DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 04 Tahun 2016

Nomor: 04
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Usaha jasa konstruksi mencakup : a. jenis usaha; b. bentuk usaha; dan c. bidang usaha jasa konstruksi. Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. jasa perencanaan konstruksi; b. jasa pelaksanaan konstruksi; dan c. jasa pengawasan konstruksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi standardisasi izin usaha jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya meningkatkan pelayanan jasa konstruksi kepada masyarakat dan untuk melindungi masyarakat dalam usaha jasa konstruksi serta meningkatkan pemahaman akan hak dan kewajiban penyedia jasa konstruksi, adanya kepastian dalam standar pelayanan pembinaan konstruksi bagi masyarakat dibutuhkan pengaturan tentang jasa konstruksi;
c.bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah;
d.bahwa … 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955 );
7.Peraturan … 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional; Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
5.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
6.Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
7.Pekerjaan … 4
7.Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau Pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8.Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
9.Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
10.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing- masing.
11.Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaan kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
12.Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
13.Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

Pasal 2

(1)Pemberian IUJK berlandaskan pada asas:
1. a.kejujuran dan keadilan;
2. b.manfaat;
3. c.keserasian;
4. d.keseimbangan;
5. e.kemandirian;
6. f.keterbukaan;
7. g.kemitraan;
8. h.keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat daerah; dan
9. i.berkelanjutan.
(2)Asas Kejujuran dan Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib jasa konstruksi serta bertanggungjawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya
(3)Asas … 5
(3)Asas Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu kegiatan jasa konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggungjawab, efisiensi, dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dan bagi kepentingan nasional.
(4)Asas Keserasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu harmonis dalam interaksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.
(5)Asas Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu penyelenggaraan jasa konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dan beban kerjanya.
(6)Asas Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu tumbuh dan berkembangnya daya saing jasa konstruksi nasional.
(7)Asas Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi para pihak, terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajiban secara optimal dan kepastian akan hak untuk memperolehnya serta memungkinkan adanya koreksi sehingga dapat dihinfdari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
(8)Asas Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu hubungan kerja para pihak yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
(9)Asas Keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, keamanan lingkungan, dan keselamatan kerja, serta pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.
(10)Asas Berkelanjutan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, yaitu terdapatnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang berkelanjutan sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan jasa konstruksi.

Pasal 4

… 6

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
b.mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
c.mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik;
d.mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal di bidang jasa konstruksi; dan
e.mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang jasa konstruksi.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Usaha jasa konstruksi mencakup :
1. a.jenis usaha;
2. b.bentuk usaha; dan
3. c.bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.jasa perencanaan konstruksi;
2. b.jasa pelaksanaan konstruksi; dan
3. c.jasa pengawasan konstruksi.
(3)Usaha jasa perencanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memberikan layanan jasa konsultansi perencanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
(4)Usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
(5)Usaha jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memberikan layanan jasa konsultasi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan.
(6)Jasa … 7
(6)Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Pasal 6

(1)Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf b meliputi usaha :
1. a.orang perseorangan; dan
2. b.badan usaha.
(2)Bidang usaha jasa perencanaan konstruksi dan usaha jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(3)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
(4)Klasifikasi bidang pekerjaan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain, mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan konstruksi.
(2)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lain.
(3)Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi yang bersifat keterampilan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) harus memenuhi kriteria mampu mengerjakan subbagian pekerjaan konstruksi dari bagian tertentu bangunan konstruksi dengan menggunakan teknologi sederhana.

Pasal 8

(1)Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.
(2)Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki:
1. a.sertifikat keterampilan kerja;
2. b.sertifikat keahlian kerja.
(3).Orang … 8
(3)Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam Badan usaha pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian.
(4)Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja sebagai pelaksana konstruksi harus memiliki keterampilan dan/ atau keahlian kerja.

Pasal 9

Perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha harus :

a.memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha dibidang jasa konstruksi ; dan
b.memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…