DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 3.Staf Ahli; 4.Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; 5.Kepegawaian; 6.Ketentuan Lain-Lain; 7.Ketentuan Peralihan; 8.Ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang…
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah…
5.Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
9.Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan pada Daerah.
10.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tangerang sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat.
11.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah dengan tipe A;
b.Sekretariat DPRD dengan tipe A;
c.Inspektorat dengan tipe A;
d.Dinas, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
4. 4.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang, pertanian, peternakan dan ketahanan pangan;
5. 5.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
6. 6.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
7. 7.Dinas Perhubungan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan darat;
8. 8.Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
9. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
10. 10.Dinas…
11. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
12. 11.Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
13. 12.Dinas Perpustakaan dan Arsip dengan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan arsip;
14. 13.Satuan Polisi Pamong Praja dengan tipe A, Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta sub urusan polisi pamong praja;
15. 14.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang jalan, jembatan dan sumber daya air;
16. 15.Dinas Tata Ruang dan Bangunandengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub bidang tata ruang dan sub bidang bangunan gedung pemerintah;
17. 16.Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakamandengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
18. 17.Dinas Tenaga Kerja dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
19. 18.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anakdengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
20. 19.Dinas…
21. 19.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
22. 20.Dinas Perikanan dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
23. 21.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha mikro; dan
24. 22.Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dengan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata.
e.Badan terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah dengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiadengan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
f.Kecamatan terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Tigaraksa dengan tipe A;
2. 2.Kecamatan Cisoka dengan tipe A;
3. 3.Kecamatan Solear dengan tipe A;
4. 4.Kecamatan Jayanti dengan tipe A;
5. 5.Kecamatan Jambe dengan tipe A;
6. 6.Kecamatan Balaraja dengan tipe A;
7. 7.Kecamatan Sukamulya dengan tipe A;
8. 8.Kecamatan Kresek dengan tipe A;
9. 9.Kecamatan Gunung Kaler dengan tipe A;
10. 10.Kecamatan Mekar Baru dengan tipe A;
11. 11.Kecamatan…
12. 11.Kecamatan Kemiri dengan tipe A;
13. 12.Kecamatan Kronjo dengan tipe A;
14. 13.Kecamatan Mauk dengan tipe A;
15. 14.Kecamatan Pakuhaji dengan tipe A;
16. 15.Kecamatan Pasar Kemis dengan tipe A;
17. 16.Kecamatan Rajeg dengan tipe A;
18. 17.Kecamatan Sukadiri dengan tipe A;
19. 18.Kecamatan Sepatan dengan tipe A;
20. 19.Kecamatan Sepatan Timur dengan tipe A;
21. 20.Kecamatan Sindang Jaya dengan tipe A;
22. 21.Kecamatan Teluk Naga dengan tipe A;
23. 22.Kecamatan Kosambi dengan tipe A;
24. 23.Kecamatan Panongan dengan tipe A;
25. 24.Kecamatan Cikupa dengan tipe A;
26. 25.Kecamatan Curug dengan tipe A;
27. 26.Kecamatan Kelapa Dua dengan tipe A;
28. 27.Kecamatan Pagedangan dengan tipe A;
29. 28.Kecamatan Cisauk dengan tipe A; dan
30. 29.Kecamatan Legok dengan tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

STAF AHLI

Pasal 5

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Ketentuan…
(3)ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, tugas dan tata kerja staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan berupa satuan pendidikan.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 8

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan berupa rumah sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
(3)Pusat…
(3)Pusat kesehatan masyarakat sebagiamana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya diwilayah kerjanya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Badan Penanggulangan Bencana Daerah, merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap melaksanakan tugasnyasampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(3)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
(4)Anggaran…
(4)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dan Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja Kabupaten Tangerang yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1514), tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja rumah sakit.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…