DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 02 Tahun 2016

Nomor: 02
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini merupakan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Ketentuan yang diubah sebagai berikut: 1. Pasal 1 angka 2, angka 23 diubah, diantara angka 12 dan angka 13, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 12a dan diantara angka 27 dan angka 28, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 27a; 2. Diantara huruf a dan huruf b Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa dan ayat (2) dihapus; 3. Ketentuan Pasal 7 huruf f dan Pasal 9 ayat (1) diubah; dan 4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan disisipkan 4 (empat) paragraf, yakni Paragraf 1 Pasal 9A – Pasal 9C, Paragraf 2 Pasal 9D, Paragraf 3 Pasal 9E dan Paragraf 4 Pasal 9F.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan bertambahnya sarana dan fasilitas pelayanan jasa milik Pemerintah Daerah maka terdapat beberapa jasa pelayanan yang berpotensi untuk dikenakan retribusi sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang…
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0511);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1415); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 0511) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan …
1.Ketentuan angka 2, angka 23 diubah, diantara angka 12 dan angka 13, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 12a dan diantara angka 27 dan angka 28, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 27a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12a. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah beberapa bangunan gedung dalam satu kawasan yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang dalam partai besar dan/atau partai kecil.
23.Pelayanan Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parker yang khusus disediakan,dimiliki,dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. 27a. Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
2.Diantara huruf a dan huruf b Pasal 2 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; aa. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
2. b.Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
3. c.Retribusi Terminal;
4. d.Retribusi Tempat Khusus Parkir;
5. e.Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
6. f.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
(2)Dihapus.

3.Ketentuan …
3.Ketentuan Pasal 7 huruf f diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diukur:

a.pemakaian tanah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta lamanya pemakaian;
b.sewa aula gedung diukur berdasarkan jenis, peruntukan dan lamanya waktu pemakaian;
c.sewa bangunan atau gedung diukur berdasarkan jenis pemakaian, fasilitas dan lamanya pemakaian;
d.sewa ruangan atau areal tempat usaha diukur berdasarkan lokasi, luas dan lamanya waktu pemakaian;
e.pemakaian lahan dikawasan tambak dinas diukur berdasarkan kelas tambak, luas dan lamanya waktu pemakaian;
f.pemakaian analisa laboratorium diukur berdasarkan parameter dan metoda; dan
g.pemakaian alat angkutan atau alat berat diukur berdasarkan jenis dan lamanya pemakaian.
1. 4.Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua A dan disisipkan 4 (empat) paragraf, yakni Paragraf 1, Paragraf 2, Paragraf 3 dan Paragraf 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9B

(1)Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 9C

Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan/atau memakai fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 9D

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan diukur berdasarkan lokasi,luas dan lamanya waktu pemakaian.

Pasal 9E

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan …
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 9F Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa Pada tanggal 10 Februari 2016 BUPATI TANGERANG, Ttd. A. ZAKI ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 10 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. ISKANDAR MIRSAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 02 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN : (8/2016) LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGAERANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA I. PEMAKAIAN TANAH A. Untuk Sarana No Penggunaan/Sarana Klasifikasi Harga Retribusi Pemakaian Tanah/Tahun

1.Sarana Peribadatan/Sosial 0 % x (NJOP + Harga Pasaran) X Luas Tanah 2
2.Sarana Pendidikan Non Negeri 1,5 % x (NJOP + Harga Pasaran) X Luas Tanah 2
3.Sarana Perumahan 2 % x (NJOP + Harga Pasaran) X Luas Tanah 2
4.Sarana Pelayanan Umum 1 % x (NJOP + Harga Pasaran) X Luas Tanah 2
5.Komersial 3,5 % x (NJOP + Harga Pasaran) X Luas Tanah 2 B. Untuk Reklame No Jenis Penggunaan Luas Penggunaan Tanah Tarif
1.Tanah milik Pemda pada Jalan Kabupaten s.d Luas 10 m² Rp.1.000.000,-/Tahun s.d Luas 20 m² Rp.2.000.000,-/Tahun s.d Luas 30 m² Rp.3.000.000,-/Tahun s.d Luas 40 m² Rp.4.000.000,-/Tahun s.d Luas 50 m² Rp.5.000.000,-/Tahun Lebih dari 50 m² Rp.7.000.000,-/Tahun
2.Tanah milik Pemda pada Jalan Desa s.d Luas 10 m² Rp.500.000,-/Tahun s.d Luas 20 m² Rp.1.000.000,- /Tahun s.d Luas 30 m² Rp.1.500.000,- /Tahun s.d Luas 40 m² Rp.2.000.000,- /Tahun s.d Luas 50 m² Rp.2.500.000,- /Tahun Lebih dari 50 m² Rp.3.000.000,-/Tahun
3.Tower Microcell Per titik Rp.2.500.000,-/Tahun II. SEWA AULA GEDUNG No Gedung Tarif/Sekali Pakai Rapat Umum Resepsi
1.Gedung Serba Guna Rp.1.000.000,- Rp.1.500.000,-
2.Gedung Wanita Rp.750.000,- Rp.1.500.000,-
3.Aula Kwarcab Rp.500.000,- Rp.1.000.000,-
4.Aula Gedung Korpri Rp.500.000, Rp.1.000.000,-
5.Gedung Serba Guna Kecamatan Rp.500.000,- Rp.1.000.000,-
6.Aula Masjid Al Amzad Tigaraksa Rp.1.000.000,- Rp.3.000.000,-
7.Aula Dinas Pendidikan Rp.500.000,- Rp.1.000.000,-
8.Aula Diklat Curug Rp.500.000,- Rp.1.000.000,-
9.Aula Islamic Centre Rp.500.000,- Rp.1.000.000,- III. SEWA ALAT KURSI DAN SOUND SYSTEM No. ALAT Tarif Keterangan
1.Kursi Rp.3.000,- /buah/Sekali pakai
1.Penggunaan waktu tarif untuk acara resepsi selama 3 (tiga) jam; dan
2.Tambahan waktu (charge) sebesar Rp.250.000,- /jam.
2.Sound System Rp.1.000.000,- /paket IV. SEWA GEDUNG/BANGUNAN No Gedung / Bangunan Klasifikasi Harga Retribusi Pemakaian Gedung/Bangunan
1.Pendidikan

a.Tanah 1,5 % x (NJOP + Harga Pasaran) X Luas Tanah / Tahun 2
b.Bangunan 1,5 % x Harga Buku Bangunan / Tahun
1. 2.Komersial
a.Tanah 3 % x (NJOP + Harga Pasaran) X Luas Tanah / Tahun 2
b.Bangunan 1,5 % x Harga Buku Bangunan / Tahun
1. 3.Kios dan Atau Fasilitas Terminal
a.Tanah 3 % x (NJOP + Harga Pasaran) X Luas Tanah / Tahun 2
b.Bangunan 3 % x Harga Buku Bangunan / Tahun
1. 4.Kios/lapak dan Atau Fasilitas Pasar
a.Tanah 3 % x (NJOP + Harga Pasaran) X Luas Tanah / Tahun 2
b.Bangunan 3 % x (NJOP + Harga Pasaran) X Luas Tanah / Tahun 2 V. SEWA RUANGAN/AREAL TEMPAT USAHA No Ruangan / Areal Tarif Sewa/m²
1. 1.Di dalam Gedung Perkantoran Luas x Rp.2.500,- x 300 hari
2. 2.Di luar Gedung Perkantoran Luas x Rp.3.000,- x 300 hari
3. 3.Di Kawasan Wisata Luas x Rp.3.500,- x 300 hari VI. PEMAKAIAN LAHAN DIKAWASAN TAMBAK DINAS No Kelas Tambak Harga 1. Kelas I (Terjangkau pasang surut air laut dan air tawar) Rp.200,-/m²/Tahun 2. Kelas 2 (terjangkau Pasang Surut Air Laut, Kurang dapat suplai air tawar) Rp.150,-/m²/Tahun 3. Kelas 3 (Kurang terjangkau Pasang Surut air laut dan banyak mendapatkan suplai air tawar) Rp.100,-/m²/Tahun VII. ALAT ANALISA LABORATORIUM A. KUALITAS AIR NO OBJEK RETRIBUSI TARIF PARAMETER (METODE) PENGGUNAAN JASA
4. 1.ANALISA FISIKA 1. Daya Hantar Listrik (DHL)/ (SNI) 1 (satu) sampel Rp.13.750,-
5. 2.Kekeruhan / Turbidimetri (SNI) 1 (satu) sampel Rp.13.750,- 3. Zat Padat Terlarut / TDS (Direct Reading Instrument) 1 (satu) sampel Rp.32.500,- 4. Zat Padat Tersuspensi / TSS (SNI) 1 (satu) sampel Rp.32.500,-
6. 5.Warna (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.17.500,-
7. 6.Suhu (SNI) 1 (satu) sampel Rp.20.000,-
8. 7.Bau (Organoleptik) 1 (satu) sampel Rp.10.000,-
9. 8.Rasa (Organoleptik) 1 (satu) sampel Rp.10.000,- 9 Debit (Direct Reading Instrument) 1 (satu) titik Rp.25.000,-
10. 2.ANALISA KIMIAWI 1. Potensial Hidrogen (pH) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.15.000,-
11. 2.Sulfat (SO4) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.22.500,-
12. 3.Nitrat (NO3-N) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.21.250,-
13. 4.Nitrit (NO2-N) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.18.750,- 5. Amonia Bebas (NH3-N) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.27.500,-
14. 6.Sulfida (H2S) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.21.250,-
15. 7.Phospat (PO4) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.28.750,- 8. Bikarbonat (HCO3) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.21.875,-
16. 9.Fluorida (F-) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.27.500,-
17. 10.TOC (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.23.750,-
18. 11.Oksigen Terlarut (DO) (SNI) 1 (satu) sampel Rp.35.000,-
19. 12.Kesadahan (SNI) 1 (satu) sampel Rp.15.000,-
20. 13.Sianida (CN) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.32.500,- 14. Chlorine Bebas (Cl2 Free) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.22.500,-
21. 15.Khlorida (Cl) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.23.750,- 16. Krom Hexavalen (Cr 6+) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.32.500,-
22. 17.Fenol (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.27.500,-
23. 18.Minyak Lemak (Gravimetri) 1 (satu) sampel Rp.35.000,- 19. Deterjen (MBAS) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.27.500,- 20. Zat Organik (KmnO4) (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.17.500,-
24. 21.COD (Spektrofotometri) 1 (satu) sampel Rp.32.500,-
25. 22.BOD5 (Respirometri) 1 (satu) sampel Rp.38.750,-
26. 3.ANALISA LOGAM
27. 1.Besi (Fe) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.42.500,-
28. 2.Mangan (Mn) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.18.750,-
29. 3.Air Raksa (Hg) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.43.125,-
30. 4.Tembaga (Cu) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.18.125,-
31. 5.Timbal (Pb) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.26.250,-
32. 6.Seng (Zn) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.15.000,-
33. 7.Kadmium (Cd) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.26.250,- 8 Nikel (Ni) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.26.250,- 9 Krom Total (Cr Total) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.40.625,- 10 Titanium (Ti) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.21.250,- 11 Arsen (As) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.30.000,- 12 Boron (B) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.31.250,- 13 Selenium (Se) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.22.500,- 14 Barium (Ba) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.30.000,- 15 Cobalt (Co) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.22.500,- 16 Argentum(Ag) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.43.125,- 17 Alumunium (Al) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.78.750,- 18 Kalsium (Ca) (AAS) 1 (satu) sampel Rp.22.500,- 19 Silika (AAS) 1 (satu) sampel Rp.28.125,-
34. 4.ANALISA MIKROBIOLOGI
35. 1.E. Colli (Membran Filter) 1 (satu) sampel Rp.45.000,-
36. 2.Total Colliform (Membran Filter) 1 (satu) sampel Rp.45.000,- B. KUALITAS UDARA NO OBJEK RETRIBUSI TARIF PARAMETER (METODE) PENGGUNAAN JASA 1. Udara Ambient (Direct Reading Instrument) 1 (satu) titik/lokasi Rp.750.000,- 2. Udara Emisi (Direct Reading Instrument) 1 (satu) titik/lokasi Rp.1.200.000,- 3. Debu (Total Partikulat) (Direct Reading Instrument) 1 (satu) titik/lokasi Rp.200.000,- 4. Kelembaban (Direct Reading Instrument) 1 (satu) titik/lokasi Rp.40.000,- 5. Tekanan (Direct Reading Instrument) 1 (satu) titik/lokasi Rp.40.000,- 6. Getaran (Direct Reading Instrument) 1 (satu) titik/lokasi Rp.50.000,- 7. Kebisingan (Direct Reading Instrument) 1 (satu) titik/lokasi Rp.40.000,- 8. Pencahayaan (Direct Reading Instrument) 1 (satu) titik/lokasi Rp.40.000,- VIII. PEMAKAIAN ALAT ANGKUTAN ATAU ALAT BERAT No Jenis Alat Berat/Kapasitas Waktu Pemakaian Harga 1. Pemadat Tanah Harian (7 jam kerja)a. mesin giling 6-12 Ton Rp.70.000,-/hari b.mesin Giling 0,5-4 Ton Rp.35.000,-/hari
37. 2.Vibra Roller 12-20 Ton Per Jam Kerja Rp.60.000,-/hari 3. Pengolahan Tanah Per Jam Kerja Whell Londer Rp.60.000,-/hari
38. 4.Excavator 200 PS Per Jam Kerja Rp.60.000,-/hari
39. 5.Excavator 100 PS Per Jam Kerja Rp.50.000,-/hari 6. Kendaraan Bergerak Harian (7 jam kerja)
a.Dump Truk 12 Ton Rp.125.000,-/hari
b.Dump Truk 8 Ton Rp.100.000,-/hari
c.Dump Truk 6 Ton Rp.75.000,-/hari
d.Tanki Air 3.000 Liter Rp.75.000,-/hari
e.Trailer/1 x jalan/rit Rp.150.000,-/hari 7. Alat Pengolah Aspal Per Jam Kerja
a.AMP (asphalt Mixing Plan) Rp.60.000,-/hari
b.Finisher Rp.60.000,-/hari
c.Tyred Roller (TR) Rp.50.000,-/hari
d.Aspal Sprayer 150 Liter Rp.15.000,-/hari
e.Compressor Rp.60.000,-/hari
1. 8.Alat Pemecah Beton Per Jam Kerja Rp.85.000,-/hari BUPATI TANGERANG, Ttd. A. ZAKI ISKANDAR LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGAERANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA RETRIBUSI FASILITAS PASAR: A. Sewa Ruang Dagang No Jenis Ruang Dagangan Tarif Retribusi
2. 1.Toko/Kios Rp.3.000,-/M2 /hari
3. 2.Los Rp.2.500,-/M2 /hari
4. 3.Pelataran/emperan Rp.1.500,-/M2 /hari B. Jasa Kebersihan Lingkungan Pasar No Jenis Ruang Dagangan Tarif Retribusi
5. 1.Toko/Kios Rp.2.000,-/hari
6. 2.Los Rp.1.500,-/hari
7. 3.Pelataran/emperan Rp.1.000,-/hari C. Jasa ketertiban dan Keamanan Pasar No Jenis Ruang Dagangan Tarif Retribusi
8. 1.Toko/Kios Rp.2.000,-/hari
9. 2.Los Rp.1.500,-/hari
10. 3.Pelataran/emperan Rp.1.000,-/hari D. Jasa Pelayanan Ruang Pamer Pelayanan Ruang Pamer sebesar Rp.10.000,-/M²/hari E. Jasa Pelayanan Fasilitas Sanitasi No Jenis Pelayanan Tarif Retribusi
11. 1.Buang air besar/kecil Rp.2.000,-
12. 2.Mandi Rp.3.000,- BUPATI TANGERANG, Ttd. A. ZAKI ISKANDAR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…