DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

RPIK Tahun 2023-2043 menjabarkan perencanaan, pengembangan dan pembangunan Industri Unggulan Daerah. Industri Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan potensi Daerah yaitu: Industri makanan dan minuman; Industri tekstil dan produk tekstil; Industri kulit dan alas kaki; Industri pengolahan kakao; dan Industri pengolahan minyak atsiri.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan ... ;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
6.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M- IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;
7.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat 157);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2023-2043.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 4, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6.Industri ... 4
6.Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya_ efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
7.Industri Unggulan adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri prioritas di Daerah berdasarkan nilai ekonomis, daya saing tinggi, penyerapan tenaga kerja, pertimbangan bahan baku dan pasar, penguasaan teknologi, dan kemampuan sumber daya manusia.
8.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2023- 2043 yang selanjutnya disebut dengan RPIK Tahun 2023- 2043 adalah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tanah Datar untuk tahun 2023-2043.

Pasal 2

RPIK Tahun 2023-2043 diselenggarakan berdasarkan asas: kepentingan Daerah; demokrasi ekonomi; kepastian berusaha; kemandirian; persaingan usaha yang sehat; keterkaitan Industri; dan kelestarian lingkungan. RO oD

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan bagi Pemerintah Daerah dan pelaku Industri dalam melaksanakan RPIK Tahun 2023-2043.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan pengembangan Industri yang berbasis sumber daya lokal/Daerah untuk peningkatan nilai tambah, daya tahan dan daya saing produk unggulan daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian di Daerah;
2. b.mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berbasis industri hijau melalui peningkatan kualitas umber daya manusia, pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi tepat guna, dan pengembangan standardisasi industri di Daerah; dan
3. c.mewujudkan kepastian berusaha dan menciptakan persaingan industri yang sehat dalam rangka pemerataan pembangunan Industri Daerah.

Pasal 4

RPIK Tahun 2023-2043 disusun dengan memperhatikan :

a.rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional;
b.rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
c.potensi sumber daya industri Daerah;
d.rencana ...

(2). rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tatad. ruang wilayah Daerah; keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri. e. f.

Pasal 5

(2)a. d. e.

Pasal 6

RPIK Tahun 2023-2043 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun. Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang perindustrian dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait. (1

Pasal 7

RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

a.pendahuluan, terdiri dari latar belakang, dasar hukum dan sistematika penulisan;
b.gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri, terdiri dari kondisi Daerah, sumber daya Industri, sarana dan prasarana, serta pemberdayaan Industri kecil dan menengah;
c.visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah, terdiri dari visi dan misi pembangunan daerah, tujuan pembangunan Industri Daerah’ serta_ sasaran pembangunan Industri Daerah;
d.strategi dan program pembangunan Industri Daerah, terdiri dari strategi pembangunan Industri dan program pembangunan Industri; dan
e.penutup. RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (1 6 Pasal 8 ... i

Pasal 8

RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan dasar untuk penyusunan kebyakan yang berhubungan dengan perindustrian oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang perindustrian dan Perangkat Daerah terkait, dalam pembangunan dan pengembangan Industri di Daerah.

Pasal 9

RPIK Tahun 2023-2043 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan pengendalian secara berkala terhadap konsistensi pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah dengan perencanaan pembangunan Industri yang telah dituangkan dalam RPIK Tahun 2023-2043.
(2)Pengendalian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.sosialisasi, diskusi terbatas, seminar;
2. b.rapat koordinasi dengan instansi dan/atau pihak terkait;
3. c.pemantauan lapangan;
4. d.pengawasan secara berkala atau insidentil; dan/atau
5. e.evaluasi pelaksanaan pembangunan Industri.
(3)Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan Industri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang perindustrian.
(4)Dalam pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau kegiatan pembangunan industri dengan perizinan dan standar teknis dikenakan sanksi administratif berupa : teguran lisan; teguran tertulis; pembekuan izin; dan/atau pencabutan izin. a. d.

Pasal 11

(1)Bupati melaporkan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun.
(2)Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pertumbuhan Industri;
2. b.kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto;
3. c.penyerapan tenaga kerja sektor Industri;
4. d.realisasi investasi sektor Industri; dan
5. e.ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah penyelesaian di sektor Industri.
(3)Laporan ... 1 i 6-
(3)Laporan pelaksanaan RPIK Tahun 2023-2043 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…