DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Perencanaan Tenaga Kerja; 3.Wajib Lapor Ketenagakerjaan; 4.Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja; 5.Pelatihan, Pemagangan, dan Produktivitas; 6.Hubungan Industrial; 7.Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan; 8.Kesejahteraan Pekerja/Buruh; 9.Pekerja Perempuan, Anak dan Disabilitas; 10.Keselamatan dan Kesehatan Kerja; 11.Pembinaan dan Pengendalian; 12.Penyidikan; 13.Ketentuan Pidana; 14.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah dalam urusan ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial guna mendukung terwujudnya sistem ketenagakerjaan sesuai dengan kebijakan nasional;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di daerah, diperlukan pengaturan dalam sebuah produk hukum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-undang ...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Dinas adalah perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenagakerjaan di Kabupaten Tangerang.
5.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7.Pekerja/Buruh ...
7.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Pengusaha adalah :

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 10.Perusahaan adalah : a setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; b usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. 11.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya di singkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
3. 12.Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.
4. 13.Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
5. 14.Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkatLPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang berusaha dibidang pelayanan penempatan tenaga kerja di dalam negeri.
6. 15.Bursa Kerja …
7. 15.Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bursa kerja di satuan pendidikan menengah, perguruan tinggi dan di lembaga pelatihan kerja yang melakukan pelayanan penempatan tenaga kerja khusus untuk alumninya.
8. 16.Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja antar provinsi dalam wilayah Republik Indonesia.
9. 17.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah Perusahaan berbadan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
10. 18.Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
11. 19.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
12. 20.Balai Latihan Kerja adalah Balai Latihan Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang.
13. 21.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
14. 22.Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kelaitas.
15. 23.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
16. 24.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat- syarat kerja dan tata tertibPerusahaan.
17. 25.Hubungan Industrial …
18. 25.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. 26.Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
20. 27.Perjanjian Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
21. 28.Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang selanjutnya disingkatSP/SB adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
22. 29.Organisasi Pengusaha adalah wadah persatuan dan kesatuan bagi pengusaha yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi, strata, kepengurusan atau ciri-ciri alamiah tertentu.
23. 30.Organisasi Perusahaan Sejenis adalah Perkumpulan Pengusaha dalam sektor yang sama yang didirikan secara sah atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi dan strata kepengurusan.
24. 31.Lembaga Kerjasama Bipartit yang selanjutnya disebut LKS Bipartit forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
25. 32.Lembaga Kerjasama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah.
26. 33.Perselisihan …
27. 33.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan.
28. 34.Perusahaan Pemborong Pekerjaan adalah Perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pemborongan sebagian pekerjaan dari Perusahaan pemberi pekerjaan.
29. 35.Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/ Buruh yang selanjutnya disingkat PPJP/B adalah Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang Perusahaan pemberi pekerjaan.
30. 36.Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut K3 adalah ketentuan normatif yang bersifat tehnik untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh di tempat kerja.

BAB II

PERENCANAAN TENAGA KERJA

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun PTK Daerah secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali dan dapat ditinjau setiap tahun.
(2)PTK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijadikan dasar dan acuan oleh instansi/lembaga dalam penyusunan kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan.
(3)Penyusunan PTK Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Penyusunan PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan rencana Tenaga Kerja Daerah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja di Daerah.
(2)Rencana Tenaga Kerja …
(2)Rencana Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.persediaan tenaga kerja;
2. b.kebutuhan tenaga kerja;
3. c.jenjang pendidikan;
4. d.kompetensi yang dibutuhkan Perusahaan; dan
5. e.arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan.
(3)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan instansi vertikal dan lembaga-lembaga terkait.

Pasal 4

(1)Perencanaan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun berdasarkan informasi ketenagakerjaan di Daerah.
(2)Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.informasi ketenagakerjaan;
2. b.informasi pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja;
3. c.informasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja; dan
4. d.informasi hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh dari:
1. a.instansi pemerintah;
2. b.swasta; dan
3. c.masyarakat.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan Informasi ketenagakerjaan, penyusunan dan perencanaan tenaga kerja berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.

BAB III

WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

(1)Pengusaha wajib melaporkan data ketenagakerjaan secara tertulis kepada Dinas untuk memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan di Daerah, sesuai dengan format wajib lapor ketenagakerjaan.
(2)Dalam hal format wajib lapor ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum memenuhi kebutuhan data ketenagakerjaan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat menambah poin daftar isian format wajib lapor ketenagakerjaan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 6

(1)Dinas melaksanakan pengumpulan informasi lowongan kerja Perusahaan untuk disebarluaskan ke masyarakat.
(2)Informasi lowongan kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan oleh Perusahaan secara tertulis paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja sebelum seleksi awal penerimaan tenaga kerja kepada Dinas.
(3)Informasi lowongan kerja Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
1. a.jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
2. b.jenis pekerjaan;dan
3. c.syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, keterampilan/keahlian, pengalaman dan syarat lainnya.
(4)Dalam hal Perusahaan mempunyai kantor cabang atau bagian di Daerah, informasi lowongan kerja wajib disampaikan kepada Dinas.
(5)Dalam hal Perusahaan tidak menyampaikan informasi lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan perizinan Perusahaan yang diterbitkan Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.pencabutan izin.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memberikan pelayanan penempatan Tenaga Kerja secara cepat, mudah dan bebas biaya.
(2)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara manual dan/atau sistem daring yang berisi:
1. a.pendaftaran pencari kerja;
2. b.informasi lowongan kerja;
3. c.penyuluhan/bimbingan jabatan; dan
4. d.mempertemukan pencari kerja dengan pengguna tenaga kerja.
(3)Pelayanan …
(3)Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Dinas dapat memfasilitasi pencari kerja untuk mengisi lowongan kerja sesuai dengan informasi yang diberikan Perusahaan.
(5)Dalam hal lowongan kerja terisi, Perusahaan wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah lowongan kerja tersebut terisi.
(6)Dalam hal Perusahaan tidak melaporkan lowongan kerja yang telah terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan perizinan Perusahaan yang diterbitkan Pemerintah Daerah;dan/atau
3. c.pencabutan izin.

Pasal 8

(1)Perusahaan pengguna Tenaga Kerja dapat merekrut sendiri Tenaga Kerja yang dibutuhkan atau merekrut melalui:
1. a.Dinas;
2. b.LPTKS; atau
3. c.BKK.
(2)Dalam perekrutan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan pengguna tenaga kerja, LPTKS atau BKK mengutamakan pencari kerja yang telah terdaftar di Dinas sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan.
(3)Selain lembaga penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orangdilarang melakukan penempatan Tenaga Kerja.

Pasal 9

(1)Dalam hal perekrutan Tenaga Kerja melalui LPTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Perusahaan pengguna Tenaga Kerja memprioritaskan kerjasama dengan LPTKS yang domisilinya di Daerah.
(2)Dalam hal Perusahaan yang bekerjasama dengan LPTKS atau BKK, berkewajiban:
1. a.meneliti kelengkapan dan legalitas persyaratan administrasi LPTKS atau BKK sebelum pelaksanaan perjanjian kerjasama dilaksanakan; dan
2. b.meneliti kelengkapan dan legalitas dokumen persyaratan pencari kerja yang disalurkan LPTKS atau BKK.
(3)Perusahaan …
(3)Perusahaan yang bekerjasama dengan LPTKS dan BKK yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembekuan perizinan Perusahaan yang diterbitkan Pemerintah Daerah;dan/atau
3. c.pencabutan izin.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang memungut biaya penempatan Tenaga Kerja baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada pencari kerja kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…