Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2021
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 5.
2 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, 8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3), 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 3): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.3.
3
APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.348.802.296.942 berkurang sebesar (Rp.14.232.662.325) sehingga menjadi Rp.1.334.569.634.617 dengan rincian sebagai berikut:
1) semula Rp.48.448.732.016 2) bertambah Rp.22.177.456.957 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 70.626.188.973
1) semula Rp. 0 2) bertambah Rp. 2.550.000.000 Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 2.550.000.000 setelah perubahan Jumlah pembiayaan netto setelah Rp. 68.076.138.973 perubahan Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp. 0 perubahan
Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
1) semula Rp. 130.569.004.768 2) berkurang (Rp. 16.959.008.774) Jumlah pendapatan asli Daerah setelah Rp. 113.609.995.994 perubahan
4
1) semula Rp.1.124.603.860.158 2) berkurang (Rp. 26.939.891.575) Jumlah pendapatan transfer setelah Rp. 1.097.663.968.583 perubahan . Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 1) semula Rp. 45.180.700.000 2)bertambah Rp. 7.488.781.067 Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Rp. 52.669.481.067 sah setelah perubahan
(2)
1) semula Rp. 20.344.177.000 2)berkurang (Rp. 1.871.977.000) Jumlah pajak Daerah setelah Rp. 18.472.200.000 perubahan
1)semula Rp. 8.980.807.360 2)berkurang (Rp 3.697.433.451) Jumlah retribusi Daerah setelah Rp. 5.283.374.409 perubahan
1) semula Rp. 22.086.877.920 2)berkurang (Rp. 5.734.692.101) Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Rp. 16.352.185.819 Daerah yang dipisahkan setelah perubahan
1) semula Rp. 79.157.141.988 2) berkurang (Rp. 5.654.906.222) Jumlah lain-lain pendapatan asli Rp. 73.502.235.766 Daerah yang sah setelah perubahan Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1) semula Rp.1.079.972.799.000 2) berkurang (Rp. 41.241.133.259) Jumlah transfer pemerintah pusat Rp. 1.038.731.665.741 setelah perubahan
1) semula Rp. 44.631.061.158 2) bertambah Rp. 14.301.241.684 Jumlah transfer antar Daerah setelah Rp. 58.932.302.842 perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1) semula Rp. 1.690.000.000 2) bertambah Rp. 0 Jumlah pendapatan hibah setelah Rp. 1.690.000.000 perubahan
5s
1) semula Rp. 43.490.700.000 2) bertambah Rp. 7.488.781.067 Lain-lain pendapatan sesuai dengan Rp. 50.979.481.067 ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan
Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1) semula Rp.1.076.210.254.079 2) berkurang (Rp. 76.673.767.922) Jumlah belanja operasional setelah Rp. 999.536.486.157 perubahan
1) semula Rp. 170.030.885.093 2) berkurang (Rp. 10.566.452.122) Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 159.464.432.971
1) semula Rp. 9.455.970.761 2) bertambah Rp 8.799.587.048 Jumlah belanja tidak terduga setelah Rp. 18.255.557.809 perubahan
1) semula Rp. 93.105.187.009 2) bertambah Rp. 61.657.970.671 Jumlah Belanja tidak terduga setelah Rp. 154.763.157.680 perubahan
1) semula Rp.656.827.524.274 2) berkurang (Rp.24.109.516.544) Jumlah belanja Pegawai setelah Rp. 632.718.007.730 perubahan
1) semula Rp.400.211.157.085 2) berkurang (Rp.61.715.838.378) Jumlah belanja barang dan jasa Rp. 338.495.318.707 setelah perubahan
00 2) bertambah Rp. 50.000.000 Jumlah belanja subsidi setelah Rp. 50.000.000 perubahan
1) semula Rp. 13.995.782.720 2) bertambah Rp. 5.708.700.000 Jumlah Belanja Hibah setelah Rp. 19.704.482.720 perubahan
6 (2) (3) (4)
1) semula Rp. 5.175.790.000 2) bertambah Rp. 3.392.887.000 Jumlah bantuan sosial setelah Rp. 8.568.677.000 perubahan belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1) semula Rp. 835.845.000 2) bertambah Rp. 314.005.000 Jumlah belanja modal tanah setelah Rp. 1.149.850.000 perubahan
1) semula Rp. 27.860.108.090 2) bertambah Rp. 8.073.480.576 Jumlah belanja modal peralatan dan Rp. 35.933.588.666 mesin setelah perubahan
1) semula Rp. 73.281.855.215 2) berkurang (Rp. 7.298.636.843) Jumlah belanja modal bangunan dan Rp. 65.983.218.372 gedung setelah perubahan
1) semula Rp. 64.965.322.088 2) berkurang (Rp.12.359.423.371) Jumlah belanja modal jalan, jaringan, Rp. 52.605.898.717 dan irigasi setelah perubahan
1) semula Rp. 3.087.754.700 2) bertambah Rp. 704.122.516 Jumlah belanja modal aset tetap Rp. 3.791.877.216 lainnya setelah perubahan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
9.455.970.761
1) semula Rp. 3.521.254.109 2) bertambah Rp. 227.410.715 Jumlah belanja bagi hasil setelah Rp. 3.748.664.824 perubahan
1) semula Rp. 89.583.932.900 2) bertambah Rp. 61.430.559.956 Jumlah belanja bantuan keuangan Rp. 151.014.492.356 setelah perubahan Pasal 7 ... 7
Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
(1) (2) (1) (2) (3)
1) semula Rp. 48.448.732.016 2) bertambah Rp. 22.177.456.957 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp. 70.626. 188.973 perubahan pengeluaran pembiayaan 1) semula Rp. Oo 2) bertambah Rp. 2.550.000.000 b. Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 2.550.000.000 perubahan
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
48.448.732.016
1) semula Rp. 0 2) bertambah Rp. 2.550.000.000 Jumlah Penyertaan modal daerah setelah Rp. 2.550.000.000 perubahan
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
8
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari : 1. 10. 11. Lampiran I Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran Xl : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, - Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan 3. Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut 4. Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran, : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, 5. : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk 6. Pemenuhan SPM, : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan7. Rancangan Perubahan APBD, : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD, 8. - Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dan : Daftar Pinjaman Daerah.
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 9
Membuka PDF…