DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 241

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengelompokan Sampah; tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; tugas dan wewenang Pemerintah Nagari; hak dan kewajiban; kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; perizinan; Bank Sampah; insentif dan disinsentif; peran Masyarakat; lembaga pengelola Sampah; kerjasama; sistem informasi pembinaan dan pengawasan; larangan; Kompensasi; mekanisme penjatuhan sanksi; dan pendanaan;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan diperlukan lingkungan hidup yang sehat, indah dan tertata dengan baik sehingga diperlukan upaya mewujudkan daerah yang berwawasan lingkungan sehat bebas dari sampah;
b.bahwa dengan adanya pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat di Kabupaten Tanah Datar berakibat adanya peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang menyebar di seluruh wilayah sehingga diperlukan metode dan teknik dalam pengelolaan sampah_ secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir dengan pendekatan ekonomi sirkular;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif sehingga dapat diyadikan pedoman dalam pengelolaan sampah;
d.bahwa_ berdasarkan opertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat ... 4 Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522); 7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 8.
9.Peraturan ... if 9. 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7.Produsen ... 4 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok Orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau. jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sampah yang Mengandung B3 adalah Sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun_ perdesaan, yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
21.Pengelolaan ... t 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah. Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi Pengelolaan Sampah. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendaur ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan Sampah terpadu. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat Pengelolaan Sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian Sampah dan/atau residu _hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat Pengolahan Sampah terpadu. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R adalah kegiatan Pengurangan Sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduse, Reuse, Recycle yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu- yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.
34.Prasarana ... i 34. 35. 36. 37. 38. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut Sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam Pengelolaan Sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh Masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar. Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/atau rugi kepada Orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di TPA.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas: room rg mo ao op tanggungjawab; keberlanjutan; manfaat; keadilan; kesadaran; kebersamaan; keselamatan; keamanan; nilai ekonomi; efektifitas; dan efisiensi.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : pengelompokan Sampah; tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; tugas dan wewenang Pemerintah Nagari; hak dan kewajiban; kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah; Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; perizinan;

h.Bank Sampah ... a. d. e. f. g. + Bank Sampah; insentif dan disinsentif; peran Masyarakat; lembaga pengelola Sampah; kerjasama; sistem informasi pembinaan dan pengawasan; larangan; Kompensasi; mekanisme penjatuhan sanksi; dan pendanaan; 1. 1 m. n. O. q.

BAB II

PENGELOMPOKAN SAMPAH

Pasal 5

Sampah dikelompokan menjadi :

a.Sampah Rumah Tangga;
b.Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
c.Sampah Spesifik.

Pasal 6

Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berasal dari kegiatan rumah tangga yang tidak termasuk tinja.

Pasal 7

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Sampah Rumah Tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

Pasal 8

Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan Sampah yang karena_sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Tugas ... +
(2)
(1)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah; melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan Penanganan Sampah; memfasilitasi;mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan Sampah; melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah; mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil Pengolahan Sampah; memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada Masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah. b. d. e. f. g

Pasal 10

Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a.menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, __ standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; . melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA Sampah; d. . melakukan pemantauan dan evaluasi secarae. berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA Sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2)Penetapan ... f. 7
(2)
(1)
(3)Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah. TI

Isi peraturan

Teks241PDFHirarki

Memuat teks peraturan…