DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

PASAL I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2015tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Ke{a Pemerintah l,embang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08)), diubah PASAL 1 : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tor4ja. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PASAL 2 : Susunan organisasi dan tata keq'a Pemerintah Lembang terdiri atas : a. Kepala Lembang; dan b. Perangkat L,embang. PASAL 3 : Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {21 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala lembang sebagai satuan tugas kewilayahan. PASAL 4 : Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Lembang sebagai pelaksana operasional. PASAL 14 : Perangkat Lembang diangkat oleh kepala lembang dari warga Lembang yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. PASAL 14A : Kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hurufc PASAL 15 : Kepala Lembang dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; PASAL 16 : Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Lembang harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. PASAL 17 : Perangkat Lembang berhenti karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan. PASAL 18A : Perangkat Lembang diberhentikan sementara oleh Kepala Lembang setelah berkonsultasi dengan Camat BAB III A :KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT LEMBANG BAB III B : UNSUR STAF PERANGKAT LEMBANG PASAL 19 A : Dalam hal te{adi kekosongan jabatan perangkat Lembarrg maka tugas perangkat Lembang yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Lembang lain yang tersedia. PASAL 19B : Kepala Lembang dapat mengangkat unsur staf Perangkat Lembang. BAB IV A : PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT LEMBANG BAB IV B : PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT LEMBANG BAB IV C : KESEJAHTERAAN PERANGKAT LEMBANG PASAL 23A : Pakaian dinas dan atribut Perangkat Lembang ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundangundangan. PASAL 23 B : ) Perangkat Lembang dan staf Perangkat Lembang yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Lembang wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Lembang. PASAL 23C : Selain penghasilan tetap, perangkat lembang menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat l,embang. PASAL II : Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. PASAL 23C :

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Pedoman Penyusunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah L,embang; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lS22l; undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2al4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2a2g tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2a22 tentang cipta Keda Menjadi undang-undang (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6856);

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun zAV Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Al4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA Nomor L23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539i sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2A21 tentang Badan Usaha Milik Desa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 2L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66231;
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20rc Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun ZOLT tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 12221;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun ZALT tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 122311'
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keq'a Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tor4fa Nomor 2 Tahun ?OLS tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dart Tata Kerja Pemerintah Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Torqja Nomor 08); 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA dan BUPATI TANA TORAJA MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH LEMBANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2AL5 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Ke{a Pemerintah l,embang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 08)), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasa1 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tana Tor4ja.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralqyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah.
7.Camat adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
8.lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan wilayah kesatuan masyarakat hukum di Daerah yang memiliki batas - batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usu1, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kepala Lembang adalah Pejabat pemerintah Lembang yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Lembangnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. 2
10.Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 1 1. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
12.Pemerintahan Lembang adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Peraturan Lembang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Lembang setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan l,embang.
14.Peraturan Kepala Lembang adalah peraturan bersifat mengatur yang dibuat oleh Kepala Lembang sebagai pelaksanaan peraturan tembang atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggr.
15.Perangkat Lembang adalah unsur staf yang membantu Kepala Lembang dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Lembang, dan unsur pendukung tugas kepala L,embang dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16.Kampong adalah bagian wilayah lembang yang merupakan pelaksana kewilayahan pemerintah lembang.
17.Struktur Organisasi dan Tata Keq'a Pemerintah l,embang adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan ke{a. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Susunan organisasi dan tata keq'a Pemerintah Lembang terdiri atas :
1. a.Kepala Lembang; dan
2. b.Perangkat L,embang.
(2)Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
1. a.sekretariat Lembang;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(3)Perangkat l,embang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala l,embang.
(4)Sekretariat kmbang sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dipimpin oleh sekretaris Lembang dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(5)Sekretariat kmbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan urusan keuangan, dan urusan perencanaan. 3
(6)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {21 huruf b merupakan unsur pembantu Kepala lembang sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Lembang serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan pemerintahan Lembang, pelaksanaan pembangunan l,embang pembinaan kemasyarakatan L,embang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang. {a) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala Kampong.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2],diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Lembang sebagai pelaksana operasional.
(2)Petaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
(3)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Perangkat Lembang diangkat oleh kepala lembang dari warga Lembang yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 2o (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan 5 6
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersiflat khusus sebagai berikut:
1. a.mempunyai pengetahuan atau pengalaman di bidang administrasi perkantoran dan teknis pemerintahan; dan
2. b.memahami sosial budaya masyarakat setempat. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Kelengkapan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) hurufc terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pencasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
g.Surat permohonan menjadi perangkat kmbang yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat Lembang yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pengangkatan Perangkat Lembang dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Lembang dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Kepala lembang melakukan penjaringan dan menyaring calon perangkat L,embang yang dilakukan oleh Tim;
3. c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Lembang dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Lembang kosong atau diberhentikan;
4. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Lembang sekurang-kurangrya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala lcmbang kepada Camat; 7 8
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Lembang selambat-lambatnya 7 {tujuh) hari ketja;
6. f.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Lembang menerbitkan Keputusan Kepala Lembang tentang Pengangkatan Perangkat Lembangi dan
8. h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Lembang melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat l,embang. t?l Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Lembang. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal L6
(1)Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Lembang harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. {2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Lembang, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat lembang tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan perangkat Lembang dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang.

9.Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Perangkat Lembang berhenti karena :
1. a.meninggal dunia;
2. b.permintaan sendiri;
3. c.diberhentikan.
(2)Perangkat Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Lembang; dan/atau
5. e.meianggar larangan sebagai perangkat kmbang.
  1. 10.Setelah Bagian Keenam BAB III ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketujuh sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 11.Di antara Pasal 1g dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1)Perangkat Lembang diberhentikan sementara oleh Kepala Lembang setelah berkonsultasi dengan Camat'
(2)pemberhentian sementara Perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
1. a.Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
2. b.Ditetapkan sebagai terdakwa;
3. c.Tertangkap tangan dan ditahan;
4. d.melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Perangkat Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat {21huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

12.Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 2 (dua) BAB yakni BAB IIIA dan BAB IIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT LEMBANG BAB IIIB UNSUR STAF PERANGKAT LEMBANG
13.Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

t1) Dalam hal te{adi kekosongan jabatan perangkat Lembarrg maka tugas perangkat Lembang yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Lembang lain yang tersedia. (21 Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Lembang dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

(3)Pengisian jabatan perangkat Lembang yang kosong paling lambat 2 {dua} bulan sejak perangkat Lembang yang bersangkutan berhenti. t4) Pengisian jabatan perangkat lembang sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat dilakukan dengan ca-ra:
1. a.mutasi jabatan antar perangkat Lembang di iingkungan pemerintah Lembang; dan
2. b.penjaringan dan penyaringan calon perangkat kmbang.
(5)Pengisian perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

Pasal 19B

(1)Kepala Lembang dapat mengangkat unsur staf Perangkat Lembang. {2\ Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (U adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemarnpuan keuangan Lembang.
(3)Jumlah unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (21 paling banyak 2 {dua} orang dengan pendidikan minimal sekolah menengah atas dan dapat mengoperasikan komputer. \4. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 3 (tiga) BAB yakni BAB M, BAB M dan BAB IVC, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT LEMBANG BAB IVB PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT LEMBANG

15.Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 3 {tiga) pasal yakni Pasal 23A, Pasal 238, dan Pasal 23C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…