DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 04 Tahun 2016

Nomor: 04
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2.Wewenang Tugas Dan Tanggungjawab; 3.Pemberdayaan Usaha Mikro; 4.Perizinan; 5.Pengembangan Usaha Mikro; 6.Pembinaan, Monitoring, Dan Evaluasi; 7.Pembiayaan 8.Ketentuan Peralihan; 9.Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan iklim usaha yang berbasis potensi Daerah sesuai dengan jenis Usaha Mikro, perlu peran Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang...
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4866, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat...
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang memberikan izin Usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
9.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, usaha menengah dan usaha besar.
10.Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
11.Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
12.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
13.Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga negara non departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB II

WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

(1)Bupati dalam melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro memiliki kewenangan:
1. a.memberdayakan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2. b.mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan
3. c.melindungi keberlangsungan Usaha Mikro melalui kemudahan akses permodalan, pemasaran, dan promosi.
(2)Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan tanggungjawab:
1. a.menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah;
2. b.menyusun kebijakan Pemberdayaan, Pengembangan, dan perlindungan;
3. c.menyusun kriteria, standar dan prosedur Pemberdayaan, Pengembangan, dan perlindungan; dan
4. d.menginventarisasi dan menganalisis data hasil pendataan yang dilakukan oleh Kecamatan.
(3)Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 3

(1)Usaha mikro yang diberdayakan, dikembangkan, dan dilindungi di Daerah memiliki kriteria:
1. a.Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
2. b.berbentuk usaha orang perorangan dan/atau Badan Usaha;
3. c.memiliki usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar; dan
4. d.milik Warga Negara Indonesia.
(2)Dalam hal Usaha Mikro sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Daerah tidak melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB III

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan terhadap usaha mikro meliputi:

a.pendataan;
b.Kemitraan;
c.kemudahan perijinan;
d.penguatan kelembagaan; dan
e.koordinasi.

Pasal 5

(1)Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan terhadap pelaku Usaha Mikro di wilayahnya melalui:
1. a.inventarisasi Usaha Mikro; dan
2. b.identifikasi potensi usaha.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Camat melalui Lurah atau Kepala Desa.

Pasal 6

(1)Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan.
(2)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 7

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara Usaha mikro dengan pihak lainnya meliputi:

a.proses alih keterampilan bidang produksi;
b.pemasaran;
c.permodalan;
d.sumber daya manusia; dan
e.penerapan teknologi untuk Pengembangan usaha.

Pasal 8

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berfungsi untuk:

a.mewujudkan hubungan setara antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar;
b.mencegah...
b.mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
c.mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
d.mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
e.mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 9

(1)Setiap Badan Usaha harus memiliki program Kemitraan dan bina lingkungan.
(2)Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dengan wajib mengikutsertakan Usaha Mikro.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan kemudahan perizinan Usaha Mikro secara sederhana, mudah, dan cepat serta memberikan kepastian dan kenyamanan.
(2)Kemudahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak dikenakan biaya apapun.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…