DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

regulasi_utama

Ringkasan

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Mengingat … SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3);
9.Peraturan …
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri B ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 3);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 4);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2018 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR Dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 Pasal 1 …

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp.1.448.697.144.371,00 bertambah sejumlah Rp.15.729.356.706,77 sehingga menjadi Rp.1.464.426.501.077,77 dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a.Semula Rp.1.366.149.611.070,00
b.Bertambah Rp. 19.168.465.900,96 Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.385.318.076.970,96
1. 2.Belanja
a.Semula Rp.1.448.497.144.371,00
b.Bertambah Rp. 15.729.356.706,77 Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.464.226.501.077,77 Surplus/Defisit setelah perubahan (Rp. 78.908.424.106,81)
1. 3.Pembiayaan
a.Penerimaan 1) Semula Rp. 82.547.533.301,00 2) Berkurang (Rp. 3.439.109.194,19) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 79.108.424.106,81
b.Pengeluaran 1) Semula Rp. 200.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 78.908.424.106,81

Pasal 2

(1)Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 146.175.319.070,00 2) Bertambah Rp. 611.184.740,96 Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 146.786.503.810,96
2. b.Dana perimbangan 1) Semula Rp.1.020.185.797.000,00 2) Bertambah Rp. 124.167.865,00 Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.1.020.309.964.865,00
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 199.788.495.000,00 2) Bertambah Rp. 18.433.113.295,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 218.221.608.295,00
(2)Pendapatan …
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak daerah 1) Semula Rp. 22.615.342.200,00 2) Berkurang (Rp. 100.545.152,04) Jumlah pajak daerah setelah Perubahan Rp. 22.514.797.047,96
2. b.Retribusi daerah 1) Semula Rp. 12.840.977.000,00 2) Berkurang (Rp. 143.862.900,00) Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 12.697.114.100,00
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 19.312.000.000,00 2) Berkurang (Rp. 585.285.527,00) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 18.726.714.473,00
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 91.406.999.870,00 2) Bertambah Rp. 1.440.878.320,00 Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 92.847.878.190,00
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 1) Semula Rp. 13.323.297.000,00 2) Bertambah Rp. 124.167.865,00 Jumlah dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp. 13.447.464.865,00
2. b.Dana Alokasi Umum 1) Semula Rp. 714.102.850.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 714.102.850.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus 1) Semula Rp.292.759.650.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 292.759.650.000,00
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pendapatan Hibah 1) Semula Rp. 44.316.800.000,00 2) Berkurang (Rp. 2.065.600.000,00) Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. 42.251.200.000,00
2. b.Dana …
3. b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) Semula Rp. 45.656.288.000,00 2) Bertambah Rp. 4.555.513.295,00 Jumlah dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp. 50.211.801.295,00
4. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) Semula Rp. 109.815.407.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 109.815.407.000,00
5. d.Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya : 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah Rp. 15.943.200.000,00 Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 15.943.200.000,00

Pasal 3

(1)Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung 1) Semula Rp. 858.128.096.760,00 2) Berkurang (Rp. 18.592.126.049,00) Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 839.535.970.711,00
2. b.Belanja Langsung 1) Semula Rp. 590.369.047.611,00 2) Bertambah Rp. 34.321.482.755,77 Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 624.690.530.366,77
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 630.913.046.300,00 2) Berkurang (Rp. 13.675.556.111,72) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 617.237.490.188,28
2. b.Belanja hibah 1) Semula Rp. 10.635.800.000,00 2) Bertambah Rp. 1.129.395.000,00 Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 11.765.195.000,00
3. c.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 3.733.817.000,00 2) Berkurang (Rp. 165.000.000,00) Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 3.568.817.000,00
4. d.Belanja …
5. d.Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Nagari 1) Semula Rp. 4.243.848.200,00 2) Bertambah Rp. 964.171.141,62 Jumlah belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Nagari setelah Perubahan Rp. 5.208.019.341,62
6. e.Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi, Pemerintahan Nagari dan Partai Politik 1) Semula Rp. 198.601.585.260,00 2) Bertambah Rp. 1.373.516.560,50 Jumlah belanja bantuan keuangan kepada Pemerintahan Nagari dan Partai Politik setelah Perubahan Rp. 199.975.101.820,50
7. f.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 10.000.000.000,00 2) Berkurang (Rp. 8.218.652.639,40) Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.781.347.360,60
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 6.492.284.800,00 2) Berkurang (Rp. 372.758.200,00) Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 6.119.526.600,00
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 354.582.587.982,00 2) Bertambah Rp. 36.845.212.970,40 Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp.391.427.800.952,40
3. c.Belanja modal 1) Semula Rp. 229.294.174.829,00 2) Berkurang (Rp. 2.150.972.014,63) Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp.227.143.202.814,37

Pasal 4

(1)Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
1. a.Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 82.547.533.301,00 2) Berkurang (Rp. 3.439.109.194,19) Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 79.108.424.106,81
2. b.Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 200.000.000,00 2) Bertambah Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 200.000.000,00
(2)Penerimaan …
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah : 1) Semula Rp. 82.547.533.301,00 2) Bertambah (Rp. 3.439.109.194,19) Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 79.108.424.106,81

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
8.Lampiran VIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

(1)Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
3. c.berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
4. d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
1. a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
2. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Pengeluaran …
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 18 September 2019 BUPATI TANAH DATAR, ttd. IRDINANSYAH TARMIZI Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 18 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. IRWANDI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 5/91/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. TANAH DATAR, JASRINALDI, SH, S.Sos NIP. 19671130 199202 1 002

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…