DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 110

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2.Ruang Lingkup; 3.Subyek dan Obyek Zakat; 4.Yang Berhak Menerima Zakat; 5.Harta Yang Dikenai Zakat; 6.Baznas Kabupaten; 7.Pembiayaan dan Penggunaan Hak Amil; 8.Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, 9.Pelaporan dan Pertanggungjawaban; 10.Pembinaan dan Pengawasan; 11.Peran Serta Masyarakat; 12.Sanksi Administratif 13.Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan professional sesuai dengan Syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas sehingga dapat mengingkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat;
c.bahwa Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat,Infa dan Shadaqah di Kabupaten Tangerang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan, maka perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5148);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintah adalah pemerintah pusat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
5.Bupati adalah Bupati Tangerang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang;
7.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang;
8.Camat adalah camat yang berada di dalam wilayah Kabupaten Tangerang;
9.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional;
10.BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Banten;
11.BAZNAS Kabupaten adalah BAZNAS Kabupaten Tangerang;
12.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
13.Lembaga Amil Zakat Kabupaten yang selanjutnya disingkat LAZ Kabupaten adalah LAZ yang dibentuk oleh Perwakilan LAZ berskala provinsi dan hanya berjumlah 1 (satu) di setiap kabupaten.
14.Perwakilan LAZ berskala provinsi adalah perwakilan LAZ yang dibentuk oleh LAZ berskala nasional dan hanya berjumlah 1 (satu) di setiap provinsi.
15.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu mengumpulkan zakat;
16.Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
17.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
18.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usahan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
19.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
20.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
21.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
22.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut
23.BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
24.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
25.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
26.Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.
27.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusn pemerintahan di bidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayananan kepada Muzaki, Mustahik dan Amil Zakat.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

a.Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
b.Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
c.Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Subyek dan Obyek Zakat;
b.Yang Berhak Menerima Zakat;
c.Harta yang Dikenai Zakat;
d.Baznas Kabupaten;
e.Pembiayaan dan Penggunaan Hak Amil;
f.Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan;
g.Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
h.Pembinaan dan Pengawasan;
i.Peran Serta Masyarakat; dan
j.Sanksi Administratif.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

Subyek Zakat adalah setiap umat yang beragama Islam atau Badan Milik Orang Islam yang mempunyai kewajiban membayar zakat menurut agama Islam.

Pasal 6

Obyek Zakat meliputi:

a.Zakat mal; dan
b.Zakat fitrah.

BAB IV

YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Pasal 7

Yang berhak menerima zakat adalah :

a.Fakir;
b.Miskin;
c.Amil;
d.Mualaf;
e.Riqab;
f.Gharim;
g.Fisabilillah; dan
h.Ibnu Sabil.

BAB V

HARTA YANG DIKENAI ZAKAT

Pasal 8

(1)Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
(2)Zakat mal sebagaimana pada ayat (1), meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.
(3)Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
(4)Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

BAB VI

BAZNAS KABUPATEN

Pasal 9

BAZNAS Kabupaten dibentuk oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 10

(1)BAZNAS Kabupaten merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat, infak dan sedekah di tingkat Kabupaten.
(2)BAZNAS kabupaten bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan pemerintah Kabupaten.

Isi peraturan

Teks110PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2004