DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum; 2.Pelaksanaan dan Penganggaran; 3.Pencatatan dan Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah; 4.Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang kepada Pemerintah melalui penyertaan modal daerah non kas dibutuhkan dalam rangka pencapaian target akses air minum di daerah;
c.bahwa sebagai landasan hukum pemberian penyertaan modal daerah non kas dibutuhkan suatu penetapan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Non Kas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
6.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1008), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0113); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH NON KAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Tangerang.
5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
8.Penyertaan Modal Daerah Non Kas adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada PDAM dalam rangka penyelesaian hutang PDAM melalui Hibah Daerah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah secara non kas.
9.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Kerta Raharja adalah Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah Non Kas pada PDAM Tirta Kerta Raharja dalam rangka penyelesaian hutang kepada Pemerintah.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp272.512.004.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus dua belas juta empat ribu rupiah).

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah Non Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2016.
(2)Anggaran Penyertaan Modal Daerah Non Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana Hibah Daerah yang diberikan oleh Pemerintah.

BAB III

PENCATATAN DAN PENGELOLAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah Non Kas dilakukan dengan cara pencatatan penyesuaian pada Neraca PDAM Tirta Kerta Raharja dengan menghapus hutang menjadi penambahan modal.
(2)PDAM Tirta Kerta Raharja mengelola Penyertaan Modal Daerah Non Kas berdasarkan prinsip- prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 27 September 2016 BUPATI TANGERANG, Ttd. A. ZAKI ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 27 September 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. ISKANDAR MIRSAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 06 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 06 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH DALAM BENTUK NON KAS PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KERTA RAHARJA KABUPATEN TANGERANG I. UMUM Program Pengelolaan Hibah Negara untuk penyelesaian piutang Negara pada PDAM merupakan upaya untuk mengoptimalkan perbaikan kondisi keuangan PDAM di seluruh Indonesia, yang dilakukan melalui penetapan pemberian hibah kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk non kas pada Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan dan melaksanakan Penyertaan Modal Daerah (PMD) Dalam Bentuk Non Kas pada PDAM Tirta Kerta Raharja. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 0616

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…