(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 – 2021;
(2)Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kententuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI … 8 KETENTUAN PENUTUP Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar. Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal, 15 Agustus 2016 BUPATITANAH DATAR ttd IRDINANSYAH TARMIZI Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 15 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR ttd HARDIMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 6/2016 Salinan ini sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Tanah Datar dto JASRINALDI,SH,SSos Nip.19671130 199202 1 002 9 PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016 – 2021 I. UMUM Dalam rangka memberikan arah dan tujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar untuk jangka waktu lima tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah dan kebijakan pembangunan yang disertai program yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD dan RKPD Kabupaten Tanah Datar. II. PASAL DEMI PASAL