DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355): 4.

5.Undang ... 10. 11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400): 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1), 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438): 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340):
12.Peraturan ... 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575): Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614): Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161): Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165), Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179): Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272): Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057J: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
21.Peraturan ... 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2019 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2020: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E): Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 5 Seri Dj: Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 91 Seri Dj): Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 1): Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 2 ),2
30.Peraturan ... Menetapkan : 30. 31. 32. 33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3): Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1), Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019 Nomor 3), Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 2), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat : a. 2 HO AO 0 laporan realisasi anggaran: laporan perubahan saldo anggaran lebih: neraca, laporan operasional, laporan arus kas: laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai erikut: a. pendapatan Rp. 1.194.818.538.888,03 b. belanja Rp. 1.047.623.660.718,380 C. transfer Rp. 137.578.941.289,00 Surplus/ Defisit Rp. 9.615.936.880,23 d. pembiayaan -penerimaan Rp. 67.510.252.092,70 -pengeluaran Rp. 6.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 61.010.252.092,70 SILPA Rp. 70.626.188.972,93 Pasal 3 Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 18.284.280.799,97 dengan rincian sebagai berikut :

a.anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.213.102.819.688,00
b.realisasi Rp. 1.194.3818.538.888,03 Selisih lebih/(kurang) Rp. 18.284.280.799,97 Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 87.106.659.621,90 dengan rincian sebagai berikut : N
a.anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.134.730.320.340,70
b.realisasi Rp. 1.047.623.660.718,30 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 87.106.659.621,90
1. 3.Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp. 2.374.251.372,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.anggaran transfer setelah perubahan Rp. 139.953.192.661,00
b.realisasi Rp. 137.578.941.289,00 Selisih lebih/(kurang) Rp. 2.374.251.372,00
1. 4.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ (defisit) sejumlah (71.196.630.193,93) dengan rincian sebagai berikut : Anggaran surplus/ (defisit) setelah Rp. (61.580.693.313,70) perubahan
b.realisasi Rp. 9.615.936.3880,23 Selisih lebih/ (kurang) Rp. (71.196.630.193,93) / a.
1. 5.Selisih ...
2. 5.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 747.161.071,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 68.257.413.163,70 setelah perubahan
b.realisasi Rp. 67.510.252.092,70 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 747.161.071,00
1. 6.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 176.719.850,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 6.676.719.850,00 setelah perubahan
b.realisasi Rp. 6.500.000.000,00 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 176.719.850,00
1. 7.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 570.441.221,00 dengan rincian sebagai berikut :
a.anggaran pembiayaan netto Rp. 61.580.693.313,70 setelah perubahan
b.realisasi Rp. 61.010.252.092,70 Selisih lebih/(kurang) Rp. 570.441.221,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :

a.saldo anggaran lebih awal Rp. 68.257.413.163,70
b.penggunaan SAL sebagai penerimaan Rp. 67.510.252.092,70 pembiayaan tahun berjalan
c.sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp. 70.626.188.972,93 (SILPA/SIKPA)
d.koreksi kesalahan pembukuan tahun Rp. (747.161.071,00) sebelumnya
e.lain-lain Rp. 0,00 saldo anggaran lebih akhir Rp. 70.626.188.972,93

Pasal 5

£ Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a.jumlah aset Rp. 1.308.977.994.417,22
b.jumlah kewajiban Rp. 26.957.690.860,48
c.jumlah ekuitas Rp. 1.282.020.303.556,74 Pasal 6 ...

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut : 1.200.569.943.558,15a. pendapatan-LO Rp.

b.beban Rp. 1.215.538.529.997,20
c.surplus/defisit dari operasi Rp. (14.9683.586.439,05)
d.surplus/defisit dari kegiatan (1.294.934.392,50) , (16.263.520.831,55) non operasional Rp.
e.surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. pos luar biasa Rp. 1.502.600.687,00
g.surplus/defisit-LO Rp. (23.766.121.518,55)

Pasal 7

£ Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :

a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2020 Rp. 68.257.750.490,70
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 116.868.819.135,23 Cc. arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (107.650.135.826,00)
d.arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. (6.500.000.000,00)
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. 10.608.101.376,00
f.saldokas akhir per 31 Desember Tahun Rp. 31.584.535.175,93 2020

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai berikut :

a.ekuitas awal Rp. 1.297.550.038.320,59
b.surplus/defisit LO Rp. (23.766.121.518,55)
c.koreksi ekuitas lainnya Rp. 3.236.386.754,70
d.ekuitas akhir Rp. 1.282.020.303.556,74

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : a. 9 3 Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVII Lampiran Xvil! Laporan realisasi anggaran. Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi: Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan: dan Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan operasional. Laporan perubahan ekuitas. Neraca. Laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan. Daftar rekapitulasi piutang daerah. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir. Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah. Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah. Daftar rekapitulasi aset tetap. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan. Daftar rekapitulasi aset lainnya. Daftar dana cadangan daerah. Daftar kewajiban jangka pendek. Daftar kewajiban jangka panjang.

s.Lampiran ... b. c. d. e. £ 8. h. i j k. Ll m. n. p. g.
s.Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya. t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dani Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatar dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar. Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 30 Juli 2021 BUPATI TANAH DATAR, ttd. EKA PUTRA Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 30 Juli 2021 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. EDI SUSANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT: 5/29/2021 Salinan sesuai dengan aslinya

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…