DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 02 Tahun 2016

Nomor: 02
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pemberian perizinan dan melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Huller, Penggilingan Padi, dan Penyosohan Beras

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan meningkatnya jumlah penggilingan padi, huller dan penyosohan beras di Kabupaten Tanah Datar perlu penataan dan pembinaan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat;
c.bahwa untuk penyelenggaraan huller, penggilingan padi dan penyosohan beras perlu adanya pedoman yang mengatur tentang penyelenggaraan penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3.Undang … 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 85);
5.Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kepts/TP.250/11/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER, DAN PENYOSOHAN BERAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4.Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Tanah Datar.
5.Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit.
6.Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh.
7.Penyosohan Beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
8.Penanganan Pasca Panen adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen sampai dengan siap dikonsumsi dan/atau diolah.
9.Beras Pecah Kulit adalah beras yang telah mengalami proses penghilangan sekam.
10.Beras Sosoh adalah beras pecah kulit yang telah disosoh menjadi beras yang bisa dikonsumsi.
11.Beras adalah hasil utama dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan.
12.Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan yang memiliki huller, penggilingan padi, dan penyosohan beras. 13.Tanda ... 4
13.Tanda Daftar Usaha selanjutnya disingkat TDU adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha perusahaan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras skala kecil.
14.Izin Usaha adalah pernyataan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaku usaha perusahaan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras skala besar.
15.Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
16.Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan usaha perdagangan.
17.Perusahaan Skala Kecil adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1500 kg/jam setara beras/unit usaha.
18.Perusahaan Skala Besar adalah perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1500 kg/jam setara beras/unit usaha.

Pasal 2

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan yang sehat sehingga perusahaan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dapat lebih maju, tangguh, efisien dan mandiri;
b.meningkatkan pembinaan pada pelaku usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dalam rangka menumbuhkan daya saing melalui peningkatan mutu dan menekan kehilangan hasil;
c.terciptanya pelayanan perizinan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras yang efektif, kontiniu, prima dan berdayaguna bagi pelaku usaha; dan
d.mengawasi penyelenggaraan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras. 5

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
b.perizinan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;
c.hak dan kewajiban pelaku usaha;
d.tata cara pengenaan sanksi administrasi;
e.peran serta masyarakat ; dan
f.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

USAHA HULLER, PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS

Pasal 5

Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras merupakan usaha pada penanganan pasca panen.

Pasal 6

Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan di luar pemukiman penduduk guna menghindari kebisingan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 7

(1)Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pelaku Usaha yang terdiri dari:
1. a.perusahaan skala kecil; atau
2. b.perusahaan skala besar.
(2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sekaligus menggabungkan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras disatu tempat.

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras perlu memperhatikan peningkatan mutu hasil dan penghitungan perkiraan kehilangan hasil.
(2)Kegiatan Usaha Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dalam rangka peningkatan mutu dan perkiraan kehilangan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
1. a.pengumpulan;
2. b.pengeringan; c.Pengilingan … 6
3. c.penggilingan;
4. d.penyosohan; dan
5. e.pengemasan dan penyimpanan.

Pasal 9

(1)Kegiatan pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a berupa pengumpulan padi dan beras sosoh yang akan digiling di Huller, Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras pada suatu tempat atau wadah.
(2)Tempat pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi alas guna menghindari susut atau kehilangan hasil karena tercecer, rusak dan/atau kotor.

Pasal 10

(1)Kegiatan pengeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan pada Huller Penggilingan Padi dalam bentuk pengeringan bulir padi agar mudah terkelupas dan menghindari pertumbuhan tunas atau kapang.
(2)Kegiatan pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dibawah sinar matahari langsung dan/atau pengering buatan.

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…