DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2023

Nomor: 8
Tahun: 2023
Ditetapkan: 14 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 181

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; d. Mengingat ... 4 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; 6. Dengan ... 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR Menetapkan dan BUPATI TANAH DATAR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati yang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. 3. 4, 5. 6. 7.

8.Kawasan ... * 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. _4- Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Lingkungan Hunian adalah bagian dari Kawasan Permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik Lingkungan Hunian yang memenuhi_ standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam Lingkungan Hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian. Perumahan Kumuh adalah Perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni’ karena_ ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta Sarana dan Prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru. Penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya yang dilakukan untuk pengentasan Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Daerah. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah upaya untuk 8. 9. meningkatkan kualitas bangunan serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
21.Pemugaran ... 4 21. 22. 23. 24. 295. 26. 27. 28. 29. 30. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau. pembangunan kembali perumahan dan Permukiman menjadi Perumahan dan Permukiman yang layak huni. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi Rumah dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana. Persetujuan Bangunan Gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. 4

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. b, mencegah tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; meningkatkan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. b. 92 tugas dan wewenang Pemerintah Daerah; pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru; penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; penyediaan tanah; kerja sama, peran Pemerintah Nagari, peran masyarakat, dan Kearifan lokal; insentif dan disinsentif; pendanaan dan sistem pembiayaan; dan larangan. c. d. e. f.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pencegahan dan Penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. (1

Pasal 6

Dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah (1 bertugas:

a.merumuskan kebijakan dan strategi Daerah serta rencana pembangunan Daerah terkait Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; b. “eo

(2)
(3)
(1)
1. b.melakukan survei dan pendataan skala Daerah mengenai lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; melakukan pemberdayaan kepada masyarakat; melakukan pembangunan Kawasan Permukiman serta Sarana dan Prasarana dalam upaya Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. e.melakukan pembangunan Rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan MBR;
3. f.memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan MBR;
4. g.melakukan pembinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di bidang Perumahan dan Permukiman; dan
5. h.melakukan penyediaan lahan dalam upaya Pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar Perangkat Daerah dalam Pencegahan dan Penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilaksanakan oleh tim koordinasi dan sinkronisasi program. Tim koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. a9
(4)
(5)

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berwenang pada tahap:

a.pengawasan dan pengendalian; dan
b.Pemberdayaan Masyarakat. Wewenang Pemerintah Daerah pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan Perumahan dan Permukiman;
b.melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman; dan
c.melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman.

(2)
(3)Wewenang ... i
(3)
(1)
(2)
(3)Wewenang Pemerintah Daerah pada_ tahap Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan bantuan teknis; dan
2. b.memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis Perumahan dan Permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam Penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berwenang pada tahap:

a.penetapan lokasi;
b.penanganan; dan
c.pengelolaan. Wewenang Pemerintah Daerah pada_ tahap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
a.melakukan identifikasi lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat;
b.melakukan penilaian lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;
c.melakukan penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui Keputusan Bupati; dan
d.melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Wewenang Pemerintah Daerah pada_ tahap penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
a.melakukan perencanaan Penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
b.melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan Penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
c.melaksanakan Penanganan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh melalui pola-pola Pemugaran, Peremajaan, dan/atau Pemukiman Kembali.

(4)Wewenang ... 4
(4)Wewenang Pemerintah Daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
2. b.memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat; dan
3. c.memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalam upaya pemeliharaan dan perbaikan.

BAB III

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU

Pasal 9

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru dilaksanakan melalui:

a.pengawasan dan pengendalian; dan
b.Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan atas kesesuaian terhadap:

a.perizinan;
b.standar teknis; dan
c.kelaikan fungsi. Kesesuaian terhadap perizinan dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman. Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan.

Pasal 11

Isi peraturan

Teks181PDFHirarki

Memuat teks peraturan…