DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORAJA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2.Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Pembangunan Daerah adalah proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu l wilayah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tana Toraja.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang nasional.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur pola ruang Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW.

Pasal 3

(1)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. d.visi dan misi Daerah;
5. e.arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
6. f.penutup.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati dan Wakil Bupati.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(4)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Bupati dan Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja. Ditetapkan di Makale pada tanggal 8 November 2024 BUPATI TANA TORAJA, THEOFILUS ALLORERUNG Diundangkan di Makale pada tanggal 8 November 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, RUDHI ANDILOLO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.05.106.24. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045 I. UMUM Bahwa dalam rangka memberi arah dan tujuan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam penyusunan Peraturan daerah tentang RPJPD ini, Pemerintah Daerah berpedoman pada Landasan Idiil yaitu Pancasila, Landasan Konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Landasan Operasional yang meliputi seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tana Toraja serta mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan. RPJPD Kabupaten Tana Toraja memuat Visi yaitu ”Tana Toraja Produktif, Maju dan Berkelanjutan”, dengan harapan dapat mewujudkan keinginan masyarakat Tana Toraja dengan tetap mengacu pada pencapaian Tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2045 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja setiap lima tahun. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORAJA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2.Pemerintahan Daerah adalah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tana Toraja
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9.Pembangunan Daerah adalah proses perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu l wilayah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045, yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Tana Toraja.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang nasional.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah perencanaan tata ruang wilayah yang mengatur struktur pola ruang Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RTRW.

Pasal 3

(1)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. d.visi dan misi Daerah;
5. e.arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
6. f.penutup.
(2)Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program Bupati dan Wakil Bupati.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(4)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Bupati dan Wakil Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.