DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Januari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan; 3. Jenis Perizinan dan Nonperizinan; 4. Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan; 5. Penyederhanaan Jenis dan Prosedur Perizinan dan Nonperizinan; 6. Pengaduan; 7. Pelaporan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Ketentuan lain-lain; 10. Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan demi mewujudkan kepercayaan dan daya saing Daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang dikelola secara terpadu dan melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 349 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibutuhkan sebuah pengaturan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor1611);
8.PeraturanBupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 95); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang. 2.Pemerintah...
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Tangerang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.
8.Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan adalah prosedur, syarat formal, dan prosedur kerja yang harus dipenuhi oleh DPMPTSP dalam rangka penetapan keputusan perizinan dan non perizinan.
12.Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
13.Pemohon adalah orang atau badan usaha yang mengajukan permohonan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah.
14.Penerima Izin adalah perorangan atau badan usaha yang memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan. 15.Standar...
15.Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
16.Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

a.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang mudah, murah, cepat, tepat, efisien dan efektif;
b.menata dan menetapkan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan kualifikasi dan kategori pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
c.mendorong investasi dan iklim usaha serta mendorong pemberdayaan dan partisipasi ekonomi usaha kecil dan menengah serta masyarakat; dan
d.memberikan kejelasan tata cara dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan berasaskan:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.efisiensi dan efektivitas;
d.kelestarian lingkungan;
e.kesederhanaan dan kejelasan;
f.kepastian waktu;
g.kepastian hukum;
h.keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan
i.profesionalisme.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan:

a.penerbitan Perizinan dan Nonperizinan; dan
b.penataan Perizinan dan Nonperizinan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Bupati berwenang memberikan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 7

(1)Jenis Perizinan dan Nonperizinan diberikan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah.
(2)Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. d.Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. e.Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
6. f.Sosial;
7. g.Tenaga Kerja;
8. h.Pangan;
9. i.Pertanahan;
10. j.Lingkungan Hidup;
11. k.Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
12. l.Perhubungan;
13. m.Komunikasi dan Informatika;
14. n.Koperasi dan Usaha Mikro;
15. o.Penanaman Modal;
16. p.Kebudayaan;
17. q.Perpustakaan;
18. r.Kelautan dan Perikanan;
19. s.Pariwisata;
20. t.Pertanian;
21. u.Perdagangan;
22. v.Perindustrian;

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 9

Bupati menerbitkan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…