DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tangerang

regulasi_utama

Ringkasan

terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal 7

Isi peraturan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun sebagai berikut:

a.pendapatan daerah sejumlah
b.belanja daerah sejumlah Surplus/ (Defisit)
c.pembiayaan daerah terdiri atas:
1. 1.penerimaan sejumlah
2. 2.pengeluaran sejumlah Pembiayaan JVetto
a.pendapatan asli daerah sejumlah Rp.
b.dana perimbangan sejumlah Rp.
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. Rp. Rp. Anggaran 2018 adalah 5.007.019.639.995,- 5.630.053.487.757,- Rp. Rp. Rp. 623.O33.847.762,- 626.875.669.4L4,- 3.84t.421.652,- 623.O33.847.762,-

Pasal 2

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a, terdiri dari: Rp. 2.424.4t9.730.919,- 2.O44 .559 .491 .000,- 538.040.418.076,- 5.007.019.639.995,-
(2)Pendapatan... Jumlah pendapatan daerah Rp.
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.pajak daerah sejumlah RP.
2. b.retribusi daerah sejumlah RP.
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah RP.
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah RP. jumlah pendaPatan asli daerah RP.
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada dari jenis pendapatan:
1. a.dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah
2. b.dana alokasi umum sejumlah
3. c.dana alokasi khusus sejumlah
4. d.transfer pemerintah pusat lainnya sejumlah jumlah dana perimbangan RP.
(4)Lain-lain pendapatan daerah sebagaimana huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan hibah sejumlah RP.
2. b.dana bael hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah Rp. lainnya sejumlah
3. c.dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah RP.
4. d.bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp. sejumlah jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dari :
1. a.belanja tidak langsung sejumlah
2. b.belanja langsung sejumlah jumlah belanja daerah Belanja tidak langsung sebagaimana terdiri dari jenis belanja:
3. a.belanja pegawai sejumlah
4. b.belanja hibah sejumlah
5. c.belanja bantuan sosial sejumlah
6. d.belanja bagi hasil kepada propinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa
7. e.belanja bantuan keuangan kepada propinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah desa sejumlah
8. f.belanja tidak terduga sejumlah jumlah belanja tidak langsung 2.O44.559.491.000,- dimaksud pada ayat (1) 9.000.000.000,- 51 1.540.418.076,- 17.500.000.000,- 0,- 538.040.418.076,- Pasal t huruf b, terdiri 2.269 .949 .947 .504 ,- 3.360.103.540.253,- 5.630.0s3.487 .757,- pada ayat (1) huruf a, Rp. 1.431.809.897.24O,- Rp. 260.357.78O.OOO,- Rp. 25.516.000.000,- Rp. 158.623.982.O9r,- 38r.642.288.173,- 12.000.000.000,- 2.269 .949 .947 .504 ,- pada ayat (1) huruf a, t.473.17 L.4A0.000,- 113.068.340.907,- 51.399.s26.963,- 786.780.383.O49,- Rp. Rp. Rp. Rp. 2.424.4t9.730.919,- ayat (1) huruf b, terdiri 2 1 1.395.231 .000,- 1.178.48s.856.000,- 4t2.981.147 .OOO,- 24t .697 .257 .OOO,- Rp. Rp. Rp. Rp. \21 dimaksud Rp. Rp. Rp.
(3)Belanja...
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 210.763.440.407,- b.belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 1.673.767.4L4.O74,'
2. c.belanja modal sejumlah Rp. 1.475.572.685.772,- JumlahBelanjaLangsung Rp. 3.360.103.540.253,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c, terdiri dari:
1. a.penerimaan sejumlah Rp. 626.875.669.414,-
2. b.pengeluaran sejumlah Rp. Q.8a1.821.Q52.- Pembiayaan Netto Rp. 623.033.847.762,-
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah Rp. 485.875.669.414,- Jumlah Penerimaan Rp. 485.875.669.414,-
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.penyertaan modal (lnvestasi) pemerintah daerah kepada PDAM sejumlah Rp.
2. b.penyertaan modal (lnvestasi) pemerintah daerah kepada PT. LKM sejumlah JumlahPengeluaran Rp. 3.841.821.652,-

Pasal 5

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 0,-
1. a.Lampiran I
2. b.Lampiran II
3. c.Lampiran III
4. d.Lampiran IV
5. e.Lampiran V
6. f.Lampiran VI
7. g.Lampiran VII
8. h.Lampiran VIII
9. i.Lampiran IX
10. j.Lampiran X 3.841.82t.652.- Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
11. k.Lampiran...
12. k.Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya, yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 20t8;
  1. 1.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan m.lampiran XIII : Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih tanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 28 Desember 2017 Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 28 Desember 2017 S DAERAH TANGERANG, MOCH. MAESYAL RASYID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR IO NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN: (tO,64l2or7l A. ZAKL ISKANDAR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun sebagai berikut:

a.pendapatan daerah sejumlah
b.belanja daerah sejumlah Surplus/ (Defisit)
c.pembiayaan daerah terdiri atas:
1. 1.penerimaan sejumlah
2. 2.pengeluaran sejumlah Pembiayaan JVetto
a.pendapatan asli daerah sejumlah Rp.
b.dana perimbangan sejumlah Rp.
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. Rp. Rp. Anggaran 2018 adalah 5.007.019.639.995,- 5.630.053.487.757,- Rp. Rp. Rp. 623.O33.847.762,- 626.875.669.4L4,- 3.84t.421.652,- 623.O33.847.762,-

Pasal 2

(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a, terdiri dari: Rp. 2.424.4t9.730.919,- 2.O44 .559 .491 .000,- 538.040.418.076,- 5.007.019.639.995,-
(2)Pendapatan... Jumlah pendapatan daerah Rp.
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.pajak daerah sejumlah RP.
2. b.retribusi daerah sejumlah RP.
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah RP.
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah RP. jumlah pendaPatan asli daerah RP.
(3)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada dari jenis pendapatan:
1. a.dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah
2. b.dana alokasi umum sejumlah
3. c.dana alokasi khusus sejumlah
4. d.transfer pemerintah pusat lainnya sejumlah jumlah dana perimbangan RP.
(4)Lain-lain pendapatan daerah sebagaimana huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Pendapatan hibah sejumlah RP.
2. b.dana bael hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah Rp. lainnya sejumlah
3. c.dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah RP.
4. d.bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya Rp. sejumlah jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3

(1)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dari :
1. a.belanja tidak langsung sejumlah
2. b.belanja langsung sejumlah jumlah belanja daerah Belanja tidak langsung sebagaimana terdiri dari jenis belanja:
3. a.belanja pegawai sejumlah
4. b.belanja hibah sejumlah
5. c.belanja bantuan sosial sejumlah
6. d.belanja bagi hasil kepada propinsi/ kabupaten/ kota dan pemerintah desa
7. e.belanja bantuan keuangan kepada propinsi/ kabupaten/kota dan pemerintah desa sejumlah
8. f.belanja tidak terduga sejumlah jumlah belanja tidak langsung 2.O44.559.491.000,- dimaksud pada ayat (1) 9.000.000.000,- 51 1.540.418.076,- 17.500.000.000,- 0,- 538.040.418.076,- Pasal t huruf b, terdiri 2.269 .949 .947 .504 ,- 3.360.103.540.253,- 5.630.0s3.487 .757,- pada ayat (1) huruf a, Rp. 1.431.809.897.24O,- Rp. 260.357.78O.OOO,- Rp. 25.516.000.000,- Rp. 158.623.982.O9r,- 38r.642.288.173,- 12.000.000.000,- 2.269 .949 .947 .504 ,- pada ayat (1) huruf a, t.473.17 L.4A0.000,- 113.068.340.907,- 51.399.s26.963,- 786.780.383.O49,- Rp. Rp. Rp. Rp. 2.424.4t9.730.919,- ayat (1) huruf b, terdiri 2 1 1.395.231 .000,- 1.178.48s.856.000,- 4t2.981.147 .OOO,- 24t .697 .257 .OOO,- Rp. Rp. Rp. Rp. \21 dimaksud Rp. Rp. Rp.
(3)Belanja...
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.belanja pegawai sejumlah Rp. 210.763.440.407,- b.belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 1.673.767.4L4.O74,'
2. c.belanja modal sejumlah Rp. 1.475.572.685.772,- JumlahBelanjaLangsung Rp. 3.360.103.540.253,-

Pasal 4

(1)Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf c, terdiri dari:
1. a.penerimaan sejumlah Rp. 626.875.669.414,-
2. b.pengeluaran sejumlah Rp. Q.8a1.821.Q52.- Pembiayaan Netto Rp. 623.033.847.762,-
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah Rp. 485.875.669.414,- Jumlah Penerimaan Rp. 485.875.669.414,-
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.penyertaan modal (lnvestasi) pemerintah daerah kepada PDAM sejumlah Rp.
2. b.penyertaan modal (lnvestasi) pemerintah daerah kepada PT. LKM sejumlah JumlahPengeluaran Rp. 3.841.821.652,-

Pasal 5

(1)Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 0,-
1. a.Lampiran I
2. b.Lampiran II
3. c.Lampiran III
4. d.Lampiran IV
5. e.Lampiran V
6. f.Lampiran VI
7. g.Lampiran VII
8. h.Lampiran VIII
9. i.Lampiran IX
10. j.Lampiran X 3.841.82t.652.- Ringkasan APBD; Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan Aset lainnya;
11. k.Lampiran...
12. k.Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya, yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran 20t8;
  1. 1.Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan m.lampiran XIII : Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih tanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.