DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 255

Lembaga terkait

Ringkasan

Secara umum rancangan Peraturan Daerah ini meliputi substansi Ketentuan Umum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Perumda Tuah Sepakat, Kepegawaian, Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perencanaan dan Pelaporan, Penggunaan Laba Perumda Tuah Sepakat, Kerja Sama, Evaluasi dan Restrukturisasi, Pembubaran, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan serta Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perlu mendorong peningkatan pengelolaan kinerja Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat secara efektif, efisien dan profesional,
b.bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan kinerja perusahaan umum Daerah Tuah Sepakat perlu dilakukan penataan kembali terhadap Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat,
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Datar disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang- undangan sehingga perlu diganti,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang Up Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173): 2. 3. 4. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun5. 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran Kerja Sama Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR Menetapkan dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEPAKAT. BAB Ing 3 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanah Datar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Fengawas.
7.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada perusahaan umum Daerah.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan unium Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah. 10. Peres"
10.Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat yang selanjutnya disebut dengan Perumda Tuah Sepakat adalah perusahaan umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi yang memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
13.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi BUMD. 14. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan anli untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan Bupati.
15.Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjaringan.
16.Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi calon anggota Direksi L dan mengikuti proses penjaringan. 17.Calon "1 Ki
17.Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
18.Calon Anggota Direl:si adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
19.Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi sampai! pengangkatan oleh KPM. 20.Tata Kelola adalah tata kelola Perusahaan Umum Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. 21.Laba adalah keuntungan yang diperoleh Perumda Tuah Sepakat.
22.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan perusahaan umum Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk mernperbaiki kondisi internal, memperbaiki kinerja, dan meningkatkan nilai perusahaan umum Daerah.
23.Pembubaran adalah pembubaran perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada pemegang saham.
24.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun. BAB HI NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perumda Tuah Sepakat Kabupaten Tanah Datar merupakan Perumda yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perusahaan Kabupaten Daerah tingkat II Tanah Datar yang disingkat dengan Perumda Tuah Sepakat. Hi "| 6

Pasal 3

(1)Perumda Tuah Sepakat berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)Perumda Tuah Sepakat dapat membuka kantor cabang di wilayah Republik Indonesia. BAB IH MAKSUD, TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

(1)Perumda Tuah Sepakat dimaksudkan adalah perusahaan umum Daerah yang seluruh modalnya dari Pemerintah Daerah yang melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat dan pemenuhan hajat hidup masyarakat serta peningkatan pendapatan asli Daerah.
(2)Perumda Tuah Sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Perumda Tuah Sepakat bertujuan :

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya:
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik: dan Cc. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 6

Perumda Tuah Sepakat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang : a. o £ 0 g j. k. l. perdagangan, perbengkelan, pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan: ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), pengelolaan limbah industri, limbah air dan sampah umum, jasa pariwisata: £ jasa pengelolaan Sistem Resi Gudang (SRG): . jasa percetakan, jasa transportasi: jasa konstruksi: jasa industri: jasa informasi dan komunikasi: dan

m.jasa lainnya kecuali bidang hukum dan pajak.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Tuah Sepakat didirikan untuk jangka waktu vang tidak terbatas.

BAB V

MODAL

Pasal 8

Modal Perumda Tuah Sepakat berasal dari Pemerintah Daerah yang terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

“Y ki ga Jih. i 8

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda Tuah Sepakat sebesar Rp. 25.000.000.000,- (Dua puluh lima milyar rupiah).
(2)Modal disetor sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah).

Isi peraturan

Teks255PDFHirarki

Memuat teks peraturan…