DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 17 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah. (2) RPJPD menjadi pedoman bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD. (3) Rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025- 2029 mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045. (4) RPJPD dan rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan Visi, Misi, dan program pada pemilihan kepala daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang 3 LD TD 2024/NO. 4 TAHUN 2024, TLD NO. 58
4.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN LD TD 2024/NO. 4 TAHUN 2024, TLD NO. 58 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
7.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya- upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

(1)RPJPD merupakan penjabaran dani visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang wilayah.
(2)RPJPD menjadi pedoman bagi daerah dalam penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.
(3)Rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025- 2029 mengacu pada Rancangan RPJPD Tahun 2025-2045.
(4)RPJPD dan rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi calon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyusunan Visi, Misi, dan program pada pemilihan kepala daerah. LD TD 2024/NO. 4 TAHUN 2024, TLD NO. 58

Pasal 3

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I memuat pendahuluan;
2. b.bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III memuat permasalahan dan isu strategis Daerah;
4. d.bab IV memuat Visi dan Misi Daerah;
5. e.bab V memuat arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
6. f.bab VI memuat penutup.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Daerah m i.

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dani 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. LD TD 2024/NO. 4 TAHUN 2024, TLD NO. 58

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar. Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 17 Desember 2024 BUPATI TANAH DATAR, ttd. EKA PUTRA Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 17 Desember 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. IQBAL RAMADI PAYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 4/99/2024 Salinan sesuai dengan aslinya 7 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. K TANAH DATAR AUDIA S NIP. 1977091 , M.SI 03 2 001 LD TD 2024/NO. 4 TAHUN 2024, TLD NO. 58 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dani penyusunan dokumen RPJPD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045 dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan daerah yaitu untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. RPJPD merupakan penjabaran dani visi dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah. RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkari pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan. Proses penyusunan RPJPD tidak hanya melibatkan unsur dani pemerintahan saja, akan tetapi juga melibatkan partisipasi langsung dani masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat termasuk pelibatan dani generasi muda atau yang dikenal dengan generasi millennial dan generasi Z. Para tokoh-tokoh tersebut kita harapkan dapat memberikan bimbingan berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya. Generasi muda kita harapkan dapat memberikan ide dan pikiran yang cemerlang dan model yang diinginkan untuk masa mendatang karena mereka yang akan menikmati RPJPD m i. RPJPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. II. PASAL LD TD 2024/NO. 4 TAHUN 2024, TLD NO. 58 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…