DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 13 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Pengangkatan Perangkat Nagari 3. Pemberhentian Perangkat Nagari 4. Kekosongan Jabatan Perangkat Nagari 5. Penyelesaian Sengketa 6. Unsur Staf Perangkat Nagari 7. Pakaian Dinas Dan Atribut Perangkat Nagari 8. Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari 9. Kesejahteraan Perangkat Nagari 10. Larangan 11. Pembiayaan 12. Pembinaan Dan Pengawasan 13. Ketentuan Peralihan 14. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.UndangUndang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6.Peraturan … SALINAN
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batasbatas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara’, syara’ basandi kitabbullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.
6.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
7.Wali Nagari adalah pejabat pemerintah nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8.Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga kerapatan niniak mamak pemangku adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masingmasing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di nagari. 9.Perangkat …
9.Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI

Pasal 2

(1)Perangkat Nagari diangkat oleh Wali Nagari dari warga Nagari yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.pandai baca Al Qur’an;
2. b.memahami adat salingka Nagari;
3. c.tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara’ karena melakukan pelanggaran adat dan syara’; dan
4. d.berkelakuan baik.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk;
b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UndangUndang Das ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat k eterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g.surat keterangan berkelakuan baik dalam bentuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor setempat;
h.surat pernyataan pandai baca Al Qur’an yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; i.surat …
i.surat pernyataan memahami adat salingka nagari yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
j.surat pernyataan tidak pernah dihukum menurut sepanjang adat dan syara’ karena melakukan pelanggaran adat dan syara’; dan
k.surat p ermohonan menjadi Perangkat Nagari pada satu jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 4

(1)Wali Nagari membentuk tim pengangkatan Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dengan susunan Ketua, Sekretaris, dan anggota, yang dapat berasal dari unsur Pemerintah Nagari, KAN, Lembaga Unsur dan Tokoh Masyarakat

Pasal 5

(1)Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertugas:
1. a.menyusun jadwal dan tahapan seleksi;
2. b.membuat pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari;
3. c.menerima pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari;
4. d.melakukan penjaringan dan penyaringan administrasi bakal calon Perangkat Nagari;
5. e.menetapkan calon yang memenuhi syarat administrasi;
6. f.melaksanakan seleksi ujian tulis dan wawancara; dan
7. g.melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan kepada Wali Nagari;
(2)Dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sekretariat tim yang bertempat di kantor Wali Nagari setempat.
(3)Dalam pembuatan soal ujian tertulis bagi calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat bekerjasama dengan kecamatan dan/atau Pemerintah Daerah.
(4)Ketentuan tugas dan fungsi tim yang bersifat khusus dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 6

(1)Tim melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari, dengan mencantumkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selama 7 (tujuh) hari.
(2)Pengumuman pendaftaran bakal calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di tempattempat umum yang mudah dilihat masyarakat.
(3)Lowongan Perangkat Nagari paling sedikit diikuti oleh 2 (dua) orang pendaftar untuk satu jabatan.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Apabila pada pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) tidak terdapat pendaftar calon Perangkat Nagari atau hanya terdapat 1 (satu) orang bakal calon, tim melakukan perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari.
(2)Apabila sampai masa perpanjangan pendaftaran berakhir tidak terdapat pendaftar calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian Perangkat Nagari ditunda sampai dengan pengisian berikutnya.
(3)Pengisian Perangkat Nagari yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)selambatlambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan .

Pasal 8

(1)Tim melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon Perangkat Nagari meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 3 (tiga) hari.
(2)Tim mengumumkan hasil penelitian persyaratan bakal calon Perangkat Nagari yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.

Pasal 9

Apabila berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi bakal calon Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon yang memenuhi syarat hanya 1 (satu) bakal calon Perangkat Nagari, pengisian Perangkat Nagari ditunda sampai dengan pengisian berikutnya selambatlambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan .

Pasal 10

(1)Pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Nagari dilaksanakan di Nagari yang meliputi :
1. a.ujian tulis; dan
2. b.wawancara.
(2)Ujian tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan materi sebagai berikut :
1. a.pancasila dan UUD 1945;
2. b.pengetahuan umum;
3. c.pemerintahan;
4. d.agama; dan
5. e.adat dan budaya.
(3)Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan lowongan jabatan yang dipilih.
(4)Selain ujian tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Nagari dapat mempertimbangkan kriteria lain yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.
(5)Bobot ...
(5)Bobot penilaian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
1. a.ujian tulis sebesar 60% (enam puluh persen); dan
2. b.wawancara sebesar 40% (empat puluh persen).
(6)Dalam hal penilaian seleksi juga menggunakan kriteria lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bobot penilaian seleksi ditetapkan sebagai berikut:
1. a.ujian tulis sebesar 40% (empat puluh persen);
2. b.wawancara sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
3. c.kriteria lain sebesar 30% (tiga puluh persen).

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…