DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 244

Lembaga terkait

Ringkasan

Secara umum rancangan Peraturan Daerah ini meliputi substansi Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Perumda Air Minum, Kepegawaian, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perencanaan dan Pelaporan, Penggunaan Laba Perurnda Air Minum, Kerja Sama, Evaluasi dan Restrukturisasi, Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa ... bahwa berdasarkan pertiubangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, liuruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar: d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah: 4. 5 7. Bei ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan | BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TANAH DATAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah.
8.Badan “) W 10. 11. disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum 12. 13. 14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan. Direksi adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8. Perusahaan Umum Daerah Air.Minum yang selanjutnya Daerah Air Minum yang bergerak di bidang pelayanan dengan seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi yang memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi BUMD. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan ahli untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi yang ditetapkan Kepala Daerah.
15.Bakal..! F 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Direksi dan mengikuti proses penjaringan. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang bersih, sehat dan produktif. Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari adalah air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum. Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Umum Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Laba adalah keuntungan yang diperoleh Perusahaan Umum Daerah. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perusahaan Umum Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai Perusahaan Umum Daerah.
26.Penggabungan | W 26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan 27. 28. 29.

(1)
(2)
(1)
(2)oleh satu Perusahaan Umum Daerah atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan Umum Daerah lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perusahaan Umum Daerah yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan Umum Daerah yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan Umum Daerah yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Pembubaran adalah Pembubaran Perusahaan Umum Daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. Hari adalah Hari Kerja. 5

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perumda Air Minum Tirta Alami Kabupaten Tanah Datar merupakan Perumda Air Minum yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tanah Datar. Perumda Air Minum Tirta Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Perumda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah. Guna memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum dapat membentuk cabang untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan keuangan Daerah. Y " 7

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Perumda Air Minum dimaksudkan untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat.

Pasal 5

Perumda Air Minum bertujuan untuk:

(1)menjamin tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak masyarakat atas air minum.
(2)meningkatkan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat di Daerah.
(3)mewujudkan penyelenggaraan air minum dengan memperluas cakupan pelayanan air minum, mengutamakan pemerataan pelayanan dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat di Daerah.
(4)meningkatkan pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum bergerak dibidang usaha penyelenggaraan SPAM di Daerah. |
(2)Bidang usaha penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.SPAM jaringan perpipaan, dan/atau
2. b.SPAM bukanjaringan perpipaan.
(3)Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pascal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
1. a.unit air baku, b. “tg
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
1. b.unit produksi: C. unit distribusi, dan
2. d.unit pelayanan. SPAM bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
3. a.sumur dangkal:
4. b.sumur pompa:
5. c.bak penampung air hujan:
6. d.terminal air, dan
7. e.bangunan penangkap mata air. SPAM jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin kepastian kualitas dan kuantitas air minum yang dihasilkan serta kontinuitas pengaliran air minum. Kuantitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mencukupi kebutuhan pokok air minum sehari-hari. Kualitas air minum yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontinuitas pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan jaminan pengaliran selama 24 (dua puluh empat) jam per hari. b

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Air Minum didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

MODAL

Pasal 9

Modal Perumda Air Minum berasal dari Pemerintah Daerah yang terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

(1)Penambahan modal untuk pengembangan Perumda Air Minum bersumber dari:
1. a.penyertaan modal Daerah:
2. b.pinjaman:
3. c.hibah: dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.APBD, dan/ atau
2. b.konversi dari Pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.Daerah: |
2. b.BUMD lainnya, dan/atau c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari :
1. a.pemerintah pusat:
2. b.Daerah:
3. c.BUMD lainnya, dan /atau d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (S5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan: dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Isi peraturan

Teks244PDFHirarki

Memuat teks peraturan…