DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 03 Tahun 2016

Nomor: 03
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan pengendalian Rabies meliputi : a. pemeliharaan dan pencegahan Rabies; b. pengawasan lalu lintas HPR; c. pemberantasan Rabies; d. penanganan kasus gigitan; e. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa meningkatnya populasi hewan penular rabies di Kabupaten Tanah Datar berpotensi semakin tingginya resiko penyebaran dan penularan rabies;
c.bahwa untuk menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat dari ancaman penularan rabies perlu dilakukan pengendalian rabies;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Rabies; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang … 2
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6.Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356) 9.Peraturan … 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
10.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 61/Permentan/PK.320/12/2015 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom .
3.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4.Dinas adalah Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
5.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki-batas batas wilayah tertentu berwenang mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
6.Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh virus rabies yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia.
7.Hewan ... 4
7.Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah Hewan yang tergolong berdarah panas yang dapat menularkan Rabies.
8.Vaksin adalah vaksin Rabies untuk hewan penular Rabies.
9.Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada hewan penular Rabies.
10.Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan Hewan dengan melibatkan keprofesionalan Dokter Hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengindentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
11.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan Hewan.
12.Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
13.Komunikasi Informasi Edukasi adalah sebuah sistem untuk meningkatkan pengetahuan, kepedulian/sikap, dan praktek pencegahan dan penanggulangan suatu wabah penyakit kepada masyarakat.

Pasal 2

Pengaturan pengendalian Rabies meliputi :

a.pemeliharaan dan pencegahan Rabies;
b.pengawasan lalu lintas HPR;
c.pemberantasan Rabies;
d.penanganan kasus gigitan;
e.peran serta masyarakat;

Pasal 3

Jenis HPR sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.anjing;
b.kucing;
c.kera;
d.musang;
e.kelelawar; dan
f.HPR lainnya.

BAB II

PEMELIHARAN DAN PENCEGAHAN RABIES

Pasal 4

(1)Setiap HPR wajib dipelihara dan dirawat oleh pemiliknya serta bertanggung jawab terhadap kondisi kesehatannya.
(2)Anjing dan kera harus dikandangkan dan/ atau diikat dengan tali atau rantai dengan panjang maksimal 2 (dua) meter.
(3)Setiap pemilik HPR dilarang :
1. a.menelantarkan HPR
2. b.membiarkan anjing dan kera berkeliaran diluar pekarangan rumah; dan
3. c.membawa anjing dan kera keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat pengamanan

Pasal 5

(1)Pencegahan Rabies dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melindungi masyarakat dari resiko penularan rabies.
(2)Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Komunikasi informasi edukasi;
2. b.vaksinasi Rabies ;
3. c.registrasi; dan
4. d.pengendalian populasi HPR.
(3)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 6

(1)Dalam upaya pencegahan rabies, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan Komunikasi Informasi Edukasi Rabies kepada masyarakat.
(2)Komunikasi Informasi Edukasi Rabies kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama ditujukan pada pemilik HPR.

Pasal 7

Komunikasi Informasi Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan dengan cara antara lain :

a.melakukan penyuluhan;
b.memberikan informasi secara berkelanjutan;
c.melakukan pelatihan; dan/ atau
d.seminar Pasal 8 ... 6

Pasal 8

(1)Dalam upaya pencegahan Rabies, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan program Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terhadap HPR.
(2)Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan pada Dinas.
(3)HPR yang telah di vaksinasi diberikan kartu vaksinasi dan tanda vaksinasi.
(4)Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya
(5)Vaksinasi dapat juga dilakukan oleh dokter hewan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

(1)Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dilakukan oleh Dinas.
(2)Setiap Pemilik HPR wajib melakukan registrasi HPR.
(3)Registrasi sebagamana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
1. a.pendataan HPR;
2. b.pemberian nomor registrasi;dan
3. c.pemberian kartu tanda kepemilikan.
(4)Setiap pemilik HPR yang tidak melakukan kewajiban registrasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi kepemilikan HPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas dalam rangka mengontrol perkembangan populasi HPR.
(2)Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
1. a.penangkapan;
2. b.sterilisasi; dan/atau
3. c.eutanasia.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…