DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 9 September 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur: 1. Jenis dan Besaran Penyertaan Modal 2. Penatausahaan Penyertaan Modal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat, perlu dilakukan penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat perlu diatur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat, Mengingat ... 2 Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEPAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2.Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam penyertaan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.
5.Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat yang selanjutnya disebut Perumda Tuah Sepakat adalah perusahaan umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai peningkatan struktur modal Perumda Tuah Sepakat dan memperkuat kapasitas usaha Perumda Tuah Sepakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan usaha Perumda Tuah Sepakat di bidang penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.

BAB II

JENIS DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Jenis Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Tuah Sepakat dapat berupa:
1. a.uang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. b.barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
(2)Barang ...
(2)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
(3)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Daerah kepada Perumda Tuah Sepakat untuk pemenuhan modal dasar sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).
(2)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan 31 Desember 2021 telah direalisasikan berupa modal disetor sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) berupa barang.
(3)Pemerintah Daerah wajib memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(4)Besaran penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENATAUSAHAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 6

(1)Penatausahaan Penyertaan Modal pada Perumda Tuah Sepakat dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah.
(2)Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. ) 5

BAB IV

...

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratu ran Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar. Ditetapkan di Batusangkar pada tanggal 9 September 2022 BUPATI TANAH DATAR, ttd. EKA PUTRA Diundangkan di Batusangkar pada tanggal 9 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR, ttd. IQBAL RAMADI PAYANA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT : 6/48/2022 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM TANAH DATAR SH M.Si 003 2 001 -6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEPAKAT I. UMUM Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, Pasal 16 ayat (1) mengamanatkan bahwa pengelola investasi harus menyusun analisis investasi pemerintah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi perlu dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa investasi atau Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilakukan dengan memperhatikan asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, menjadi dasar Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Tuah Sepakat. Perumda Tuah Sepakat adalah salah satu badan usaha milik daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tentang Pendirian Perumda Tuah Sepakat menyiratkan bahwa modal dasar perumda adalah sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah). Sampai tahun 2021, penyertaan modal pemerintah telah dilakukan sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) berupa penyertaan modal barang. Secara umum Peraturan Daerah ini meliputi Ketentuan Umum, Jenis dan Besaran Penyertaan Modal, Penatausahaan Penyertaan Modal dan Ketentuan Penutup. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…