DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 01 Tahun 2017

Nomor: 01
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 184

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang panitia pemilihan, pelaksanaan pemilihan wali nagari, wali nagari, perangkat nagari dari pegawai negeri sipil, TNI, dan polri serta organisasi kemasyarakatan lainnya sebagai calon wali nagari, pengangkatan dan pemberhentian wali nagari, pemilihan wali nagari antar waktu, pembiayaan dan ketentuan peralihan. Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di wilayah Kabupaten, baik secara serentak 1 (satu) kali maupun pemilihan serentak bergelombang. Wali Nagari dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Nagari yang memenuhi persyaratan untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung semenjak tanggal pelaksanaan pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari disesuasikan dengan keadaan, kebutuhan, serta peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan …
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan PelaksanaanUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas- batas wilayah tertentu berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara’, syara’ basandi kitabulllah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
4.Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. 6.Wali …
6.Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Musyawarah Nagari adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPRN khusus untuk pemilihan Wali Nagari antar waktu.
9.Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
10.Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari yang terdiri dari panitia pemilihan Kabupaten dan panitia Pemilihan Wali Nagari.
11.Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari.
12.Tahapan Pemilihan adalah tahapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari mulai dari pemberitahuan BPRN tentang berakhirnya masa jabatan Wali Nagari sampai pada pelantikan Wali Nagari terpilih.
13.Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah panitia yang dibentuk oleh BPRN untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Wali Nagari.
14.Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
15.Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
16.Penjabat Wali Nagari adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Wali Nagari dalam kurun waktu tertentu.
17.Pemilih adalah penduduk Nagari yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Wali Nagari.
18.Penduduk Nagari adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Nagari.
19.Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20.Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21.Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Wali Nagari dan disahkan oleh BPRN sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Wali Nagari.
22.Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23.Tempat Pemungutan Suarayang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24.Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Nagari.
25.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

(1)Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di dalam wilayah Kabupaten.
(2)Pemilihan Wali Nagari secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan satu kali atau dapat bergelombang.

Pasal 3

Pemilihan Wali Nagarisatu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Nagaripada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

(1)Pemilihan Wali Nagarisecara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Wali Nagari di wilayah Kabupaten;
2. b.kemampuan keuangan daerah; dan/atau
3. c.ketersediaan pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Wali Nagari.
(2)Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan waktu pelaksanan Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2)dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Nagari dan/atau penundaan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari secara serentak, Wali Nagari yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati menunjuk Penjabat Wali Nagari.
(2)Penjabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten.
(3)Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

Pasal 6

(1)Dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari terhadap Panitia Pemilihan Wali Nagari;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Wali Nagari;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Wali Nagari pada setiap tahapan pemilihan;
7. g.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan;
8. h.mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari; dan
9. i.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan pemilihan.
(3)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dibantu oleh sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tidak permanen (ad hoc) dan berkedudukan di Kabupaten.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam menyelesaikan permasalahan Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Kabupaten menerima laporan pelanggaran.
(2)Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten yang memuat :
1. a.nama dan alamat pelapor;
2. b.waktu dan tempat kejadian perkara;
3. c.nama dan alamat pelanggar;
4. d.nama dan alamat saksi; dan
5. e.uraian kejadian.
(3)Laporan ...
(3)Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada setiap tahapan oleh calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.
(4)Panitia Pemilihan Kabupatenmenyelesaikan laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 5 (lima) hari sejak laporan diterima.
(5)Dalam hal laporan pelanggaran yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, Panitia Pemilihan Kabupaten menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(6)Dalam hal diperlukan keterangan tambahan, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menghadirkan pelapor, pelanggar, saksi dan/atau pihak lain yang dirasa perlu untuk dimintai keterangan.
(7)Keputusan Panitia Pemilihan Kabupaten dalam penyelesaian permasalahan pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.
(8)Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung unsur pidana, diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)BPRN membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
(2)BPRN dalam membentuk Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Kerapatan Adat Nagari.
(3)Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur perangkat Nagari dan 5 (lima) orang dari unsur tokoh/pemuka masyarakat.
(4)Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari ketua dan anggota berdasarkan hasil musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagari.
(5)Hasil musyawarah Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BPRN untuk ditetapkan dengan Keputusan BPRN yang dilengkapi berita acara musyawarah ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia Pemilihan Wali Nagari.
(6)Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
(7)Keanggotaan Panitia Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari pengurus partai politik pada semua tingkatan.

Pasal 10

…

Isi peraturan

Teks184PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 01 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008