DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS BAB III : MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV : RUANG LINGKUP BAB V : PRINSIP PEI.IYELENGGARAAN BAB VI : TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAB VII : RAGAM PET.IYANDANG DISAE}ILITAS BAB VIII : HAK PEI{YANDANG DISABILITAS BAB IX : PELINDUNGAN PEI{YANDANG DISABILITAS BAB X : AKSESIBILITAS BAB XI : PEMBERDAYAAN PEI.TYANDANG DISABILITAS BAB XII : PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIII : KOMISI DAERAH DISABILITAS BAB XIV : PENGHARGAAN BAB XV : PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI BAB XVI : PENDANAAN BAB XVII : SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para Penyandang Disabilitas, termasuk Lansia, Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan lainnya yang seringkali tidak menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain maka perlu mendapatkan Pelindungan dan pelayanan secara optimal sehingga dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaaa;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat ll) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas termasuk Lansia, Kelompok Marjinal dan Kelompok Rentan lainnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor r8221;
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796; Mengingat 2
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1O9, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20O2 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20ll tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas) (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5251);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2Ol9 tentang Peke{a Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 1O. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraaan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembarart Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik' dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540); 3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2020 tentang Layanal Habilitasi dan Rehabilitasi Bagi Penyandang Disabilitas (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6601);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (L,embaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORAJA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KABUPATEN INKLUSIF DAN PELINDUNGAN PEI{YANDANG DISABILITAS.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pelaksanaan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas berasaskan :

a.penghormatan terhadap martabat;
b.otonomi individu;
c.non-diskriminasi;
d.partisipasi penuh;
e.keragaman manusia dan kemanusiaan;
f.kesamaan kesempatan;
g.kesetaraan;
h.a-ksesibilitas;
i.kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
j.inklusif; dan
k.perlakuan khusus dan pelindungan lebih. 7

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah menerapkan pendekatan berbasis Inklusif untuk mewujudkan daerah yang menghormati, memenuhi, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, sehingga menjadi Kabupaten Inklusif. BAE} III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Maksud dari Peraturan Daerah ini untuk menetapkan pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas di Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.mewujudkan penghormatan dan pemenuhan HAM serta kebebasan dasar secara penuh dan setara;
2. b.menjamin upaya Penghormatan dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Setiap Orang;
3. c.mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk Lansia, Masyarakat Miskin dan Mag'inal yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
4. d.melindungi Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk I-.ansia, Masyarakat Miskin dan Marjinal dari eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan dislaiminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
5. e.memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk l,ansia, Masyarakat Miskin dan Ma-rjinal, untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip penyelenggaraan;
b.tugas dan fungsi;
c.ragarn penyandang disabilitas;
d.hak penyandang disabilitas;
e.pelindungan penyandang disabilitas;
f.aksesibilitas;
g.pemberdayaan penyandangdisabilitas;
h.partisipasi masyarakat;
i.komisi daerah disabilitas;
j.penghargaan; 8
k.pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
l.pendanaan;dan
m.sanksi administratif.

BAB V

PRINSIP PEI.IYELENGGARAAN

Pasal 6

kinsip Penyelenggaraan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas meliputi :

a.non-diskriminasi dan aksi afirmasi;
b.inklusi sosial dan keragaman budaya;
c.pemerintahan yang demokratis dan akuntabel;
d.keadilen sosial dan solidaritas yang berkelanjutan; dan
e.pengaru sutamaan Inklusif. $agian Kedua Non-Diskriminasi dan Aksi Afirmasi

Pasal 7

Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan non-diskriminasi, sensitif gender, dan aksi afirmasi untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kemampuan bagi kelompok rentan.

Pasal 8

(l) Pemerintah Daerah menghormati keragaman sosial dan budaya, meliputi perbedaan ras, agama, suku, bahasa dan adat istidadat serta keragaman norrna dan budaya yang berbasis gotong-royong.

(2)Pemerintah Daerah menempatkan keragaman sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu kekuatan untuk meminimalisir potensi konflik dalam proses pembangunan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dan DPRD secara Bersama-sama menyelenggarakan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas sebagai perwuj udan dari komitmen bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. 9
(2)Pemerintah Daerah dan DPRD menyusun Rencana Pembangunan Daerah diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Inklusif dan melalui pengarusutamzran program dan kegiatan sesuai prinsip HAM.
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi antar lembaga publik dalam penyelenggaraan Kabupaten Inklusif dan Pelindungan Penyandang Disabilitas.
(4)Daerah menialankan akuntabilitas yang efektif untuk menjamin hak atas informasi pubtk, komunikasi, serta hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penyusunan kebijakan, pembiayaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam rangka menjunjung tinggi demokrasi dan pemerintahan yang akuntabel.
1. a.pengintegrasian asas dasar Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ke dalam setiap kebijakan daerah;
2. b.pelaksanaan pendekatan yang berbasis Inklusif kedalam penyelenggaraan urusalr pemerintahan daerah, meliputi perencanaan, penyusunan kebijakan, implementasi, pengawasan dan evaluasi;
3. c.penyelenggaraan dan/ atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan Inklusif dan pendidikan khusus pada tingkat dasar dan menengah;
4. d.memfasilitasi pembentukan Unit t ayanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, kesehatan dan ketenagakerj aan Inklusif; dan
5. e.memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan / atau swasta yang bersifat Inklusil dan mudah diakses.
6. a.menetapkan kebijakan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rental termasuk Lansia, Masyarakat Miskin dan Marjinal' Lansia, Masyarakat miskin dan marginal secara sistematis, komprehensif, rasional, konsisten, dan implementatif; l0
7. b.melaksanakan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan Pelindungan dal pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan Kelompok Rentan termasuk La.nsia, Masyarakat Miskin dan Ma{inal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. c.memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk l,ansia, Masyarakat miskin dan marginal;
9. d.mengembangkan dan memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak dalam melakukan penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan termasuk Lansia, Masyarakat miskin dan marginal; dan
10. e.melakukan kampanye dan sosialisasi terhadap Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan, termasuk lansia, Masyarakat miskin dan marginal.

BAB VII

RAGAM PET.IYANDANG DISAE}ILITAS

Pasal 12

(1)Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.penyandang disabilitas fisik;
2. b.penyandang disabilitas intelektual;
3. c.penyandang disabilitas mental; dan/atau
4. d.penyandang disabilitas sensorik.
(2)Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu l,ama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VIII

HAK PEI{YANDANG DISABILITAS

Pasal 13

(1)Penyandang Disabilitas memiliki hak:
1. a.hidup;
2. b.bebas dari stigma;
3. c.privasi;
4. d.keadilan dan pelindungan hukum
5. e.pendidikan;
6. f.pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. g.kesehatan;
8. h.politik;
9. i.keagamaan;
10. j.keolahragaan;
11. k.kebudayaan dan pariwisata; L kesej ahteraan sosial;
12. m.aksesibilitas;
13. n.pelayanan publik; ll
14. o.pelindungan dari bencana;
15. p.habilitasi dan rehabilitasi;
16. q.konsesi;
17. r.pendataan;
18. s.hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
19. t.berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
20. u.berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
21. v.bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi.
(2)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan penyaldang disabilitas memiliki hak:
1. a.atas kesehatan reproduksi;
2. b.menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
3. c.mendapatkan pelindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
4. d.untuk mendapatkan pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
(3)Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), anak dengan penyandang disabilitas memiliki hak:
1. a.mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan, dan kejahatan seksual;
2. b.mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
3. c.dilindungi kepentingannya ddam pengambilan keputusan;
4. d.perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
5. e.pemenuhan kebutuhan khusus;
6. f.perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
7. g.mendapatkan pendampingan sosial.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…