Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2022
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Ringkasan
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat :
41.e. aporan ...
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:
surplus/defisit Rp. 43.520.400.172,34 (Empat puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga puluh empat rupiah) ;
- pengeluaran Rp. 2.550.000.000,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah); pembiayaan netto Rp. 68.076.188.972,93 (Enam puluh delapan milyar tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah);
+ Pasal 3 ...
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
(dua belas milyar delapan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan koma enam puluh enam rupiah);
‘It
Rp.
43.520.400.172,34 (empat puluh tiga milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus ribu seratus tujuh puluh dua koma tiga puluh empat rupiah); (111.596.589.145,34) (minus seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima koma tiga puluh empat rupiah). dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,07 (Nol koma nol tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Rp. 70.626.188.973,00 (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah); Rp. 70.626.188.972,93 (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah);
t
lebih/ (kurang) 0,07 (nol koma nol tujuh rupiah).
nol rupiah) dengan rincian
Rp. 2.550.000.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
Rp. 0,00 (nol koma nol rupiah).
Rp.
pembiayaan netto 68.076.188.973,00 (enam puluh delapan milyar tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah); 68.076.188.972,93 (enam puluh delapan milyar tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah); Rp. 0,07 (nol koma nol tujuh rupiah).
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut :
sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. 70.626.188.972,93 (tujuh puluh milyar enam ratus dua puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma sembilan puluh tiga rupiah);
pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA).
pembukuan tahun sebelumnya.
lebih akhir. 111.596.589.145,27 (seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima koma tiga puluh empat rupiah); 0,00 (nol koma nol rupiah); 0,00 (nol koma nol rupiah); 111.596.589.145,27 (seratus sebelas milyar lima ratus sembilan puluh enam juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus empat puluh lima koma tiga puluh empat rupiah).
+ Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut :
1.314.295.393.458,49 (satu triliun tiga ratus empat belas milyar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh delapan koma empat puluh sembilan rupiah); 23.303.089.913,23 (dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga juta delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga belas koma dua puluh tiga rupiah); 1.290.992.303.545,26 (satu triliun dua ratus sembilan puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga ribu lima ratus empat puluh lima koma dua puluh enam rupiah); 't.
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d sebagai berikut :
Rp. 1.248.215.155.726,63 (satu triliun dua ratus empat puluh delapan milyar dua ratus lima belas juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh enam koma enam puluh tiga rupiah);
Rp. 1.133.039.075,00 (satu milyar seratus tiga puluh tiga juta tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah); surplus/defisit-LO Rp. 5.450.884.526,31 (lima milyar empat ratus lima puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam koma tiga puluh satu rupiah); + Pasal 7 ... *f.
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f sebagai beriku.t :
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :
g• h.
Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap, Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai alchir tahun anggaran 202 1 dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya, : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dengan Peraturan Bupati. If
Membuka PDF…