DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2016

Nomor: 08
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 4.421.422.287,54 (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua pulu dua ribu dua ratus dlapan puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut: a. berupa barang senilai Rp. 3.043.061.080,00 (tiga milyar empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan puluh rupiah); dan b. berupa uang senilai Rp. 1.378.361.207,54 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh depalan juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah lima puluh empat sen).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penyelesaian piutang Pemerintah Pusat pada PDAM secara non kas perlu dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kepada PDAM;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal; d.bahwa….. 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579) 6.Peraturan….. 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101 ); Dengan….. 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha untuk mendapatkan hak kepemilikan bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
6.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Pasal….. 5

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal daerah adalah untuk meningkatkan struktur modal PDAM.
(2)Tujuan penyertaan modal pemerintah daerah untuk:
1. a.memperluas cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat; dan
2. b.memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 4.421.422.287,54 (empat milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus dua pulu dua ribu dua ratus dlapan puluh tujuh rupiah lima puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.berupa barang senilai Rp. 3.043.061.080,00 (tiga milyar empat puluh tiga juta enam puluh satu ribu delapan puluh rupiah); dan
2. b.berupa uang senilai Rp. 1.378.361.207,54 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh depalan juta tiga ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah lima puluh empat sen).
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sebesar Rp. 20.578.577.712,646 (dua puluh milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas rupiah empat puluh enam sen).
(3)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
(4)Besaran tambahan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

… 6

Pasal 4

(1)Dalam rangka penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan, dapat dilakukan penambahan penyertaan modal yang bersumber dari bagian laba bersih PDAM.
(2)Penambahan penyertaan modal yang bersumber dari bagian laba bersih PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban penambahan modal.

Pasal 5

(1)Pada APBD Perubahan 2016 dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebesar Rp. 7.206.955.000 (tujuh milyar dua ratus enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hibah pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Non Kas dalam rangka penyelesaian piutang Pemerintah Pusat pada PDAM

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 4 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 7 … 7

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar. Ditetapkan di Batusangkar Pada tanggal 13 Oktober 2016 BUPATI TANAH DATAR, ttd IRDINANSYAH TARMIZI Diundangkan di Batusangkar Pada tanggal 13 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR ttd HARDIMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2016 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 8/2016 Salinan ini sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setdakab Tanah Datar dto JASRINALDI,SH,SSos Nip.19671130 199202 1 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 10 Tahun 2016