DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 18 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 188

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan tentang ketenteraman dan ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mencegah, menanggulangi dan menertibkan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan, etika, moral, agama, adat dan budaya sesuai dengan adat istiadat masyarakat yang berkembang di Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rasa aman, damai, tenteram, tertib dan berkeadilan dalam menjalani kehidupan merupakan hak setiap orang yang perlu dilindungi dan diwujudkan oleh pemerintahan daerah;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan rasa aman, damai, tenteram, tertib dan berkeadilan bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan demi kesejahteraan masyakarakat;
c.bahwa untuk melaksanakan urusan wajib daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, nyaman, tertib dan aman, perlu adanya pengaturan mengenai ketenteraman dan ketertiban umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Mengingat ... 4 2 Mengingat MENETAPKAN Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat; 5. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.

2.Pemerintah ... t 3 10. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum_ dan perlindungan masyarakat. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga atau bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 9.
11.Satuan... % 4
11.Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Nagari dibentuk oleh Wali Nagari untuk melaksanakan Linmas.
12.Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satlnmas yang dipilih secara_ selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur’ dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di daerah.

Pasal 2

Pasal 3

Ketenteraman dan ketertiban umum diselenggarakan berdasarkan asas: kepastian hukum; kepentingan umum; keterbukaan; profesionalitas; efektivitas; dan keadilan. a. c. d. e. f.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menciptakan keamanan dan kenyamanan_ di masyarakat;
b.menumbuhkan budaya tertib hukum pada masyarakat;
c.menjadi pedoman bagi aparatur dalam menyelenggarakan tindakan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah; dan
d.menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
b.penyelenggaraan ketenteraman dan_ ketertiban umum;
c.penegakan ... 1 5 mo 20

(1)
(2)
(2)penegakan ketenteraman dan ketertiban umum; penyelenggaraan perlindungan masyarakat; peran serta masyarakat; dan pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:

a.penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
b.penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan
c.pembinaan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

a.mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat, dan tradisi serta mampu bersikap toleran;
b.menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum;
c.memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
d.menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1

Pasal 8

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Pemerintah Daerah berkewajiban :

a.memberikan penyuluhan dan pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
b.memfasilitasi ... 4 6 @

(2)
(3)memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan untuk mewujudkan ketenteraman omasyarakat dan ketertiban umum; melakukan mediasi untuk mencegah terjadinya gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; mengembangkan sistem keamanan lingkungan; dan melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah. ¢. d. f.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 9

Penyelenggaraan ketenteraman dan_ ketertiban umum dilakukan melalui kegiatan: deteksi dan cegah dini; pembinaan dan penyuluhan; patroli; pengamanan; pengawalan; penertiban; dan

g.penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Penyelenggaraan ketenteraman dan_ ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dapat meminta bantuan personil dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia. (1 a. d. e. f.

Pasal 10

Kegiatan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan (1 pengumpulan bahan mengenai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

(2)Kegiatan ... 4 7
(2)Kegiatan cegah dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka melakukan pencegahan agar potensi permasalahan tidak berkembang menjadi permasalahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Isi peraturan

Teks188PDFHirarki

Memuat teks peraturan…