DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah, Wisata, Wisatawan, Kepariwisatawan, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tana Toraja, Daerah Tujuan Pariwisata, Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Destinasi Pariwisata Daerah, Kawasan Pariwisata Daerah, Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah, Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, Infrastruktur Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Pemasaran, Industri Pariwisata, Kelembagaan Kepariwisataan, Sumber Daya Manusia Pariwisata, Usaha Pariwisata, Daya Tarik Wisata, Standardisasi Kepariwisataan, Kompetensi, Sertifikasi, Sertifikat. BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Kedudukan. Bagian Kedua Ruang Lingkup. BAB III PRINSIP, VISI DAN MISI Bagian Kesatu Prinsip. Bagian Kedua Visi. Bagian Ketiga Misi. BAB IV TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Bagian Kesatu Tujuan. Bagian Kedua Sasaran. Bagian Ketiga Kebijakan. BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH Bagian Kesatu Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata. Bagian Kedua Strategi Pembangunan Industri Pariwisata. Bagian Ketiga Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata. Bagian Keempat Strategi Pembangunan Kelembagaan Pariwisata. BAB VI INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH. BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN. BAB VIII PEMBIAYAAN. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2O22-2O3O; Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor ?4, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 terrtang Penataan Rualg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O07 ' Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47251 sebagatmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tenthng Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O09 Nomor 11, Tambahan l'embaran Negara Republik Indonesia Nomor a966)1 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang N&nor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan I'embaran Negara RePublik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor t2 Tahun 20ll teartaflg Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 82' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ' T f BUPATI TANA TORAJA PROVINS! SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 5 TAHUN 2022 TENT ANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022-2030 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANA TORAJA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022-2030; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nornor 29 Tahun 1959 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lernbaran Negara Republik Indonesia ·Tahun 2020 Nornor 245, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573};
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4966)\ sebagairnana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5234) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir 2 dengarr Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O22 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIL tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:rbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undalg- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah fl*mblran Negara Republik Indonesia Tehlull 2O22 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2O 1 1 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2O|O-2O25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8.Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 terrtang Motnan Perryrsunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Sulawesi Selatan (Lembaral Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258); 1O. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi S,elatan Nornor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2030 (l,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 258);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2oll-2}gl (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraia Tahun 2O1l Nornor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 03);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2OLO-2O3O (kmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04); 2 denganUndang-UndangNomor13Tahun2022tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor12Tahun 2011ten tangPembentukanPeraturanPerundang- undangan(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2022Nomor143,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6801); 6.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubahbeberapakali terakhirdenganUndang- UndangNomor1Tahun2022tentangHubungan KeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2022 Nomor4,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6757);
7.PeraturanPemerintahNomor50Tahun2011 tentang RencanaIndukPembangunanKepariwisataanNasional Tahun2010-2025(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun2011Nomor125,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5262); 8.PeraturanMenteriPariwisataNomor10Tahun2016 tentang PedomanPenyusunanRencanalnduk PembangunanKepariwisataanProvinsidan Kabupaten/Kota(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun 2016Nomor1173); 9.PeraturanDaerahProvinsiSulawesiSelatanNomor1 Tahun2011 tentangPenyelenggaraanKepariwisataandi SulawesiSelatan(LembaranDaerahProvinsiSulawesi SelatanTahun2011Nomor1,TambahanLembaran DaerahProvinsiSulawesi SelatanNomor258); 10.PeraturanDaerahProvinsi SulawesiSelatanNomor2 Tahun2015tentangRencanaIndukPembangunan KepariwisataanDaerahProvinsiSulawesiSelatanTahun 2015-2030(LembaranDaerahProvinsiSulawesiSelatan Tahun2015Nomor2,TambahanLembaranDaerah ProvinsiSulawesiSelatanNomor258); 11.PeraturanDaerahKabupatenTanaTorajaNomor12 Tahun2011 tentangRencanaTataRuangWilayah KabupatenTanaTorajaTahun2011-2031(Lembaran DaerahKabupatenTanaTorajaTahun2011Nomor12, TambahanLembaranDaerahKabupatenTanaToraja Nomor03); 12.PeraturanDaerahKabupatenTanaTorajaNomor3 Tahun 2012 tentangRencanaPembangunanJangkaPanjang DaerahKabupatenTanaTorajaTahun2010-2030 (LembaranDaerahKabupatenTanaTorajaTahun2012 Nomor03, TambahanLembaranDaerahKabupatenTana TorajaNomor04); 3 Dengan Persetujuan Elersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORAJA MEMUTUSKAN: Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimalsud dengan: L. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.

2.Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. +. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dlan DPRD menurut asas otonomi dan rugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Wisata a*alal: ke6itaial: peqakanalr yang dikakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tank wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 6 1[j5s.1srl'61 adalah orang yang m-elalolkan rr isafa_
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatal wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disedialan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. B- Xegariwlsafaan arlalah keseluru-ban keg)aten yang terkart dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
9.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tallun 2022 sampai dengan tahun 2O30. 1O. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografrs yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yalg saling terkait dan melen$api terwr-{udnya kepariwisataan- PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KEPARTWISATAAN TORAJA TAHUN 2O22-2O3O. RENCANA KABUPATEN INDUK TANA 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORAJA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2022-2030.
1.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2.Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseonmg atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tank wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. 6.. Wisatawan adalab orang yang melakukan wisata
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. B. Kepariwisataan adalab .keseluruhan kegiatao yang terkait deogao pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
9.Rencana lnduk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 9 (sembilan) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2030.
10.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataa.n. 4
11.Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk kawasan pariwisata daerah, kawasan pengembangan pariwisata daerah, dan kawasan strategis pariwisata daerah.
12.Destiaasi Pariwisata Daerah yang eelanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah. 1.3. Kawasan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPD adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwjsa ta.
14.Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan geografrs di dalam destinasi pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16.Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjatan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
17.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan per€rn masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
18.Pemasaran adalah serangkaian proses untuk menciptalcan, mengkom ' n ika sika::, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
19.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
20.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasi-lkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
21.Sumber Daya Manusia Pariwisat a yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekedaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
22.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. 4 11.PerwilayahanPembangunanKepariwisataanDaerahadalahhasil pewilayahanpembangunankepariwisataanyangdiwujudkandalam bentukkawasanpariwisatadaerah, kawasanpengembanganpariwisata daerah,dankawasanstrategispariwisatadaerah. 12.DestinasiPariwisataDaerahyangselanjutnyadisingkatDPDadalah DestinasiPariwisatayang berskaladaerah. 13.KawasanPariwisataDaerahyang selanjutnyadisingkatKPDadalah kawasandenganluastertentuyangdibangunataudisediakan untuk memeouhi kebutuhaopariwisata. 14.KawasanPengembanganPariwisataDaerahyang selanjutnyadisingkat KPPDadalahkawasangeografisdi dalamdestinasipariwisatayang memilikitematertentu,dengankomponendayatarikwisata,fasilitas umum,fasilitaspariwisata,aksesibilitas, sertamasyarakatyang saling terkaitdanmelengkapiterwujudnyakepariwisataan. 15.KawasanStrategisPariwisataDaerahyang selanjutnyadisingkatKSPD adalahkawasanyang memilikifungsiutamapariwisataataumemiliki potensiuntukpengembanganpariwisatayangmempunyaipengaruh penting dalamsatuataulebihaspek,sepertipertumbuhanekonomi, sosialdanbudaya,pemberdayaansumberdayaalam,dayadukung lingkungan hidup,sertapertahanandankeamanan. 16.InfrastrukturPariwisataadalahsemuafasilitasyangmemungkinkan semuaprosesdankegiatankepariwisataandapatberjalandenganlancar sedemikianrupa,sehinggadapatmemudahkanwisatawanmemenuhi kebutuhannya. 17.PemberdayaanMasyarakatadalahupayauntukmeningkatkan kesadaran,kapasitas,akses,danperanmasyarakat,baiksecaraindividu maupunkelompok,dalammemajukankualitashidup,kemandirian,dan kesejahteraanmelaluikegiatankepariwisataan. 18.Pemasaran adalahserangkaianproses untukmenciptakan, .mengkomunikasikan, menyampaikaoprodukwisatadan mengelola relasi denganwisatawanuntukmengembangkan kepariwisataandanseluruh pemangkukepentingannya. 19.lndustriPariwisataadalahkumpulan usahapariwisatayang saling terkait dalam rangkamenghasilkanbarang dan/a taujasabagipemenuhan kebutuhanwisatawandalampenyelenggaraanpariwisata.
20.KelembagaanKepariwisataan adalah kesatuanunsurbesertajaringannya yang dikembangkansecaraterorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintahdaerah, swastadanmasyarakat,surnberdayamanusia, regulasidanmekanisme operasional, yang secaraberkesinambungan gunamenghasilkanperubahankearahpencapaiantujuandi bidang kepariwisataan.
21.SumberDayaManusiaPariwisatayang selanjutnyadisebutSOM Pariwisata adalah tenaga kerjayang pekerjaannya terkaitsecaralangsung dan tidaklangsung dengan kegiatan kepariwisataan.
22.UsahaPariwisata adalah usahayang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhankebutuhanwisatawandan penyelenggaraan pariwisata. 5
23.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
24.Standardisasi Kepariwisataan adalah lrroses merumuskan, rnenetapkan, menereFkan dal merevisi standar, yalg dilaksanakErn secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan. 25- Kompetensi adaleh seperangkat pengetahua-n, keteramgilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
27.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/ laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan RIPPARKAB sebagai berikut:

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah sektor pariwisata;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
c.sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 3

(1)RIPPARKAB mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
1. a.pembangunan destinasi pariwisata;
2. b.pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. c.pembangunan pemasaran pariwisata; dan
4. d.pembangunan kelembagaan kepariwisataan. l2l Lingkup RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara rinci seb.agai suatu subsistem yang saling terkait dalam pernbangunan kepariwisataan Daerah dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Induk Pembalgunan Kepariwisataan Nasional.
(3)RIPPARKAB dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan kebutuhan Daerah. 5

23.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasii buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
24.Standardisasi Kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
25.Kompetensi adalab seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilalru yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
26.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
27.Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Pasal 2

Kedudukan RIPPARKAB sebagai berikut:

a.merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah sektor pariwisata;
b.sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
c.sebagai dasar pereneanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan daerah.

Pasal 3

(1)RIPPARKAB mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:
1. a.pembangunan destinasi pariwisata;
2. b.pembangunan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. c.pembangunan pemasaran pariwisata; dan
4. d.pembangunan kelembagaan kepariwisataan.
(2)Lingkup RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara rinci sebagai suatu subsistem yang saling terkait dalam pembangunan kepariwisataan Daerah dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional.
(3)RIPPARKAB dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan kebutuhan Daerah. 6

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

a.Prinsip, Visi dan Misi;
b.Tujuan, sasaran dan kebijakan;
c.Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah;
d.Indikasi Program Pembangunan Kepariwisataan Daeralr;
e.Pengawasan dan Pengendalian; dan
f.Pembiayaan.

BAB III

PRINSIP, VISI DAN MISI

Pasal 5

RIPPARKAE| mengacu pada prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanj utan yaitu:

a.menjunjung tinggr norrna aga;raa dafi nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Ttrhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dal hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragemsl budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan ra-liryat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.mernberdayakan masyarakatsetanpat;
f.menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan; E. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

Visi pembangunan kepariwisataan Daerah adalah "Menjadikan Pariwisata sebagai Andalan Perekonomian Daera-h Berbasiskal Sumber Daya Alam dan Budaya yarrg Maju".

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataan Daerah sebagai berikut:

a.mengembangkan destinasi pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan; 6 Pasal 4 RuanglingkupPeraturanDaerahiniadalah: a.Prinsip,VisidanMisi; b.Tujuan,sasarandankebijakan; c.StrategipembangunankepariwisataanDaerah; d.IndikasiProgramPembangunanKepariwisataanDaerah; e.PengawasandanPengendalian; dan f.Pembiayaan. BABIII PRINSIP,VIS!DANMIS! BagianKesatu Prinsip Pasal 5 RIPPARKABmengacupadaprinsippembangunankepariwisataanyang berkelanjutanyaitu: a.menjunjungtingginormaagamadan nilaibudaya sebagai pengejawantahandarikonsep hidupdalamkeseimbanganhubungan antaramanusiadanTuhanYangMahaEsa,hubungan antaramanusia dansesamamanusia,danhubungan antaramanusiadanlingkungan; b.menjunjungtinggihakasasirnanusia,keragamanbudaya,dankearifan lokal; c.memberimanfaat untukkesejahteraan rakyat,keadilan, kesetaraan,dan proporsionalitas; d.memelihara kelestarianalamdanlingkunganhidup; e.memberdayakanmasyarakatsetempat; f.menjaminketerpaduan antarsektor,antardaerah,antarapusatdan daerahyang merupakansatukesatuan sistemikdalamkerangkaotonomi daerah, sertaketerpaduan antarpemangkukepentingan; g.mematuhi kodeetik kepariwisataanduniadankesepakatanintemasional dalambidangpariwisata; dan h.memperkukuhkeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia. BagianKedua Visi Pasal 6 VisipembangunankepariwisataanDaerah adalah"MenjadikanPariwisata sebagaiAndalanPerekonomianDaerahBerbasiskanSumberDayaAlamdan BudayayangMaju", BagianKetiga Misi

Pasal 7

Misi pembangunan kepariwisataanDaerahsebagai berikut:

a.mengembangkan destinasi pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan;
b.mengembangkan struktur Industri Pariwisata, daya saing produk, kemitraan usaha, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan;
c.mengembangkan Pemasaran Pariwisata terpadu yang berkelanjutal dengan melibatkan selunrh pemangku kepentingan; dan
d.pengembangan organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat, SDM Pariwisata, regulasi, serta mekanisme operasional bidang Kepariwisataan yang handal.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Pasal 8

Tujuan pembangunan kepariwisataan daerah yaitu:

a.optirnalisasi pembangunan kepariwisataan dengal prinsip berkelanjutan;
b.meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, sosial budaya yang disertai dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat;
c.mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan daerah;
d.pe{nasaran Destinasi Pariwisata yaleg efektif dan efisien dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang unggul dan berdaya saing; dan
e.mengembangkan kelembagaaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pengembangan Destinasi, Pemasaran, dan Industri Pariwisata secara efektif, efrsien dan profesional.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…