DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 05 Tahun 2016

Nomor: 05
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Tugas,Wewenang, dan Tanggungjawab; 3.Pengelolaan Keolahragaan; 4.Prasarana dan Sarana; 5.Pembinaan dan Pengembangan; 6.Kejuaraan; 7.Penghargaan; 8.Pengawasan; 9.Larangan; 10.Sanksi Administrasi; 11.Pendanaan; 12.Peran Serta Masyarakat; 13.Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan keolahragaan di Kabupaten Tangerang diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pengelolaan sarana Prasarana Olahraga, sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Tangerang perlu adanya pengaturan sebagai dasar hukum penyelenggaraannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan DaerahKabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 9Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
9.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, Pembina Olahraga, dan Tenaga Keolahragaan.
6.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
7.Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kulifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
8.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
9.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
10.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
11.Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
12.Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
13.Komite...
13.Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selenjutnya disingkat KONI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Prestasi.
14.Badan Pembina Olahraga pelajar seluruh Indonesia yang selenjutnya disebut BAPOPSI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Pendidikan.
15.Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat FORMI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Rekreasi dan Masyarakat.
16.National Paralympic Commitee Indonesia yang selanjutnya disingkat NPCI adalah Induk Organisasi Olahraga yang membawahi Cabang Olahraga pada Olahraga Disabilitas.
17.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
18.Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
19.Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
20.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

BAB II

TUGAS,WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan keolahragaan mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan di Daerah; dan
2. b.melaksanakan Standardisasi keolahragaan nasional di Daerah.
(2)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan keolahragaan berwenang:

a.membina dan mengembangkan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.menyelenggarakan kejuaraan olahraga di Daerah;
c.membina dan mengembangkan Olahraga Prestasi di tingkat Daerah provinsi;
d.membina dan mengembangkan organisasi olahraga di Daerah; dan
e.membina dan mengembangkan Olahraga Rekreasi.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah.
(2)Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.melaksanakan kebijakan nasional keolahragaan;
2. b.melaksanakan standardisasi keolahragaan nasional;
3. c.mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. d.menggunakan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.menyediakan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
6. f.memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan keolahragaan; dan
7. g.menjamin mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di Daerah.

BAB III

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 5

Pengelolaan keolahragaan di Daerah dilaksanakan sesuai pengelolaan sistem keolahragaan nasional, yang meliputi:

a.perencanaan keolahragaan;
b.organisasi keolahragaan;
c.pendanaan; dan
d.pengawasan.

Pasal 6

(1)Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
1. a.rencana strategis; dan
2. b.rencana kerja.
(2)Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
(3)Penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan dan dapat mengikutisertakan organisasi keolahragaan di Daerah.

Pasal 7

(1)Organisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dapat dibentuk oleh masyarakat.
(2)Pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pendanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

(1)Pengawasan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang membidangi urusan keolahragaan.

BAB IV

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan Prasarana Olahraga.
(2)Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
3. c.Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(3)Perencanaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…