DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 02 Tahun 2017

Nomor: 02
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : perubahan, penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri E). Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan. Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Wali Nagari dan Camat untuk dicatatkan biodatanya. Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan. Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara: a. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK (Nomor Induk Kependudukan); dan b. Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukandisesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan serta peraturan perundang- undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736
6.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah; 9.Peraturan …
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Adminitrasi Kependudukan;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN : Menetapkan … Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri E) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4.Instansi Pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Datar.
7.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Wali Nagari adalah pimpinan pemerintah Nagari.
9.Jorong adalah bagian wilayah kerja nagari dalam pelaksanaan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang kepala jorong
10.Kepala Jorong adalah Kepala Jorong dalam Kabupaten Tanah Datar.
11.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
12.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
13.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang- orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
14.Orang Asing adalah orang bukan WNI.
15.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16.Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 17.Database …
17.Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
18.Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau suratketerangan kependudukan.
19.Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang di alami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20.Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
21.Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.
22.Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, infromasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
23.Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
24.Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
25.Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang digunakan untuk mencatat kegiatan harian di Nagari, Kecamatan atau Kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
26.Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana
27.Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatan-nya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
28.Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Nagari bagi warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap. 29.Surat …
29.Surat Keterangan Pindah Datang adalah surat keterangan yang diterbitkan dengan adanya perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.
30.Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan SKDLN adalah pencatatan Warga Negara Indonesia yang pernah tinggal menetap atau bekerja diluar negeri dalam jangka waktu tertentu, yang berisi tentang data diri lengkap, dokumen perjalanan yang dipakai, tanggal kedatangan, alamat sebelumnya di dalam dan di luar negeri dan berikut alsan pindah, bidang pekerjaan/kegiatan di luar negeri, dan pengikut/anggota keluarga.
31.Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk sementara maupun WNA yang berasal dari luar negeri yang berada di Wilayah Kabupaten Tanah Datar.
32.Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi, kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, Pengakuan Anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
33.Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
34.Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
35.Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga, orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga, orang tua angkatnya berdasarkan Putusan atau Penetapan Pengadilan
36.Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
37.Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama.
38.Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat keterangan yang diberikan untuk mencatat bayi lahifr dalam keadaan mati.
39.Keluarga adalah sekelompok orang yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang menjalin kehidupan bersama karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan atau ikatan lainnya dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan yang menjadi tanggung jawab seorang kepala keluarga 40.Kepala …
40.Kepala keluarga adalah:

a.Laki-laki yang bertempat tinggal dengan istri dan anak-anaknya;
b.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
c.Janda/istri yang pisah tempat tinggal dengan suami dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya;
d.Orang yang bertempat tinggal sendiri; dan
e.Kepala kesantrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal sama.
1. 41.Anggota keluarga adalah orang-orang yang nama dan identitas biodatanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
2. 42.Pindah datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ketempat baru.
3. 43.Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakan pada bahagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
4. 44.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. 45.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. 46.Petugas adalah Pegawai yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pelayanan dibidang administrasi kependudukan di Kantor Camat dan Instansi Pelaksana.
7. 47.Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Nagari.
8. 48.Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
9. 49.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
10. 50.Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. 51.Hak …
11. 51.Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada Petugas yang ada pada penyelenggara dan instansi pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
12. 52.Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu.
13. 53.Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disebut KITAPadalah dokumen yang harus dimiliki bagi warga negara asing yang untuk oleh izin tinggal tetap di Indonesia.
14. 54.Kartu Izin Tinggal Terbatasyang selanjutnya disebut KITAS adalah dokumen yang harus dimiliki bagi warga negara asing yang untuk oleh izin tinggal sementara di Indonesia.
15. 2.Ketentuan huruf g Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, dengan kewenangan meliputi:

a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
b.pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
c.pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
f.penugasan kepada wali nagari untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
g.penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
1. 3.Ketentuan huruf c Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan; d.mendokumentasikan …
d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
f.melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalampelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
1. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan pada Instansi Pelaksana.
(2)Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
2. b.menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
3. c.membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
(3)Pejabat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
1. a.verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
2. b.pencatatan peristiwa penting dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
3. c.penandatanganan dan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil; dan
4. d.pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil bertanggung jawab kepada Bupati.

5.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga menjadi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Dalam rangka Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Instansi Pelaksana dan Wali Nagari dibantu oleh Petugas Registrasi Nagari.
(2)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3)Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

6.Diantara …
6.Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIIA NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 8A

(1)Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
(3)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Pasal 8B

(1)Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Penduduk WNI wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Wali Nagari dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
(2)WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatatkan biodatanya.
(3)Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Pencatatan biodata penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.surat pengantar dari Kepala Jorong;
2. b.dokumen kependudukan yang dimiliki, antara lain:
  1. 1.kutipan akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
  2. 2.ijazah atau surat tanda tamat belajar;
  3. 3.KK;
  4. 4.KTP-el;
  5. 5.kutipan akta perkawinan/kutipan akta nikah; atau
  6. 6.kutipan akta perceraian.
(2)Pencatatan …
(2)Pencatatan biodata penduduk bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.paspor; atau
2. b.dokumen pengganti paspor.
(3)Pencatatan biodata penduduk bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.paspor;
2. b.Kitas; dan
3. c.buku pengawasan orang asing.
  1. 9.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pencatatan biodatanya harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
(2)Pencatatan biodata penduduk di Nagari dilakukan dengan tata cara:
1. a.Penduduk mengisi dan menandatangani formulir biodata penduduk Warga Negara Indonesia;
2. b.Petugas Registrasi mencatat dalam BHPKPP;
3. c.Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
4. d.Petugas Registrasi memberikan cap, paraf,dan catatan sebagai tanda telah dilakukan verifikasi;
5. e.Wali Nagari menandatangani formulir biodata penduduk; dan
6. f.Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada Camat.
(3)Pencatatan biodata penduduk di Kecamatan, dilakukan dengan tata cara:
1. a.Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk; dan
2. b.Petugas Registrasi menyampaikan formulir biodata penduduk kepada InstansiPelaksanasebagai dasar untuk penerbitan dokumen Biodata Penduduk.
(4)Penerbitan dokumen biodata penduduk WNI oleh Instansi Pelaksana, dilakukan dengan tata cara:
1. a.Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi formulir biodata penduduk serta merekam data ke dalam database kependudukan untuk mendapatkan NIK; dan
2. b.Kepala Instansi Pelaksana menerbitkan dan menandatangani dokumen biodata penduduk setelah yang bersangkutan mendapatkan NIKdengan SIAK.
  1. 10.Ketentuan …
  2. 10.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…