. e.perindustrian;
6. f.perdagangan;
7. g.pekery'aan umum dan perumahan rakyat;
8. h.transportasi;
9. i.kesehatan, obat dan makanal;
10. j.pendidikan dan kebudayaan;
11. k.pariwisata; dan
12. l.ketenagake{aan.
(2)Jenis pB UMKU sangat persetujuan, penetapan, mempertimbangkan tingkat risiko kegiatan usaha. p bervariasi antara pengesahan, lain dalam bentuk i n, penunjukan, registrasi, dan surat keterangan. rekomendasi, sertifikat, sertifikasi, konsultasi Bagian I(eempat Perizinan Non Berusaha

Pasal 11

(1)Perizinan non berusaha sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau pemamfaatan serta dapat pula sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
(2)Jenis perizinan non berusaha diterbitkan dalam bentuk lz1n, persetujuan, surat keterangan dan surat keputusan.
(1)Pelayanan
(2)Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud ayat I diberikan dalam bentuk notifikasi, dokumen atau bukti legalitas atas persetujuan sahnya sesuatu pelayanan kepada seseorang atau sekelompok orang.

Pasal 13

(l) Sebelum proses penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam pasar 7 ayat (1)' DpMprsp berkoordinasi dengan perangkat Daerah terkait jika periainan yang akan diterbitkan memerlukan verifikasi, pertimba,gan /rekomendasi terlebih dahulu clari Tim Teknis.

(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (i) beranggotakan Perangkat daerah teknis kompetensi sesuai dengan Bu pati. terkait yang mempunyai kualifikasi dan bidangnya ditetapkan der.rgan kep
(3)Pelaksanaan pelayanan perizinan Berusaha oleh DpMpTSp d pengaduan dan fasilitas fiskal yang diperoleh dan program difasilitasi oleh pemerintah pu Daerah sesuai standar yang ditetapkan oleh pe retribusi daerah undangan. melalui Sistem, kebijakan sat dan/atau pemerintah merintah pusat. utu dipungut biaya, dikecualikan bagi perizinan tertentu Isesuai dengan ketentuan peraturan dikenakan perundang- t
(4)Penerbitan izin ditandatangani secara electronik.

Pasal 14

Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa NIR, Sertifikat standar dan izin dengan ketentuan :

a.Perizinan Berusaha kegiatan usaha risiko Rendah yang dilakukan UMK; NIB sebagai legalitas tunggal;
b.Perieinan Berusaha kegiatan usaha risiko Menengah rendah; NIB dan Sertifikat Standar;
c.Perizinan Berusaha kegiatan usaha risiko Menengah Tinggi; NIB dan Serlifikat Standar terverifikasi; dan
d.Perizinan Berusaha kegiatan usaha risiko Tinggi; NIB dan Izin. Pasal i5 (l) Dalam ha1 pelayanan perizinal electronik terjacli gangguan teknis, dilakukan penanganan gangguan jaringan komunikasi sesuai prosedur yang berlaku dengan memanfaatkan back up jaringan komunikasi data atau jaringan lain yang disiapkan dan tersedia pada lokasi pelayanan.

(2)Dalam hal gangguan jaringan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari keq'a, maka disampaikan pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan kepada masyarakat oleh kepala DpMprsp, kemudian DPMPTSP memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem manual sampai gangguan jaringan baik.
(3)untuk optimalisasi dan keamanan pelayanan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DpMpTSp wajib melaksanakan prosedur perekaman data u.lang pada saat jaringan komunikasi telah aman dari gangguan dengan tidak mengubah data sesuai data manual.

BAB V

MANAJEMEN PELAYANAN

Pasal 16

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan manajemen Penyelenggaraan perizinan Berusaha dan Daerah yang meiiputi :

a.Pelaksanaan mekanisme layanan;
b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
c.pengelolaan informasi;
d.penyuluhan kepada masyarakat; wajib Non menerap Perizinan di / l
e.pelayanan konsultasi;
f.pendampingan hukum;dan
g.konlirmasi status wajib pajak (KSWP).

Pasal 17

(1)Mekanisme pelayanan dilaksanakan mengikuti Standar peiayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai denga, Norma, Standar, proseclur dan Kriteria sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang_ undangan.
(2)Pelayanan Sistem oSS pada Perizinan Berusaha dan non perizinan di Daerah dilakukan secara mandiri oleh pelaku Usaha dengan menggunakan perangkat/fasilitas sendiri atau melalui Iayanan berbantuan yang disediakan oleh DpMpTSp.
(3)ta.yanan berbantuan perizinan dan non perizinan DpMt,rsp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan berupa:
1. a.gerai layanan;
2. b.Iayanal bergerak; darr
3. c.layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.
(4)Pelaksanaan pelayanan perizinan dan Non perizinan direngkapi dengan layanan khusus bagi perempuan, anak, kelompok rentan dan penyandang disabilitas dalam perizinan. mendapatkan jasa pelayanan perizinan dan non

Pasal 18

(1)DPMPSTP wajib menyediakan sarana penanganan pengaduan
(2)Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat I dilaksanakan dengan tahapan:
1. a.menerima dan memberikan tanda terima;
2. b.memeriksa kelengkapan dokumen;
3. c.mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaial;
4. d.menelaa-h, menanggapi dan mengkoordinasikan;
5. e.menatausahakan;
6. f.melaporkan hasil; dan t masyarakat yang dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. I
7. g.memantau dan mengevaluasi.
(3)Pelaksanaan Pengelolaan pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
1. a.layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan, dan gerai layanan untuk pengaduan kategori sedang;
2. b.layanan pengaduan tidak iangsung melarui media elektronik dan non elektronik antara lain kotak pengaduan;
(4)Ketentuan mengenai pengeroraan pengaduan Masyarakat akan diatur lebih lanjut datam Keputusan Kepala DpMpISp.

Pasal 19

(1)Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oreh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
(2)Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan melalui subsistem perayanan informasi dalam Sistem oSS.
(3)Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi meralui media eletronik, media cetak dan saran informasi rainnya yang paring sedikit memuat:
1. a.profil kelembagaan perangkat Daerah;
2. b.standar pelayanan;
3. c.penilaian kinerja; dan
4. d.hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)
(1)Pemberian penyuluhan kepada masyarakat paling sedikit meliputi:
1. a.hak dan kewajiban pemerintah Daerah dan masyarakat te pelayanan perizinan dan non perizinan;
2. a.manfaat perizinan bagi masyarakat;
3. b.persyaratan dan mekanisme layanaa perizinan;
4. c.waktu dan tempat pelayanan; dan
5. d.tingkat risiko kegiatan usaha. d= *^!", / I
(2)Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiakukan melalui :
1. a.media elektronik;
2. b.media cetak; dan/ atau
3. c.pertemuan.
(3)Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara periodik.
1. a.konsultasi telcris jenis layanan perizinan dan Non perizinan
2. b.konsultasi aspek hukum perizinan Benrsaha dan Non Berusaha; dan
3. c.pendampingan teknis.
(2)Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan di DpMpsrp, Gerai Layanan dan/atau secara daring.
(3)Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakpkan oleh DPMPTSP berkoordinasi interaktif. dengan Perangkat Daerah teknis secara

Pasal 22

(1)Pendampingan hukum d akukan dalam hal terdapat permasarahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang melibatkan DpMpTSp.
(2)Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat [1) diiakukan oleh perangkat daerah yang membidangi hukum.
(1)Konfirmasi Status wajib pajak dipersyaratkan pada setiap melaku penghapusan dan pencabutan KBLI pada sistem OSS.
(2)Konfirmasi Status Wqiib pqiak sebagaimana dimaksud memuat status valid. ! t pada ayat (I
(3)Pelayanan Konfirmasi status wajib pajak dikoordinasikan dengan kantor Pajak dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…