DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2.Kebijakan Dan Strategi; 3.Promosi Kesehatan; 4.Pencegahan Penularan Hiv; 5.Pemeriksaan Diagnosis Hiv; 6.Pengobatan, Perawatan dan Dukungan; 7.Rehabilitasi; 8.Hak, Kewajiban dan Larangan; 9.Mitigasi Dampak; 10.Kpak; 11.Pembiayaan; 12.Peran Serta Masyarakat dan Badan Usaha; 13. Sanksi Administratif; 14.Ketentuan Penyidikan; 15.Ketentuan Pidana; 16.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penularan Human Immunodeficiency Virus di daerah semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
c.bahwa untuk melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemerintah daerah perlu memberikan upaya perlindungan hukum dengan membuat peraturan mengenai kegiatan penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome;
d.bahwa…
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan…
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan HIV Dan AIDS Di Daerah;
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
7.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2010 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 29); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah adalah pemerintah pusat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
5.Bupati…
5.Bupati adalah Bupati Tangerang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangangan Daerah
7.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.
8.Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat HIV.
9.Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disebut Penanggulangan HIV dan AIDS adalah upaya yang dilakukan untuk menekan laju penularan dan/atau epidemi HIV dan AIDS melalui promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV, pengobatan, perawatan dan dukungan serta rehabilitasi.
10.Anti Retro Viral yang selanjutnya disingkat ARV adalah obat-obatan yang dapat menghambat perkembangan HIV dalam tubuh orang terinfeksi, sehingga bisa memperlambat proses menjadi AIDS.
11.Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut Napza adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
12.Tes…
12.Tes HIV atas Inisiatif Pemberi Pelayanan Kesehatan dan Konseling yang selanjutnya disebut TIPK adalah tes HIV dan konseling yang dilakukan kepada seseorang untuk kepentingan kesehatan dan pengobatan berdasarkan inisiatif dari pemberi pelayanan kesehatan.
13.Konseling dan Tes HIV Sukarela yang selanjutnya disebut KTS adalah proses konseling sukarela dan tes HIV atas inisiatif individu yang bersangkutan.
14.Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPAK adalah Komisi Penanggulangan AIDS yang berkedudukan di Daerah.
15.Orang dengan HIV dan AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV positif baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala.
16.Infeksi Menular Seksual yang selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit-penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
17.Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau Masyarakat.
18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
19.Kondom…
19.Kondom adalah alat kontrasepsi atau alat yang digunakan sebagai pencegah kehamilan, dan penularan penyakit kelamin yang terbuat dari bahan karet yang digunakan pada alat kelamin laki-laki atau wanita pada saat berhubungan seksual.
20.Masyarakat adalah orang perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
21.Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang menjalanakan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
22.Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau Badan Usaha.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS.

Pasal 3

Kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara sistemik, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi untuk menghasilkan program yang berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, antara lain:
1. a.pengendalian kasus HIV dan AIDS dengan melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat;
2. b.peningkatan manajemen Penanggulangan HIV dan AIDS yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasil guna; dan
3. c.pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan HIV dan AIDS.
(2)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 5

Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan HIV dan AIDS meliputi:

a.melakukan promosi kesehatan;
b.meningkatkan pencegahan dan penularan HIV;
c.melakukan pemeriksaan diagnosis HIV;
d.meningkatkan pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan;
e.meningkatkan rehabilitasi;
f.mengalokasikan pembiayaan kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS;
g.melakukan pengembangan sumber daya manusia dalam Penanggulangan HIV dan AIDS;
h.mendorong peran serta Badan Usaha dan/atau Masyarakat;
i.meningkatkan…
i.meningkatkan koordinasi antas Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten dan/atau lembaga lain yang terkait dalam Penanggulangan HIV dan AIDS; dan
j.meakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III

PROMOSI KESEHATAN

Pasal 6

Sasaran kegiatan promosi kesehatan, antara lain:

a.pengguna Napza;
b.wanita pekerja seks;
c.pelanggan atau pasangan seks wanita pekerja seks; dan
d.gay, waria, dan/atau laki-laki pelanggan atau pasangan seks dengan sesama laki-laki;
e.ibu hamil;
f.remaja;
g.pasien tuberkolosis;
h.pasien hepatitis B dan C;
i.pasangan usia subur; dan
j.pasien IMS.

Pasal 7

Kegiatan promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan yang benar dan komprehensif mengenai pencegahan penularan HIV, menghilangkan stigma dan diskriminasi. Pasal 8…

Pasal 8

Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan dalam bentuk:

a.advokasi mengenai HIV dan AIDS serta penanggulangannya;
b.penyusunan kurikulum dalam pendidikan dasar mengenai HIV dan AIDS serta penanggulangannya.
c.penyuluhan dan/atau pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, HIV dan AIDS serta penanggulangannya;
d.penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan Napza;
e.penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat; dan
f.peningkatan pemahaman agama.

Pasal 9

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan layanan kesehatan lainnya.
(2)Layanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada pelayanan:
1. a.kesehatan peduli remaja;
2. b.kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
3. c.pemeriksaan antenatal.
4. d.IMS;
5. e.rehabilitasi Napza;
6. f.tuberkolosis;
7. g.KTS; dan/atau
8. h.TIPK.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki tugas dan fungsi di bidang:
1. a.perencanaan;
2. b.penyusunan koordinasi kebijakan;
3. c.kesehatan;
4. d.komunikasi dan informasi;
5. e.keluarga berencana dan kependudukan;
6. f.pendidikan;
7. g.sosial;
8. h.pariwisata;
9. i.tenaga kerja;
10. j.perhubungan; dan
11. k.pemberdayaan perempuan dan masyarakat desa.
(3)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan promosi kesehatan juga dilaksanakan oleh Kecamatan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…