DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 03 Tahun 2015

Nomor: 03
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : 1. Ketentuan Umum; 2. Penyertaan Modal; 3. Penganggaran; 4. Tata Cara Pencairan; 5. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban; 6. Pembinaan Dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
4.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah…
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0113;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Investasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0811). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tangerang.
5.Dewan…
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Kerta Raharja adalah perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan penyediaan air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan.
9.Rekening Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang.
11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang.
12.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang akan mendapat sambungan rumah air minum.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kerta Raharja bertujuan untuk:

a.Meningkatkan sambungan rumah dengan prioritas kepada MBR yang belum mendapatkan akses air minum; dan
b.Meningkatkan kinerja PDAM Tirta Kerta Raharja dalam cakupan pelayanan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kerta Raharja diberikan dalam bentuk uang. Pasal 4…

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kerta Raharja sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp58.534.611.796,38 (lima puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah tiga puluh delapan sen).
(2)Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Tirta Kerta Raharja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.
(4)Besarnya Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dengan rincian:
1. a.Tahap I Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
2. b.Tahap II Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
3. c.Tahap III Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

(1)Penyertaan Modal Daerah dilakukan dengan cara pencairan dari Rekening Kas Umum Daerah ke kas umum PDAM Tirta Kerta Raharja.
(2)Pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
(3)Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada:
1. a.SKPD yang membidangi pengawasan investasi Daerah; dan/atau
2. b.Dewan Pengawas.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 29 September 2015 BUPATI TANGERANG, Ttd. A. ZAKI ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 29 September 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. ISKANDAR MIRSAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 NOMOR 03 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG I. UMUM Keberadaan sumber daya air di Kabupaten Tangerang sebagian besar berasal dari pemanfaatan air baku dari air tanah. Tetapi ada sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang sudah terlayani dengan PDAM Tirta Kerta Raharja dan skalanya masih sangat kecil. Tingginya permintaan akan kebutuhan air bersih di Kabupaten Tangerang merupakan suatu permasalahan yang perlu dilakukan penanganan secara pasti sedangkan kemampuan PDAM Tirta Kerta Raharja baru dapat melayani sebesar 25,86 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Investasi daerah, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk penyertaan modal (investasi daerah) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih pada masyarakat di wilayah Kabupaten Tangerang dan sebagai upaya agar PDAM dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PDAM Tirta Kerta Raharja dimaksud. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…