DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Pasal 4 huruf a diubah; Pasal 6 diubah; 1 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10;

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin kompleksnya kehidupan bermasyarakat saat ini, mengakibatkan pengaturan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan akibat berbagai keterbatasan di daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan bagi masyarakat yang berada di dalamnya;
c.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 1 8 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024, maka Rencana Jangka Menengah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
d.bahwa . . . - 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Ka bu paten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan tentang RepublikNegara(LembaranDaerahPemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang ... - 3
5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 1 1. Peraturan Menteri ... - 4 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019 2023. Pasal I... - 5 Pasa!I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Ka bu paten Tangerang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0 119) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RPJMD tahun 2019-2023 berpedoman pada:

a.rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024;
b.RPJPD Provinsi Banten 2005-2025;
c.RPJPD Kabupaten Tangerang 2005-2025;
d.rencana tata ruang wilayah kabupaten 2011-2031;
e.RPJMD kabupaten/kota sekitar; dan
f.kajian lingkungan hidup strategis.
1. 2.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Sistematika RPJMD tahun 2019-2023 sebagai berikut:
1. a.bab I, pendahuluan;
2. b.bab II, gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III, gambaran keuangan Daerah;
4. d.bab IV, permasalahan dan isu strategis Daerah;
5. e.bab V, visi, misi, tujuan, dan sasaran;
6. f.bab VI, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah;
7. g.bab VII... - 6
8. g.bab VII, kerangka pendanaan pembangunan dan program PD;
9. h.bab VIII, kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
10. i.bab IX, penutup.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian sistematika RPJMD tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Di antara Pasal 10 dan Pasal 1 1 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l0A Penyusunan program dan kegiatan tahun anggaran 2021- 2022 berpedoman pada RPJMD tahun 2019-2023 dan perubahan RPJMD tahun 2019-2023. - 7 Pesal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1m, dengan penempatannya dalam Lemoaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 4 Maret 2022 BUPATI TANGERANG, Ttd. A.ZAKIISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 4 Maret 2022 DLKEI AAKID LALK/Ar1 KABUPATEN TANGERANG, Ttd. MOCH. MAESYAL RASYID LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 1 NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN: ( 1 , 1 3 / 2022) Salinan Sesrai Dengan Asli BENI C AT SH. 19701207 1 9803 1 005 -7 Peraturan Daerah diundangkan. Pasal ll ini mul.ri bcrlakrr pacla tanggnl Agar setiap orang mengetahuinva, merncrir:tahkan pengundangan Peraturan Dacrah ini, dengar-r penempatannva dalam Lemoaran Daerah Kabuoaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 4 Marer 2022 BUPATI TANGERANG, Ttd. A, ZAK| ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 4 Maret 20'22 SEI(RETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, MOCH. MAESYAL RASYID LEMBARAN DAERAH KABUPATENTANGERANGTAHUN 2022 NOMOR I NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANCERANG, BANTEN: l1,r3l2o22l a\^1:--- a\-- oir.ur tir.-tl. Jcs r\^-^-^-- -t:ucrrBir.rl ,asrr KEPAT-A IAN HUKUM, BENI H. Ttd 1970t207 | 9803 1005 - 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO MOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023 I. UMUM Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Dokumen perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, keuangan Daerah, serta program PD dan lintas PD yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025 dan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penyusunan perubahan RPJMD Ka bu paten Tangerang tahun 2019 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. II. PASAL ... - 9 II. PASAL DEMI PASAL Pasa!I Pasal 10 A Dokumen perencanaan pembangunan clan anggaran tahun 2021 clan 2022 yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, merupakan bagian yang saling mengisi clan melengkapi dengan perubahan RPJMD. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 012022 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019-2023 RPJMD Kabupaten Tangerang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, yang bersifat makro, memuat visi, misi, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang telah memasuki tahun ke-3 di tahun 2021. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Bab VII tentang Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah, dalam pasal 342 ayat (1) menyatakan :

a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
c.Terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan ketentuan di atas, Pemerintah Kabupaten Tangerang memutuskan untuk melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 karena ada perubahan yang mendasar, antara lain :
1. 1.Dikeluarkannya Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 sehingga membutuhkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah,
2. 2.Dikeluarkannya Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
3. 3.Dikeluarkannya Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
4. 4.Terjadinya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan target pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019–2023 harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan penganggaran daerah. Di samping itu, penyusunan perubahan RPJMD ini juga memperhatikan kebijakan dan prioritas program pemerintah pusat setelah adanya pandemi Covid-19 dan juga memperhatikan kebijakan pemerintah provinsi Banten dan pemerintah kabupaten/kota di sekitar Kabupaten Tangerang. Tujuan merujuk semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program dan kegiatan secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang. Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan perubahan RPJMD berlaku mutatis mutandis atau berlaku sama persis sesuai tahapan penyusunan RPJMD. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang. Hal ini sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 pasal 344. Dalam proses penyusunan Perubahan RPJMD ini, ada 4 (empat) pendekatan yaitu pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan atas-bawah (top-down) dan pendekatan bawah-atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa proses perencanaan dibahas oleh DPRD bersama pemerintah daerah, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu (akademisi). Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan Penyusunan () Rancangan Awal RP,JMD e Musrenbang RP.JMD e Penetapan RP.JMD Penyusunan keputusan Bupati pembentukan tim penyusun RP JMD; orientasi mengenai RPJMD; Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun; Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Penyusunan Ranwal RPJMD; Konsultasi Publik; Penyempurnaan Ranwal RPJMD; Pengajuan Ranwal RP,JMD kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati; Konsultasi Ranwal RPJMD kepada Gubernur; Penyampaian SE Bupati Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Verifikasi Rancangan Bertujuan untuk Penyempurnaan Bupati menetapkan Renstra PD; penajaman, rancangan RPJMD rancangan Perda tentang Penyempurnaan Ranwal penyelarasan, klarifikasi berdasarkan berita acara RPJMD yang telah RPJMD menjadi dan kesepakatan kesepakatan hasil dievaluasi oleh Gubernur Rancangan RPJMD terhadap tujuan, sasaran, Musrenbang RPJMD; menjadi Perda berdasarkan Renstra PD strategi, arah kebijakan, Penyampaian Ranperda yang telah diverifikasi dan program tentang RPJMD kepada pembangunan Daerah DPRD untuk dibahas dan dalam Ranwal RPJMD memperoleh persetujuan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah (top- down) dan bawah atas (bottom-up) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, di mana rencana hasil proses atas bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat desa/kelurahan/kecamatan sampai kabupaten. Gambar 1. Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan 6 (enam) tahapan Sumber: disarikan dari Permendagri 86 tahun 2017 Perubahan RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam sisa masa perencanaan mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks penyusunan rancangan perubahan RPJMD ini adalah sangat penting untuk mengevaluasi hasil- hasil pembangunan pada periode RPJMD 2 tahun sebelumnya, agar pijakan data dan informasi lebih akurat dan telah dianalisis secara akademis. Selain evaluasi hasil-hasil pembangunan, juga diperlukan evaluasi capaian kinerja keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah menjadi kunci penting dalam keberhasilan capaian dari target pembangunan yang telah ditetapkan dalam masa 2 tahun sebelumnya di periode RPJMD tersebut. Selain mengukur evaluasi kinerja keuangan daerah, analisis juga mencakup pengukuran kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah. Langkah selanjutnya adalah menentukan isu strategis apa saja yang perlu dihadapi, dibenahi, diperbaiki, dan diselesaikan dalam masa waktu perubahan RPJMD. 1.2 Dasar Penyusunan Perubahan RPJMD Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang atas dasar: 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang; 8) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan; 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73); 13) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM); 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 16) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 17) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 19) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 20) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); 21) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986); 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 27) Surat Edaran Bersama Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 28) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26 ); 29) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030; 30) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022; 31) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2009 Nomor 12); 32) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023; 33) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9). 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi aparatur pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan tokoh masyarakat, serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang, perlu memperhatikan dokumen perencanaan secara vertikal dan horizontal. Memperhatikan hal tersebut, maka hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya mulai dari tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan RPJMD bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Selain itu, Dokumen RPJMD dalam perumusannya memperhatikan pula kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah disusun sebelumnya sehingga dapat sinergis dan konsisten dalam perencanaan lima tahun ke depan. Selain dokumen RTRW, perlu juga memperhatikan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tangerang. Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang dalam implementasinya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian masing-masing OPD sebagai perwujudan kinerja yang berlandaskan kepada anggaran dan money follow programme. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa daerah wajib menyusun RPJPD untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dan RPJMD untuk lima tahunan yang diarahkan untuk ikut mencapai tujuan nasional. Dalam rangka ikut mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut khususnya bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, perlu dianalisis keterkaitannya dengan dokumen perencanaan nasional. Keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tangerang dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2005-2025 disajikan dalam gambar 2. Gambar 2. Hubungan RPJPD, RPJMD, dan RKPD RPJPD VISI & MISI 20 TAHUN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 20 TAHUN Arah Pembangunan 5 Tahun II Arah Pembangunan 5 Tahun I Arah Pembangunan 5 Tahun III Arah Pembangunan 5 Tahun IV Sasaran Pokok 5 Tahun II Sasaran Pokok 5 Tahun I Sasaran Pokok 5 Tahun III Sasaran Pokok 5 Tahun IV RPJMD Periode 1 RPJMD Periode 2 RPJMD Periode 3 RPJMD Periode 4 RPJMD VISI & MISI 5 TAHUN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 5 TAHUN Sasaran Tahun II Sasaran Tahun I RPJMD Periode 1 RPJMD Periode 2 RPJMD Periode 3 RPJMD Periode 4 Strategi & Arah Kebijakan Sasaran Tahun IV Sasaran Tahun III Sasaran Tahun V Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Penyelenggaraan Urusan RPJMD Periode 5 RPJP NASIONAL RPJPD PROVINSI BANTEN RPJPD Kabupaten Tangerang RPJMN RPJMD Kab. Tangerang RPJMD Prov. Banten Tingkat Nasional Tingkat Prov. Banten RENSTRA OPD Kab. Tangerang RKPD Kab. Tangerang RENJA OPD Gambar 3. Keterkaitan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 dimaksudkan sebagai pedoman untuk menyediakan data performance (kinerja) pembangunan daerah terhadap perubahan- perubahan mendasar, yang seperti disampaikan sebelumnya, yaitu perubahan perencanaan di tingkat nasional, perubahan dalam kebijakan SIPD, dan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kemampuan anggaran. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan sebagai berikut :
5. 1.Mengetahui kinerja pembangunan daerah pasca pandemi covid-19;
6. 2.Menganalisis permasalahan-permasalahan (gap analysis);
7. 3.Menghasilkan isu strategis pembangunan daerah berdasarkan pada gambaran kinerja pembangunan, kondisi existing kebutuhan saat ini, prioritas nasional, dan tetap memperhatikan agenda pembangunan internasional. 1.5 Sistematika Penulisan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Alur Rancangan Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : BAR I PENDAHULUAN Gambar 5. Peta Orientasi Kabupaten Tangerang Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, 2019 Ditinjau dari keadaan penduduk Kabupaten Tangerang, data BPS pada tahun 2019 menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahunnya mencapai 2,93% dengan jumlah penduduk 3.800.787 jiwa (menurut data proyeksi) atau 2.794.969 jiwa (menurut data registrasi). Penduduk usia produktif di atas 18 tahun sebanyak 1.709.498 jiwa atau 61,1% dari jumlah penduduk. Besarnya penduduk usia produktif tersebut, berdampak pada melimpahnya tenaga kerja. Hal ini dapat memenuhi kebutuhan investasi di sektor Industri dan perdagangan yang terus meningkat. Kondisi geografis dan demografi Kabupaten Tangerang menjadi tantangan pembangunan Kabupaten Tangerang terutama untuk mengatasi dampak dari beban wilayah yang sangat besar ke depannya. Perluasan Run Way Bandara Soekarno – Hatta, pembangunan Tol Serpong – Balaraja, Tol Bandara – Balaraja, penataan Stasiun Kereta Api Cisauk dan Tigaraksa, serta pertumbuhan penduduk yang tinggi berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kemacetan, banjir, kawasan kumuh, serta pengangguran. Secara geografis Kabupaten Tangerang berada di antara Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, sehingga Kabupaten Tangerang merupakan pintu gerbang di perbatasan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Posisi ini menimbulkan interaksi yang menumbuhkan saling ketergantungan yang kemudian berdampak pada timbulnya pertumbuhan pada suatu wilayah melalui proses trickle down effect dan backwash effect. Kabupaten Tangerang merupakan daerah dengan wilayah terluas di Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cepat dengan tersedianya infrastruktur, pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar, serta pembangunan perumahan di kawasan baru dan prasarana lainya sebagai pendukung. Dalam rangka pengembangan wilayah kabupaten ini, terdapat beberapa faktor dan kondisi yang harus dipahami dan diperhatikan. Potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Tangerang tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yaitu: 1. Letak, Luas dan Batas Wilayah; 2. Kondisi Topografi; 3. Kondisi klimatologi; 4. Kondisi geologi; 5. Kondisi Hidrologi; 6. Penggunaan Tanah dan 7. Kondisi geografi lainnya. Faktor-faktor alam ini saling terkait, di mana sebagiannya bisa dikontrol dan sebagian lagi hanya bisa diterima dan disikapi dengan optimal guna pelaksanaan pengembangan dan pembangunan wilayah. Faktor – faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut pada bagian 2.1.1 berikut ini. 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Luas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebesar 95.961 Ha atau 959,61 km2. Secara administratif, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah yang menjadi bagian dari Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang terdiri dari 29 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 28 kelurahan dan 246 desa dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa. Kecamatan yang memiliki area dengan luasan terbesar adalah Kecamatan Rajeg dengan luas wilayah sebesar 5.370 Ha atau 5,60% dari luas wilayah Kabupaten Tangerang. Sedangkan Kecamatan yang memiliki wilayah dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Sepatan dengan luas wilayah 1.732 Ha atau 1,80% dari total wilayah Kabupaten Tangerang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1. Sementara itu, jarak antara Kabupaten Tangerang dengan Pusat Pemerintahan Republik Indonesia (DKI Jakarta) sekitar 30 km, keduanya dihubungkan dengan lajur lalu lintas darat bebas hambatan Jakarta – Merak yang menjadi jalur utama lalu lintas perekonomian antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Gambaran peta administrasi Kabupaten Tangerang dapat dilihat pada gambar 6 dan gambar 7. - - - Gambar 6. Peta Administrasi Batas Desa dan Kecamatan di Kabupaten Tangerang Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Tangerang, Tahun 2020 Tabel 2.1. Luas Wilayah, dan Sub Wilayah Administratif di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 No. Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%) Kelurahan (unit) Desa (unit) 1 Cisoka 26,98 2,81 - 10 2 Solear 29,01 3,02 - 7 3 Tigaraksa 48,74 5,08 2 12 4 Jambe 26,02 2,71 - 10 5 Cikupa 42,68 4,45 2 12 6 Panongan 34,93 3,64 1 7 7 Curug 27,41 2,86 3 4 8 Kelapa Dua 24,38 2,54 5 1 9 Legok 35,13 3,66 1 10 10 Pagedangan 45,69 4,76 1 10 11 Cisauk 27,77 2,89 1 5 12 Pasar Kemis 25,92 2,70 4 5 13 Sindang Jaya 37,15 3,87 - 7 14 Balaraja 33,56 3,50 1 8 15 Jayanti 23,89 2,49 - 8 16 Sukamulya 26,94 2,81 - 8 17 Kresek 25,97 2,71 - 9 18 Gunung Kaler 29,63 3,09 - 9 19 Kronjo 44,23 4,61 - 10 20 Mekar Baru 23,82 2,48 - 8 21 Mauk 51,42 5,36 1 11 Lua DaemahKecamatan (km2 0sambi 2976 40.58 Pakuhajj 51.87 18.27 Sparta 1732 537 Sukadi 2414 327 Mauk 51.42 23.82 Konjo 4423 2963 res4i 2597 26.94 Jayanti 23.89 3356 Sindagle 3715 25 92 Cs.au 2777 45 69 Lego 3513 24.38 Curug 2741 34.93 Ckupa 4268 26.02 igtaksa 48.74 29.01 Cola 26.98 0 10 20 30 40 No. Kecamatan Luas Wilayah (km2) Persentase (%) Kelurahan (unit) Desa (unit) 22 Kemiri 32,7 3,41 - 7 23 Sukadiri 24,14 2,52 - 8 24 Rajeg 53,7 5,60 1 12 25 Sepatan 17,32 1,81 1 7 26 Sepatan Timur 18,27 1,90 - 8 27 Pakuhaji 51,87 5,41 1 13 28 Teluknaga 40,58 4,23 - 13 29 Kosambi 29,76 3,10 3 7 TOTAL 959,61 100 28 246 Sumber: Dokumen KLHS 2019 – 2023 Perubahan, 2021 Gambar 7 Luas Daerah menurut Kecamatan (Km2 ), 2021 Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2021 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Tangerang ditinjau secara geografis berada di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°20’-106°43’ Bujur Timur dan 5°58’-6°21’ Lintang Selatan dan mempunyai garis pantai sepanjang 51 km. Sedangkan secara geografis, batas-batas wilayah Kabupaten Tangerang adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa (dengan panjang garis pantai ±51 km), sebelah timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Provinsi DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat) dan Kabupaten Lebak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak.  Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat)  Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kota Jakarta Barat  Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak 2.1.1.3. Topografis Sebagian besar wilayah Kabupaten Tangerang merupakan dataran rendah, yang memiliki topografi relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 - 3% menurun ke utara sedangkan daerah pesisir pantainya sepanjang kurang lebih 50 km. Ketinggian wilayah antara 0 - 85 m di atas permukaan laut, gambaran secara visual bisa dilihat pada gambar 8 Peta Topografi Kabupaten Tangerang. Secara garis besar terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:
8. 1.Dataran rendah di bagian utara dengan ketinggian berkisar antara 0 - 25 meter di atas permukaan laut, yang meliputi Kecamatan Teluknaga, Mauk, Kemiri, Sukadiri, Kresek, Kronjo, Pakuhaji, Sepatan, dan Sepatan Timur.
9. 2.Dataran tinggi di bagian tengah ke arah selatan dengan ketinggian antara 25 - 85 meter di atas permukaan laut terletak di bagian tengah ke arah selatan. Kemiringan tanah rata-rata 0 - 8 % menurun ke utara. -iS:a± e, .0. --- • ±=. . == . zz - -! • • • • • I ,. - l •, - oh � ' ' I ¢ - t t - - • - ) "' t "' - + ? o 8 ·- • Gambar 8 Peta Topografi Kabupaten Tangerang Sumber : Dokumen KLHS 2019 – 2023 Perubahan, 2021 2.1.1.4. Geologi /Jenis Tanah Struktur batuan yang terbentuk di Kabupaten Tangerang adalah:
a.Alluvium, terdiri dari lempung, kerikil, kerakal.
b.Tuff Banten (Banten Tuff), terdiri dari batu apung dan batu pasir tuffan. Kabupaten Tangerang bagian utara merupakan daerah yang sedikit bergelombang lemah. Daerah ini termasuk dalam ketegori bentuk lahan bentukan asal pengendapan (alluvial). Jenis tanah Kabupaten Tangerang secara keseluruhan terdiri dari aluvial kelabu, aluvial kelabu tua, asosiasi aluvial kelabu tua dan glei humus rendah, asosiasi glei humus, dan planosol, regosol coklat, asosiasi latosol merah dan latosol merah kecoklatan, padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, asosiasi padsolic kuning, dan hidromorf kelabu. Dengan jenis tanah demikian memungkinkan untuk pengembangan pertanian dan budi daya. Proses terjadinya tanah aluvial ini berlangsung karena adanya endapan sungai dan danau di daerah dataran dan daerah cekungan. Di wilayah dataran rendah dijumpai pula jenis tanah glei regosol dan sedikit padsolic yaitu • - ,l t i ____.., woo I -------orroe ..t de 'i"" [ f; JI p c .- ,.�..,·....,._-- asosiasinya, gambaran secara visual bisa dilihat pada gambar 9 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tangerang. Gambar 9 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tangerang Sumber: Dokumen KLHS 2019 – 2023 Perubahan, 2021 Jika dilihat dari teksturnya, tekstur tanah adalah komposisi fraksi pasir, debu, dan tanah liat pada agregat (massa) tanah, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam kelas tekstur tanah yaitu: halus, sedang, dan kasar. Luas wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan pengelompokan tersebut terdiri dari:
1. 1.Tekstur halus : 60.549 Ha (54,53 %)
2. 2.Tekstur sedang : 46.936 Ha (42,27 %)
3. 3.Tekstur kasar : 3.553 Ha (3,20 %) Tekstur tanah seperti ini sangat cocok untuk pengembangan budi daya pertanian dan tanaman keras. Sementara itu, berdasarkan kedalaman efektif tanah yang merupakan tebalnya lapisan tanah dari permukaan tanah atau suatu lapisan di mana perakaran tanaman dapat menerobosnya. Kedalaman efektif tanah berpengaruh terhadap erosi dan pemilihan jenis tanaman yang cocok di suatu wilayah. Kabupaten Tangerang terbagi atas tiga kelas kedalaman efektif tanah, meliputi:
4. 1.Kedalaman 30 - 60 cm seluas 33 Ha (0,03 %)
5. 2.Kedalaman > 60 - 90 cm seluas 2.598Ha (2,34%)
6. 3.Kedalaman > 90 cm seluas 101.777 Ha (91,66 %) 2.1.1.5. Hidrologi Potensi sumber daya air di wilayah Kabupaten Tangerang digambarkan melalui kondisi sumber air permukaan dan air tanah. Kuantitas air sungai relatif cukup tinggi meskipun terjadi fluktuasi debit aliran yang cukup besar antara musim hujan dan musim kemarau, sedangkan kualitasnya menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa sungai. Kebutuhan air akan meningkat seiring pertumbuhan kegiatan dan jumlah penduduk Kabupaten Tangerang. Kebutuhan air ini harus tetap bisa dipenuhi dari sumber-sumber air yang ada, sehingga diperlukan tindakan pelestarian sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Mengantisipasi kebutuhan air yang terus meningkat, perlu dilakukan identifikasi dan inventarisasi seluruh sumber daya air yang ada, termasuk kemungkinan pemanfaatan teknologi di bidang pemurnian air (daur ulang dan desalinasi air laut). Air tanah secara umum memiliki potensi yang cukup tinggi, meskipun di beberapa Kecamatan (Kecamatan Mauk, Sukadiri, Kemiri, Kronjo, Pakuhaji, Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi) terindikasi intrusi air laut dan terjadinya eksploitasi air tanah yang cukup tinggi untuk kebutuhan industri karena terbatasnya sumber air permukaan. Berdasarkan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang dengan Puskom dan IT FMIPA UI (2003) diketahui bahwa di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang (meliputi enam kecamatan yaitu: Mauk, Rajeg, Pasar Kemis, Cikupa, Curug, dan Legok) terdapat tiga lapisan akifer meliputi:
7. 1.Akuifer dangkal dengan kedalaman < 20 m yang didominasi oleh lapisan pasir;
8. 2.Akuifer menengah dengan kedalaman 20 – 70 m yang merupakan lapisan lempung formasi Bantam Atas;
9. 3.Akuifer dalam dengan kedalaman > 70 m yang merupakan bagian dari formasi Genteng dan formasi Bojong. Recharge akuifer dangkal dan menengah berasal dari air hujan dan sungai/danau, sedang recharge akuifer dalam melalui batuan formasi Bojongmanik di sebelah selatan yang tersingkap (outcrop) dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding lokasi penelitian. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, pasal (1) menyebutkan bahwa Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. Sedang pada pasal 1 ayat (6), disebutkan: Daerah Pengaliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Berdasarkan Laporan Studi Potensi dan Pengembangan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Dinas PU Kabupaten Tangerang, November tahun 20021, diketahui bahwa potensi air sungai dan situ/rawa yang merupakan potensi air permukaan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) menunjukan potensi sebagai berikut:
10. 1.Debit terkecil rata-rata bulanan SWS Cisadane – Ciliwung, sebesar 2,551 m³/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cidurian, stasiun Parigi dalam tahun 1995, sedang debit terbesar rata-rata bulanan sebesar 115,315 m³/dt, diukur di Sungai Cisadane, stasiun Batu Beulah dalam periode 1991 sampai 1998.
11. 2.Di SWS Cisadane-Cikuningan, belum ada data pengukuran jangka panjang, pengukuran dilakukan sesaat menggunakan current meter dan didapat debit aliran terkecil sebesar 0,078 m³/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cikoncang, stasiun Cikeusik pada tanggal 5 September 2002, sedang debit terbesar adalah 2,454 m³/dt diwakili oleh pengukuran di Sungai Cimadur, stasiun Sukajaya pada tanggal 6 September tahun 2002.
12. 3.Air hujan yang setelah dianalisis dengan perhitungan neraca air menunjukan bahwa Kabupaten Tangerang mengalami defisit air pada bulan Maret sampai bulan November (8 bulan) sementara surplus air hanya terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari (3 bulan). 1 Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang 2019 - 2023
13. 4.Air tanah, debit air tanah di KabupatenTangerang berkisar antara 3 – 10 liter/detik/km2. Air tanah ini cenderung diambil secara berlebihan di sepanjang jalan Jakarta – Tangerang oleh industri – industri, sehingga terjadi penurunan muka air tanah yang cukup drastis. Di bagian utara kabupaten, air tanah umumnya tidak dapat digunakan karena asin/payau. Potensi sumber daya air tanah-dalam (seperti dinyatakan dalam Perda Kabupaten Tangerang Nomor 9 tahun 2003 lampiran I Perda Pola Induk Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Tangerang, Agustus 2003) tersimpan dalam cekungan air bawah tanah (CABT). Terdapat 5 buah CABT di Kabupaten Tangerang dengan potensi air tanah secara total cukup besar. Potensi tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu: potensi sebagai imbuhan air tanah bebas (Q1) sebesar 3.278 juta m³/tahun dan potensi sebagai aliran air tanah tertekan (Q2) sebesar 100 juta m³/tahun. Gambaran visual bisa lihat Gambar 10 Peta Geohidrologi Kabupaten Tangerang 2011 – 2031. Perkembangan kegiatan industri meningkatkan tekanan terhadap sumber daya air dalam hal penurunan kualitas air (terjadi pencemaran air), demikian juga buangan limbah domestik (rumah tangga) ikut memberi andil terhadap penurunan kualitas air. Pencemaran cukup bervariasi yang ditunjukkan oleh beberapa paramater dan lokasi pengambilan contoh yang berbeda-beda. 2.1.1.6. Klimatologi Kabupaten Tangerang merupakan wilayah dengan suhu yang relatif panas dengan kelembaban yang tinggi. Temperatur udara berdasarkan penelitian di Stasiun Geofisika Klas I Tangerang rata-rata berkisar antara 22,8 - 33,9 0C, suhu maksimum tertinggi pada bulan Oktober yaitu 33,9 0C dan suhu minimum terendah pada bulan Agustus dan September yaitu 22,8 0C. Rata-rata kelembaban udara dan intensitas matahari sekitar 78,3% dan 59,3%. Keadaan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun adalah 177,3 mm. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.2. Tabel 2.2 Data Geografis dan Iklim Kabupaten Tangerang Tahun 2020 ' ' «es » t ; ~ % ,KA8UATEN 'ANGE#RA Garn tr 2.5 L·+ » +. -+----� ----- --- .. a EJ + t "%.....">i====> _ rsurred e e r Uraian Data Nilai Satuan Data geografis
a.Luas Wilayah 959,61 km2
b.Ketinggian 85 mdpl
c.Wilayah Terluas (Rajeg) 53,7 Ha
d.Wilayah Terkecil (Sepatan) 17,32 Ha Iklim
a.Rata-rata Temperatur Udara 22,8-33,900C 0C
b.Rata-rata Kelembaban Udara 78,3 %
c.Rata-rata intensitas matahari 59,3 %
d.Rata-rata Curah Hujan 177,3 mm Sumber : Dokumen KLHS 2019 – 2023 Perubahan, 2021 Gambar 10 Peta Geohidrologi Kabupaten Tangerang 2011 - 2031 Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, 2021 2.1.1.7. Penggunaan Lahan Perkembangan penduduk yang cepat serta melimpahnya kegiatan industri dan permukiman di wilayah Kabupaten Tangerang mengakibatkan banyak terjadi pergeseran lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya fungsi lahan, untuk itu perlu mendapatkan perhatian mengenai keseimbangan antara fungsi kawasan lindung dan kawasan budi daya serta aspek kesesuaian lahan. Penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang saat ini meliputi penggunaan untuk kawasan lindung dan penggunaan lahan untuk kawasan budidaya. Penggunaan lahan untuk kegiatan lindung meliputi sempadan pantai, danau/situ, dan sempadan sungai. Sedangkan penggunaan lahan untuk kegiatan budidaya meliputi perumahan perkotaan, perumahan perdesaan, perdagangan dan jasa, zona industri, kawasan industri, pertanian irigasi teknis, pertanian tadah hujan, kebun campuran, tegalan, perikanan (tambak), hutan, dan lain-lain. Penggunaan tanah eksisting di Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2016 menurut hasil Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang saat ini merupakan data dasar yang digunakan untuk pemetaan Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1: 5.000 dan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan Perubahan RTRW Kabupaten Tangerang 2011-2031, terdiri dari: Tabel 2.3 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Tangerang NO. TUTUPAN LAHAN GUNA LAHAN LUAS (HA) 1 Fasilitas Umum Hotel/Motel/Hostel/Losmen 9,336 Kantor Pos Besar 0,382 Pusat Perdagangan Tradisional 3,614 Stasiun Pompa Bahan Bakar Gas 0,926 Tempat Hiburan 1,470 Terminal Bus/Angkutan Kendaraan Lainnya 0,697 Pelabuhan Udara Non Reguler 559,005 Pariwisata/Seni/Budaya/Olah Raga Lainnya 18,401 Pusat Pergudangan/Terminal Peti Kemas/Cargo 271,120 Pusat Perdagangan dan Niaga Kota (Mal/Toserba) 251,919 Stasiun Kereta Api 0,464 2 Industri Industri Bahan Dasar Kimia 1,001 Industri Maritim 2,743 Industri Bahan Dasar Bangunan 5,609 Industri Elektronik 60,456 Industri Manufaktur Lainnya 3.744,921 Pengolahan Air Minum 4,931 Industri 38,733 3 Kebun/ Perkebunan Kebun/ Perkebunan 12.752,221 4 Kesehatan Rumah Sakit Umum 13,991 5 Pasir Pasir/Bukit Pasir Darat 17,939 Pasir/Bukit Pasir Laut 2,488 6 Pemukiman Pemukiman dan Tempat Kegiatan 19.071,920 Rumah Komplek/Properti Real Estate 2.245,332 7 Pendidikan Pendidikan Agama Islam 42,630 Pendidikan Dasar 10,731 NO. TUTUPAN LAHAN GUNA LAHAN LUAS (HA) Pendidikan Menengah Pertama 13,869 Pendidikan Menengah Umum 52,198 Pendidikan Tinggi 51,612 8 Perairan Air Danau/Situ 708,909 Air Empang 217,529 Air Laut 452,451 Air Rawa 101,991 Air Tawar Sungai 5.835,362 9 Perkantoran/ Pemerintahan Lembaga Pemasyarakatan 2,039 Kantor Camat 1,229 Kantor Lembaga Negara 174,868 Pusat Bisnis Lainnya 574,267 Pusat Perkantoran Bisnis/Komersial Terpadu 49,252 10 Peternakan/ Penangkaran Peternakan/ Penangkaran 285,480 11 Pusat Listrik Instalasi TNI (AD/AL/AU) 14,928 Gardu Induk Listrik Tegangan Tinggi 13,835 Pembangkit Listrik Tenaga Uap 41,298 12 Rumput/ Tanah Kosong Tanah Kosong/ Gundul 5.437,083 13 Sawah Sawah 46.386,978 14 Semak Belukar Semak Belukar 45,983 Semak Belukar/Alang-alang 269,826 15 Tegalan/ Ladang Tegalan/ Ladang 3.589,746 TOTAL 103.453,711 Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, 2021 Gambar 11 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Tangerang L 4 t r A 4 4 Sumber: Dokumen KLHS Kabupaten Tangerang, Tahun 2019-2023 2.1.2. Wilayah Rawan Bencana Wilayah Kabupaten Tangerang memiliki potensi kebencanaan yang cukup tinggi. Potensi bencana geologi berupa gempa bumi merupakan potensi kebencanaan yang relatif sama tingginya dengan daerah lain di sepanjang pantai utara yang membentang di seluruh wilayah Pantura. Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat. Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang meliputi: a) Potensi bencana geologi; berupa bencana gempa bumi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang. b) Potensi bencana tsunami; umumnya tersebar di sepanjang pesisir pantai utara yang berjarak 1 km dari bibir pantai. Daerah yang memiliki risiko dampak parah yaitu pada Kecamatan Kronjo, Kemiri, dan Mauk. c) Potensi bencana banjir; berupa banjir rob (pasang surut) d) Potensi kekeringan; terjadi akibat curah hujan di suatu kawasan jauh di bawah curah hujan normal dalam waktu lama. Bencana ini dipicu oleh perubahan siklus iklim global yang ditandai dengan meningkatnya temperatur rata-rata atmosfir, laut, dan daratan. Potensi kebencanaan ini dapat menimbulkan kerusakan yang parah karena sebagian besar wilayah perkotaan berkembang di pesisir pantai barat. Potensi kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang meliputi:
1. 1.Kawasan rawan banjir (Gambar 13 Peta Lokasi Rawan Banjir Kabupaten Tangerang, 2017) meliputi :
a.Kecamatan Tigaraksa
b.Kecamatan Teluknaga
c.Kecamatan Pasar kemis
d.Kecamatan Mauk
e.Kecamatan Curug
f.Kecamatan Cikupa
g.Kecamatan Kosambi
h.Kecamatan Pakuhaji
i.Kecamatan Kelapa Dua
j.Kecamatan Kronjo
1. 2.Kawasan rawan cuaca ekstrim meliputi:
a.Kecamatan Pagedangan;
b.Kecamatan Kelapa Dua;
c.Kecamatan Tigaraksa;
d.Kecamatan Panongan;
e.Kecamatan Solear;
f.Kecamatan Cisoka.
1. 3.Kawasan rawan kebakaran meliputi:
a.Kecamatan Pasar Kemis
b.Kecamatan Kosambi
c.Kecamatan Teluknaga
d.Kecamatan Balaraja
e.Kecamatan Cikupa
f.Kecamatan Sepatan
g.Kecamatan Curug
1. 4.Kawasan rawan gempa bumi meliputi:
a.Kecamatan Pagedangan;
b.Kecamatan Cisauk;
c.Kecamatan Legok;
d.Kecamatan Kelapa Dua;
e.Kecamatan Curug;
f.Kecamatan Cikupa;
g.Kecamatan Pasar Kemis;
h.Kecamatan Balaraja;
i.Kecamatan Sukamulya;
j.Kecamatan Tigaraksa;
k.Kecamatan Panongan;
l.Kecamatan Jambe;
m.Kecamatan Cisoka;
p.Kecamatan Teluknaga;
q.Kecamatan Sepatan;
r.Kecamatan Sepatan Timur;
s.Kecamatan Kosambi;
t.Kecamatan Sindang Jaya;
u.Kecamatan Rajeg;
v.Kecamatan Pakuhaji;
w.Kecamatan Kronjo;
x.Kecamatan Mekar Baru;
y.Kecamatan Gunung Kaler;
z.Kecamatan Kresek; aa. Kecamatan Mauk; bb. Kecamatan Kemiri; dan Gamnt r 26 PtrA NCAA$1gr ALU 0AN uANG@vAuA$48€CANA T$UNA f A8u#ATEN ANGANG . 00 . .
n.Kecamatan Solear;
o.Kecamatan Jayanti; cc. Kecamatan Sukadiri
1. 5.Kawasan rawan kegagalan teknologi meliputi:
a.Kecamatan Jayanti;
b.Kecamatan Balaraja;
c.Kecamatan Kosambi;
d.Kecamatan Sepatan Timur;
e.Kecamatan Cikupa;
f.Kecamatan Curug;
g.Kecamatan Kelapa Dua;
h.Kecamatan Legok;
i.Kecamatan Panongan;
j.Kecamatan Sindangjaya;
k.Kecamatan Tigaraksa;
l.Kecamatan Kemiri;
m.Kecamatan Pasar Kemis;
n.Kecamatan Cisauk; dan
o.Kecamatan Pagedangan
1. 6.Kawasan rawan kekeringan meliputi:
a.Kecamatan Pagedangan;
b.Kecamatan Cisauk;
c.Kecamatan Legok;
d.Kecamatan Kelapa Dua;
e.Kecamatan Curug;
f.Kecamatan Cikupa;
g.Kecamatan Pasar Kemis;
h.Kecamatan Balaraja;
i.Kecamatan Sukamulya;
j.Kecamatan Tigaraksa;
k.Kecamatan Panongan;
l.Kecamatan Jambe
m.Kecamatan Cisoka;
n.Kecamatan Solear;
o.Kecamatan Jayanti;
p.Kecamatan Teluknaga;
q.Kecamatan Sepatan;
r.Kecamatan Sepatan Timur;
s.Kecamatan Kosambi;
t.Kecamatan Sindang Jaya.
u.Kecamatan Rajeg;
v.Kecamatan Pakuhaji;
w.Kecamatan Kronjo;
x.Kecamatan Mekar Baru;
y.Kecamatan Gunung Kaler;
z.Kecamatan Kresek aa. Kecamatan Mauk; bb. Kecamatan Kemiri; dan cc. Kecamatan Sukadiri.
1. 7.Kawasan rawan tsunami meliputi:
a.Kecamatan Mekar Baru:
b.Kecamatan Kronjo;
c.Kecamatan Kemiri;
d.Kecamatan Mauk;
e.Kecamatan Sukadiri;
f.Kecamatan Pakuhaji;
g.Kecamatan Teluknaga;
h.Kecamatan Kosambi. Gambar 12 Peta Lokasi Banjir Kabupaten Tangerang Sumber: Dokumen RTRW Kabupaten Tangerang, 2021 2.1.3. Demografi Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 berjumlah 3.245.619 jiwa yang terdiri dari 1.660.705 jiwa penduduk laki-laki dan 1.584.914 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 di Kabupaten Tangerang sebesar 1,26% dengan kapadatan penduduknya sebesar 3.382,23 per km2. Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kabupaten Tangerang Tahun 2020 No. Kabupaten Laki-laki Perempuan Jumlah 1 Kabupaten Tangerang 1.660.705 1.584.914 3.245.619 Sumber : Dokumen KLHS 2019 – 2023 Perubahan, 2021 Tabel 2.5 Tabel Rasio Kelamin dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan, 2020 No. Kecamatan Jumlah Penduduk Rasio Jenis Kelamin Kepadatan 1 Cisoka 96.433 110,5 3.574,24 2 Solear 95.521 106,7 3.292,69 No. Kecamatan Jumlah Penduduk Rasio Jenis Kelamin Kepadatan 3 Tigaraksa 155.557 104,4 3.191,57 4 Jambe 51.136 105,7 1.965,26 5 Cikupa 208.302 105,2 4.880,55 6 Panongan 130.489 105,4 3.735,73 7 Curug 174.867 103,4 6.379,68 8 Kelapa Dua 169.340 100,2 6.945,86 9 Legok 118.391 105,1 3.370,08 10 Pagedangan 107.897 104,4 2.361,50 11 Cisauk 90.846 104,7 3.271,37 12 Pasar Kemis 273.659 103,7 10.557,83 13 Sindang Jaya 91.170 102,8 2.454,10 14 Balaraja 119.409 105,1 3.558,08 15 Jayanti 65.545 104,4 2.743,62 16 Sukamulya 69.275 103,7 2.571,46 17 Kresek 68.039 104,1 2.619,91 18 Gunung Kaler 51.102 102,8 1.724,67 19 Kronjo 61.719 100,8 1.395,41 20 Mekar Baru 41.329 103,4 1.735,05 21 Mauk 85.573 104,7 1.664,20 22 Kemiri 48.061 104,6 1.469,76 23 Sukadiri 63.489 105,3 2.630,03 24 Rajeg 190.946 106,1 3.555,79 25 Sepatan 116.690 106,8 6.737,30 26 Sepatan Timur 105.578 106,9 5.778,76 27 Pakuhaji 119.050 106,7 2.295,16 28 Teluknaga 160.946 105,6 3.966,14 29 Kosambi 115.260 105,6 3.872,98 Jumlah/Total 3.245.619 104,8 3.382,23 Sumber : BPS 2021 (SP2020) Sex Ratio penduduk Kabupaten Tangerang adalah 104,8 yang artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, atau setiap 100 perempuan terdapat 104 laki- laki. Sex Ratio terbesar terdapat di Kecamatan Cisoka yakni sebesar 110,5 dan yang terkecil terdapat di Kecamatan Kelapa Dua yakni sebesar 100,2. Apabila ditinjau dari kecamatan yang tersebar di Kabupaten Tangerang, berikut adalah peta kepadatan penduduk Kabupaten Tangerang: BI Kepadatan Penduduk - 1395 - 2163 L72163 -2653 L2653 - 3518 L7 3 5 1 8 - 4332 - 4332 - 10557 Gambar 13 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Tangerang, 2020 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang, 2021. diolah Dari gambar di atas terlihat bahwa kecamatan dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi atau berwarna merah ada di Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk sedang adalah Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Balaraja. Gambar 14 Jumlah Penduduk Kabupaten Tangerang menurut Hasil Registrasi Kependudukan, 2018-2020 2.729 2.795 3.246 2.000 2.200 2.400 2.600 2.800 3.000 3.200 3.400 2018 2019 2020* Jumlah Penduduk (ribu Jiwa) Tahun Hasil Re gis trasi 201° 2016 208° 2019 1.245.619 1.00,929 4151.780 .64.776 170.594 4477,49 A$84.770 A694.711 4.800.78 Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka/BPS Tahun 2021 *Hasil Sensus Penduduk per September 2020 Berdasarkan gambar 14 jumlah penduduk di Kabupaten Tangerang baik berdasarkan hasil registrasi dan Sensus Penduduk Tahun 2020 menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2020. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2013-2020 dapat dilihat pada gambar 15. Terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tangerang memiliki tren yang terus meningkat setiap tahunnya dengan kenaikan rata-rata 2,71% setiap tahunnya. Gambar 15 Jumlah Penduduk dari tahun 2012-2020 (Berdasarkan data proyeksi) Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2020 *Proyeksi BPS ** Hasil SP2020 (September) Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak pada kisaran umur 25-29 tahun yaitu sebesar 300.666 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 152.900 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 148.576 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil berdasarkan kelompok umur terdapat pada kisaran umur 75 tahun keatas yaitu sebanyak 24.348 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 11.150 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 13.914 jiwa. 200,000 150,000 100,000 $0,000 0 $0,000 100,000 150,000 200,000 Adapun jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 16. Gambar 16 Piramida Penduduk berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020 (dalam jiwa) Sumber: BPS 2021 (Hasil Perapihan Umur dari Data Administratif dan SP2020) Piramida penduduk Kabupaten Tangerang menurut data tahun 2020 berbentuk piramida ekspansif. Piramida ekspansif memiliki bentuk yang besar pada bagian bawah dan semakin kecil ke bagian puncak. Piramida ini dikenal juga dengan istilah piramida segitiga, kerucut, limas, atau piramida penduduk muda. Kondisi ini menunjukkan penduduk di Kabupaten Tangerang berada dalam keadaan tumbuh. Piramida seperti ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda lebih besar daripada kelompok usia lain. Berarti, angka kelahiran tinggi, dan tingkat kematian bayi rendah. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk di usia produktif, yaitu golongan usia remaja hingga dewasa mendominasi komposisi penduduk di Kabupaten Tangerang. Komposisi seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagai kelebihan, kondisi ini dapat menjadi keuntungan bagi Kabupaten Tangerang karena memiliki SDM usia produktif yang melimpah sebagai bonus demografi. Di sisi lain, kondisi ini rentan terhadap masalah pengangguran dan gejala malthus2. 2 Teori Malthus menyatakan pertambahan penduduk akan mengikuti deret ukur dan pertambahan bahan makanan mengikuti deret hitung. Artinya, pertambahan penduduk jauh lebih cepat dari pertambahan bahan makanan. Akibatnya suatu saat nanti akan terjadi perbedaan yang besar antara jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan makanan, sehingga bahaya kelaparan dan terjadi persaingan tenaga kerja sehingga upah menjadi semakin murah. 39,500 39,000 38.500 38,000 37,500 37,000 36.$00 36,000 35,500 3$.000 36.231 2.1.4. Potensi Sumber Daya Potensi sumber daya Kabupaten Tangerang sesuai arahan pemanfaatan ruang diarahkan untuk berbagai Kawasan dengan pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan wilayahnya. Berikut adalah gambaran pembagian Kawasan di wilayah Kabupaten Tangerang beserta peruntukannya: 2.1.4.1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Sektor pangan merupakan salah satu bagian strategis dari perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan BPS Provinsi Banten tren perkembangan luas lahan sawah di Kabupaten Tangerang baik irigasi maupun tadah hujan dari tahun ke tahun kecenderungan jumlahnya semakin menurun. Luas lahan sawah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 teridentifikasi sebesar 37.127 ha dan peningkatan luas tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 39.196 ha hingga tahun 2018 luas lahan sawah di Kabupaten Tangerang menurun menjadi 36.231 ha, dengan rata-rata penyusutan luas lahan sawah sebesar 0,0052 ha/tahun. Berikut ini tren penyusutan luas lahan sawah di Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun. Gambar 17 Tren Luas Lahan Sawah di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020 Sumber : Luas Lahan Menurut Penggunaannya Provinsi Banten Tahun 2015-2020 (Malthus, Thomas Robert. An Essay on the Principle of Population. Oxfordshire, England: Oxford World's Classics. p.
1. 13.ISBN 978-1450535540) 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Penyajian PDRB ADHK mengalami perubahan mendasar sebagai konsekuensi logis berubahnya tahun dasar yang digunakan. Perekonomian Kabupaten Tangerang tahun 2019 mengalami percepatan dibandingkan dengan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang ADHK 2010 menurut lapangan usaha, pada tahun 2019 laju pertumbuhannya mencapai 5,58%, sedangkan tahun 2017 dan 2018 sebesar 5,82% dan 5,80%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2019 dicapai oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 9,49%. Begitu juga seluruh lapangan usaha ekonomi yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Migas. Adapun lapangan usaha lainnya yang mencatat pertumbuhan positif, berturut-turut adalah Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,95%, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,22%, Informasi dan Komunikasi sebesar 9,19%, Konstruksi sebesar 8,89%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,86%, Jasa Lainnya sebesar 8,85%, Jasa Pendidikan sebesar 8,49%, Jasa Perusahaan sebesar 8,30%, Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,05%, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,55%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,90%, Industri Pengolahan sebesar 3,54%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,39%, Pertambangan dan Penggalian sebesar 2,87%, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,01%. Sedangkan Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas mengalami penyusutan sebesar 0,71%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.6. Namun sayangnya, peningkatan–peningkatan di atas harus mengalami kontraksi yang cukup signifikan sebagai dampak terjadinya pandemic Covid – 19 yang mempengaruhi hampir seluruh sektor, tak terkecuali sektor ekonomi. Secara umum, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 menurun hingga mencapai - 3,7%. Sebagian besar lapangan usaha mengalami penurunan laju pertumbuhan yang drastis, kecuali lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, informasi dan komunikasi, dan jasa keuangan dan asuransi. Lapangan usaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan dan usaha di bidang jasa keuangan dan asuransi mengalami kenaikan tipis dibandingkan tahu 2019. Sedangkan untuk informasi dan komunikasi mengalami penurunan, namun tidak signifikan (lihat tabel 2.6). Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Kategori Lapangan Usaha (persen), Tahun 2015-2020 Lapangan Usaha Tahun (%) 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,50 5,99 5,28 2,98 2,25 3,69 Pertambangan dan Penggalian 2,30 2,27 2,28 5,72 2,30 -5,90 Industri Pengolahan 3,16 2,92 3,51 2,66 3,24 -8,17 Pengadaan Listrik dan Gas -2,22 -11,24 -7,07 5,82 -4,23 -12,35 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 5,05 7,38 8,13 5,19 6,71 -8,60 Konstruksi 9,59 7,58 9,92 8,18 9,44 -3,29 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 5,71 4,01 6,25 8,69 6,22 -5,44 Transportasi dan Pergudangan 8,62 8,71 8,56 9,60 9,55 -5,33 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 7,24 7,66 8,39 8,62 7,86 -5,63 Informasi dan Komunikasi 10,07 8,62 8,11 8,35 9,69 9,12 Jasa Keuangan dan Asuransi 7,86 17,32 5,31 7,16 0,68 1,54 Lapangan Usaha Tahun (%) 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** Real Estate 8,88 8,89 9,93 9,44 9,49 1,96 Jasa Perusahaan 6,51 6,93 7,72 6,02 9,20 -6,00 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 9,13 9,10 6,43 6,48 8,75 -0,38 Jasa Pendidikan 9,25 8,19 7,48 8,25 8,34 0,69 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 7,65 8,58 9,71 9,68 11,13 4,41 Jasa lainnya 7,12 8,65 9,87 8,69 9,36 -6,11 PDRB 5,60 5,41 5,82 5,80 5,58 -3,70 *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2021 Di tahun 2019, PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 141,09 triliun rupiah atau meningkat sebesar 8,50 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 130,04 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 97,54 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 5,58 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 92,12 triliun rupiah. Kondisi tidak terduga terjadi pada tahun 2020 menyebabkan PDRB Kabupaten Tangerang baik ADHB maupun ADK terganggu. Di tahun 2020 PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku (nominal) sebesar 136,01 triliun rupiah atau berkurang sebesar 3,11% persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 140,37 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun yang sama, PDRB atas dasar harga konstan (PDB riil) adalah sebesar 93,54 triliun rupiah atau menurun sebesar 3,70 persen dari tahun sebelumnya yang nilainya 97,14 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurut PDRB harga konstan relatif sedikit berfluktuasi sejak tahun 2016. Pada tahun 2016 sebesar 5,41%, tahun 2017 meningkat menjadi 5,82% yang merupakan titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi turun tipis menjadi 5,80% dan kembali menurun di tahun 2019 mencapai 5,58%. Memasuki tahun 2020 gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis ke angka -3,7%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang dalam empat tahun terakhir, nilainya berkisar di atas angka 5,00% dan relatif masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi • 41 .8 5.8 .58 5 5 • % $ 5 2016 2017 2018 f ,., Banten dan nasional dari tahun 2016-2019. Sayangnya, pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang menurun hingga angka yang lebih rendah daripada laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten maupun Nasional. Gambar 18 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber : BPS Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang, 2021 2.2.1.2. Kontribusi Ekonomi Apabila dilihat berdasarkan kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga berlaku menurut lapangan usahanya, pada tahun 2019, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi sebesar 35,21 persen, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,82 persen, lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,57 persen. Selanjutnya lapangan usaha Real Estate menyumbang 7,81 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan sebesar 6,46 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 24,2 persen. Sedangkan pada tahun 2020, lapangan usaha Industri Pengolahan masih memberikan sumbangan tertinggi yaitu sebesar 33,6 persen, meskipun persentasenya menurun dibandingkan tahun 2019, kemudian disusul lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,83 persen, lapangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,50 persen. Selanjutnya lapangan usaha real estate menyumbang 8,34 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan sumbangan sebesar 7,01 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 24,72 persen. KATEGORI URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 7.565.350,51 8.151.591,26 8.678.387,03 9.062.674,76 9.536.671,28 8 Pertambangan dan Penggalian 50.219,54 51.556,88 56.533,55 58.539,40 55.542,78 C Industri Pengolahan 40.987.910,96 43.841.074,76 46.552.103,77 49.424.641,49 45.692.687,59 D Pengadaan Listrik Dan Gas 5.384.238,78 4.769.266,92 4.947.791,14 4.690.725,31 4.104.532,22 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah 66.283,02 74.495,39 79.670,34 85.483,81 93.494,55 Limbah dan Daur Ulana F Konstruksi 14.312.257,55 16.202.510,88 18.448.089,77 20. 797 .296,09 20.163.347,71 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 11.766.171,36 13.138.608,85 14.742.544,81 16.234.312,48 15.643.483,80 Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan 3.113.075,09 3.449.704,88 3.865.867,01 4.320.452,60 4.145.531,10 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.628.645,39 1.786.707,32 1.960.200,10 2.133.603,31 2.024.108,97 J Informasi dan Komunikasi 3.497.818,22 3.907.538,37 4.136.440,01 4.505.500,22 4.898.702,80 K Jasa Keuangan dan Asuransi 5.773.260,98 6.344.537,19 7.081.154,95 7.287.415,85 7.407.736,74 L Real Estate 7.573.751,43 8.687.998,33 9.698.308,28 10. 957.413,56 11.347.582,07 M,N Jasa Perusahaan 1.107.726,69 1.240.183,70 1.357.312,18 1.540.731,20 1.473.487,53 0 Administasi Pemerintah, Pertahanan, dan 1.839.993,52 2.027.463,51 2.200.724,70 2.469.155,35 2.571.446,23 Jaminan Sosial Waiib p Jasa Pendidikan 2.696.125,60 3.011.679,17 3.444.992,79 3.901.005,39 3.985.269,99 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 439.210,53 496.313,61 570.594,76 656.866,22 695.572,86 R,S,TU Jasa lainnya 1.595.742,76 1.812.852,82 2.005.265,63 2.240.326,39 2.166.125,04 Total PDRB 109.397.781,93 118.994.083,84 129.825.980,84 140.366.143,43 136.005.323,27 Tabel 2.7 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2020 (Juta Rupiah) *Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021 KATEGORI URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 A Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan 5.071.579, 73 5.339.404,46 5.498.454,72 5.622.035,28 5.829.393,69 B Pertambangan dan Penggalian 35.069 81 35.868 78 37.920,47 38.792 65 36.503,88 C Industri Pengolahan 32.739.478 87 33.877.146 62 34. 778.075 13 35.904 811 20 32.973.154 48 D Pengadaan Listrik dan Gas 1.527.340 07 1.408.405 56 1.490.372.60 1.427.297 46 1.251.072.08 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulana 65.225 95 70.530 82 74.191 37 79.169 61 85.978 20 F Konstruksi 9.942.933 26 10.909.629 65 11.802.037.36 12.916.149 68 12.491.208,36 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 9.487.545.02 10.113.118.69 10.991.866.13 11.675.614.85 11.040.282.72 H Transportasi dan Pergudangan 2.267.122.83 2.461.272.33 2.697.432.41 2.955.030,58 2.797.591.28 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.201.754 52 1.302.576 10 1.414.834 55 1.525.987 05 1.440.147 63 J Informasi dan Komunikasi 4.103.605 97 4.436.548 55 4.807.000.35 5.272.798.69 5.753.677.93 K Jasa Keuangan dan Asuransi 4.128.680,18 4.347.706,98 4.659.192,11 4.690.877,58 4.763.093,24 L Real Estate 6.384.996 42 7.019.026.57 7.681.622.68 8.410.608 67 8.575.456 60 M,N Jasa Perusahaan 764.550 33 823.604.19 873.185,16 953.518 20 896.307,11 0 Administasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Waiib 1.175.561 18 1 . 2 5 1 . 1 1 1. 0 3 1.332.183.02 1.448.749 04 1.443.243 79 p Jasa Pendidikan 1.844.483 74 1.982.451 13 2.146.003,35 2.324.980 03 2.341.022,39 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 333.065 32 365.405 96 400.777 26 445.383 77 465.025 19 R,5,T,U Jasa Lainnya 1.110.602,95 1.220.219,46 1.326.256,53 1.450.394,14 1.361.775,06 Total PDRB 82 183 596,15 86.964.026,88 92.011.405,21 97.142.198,47 93.544.933,63 Tabel 2. 8 PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) *Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, Tahun 2021 Tabel 2.9 Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020 Lapangan Usaha Tahun (%) 2016 2017 2018 2019* 2020** Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,92 6,85 6,68 6,46 7,01 Pertambangan dan Penggalian 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 Industri Pengolahan 37,47 36,85 35,86 35,21 33,60 Pengadaan Listrik dan Gas 4,92 4,02 3,81 3,34 3,02 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 Konstruksi 13,08 13,63 14,21 14,82 14,83 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 10,76 11,00 11,36 11,57 11,50 Transportasi dan Pergudangan 2,85 2,90 2,98 3,08 3,05 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,49 1,50 1,51 1,52 1,49 Informasi dan Komunikasi 3,20 3,28 3,19 3,21 3,60 Jasa Keuangan dan Asuransi 5,28 5,33 5,45 5,19 5,45 Real Estate 6,92 7,30 7,47 7,81 8,34 Jasa Perusahaan 1,01 1,05 1,05 1,10 1,08 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,68 1,70 1,70 1,76 1,89 Jasa Pendidikan 2,46 2,53 2,65 2,78 2,93 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,40 0,42 0,44 0,47 0,51 Jasa Lainnya 1,46 1,52 1,54 1,60 1,59 Catatan / Note:* Angka sementara / Preliminary figures ** Angka sangat sementara / Very preliminary figures Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang, 2021 Sementara itu, berdasarkan harga konstan menurut lapangan usaha, Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2020 sekitar 6,23%, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 yang sekitar 5,79%, sementara pada tahun 2017-2018 kontribusi sektor pertanian sebesar 6,14% dan 5,98%. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang memiliki kontribusi terkecil yang mana berkontribusi sebesar 0,04% pertahun terhadap PDRB Kabupaten Tangerang, sedangkan sektor Industri pengolahan mempunyai kontribusi sebesar yaitu 35,25% pada tahun 2020, yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar yaitu sebesar 36,96%. Sedangkan sektor Perdagangan pada tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. Kontribusi sektor Perdagangan pada tahun 2020 sebesar 11,80% lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 12,02%. Tabel 2.10 Kontribusi PDRB Kabupaten Tangerang atas dasar harga konstan Tahun 2015 – 2020 (dalam persen) KATEG ORI URAIAN 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,17 6,14 5,98 5,79 6,23 B Pertambangan dan Penggalian 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 C Industri Pengolahan 39,84 38,96 37,80 36,96 35,25 D Pengadaan Listrik dan Gas 1,86 1,62 1,62 1,47 1,34 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 F Konstruksi 12,10 12,54 12,83 13,30 13,35 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,54 11,63 11,95 12,02 11,80 H Transportasi dan Pergudangan 2,76 2,83 2,93 3,04 2,99 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,46 1,50 1,54 1,57 1,54 J Informasi dan Komunikasi 4,99 5,10 5,22 5,43 6,15 K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,02 5,00 5,06 4,83 5,09 L Real Estate 7,77 8,07 8,35 8,66 9,17 M,N Jasa Perusahaan 0,93 0,95 0,95 0,98 0,96 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1,43 1,44 1,45 1,49 1,54 P Jasa Pendidikan 2,24 2,28 2,33 2,39 2,50 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,41 0,42 0,44 0,46 0,50 R,S,T,U Jasa Lainnya 1,35 1,40 1,44 1,49 1,46 Catatan / Note:* Angka sementara / Preliminary figures ** Angka sangat sementara / Very preliminary figures Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tangerang Tahun 2021 2.2.1.3. Laju Inflasi Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat3. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 415 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 untuk mengukur inflasi tahun 2014 - 2019 di Kota Serang, Kota Tangerang, dan Kota Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui selama tahun 2019 sebanyak 361 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 306 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 55 komoditas mengalami 3 Mankiw, N. G. (2012). Principles of macroeconomics. Mason, OH: South-Western Cengage Learning. penurunan. Kenaikan harga tertinggi selama tahun 2019 dibandingkan harga tahun 2018 terjadi pada komoditas cabe rawit yang mengalami perubahan harga selama setahun sebesar 38,56 persen, kemudian komoditas cabe merah 34,69 persen, bawang merah 33,13 persen, bawang putih 32,23 persen, dan pir 28,94 persen. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga selama tahun 2019 dibadingkan dengan harga yang tercatat pada tahun 2018 adalah komoditas telepon seluler sebesar -48,87 persen, kamera -26,06 persen, VCD/DVD Player - 25,60 persen dan komputer tablet buah -23,73 persen. Angka inflasi disajikan dalam tabel 2.11. Pada Desember 2020 terjadi inflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,60. Ketiga kota IHK di Provinsi Banten mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilegon sebesar 0,38 persen dengan IHK sebesar 107,08. Diikuti oleh kota Serang sebesar 0,26 persen dengan IHK sebesar 107,42 dan kota Tangerang sebesar 0,17 persen dengan IHK sebesar 105,04. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik terhadap 416 jenis barang dan jasa serta hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2018 di Kota Serang, Tangerang dan Cilegon baik secara mingguan, dua mingguan maupun bulanan, diketahui pada bulan Desember 2020 sebanyak 226 komoditas mengalami perubahan harga. Rincian lengkapnya adalah 146 komoditas mengalami kenaikan harga dan sisanya sebanyak 80 komoditas mengalami penurunan harga, beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga dibulan Desember 2020 antara lain: cabai merah, cabai rawit, tomat, telur ayam ras, kol putih/kubis, cabai hijau, ketimun, ikan kerapu, kembang gula dan telur asin. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga selama bulan Desember 2020, antara lain: petai, bawang merah, buncis, buah naga, melon, emas perhiasan, anggur, kemiri, ayam hidup, dan gula merah. Tabel 2.11 Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2015-2020 inflasi YoY (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kota Tangerang 10,03 2,65 3,50 3,46 3,30 0,17 Kota Serang 4,29 3,26 5,17 3,78 3,06 0,26 Kota Cilegon 3,94 4,22 5,24 2,73 3,54 0,38 15.00 10 00 $.00 0.00 I I I I I I I T T r l r i T 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ot Tangen08Seng sot Cle$on Preite%real inflasi YoY (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Provinsi Banten 4,29 2,94 3,98 3,42 3,30 0,21 Nasional 3,35 3,02 3,61 3,13 2,72 1,68 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 Gambar 19 Perkembangan Inflasi di Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2015-2020 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 Perkembangan tingkat inflasi Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Cilegon dari tahun 2015-2020 relatif berfluktuasi. Inflasi Kabupaten Tangerang sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Tangerang, hal tersebut karena Kabupaten Tangerang belum dipilih oleh BPS RI sebagai acuan penghitungan inflasi pada kota-kota di Indonesia. Pada periode tahun 2015-2020, laju inflasi di Kota Tangerang memiliki tren yang cenderung menurun. Nilai inflasi tertinggi Kota Tangerang adalah pada tahun 2015, yaitu sebesar 10,03%, sementara nilai inflasi pada tahun 2020 adalah yang terendah, yaitu sebesar 0,17%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan dengan nilai inflasi Provinsi Banten, nilai inflasi di Kota Tangerang pada tahun 2019 adalah sebesar 3,30% sama jika dibandingkan Provinsi Banten yang juga sebesar 3,30%, memasuki tahun 2020 inflasi kota Tangerang menurun mencapai nilai 0,17% yang nilainya sedikit lebih rendah dari inflasi Provinsi Banten sebesar 0,21%. Sementara itu, jika dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional pada tahun 2019-2020, inflasi Kota Tangerang pada tahun 2019 mencatat nilai yang lebih tinggi yaitu 3,30% dibandingkan inflasi Nasional sebesar 2,72 dan tahun 2020 inflasi Kota Tangerang sebesar 0,17% tercatat lebih rendah daripada inflasi nasional tahun 2020 sebesar 1,68%. 60 48$6 14 4797 fso 2% 3 % 2o A10 0 2016 2017 2018 2019 20.20 bupt g Pins 8ten 2.2.1.4. PDRB per Kapita PDRB per kapita adalah kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan setiap penduduk rata-rata, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi. Meskipun demikian PDRB per kapita belum dapat menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas pembangunan setiap orangnya. PDRB per kapita sebagai salah satu indikator produktivitas penduduk dapat dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar daripada laju pertumbuhan penduduk.4 Seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, PDRB per kapita mengalami peningkatan dari tahun 2016-2019. Pada tahun 2016 PDRB per kapita mengalami titik terendah dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 31,45 juta rupiah. PDRB per kapita mencapai titik tertinggi di tahun 2019 yaitu sebesar 36,93 juta rupiah. Sementara itu, pandemi Covid - 19 tahun 2020 juga memberikan dampak terhadap PDRB perkapita Kabupaten Tangerang yang terlihat menurun hingga mencapai 34,79 juta rupiah. Gambar 20 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten 2016-2020 (juta rupiah) Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 2.2.1.5. Gini Ratio Ada berbagai tolok ukur yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan, antara lain Kurva Conrad Lorenz, 4 Mankiw, N. G. (2012). Principles of macroeconomics. Mason, OH: South-Western Cengage Learning. Corrado Gini Coeffisient, Kuznets Index, Oshima Index dan Theil Decomposition Index. Namun yang paling banyak dan juga digunakan di Indonesia adalah Gini Coeffisient atau lebih dikenal dengan nama Gini Ratio (GR). Pendapatan penduduk pada suatu daerah pada umumnya tidaklah merata. Perbedaan pendapatan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Suatu metode mengukur ketimpangan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan gambaran tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Adapun kriteria dalam menentukan ketimpangan adalah sebagai berikut: • 0 < G ≤ 0,35 menunjukkan ketimpangan rendah • 0,35 < G < 0,50 menunjukkan ketimpangan sedang • G ≥ 0,50 menunjukkan ketimpangan tinggi Level indeks gini tertinggi dalam periode 2010-2019 yaitu sebesar 0,37 pada tahun 2011 dan 2014. Pada tahun 2016 dan 2017 indeks gini sebesar 0,30 dan 0,32 secara berurutan yang menunjukkan ketimpangan yang rendah. Hal ini menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan Kabupaten Tangerang semakin baik. Meskipun masalah ketimpangan dapat diatasi, namun perlu tetap mewaspadai terjadinya ketimpangan yang lebih tinggi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini terjadi pada tahun 2017 – 2019 yang justru menunjukkan tren peningkatan ketimpangan dengan semakin meningkatnya indeks Gini (lihat gambar 2.29 untuk detail pertumbuhan rasio Gini Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Tangerang). Indeks gini dapat Kembali ditekan pada tahun 2020 yang menunjukkan angka 0,285. Tabel 2.12 Pendapatan Penduduk 40% terendah dan Gini Rasio di Kabupaten Tangerang, Tahun 2010-2020 Tahun Gini Ratio Distribusi Pendapatan Penduduk 40% terendah (dalam %) 2010 0,33 20,87 2011 0,37 19,05 2012 0,32 22,42 2013 0,34 20,93 2014 0,37 19,60 2015 0,34 19,49 2016 0,30 21,14 041 0.394 0.391 I 0.384 0.8 0.385 039 • • : 0.39 -- • 037 0. 0.85 035 0.42 0.365 0.6
2. 0.• 0.32 0.125 033 • ► 031 0.29 0.2 2016 2017 201$ 2019 2020 • • .$i.al Tahun Gini Ratio Distribusi Pendapatan Penduduk 40% terendah (dalam %) 2017 0,32 21,43 2018 0,34 N/A 2019 0,34 N/A 2020 0,285 N/A Sumber : BPS Kabupaten Tangerang tahun 2020 dan BPS Provinsi Banten tahun 2021 Grafik di bawah ini menyajikan data ketimpangan pendapatan di Tangerang dibandingkan Provinsi Banten dan angka nasional. Dari grafik tersebut terlihat bahwa dalam beberapa tahun belakangan ketimpangan Kabupaten Tangerang bergerak sangat cepat dan cenderung meningkat dibandingkan dengan angka ketimpangan Provinsi Banten maupun angka nasional yang justru memiliki tren menurun hingga tahun 2019. Namun di tahun 2020, angka indeks gini Kabupaten Tangerang menunjukkan penurunan yang cukup signifikan hingga angka 0,285. Gambar 21 Rasio Gini Kabupaten Tangerang, Banten, dan Nasional Tahun 2016-2020 Sumber: Data BPS diolah, 2021 Ketimpangan yang tinggi bersumber dari beberapa aspek, salah satunya tidak berkembangnya sektor pertanian. Dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian memang tidak banyak, tetapi nilai tambah sektor ini kecil. Nilai tambah yang kecil bersumber dari tidak berkembangnya sektor yang bersangkutan. Sebagai daerah yang berkembang ke arah industri, permintaan lahan untuk industri cukup tinggi, akibatnya lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan industri, sedangkan lahan pertanian bergeser ke tanah yang lebih marginal. Sementara kebijakan yang diambil daerah lebih banyak mendukung sektor industri yang menciptakan pertumbuhan dengan cepat. Penyebab lain dari ketimpangan adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah dari sektor rumah makan, hotel, dan restoran. Sektor ini adalah sektor yang memiliki pendapatan per kapita paling rendah. Sektor ini adalah sektor yang sangat padat tenaga kerja. Sektor ini melayani hotel, rumah makan, dan restoran dari segala segmen. Sebagai daerah industri yang berkembang, maka dapat diduga kelompok masyarakat dengan pendapatan perkapita rendah adalah yang terbanyak dari sektor ini. Kebutuhan pekerja pabrik atas akomodasi dan konsumsi mendominasi sektor ini sehingga menyebabkan produktivitas sektor ini jauh lebih rendah dari rata-rata kabupaten. Pada sisi lain, sektor industri pengolahan yang menjadi penopang utama pertumbuhan bersifat padat modal. Industri padat modal hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja tetapi menghasilkan nilai tambah yang sangat tinggi. Dengan demikian maka terjadilah ketimpangan antar sektor yang sangat mencolok. Dari kondisi ini sangat mudah diduga bahwa mereka yang masih terkategorikan penduduk miskin adalah mereka yang bekerja di sektor pertanian dan akomodasi konsumsi itu. Ketimpangan yang tinggi akan bermuara pada penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya alias miskin. Dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin Kabupaten Tangerang memang hanya 5% penduduk, jauh lebih rendah dari angka nasional yang masih mencapai angka lebih dari 9%. 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial 2.2.2.1. Kemiskinan Kemiskinan didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemiskinan absolut yang mana pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai Garis Kemiskinan (GK). Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). % 600,000 66 4 • • 63 4 1 $00,000 400,000 ' • ' ' 57 ' ' 300,000 54 ' • • 200,000 $1 Iz $ 100,000 4.8 ' ' 0 4$ ' Tahon Gas#eris.lira Memurutbupatenot (Rupiah/pit/bl esent.seen Masalah kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menjadi pusat perhatian Pemerintah Daerah. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Gambar 22 Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 Berdasarkan data yang telah dirilis oleh BPS, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang tahun 2019 sekitar 0,69 dan tahun 2020 meningkat hingga 0,95. Sedangkan pada tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan (P2) mencapai 0,14 dan tahun 2020 mencapai 0,22. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 6,23% atau sebanyak 242.160 orang, mengalami peningkatan secara persentase dari tahun 2019 yang sebesar 5,14%, dan mengalami peningkatan dari segi jumlah yang semula 193.970 orang. Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2020 senilai Rp520.742,-/kapita/bulan. Selain itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang berfluktuasi nilainya, pada tahun 2018 mengalami penurunan mencapai nilai sebesar 5,18% kemudian persentase penduduk miskin tahun 2019 kembali menurun hingga mencapai 5,14%, tetapi kembali meningkat di tahun 2020 hingga mencapai 6,25%. Sementara itu, Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional pada Tahun 2013-2019 dapat dilihat pada grafik di bawah ini: • 6 • « , i ' ' ' 0 114 5.26 2013 2014 2015 2016 2017 Tahu 2018 2019 2020 Gambar 23 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2013-2020 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 Berdasarkan data yang telah dirilis BPS, persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang di Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 menurun, kemudian persentase penduduk miskin tahun 2015 mengalami kenaikan dan tahun 2016 kembali menurun, memasuki tahun 2017 persentase penduduk miskin kembali naik mencapai 5,39%, namun memasuki tahun 2018 dan 2019 persentase penduduk miskin mengalami penurunan mencapai angka 5,18% dan 5,14%. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan dengan menjalankan beberapa program yang berasal dari pemerintah pusat, antara lain seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan non tunai. Selain itu, juga pembentukan tim reaksi cepat (TRC) untuk menanggulangi angka kemiskinan dengan memberikan pendampingan usaha bagi warga miskin 5 . Sedangkan jika dilihat pada tiga tahun ke belakang, pada tahun 2017, 2018, dan 2019 persentase penduduk miskin di tingkat Provinsi Banten dan Nasional trennya juga cenderung mengalami penurunan. Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2020. Pandemi Covid-19 turut memberikan dampak meningkatnya persentase penduduk miskin baik di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, maupun di tingkat 5 https://indopos.co.id/read/2019/05/21/175893/tiap-tahun-warga-miskin-di-kabupaten-tangerang-bertambah/ Nasional. Di Kabupaten Tangerang, persentase penduduk miskin meningkat menjadi 6,23%, sedangkan di level Provinsi Banten, persentase penduduk miskin juga meningkat menjadi 6,63%. Di level nasional, persentase penduduk miskin meningkat hingga menjadi 10,19%. Dengan melihat jumlah penduduk di bawah kemiskinan sesuai grafik di atas, berikut adalah perkembangan persentase penduduk Kabupaten Tangerang yang berada di atas Garis Kemiskinan tahun 2017-2020: Tabel 2.13 Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan No Tahun Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan (%) 1 2017 94,61 2 2018 94,82 3 2019 94,86 4 2020 93,77 Sumber: BPS dan BPS Kabupaten Tangerang, 2021 Sementara itu, apabila dilihat dari gambar 2.31, tampak bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Tangerang jauh lebih rendah dari angka nasional, kondisi yang senada juga dapat dilihat dari tingkat keparahannya, penduduk miskin yang berada di Kabupaten Tangerang kondisinya sedikit lebih baik dibandingkan Provinsi Banten dan Nasional. Indeks kedalaman kemiskinan yang mengukur gap antara data observasi dan rata-rata penduduk miskin menunjukkan angka yang dicapai Kabupaten Tangerang lebih rendah dari Provinsi Banten maupun angka nasional (lihat tabel 2.14). Tabel 2.14 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan tahun 2013-2020 Tahun Kedalaman Kemiskinan (P1) Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Nasional Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Nasional 2013 0,78 0,95 1,88 0,21 0,28 0,48 2014 0,63 0,79 1,75 0,12 0,18 0,44 2015 0,82 0,94 1,84 0,18 0,23 0,51 2016 0,79 0,80 1,74 0,18 0,17 0,44 Tahun Kedalaman Kemiskinan (P1) Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Nasional Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Nasional 2017 0,68 0,86 1,79 0,13 0,19 0,46 2018 0,82 0,91 1,63 0,20 0,25 0,41 2019 0,69 0,80 1,50 0,14 0,23 0,36 2020 0,95 1,14 1,75 0,22 0,34 0,47 Sumber: diolah dari Website BPS Pusat, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/kota 2.2.2.2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Menurut Undang-undang Nomor 52 tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. BKKKBN membagi indikator keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan menjadi 3, yaitu indikator keluarga sejahtera I (KS I) atau indikator kebutuhan dasar keluarga (basic needs), indikator keluarga sejahtera II (KS II) atau indikator kebutuhan psikologis (psychological needs), indikator keluarga sejahtera III (KS III) atau indikator kebutuhan pengembangan (developmental needs), dan indikator keluarga sejahtera III plus (KS 1) atau indikator kebutuhan aktualisasi diri (self esteem). 2.2.2.3. Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pola pangan harapan (PPH) merupakan susunan pangan yang beragam didasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, skor maksimalnya yaitu 100. Tabel 2.15 Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tangerang Tahun Skor Pola Pangan Harapan 2016 86.4 2017 85.1 2018 87.4 2019 84.3 2020 85.5 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2020 2.2.2.4. Penguatan cadangan pangan Menurut UU Nomor 18 tahun 2012, cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah NKRI untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari 4 yaitu, cadangan pangan pemerintah pusat, cadangan pangan pemerintah provinsi, cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota, dan cadangan pangan pemerintah desa. Tabel 2.16 Penguatan Cadangan Pangan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2021 Tahun Pengadaan Cadangan Pangan (Ton) 2017 17.080 2018 25.700 2019 12.800 2020 25.000 2021 18.725 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, 2020 2.2.2.5. Penanganan daerah rawan pangan Kemiskinan berhubungan erat dengan kerawanan pangan meskipun tidak identik. Tingkat kedalaman kerawanan pangan ditunjukkan dengan indikator kecukupan konsumsi kalori per kapita per hari nilai AKG 2.000 kkl/kap/hr. Jika konsumsi per kapita kurang atau lebih kecil dari 70% dari AKG dikategorikan sangat rawan pangan; sekitar 70%-90% dari AKG dikategorikan rawan pangan; dan lebih dari 90% dari AKG termasuk kategori rawan pangan. Tabel 2.17 Penanganan Desa dengan Daerah Rawan Pangan di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2021 Tahun Desa Prioritas I dan II 2018 3 2019 10 2020 14 2021 14 Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2021 2.2.2.6. Tenaga Kerja Penduduk merupakan faktor penting sebagai daya dukung di dalam sebuah perekonomian. Penduduk yang telah memasuki usia antara 15 sampai 64 tahun adalah penduduk usia produktif untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi. Penduduk usia produktif yang sudah memiliki pekerjaan dan sedang mencari atau tidak memiliki pekerjaan disebut angkatan kerja. Penduduk bekerja atau tenaga kerja adalah angkatan kerja yang memiliki pekerjaan sedangkan pengangguran adalah penduduk yang sedang mencari atau tidak memiliki pekerjaan. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk dikalikan dengan 100. Pada tahun 2015 – 2019, tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tangerang menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari angka 62,46 di tahun 2015 menjadi 67,30 di tahun 2019. Rinciannya dapat dilihat pada grafik di bawah ini. i i 7 2.24 ...<# " 6.4 4.4. 2015 2016 2017 2019 2020 Gambar 24 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional tahun 2015 - 2020 Catatan: data Kabupaten Tangerang tahun 2016 merupakan estimasi Bappeda Kabupaten Tangerang *Data Sakernas BPS Nasional Sumber: BPS Banten, 2021 Sementara itu, apabila dilihat jumlah tenaga kerja yang bekerja berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan, data tahun 2020 menunjukkan sebagian besar tenaga kerja yang bekerja di Kabupaten Tangerang adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Dasar (SD). Tabel 2.18 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Tangerang Berdasarkan Pendidikan yang ditamatkan tahun 2019 - 2020 Angkatan Kerja Pendidikan yang ditamatkan Bekerja Jumlah Angkatan Kerja Persentase bekerja terhadap angkatan kerja 2019 2020 2019 2020 2019 2020 SD 518.316 527.139 543.142 577.307 95,43% 91,31% SMP 362.602 319.195 391.901 366.752 92,52% 87,03% SMA 606.132 589.168 699.728 718.684 86,62% 81,98% Perguruan Tinggi 189.790 161.436 206.026 173.983 92,12% 92,79% TOTAL 1.676.840 1.596.938 1.840.797 1.836.726 91,09% 86,94% Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2020 Apabila ditinjau dari data tahun 2020 terkait status pekerjaan utama penduduk yang bekerja, sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh dengan jumlah mencapai 919.277 penduduk yang kemudian disusul oleh 343.794 penduduk yang bekerja dengan berusaha sendiri. Untuk lebih jelasnya, berikut rincian jumlah tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya untuk tahun 2017 - 2020: Tabel 2.19 Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Tangerang Berdasarkan Status Pekerjaannya Tahun 2017 - 2020 Status Pekerjaan Utama 2017 2018 2019 2020 Jumlah (Jiwa) % Jumlah (Jiwa) % Jumlah (Jiwa) % Jumlah % Berusaha sendiri 270.923 18% 305.519 20% 326.445 19% 343.794 22% Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar 64.429 4% 92.246 6% 82.898 5% 29.176 2% Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar 34.502 2% 40.298 3% 27.943 2% 103.368 6% Buruh/Karyawan/ Pegawai 907.790 61% 914.578 60% 1.091.787 65% 919.277 58% Pekerja bebas 121.609 8% 100.137 7% 95.543 6% 109.083 7% Pekerja keluarga/ tak dibayar 77.954 5% 77.373 5% 52.224 3% 92.240 6% Jumlah 1.477.207 100% 1.530.151 100% 1.676.840 100% 1.596.938 100% Sumber: Kabupaten Tangerang dalam Angka, 2021 2.2.2.7. Pengangguran Tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat, secara makro dapat dilihat dari tingkat pemekerjaan, IPM, dan penduduk miskin. Angka pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang signifikan pada indikator sosial lainnya. Seseorang yang menganggur tentu memiliki daya beli yang rendah. Rendahnya daya beli itu kemudian berpengaruh pada capaian angka IPM. Grafik di bawah ini menyajikan tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tangerang dibandingkan Provinsi Banten dan Nasional. Dari diagram dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tangerang hampir selalu dalam keadaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten maupun angka Nasional. Dari gambar 35, dapat diketahui bahwa tingkat tenaga kerja yang dipekerjakan (hiring) di Tangerang dibandingkan dengan Provinsi Banten Tingkat Penganogguran Terbuka 14.00 13.06 1200 1064 10.00 8.00 7.07 6.00 iri 4.00 2.00 0.00 Nari0al Provins8an.en bupaten Tanen 201 2018 2019 2020 maupun Nasional ternyata masih belum cukup baik. Salah satu hal yang dapat menjelaskan kondisi ini adalah sifat dan karakter investasi yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Karakter investasi yang padat modal mampu menciptakan nilai tambah dengan cepat sehingga menciptakan pertumbuhan yang tinggi, namun sifat investasi yang demikian kurang memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja. Gambar 25 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2017 -2020 Sumber: Diolah dari BPS Provinsi Banten per Agustus 2020 dan BPS Tangerang 2020 Faktor lain yang mungkin menyebabkan tingginya angka pengangguran terbuka adalah ketidakmampuan penduduk Kabupaten Tangerang untuk mengakses pekerjaan yang ada. Mereka para penganggur sebagian besar adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Penyebab utamanya yaitu soal minimnya keahlian. Banyak perusahaan - perusahaan yang tidak menerima karena memang tak sesuai dengan kualifikasinya.6 Selain itu, Kabupaten Tangerang sebagai kota industri menjadi daya tarik luar biasa bagi penduduk luar Kabupaten Tangerang untuk bermigrasi dalam rangka mencari pekerjaan. Hal ini berdampak pada munculnya persaingan tenaga kerja antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja migran yang datang ke Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, kemampuan untuk bersaing atau daya saing tenaga kerja lokal perlu untuk diperhatikan agar dapat bersaing dengan tenaga migran. 6 Statistik Kesejahteraan Daerah Kabupaten Tangerang 2019 Menurut Kabupaten Tangerang Dalam angka tahun 2020, terdapat jumlah pengangguran sebanyak 163.957 orang di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah tersebut terdiri dari 104.777 orang laki – laki dan 59.180 orang perempuan. Apabila dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT), maka TPT laki – laki berada pada kisaran 8,7% dan TPT perempuan sedikit lebih tinggi, yaitu 9,1%. Angka total pengangguran Kabupaten Tangerang meningkat tajam pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid – 19 hingga mencapai 239.788 orang yang terdiri dari 140.467 orang laki – laki dan 99.321 orang perempuan.7 Berdasarkan jenisnya, berikut adalah jenis – jenis pengangguran yang ada di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019-2020: Tabel 2.20 Jenis dan Jumlah Pengangguran di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019-2020 (dalam jiwa) No. Jenis Pengangguran 2019 2020 1 Mencari pekerjaan 24.826 50.168 2 Mempersiapkan usaha 29.299 47.557 3 Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan 93.596 129.516 4 Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja 16.236 12.547 TOTAL 163.957 239.788 Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2021 Pada tahun 2020, masih terdapat pencari kerja sebanyak 50.168 orang di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang menjadi Kabupaten dengan persentase pengangguran tertinggi di Provinsi Banten. Padahal, Kabupaten Tangerang merupakan Kabupaten dengan julukan kota 1000 industri. Menurut data tahun 2018, Kabupaten Tangerang memiliki 1.131 industri besar8, 41.115 UMKM9, dan 1548 Koperasi10. Hal tersebut perlu untuk diperhatikan bahwa dengan banyaknya industri besar dan UMKM di Kabupaten Tangerang, masih banyak tenaga kerja yang belum terserap. Peningkatan yang cukup tinggi di tahun 2020 (per Agustus 2020) setelah Kabupaten Tangerang berhasil untuk menurunkan TPT dari 7 Kabupaten Tangerang Dalam Angka 2021 8 Direktori Perusahaan Industri Pengolahan Provinsi Banten Tahun 2018, hlm. Xii. 9 Diakses melalui https://statistik.bantenprov.go.id/ekonomi/koperasi pada tanggal 10 Desember 2020 10 Ibid., tahun 2017 – 2019 salah satunya disebabkan oleh dampak Pandemi Covid – 19 yang membuat banyak dari industri yang ada di Kabupaten Tangerang perlu melakukan efisiensi anggaran perusahaan dengan melakukan putus hubungan kerja atau kemungkinan terburuknya adalah gulung tikar. Berdasarkan data per Agustus 2020, BPS Provinsi Banten menyatakan Kabupaten Tangerang sebagai Kabupaten dengan TPT Tertinggi di Provinsi Banten dengan TPT sebesar 13,06%. Hingga akhir Oktober 2020, tercatat sudah ada 23 perusahaan besar yang harus gulung tikar lantaran tersumbatnya proses distribusi barang selama pandemi Covid 19 dengan total jumlah karyawan PHK dan yang dirumahkan sudah mencapai sekitar 37 ribu orang dan masih ada kemungkinan pertambahan.11 2.2.2.8. Indeks Pembangunan Manusia Dari tahun 2017 sampai 2020, tercatat capaian IPM Kabupaten Tangerang selalu lebih rendah daripada capaian Provinsi Banten dan sedikit lebih rendah dari angka nasional. Nilai IPM Provinsi Banten pada tahun 2020 adalah 72,45 sedangkan Kabupaten Tangerang adalah 71,92 berarti lebih rendah 0,53 bila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan hanya terpaut tipis 0,02 dari angka Nasional yang mencapai 71,94. Tabel 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Komponen IPM Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten 2017 - 2020 No Provinsi / Kab/Kota IPM Peringkat IPM 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 1 Provinsi Banten 71,42 71,95 72,44 72,45 2 Pandeglang 63,82 64,34 64,91 65,00 7 7 7 7 3 Lebak 62,95 63,37 63,88 63,91 8 8 8 8 4 Tangerang 70,97 71,59 71,93 71,92 5 5 5 5 5 Serang 65,60 65,93 66,38 66,70 6 6 6 6 6 Kota Tangerang 77,01 77,92 78,43 78,25 2 2 2 2 7 Kota Cilegon 72,29 72,65 73,01 73,05 3 3 3 3 8 Kota Serang 71,31 71,68 72,10 72,16 4 4 4 4 9 Kota Tangsel 80,84 81,17 81,48 81,36 1 1 1 1 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2021 11 Diakses melalui https://www.ayojakarta.com/read/2020/11/09/26950/kabupaten-tangerang-menyandang-status- pengangguran-tertinggi-di-banten 735 7% 725 • 72 I » 7 n 70rf 705 70 2017 t 6 5 9. Gambar 26. IPM Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional Tahun 2017 -2020 Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Banten Capaian angka IPM yang relatif lambat dibandingkan Provinsi Banten itu tampaknya bersumber dari indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata- rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Berdasarkan data tahun 2015 – 2020, pertumbuhan daya beli Kabupaten menunjukkan angka yang cukup rendah bahkan mengindikasikan penurunan yang cukup signifikan di tahun 2020. Hal ini terkait dengan perkembangan sektor yang terjadi. Sebagaimana diuraikan di atas sektor-sektor penyerap tenaga terbanyak memiliki nilai produktivitas yang relatif rendah, dengan demikian penduduk yang bekerja pada sektor bersangkutan (pertanian dan akomodasi, konsumsi) juga memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah. Inilah alasan mengapa pertumbuhan daya beli yang dicapai Tangerang juga rendah. Selain itu, pandemi Covid – 19 yang terjadi semakin memperburuk kemampuan daya beli rata-rata penduduk Kabupaten Tangerang hingga pertumbuhan pengeluaran perkapita mencapai angka minus di tahun 2020 (lihat gambar 2.34). Berikut adalah data angka pendapatan per kapita yang disesuaikan untuk Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten. ! 2016 2017 2018 2019 2020 2.73 Tabel 2.22 Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (ribu rupiah/tahun), 2015 - 2020 Kabupaten/Kota Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (ribu rupiah/tahun) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kab Pandeglang 7.730 8.138 8.358 8.613 8.719 8.572 Kab Lebak 8.111 8.308 8.372 8.634 8.850 8.690 Kab Tangerang 11.727 11.863 11.914 12.179 12.476 12.203 Kab Serang 10.004 10.317 10.466 10.693 10.802 10.665 Kota Tangerang 13.766 13.911 14.104 14.443 14.860 14.484 Kota Cilegon 12.127 12.326 12.562 12.900 13.230 13.010 Kota Serang 12.289 12.660 12.914 13.261 13.418 13.212 Kota Tangerang Selatan 14.588 14.972 15.291 15.672 15.988 15.667 Provinsi Banten 11.261 11.469 11.659 11.994 12.267 11.986 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2020 Jika dilihat secara lebih dekat, berikut adalah grafik pertumbuhan pengeluaran per kapita yang disesuaikan Kabupaten Tangerang tahun 2015 – 2020 dan perbandingan pengeluaran per kapita yang disesuaikan di level Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan nasional. Gambar 27. Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Tangerang tahun 2015 - 2020 Sumber: BPS Provinsi Banten, 2020 12,500 12.000 11.500 1.00o 10,500 10, 000 9.500 9,000 2016 2,017 2,018 2,019 2,020 Gambar 28 Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional tahun 2015 – 2020 (ribu rupiah) Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Banten, 2021 2.2.2.9. Angka Melek Huruf Salah satu kebutuhan dasar penduduk untuk berkomunikasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Di mana hal ini merupakan keterampilan minimum yang dibutuhkan penduduk dalam proses bermasyarakat, sehingga penduduk dapat berperan lebih aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkesinambungan di Kabupaten Tangerang. Kemampuan membaca dan menulis tercermin dari indikator angka melek huruf. Secara matematis, angka ini memperlihatkan rasio antara jumlah penduduk yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia lima belas tahun ke atas dalam satuan ratusan. Indikator tersebut penting mengingat melek huruf merupakan pintu dari segala ilmu pengetahuan. Pada tahun 2020 terdapat 97,62 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Tangerang yang sudah mampu membaca dan menulis huruf latin, sedangkan sisanya sebanyak 2,38 persen masih belum/tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf). Angka melek huruf sebelumnya pernah menjadi salah satu indikator pencapaian program Pendidikan, namun saat ini angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Tabel 2.23 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 No. Tahun Angka Melek Huruf (dalam %) 1 2013 96,37 2 2014 97,25 3 2015 96,90 4 2016 96,07 5 2017 95,92 6 2018 98,90 7 2019 99,24 8 2020 97,62 Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, 2020 2.2.2.10. Angka Rata – Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani dari masuk sekolah dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Rata- rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 mencapai 8,39 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Tangerang baru dapat bersekolah hingga jenjang SMP kelas tiga / kelas sembilan. Tabel 2.24 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2020 No Tahun Angka rata-rata lama sekolah (RLS) (dalam tahun) 1 2014 8,20 2 2015 8,22 3 2016 8,23 4 2017 8,24 5 2018 8,27 6 2019 8,28 7 2020 8,40 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2020 Peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) tiap tahun yang dicapai oleh Kabupaten Tangerang selama 2014 - 2020 belum menunjukkan peningkatan secara signifikan tiap tahunnya. Hal ini diduga terkait dengan relatif tingginya penduduk usia kerja yang telah memiliki pendidikan yang relatif rendah. Sementara itu kinerja pendidikan penduduk usia muda belum mampu mengimbangi kondisi pendidikan yang masih relatif rendah. Berikut adalah perbandingan angka rata – rata lama sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional. Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Indikator atau ukuran yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemajuan pendidikan di suatu daerah antara lain adalah dengan melihat persentase harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kualitas sumber daya manusia sangat bergantung dari pembangunan di bidang pendidikan. Tercatat pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dengan penghitungan metode baru IPM tercatat Harapan Lama Sekolah (HLS) berturut-turut mencapai 12,51, 12,80, 12,81, dan 12,82. Terdapat peningkatan walaupun tidak besar. Berikut adalah perbandingan harapan lama sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional. Gambar 29 Perbandingan Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional tahun 2015 – 2020 (dalam tahun) Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Banten, 2021 $ 124 f a 2017 2018 Gambar 30 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional tahun 2015 – 2020 (dalam tahun) Sumber: BPS Kabupaten Tangerang dan BPS Banten, 2021 2.2.2.11. Angka Usia Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Angka harapan hidup dipakai untuk mengukur dimensi kesehatan, sementara dimensi kesehatan dipakai sebagai salah satu dimensi dasar untuk pengukuran IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Banten pada tahun 2020 adalah 69,96 tahun. Pada tahun 2020, Kabupaten Tangerang memiliki AHH sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Banten yaitu 69,89 tahun, tetapi lebih tinggi dari Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang serta lebih tinggi dari Kota Cilegon dan Kota Serang. Sejak tahun 2011 – 2020, angka harapan hidup di Kabupaten Tangerang secara stabil cenderung mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2011 AHH Kabupaten Tangerang adalah sebesar 68,86 tahun dan terus meningkat hingga tahun 2020 mencapai angka 69,89 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan peningkatan derajat hidup masyarakat. Gambar berikut ini memberikan gambaran kondisi angka harapan hidup tingkat Kabupaten Tangerang. 7150 69.89 71.00 70.50 r 70.00 69.79 r 69.4 69.61 « 6950 siiiin 69.00 68.50 68.00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201 2018 2019 2020 15 7l 714 Gambar 31 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang (Tahun 2011-2020) Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, tahun 2020, diolah. Dari diagram di atas, dapat diketahui bahwa peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Tangerang masih cukup lambat, hanya mencapai angka 0,93 tahun dalam waktu 9 tahun tersebut. Rendahnya capaian kinerja angka harapan hidup terkait dengan kinerja kesehatan secara keseluruhan. Apabila dibandingkan dengan provinsi Banten dan Nasional, berikut grafik perbandingannya. Gambar 32 Angka Harapan Hidup Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional tahun 2016 – 2020 (dalam tahun) Sumber: BPS dan BPS Banten, 2021 2.2.2.12. Presentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang Balita gizi buruk merupakan balita yang memiliki Z-score kurang dari -3,0 standar deviasi. Z-score adalah nilai simpangan berat badan (BB) atau tinggi badan (TB) dari nilai BB atau TB normal menurut baku pertumbuhan WHO. Sedangkan Balita gizi kurang adalah balita yang memiliki Z-score di antara -3,0 standar deviasi sampai kurang dari -2,0 standar deviasi. Balita kategori ini berada satu level di atas balita gizi buruk. Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk tahun 2018 – 2019 secara konsisten mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Keadaan ini menunjukkan adanya komitmen menyeluruh dari lintas sektor dalam menanggulangi masalah gizi di Kabupaten Tangerang melalui advokasi dan kegiatan gizi bersumberdaya masyarakat melalui Pos Gizi, KP ASI, dan KERAMAS, karena sektor kesehatan saja tidak akan dapat secara maksimal menurunkan angka gizi buruk. Agar terus dapat meningkatkan kinerja daerah dalam penanggulangan masalah gizi, perlu adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat. Sayangnya, pada tahun 2020 angka prevalensi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk kembali meningkat cukup tajam sebagai salah satu dampak adanya pandemic Covid – 19. Gambaran status gizi dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.25 Gambaran Status Gizi Pada Balita Di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 Tahun Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) Prevalensi Balita Gizi Kurang (%) 2016 0,41 3,17 2017 0,38 3,14 2018 0,33 2,51 2019 0,29 2,28 2020 1,10 3,90 Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2020 3,5 3 2,5 2 1.5 1 0,5 0 2017 2018 0,29 2019 3,1 1,1 2020 Gii uruk Gii Kurang Gambar 33 Tren Gizi Buruk dan Gizi Kurang Berdasarkan Metode (BB/U) Di Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020 Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2020 Meskipun terjadi penurunan di tahun 2017 dan 2018, data dari dari status gizi nasional (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM) per Agustus 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat 20.425 balita dengan kasus stunting di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten dengan kasus stunting tertinggi di provinsi Banten12. Kondisi yang sama juga terjadi dengan kasus wasting, jumlah balita dengan kasus wasting yang ada di Kabupaten Tangerang mencapai 13.716 balita dan jumlah ini menjadi yang tertinggi dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Banten13. Sementara itu, kasus underweight di Kabupaten Tangerang juga tidak jauh berbeda kondisinya. Per Agustus 2020, masih terdapat 13.388 balita dengan kasus underweight, dan jumlah ini juga menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Banten14. Berikut adalah rincian status gizi balita Kabupaten Tangerang per Agustus 2020: Tabel 2.26 Data Status Gizi Balita di Kabupaten Tangerang per Agustus 2020 No. Kategori Status Gizi Jumlah balita (jiwa)
3. 1.Balita Berat Badan Sangat Kurang 3.590 Balita Berat Badan Kurang 9.798 Balita Berat Badan Normal 173.366 12 Diakses melalui https://sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id/ppgbm/index.php/Dashboard/ pada tanggal 1 Desember 2020 13 Ibid. 14 Ibid. 6 85.82 85.$ +6 8545 s+ £ 8522 g2 8$ 848 2018 2019 2020 No. Kategori Status Gizi Jumlah balita (jiwa) Balita Berat Badan Risiko Lebih 18.635 2 Balita Sangat Pendek 8.290 Balita Pendek 12.135 Balita Normal 175.486 Balita Tinggi 9.272 3 Balita Gizi Buruk 4.835 Balita Gizi Kurang 8.881 Balita Gizi Normal 168.268 Balita Gizi Lebih 23.236 Sumber: sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id 2.2.2.13. Cakupan Desa Siaga Aktif Di dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota terdapat indikator Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Desa dan Kelurahan Siaga aktif adalah bentuk pengembangan dari Desa Siaga yang telah dimulai sejak tahun 2006. Desa atau kelurahan ini memiliki komponen sebagai berikut, (1) pelayanan kesehatan dasar, (2) pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM dan mendorong surveillance berbasis masyarakat, kedaruratan kesehatan dan penanggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan, sehingga

(3)Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dapat terwujud. Banyaknya desa dan kelurahan siaga aktif ini dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan di bidang kesehatan. Bentuk pemerintahan kabupaten akan terdiri dari desa-desa. Maka dari itu, Kabupaten Tangerang memiliki desa siaga aktif. Cakupan Desa Siaga Aktif di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari tahun 2018 – 2020 dengan angka seperti yang Nampak pada gambar sebagai berikut: Gambar 34 Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Tangerang, 2018 – 2020 4.00 $300 52.58 $2.00 $100 ! �00 49 00 48.07 ao 47.00 46.66 460 4$.00 44 00 2018 2019 (dalam %) Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 2.2.2.14. Presentase PAD terhadap Pendapatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD dapat menjadi sebuah indikator kemandirian pemerintah dalam mendapatkan pendapatan untuk membiayai dirinya sendiri. Gambar 35 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2018 – 2020 (dalam %) Sumber: Bapenda Kabupaten Tangerang (diolah) Dengan melihat gambar di atas, dapat diketahui bahwa Persentase PAD terhadap pendapatan daerah cukup dominan dengan persentase yang melebihi 50% pada tahun 2018. Namun demikian kondisi ini kemudian menurun berturut – turut pada tahun 2019 dan 2020 menjadi 48,07% dan 46,66%. 2.2.2.15. Opini BPK Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini dimuat di dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/Unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinioni), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion), dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion). Sejak tahun 2013 hingga tahun 2020, pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten menunjukkan hasil opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian ini merupakan hasil dari strategi dan program yang disusun oleh pemerintah pada RPJMD Kabupaten Tangerang sejak tahun 2013. Opini WTP harus dipertahankan mengingat komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah. Implikasinya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah Kabupaten Tangerang. Tabel 2.27 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Sumber data: BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 2.2.2.16. Indeks Kepuasan Masyarakat Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017, Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang diperoleh dengan mengukur secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.15 Berikut di bawah ini adalah indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Tangerang terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang: Tabel 2.28 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020 No. Tahun IKM 1 2015 71,25 2 2016 76,39 3 2017 75,05 4 2018 81,45 5 2019 83,66 6 2020 86,36 Sumber : Bagian Ortala Kabupaten Tangerang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki tren yang cenderung meningkat meskipun pernah menurun tipis di tahun 2017 dan kemudian secara konsisten meningkat dari tahun 2018 - 2020. Rata- rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tangerang tahun 2015-2020 atau selama 5 tahun terakhir adalah mencapai 79,02. 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Di bidang Olahraga, Prasarana Olahraga di 15 Diakses melalui https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--layanan-publik-dan-kepuasan-masyarakat- pada tanggal 8 Desember 2020 Lingkungan Kabupaten Tangerang menurut Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2019, meliputi :
1. a.Prasarana olahraga di area Sport Center; dan
2. b.Prasarana olahraga di luar area Sport Center meliputi :
  1. 1.Stadion mini Sepak Bola kecamatan; dan
  2. 2.Gedung Olahraga Kecamatan. 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus layanan Urusan Wajib Dasar 2.3.1.1. Pendidikan A. Jumlah Siswa Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan anak usia dini pada dasarnya adalah Pendidikan untuk anak berusia di antara tiga hingga enam tahun. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan anak sebelum sekolah dasar. Pendidikan anak usia dini di Kabupaten Tangerang tahun ajaran 2018/2019 untuk siswa TK terdiri dari 18.396 siswa, tingkat RA sebanyak 12.437 siswa, penitipan anak sebanyak 101 anak, dan PAUD sebanyak 10.706 siswa, sehingga jumlah usia siswa PAUD Kabupaten Tangerang adalah sebanyak 41.640 siswa, dengan jumlah usia penduduk 4-6 tahun sebanyak 266.021 siswa. Persentase partisipasi siswa PAUD yang ikut pendidikan dibandingkan dengan jumlah anak usia 4-6 tahun adalah sekitar 0,16%. Berikut adalah tabel berisi data jumlah siswa PAUD tahun 2020. Tabel 2.29 Jumlah Usia Siswa TK/RA/PAUD Tahun 2020/2021 di Kabupaten Tangerang URAIAN 2020 (dalam jiwa) Siswa TK 19.806 Siswa RA 25.031 Penitipan Anak 23 SPS 3.021 PKBM 9.899 SKB 98 Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id 4.8 46 E u I E a 43 40 40.3 38 2018 2019 2020 Sejak tahun 2018 – 2020, cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara fluktuatif menunjukkan angka sebagai berikut: Gambar 36 Cakupan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Tangerang tahun 2018 - 2020 (dalam persen) Sumber: Kabupaten Tangerang Dalam Angka, Dinas Pendidikan, 2021 B. Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan untuk mengukur porsi penduduk pada usia tertentu yang bersekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut. APM dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun dan SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang sejak tahun 2015 – 2020 diuraikan sebagai berikut: Tabel 2.30 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tangerang Tahun 2015- 2020 Jenjang Pendidikan 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) SD/Sederajat 94,12 96,60 96,30 95,84 98,98 98,87 SMP/Sederajat 84,31 78,40 78,95 79,06 81,62 81,56 Sumber : Dinas Pendidikan 2021 C. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Pada tahun 2020 APK di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 109,49% menurun 1,07 poin dari tahun 2019, kondisi serupa terjadi pada pada APK tingkat SMP/MTs tahun 2020 sebesar 90,64% yang menurun sebesar 1,93 poin dari tahun 2018. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.33. Tabel 2.31 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015 – 2019 Kabupaten Tangerang No Uraian 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 1 SD/MI 109,64 110,92 111,02 86,81 110,56 109,49 2 SMP/MTs 104,60 105,09 105,29 96,27 92,57 90,64 Sumber : Dinas Pendidikan 2020 D. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2019, APS Kabupaten Tangerang untuk anak usia 7-12 tahun sebesar 100 persen. Angka ini menunjukkan bahwa persentase anak usia 7-12 tahun yang bersekolah mencapai 100 persen sehingga tidak terdapat data adanya anak yang tidak sekolah pada tahun 2020. Anak yang tidak bersekolah terdiri dari anak yang sudah memasuki usia sekolah tetapi belum bersekolah dan anak yang putus sekolah. Sementara itu, APS anak usia 13-15 tahun lebih rendah dibanding APS anak usia 7-12 tahun. APS anak usia 13-15 tahun sebesar 97,69 persen. Angka ini menunjukkan bahwa ada sekitar 97 anak usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah dari 100 anak usia 13-15 tahun. Semakin tinggi usia anak, partisipasi sekolahnya semakin menurun. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula biaya yang harus dikeluarkan, lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.32. Tabel 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015-2020 Kabupaten Tangerang Uraian 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) Usia SD (7 - 12) 98,84 99,26 99,66 99,76 100,00 100,00 Usia SMP ( 13 -15) 94,56 93,41 95,69 95,81 96,19 97,69 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang, 2020 E. Angka Kelulusan (AL) Angka Kelulusan (AL) tahun 2020 di Kabupaten Tangerang untuk tingkat SD/MI sebesar 100%, angka kelulusan SMP/MTS sebesar 100%, dan angka kelulusan tingkat SMA/sederajat masih belum tersedia. Tabel 2.33 Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020 No. Lulusan Sekolah 2015 (%) 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 1 SD/MI 100,00 100,00 100,70 100,00 100,00 100,00 2 SMP/MTS 100,00 100,00 102,61 100,00 100,00 100,00 Sumber : Dinas Pendidikan, 2021 F. Angka Melanjutkan (AM) Angka Melanjutkan (AM) adalah Perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat 7 atau 10 dengan jumlah lulusan pada tingkat 6 atau 9, dinyatakan dalam persentase. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Tangerang sebesar 97,19%. Sedangkan, Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 84,08%. Tabel 2. 34 Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 No. Melanjutkan Sekolah 2016 (%) 2017 (%) 2018 (%) 2019 (%) 2020 (%) 1 SD/MI ke SMP/MTS 67,59 98,05 98,06 96,69 97,19 2 SMP/MTS ke SMA/MA 90,09 83,93 83,98 84,03 84,08 Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021, Dinas Pendidikan 2021 G. Rasio guru dan murid Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel 2. 35 Rasio Guru/Murid Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020 No Tahun Rasio Guru/Murid Pendidikan Rasio Guru/Murid Pendidikan Dasar Menengah 1 2018 0,003 0,003 2 2019 0,004 0,004 3 2020 0,004 0,004 Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021, Dinas Pendidikan, 2021 H. Rasio Ketersediaan Sekolah Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Tabel 2.36 Rasio Ketersediaan Sekolah Tahun 2017-2020 No. Tahun Rasio Ketersediaan sekolah 1 2017 0,029 2 2018 0,034 3 2019 0,036 4 2020 0,038 Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021, Dinas Pendidikan 2021 I. Proporsi Murid Kelas 1 Yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar Pada tahun 2017, lulusan SD yang ada di Kabupaten Tangerang sebanyak 55.621 siswa atau 15,36% dari usia/umur Sekolah Dasar yang berjumlah 362.205 jiwa. Sementara itu pada tahun 2018 hingga 2019, jumlah murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar per jumlah penduduk mengalami peningkatan, yaitu sebesar 16,36%. Tabel 2.37 Banyaknya Lulusan Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2015-2019 Kabupaten Tangerang Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 Lulusan SD (jiwa) 58.306 51.305 55.621 N/A N/A Penduduk Usia 12th (jiwa) 348.364 348.364 362.205 N/A N/A Proporsi (%) 16,74 14,73 15,36 16,36 16,36 Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang (2015-2017), dan RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021 J. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Jumlah guru yang ada di Kabupaten Tangerang berjumlah sebanyak 17.148 jiwa pada tahun 2017 dengan kualifikasi S1 sebanyak 15.366 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 guru yang ada di Kabupaten 400 334 ' 289 285 • ' ' 4 227 ' 203 35@ ' ii% % 0 2 0 1 % 2016 201 201% 201% 2020 Tangerang sebanyak 17.775 jiwa dengan kualifikasi guru lulusan S1 sebanyak 16.479. Guru tingkat SMA/SMK merupakan kewenangan Provinsi Banten sehingga tidak dimasukkan kedalam perhitungan. Tabel 2.38 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 Guru Lulusan 2017 2018 2019 2020 Jumlah guru SD/SMP 17.148 17.202 17.559 17.775 Guru berijazah S1 15.366 15.634 16.246 16.479 Persentase (%) 89 90 92,5 92,7 Sumber : https://dapo.kemdikbud.go.id 2.3.1.2. Kesehatan A. Angka Kematian Bayi (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia sebesar 24/1000 kelahiran hidup (SDKI 2017), sedangkan target RPJMN tahun 2024 untuk AKB adalah 16/1000. Menurut data dari BPS, angka kematian bayi di Kabupaten Tangerang cenderung mengalami penurunan. Secara lebih spesifik, hal ini dapat dilihat melalui grafik di bawah ini yang menunjukkan jumlah kematian bayi tahun 2015 s/d tahun 2020. Gambar 37 Jumlah Kematian Bayi Tahun 2015-2020 (dalam jiwa) Sumber Data: Kesga–Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2020, Profil Dinas Kesehatan tahun 2020 Pada gambar 37 terlihat jumlah kematian bayi terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2020. Hal ini salah satunya disebabkan oleh karena meningkatnya jumlah puskesmas mampu PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) sejak tahun 2016 menjadi 36 unit, kemudian bertambah lagi menjadi 40 unit di tahun 2017, dan semakin bertambah hingga terdapat 42 unit di tahun 2019. Peningkatan jumlah puskesmas mampu PONED ini juga didukung oleh meningkatnya keterampilan tenaga kesehatan terutama petugas puskesmas dalam tata laksana kasus kegawatdaruratan pada bayi. Penyebab kematian bayi pada tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.39 Penyebab Kematian Bayi Tahun 2013-2020 No Penyebab Kematian Bayi Jumlah ( dalam jiwa) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 BBLR 127 195 138 120 122 42 84 2 Asfiksia 81 68 65 70 42 67 50 3 Tetanus 2 3 2 3 2 1 1 4 Sepsis 13 22 23 22 16 39 24 5 Kelainan konginetal 22 21 26 49 37 20 34 6 Ikterus 1 1 1 2 1 7 Perdarahan intrakranial 1 8 Pneumonia 4 2 4 2 9 Diare 1 4 2 0 10 Lain-lain 17 25 35 13 21 54 9 Jumlah 268 334 289 285 247 227 203 Sumber :Kesga –Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2020 B. Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, tingkat pelayanan kesehatan terutama pada ibu hamil, ibu melahirkan, dan ibu pada masa nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup (Hasil SDKI Tahun 2012) dan menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup berdasarkan SUPAS tahun 2015. Upaya menurunkan angka kematian ibu adalah salah satu prioritas dalam target SDGs yaitu pada tahun 2030 mengurangi angka kematian ibu hingga di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target RPJMN tahun 2024 untuk AKI adalah menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 adalah sebanyak 38 kasus dan terjadi kenaikan 9 kasus dibandingkan pada tahun 2019. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah kematian ibu tahun 2015 s/d tahun 2020. 60 57 55 52 50 i 43 40 A 35 • 30 25 20 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 38 Jumlah Kematian Ibu Tahun 2015-2020 (dalam jiwa) Sumber Data:Kesga –Kesmas Dinas Kesehatan KabupatenTangerang 2019 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021 Pada tahun 2019, penyebab kematian ibu terbanyak adalah Preklamsia dan Eklamsia. Hal ini sama dengan tahun 2018. Kondisi ini terjadi karena kejadian PEB/Eklamsia sulit untuk didiagnosa (eklamsia atipikal), sehingga kejadian yang tidak diinginkan sering terjadi. Seluruh kasus kematian ibu (29 kasus) sudah dilakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten oleh tim AMP Kabupaten Tangerang sebagai pembelajaran untuk mencegah kematian serupa di masa yang akan datang. C. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita Posyandu adalah kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana atau suatu wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibimbing oleh petugas kesehatan. Maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Tujuan penyelenggaraan Posyandu adalah Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas). Membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera). Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga, dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera. Terkait dengan hal tersebut di atas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Rasio posyandu per satuan balita merupakan jumlah posyandu untuk setiap 1000 orang balita. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita tahun 2020 sebesar 0,60 menurun 0,01 dari tahun 2016 sebesar 0,61. Tabel 2.40 Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 No Tahun Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita 1 2016 0,61 2 2017 N/A 3 2018 0,63 4 2019 0,65 5 2020 0,60 Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2018 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021 D. Rasio Puskesmas, Poliklinik Dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Tangerang saat ini sudah semakin meningkat terutama fasilitas pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Polindes, dan Puskesmas Pembantu/Pustu). Seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang sudah memiliki puskesmas, bahkan di beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas dengan total sebanyak 44 unit. Jumlah ini terdiri dari puskesmas rawat inap 7 unit dan non rawat inap 37 unit, sedangkan jumlah Kecamatan di Kabupaten Tangerang sebanyak 29 Kecamatan. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk menunjukkan angka 48 pada tahun 2018 dan 49 pada tahun 2019. Sedangkan untuk tahun 2020, angka rasio menunjukkan 1 : 6.351. E. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rasio Rumah sakit per satuan penduduk adalah perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah penduduk untuk 100.000 penduduk, penduduk Kabupaten Tangerang tahun 2020 sebanyak 3.245.619 jiwa jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Tangerang sebanyak 23 unit yang terdiri dari Rumah sakit Umum pemerintah (3 unit), rumah sakit swasta dan rumah sakit ibu dan anak (21 unit), artinya jumlah rumah sakit di Kabupaten Tangerang belum memenuhi dari sisi jumlah serta kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan masih perlu ditingkatkan, terutama untuk RSU Tangerang dan RSUD Balaraja yang menjadi rumah sakit rujukan regional provinsi. Tabel 2.41 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk Tahun 2015- 2020 Kabupaten Tangerang NO URAIAN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah RSU (Pemerintah) (dalam unit) 2 2 2 2 3 3 2 Jumlah Seluruh Rumah Sakit (dalam unit) 19 19 20 23 24 23 3 Jumlah Penduduk (dalam jiwa) 3.157.780 3.264.776 3.362.720 3.477.495 3.584.770 3.245.619 4 Rasio 1 : 150370 1 : 155466 1 : 152851 1:151.195 1:149.365 1:162.281 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2020 Bed Occupation Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu (Depkes RI. 2005, Kementerian Kesehatan 2011). Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Semakin tinggi nilai BOR berarti semakin tinggi pula penggunaan tempat tidur yang ada untuk perawatan pasien. Namun perlu diperhatikan bahwa semakin banyak pasien yang dilayani berarti semakin sibuk dan semakin berat pula beban kerja petugas di unit tersebut. Akibatnya, pasien bisa kurang mendapat perhatian yang dibutuhkan (kepuasan pasien menurun) dan kemungkinan infeksi nosokomial juga meningkat. Tahun 2018 pemanfaatan tempat tidur atau BOR di 7 Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan) belum sesuai dengan BOR yang Ideal (60%-80%) yaitu 58,25 %, hal ini disebabkan karena masih kurangnya jumlah Puskesmas DTP dibandingkan dengan jumlah penduduk, dari 44 Puskesmas di Kabupaten Tangerang baru 7 Puskesmas DTP. NO KEC NO Puskesmas 1 Cisoka 1 Cisoka 2 Solear 2 Cikuya 3 Tigaraksa 3 Tigaraksa 4 Pasir Nangka 4 Cikupa 5 Cikupa 6 Pasir Jaya 5 Panongan 7 Panongan 6 Curug 8 Curug 9 Binong 7 Kelapa Dua 10 Jl. Kutai 11 Jl. Emas 12 Kelapa Dua 13 Bj Nangka 8 Legok 14 Legok 15 Bj Kamal 16 Caringin 9 Pagedangan 17 Pagedangan 10 Sindang Jaya 18 Sindang Jaya 11 Pasar Kemis 19 Pasar Kemis 20 Kutabumi 12 Balaraja 21 Balaraja 22 Gembong 13 Kresek 23 Kresek 14 Gunung Kaler 24 Gunung Kaler 15 Kronjo 25 Kronjo 2 51.811 2 2 - - 3 3 45.659 1,8 2 - - 2 61.594 2,4 2 - - 6 6 - - 109.842 4,3 4 3 - 8 11 - 6 233.810 9,3 9 1 - 8 9 80.991 3,2 3 - - 6 88.649 3,5 4 2 - 9 11 - 7 - 106.060 4,2 4 - 1 6 - - 10 - 151.513 6,06 6 3 2 5 9152.411 6,09 6 2 - 7 108.371 4,3 4 1 - 5 6 - 189.643 7,5 8 4 2 13 19 - 6 138.130 5,5 6 1 - 9 10 79.600 3,1 3 - - 6 Total RS, RSB dan poliklinik (unit) 79.765 9,3 9 - - 4 4 Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio Jml Penduduk dng Klinik (1:25000) Rasio Jml Penduduk dng Klinik (1:25000) Jumlah Rumah sakit (unit) Rumah sakit bersalin (unit) Poliklinik (unit) Tabel 2.42 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kabupaten Tahun 2020 Sumber : Kabupaten Tangerang dalam Angka 2020 NO KEC NO Puskesmas 16 Mekar Baru 26 Mekar Baru 17 Mauk 27 Mauk 18 Rajeg 28 Rajeg 29 Sukatani 19 Sepatan 30 Sepatan 20 Sepatan Timur 31 Kedaung Barat 21 Pakuhaji 32 Paku Haji 33 Sukawali 22 Teluknaga 34 Teluknaga 35 TEGAL ANGUS 23 Kosambi 36 Kosambi 37 Salembaran Jaya 24 Jambe 38 Jambe 25 Kemeri 39 Kemeri 26 Jayanti 40 Jayanti 27 Cisauk 41 Cisauk 42 Suradita 28 Sukadiri 43 Sukadiri 29 Sukamulya 44 Sukamulya JUMLAH 2032.794.969 22 11 170 761.840 - - 7 57.055 2,2 2 - - 6 6 3 74.250 2,9 3 1 - 3 4 60.135 2,4 2 1 - 2 7 42.809 1,7 2 - - - - 44.965 1,7 2 - - 7 1399.301 3,9 4 1 4 8 6135.682 5,4 5 1 - 5 10104.860 4,1 4 1 - 9 7 86.987 3,4 3 - - 8 8 93.337 3,7 4 - 2 5 6 - 141.480 5,6 6 - - 6 - 79.511 3,1 3 - - 7 7 34.908 1,3 1 - - - Total RS, RSB dan poliklinik (unit) Jumlah Penduduk (jiwa) Rasio Jml Penduduk dng Klinik (1:25000) Rasio Jml Penduduk dng Klinik (1:25000) Jumlah Rumah sakit (unit) Rumah sakit bersalin (unit) Poliklinik (unit) Tabel 2.43 BOR Puskesmas Dengan Tempat Perawatan ( DTP ) Tahun 2019 – 2020 NAMA PUSKESMAS BOR 2019 (%) BOR 2020 (%) MAUK 35.68 24.43 KRONJO 41.67 61.25 CISOKA 65.57 14 KRESEK 36.43 15 SEPATAN 24.76 7.04 BALARAJA 63.08 46.38 CURUG 10 16.83 BOR RATA-RATA 39.59 26.42 Sumber Data: Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Tradisional dan Komplementer, 2020 F. Rasio Dokter per Satuan Penduduk Rasio Dokter per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan dokter baik dokter umum ataupun spesialis dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Tabel 2.44 Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 No Tahun Rasio Dokter (spesialis+umum)/ 100.000 penduduk Rasio Dokter Gigi (termasuk Dokter Gigi Spesialis)/100.000 penduduk 1 2016 1 : 4.687 1 : 29.470 2 2017 1 : 8.515 1 : 18.671 3 2018 n.a n.a 4 2019 1 : 3.455 1 : 44.715 5 2020 1 : 2.855 1 : 38.184 Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2021 95.00 93.20 91.40 90.70 90.00 86.00 85.00 81.30 %% ' d 75.00 70.00 65.00 2015 2016 2017 2018 2019 2020 G. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Rasio Tenaga Medis per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dan cakupan pelayanan dalam memberikan pelayanan kesehatan penduduk. Tabel 2.45 Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2019 No Tahun Rasio Tenaga medis bidan/ 100.000 penduduk Rasio tenaga medis perawat/ 100.000 penduduk 1 2016 44,98 47,62 2 2017 N/A N/A 3 2018 73,95 61,57 4 2019 46,33 60,46 5 2020 35,65 91,32 Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020 dan Profil Dinas Kesehatan Provinsi Banten 2019 (Diolah) H. Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa cakupan penanganan komplikasi kebidanan pada tahun 2015 sebesar 72,30%, meningkat pada tahun 2016 menjadi 81,3%, tahun 2017 menjadi 86,0% dan 2018 menjadi 93,2%. Pada tahun 2020, cakupan penanganan komplikasi kebidanan mencapai 90,70%. Cakupan penanganan komplikasi kebidanan di wilayah Kabupaten Tangerang pada tahun 2015-2020 digambarkan pada grafik di bawah ini: Gambar 39 Cakupan Penanganan Komplikasi Kebidanan Tahun 2015-2020 (dalam persen) Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2018 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021 102 100.25 99.6 100 98 f 95.7 ' 96 94.3 d 93.5 94 92 90 2016 201 2018 2019 2020 I. Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Dengan Kompetensi Kebidanan Dari grafik di bawah terlihat bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan pada tahun 2020 sebesar 100,25% meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 94,3%. Peningkatan ini dikarenakan meningkatnya jumlah puskesmas mampu PONED dan meningkatnya kemitraan bidan dengan dukun. Dari data laporan puskesmas juga didapatkan penurunan jumlah dukun paraji pada tahun 2017 sejumlah 646 orang menjadi 578 orang pada tahun 2018. Gambar 40 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2016-2020 (dalam persen) Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang 2021, Dinas Kesehatan 2021 J. Universal Child Immunization (UCI) UCI (Universal Child Immunization) adalah indikator lain, selain dari imunisasi dasar lengkap, untuk mengukur keberhasilan pemberian imunisasi. UCI desa/kelurahan adalah gambaran suatu desa/kelurahan di mana ≥ 80% dari jumlah bayi yang ada di desa/kelurahan tersebut telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Upaya imunisasi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi (herd immunity) sehingga penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dapat dibasmi, dieliminasi atau dikendalikan, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan upaya imunisasi dapat semakin efektif bermutu dan efisien. 105 100 95 98.2 98.2 98.2 90 95.6 95.6 85 90.9 80 75 78.5 70 65 60 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 41 Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2013-2020 Sumber: Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2019 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021 Cakupan Jumlah Desa UCI pada tahun 2019 yaitu 98,2%. Sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 90,9. Berbagai Upaya yang telah dilaksanakan dalam meningkatkan cakupan Desa/ Kelurahan UCI antara lain meliputi kegiatan:
  3. 1.Workshop imunisasi pada Petugas Imunisasi Rumah Sakit dan sarana pelayanan kesehatan swasta (SPKS);
  4. 2.Supervisi Supportive dan OJT (On the Job Training) bagi Puskesmas, Klinik swasta, dan rumah sakit;
  5. 3.Kampanye Measles Rubella;
  6. 4.Bedah kasus (KIPI);
  7. 5.Mengaktifkan Pertemuan koordinasi lintas program dan sektoral dalam penanganan kelompok masyarakat yang menolak imunisasi;
  8. 6.Peningkatan cakupan imunisasi di sarana pelayanan kesehatan swasta, termasuk pencatatan dan pelaporan. K. Imunisasi Dasar Pada Bayi Program Imunisasi merupakan salah satu upaya intervensi bidang kesehatan untuk melindungi penduduk dari penyakit tertentu, yang terbukti paling cost effective. Hal ini dikarenakan imunisasi dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) sebanyak 2 sampai 3 juta setiap tahunnya. Indikator keberhasilan program imunisasi pada bayi, mengharapkan agar setiap bayi mendapatkan ke lima jenis imunisasi dasar lengkap, keberhasilan seorang bayi dalam mendapatkan 5 jenis I I I I imunisasi dasar tersebut, diukur melalui indikator imunisasi dasar lengkap. Dalam pengembangan program imunisasi dasar, setiap bayi usia (0- 11 bulan) wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap meliputi; 1 dosis hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-Hib, 4 dosis polio, dan 1 dosis campak, sedangkan untuk program imunisasi lanjutan diberikan pada anak usia bawah dua tahun, yaitu ; 1 dosis DPT-HB-Hib, 1 dosis campak (MR), pada anak usia sekolah meliputi; 1 dosis campak (MR), 1 dosis tetanus, difteri (Td dan Dt) dan wanita usia subur meliputi; 5 dosis tetanus difteri (Td). Pemberian imunisasi lanjutan dimaksudkan untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan anak yang sudah mendapatkan imunisasi dasar. Tabel 2.46 Cakupan Imunisasi Dasar pada bayi 0-11 bulan Di Kabupaten Tangerang Tahun 2013 –2020 No. Jenis Imunisasi Cakupan (%) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 BCG 97,7 91,3 97,2 104,7 101,8 107,5 99,66 96,6 2 Hepatitis BO 93,6 92,1 94,9 97,0 99,7 106,7 100,52 102,3 3 DPT-HB III 96,7 98,8 96,4 102,6 99,8 100,9 108 95,6 4 Polio IV 96,6 92,4 96,1 103,3 101,1 100,9 100,52 95,6 5 Campak 95,5 86,1 95,5 101,9 89,9 100 N/A 96,5 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang 2020 dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tangerang (2019) Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa cakupan dari semua antigen cukup tinggi dan beberapa mengalami kenaikan. Akan tetapi hal tersebut belum mampu membentuk kekebalan populasi yang tinggi di mana terdapat kejadian luar biasa (KLB) penyakit difteri. Tabel 2.47 Cakupan Imunisasi dasar pada Bayi Tahun 2015 – 2020 No. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Cakupan (%) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 5 Antigen 93,5 92,2 93,4 94,3 98,5 94,7 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020 Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat melalui indikator imunisasi dasar lengkap. Cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten 16.000 14.000 12.000 =-� .a .1080 10.000 z o 5 8.000 € c c 6.000 2 .= 4.000 2.000 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tangerang pada tahun 2020 sebesar 94,7%, cakupan ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 98,5% dikarenakan pandemi covid. L. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) Kegiatan pokok pengelolaan program P2 ISPA di Kabupaten Tangerang adalah penjaringan dan penatalaksanaan kasus Pneumonia Balita. Berdasarkan ketentuan WHO, perkiraan kasus pneumonia balita di negara berkembang termasuk Indonesia adalah 10% - 20% dari jumlah total balita, sedangkan kebijakan Kemenkes menetapkan angka 10% jumlah balita sebagai angka perkiraan kasus pneumonia balita di Indonesia. Angka ini ditetapkan tidak berdasarkan survei epidemiologis sehingga belum secara spesifik menggambarkan kondisi pneumonia balita di wilayah tertentu. Untuk menilai efektivitas penemuan kasus maka ditetapkan sasaran Pneumonia Balita sebesar 4,12% dari jumlah total balita. Gambar 42 Cakupan Kasus ISPA Pada Balita di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020 Dari grafik di atas terlihat adanya kecenderungan peningkatan kasus ISPA yang ditemukan. Berdasarkan hasil audit mutu pelayanan ISPA yang telah dilaksanakan, maka ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: DISTRIBUSI ASAL KASUS TBC DI KAB. TANGERANG TAHUN PRESENTASE DISTRIBUSI lAPORAN KASUS TBC DI 2020 KAB. TANGERANG TAHUN 2020 000 4752 90 4500 80 4000 70 3500 60 3000 50 2500 40 2000 30 1500 1108 20 1000 10 500 0 0 USESAMAS RUMA! SAIT USXESMAS RUMAH SAKIT
  9. 1.Penerapan tata laksana kasus pneumonia balita yang sesuai standar baku belum konsisten dilaksanakan
  10. 2.Pencatatan dan pelaporan kasus pneumonia belum melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan swasta
  11. 3.Tingginya angka perkiraan kasus pneumonia balita yang ditetapkan WHO karena belum adanya data hasil survei insidensi baik secara nasional maupun regional yang dapat dijadikan acuan yang lebih valid. Upaya yang akan dilaksanakan untuk mengatasi masalah di atas adalah:
  12. 1.Memperluas cakupan kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola program serta petugas BP anak mengenai prosedur baru tata laksana kasus ISPA/Pneumonia pada balita
  13. 2.Melaksanakan sosialisasi pencatatan dan pelaporan serta tata laksana kasus pneumonia untuk bidan praktek swasta M. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (P2TBC) Dalam pelaksanaan notifikasi, digunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas pasien TBC. Notifikasi wajib pasien TBC untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) disampaikan kepada Puskesmas setempat. Puskesmas akan mengkompilasi laporan kasus TBC dari semua FKTP di wilayah kerjanya dan melaporkan kepada Dinas Kesehatan. Berikut adalah hasil kegiatan notifikasi wajib (Mandatory Notification) di Kabupaten Tangerang. Gambar 43 Distribusi Asal Kasus TBC di Kabupaten Tangerang 2020 Prosentase & Distribusi Asal Kasus TBC di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020 90.000 81412 81359 81318 80400 80,000 70,000 60,000 0,000 40,000 30,000 20.,000 10.000 643 Berkaunsung Pretest Tes Postest HIV+ N. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit HIV / AIDS Pada tahun 2018 kasus HIV/AIDS ditemukan sebanyak 499 kasus. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2017 sebanyak 445 kasus. Pada tahun 2017, pasien yang dilakukan tes HIV/AIDS sebanyak 15.001 orang, sedangkan pada tahun 2018 pasien yang dilakukan tes HIV/AIDS sebanyak 42.967 orang, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan layanan kesehatan di Kabupaten Tangerang (44 Puskesmas dan 4 Rumah Sakit) mengalami peningkatan dalam melakukan screening kasus HIV/AIDS. Peningkatan pasien yang dilakukan tes tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan keinginan masyarakat untuk melakukan tes HIV/AIDS yang berarti pemahaman masyarakat terhadap penyakit HIV/AIDS juga meningkat. Adanya peningkatan angka tes tersebut juga dapat diasumsikan meningkatnya jumlah populasi kunci. Jika kita bandingkan kedua data tersebut maka kemampuan Dinas Kesehatan dalam melakukan langkah- langkah pencegahan dan penanggulangan Penyakit HIV/AIDS sudah sangat baik. Berikut data kasus akumulatif HIV/AIDS di Kabupaten Tangerang tahun 2019. Gambar 44 Jumlah Pemeriksaan Kasus HIV Kabupaten Tangerang pada Tahun 2020 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2020 O. Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi adalah Cakupan kunjungan bayi umur 29 hari-11 bulan di sarana pelayanan kesehatan (polindes, pustu, puskesmas, rumah bersalin dan rumah sakit) maupun di rumah, posyandu, tempat penitipan anak, panti asuhan dan sebagainya melalui kunjungan petugas. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2018 sebesar 102 100 98 96 94 92 94.7 93.3 93.1 93.6 90 88 90.4 86 84 2015 2016 2017 2018 2019 2020 93,1% menurun dibandingkan tahun 2017 sebesar 94,7%, namun cakupan tersebut sudah mencapai target Renstra tahun 2018 sebesar 90%. Kemudian pada tahun 2020 cakupan kunjungan Bayi mulai meningkat, yaitu 99,9%. Secara lebih rinci, hal ini tertulis di bawah ini: Gambar 45 Cakupan Kunjungan Bayi Tahun 2015-2020 Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab Tangerang 2018 dan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tangerang (2020) P. Cakupan puskesmas Jumlah puskesmas di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 sekitar 44 puskesmas yang tersebar di 29 kecamatan. Kecamatan Kelapa Dua mempunyai unit puskesmas yang paling banyak sekitar 4 unit puskesmas dan Kecamatan Legok dengan sebanyak 3 unit puskesmas. Cakupan Puskesmas di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 sekitar 151,72%. Tabel 2.48 Jumlah Puskesmas Per Kecamatan di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 No. Kecamatan Puskesmas 1 Cisoka 1 Cisoka 2 Solear 2 Cikuya 3 Tigaraksa 3 Tiga raksa 4 Pasir nangka 4 Jambe 5 Jambe 5 Cikupa 6 Cikupa 7 Pasir jaya 6 Panongan 8 Panongan 7 Curug 9 Curug 10 Binong 8 Kelapa dua 11 Kelapa dua No. Kecamatan Puskesmas 12 Jalan emas 13 Bojong nangka 14 Jalan kutai 9 Legok 15 Legok 16 Bojong kamal 17 Caringin 10 Pagedangan 18 Pagedangan 11 Cisauk 19 Cisauk 20 Suradita 12 Sindang jaya 21 Sindang jaya 13 Pasar kemis 22 Kuta bumi 23 Pasar kemis 14 Balaraja 24 Balaraja 25 Gembong 15 Jayanti 26 Jayanti 16 Sukamulya 27 Suka mulya 17 Kresek 28 Kresek 18 Gunung kaler 29 Gunung kaler 19 Kronjo 30 Kronjo 20 Mekar baru 31 Mekar baru 21 Mauk 32 Mauk 22 Kemiri 33 Kemeri 23 Sukadiri 34 Sukadiri 24 Rajeg 35 Rajeg 36 Sukatani 25 Sepatan 37 Sepatan 26 Sepatan timur 38 Kedaung barat 27 Paku haji 39 Paku haji No. Kecamatan Puskesmas 40 Sukawali 28 Teluknaga 41 Teluk naga 42 Tegal angus 29 Kosambi 43 Kosambi 44 Salembaran jaya Sumber : Komdat Kemenkes 2019 Jumlah Puskesmas Pembantu sampai dengan tahun 2017 mencapai 46 unit Pustu, dengan jumlah desa sebanyak 28 kelurahan dan 246 desa, total 274 desa/kelurahan. Cakupan Puskesmas Pembantu per desa adalah 16,78%. 102 101.2 100 98.2 98 96.1 96 94.9 93.8 94 92.3 92 I 90 • 86 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Q. Pemeriksaan Ibu Hamil Indikator pelayanan ibu hamil antara lain cakupan K1 dan K4, K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat. K4 adalah cakupan ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar, paling sedikit empat kali dengan distribusi waktu 1 kali pada triwulan ke-1, 1 kali pada triwulan ke-2 dan 2 kali pada triwulan ke-3 di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator K4 ini, dapat diketahui cakupan pelayanan antenatal secara lengkap (memenuhi standar pelayanan dan menempati waktu yang ditetapkan), yang menggambarkan tingkat perlindungan ibu hamil di suatu wilayah, di samping menggambarkan manajemen program KIA. Gambar 46 Cakupan Pemeriksaan Ibu Hamil (K1) Tahun 2015-2020 dalam persen Sumber Data : Bid.Kesmas- Kesga Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2019 Dari grafik di atas diperoleh cakupan K1 pada tahun 2019 adalah 100,7 % meningkat dibandingkan cakupan K1 tahun 2017. Hasil cakupan K1 pada tahun 2020 menunjukkan telah mencapai target SPM tahun 2008 sebesar 100%. 99 98.2 97.7 98 96.8 97 96 95.3 95 93.8 94 I 93 92.3 92 I 91 90 89 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gambar 47 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil (K4) Tahun 2015-2020 dalam persen Sumber Data : Bid.Kesmas-Kesga Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2017 dan dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021 Dari grafik di atas diperoleh persentase kunjungan ibu hamil K4 mengalami peningkatan dari 94,9 % pada tahun 2017 menjadi 96,1% pada tahun 2018. Pencapaian ini sudah sesuai dengan target Renstra tahun 2018 sebesar 92%. Hal ini antara lain disebabkan karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemeriksaan kehamilan sesuai standar. Selanjutnya, pada tahun 2020 cakupan kunjungan ibu hamil (K4) menurun dari tahun sebelumnya menjadi 97,7%. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan K1 dan K4 antara lain: pendataan ibu hamil, kunjungan rumah bagi ibu hamil yang tidak mematuhi jadwal ANC, optimalisasi Kelas ibu hamil, Penyuluhan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) dan peningkatan kualitas pelayanan ANC serta peran aktif dari MKIA (Motivator Kesehatan Ibu dan Anak). R. Pelayanan Nifas Pelayanan kesehatan ibu nifas lengkap adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan. Untuk deteksi dini komplikasi pada ibu nifas diperlukan pemantauan pemeriksaan terhadap ibu nifas dengan melakukan kunjungan nifas minimal 3 kali dengan ketentuan waktu:
  14. 1.Kunjungan nifas pertama pada masa 6 jam sampai dengan 3 hari setelah persalinan.
  15. 2.Kunjungan nifas ke-2 dalam waktu 2 minggu setelah persalinan (8 – 14 hari)
  16. 3.Kunjungan nifas ke-3 dalam waktu 6 minggu setelah persalinan (36 – 42 hari). Cakupan pelayanan ibu nifas dari Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Gambar 48 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Tahun 2013-2020 Sumber Data : Bid.Kesmas - Kesga Dinas Kesehatan Kab.Tangerang 2018 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021 Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa cakupan pelayanan ibu nifas di tahun 2020 sebesar 99,4% meningkat dibanding cakupan tahun 2019 sebesar 97,5% dan sudah mencapai target SPM (90%). Hal ini karena hampir seluruh desa memiliki bidan desa (dari 274 desa hanya terdapat 4 desa yang tidak memiliki bidan desa) sehingga jangkauan pelayanan kunjungan nifas meningkat. S. Pelayanan Neonatus Pelayanan kesehatan neonatus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan yang kompeten kepada neonatus sedikitnya 3 kali, selama periode 0 sampai dengan 28 hari setelah lahir. Risiko terbesar kematian neonatus terjadi pada 24 jam pertama kehidupan, sehingga untuk bayi lahir di fasilitas kesehatan sangat dianjurkan untuk tetap tinggal di fasilitas kesehatan selama 24 jam pertama. Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama atau KN1 merupakan indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal yaitu 6 – 48 jam setelah lahir yang meliputi antara lain kunjungan menggunakan 91,6 91,7 92,3 93,7 97,5 99,4 85 90 95 100 2015 2016 2017 2018 2019 2020 104 103 102 100 98 96 94 92 90 88 86 84 2015 2016 2017 2018 2019 2020 KNI KN LENGKAP pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM) termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi dan Hepatitis B0 injeksi bila belum diberikan. Gambar 49 Cakupan Kunjungan Neonatus KN1 dan KN Lengkap Tahun 2015-2020 Sumber : Profil Dinas Kesehatan, Kabupaten Tangerang Tahun 2020 dan Profil Kesehatan Provinsi Banten, diolah. Dari grafik di atas didapatkan cakupan pelayanan kesehatan neonatus Kabupaten Tangerang pada tahun 2015 sampai dengan 2019 terdapat peningkatan, pada tahun 2017 peningkatan KN1 dan KN lengkap ini oleh karena adanya penerimaan bidan PTT pada tahun 2016 yang ditempatkan di awal tahun 2017 sehingga hampir seluruh desa memiliki bidan desa (dari 274 desa hanya terdapat 4 desa yang tidak memiliki bidan desa). Sedangkan peningkatan kunjungan KN 1 dan KN lengkap pada tahun 2018 dikarenakan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan kunjungan dan keaktifan tenaga kesehatan dalam melakukan kunjungan terhadap Neonatus. T. Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus Cakupan penanganan komplikasi neonatus adalah cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani secara definitif oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan komplikasi neonatus maka diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi secara berjenjang mulai dari puskesmas mampu PONED sampai rumah sakit mampu PONEK 24 jam. Cakupan 80.5 80.5 79 76 76.9 71 II 2015 2016 2017 2018 2019 2020 102 100 100 98 96 94.3 94 92 92 90.390 90 88 86 84 2016 2017 2018 2019 2020 Penanganan Komplikasi Neonatus pada tahun 2017 sebesar 76% dan tahun 2020 meningkat menjadi 80,5%. Gambar 50 Cakupan Penanganan Komplikasi Neonatus Tahun 2015-2020 Sumber Data : Bid.Kesmas-Kesga Dinas Kesehatan KabupatenTangerang 2018 dan Profil Kesehatan Provinsi Banten, diolah. U. Cakupan Pelayanan Anak Balita Cakupan pelayanan anak balita adalah cakupan anak Balita (12 – 59 bulan) yang memperoleh pelayanan sesuai standar meliputi pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali setahun, pemberian vitamin A, 2x setahun. Cakupan pelayanan anak Balita mengalami peningkatan tahun 2020 menjadi 94,3% dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 90%. Gambar 51 Cakupan Pelayanan Anak Balita Tahun 2015 – 2020 Sumber : Profil Dinas Kesehatan, Kabupaten Tangerang Tahun 2018 dan RKPD Kabupaten Tangerang, diolah. V. Cakupan Jaminan Kesehatan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Pasal 1 angka 1) dan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 1 angka 1 menetapkan bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Di Kabupaten Tangerang, terdapat beberapa jenis jaminan Kesehatan yang berlaku dan dimiliki oleh penduduk Kabupaten Tangerang dengan rincian cakupan sebagai berikut: Tabel 2. 50 Jumlah Peserta JKN Kabupaten Tangerang Tahun 2021 NO JENIS KEPESERTAAN PESERTA JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JUMLAH % 1 PBI APBN 787.336 30,47 2 PBI APBD 236.533 9,15 SUB JUMLAH 1.023.869 39,63 NON PBI 1 Pekerja Penerima Upah (PPU) 990.928 38,35 2 Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) 543.690 21,04 3 Bukan Pekerja (BP) 25.268 0,98 SUB JUMLAH NON PBI 1.559.886 60,37 JUMLAH PESERTA JKN KABUPATEN TANGERANG 2.583.755 JUMLAH PENDUDUK (DUKCAPIL SM 2 TH 2021) 3.105.042 PERSENTASE 83,21 Sumber : BPJS Kesehatan tahun 2021 Dari tabel tersebut, terlihat bahwa berdasarkan data dari BPJS Kesehatan sampai dengan bulan Desember 2021 dari jumlah penduduk Kabupaten tangerang 3.105.042 sebanyak 83,21% atau 2.583.755 jiwa telah menjadi peserta JKN KIS/BPJS Kesehatan. 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang A. Jaringan Jalan Aksesibilitas Daerah pada tahun 2020 untuk panjang jalan existing adalah sebesar 992.61 km dengan klasifikasi beton 947.81 km. Kondisi jalan dengan kategori baik pada tahun 2020 adalah 61,7%, dengan kondisi sedang 30,2% dan kondisi rusak dan rusak berat 8,1%. 100 88.42 83.51 80 73.74 64.52 54.52 59.52 60 48.551.41 49.520.48 45.48 40 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 l rigasi Kondisi Baik lrigasi Kondisi Buruk Tabel 2. 50 Kondisi Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020 (km) Kondisi Jalan 2017 2018 2019 2020 Baik 819,35 725,01 566,25 569,28 Sedang 90,49 217,52 312,75 299,79 Rusak 33,53 42,22 92,04 98,96 Rusak Berat 49,23 7,64 21,57 24,58 Sumber : Kabupaten Tangerang Dalam Angka, BPS 2020 B. Jaringan Irigasi Jumlah saluran irigasi yang memiliki kondisi baik meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013, jaringan irigasi dengan kondisi baik hanya sebesar 11,58%. Kemudian pada tahun 2020, jumlah jaringan irigasi dalam kondisi baik menjadi 64,52%. Akan tetapi, masih terdapat 35,48% jaringan irigasi dengan kondisi buruk. Gambar 52 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA, Tahun 2013-2016 dan RKPD Kabupaten Tangerang (2021), diolah. Selain infrastruktur irigasi yang banyak mengalami kerusakan, Kabupaten Tangerang masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, dan Sungai Cimanceuri tercatat sebanyak 24 danau/rawa/ waduk yang ada di Kabupaten Tangerang yang dimanfaatkan untuk irigasi dan konservasi. Potensi Embung Cigarukgak di Desa Kemuning, Kecamatan Kresek dengan luas 177 Ha atau 1.770.000 m2 memiliki debit total sekitar 180 lps, dan ini merupakan potensi air baku bagi PDAM. Tabel 2. 51 Danau/Waduk/Rawa di Kabupaten Tangerang 2018 No. Danau/Waduk/Rawa Kecamatan Luas Area (Ha) Fungsi 1 Rawa Ranca Ilat 67,98 Reservoir dan resapan 2 Rawa Waluh Kronjo 70 Reservoir dan resapan 3 Rawa Cigarugak Kresek 177 Reservoir dan resapan 4 Rawa Patrasana Kresek 245 Reservoir dan resapan 5 Rawa Gabus Kresek 9,72 Reservoir dan resapan 6 Rawa Genggong Kresek 8,4 Reservoir dan resapan 7 Rawa Setingin Kemiri 26,4 Reservoir dan resapan 8 Rawa Gede Sukadiri 2,8 Reservoir dan resapan 9 Rawa sulang 8 Reservoir dan resapan 10 Rawa Koja - Reservoir dan resapan 11 Rawa Kepuh Pakuhaji 45 Reservoir dan resapan 12 Rawa Gelam/Panggang Pasar Kemis 11,7 Reservoir dan resapan 13 Rawa Panggodokan - Reservoir dan resapan 14 Rawa Dadap - Reservoir dan resapan 15 Rawa Warung Rebo Sindang Jaya 7,9 Reservoir dan resapan 16 Situ Pondok Sindang Jaya 22,7 Reservoir dan resapan 17 Situ Cilongok Pasar Kemis 23 Reservoir dan resapan 18 Situ Pasir gadung Cikupa 7,3 Reservoir dan resapan 19 Rawa Bojong 7,6 Reservoir dan resapan 20 Rawa Jambu Rajeg - Reservoir dan resapan 21 Situ Kelapa Dua Kelapa Dua 37,5 Reservoir dan resapan 22 Situ Cihuni Pagedangan 32,34 Reservoir dan resapan 23 Situ Jengkol Solear 4,1 Reservoir dan resapan 24 Waduk Kronjo Kronjo 5,7 Reservoir dan resapan Sumber : BPS Provinsi Banten, 2018 C. Sarana Air Bersih Penyediaan sarana air bersih pada tahun 2020 disediakan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.275.677 jiwa (42,72%) yang belum terlayani sebanyak 1,781,922 jiwa atau sekitar 58.28%. Penyediaan sarana air bersih kepada masyarakat dilayani secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan melalui dinas terkait, dan juga melalui Perumdam Tirta Kerta Raharja, selain itu beberapa masyarakat mendapat layanan air bersih melalui Perusahaan air minum Aetra, Pengembang Citra Raya, dan Pengembang BSD. Pelayanan air bersih terhadap masyarakat melalui dua jenis yaitu perpipaan dan non perpipaan, untuk sambungan pipa air bersih telah melayani sekitar 1,220,488 jiwa atau sekitar 39.92%, dengan jenis non perpipaan yang terlayani mencapai 55,189 jiwa atau sekitar 1.80%. Tabel 2.52 Data Layanan Air Bersih Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Rumah Tangga % Rumah Tangga % Rumah Tangga % Rumah Tangga % 1 117,380 37,906 14,980 39.52 549 1.45 15,529 40.97 22,377 59.03 2 65,170 21,414 - - 691 3.23 691 3.23 20,723 96.77 3 150,766 46,937 6,538 13.93 2,092 4.46 8,630 18.39 38,307 81.61 4 49,584 15,568 - - 550 3.54 550 3.54 15,018 96.46 5 87,138 27,588 1,748 6.33 570 2.07 2,318 8.40 25,270 91.60 6 66,584 22,523 2,421 10.75 1,011 4.49 3,433 15.24 19,090 84.76 7 59,306 21,594 - - 1,053 4.87 1,053 4.87 20,541 95.13 8 85,056 27,616 2,957 10.71 195 0.71 3,152 11.41 24,464 88.59 9 47,029 15,058 - - 625 4.15 625 4.15 14,433 95.85 10 61,271 20,696 677 3.27 284 1.37 961 4.64 19,735 95.36 11 160,779 50,231 7,911 15.75 1,098 2.19 9,009 17.94 41,222 82.06 12 249,216 77,994 35,792 45.89 150 0.19 35,942 46.08 42,052 53.92 13 154,533 50,426 7,929 15.72 649 1.29 8,579 17.01 41,847 82.99 14 107,258 35,189 11,872 33.74 79 0.22 11,951 33.96 23,238 66.04 15 116,025 38,246 1,547 4.04 1,107 2.90 2,654 6.94 35,592 93.06 16 103,716 33,724 60 0.18 418 1.24 479 1.42 33,245 98.58 17 165,667 54,285 584 1.08 118 0.22 702 1.29 53,583 98.71 18 202,372 66,707 4 0.01 752 1.13 756 1.13 65,951 98.87 19 118,687 37,143 - - 150 0.40 150 0.40 36,993 99.60 20 115,935 35,843 - - 302 0.84 302 0.84 35,541 99.16 21 98,591 30,956 - - 435 1.41 435 1.41 30,521 98.59 22 82,497 25,392 9,148 36.03 259 1.02 9,407 37.05 15,985 62.95 23 67,943 21,921 2,435 11.11 780 3.56 3,215 14.67 18,706 85.33 24 160,803 50,758 17,801 35.07 - - 17,801 35.07 32,957 64.93 25 87,738 27,650 32 0.12 605 2.19 637 2.30 27,013 97.70 26 97,347 31,112 - - 355 1.14 355 1.14 30,757 98.86 27 88,267 27,540 84 0.31 599 2.18 683 2.48 26,857 97.52 28 50,692 17,258 12 0.07 984 5.70 996 5.77 16,262 94.23 29 40,249 13,455 - - 1,467 10.90 1,467 10.90 11,988 89.10 30 266,251 27.09 266,251 3,057,599 982,730 390,783 39.77 17,927 1.82 408,711 41.59 574,019 58.41 M IT R A P D A M ( A E T R A , P E N G E M B A N G C IT R A , B S D , D LL) JUMLAH TOTAL MEKAR BARU CIKUPA PANONGAN LEGOK PAGEDANGAN CISUAK SUKAMULYA KEPALA DUA SINDANG JAYA SEPATAN TIMUR SOLEAR GUNUNG KALER CURUG KRESEK KRONJO MAUK KEMIRI SUKADIRI RAJEG PASAR KEMIS TELUKNAGA KOSAMBI PAKUHAJI SEPATAN CISOKA No. Kecamatan / Mitra Jumlah Penduduk (Jiwa)*) Jumlah Penduduk (KK/Rmh Tangga) *) SPAM Jaringan Perpipaan dan Non Perpipaan (Rumah Tangga) Rekapitulasi Akses Pelayanan Air Bersih Belum Ada Akses Pelayanan Air BersihJaringan Perpipaan (PDAM + MITRA) Non Perpipaan BALARAJA JAYANTI TIGARAKSA JAMBE Sumber : Dinas Perkim, 2020 D. Peribadatan Sarana peribadatan semua agama ada di Kabupaten Tangerang dikarenakan heterogennya penduduk Kabupaten Tangerang. Jumlah penduduk menurut agama dan ketersediaan tempat ibadah di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 tersebut pada tabel berikut. Tabel 2. 53 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Jenis Tempat Ibadah Jumlah Tempat Ibadah (unit) Jumlah Pemeluk (jiwa) Rasio Masjid&Musholah 5.119 2.869.058 1:560 Gereja Protestan 30 94.506 1:3.150 Gerja Katolik 3 39.756 1:13.252 Pura 6 1.974 1:329 Vihara 21 51.482 1:2.452 Kelenteng 4 1.243 1:310 Sumber : BPS Kab Tangerang, 2021,dan DKB 2020 data diolah. E. Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses sanitasi (sanitasi layak) apabila rumah tangga menggunakan fasilitas buang air besar (BAB) sendiri dan bersama, kloset leher angsa, dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran/tinja (TPAT). Kondisi sanitasi merupakan salah satu komponen yang ikut mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan yang secara tidak langsung juga turut berkontribusi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Sanitasi yang layak merupakan syarat mutlak dalam kehidupan sehari-hari untuk tercapainya kesejahteraan, terutama sanitasi yang layak di lingkungan rumah. Sanitasi termasuk sektor yang sulit sekali merangkak mencapai target. Indonesia sendiri termasuk yang masih bekerja keras untuk memastikan target sanitasi bisa tercapai. Tabel 2.54 Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tahun 2015-2020 (Dalam Persen) No. Fasilitas Tempat Buang Air Besar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Sendiri 27,28 81,97 85,35 84,31 79,13 80,30 2 Lainnya 13,09 7,26 14,64 15,69 20,87 14,8 3 Tidak Ada 4,62 10,76 0,00 0,00 0,00 5,62 Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang 2018-2020 Tabel 2.55 Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang digunakan Rumah tangga, Tahun 2015-2020 (Dalam Persen) No. Jenis Kloset 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Leher Angsa 91,58 96,52 96.82 97,96 96,97 97,54 2 Lainnya 7,42 3,48 3,18 2,04 3,03 2,46 3 Tidak Pakai 1 0 0 0 0 0 Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang 2018-2019 Tabel 2.56 Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Tahun 2015-2020 (Dalam Persen) Sumber : BPS Provinsi Banten, Tahun 2017 dan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tangerang 2018-2020 F. Persentase Penduduk Berakses Air Minum Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Tabel 2.57 Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2013-2020 Tahun Persentase 2015 73,98 2016 69,82 2017 73,2 2018 80,95 2019 72,89 2020 98,48 Sumber : BPS Provinsi Banten 2020 G. Areal Kawasan Kumuh No. Tempat Pembuangan Akhir Tinja 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Tanki Septik/IPAL/SPAL 67,95 77,64 95,73 90,37 80,2 88,63 2 Lainnya 32,06 22,35 4,27 9,63 19,8 10,95 Kondisi wilayah Kabupaten Tangerang dengan berbagai karakteristik yang berbeda antara perdesaan dan perkotaan, antara Pantai Utara dengan wilayah lainnya menyebabkan perbedaan dalam tingkat sanitasi sehingga menimbulkan kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang. Data tahun 2020 terdapat 27 kecamatan yang masih memiliki kawasan kumuh. Luas permukiman kumuh sekitar 688,82 Ha yang ada di Kabupaten Tangerang dengan luas wilayah Kabupaten Tangerang 95.960 Ha, maka persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten sekitar 0,71 persen. Penanganan masalah kawasan kumuh dilaksanakan sejak tahun 2013 – 2018 dengan Program Gebrak Pakumis (Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin). Hingga tahun 2018, 4.716 unit rumah telah direnovasi melalui program ini. Tabel 2.58 Jumlah Kawasan Kumuh di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 No. Kecamatan Kumuh Ringan Kumuh Sedang Luas Kumuh (Ha) Luas Wilayah (Ha) Persentase Luas Kumuh 1 Balaraja 2 13,72 335.600 0,0041 2 Cikupa 3 1 18,38 426.800 0,0043 3 Cisauk 1 2,61 277.700 0,0009 4 Cisoka 5 7,15 269.800 0,0027 5 Gunung Kaler 3 10,08 296.300 0,0034 6 Jambe 1 1,34 260.200 0,0005 7 Jayanti 1 8,51 238.900 0,0036 8 Kelapa Dua 1 0,67 243.800 0,0003 9 Kemiri 3 16,29 327.000 0,0050 10 Kosambi 6 1 61,88 297.600 0,0208 11 Kresek 9 29,72 259.700 0,0114 12 Kronjo 8 58,793 442.300 0,0133 13 Mauk 5 2 76 351.300 0,0216 14 Mekar Baru 6 21,01 238.200 0,0088 15 Pagedangan 2 13,23 456.900 0,0029 16 Pakuhaji 10 39,14 518.700 0,0075 17 Panongan 3 64,86 349.300 0,0186 18 Pasar Kemis 1 10,99 259.200 0,0042 19 Rajeg 7 20,28 537.000 0,0038 20 Sepatan 4 2 64,74 173.200 0,0374 21 Sepatan Timur 8 58,33 182.700 0,0319 22 Sindang Jaya 4 5,51 371.500 0,0015 23 Solear 2 4,97 290.100 0,0017 24 Sukadiri 2 6,89 241.400 0,0029 25 Sukamulya 7 25,23 269.400 0,0094 No. Kecamatan Kumuh Ringan Kumuh Sedang Luas Kumuh (Ha) Luas Wilayah (Ha) Persentase Luas Kumuh 26 Teluk Naga 9 1 46,1 405.800 0,0114 27 Tigaraksa 1 2,4 487.400 0,0005 Total 114 7 688,823 8.807.800 0,2343 Sumber : Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman, Kab, Tangerang, 2020 H. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber-HPL/HGB Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria: 1) Lahan dengan luas paling sedikit 2,500 (dua ribu lima ratus) meter persegi; 2) Berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; 3) Didominasi komunitas tumbuhan, 4) Agar kegiatan budi daya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, pengembangan ruang terbuka hijau dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Gambar 53 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tangerang Tahun 2016 - 2020 Sumber : Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kab, Tangerang, 2016 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 I. Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan Izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, Data ijin mendirikan bangunan ( imb ) rumah tingal industri , perumahan, perkantoran, menara telekomunikasi pada pemerintah kabupaten tangerang tahun 2020, bisa dilihat pada table dibawah. Tabel 2.59 Data Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) Kabupaten Tangerang Tahun 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Pelayanan Perijinan IMB 1,002 874 842 885 923 Jumlah 1,002 874 842 885 923 Sumber : Data dari DPTMPTSP Tahun 2020 11 22 13 16.61 16.61 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio RTH/Satuan Luas Wilayah Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi Jumlah Rumah Tidak Layak Huni 18,276 16,311 21,873 20,190 90 4,716 6,681 ,11 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kawasan kumuh (Ha) Jumlah Kawasan kumuh (Ha) 324.58 2017 259.01 2018 234.66 2019 324.5 2020 J. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Berdasarkan statistik sektoral Kabupaten Tangerang 2020, terdapat 22,992 unit rumah yang dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni di Tahun 2017, Sementara itu pemerintah terus berusaha untuk merehabilitasi rumah tidak layak huni, Secara total hingga tahun 2020, terdapat 6,681 unit rumah yang berhasil direhabilitasi, Gambar 54 Rumah Tidak Layak Huni yang Direhabilitasi 2017-2020 (dalam unit) Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020 Dari luas wilayah Kabupaten Tangerang 959,5 Ha, gambar di bawah menunjukkan jumlah Kawasan kumuh, Terdapat penurunan jumlah Kawasan kumuh setiap tahunnya di Kabupaten Tangerang, yaitu dari 324,58 ha di tahun 2017 menjadi 324,5 ha di tahun 2020. Gambar 55 Luas Kawasan Kumuh (Ha) 2017-2020 Sumber: Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020 2.3.1.4. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tangerang pada saat ini Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh jumlah pegawai sebanyak 67 orang PNS, yang terdiri dari kualifikasi pendidikan SD sebanyak 1 orang, SMP sebanyak 2 orang, SMA sebanyak 39 orang, dan Sarjana sebanyak 25 orang, Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan adalah Golongan I sebanyak 2 orang, Golongan II sebanyak 36 orang, Golongan III sebanyak 24 orang dan Golongan IV sebanyak 5 orang, Cakupan pelayanan bencana kebakaran dengan tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) selama 20 menit, Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) dilaksanakan dalam rangka menciptakan kesadaran masyarakat untuk menaati undang-undang serta untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, Kegiatan yang dilaksanakan adalah operasi yang bersifat pembinaan (non yustisi) dan Operasi Yustisi (diselesaikan secara hukum), Penegakan Perda dan Perbub untuk menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan sadar hukum di masyarakat sehingga hal ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan, Adapun kondisi pelanggaran Perda dapat dilihat di bawah ini, Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2018 dan tahun 2019 pelanggaran yang ditegakkan terhadap terjadinya pelanggaran lebih banyak daripada jumlah pelanggarannya, Dimulai 2019 jumlah pelanggaran yang ditegakkan masih jauh dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan atau yang dipantau yaitu sebanyak 103 pelanggaran. Sedangkan tahun 2020 jumlah pelanggaran yang dilaporkan sebanyak 26 kasus, dari kasus yang ada sudah diselesaikan sebanyak 29 kasus. Keberadaan Organisasi Sosial, Organisasi Masyarakat, LSM, dan Partai Politik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat dan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan. Tabel 2.60 Capaian Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Tahun 2013-2020 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang diselesaikan 176 124 136 107 132 114 88 29 2 Jumlah pelanggaran Perda dan/atau Perkada yang dilaporkan dan/atau dipantau 170 121 135 105 146 123 103 26 Sumber : Satpol PP Kab, Tangerang, Tahun 2013-2020 Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan, Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah, Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas, Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan adalah perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan, Rasio ini bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan, Untuk Kabupaten Tangerang menurut Rasio jumlah polisi pamong praja per 10,000 penduduk, Rasio jumlah linmas per 10,000 penduduk. 2.3.1.5. Sosial Berdasarkan hasil data PMKS dan PSKS di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa jumlah PMKS di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 masih tinggi, terutama fakir miskin/kemiskinan, Tabel 2.61 Rekapitulasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Tangerang Tahun 2020 (dalam jiwa) NO JENIS PMKS Jumlah 1 Fakir Miskin 88.135 2 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 4.367 3 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi 2.308 4 Anak Balita Terlantar 8.261 5 Anak Terlantar 61.853 6 Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus 691 7 Anak Berhadapan Dengan Hukum - 8 Anak Jalanan 163 9 Anak Dengan Kedisabilitasan 611 10 Anak Yang Menjadi KTK/ Diperlakukan Salah 27 11 Lanjut Usia Terlantar 16.301 12 Gelandangan 167 13 Pengemis 261 14 Pemulung 2.480 15 Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan 571 16 Korban Penyalahgunaan Napza - 17 Tuna Susila 80 18 Kelompok Minoritas 101 19 Penyandang Disabilitas 3.378 20 Penyandang HIV/AIDS - 21 Korban Tindak Kekerasan (KTK) 65 22 Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) 110 23 Korban Traficking - 24 Korban Bencana Alam 6.594 25 Korban Bencana Sosial - JUMLAH 196.524 Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, 2021 Tabel 2.62 Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat No, Uraian 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan social 7,015 154 15 5,939 2 Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social 7,015 154 15 5,939 Persentase 100 100 100 100 Sumber : Data Statistik Sektoral Kab Tangerang, 2020 peneariKerjfedaftar LwonganKrjet daft pnemnpatan/Penha Tenaga Ker[a Tabel 2.63 Jumlah PMKS yang Tertangani di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020 Uraian 2017 2018 2019 2020 Jumlah PMKS yang tertangani 41,079 122,858 127,343 124,841 Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sosial 42,700 129,470 131,555 172,370 Persentase 96 95 97 72 Sumber : Data Statistik Sektoral Kab Tangerang, 2020 2.3.2. Fokus Layanan Wajib Non Dasar 2.3.2.1. Tenaga Kerja A. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Pada tahun 2020, pencari kerja yang terdaftar sebanyak 38.550 orang, sedangkan lowongan yang tersedia sebanyak 18.920 orang atau 49,08 persen, namun dari lowongan yang ada tersebut hanya 17.877 orang yang dapat ditempatkan atau 94,49 persen dari jumlah lowongan. Gambar 56 Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan di Kabupaten Tangerang yang Ditempatkan tahun 2018 - 2020 (dalam jiwa) Sumber : Analisis Statistik Sektoral Periode Data 2018-2020, 2021 B. Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek Jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 sebanyak 210.867 orang. Tabel 2,64 Jumlah Tenaga Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan No, Uraian 2020 1 Peserta BPJS Ketenagakerjaan 210.867 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2020 C. Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi oleh UPTD Latihan Kerja Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 sebanyak 400 orang akan tetapi pada tahun 2020 karena pandemi covid-19 maka pelaksanaan latihan kerja di BLK tidak dapat dilaksanakan Tabel 2,65 Pendaftar Tenaga Kerja yang Dilatih Tahun 2013-2017 No, Tahun Tenaga kerja yang dilatih (orang) 1 2013 380 2 2014 360 3 2015 620 4 2016 240 5 2017 140 6 2018 752 7 2019 400 8 2020 - Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, 2020 2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak A. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan, Capaian IPG Kabupaten Tangerang di tahun 2020 berada pada angka 90,98, Sementara itu, kondis Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, pada tahun 2020 menunjukkan angka 61,53, angka ini lebih rendah dibandingkan dengan angka IDG Provinsi Banten yang mencapai 66,91. 100.00 91.20 90.90 9097 9098 90.00 80.00 70.00 6243 622% 61$4 6153 60.00 2017 201$ 2019 2020 49G ID Gambar 57 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tangerang Tahun 2017 - 2020 Sumber : BPS, 2021 B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan, Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon II – IV, Jumlah perempuan di lembaga pemerintaha Kabupaten Tangerang sebanyak 5, 651 dari 10,326 orang pegawai atau Presentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2020 adalah 54,7%, C. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Data RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021 juga menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi perempuan di lembaga swasta, Pada tahun 2019, jumlah perempuan di lembaga swasta mencapai 23,18%, Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 22,47%, D. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR Berdasarkan hasil Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif daerah (DPRD) berada pada angka 14 persen atau 7 anggota legislatif perempuan dari 50 anggota DPRD Kabupaten Tangerang, persentase proporsi perempuan di DPRD masih belum mencapai target keterwakilan 30 persen perempuan. 09220 09160 09120 09100 09130 E. Rasio APM Perempuan/Laki‐Laki di SD Indikator kesempatan memperoleh pendidikan antara perempuan dan laki-laki diukur dari rasio APM yang menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan, Pada tahun 2020, APM SD perempuan masih kecil dibandingkan dengan APM SD laki-laki sehingga rasio APM sebesar 0,91 Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan perempuan masih jauh dan lebih banyak laki- laki yang menempuh pendidikan SD. Gambar 58 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD 2016-2020 Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021, Dinas Pendidikan 2021 F. Rasio APM Perempuan/Laki‐Laki di SMP Pada tahun 2020, APM SMP laki-laki lebih besar dibandingkan APM SMP perempuan, sehingga rasionya sebesar 0,94, artinya kesempatan memperoleh pendidikan perempuan lebih kecil dibandingkan laki-laki, Kondisi tahun 2020 lebih bagus disbandingkan tahun 2019 yang masih 0,93, 12500 12400 12300 12200 12100 1.2000 1900 11800 11934 Gambar 59 Rasio Perempuan/Laki-Laki di SMP Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021, Dinas Pendidikan 2021 G. Rasio APM Perempuan/Laki‐Laki di SMA Pada tahun 2018 APM SMA perempuan mencapai angka rasio 1,19, sehingga rasionya artinya kesempatan memperoleh pendidikan perempuan lebih besar berada di bangku kelas SMA dibandingkan laki- laki, Namun pada tahun 2019 dan 2020, tren rasio APM cenderung menurun, Gambar 60 Rasio Perempuan/Laki-laki di SMA Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021, Dinas Pendidikan 2021 H. Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki‐Laki pada Kelompok Usia 15‐24 Tahun Rasio melek huruf perempuan terhadap lelaki pada usia 15-24 tahun pada 2017 sebesar 0,98, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 0,99 artinya perempuan lebih sedikit yang telah melek huruf dibandingkan laki-laki, Kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2019 di mana rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki adalah 1, Hal ini menunjukkan bahwa perempuan yang melek huruf dibandingkan laki-laki sudah seimbang, Gambar 61 Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki‐Laki pada Kelompok Usia 15‐24 Tahun Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 2.3.2.3. Pangan Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Tidak hanya sekedar memenuhi kuantitas pangan tetapi juga kualitasnya, Pangan sangat berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia, Kurangnya ketersediaan pangan yang mencukupi kebutuhan masyarakat dalam suatu negara akan mengakibatkan menurunnya kesejahteraan hidup, penyakit, kelaparan, bahkan bencana, Selain itu, peringatan akan perubahan kondisi iklim global telah mengganggu pertumbuhan harga pangan sehingga terjadi potensi kenaikan harga pada beberapa komoditas, Bahkan beberapa lembaga internasional telah memberikan peringatan dini tentang adanya fluktuasi harga pangan, sehingga, ketahanan pangan (food security), kemandirian pangan (food self-help), dan kedaulatan pangan (food souverenity) nasional penting untuk digalakkan, Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan, Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem, Subsistem 0,99 0,98 0,99 1 0,97 0,98 0,99 1 1,01 2016 2017 2018 2019 utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan, Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga subsistem tersebut, A. Penguatan Cadangan Pangan Cadangan pangan utama di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 adalah 25,700 ton, cadangan pangan ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 17,080 ton, Akan tetapi pada tahun 2020, ketersediaan pangan utama mengalami kenaikan menjadi 25,000 ton, Tabel 2.66 Penguatan Cadangan Pangan, Tahun 2017-2020 (dalam ton) Tahun Penguatan cadangan pangan 2017 17,080 2018 25,700 2019 12,800 2020 25,000 Sumber : DPKP Kabupaten Tangerang Tahun 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021 Cadangan pangan merupakan salah satu sumber penyediaan pangan penting bagi pemantapan ketahanan pangan, Pengelolaan cadangan yang baik akan dapat menanggulangi masalah pangan seperti adanya gejolak harga yang tidak wajar, atau keadaan darurat karena adanya bencana atau paceklik yang berkepanjangan, sehingga membatasi aksesibilitas pangan masyarakat, Untuk mengukur ketersediaan pangan di suatu daerah, ditunjukkan dengan tingkat ketersediaan energi dan protein yang merupakan indikator dari standar pelayanan minimal untuk ketersediaan pangan, Berikut grafik perkembangan ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Tangerang tahun 2015-2020, 3000 2000 fl l l l Il l 1000 0 ' 2 ' d 5 6 • 201 2016 201 2018 2019 2020 etereeniit.at 2.23% 2410 2410 2420 210 225 et Proteigr/pa 69$ 723 7% 6.3 683 688 Sees$ 2 2 3 $ 0 0 Gambar 62 Ketersediaan Energi dan Protein Perhari Tahun 2015-2020 Sumber : Renstra DPKP Kabupaten Tangerang 2019 - 2023 Catatan: Ketersediaan Energi/kap/hari ideal = 2200 kkal/kap/hari Ketersediaan Protein/kap/hari ideal = 57 g/kap/hari Sumber : Renstra DPKP Kabupaten Tangerang 2019 - 2023 Berdasarkan grafik di atas, terlihat tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita perhari di Kabupaten Tangerang sudah melebihi angka ideal yang ditetapkan pemerintah, Hal tersebut menunjukkan di Kabupaten Tangerang sudah cukup terpenuhi dalam dalam hal aspek ketersediaan baik energi maupun protein. B. Subsistem distribusi pangan, Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan ekonomi atas pangan secara merata, Sistem distribusi bukan semata-mata menyangkut aspek fisik dalam arti pangan tersedia di semua lokasi yang membutuhkan, tetapi juga masyarakat, Surplus pangan di tingkat wilayah belum menjamin kecukupan pangan bagi individu masyarakatnya, Sistem distribusi ini perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar terbuka agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi seluruh penduduk, Aspek Akses Pangan (Food Acces): yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan, Akses rumah tangga dari individu terdiri dari akses ekonomi, fisik, dan sosial, Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja, dan harga, Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial 198,355,527 189.860.023 210.865 37% menyangkut tentang referensi pangan, Atau dapat dikatakan keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan yang dapat diukur dari pemilikan lahan, Cara memperoleh pangan juga dapat dengan produksi sendiri dan membeli, Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Akses pangan dapat dikategorikan dalam faktor-faktor yang bersifat fisik antara lain kelancaran sistem distribusi, terpenuhinya sarana dan prasana transportasi sehingga tidak menimbulkan terjadinya isolasi daerah, Faktor yang bersifat ekonomi antara lain kemampuan atau peningkatan daya beli masyarakat atau individu dikarenakan adanya kesempatan kerja menyebabkan pendapatan tinggi sehingga harga pangan terjangkau, Faktor yang bersifat sosial antara lain tidak adanya konflik sosial yang disebabkan oleh buruknya adat atau kebiasaan, tinggi- rendahnya pengetahuan sehingga berpengaruh pada preferensi atau pemilihan jenis pangan, Suatu contoh adanya pengetahuan tentang asupan gizi pada komoditas pangan yang seharusnya dikonsumsi maka rumah tangga atau individu dengan pendapatan yang tinggi maka tidak mustahil rumah tangga/individu akan memilih komoditas pangan yang memiliki mutu dan kualitas, Standar Pelayanan Minimal untuk subsistem distribusi pangan mengukur aspek ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan. Berikut gambaran yang menunjukkan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tangerang : Gambar 63 Ketersediaan Informasi Pangan Utama, 2018 - 2020 (kg) Sumber : Analisis Statistik Sektoral Periode Data 2018-2020, 2021 2018 2019 2020 2018 2019 2020 @ fumlah Ketompok Petani • Jumlah Kelompok Petani yang Mendapatkan Bantuan Pemda Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di Kabupaten Tangerang diperoleh dengan cara mengambil data langsung dari pedagang di beberapa pasar besar yang mewakili setiap daerah di Kabupaten Tangerang, Data tersebut berupa informasi pasokan dan harga beberapa bahan makanan utama yang banyak dibutuhkan masyarakat, Data tersebut yang kemudian seharusnya disebarluaskan kepada masyarakat terutama yang berlokasi cukup jauh dari pasar, sehingga akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi tersebut dapat terpenuhi, Selain itu, data yang diperoleh juga diolah sehingga didapati informasi kestabilan harga dan pasokan barang kebutuhan pangan pokok, Dengan kestabilan tersebut, diharapkan tidak ada gejolak yang membuat masyarakat harus membayar lebih untuk mencukupi kebutuhan pangan pokok mereka. Adapun dalam rangka meningkatkan produksi pertanian Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Kelompok Tani. Pada tahun 2020 terdapat 278 yang mendapat bantuan dari keseluruhan 1.234 kelompok tani (22,52%) Gambar 64 Cakupan Binaan Kelompok Tani yang Mendapat Bantuan Tahunn 2018-2020 Sumber : Analisis Statistik Sektoral Periode Data 2018-2020, 2021 C. Subsistem konsumsi pangan Subsistem konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi, dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal, Konsumsi pangan hendaknya memperhatikan asupan pangan dan gizi yang cukup dan berimbang, sesuai dengan kebutuhan bagi pembentukan manusia yang sehat, kuat, cerdas, dan produktif, Dalam subsistem konsumsi terdapat aspek penting lain yaitu aspek diversifikasi, Diversifikasi pangan merupakan suatu cara untuk memperoleh keragaman konsumsi zat gizi sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu, yaitu beras, Ketergantungan yang tinggi dapat memicu instabilitas apabila pasokan pangan tersebut terganggu, Sebaliknya agar masyarakat menyukai pangan alternatif perlu peningkatan cita rasa, penampilan, dan kepraktisan pengolahan pangan agar dapat bersaing dengan produk-produk yang telah ada, Dalam kaitan ini peranan teknologi pengolahan pangan sangat penting, Efektifitas dari konsumsi pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu, sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas kesehatan, serta penyuluhan gizi, dan pemeliharaan balita, Konsumsi pangan terkait dengan kualitas dan keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi, Ukuran kualitas pangan seperti ini sulit dilakukan karena melibatkan berbagai jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda, sehingga ukuran keamanan hanya dilihat dari ada atau tidaknya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga, Oleh karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk-pauk) sehari-hari yang mengandung protein hewani dan/atau nabati, Adalah Pola Pangan Harapan (PPH) yang dijadikan model pendekatan untuk mencerminkan susunan konsumsi pangan anjuran untuk hidup sehat, aktif, dan produktif, Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan berdasarkan skor pangan dari 9 bahan pangan, PPH berguna sebagai instrumen sederhana menilai situasi ketersediaan dan konsumsi pangan berupa jumlah dan komposisi menurut jenis pangan secara agregat, Di samping itu juga berguna sebagai basis untuk penghitungan PPH yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan keragaman konsumsi pangan baik pada tingkat ketersediaan maupun tingkat konsumsi, Selain itu digunakan untuk perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan, Dengan pendekatan PPH dapat dinilai mutu pangan penduduk berdasarkan skor pangan (dietary score), $4 Semakin tinggi skor mutu pangan, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya, Berikut data skor PPH di Kabupaten Tangerang selama kurun waktu empat tahun ke belakang, Gambar 65 Skor Pola Pangan Harapan (%) Tahun 2014-2020 Sumber : DPKP Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Keragaman konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Tangerang dengan indikator skor PPH menunjukkan bahwa skor mutu konsumsi pangan penduduk Indonesia periode 2014 – 2020 mengalami kenaikan, Peningkatan mutu konsumsi pangan penduduk menunjukkan sudah baiknya kesadaran masyarakat akan pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, Baiknya kesadaran masyarakat tersebut kemungkinan lebih disebabkan oleh tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Tangerang yang semakin tinggi serta banyaknya akses pangan selain beras yang semakin mudah di peroleh, sehingga konsumsi pangan lain selain beras sudah hampir memenuhi komposisi ideal yang dianjurkan. Konsumsi pangan juga erat kaitannya dengan mutu dan keamanan pangan, Mutu dan keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, tetapi juga terhadap produktivitas ekonomi dan perkembangan sosial baik individu, masyarakat, maupun negara, Selain itu, mutu dan keamanan pangan terkait erat juga dengan kualitas pangan yang dikonsumsi, yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kesehatan serta pertumbuhan fisik dan intelegensi manusia, Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan antara lain fasilitas dan layanan kesehatan dengan cara peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai dan mempermudah layanan kesehatan, sanitasi, dan ketersediaan air dengan kecukupan air bersih hal ini dikarenakan air yang kurang bersih rentan penyakit, Faktor lain yang berpengaruh terhadap konsumsi pangan yaitu pengetahuan ibu rumah tangga tentang pola makan dan pola asuh kesehatan berdampak pada seberapa besar jumlah asupan gizi yang dikonsumsi, Apabila faktor- faktor tersebut terpenuhi tidaklah mustahil bahwasanya hasil yang diharapkan seperti peluang harapan hidup dari terpenuhinya gizi balita akan meminimalkan angka kematian bayi sebagi penerus generasi, Berkaitan dengan keamanan pangan, dari instansi atau badan pengawasan pangan telah melakukan beberapa kegiatan antara lain:
  17. 1.penyuluhan kepada produsen makanan jajanan dan pedagang;
  18. 2.pengawasan bahan pangan melalui pengujian bahan pangan segar;
  19. 3.penyebaran dan publikasi informasi keamanan dan mutu pangan melalui media cetak maupun elektronik;
  20. 4.penetapan dan pengusulan peraturan daerah tentang pengendalian keamanan, mutu, dan gizi pangan;
  21. 5.inventarisasi institusi yang memiliki kompetensi dalam menangani keamanan, mutu, gizi pangan segar, olahan, siap saji, dan pangan jajanan, Bentuk dari ketahanan pangan menitikberatkan pada pola konsumsi yang diharapkan mampu memenuhi gizi maupun energi, diversifikasi pangan, dan adanya jaminan keamanan pangan, Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya pertumbuhan/perkembangan kesehatan dan kecerdasan manusia, Berdasarkan data dari RKPD Kabupaten Tangerang 2013-2021, Cakupan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan mencapai 100% hingga tahun 2019, Pembangunan ketahanan pangan memerlukan keharmonisan dari ketiga subsistem tersebut, Pembangunan subsistem ketersediaan pangan diarahkan untuk mengatur kestabilan dan kesinambungan ketersediaan pangan, yang berasal dari produksi, cadangan, dan impor, Pembangunan subsistem distribusi pangan bertujuan menjamin aksesibilitas pangan dan stabilitas harga pangan, Pembangunan subsistem konsumsi bertujuan menjamin setiap rumah tangga mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, bergizi, dan aman, Keberhasilan pembangunan masing-masing subsistem tersebut perlu didukung oleh faktor ekonomi, teknologi, dan sosial budaya yang pada akhirnya akan berdampak pada status gizi, 2.3.2.4. Pertanahan Produksi sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Tangerang pada tahun 2018 seluas 219,444,366 Ha dengan rincian sertifikat berupa Hak Milik, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan Hak Sarusun, Sertifikat yang paling banyak diterbitkan adalah sertifikat Hak Milik dengan sebanyak 388,437 bidang. Tabel 2.67 Rekapitulasi Produksi Sertifikat Tanah di Kabupaten Tangerang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tahun 2018 No, Sertifikat Bidang (unit) Luas (m2) 1 Hak Milik 307,185 78,089,181 2 Hak Guna Usaha N/A N/A 3 Hak Guna Bangunan 62,307 83,476,890 4 Hak Pakai 953 8,116,606 5 Hak Pengelolaan 38 49,502,604 6 Hak Sarusun 17,584 66,578 7 Tanah Wakaf 370 192,507 Total 388,437 219,444,366 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020 Berdasarkan data dari RKPD Kabupaten Tangerang 2019-2021, pada tahun 2020 jumlah lahan yang bersertifikat mencapai 11,35%, Sementara penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Tangerang tahun 2019 mencapai 100% atau terlaksana sepenuhnya dari izin yang diajukan, 2.3.2.5. Lingkungan Hidup A. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk Untuk Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 sebesar 2,289% dibandingkan jumlah penduduk yang ada, Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2,65 berikut: Tabel 2.68 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tangerang Tahun 2019 No Uraian Jumlah 1, Jumlah TPS (unit) 29 2, Jumlah Daya Tampung TPS (ton) 87,000 3, Jumlah Penduduk (jiwa) 3,800,787 4, Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah penduduk (%) 2,289% Sumber : DLHK Kabupaten Tangerang, 2020 B. Persentase jumlah sampah yang tertangani Untuk melihat persentase penanganan sampah, ditunjukkan pada tabel 2,66 sebagai berikut: Tabel 2.69 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020 Indikator 2017 2018 2019 2020 Timbulan sampah yang ditangani (%) 32,34% 23,63% 24,13% 24,63% Sumber : DLHK Kabupaten Tangerang, 2020 Meningkatnya jumlah penduduk kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya timbulan sampah yang ada, Berdasarkan tabel di atas, jumlah volume produksi sampah tahun 2019 meningkat menjadi 906,425 ton, Di mana sebelumnya pada tahun 2018 jumlah volume produksi sampah adalah 831,967 ton, Di sisi lain, jumlah sampah yang ditangani pada kabupaten Tangerang meningkat namun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan meningkatnya jumlah sampah, Sehingga, timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2019 hanya mencapai 36,75%, Angka ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 40,23% Jika dilihat dari jumlah areal pengelolaan sampah, belum ada peningkatan dari 3 tahun terakhir (2017-2019), Berdasarkan data dari Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah stagnan pada angka 941 Km2, Satu-satunya tempat pembuangan akhir yang dimiliki adalah TPA Jatiwaringin dengan luas lahan 18 Ha dan yang sudah terpakai sekitar 7 Ha, Kondisi ini tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah atau menampung volume sampah yang ada karena disebabkan oleh beberapa faktor, Di antaranya adalah infrastruktur yang kurang memadai seperti akses masuk ke TPA, teknologi pengelolaan sampah yang masih open dumping (yang menyebabkan rendahnya penilaian TPA pada P1 adipura yaitu 36,27), Berikutnya disebabkan oleh kurangnya armada sampah, Adapun data armada pengangkut sampah dibandingkan dengan volume sampah dapat dilihat dari tabel 2.70, Tabel 2.70 Sampah yang terangkut Tahun 2019 Armada Jumlah (unit) Sampah yang terangkut (m3/hari) Dinas 190 2,280 Kecamatan 46 552 Roda 3 (Germo) 60 120 Total 296 2,952 Catatan : Volume bak : 6 m3, Ritase : 2 Sumber: DLHK Kabupaten Tangerang, 2019 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa timbulan sampah yang terangkut adalah 2,952 ton/hari atau sekitar 51% dari total sampah yang ada, Hal inilah yang menyebabkan masih banyaknya kawasan kumuh dan titik-titik sampah liar, Hal lain yang juga menyumbang permasalahan sampah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku budaya 3R, Kabupaten Tangerang telah membangun dan memfasilitasi masyarakat dengan pembangunan TPST, dalam kurun waktu tahun 2014 s/d 2019 telah dibangun 42 TPST di beberapa kecamatan namun yang aktif hanya sekitar 29 TPST, diantaranya TPST 3R Gemah Ripah yang berlokasi di Kecamatan Tigaraksa, Adapun Bank Sampah juga sudah mulai dikembangkan dan terdapat 2 (dua) Bank sampah yang sudah berjalan dengan baik, yaitu Bank Sampah Kemuning (Binong) dan bank Sampah Puri Permai (Tigaraksa), TPST dan Bank Sampah inilah yang masih perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah, 2.3.2.6 Kondisi Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang memiliki beberapa sungai besar yang melintasi wilayah administrasi Kabupaten Tangerang, diantaranya Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri dan Sungai Cirarab. Sungai-sungai tersebut mengalir memalui daerah perkotaan, pedesaan, industri, pertanian, dan lain sebagainya, sehingga kualitasnya sangat terpengaruh oleh aktivitas beberapa sektor tersebut pada daerah aliran sungai (DAS). Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi memenuhi baku mutu pada suatu sumber air dalam waktu tertentu atau periode tertentu dengan membandingkan terhadap baku mutu air yang ditetapkan. Pada periode pemantauan tahun 2018, Sungai Cimanceuri mempunyai status 2 titik cemar ringan, 7 titik cemar sedang dan 2 titik cemar berat. Pada periode pemantauan tahun 2018, Sungai Cidurian mempunyai status 3 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat. Pada periode pemantauan tahun 2018, Sungai Cisadane mempunyai status 4 titik cemar ringan, 6 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat. Pada tahun anggaran 2018, Kabupaten Tangerang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, telah melaksanakan pemantauan dan pengujian kualitas air beberapa sungai yang berada di Kabupaten Tangerang. Pemantauan tersebut meliputi pengambilan sampel air sungai, analiisis sampel air sungai di lapangan dan laboratorium pada 54 (lima puluh empat) titik pantau yang tersebar di Sungai Cimanceuri, Sungai Cidurian, Sungai Cisadane dan Sungai Cirarab, antara lain:
  22. 1.Sungai Cisadane : 12 titik pantau di 4 kecamatan (Kec. Sepatam Timur, Kec. Pakuhaji, Kec. Teluk Naga dan Kec. Pagedangan
  23. 2.Sungai Cirarab : 15 titik pantau di 6 kecamatan (Kec. Panongan, Kec. Curug, Kec, Cikupa, Kec. Pasar Kemis, Kec. Rajeg dan Kec. Sukadiri
  24. 3.Sungai Cimanceuri : 14 titik pantau di 5 kecamatan (Kec. Jambe, Kec. Tigaraksa, Kec. Balaraja, Kec. Kemiri dan Kec. Kronjo
  25. 4.Sungai Cidurian : 13 titik pantau di 5 kecamatan (Kec. Solear, Kec. Cisoka Kec. Jayanti, Kec. Kresek dan Kec. Kronjo Selain dari sungai di DAS tersebut, dilakukan juga pemantauan di sungai-sungai kecil di Kabupaten Tangerang secara rutin, seperti sungai Cikolear, sungai Cibiuk, sungai Cimasuk, sungai Ranca Buaya, sungai Kadu Agung, sungai Pekong, sungai Cinangka, sungai Cimaneuh, sungai Cigaga, sungai Cikidrun, sungai Cilongok, sungai Cirewed, sungai - Cibunder, sungai Pangodokan, sungai Kongsi Baru, sungai Cioja, sungai Lembang, sungai Apur Leading, sungai Cibende, sungai Cipabuaran, sungai Cicamurang, sungai Cianjing, sungai Rawa Lindung, sungai Cirawa Bule, sungai Cihuni, sungai Cigaten, sungai Kelapa dua, sungai Cigung, sungai Cisodong, sungai Cisabi, sungai Cisauk, sungai Apur Bojong Renged, sungai Utan Pari, sungai Deker dan sungai Kali Pintu Air. Tabel 2.71 Kualitas Air Sungai di Kabupaten Tangerang Tahun 2018 No Parameter Satuan Sungai Cisadane Sungai Cirarab Sungai Cimanceuri Sungai Cidurian Maret April Maret April Maret April Maret April 1 Suhu ˚C 27,4 28,2 30,4 29,8 32 30,2 31,4 30,1 2 pH - 7,53 7,76 7,36 6,91 6,21 7,4 7,67 7,69 3 TSS Mg/l 79,7 59,5 136 143 87,9 86,2 50,8 64,8 4 TDS Mg/l 38 35 24 7 28 6 41 14 5 DO Mg/l 6 6 4 3 5,44 5,81 6,41 6,85 6 BOD Mg/l 1 7 2 1 2 2 67 1 7 COD Mg/l 6 45 14 7 11 11 104 6 8 T-P Mg/l 0,15 0,09 0,27 0,1 0,06 0,11 0,11 0,07 9 Sianida Mg/l 0 0 14 13 2 0 2 16 10 H2S Mg/l 0 0 0,01 0 0,001 0,028 0,001 0 11 Fenol (μg/L) 0,001 0,073 0,005 0,002 0,014 0,095 0,08 0,023 Sumber : RPPLH Kabupaten Tangerang, 2019 Tidak memenuhi baku mutu air Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan DLHK Kabupaten Tangerang Tahun 2018 diketahui bahwa nilai zat padat terlarut (TDS) dilokasi Kec. Balaraja 2, lebih dari 500 mg/Lt, dimana berdasarkan baku mutu air minum menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 maka nilai TDS tertinggi adalah 500 mg/Lt. TDS merupakan zat padat organik maupun anorganik. TDS secara umum tidak dianggap sebagai suatu zat cemar yang utama, TDS merupakan lebih memperlihatkan karakteristik air minum tersebut. Jika TDS tinggi akan diikuti dengan tingkat kekeruhan dari air tersebut. Kemudian terdapat parameter lain yang tidak memenuhi baku mutu yaitu mangan di Kec. Cikupa dan parameter Sulfat di Kec. Cikuda dan Kec. Balaraja 1. Kondisi air sungai ini juga mempengaruhi kuantitas air baku bagi penyediaan air minum untuk masyarakat, di mana saat ini baru 32% 45 40 • 35 3?_ ----------_..;....._ 51 • 2013 2014 2015 2016 2017 masyarakat yang dapat mengakses air minum dari target minimum 40%, Meskipun begitu, pemerintah daerah tidak hanya berpangku tangan, Pembinaan bahkan pelaksanaan penegakan hukum sudah dilakukan terhadap 1,203 industri dan 753 industri sudah ditindaklanjuti mulai dari pemberian sanksi administrasi s/d paksaan pemerintah, Masih rendahnya capaian pengawasan industri ini dikarenakan terbatasnya SDM yang ada di mana jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang dimiliki di DLHK hanya 2 (dua) orang, Gambar 66 Kasus Pengaduan Masalah Lingkungan Hidup Sumber data : Bidang PPKLH DLHK 2017 Dari grafik tersebut menyatakan bahwa seluruh pengaduan terkait masalah lingkungan hidup tertangani oleh DLHK, baik yang masih dalam tahap pembinaan maupun sudah selesai kasusnya, 2.3.2.6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pada tahun 2019 hingga tahun 2020, terjadi penurunan persentase cakupan kepemilikan KTP elektronik menjadi 96,23% di tahun 2019, dan Kembali menurun di tahun 2020 menjadi 95,44%, Tabel 2.72 Capaian Indikator Adiministrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Indikator 2017 2018 2019 2020 Cakupan Kepemilikan KTP-el (%) 90,5 96,89 96,23 95,44 Cakupan Kepemilikan KIA (%) 0,18 0,79 9,22 15,75 Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran Bayi 0 s/d 1 tahun (%) 23,95 30,74 54,48 73,26 Sumber : Renstra Disdukcapil Kabupaten Tangerang 2019 -2023 2.3.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Desa A. Jumlah PKK aktif Di Kabupaten Tangerang, terdapat 274 jumlah PKK secara total, Belum ada peningkatan jumlah PKK setiap tahunnya, akan tetapi 4 tahun terakhir jumlah PKK aktif tetap konsisten yaitu 100% dari seluruh PKK, Tabel 2.73 Jumlah PKK Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Tangerang 2017 - 2020 Indikator 2017 2018 2019 2020 Jumlah PKK 274 274 274 274 Jumlah PKK Aktif 100% 100% 100% 100% Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020 B. Jumlah Posyandu Aktif Target pembinaan Posyandu adalah tercapainya Posyandu Aktif atau Posyandu yang berada pada strata Purnama mandiri, Pada tahun 2020 target Posyandu Purnama Mandiri adalah 1500 Posyandu dan capaiannya adalah 1223 Posyandu, Pencapaian Posyandu Purnama Mandiri tahun 2020 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 dan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Tangerang sehingga pada awal periode tersebut kegiatan lima pelayanan posyandu tidak berjalan sebagaimana mestinya Tabel 2.74 Persentase Posyandu aktif di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 No, Tahun Posyandu (Unit) Posyandu Aktif (Unit) Persentase Posyandu Aktif (%) 1 2013 2,181 677 31,04 2 2014 2,207 1,191 53,96 3 2015 2,241 969 43,23 4 2016 2,173 1,084 49,88 5 2017 2,279 1,167 51,21 6 2018 2,233 2,093 93,73 7 2019 2,233 2,093 93,73 8 2020 2,319 1,223 52,7 Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Data Statistik Sektoral Kab, Tangerang 2020) 2.3.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana A. Total Fertility Rate (TFR)/Angka Fertilitas Total TFR merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas, Angka Fertilitas Total (TFR) membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran, TFR merupakan indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Tabel 2. 75 Angka Fertilitas Total Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 TFR 2,2 2,2 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,21 2 Persentase - 0 5.45 0 0 0 0 -4.74 Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021 TFR sebesar 2,32 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). B. Persentase Sektor yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK/Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) Organisasi Perangkat Daerah yang tersosialisasikan konsep pembangunan berwawasan kependudukan pada tahun 2017 sebanyak 13 perangkat daerah dari total perangkat daerah yang ada sebanyak 33 perangkat daerah dengan persentase sebanyak 39,39%. Jumlah perangkat daerah yang tersosialisasikan sebelumnya sebanyak 10 perangkat daerah. Hingga tahun 2019, persentase Organisasi Perangkat Daerah yang tersosialisasikan terus meningkat hingga mencapai 57,57 % dari total OPD yang ada saat ini. Tabel 2.76 Sektor yang Tersosialisasi Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Alat Ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang terpapar (unit) 0 0 3 10 13 16 19 2 Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang ada (unit) 0 0 33 33 33 33 33 Persentase (%) 0 0 9,09 30,30 39,39 48,48 57,57 Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2020 C. Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB Kampung KB merupakan salah satu “senjata pamungkas” baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang “terlihat” oleh pandangan pemerintah. Kampung KB, nantinya akan menjadi ikon program kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Tabel 2.77 Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB No. Uraian 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB (unit) 15 15 15 15 2 Jumlah semua perangkat daerah (unit) 33 33 33 33 3 Persentase (%) 45,45 45,45 45,45 45,45 Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021 D. Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga • • I • • • I • I • Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Tangerang mengalami penurunan setiap tahunnya. Yaitu dari 1,84 anak per keluarga menjadi 1,52 anak per keluarga. Hal ini dapat berimplikasi bahwa sudah banyak keluarga yang memiliki anak kurang dari 2 per keluarga di Kabupaten Tangerang. Gambar 67 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga tahun 2013-2020 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang E. Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15 – 49 Capaian program pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana mengalami kenaikan ditandai dengan peningkatan pengguna aktif kontrasepsi/CPR. Meskipun peningkatannya perlahan, angka pemakaian kontrasepsi secara konsisten naik dari tahun 2013 hingga tahun 2020. Peningkatan selama tujuh tahun tersebut sebesar 5,97%, dari tahun 2013 sebanyak 65,72% menjadi 71,69% di tahun 2020. Tabel 2.79 Angka Pemakaian Kontrasepsi Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun 2013 - 2020 No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah peserta KB aktif 407.565 418.025 452.811 464.204 468.341 475.293 483.571 522,078 2 Jumlah pasangan usia subur 620.188 627.163 661.295 674.810 676.723 681.265 687.862 728,266 Persentase 65,72 66,65 68,47 68,79 69,21 69,77 70,30 71.69 1.84 1.54 1.53 1.53 1.56 1.5 1.53 1.52 0 0.5 1 1.5 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 I I I I I I I I I I I Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19). ASFR 15-19 diperoleh dari jumlah remaja perempuan melahirkan di usia 15-19 tahun dibandingkan dengan 1.000 perempuan yang berusia 15-19 tahun di Kabupaten Tangerang. Angka kelahiran remaja dengan usia perempuan antara 15- 19 tahun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 mencapai 29,00 orang per 1000 perempuan berusia 15-19 tahun. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 2.80 Angka Kelahiran Remaja di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 ASFR 15-19 tahun 23 23 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 29,00 Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021 F. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun Pasangan usia subur dengan istri di umur kurang dari 20 tahun di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 mencapai 46.814 jiwa dengan jumlah pasangan usia subur di tahun yang sama sebanyak 676.723 pasangan atau sekitar 6,92%. Angka ini mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 6%. Tabel 2.81 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Tahun 2015-2020 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang dari 20 Tahun 47.138 47.138 46.814 46.511 46.208 43.696 2 Jumlah pasangan usia subur 661.295 661.295 676.723 681.265 687.862 728.266 Persentase 7,13 7,13 6,92 6,83 6,72 6,00 Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021 G. Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (unmet need) Pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani di Kabupaten Tangerang tahun 2017 sebanyak 102.432 pasangan, dengan jumlah PUS sebanyak 676.723 pasangan. Pada tahun 2020, persentase jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB namun tidak terpenuhi turun menjadi 83.658 dengan jumlah PUS sebanyak 728.266 pasangan. Tabel 2.82 Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani 99.802 104.194 102.432 105.240 102.847 83.658 Jumlah Pasangan Usia Subur 661.295 661.295 676.723 681.265 687.862 728.266 Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang H. Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Akseptor KB yang menggunakan pola Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau MKJP di Kabupaten Tangerang tahun 2017 sebanyak 115.320 akseptor dengan jumlah akseptor KB yang ada sebanyak 468.341 dengan persentase 24,62%. Pada tahun 2020, persentase tersebut mengalami penurunan yaitu menjadi 22,92%. Tabel 2.83 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Tahun 2015-2020 No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP 111.187 115.747 111.534 115.320 116.056 119.643 2 Jumlah akseptor KB 452.811 464.204 468.341 475,293 483,571 522,078 Persentase 24,55 24,93 24.62 24.26 24.00 22.92 Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2021 I. Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah akseptor KB sebanyak 468.341 pasangan, jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi sebanyak 22.721 pasangan, artinya 4,85% pasangan tidak menggunakan alat kontrasepsi. Angka tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 9,7% dan kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 14,55%. Kondisi ini masih terus meningkat hingga tahun 2020 yang mencapai 15,22%. Tabel 2.84 Persentase Pasangan yang Tidak Menggunakan Alat Kontrasepsi Tahun 2017-2020 Uraian 2017 2018 2019 2020 Persentase pasangan yang tidak menggunakan alat kontrasepsi 4,85 9,70 14,55 15,22 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 J. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Ber-KB Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB sebanyak 5.996 kelompok, dengan jumlah anggota kelompok sebanyak 7.080 atau sekitar 84.69%. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan cakupan menjadi 87,38%. Tabel 2.85 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Tahun 2017- 2020 Uraian 2017 2018 2019 2020 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 84,69 86,17 87,35 87,38 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 K. Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB sebanyak 4.491 kelompok dengan jumlah anggota kelompok BKR sebanyak 4.987 kelompok, sehingga cakupan anggota Bina Keluarga Remaja mencapai 90.05%. Pada tahun 2018, angka tersebut sempat mengalami penurunan menjadi 84,5% namun kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 97,96%. Tabel 2.86 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Tahun 2017- 2020 Uraian 2017 2018 2019 2020 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB (%) 90,05 84,5 97,96 97,98 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 L. Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB sebanyak 5.569 anggota dengan jumlah anggota kelompok BKL mencapai 6.565 anggota dan cakupan anggota Bina Keluarga Lansia adalah 84.83%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan cakupan menjadi 96,07%. Tabel 2.87 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Tahun 2017- 2020 Uraian 2017 2018 2019 2020 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB (%) 83,48 91,05 96,07 96,17 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 M. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebanyak 2 unit dengan jumlah kecamatan 29 kecamatan dan rasio sekitar 6,90%. Pada tahun 2018 hingga 2020 terjadi peningkatan jumlah PPKS sehingga rasio PPKS per Kecamatan meningkat menjadi 13,8% pada tahun 2018, 20,7% pada tahun 2019 dan 21,37% pada tahun 2020. Tabel 2.88 Rasio Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Per Kecamatan Tahun 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Rasio Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Per Kecamatan 6,9 13,8 20,7 21,37 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 N. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja/ Mahasiswa Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah PIK R/M sebanyak 8 PIK, dengan jumlah kecamatan yang ada sebanyak 29 kecamatan, sehingga cakupannya mencapai 27,59%. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan jumlah PIK R/M secara signifikan sehingga rasio PIK R/M per Kecamatan mengalami peningkatan menjadi 55,18% pada tahun 2018 dan 82,77% pada tahun 2019. Tabel 2.89 Rasio Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa Tahun 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Rasio Pusat Informasi dan Konseling Remaja/ Mahasiswa Per Kecamatan 27,59 55,18 82,77 83,44 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 O. Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Pada tahun 2019, data yang bersumber dari RKPD Kabupaten Tangerang menunjukkan jumlah petugas KB dan Penyuluh KB yang didayagunakan pada tahun 2019 sebanyak 7 orang, dengan jumlah PLKB/PKB sebanyak 7 dan cakupan hingga 100%. Hingga tahun 2020 cakupannya masih stabil di angka 100%. Tabel 2.90 Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2013 - 2020 No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan (jiwa) 12 10 9 8 7 7 7 7 2 Jumlah PKB/PLKB (jiwa) 12 10 9 8 7 7 7 7 Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2021 P. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri sebanyak 1.476 anggota, dengan jumlah anggota kelompok UPPKS sebanyak 1.594. Sementara itu cakupan pasangan usia subur peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri sekitar 92.60%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan cakupan menjadi 98,28%. Tabel 2.91 Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS Yang Ber-KB Mandiri Tahun 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber-KB mandiri 92,6 95,44 98,28 98,34 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2020 Q. Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan Pada tahun 2019, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menunjukkan jumlah petugas pembantu Pembina KB desa di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 sebanyak 274 petugas, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 274 desa/kelurahan, dengan rasio 1:1 artinya 1 desa/kelurahan ada 1 orang petugas Pembina KB di desa tersebut. Tabel 2.92 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa No. Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Jumlah petugas Pembantu Pembina KB Desa (jiwa) 274 274 274 274 274 274 274 2 Jumlah Desa/ Kelurahan (unit) 274 274 274 274 274 274 274 3 Rasio 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 Sumber : DPPKB Kab. Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 R. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tangerang menyatakan persediaan alat dan obat kontrasepsi cakupannya sebanyak 150,32%. Angka ini terus meningkat setiap tahunnya hingga menjadi 450,96% di tahun 2019. S. Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan persediaan alat dan obat kontrasepsi tersedia sebanyak 16.681 unit dengan rata-rata pemakaian alat dan obat kontrasepsi per bulan sebanyak 11.097 unit cakupan ketersediaan sekitar 150,32%. Cakupan ketersediaan di atas 100% memiliki arti bahwa ketersediaan alat dan obat kontrasepsi lebih besar daripada penggunaannya. Untuk lebih jelas mengenai cakupan tiap tahunnya dapat dilihat dalam table berikut. Tabel 2.93 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi tahun 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi 216,24 300,64 450,96 451,63 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 T. Persentase Faskes dan Jejaringnya (di Seluruh Tingkatan Wilayah) yang Bekerja sama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan jumlah Faskes dan jejaring yang bekerja sama dengan BPJS sebanyak 68 unit dengan jumlah Faskes dan jejaring sebanyak 93 unit, persentase Faskes dan jejaringnya sekitar 73,12%. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan persentase yang sangat drastis yaitu menjadi 219,36%. Pada tahun 2020, angka tersebut Kembali meningkat menjadi 220,03%. U. Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa Pada tahun 2019, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia sebanyak 274 data dengan jumlah seluruh informasi data mikro keluarga sebanyak 274, sehingga cakupannya mencapai sekitar 100,00%. V. Cakupan Kelompok Kegiatan yang Melakukan Pembinaan Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga Pada tahun 2019, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan jumlah kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga berjumlah 626 kelompok kegiatan dari total 658 keluarga, sehingga cakupannya mencapai sekitar 93,8%. Pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 93,9%. W. Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang adalah sebanyak 7.992 keluarga dari total jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak sebanyak 24.706 keluarga. Dari data tersebut, cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sekitar 32,35%. Pada tahun 2018 dan 2019 terjadi peningkatan cakupan menjadi 64,70% pada tahun 2018 dan 97,05% pada tahun 2019. Pada tahun 2020, angka ini seditkit meningkat menjadi 97,72%. Tabel 2.94 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Tahun 2017-2020 2017 2018 2019 2020 Cakupan Keluarga yang Mempunyai Balita dan Anak yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak 32,35 64,7 97,05 97,72 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 X. Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan bahwa rata-rata usia kawin pertama wanita di Kabupaten Tangerang tahun 2015-2017 adalah pada usia 18 tahun. Tabel 2.95 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita No. Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Wanita 18 18 18 20,12 19,6 18 Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2021 Y. Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Pada tahun 2017, data yang bersumber dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menyatakan bahwa pengganggaran untuk program kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di APBD Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 15.421.805.584, dengan APBD sebesar Rp. 5.590.682.471.500. Secara persentase, anggaran tersebut adalah sebesar 0,28% dari total APBD. Angka ini kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi 0,86 %. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan cukup signifikan hingga mencapai presentase anggaran sebesar 2,74%. Tabel 2.96 Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah anggaran untuk urusan PPKB 15.665.642.137 15.421.805.584 0 7.215.962.000 7.650.514.000 Jumlah APBD dan APBDes 4.957.841.202.274 5.590.682.471.500 14.365.552.700 5.102.530.000 6.313.266.042 Persentase 0.32 0.28 0 0,86 2,74 Sumber : DPPKB Kabupaten Tangerang, 2021 2.3.2.9. Perhubungan A. Izin Trayek di Kabupaten Tangerang Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif, Sejalan dengan peningkatan pendapatan masyarakat, banyak orang yang mampu membeli kendaraan pribadi, Banyak alasan untuk memiliki kendaraan pribadi, antara lain karena masalah privasi dan kenyamanan, Namun dibalik kebaikannya, kepemilikan kendaraan pribadi terlalu banyak juga menimbulkan masalah, salah satunya adalah masalah kemacetan, Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan umum, semakin efektif pula penggunaan jalan raya, Dengan kata lain, kendaraan umum merupakan salah satu pemecahan masalah kemacetan di jalan raya, Tabel di bawah menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017-2020, Tabel 2.97 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Tangerang Tahun 2017- 2020 (dalam unit) Jenis Kendaraan 2017 2018 2019 2020 Mobil Penumpang 150,003 168,626 192,302 189,087 Bus 210 245 400 55,246 Truk 46,980 50,043 55,246 53,669 Motor 1,224,583 1,216,558 1,339,870 1,496,366 Sumber : BPS Provinsi Banten Ijin trayek di Kabupaten Tangerang tahun 2018 sejumlah 1,917 buah dengan jumlah penduduk 3.692.693. Sehingga dapat dihitung bahwa rasio ijin trayek tahun 2018 sebesar 1: 1,926, Sementara ijin trayek di Kabupaten Tangerang tahun 2019 sejumlah 1.419 buah dengan jumlah penduduk 3.800.787 Sehingga dapat dihitung bahwa rasio ijin trayek tahun 2019 sebesar 1: 2,678. Tabel 2.98 Rasio Ijin Trayek Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2019 No Uraian 2018 2019 1 Jumlah Ijin Trayek 1,917 1,419 2 Jumlah Penduduk 3,692,693 3,800,787 3 Rasio Ijin Trayek 1 : 1,926 1 : 2,678 Sumber: Dinas Perhubungan, Kab, Tangerang Tahun 2019 B. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB/KIR) Unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) atau uji KIR di Kabupaten Tangerang hanya 1 unit yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan yaitu yang berlokasi di Kecamatan Balaraja, Selama tahun 2015 sampai dengan 2019 telah dilaksanakan Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB sebanyak 269,091 unit kendaraan dengan rincian 2 0 1 6 2 0 1 7 Memiliki Tidak Memiliki 2 0 1 8 2 0 1 9 2020 mobil barang sebanyak 246,729 unit, mobil bis sekitar 19,434 unit, mobil penumpang sebanyak 3,574 unit kendaraan, dan tempelan sebanyak 746 unit, Selama tahun 2015 telah di uji sebanyak 51,735, tahun 2016 telah dilakukan uji KIR sebanyak 51,192 unit kendaraan, tahun 2017 telah dilakukan pengujian terhadap kendaraan sebanyak 51,461 unit, dan pada tahun 2018 telah dilakukan pengujian terhadap kendaraan sebanyak 55,053 unit, serta tahun 2019 sebanyak 59,650 unit. Tabel 2.99 Perkembangan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di UPT PKB Dinas Perhubungan, Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2019 (dalam unit) Jenis Kendaraan 2015 2016 2017 2018 2019 Mobil Barang 45,832 45,639 47,482 51,505 56,271 Mobil Bis 4,850 4,812 3,520 3,199 3,053 Mobil Penumpang 1,053 741 241 147 Tempelan - - 218 202 326 Jumlah 51,735 51,192 51,461 55053 59,650 Sumber : UPT PKB Dinas Perhubungan, tahun 2017, Dinas Perhubungan 2020 2.3.2.10. Komunikasi dan Informatika A. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Selular (HP) Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki Telepon Seluler di Kabupaten Tangerang tahun 2019 adalah sekitar 36,5 persen, sedangkan yang tidak memiliki telepon seluler sekitar 36,5 persen. Gambar 68 Persentase penduduk 5 tahun keatas yang memiliki HP Tahun 2015-2020 di Kabupaten Tangerang Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2015-2020 Menggunakan Tidak Menggunakan 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2019 2 0 2 0 B. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer dan Akses terhadap Internet Sementara itu, aktivitas penduduk yang mengakses internet pada tahun 2018 sekitar 50,33 persen dan pada tahun 2020 naik menjadi 58,63 persen, Gambar 69 Persentase penduduk 5 tahun keatas yang menggunakan Akses internet Tahun 2015-2020 di Kabupaten Tangerang Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Tahun 2012-2020 2.3.2.11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah Terdapat 641 koperasi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020, Dari jumlah tersebut 355 koperasi merupakan koperasi aktif dan mampu menyerap 1.367 karyawan. Berdasarkan modalnya, koperasi di Kabupaten Tangerang lebih banyak menggunakan modal dari luar dibandingkan modal sendiri, Tabel 2.100 Jumlah Koperasi di Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020 No, Kecamatan Koperasi Aktif Tenaga Kerja 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 1 Balaraja 30 30 32 33 90 90 96 99 2 Cikupa 30 32 35 36 90 96 105 108 3 Cisauk 5 5 6 6 15 15 18 18 4 Cisoka 3 5 5 5 9 15 15 15 5 Curug 10 12 15 15 30 36 45 45 6 Gunung Kaler 2 2 2 2 6 6 6 6 7 Jambe 3 3 3 3 9 9 9 9 8 Jayanti 7 10 11 11 21 30 33 33 9 Kelapa Dua 16 22 33 33 48 66 99 108 10 Kemiri 4 4 4 4 12 12 12 12 11 Kosambi 5 5 5 5 15 15 15 15 2018 2019 2020 Jumlah Usaha Formal a Jumlah Usaha non Formal No, Kecamatan Koperasi Aktif Tenaga Kerja 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 12 Kresek 3 2 2 2 9 9 12 12 13 Kronjo 2 2 5 5 6 6 15 6 14 Legok 6 7 8 9 18 21 26 27 15 Mauk 5 9 11 11 15 27 33 33 16 Mekar Baru 1 1 2 2 3 3 6 6 17 Pagedangan 8 11 15 19 206 215 227 242 18 Pakuhaji 3 3 3 3 9 9 9 9 19 Panongan 8 9 13 13 24 27 39 39 20 Pasarkemis 18 26 29 30 54 78 87 90 21 Rajeg 7 23 17 17 21 39 51 51 22 Sepatan 7 7 9 10 21 21 27 30 23 Sepatan Timur 1 3 3 3 3 9 9 9 24 Sindang Jaya 3 3 4 5 9 9 12 15 25 Solear 6 7 9 10 18 21 27 30 26 Sukadiri 3 6 6 6 9 18 18 18 27 Sukamulya 5 5 5 5 15 15 15 15 28 Teluknaga 9 11 14 15 27 33 42 45 29 Tigaraksa 26 35 35 35 195 207 222 222 Jumlah 236 286 340 355 1,007 1,175 1,182 1,367 Sumber : https://statistik,tangerangkab,go,id/ Berdasarkan tabel di bawah, jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang tahun 2020 mencapai 10.335 Usaha Mikro yang terdiri dari 206 Usaha Formal dan 10.129 Usaha Non Formal. Jumlah Usaha Mikro terus bertambah dari tahun 2019 sebesar 189,90%. Gambar 70 Jumlah Usaha Mikro Formal dan Non Formal di Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020 Sumber : Analisis Statistik Sektoral Periode Data 2018-2020 2.3.2.12. Penanaman Modal Penanaman Modal adalah pengeluaran atau perbelanjaan perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian, Penanaman modal di Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) Jumlah investor Penanaman Modal Asing/PMA dan Investor dalam negeri yang berinvestasi di Kabupaten Tangerang tahun 2019 sebanyak 2,776 investor, dengan 1.140 investor dalam negeri, 1.636 investor asing. Tahun 2020 jumlah total investor baik dalam maupun luar negeri meingkat, menjadi 3.951 investor. Tabel 2.101 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020 No Penanaman Modal 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 PMDN 53 115 181 326 1,140 2173 2 PMA 62 110 132 833 1,636 1778 Jumlah 115 225 313 1,716 2,776 3,951 Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tangerang, 2020 B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Nilai investasi PMA di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 senilai 149,732 (ribu US$), Untuk PMDN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp2,082,947, Sedangkan perluasan proyek PMA sebesar 470, dan PMDN sebesar 781, Tabel 2.102 Nilai Investasi PMA/PMDN di Kabupaten Tangerang Tahun 2017- 2020 URAIAN 2017 2018 2019 2020 PMA Nilai Investasi (ribu US$) 412.661,5 984.945,4 516.450 444.376,4 Jumlah Proyek 132 1.228 1.636 1.778 URAIAN 2017 2018 2019 2020 (proyek) PMDN Nilai Investasi (juta Rp) 6.413.641,5 8.135.633 7.656.675 12.101. 112,1 Jumlah Proyek (proyek) 181 488 1,140 2.173 Sumber :DPMPTSPKab Tangerang 2021 Rekapitulasi penerbitan izin menujukkan kemudahan birokrasi dalam melakukan investasi atau usaha di berbagai bidang, Tabel dibawah menunjukkan penerbitan izin pada tahun 2020. Tabel 2.103 Rekapitulasi Penerbitan Izin Januari sd Desember 2020 No Jenis Izin Izin Masuk Izin Terbit Dalam Proses 1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 333 282 51 2 Perpanjangan IMTA 582 470 112 3 Izin Reklame 482 268 214 4 Izin Usaha Toko Modern 49 27 22 5 Tanda Daftar Usaha Pariwisata 90 89 1 6 Sertifikat Laik Fungsi 17 11 6 7 Izin Usaha Jasa konstruksi 148 124 24 8 Tanda Daftar Gudang 21 13 8 9 Izin Lembaga Pelatihan Kerja 3 2 1 10 Izin Usaha Perdagangan 1,367 1,298 69 11 Tanda Daftar Perusahaan 1,660 1,571 89 12 Izin Prinsip Penanaman Modal 382 362 20 13 Izin Usaha Industri 90 46 44 14 Izin Apotek 38 36 2 15 Izin Lingkungan 143 139 4 16 Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) 35 31 4 17 Izin Klinik dan Kecantikan 36 31 5 18 Izin Laboratorium 1 1 - 19 Sertifikat Laik Higiene 16 14 2 20 Izin Mendirikan Klinik dan Kecantikan 21 17 4 Sumber : DPMPTSP Kabupaten Tangerang Tahun 2020 2.3.2.13. Kepemudaan dan Olahraga Pada tahun 2019, persentase organisasi pemuda yang aktif terdapat sejumlah 45% dari total yang ada. Angka ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 40%, Sementara persentase wirausaha muda juga mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu dari 42% di tahun 2017 menjadi 62% di tahun 2019. Untuk cakupan pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda, belum ada peningkatan/penurunan setiap tahunnya, Jumlah atlet yang berprestasi mengalami penurunan di tahun 2019 dari tahun sebelumnya, yaitu 41 orang menjadi 18 orang, Penurunan signifikan terjadi di tahun 2020 seperti yang tertera pada table berikut. Tabel 2.104 Data Kepemudaan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020 Indikator 2017 2018 2019 2020 Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) 20 40 55 70 Persentase wirausaha muda (%) 42 57 62 67 Cakupan pembinaan olahraga (%) 33 35 41 41 Cakupan pembinaan atlet muda (%) 20 42 60 79 Jumlah atlet berprestasi (Orang) 22 145 22 21 Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2021 2.3.2.14. Kebudayaan Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Berdasarkan tabel di bawah, beberapa sanggar seni mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya, Seni modern dan sanggar seniman merupakan sanggar yang mengalami kenaikan jumlah unit di tahun 2019. Tabel 2.105 Jumlah Sanggar Seni dan Budaya Tahun 2015-2019 di Kabupaten Tangerang (unit) No, Uraian 2015 2017 2018 2019 1 Sanggar Seni 12 12 33 33 2 Seni Tradisional 20 21 23 23 3 Seni Tradisi 23 23 23 23 4 Seni Modern 4 4 4 4 5 Seniman 255 258 261 264 6 Lembaga Seni 2 2 2 2 7 Galeri 1 1 1 1 Sumber : Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata 2019 Tabel 2.106 Rekapitulasi Ragam Kesenian Tradisional Kabupaten Tangerang Tahun 2020 NO JENIS KESENIAN Jumlah 1 Sanggar Budaya 12 Sangar 2 Parab (Paguyuban Rampak Banten) 1 Panguyuban 3 Padepokan Pencak Silat 11 Padepokan 4 Grup Kesenian Topeng/Ubrug 15 Group 5 Grup Kesenian Tradisional Lenong 13 Group 6 Grup Kesenian Tradisional Gambang Kromong 4 Group 7 Grup Kesenian Gacle Dan Sintren 2 Group 8 Grup Kesenian Tradisional Tanjidor 2 Group 9 Grup Kesenian Tradisional Bedug Lojor 2 Group 10 Grup Kesenian Tradisional Wayang Golek 7 Group 11 Grup Kesenian Tradisional Karinding 2 Group 12 Grup Kesenian Tradisional Reog Sunda 1 Group 13 Grup Kesenian Tradisional Reog Ponorogo 1 Group 14 Grup Kesenian Balenggo 1 Group 15 Grup Kesenian Rudat 2 Group 16 Grup Kesenian Angklung Gubrag 1 Group 17 Grup Kesenian Kliningan/Jaipongan 2 Group 18 Grup Kesenian Barongsay Dan Liong 1 Group 19 Grup Paranormal Debus Extrem Banten 1 Group Jumlah 81 Sumber : Disporabudpar, Tahun 2020 Tabel 2.107 Ragam Kesenian Non Tradisional Kabupaten Tangerang Tahun 2020 NO KELOMPOK JUMLAH 1 Organ Tunggal 56 Grup 2 Band 17 Grup 3 Orkes Gambus 1 Grup 4 Marawis 1 Grup 5 Hadroh 2 Grup 6 Musik Keroncong 1 Grup 7 Musik Akustik 2 Grup 8 Musik Angklung 1 Grup 9 Kolintang Grup Sumber : Disporabudpar, Tahun 2020 2.3.2.15. Perpustakaan Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 72.256 orang dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 111.363 eks, Sementara kunjungan ke perpustakaan sebanyak 72.256 orang mengalami penurunan dikarenakan pembatasan di pandemic Covid-19, Kapasitas perpustakaan yang ada di Kabupaten Tangerang baru 1.491 unit dengan 1 perpustakaan daerah, 29 perpustakaan kecamatan. Tabel 2.108 Kondisi Perpustakaan di Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Pengunjung Perpustakaan 84,344 161,221 249,793 304,358 335,707 72,256 Koleksi Judul Buku 16,888 18,000 55,000 60,000 68,000 111,363 Jumlah Perpustakaan 6 6 6 6 6 6 Sumber: RKPD Kab Tangerang Tahun 2019-2021 dan Statistik Sektoral KabTangerang 2020 2.3.2.16. Kearsipan Indikator Urusan kearsipan meliputi indikator Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku, Data tahun 2019 menunjukkan jumlah perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku sebanyak 63 Perangkat Daerah, dari total 63 perangkat daerah di Kabupaten Tangerang atau 100%. Tabel 2.109 Penerapan Arsip Secara Baku Tahun 2015-2020 No, Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Penerapan Arsip Baku 25 35 45 45 14 15 2 Perangkat Daerah 66 66 66 66 63 63 Persentase 37,87 53,03 68,18 68,18 22 23 Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab, Tangerang Tahun 2019 2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan 2.3.3.1. Pariwisata Pada aspek industri pendukung pengembangan pariwisata, Kabupaten Tangerang didukung oleh keberadaan rumah makan dan restoran, hotel juga biro perjalanan, dan jasa pendukung lainnya seperti bank, Tahun 2017, tercatat ada 22 usaha perjalanan wisata dengan 23 hotel yang beroperasi di Kabupaten Tangerang dengan 5 hotel berbintang (BPS, 2017), Untuk rumah makan belum memiliki data terbaru, Berdasarkan catatan statistik Banten, setidaknya Kabupaten Tangerang tahun 2018 telah memiliki 153 rumah makan, Berdasarkan data BPS Provinsi Banten tahun 2017, setidaknya Kabupaten Tangerang memiliki 72 obyek wisata yang meliputi 8 situ/danau, dan kolam renang sebanyak 9 unit, 7 wisata pantai marina, 14 wisata sejarah, serta 34 obyek wisata lainnya, Kunjungan wisata Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan dari tahun 2017-2019 dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,5%, Pada tahun 2017, data kunjungan wisata ke Kabupaten Tangerang mencapai 45 ribu kunjungan kemudian dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 55 ribu kunjungan, $0,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20.000 1,000 10,000 $,000 Gambar 71 Kunjungan Wisata Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020 Sumber : Disporabudpar, 2021 2.3.3.2. Pertanian Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam, Oleh karena itu, selain upaya untuk mencapai peningkatan produksi berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk meningkatkan kebutuhan pangan yang semakin tinggi, Potensi usaha di Bidang Pertanian di Kabupaten Tangerang sangat ditentukan oleh penggunaan lahan sawah dan lahan kering, di mana jumlah lahan pertanian terus menyusut seiring dengan kebutuhan masyarakat akan perumahan dan pertumbuhan industri, Rinciannya dapat terlihat sebagaimana pada Gambar 2,77. Terlihat dari grafik, luas lahan sawah terus menyusut dari tahun ke tahun, Mayoritas lahan yang telah berkurang beralih fungsi menjadi pergudangan dan perumahan, Lahan produktif dijual warga kepada pengembang, Penjualan lahan produktif oleh warga ke pengembang tidak dapat dibendung karena sudah merupakan hak warga, Pemerintah hanya dapat menyarankan kepada pemilik tanah supaya tidak menjual bila memang tidak untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. 2018 2019 2020 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 25,657 24,857 24,805 24,217 23,745 13,250 12,163 12,161 11,869 12,350 rigasi Tadah Hujan 2014 2015 2016 2017 42019 Gambar 72 Luas Lahan Sawah Berdasarkan Jenisnya (Ha) Sumber: diolah dari website BPS dan Luas Lahan Menurut Penggunaannya Provinsi Banten 2020 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB pada tahun 2019 adalah sekitar 6,49%, Kondisi ini mengalami penurunan sejak tahun 2016 secara terus menerus hingga tahun 2019 seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.110 Peranan PDRB Per Sektor terhadap PDRB (persen), Tahun 2015- 2020 Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6,64 6,92 6,86 6,73 6,49 7,01 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2017 dan 2021, diolah *angka sementara ** angka sangat sementara Gambar 83 menunjukkan produksi padi atau bahan pangan utama di Kabupaten Tangerang, Dari gambar tersebut terlihat bahwa terjadi kenaikan produksi dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 302,614 ton menjadi 357,704 ton. 500,000.00 400,000.00 300,000.00 200,000.00 100,000.00 0.00 448,201.00 2017 316,152.00 2018 302,614.00 2019 357,704.00 2020 Produksi Telur Produksi Padi / Bahan Pangan Utama 43,848,163 49,005,291 48,320,007 48,055,484 Produksi Daging Ruminansia Produksi Daging Unggas 12,735,553 13,055,267 12,869,530 12,449,692 30,575,579 31,431,191 34,344,445 33,517,674 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 ■ 2020 2019 2018 ■ 2017 Gambar 73 Produksi Padi/Bahan Pangan Utama 2017-2020 (Dalam Ton) Sumber : Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang 2020 Produksi hasil peternakan berperan penting dalam penyediaan pangan protein hewani, terutama daging, telur, dan susu, Protein hewani bermanfaat sebagai sumber energi dalam beraktivitas, pertumbuhan sel, dan jaringan serta cadangan energi tubuh, Hingga kini pemenuhan protein hewani tidak dapat digantikan dengan zat yang lain, Peternakan merupakan bagian dari sektor pertanian, yaitu mencakup perunggasan (misalnya ayam dan itik), ruminansia kecil (misalnya kambing dan domba), dan ruminansia besar (misalnya sapi dan kerbau), Di samping itu, juga termasuk produk turunannya seperti susu dan telur, Berikut data produksi hasil peternakan yang berupa daging dan telur, Gambar 74 Produksi Daging (Ton) dan Telur (Kg) Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020 Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang 2020 1400 1234 1123 1200 1000 800 600 400 200 0 201 2018 2019 2020 8tu.le Po.kt elongok Tai Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan berbagai upaya, Salah satunya adalah dengan memberikan bantuan kepada kelompok tani, Gambar di bawah menunjukkan jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan dari Pemda, Dari gambar tersebut, terlihat bahwa terdapat tren penurunan jumlah penerima bantuan dari tahun 2017-2019 meskipun jumlah kelompok tani secara total sama setiap tahunnya. Gambar 75 Jumlah Kelompok Tani Mendapatkan Bantuan Pemda Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang 2020 2.3.3.3. Perdagangan Pengelolaan pasar di Kabupaten Tangerang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Desa, dan Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja, Tabel 2,105 menunjukkan jumlah pasar menurut pengelolanya di tahun 2020. Tabel 2,111 Pengelola Pasar di Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Pengelola Jumlah PD, Pasar Niaga KR 18 Swasta 4 Desa 20 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 3 Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2020 Sektor perdagangan di Kabupaten Tangerang memberikan kontribusi terbesar ke-3 terhadap PDRB Kabupaten Tangerang sebesar Rp, 11,040,282,72, kontribusi sektor perdagangan mengalami penurunan dibadingkan tahun 2019 yang sebesar Rp, 11,675,614,85, penurunan sector perdagangan merupkan dampak global pandemic covid-19, Data ekspor bersih (selisih antara total nilai ekspor suatu negara dan nilai total impor) kabupaten Tangerang termasuk mengalami penurunan, sehingga Pemerintah Kabupaten Tangerang mendorong para pelaku eksportir untuk meningkatkan ekspor keluar negeri di masa pandemic Covid-19, Tabel 2,112 Nilai Ekspor Bersih Kabupaten Tangerang Tahun 2018-2020 (Rupiah) Kategori 2018 2019 2020 Ekspor Bersih 92,087,041,966 80,430,762,971 78,410,616,950 Sumber : RKPD Kabupaten Tangerang 2020 Tabel 2.113 Kinerja Sektor Perdagangan, Tahun 2016-2020 Kabupaten Tangerang No Indikator 2016 2017 2018 2019 2020 A Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (Juta Rp) 1 Atas harga berlaku 11,766,171,3 6 13,138,608,85 14 742 544,81 16 234 312,48 15 643 483,80 2 Atas Harga Konstan 9,487,545,02 10,113,118,69 10,991,866,13 11,675,614,85 11,040,282,72 Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang dalam Angka, beberapa penerbitan, diolah 2.3.3.4. Perindustrian Perindustrian dan perdagangan merupakan sektor riil yang sangat besar perannya terhadap perekonomian Kabupaten Tangerang, Pada sisi industri, Kabupaten Tangerang memiliki semua basis baik industri besar, menengah maupun kecil, Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar pertama di Kabupaten Tangerang, Nilai tambah dari sektor Industri Pengolahan jumlahnya terus meningkat dari Rp38,79 triliun di tahun 2016 menjadi Rp49,79 triliun pada tahun 2019 (data sementara BPS), Walaupun demikian, persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB terus mengalami penurunan dalam jangka 38 37 47 36.84 37 35.9 36 35.22 35 34 33 32 31 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2020 waktu 2016 – 2020, gambar berikut menyajikan informasi perkembangan kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB, Gambar 76 Persentasi Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Tangerang (Dalam Persen) Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang dalam angka Dalam sebuah perekonomian yang sehat, kontribusi sektor pertanian akan terus mengalami kemunduran digantikan oleh sektor industri, dengan demikian maka sektor industri haruslah sektor yang terus tumbuh dan membesar pangsanya pada perekonomian, Tabel 2,115 berikut menyajikan detail kinerja sektor industri, Tabel 2.114 Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Menurut Golongan Pokok Industri di Kabupaten Tangerang Tahun 2017 No Sektoral Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja 1 Industri Makanan 74 10,021 2 Industri Minuman 5 4,126 3 Industri Tekstil 57 11,101 4 Industri Pakaian Jadi 34 15,132 5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki 52 39,172 6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya 33 7,151 7 Industry Kertas dan Barang dari Kertas 34 4,672 8 Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman 10 659 No Sektoral Jumlah Perusahaan Jumlah Tenaga Kerja 9 Industry Produk dari Batu Bara dan Penggilingan Minyak Bumi 4 481 10 Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia 66 8,613 11 Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional 7 862 12 Industri Barang Karet, Barang dari Karet dan Plastik 109 21,556 13 Industri Barang Galian Bukan Logam 44 15,646 14 Logam Dasar 15 3,430 15 Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya 66 9,759 16 Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik 8 1,103 17 Industri Peralatan Listrik 20 7,779 18 Industri Mesin dan perlengkapannya ytdl 25 4,696 16 Industri Kendaraan bermotor, Trailer, dan semi trailer 16 3,084 17 Industri Alat Angkutan Lainnya 21 4,706 18 Industri Furnitur 36 4,784 19 Industri Pengolahan Lainnya 21 3,775 Jumlah 757 182,308 Sumber: BPS, Kabupaten Tangerang dalam Angka 2018 2.3.3.5. Perikanan Produksi tangkapan ikan di Kabupaten Tangerang dari laut sebanyak 20,814,30 ton, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019, sedangkan nilai produksi sekitar 659,222,090, walaupun produksi mengalami kenaikan tetapi dari sisi nilai produksi menurun, Untuk lebih jelasnya lihat table berikut, Tabel 2.115 Produksi Perikanan Total Tahun 2018-2020 Jenis 2018 2019 2020 Perikanan tangkap Laut Produksi (Ton) 20,625 20,590 20,814 Nilai (Rp 000) 507,905,691 718,390,817 659,222,090 Perikanan tangkap darat Produksi (Ton) 69,71 207,98 97,91 Nilai (Rp 000) 2,042,695 4,634,276 2,109,818 Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020 llOO 1050 1000 950 900 850 800 Rata-rata per kecamatan -tKonsumsi Total 2017 31.25 906.2 2018 33.12 960.43 2019 34.62 1,005.12 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 2020 36.08 1,046.42 Selain itu jumlah konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Tangerang sudah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2017- 2020 dengan jumlah konsumsi ikan yang terus meningkat tiap tahunnya. Gambar 77 Jumlah Konsumsi Ikan Kabupaten Tangerang Sumber: Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020 Untuk indikator cakupan bina kelompok nelayan masih perlu ditingkatkan cakupannya, Pada tahun 2013, terdapat 20,93% nelayan yang dibina, kemudian cakupan mengalami penurunan tahun 2014 sampai dengan 0%, artinya tidak ada nelayan yang dibina, Namun kemudian pada tahun 2015 sampai dengan 2017 mengalami peningkatan, Pembinaan kelompok nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 dilakukan dengan pemberian bantuan kepada 28,80% dari total nelayan, Tabel 2.116 Cakupan Bina Kelompok Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapatkan bantuan pemda Tahun n (orang) 9 0 22 13 14 12 13 19 Jumlah Nelayan (orang) 43 0 41 42 41 32 54 67 Persentase 20,93 0 53,66 30,95 34,47 37,50 24,07 28,35 Sumber : Dinas Perikanan Kab, Tangerang, 2020 Produksi ikan hasil kontribusi kelompok nelayan pada tahun 2017 sebanyak 4,306,42 ton dengan jumlah produksi ikan 20,506,74 ton sehingga persentase produksi ikan mencapai 21%, Kontribusi produksi perikanan kelompok nelayan tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir, Hingga tahun 2019, kontribusi produksi kelompok nelayan masih mencapai 21%. Tabel 2,117 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Uraian 2017 2018 2019 Jumlah Produksi Ikan (ton) 20,506,74 20,625,30 20,590,52 Jumlah Produksi Ikan kontribusi kelompok nelayan (ton) 4,306,42 4,336,92 4,324,01 Persentase 0,21 0,21 0,21 Sumber : Dinas Perikanan Kab, Tangerang, 2020 Tangkapan ikan pada tahun 2017 mencapai 20,506,74 ton dengan tangkapan yang berada dalam batasan biologis yang aman mencapai 26,250 ton, sehingga proporsi tangkapan ikan mencapai 97,65%, Sementara itu tangkapan ikan yang berada dalam Batasan biologis yang aman pada tahun 2020 adalah 96,37%. Tabel 2.118 Proporsi Tangkapan Ikan Maksimum Lestari No, Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jumlah tangkapan Ikan (ton) 19,596,70 20,449,19 20,506,74 20,625,30 20,590,52 20,814,30 2 80% dari tangkapan maksimum lestari (ton) 25,000 25,625 26,250 26,500 26,500 26,500 Persentase 97,98 99,75 97,65 77,83 77,70 78,54 Sumber : Dinas Perikanan Kab, Tangerang, 2020 Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi rumah tangga, Secara definitif, Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) yang dinyatakan dalam bentuk persentase, Nilai tukar nelayan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2017 sebesar 119,68%, Terjadi penurunan drastis dari tahun 2018 ke 140 120 119.9 118.5 119.68 121.68 100 109.65 - 80 98.73 60 40 20 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 L tty tahun 2020, yaitu 121,68 menjadi 98,73, Data historis ditunjukkan pada tabel di bawah, Gambar 78 Nilai Tukar Nelayan Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2020 Sumber : Dinas Perikanan Kab, Tangerang, 2017 dan RKPD Kabupaten Tangerang 2021 2.3.4. Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang 2.3.4.1. Perencanaan pembangunan Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai akuntabilitas kinerja pemerintah yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas laporan kinerja yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Laporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, Hal utama yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, Komponen nilai akuntabilitas kinerja pemerintah itu sendiri terdiri dari unsur perencanaan, pengukuran pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja, Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2020 menunjukkan angka 70,75 atau setara dengan predikat BB, Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 62,3 dengan predikat B, Selengkapnya, nilai tersebut ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.119 Hasil Evaluasi dan Penilaian AKIP Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020 No Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020
  26. 1.Nilai LAKIP 58,20 61,97 62,11 62,87 70,13 70,75
  27. 2.Predikat C B B B BB BB Sumber: Bagian Ortala Kabupaten Tangerang Tahun 2017 & RKPD Kabupaten Tangerang 2020 Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa, nilai kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang dari tahun 2015-2020 mengalami peningkatan, Tata pemerintahan yang baik dapat dinilai dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, Secara rinci hasil penilaian terhadap AKIP Kabupaten Tangerang tahun 2019-2020 adalah sebagai berikut:
  28. 1.Perencanaan Kinerja bobot 30 dengan nilai pada tahun 2019 21,74 dan tahun 2020 sebesar 22,05.
  29. 2.Pengukuran Kinerja bobot 25 dengan nilai pada tahun 2019 sebesar 17,78 dan tahun 2020 17,80.
  30. 3.Pelaporan Kinerja dengan bobot 15 dengan nilai 11,02 di tahun 2019, dan 11,10 di tahun 2020.
  31. 4.Evaluasi Internal dengan bobot 10 pada tahun 2019 mendapatkan nilai 8,17 dan 8,33 di tahun 2020.
  32. 5.Capaian Kinerja bobot 20, dengan nilai 11,42 tahun 2019, dan nilai 11,47 ditahun 2020. Terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang ditandai dengan diperolehnya nilai IRB (Indeks Reformasi Birokrasi) yang “Baik”, yaitu dalam kategori nilai B ke atas, Selain itu, didukung pula dengan tingginya tingkat persepsi masyarakat terhadap program Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses, Kualitas ketatalaksanaan lembaga pemerintahan perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi informasi dan komunikasi, yang akan mengefisienkan operasionalisasi pemerintahan, Capaian IRB Kabupaten Tangerang Tahun 2020 berada pada nilai 58,39 atau dengan kategori “CC”, Tabel 2.120 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Tangerang 2020 No Komponen Penilaian Bobot Nilai Tahun 2020 A Komponen Pengungkit I. Pemenuhan 20 9,37 II. Hasil Antara Area Perubahan 10 7,26 III. Reform 30 11,11 Total Komponen Pengungkit 60 27,74 B Komponen Hasil
  33. 1.Akuntabilitas 10 7,91
  34. 2.Kualitas Pelayanan Publik 10 8,45
  35. 3.Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10 8,90
  36. 4.Kinerja organisasi 10 5,39 Total Komponen Hasil 40 30,65 Indeks Reformasi Birokrasi 100 58,39 Sumber : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Tangerang 2020 Berdasarkan tabel di bawah, ditunjukkan bahwa Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Tangerang tahun 2018 meningkat dibandingkan pada tahun 2014, Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah mengalami peningkatan pada rentang tahun 2015-2018, Dalam hal ini, Kabupaten Tangerang berada pada posisi 3 (tiga) di antara kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan nilai 3,1191 dan diurutan 123 kabupaten secara nasional, Tabel 2.121 Nilai EKPPD Kabupaten Tangerang tahun 2013-2019 No Uraian EKPPD 2014 EKPPD 2015 EKPPD 2016 EKPPD 2017 EKPPD 2018 EKPPD 2019 1 Nilai EKPPD 2,5141 3,0140 3,0339 3,1191 2,8858 3,2346 2 Status Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Sangat Tinggi 3 Peringkat 252 137 130 123 178 Sumber : Dirjen Otda Tahun 2020 Terdapat 108 aplikasi di Pemerintah Kabupaten Tangerang, akan tetapi yang aktif hanya 76,85% atau 83 aplikasi. Adapun jumlah Aplikasi tersebut didominasi oleh Diskominfo sebanyak 26 aplikasi dengan persentase 24,07%. Tabel 2.122 Persentase Aplikasi Aktif yang dimiliki OPD Tahun 2020 No Tahun Aplikasi Aktif % Aplikasi Tidak Aktif % Jumlah Aplikasi 1 2018 89 62, 7 53 37,3 142 2 2019 118 70,2 50 29,8 168 3 2020 136 60,2 90 39,8 226 Sumber: Diskominfo Kabupaten Tangerang, 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki tren yang cenderung meningkat meskipun pernah menurun tipis di tahun 2015, Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tangerang tahun 2015-2020 atau selama 5 tahun terakhir adalah mencapai 86,36, Tabel 2.123 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2020 No, Tahun IKM 1 2015 71,25 2 2016 76,39 3 2017 75,05 4 2018 81,45 5 2019 83,66 6 2020 86,36 Sumber : Bagian Ortala Kab, Tangerang 2.3.4.2. Keuangan dan Aset Daerah Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006), Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten I I I I I I I I I I I Tangerang untuk setiap tahun, Realisasi kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dapat dilihat dari opini BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, Tabel 2.124 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Sumber data: BPKAD Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Kinerja keuangan secara rinci dari sisi pendapatan Kabupaten Tangerang memiliki tingkat kemandirian fiskal daerah yang cukup tinggi di tahun 2019, Hal ini ditunjukkan dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah yaitu 51,3%, Namun angka ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu 56,3%, Pada tahun 2019 pendapatan Kabupaten Tangerang didominasi oleh Pajak Daerah, yaitu sebesar 39,3% kemudian disusul oleh Lain-lain PAD yang Sah, Secara lebih rinci, gambaran umum keuangan daerah Kabupaten Tangerang ditunjukkan pada tabel dibawah: Tabel 2.125 Indikator Kinerja Daerah Urusan Keuangan Keterangan Satuan 2018 2019 2020 Persentase SILPA terhadap APBD Persen 10,73 13,23 11,51 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Persen 0,58 0,58 0,48 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Niai 1,67 1,24 0,99 Belanja Langsung Persen 62,6 55,36 49,77 Belanja Tidak Langsung Persen 37,4 44,64 50,23 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Sumber: RKPD Kabupaten Tangerang 2016-2021 2.3.4.3. Kepegawaian Sumber daya manusia aparatur adalah faktor pendukung yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pembangunan dan pengembangan aparatur di Kabupaten Tangerang dilakukan berlandaskan pada strategi Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah, Adapun perkembangan aparatur yang mengikuti penjenjangan karir dan mengikuti izin belajar dan tugas belajar di Kabupaten Tangerang dari Tahun 2013 s,d, 2017 adalah sebagai berikut: Tabel 2.126 Jumlah Pegawai yang Mengikuti Penjenjangan Karir, Izin Belajar dan Tugas Belajar di Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2017 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah 1, Jumlah Pegawai yang Mengikuti Penjenjangan Karir - - DIKLATPIM II 5 2 7 - DIKLATPIN III 23 15 3 3 10 54 - DIKLATPIM 23 117 41 65 25 568 2, Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Izin Belajar Dan Tugas Belajar (D3, S1, S2) A. D I B. D III C. S1 D. S2 6 2 6 2 1 1 12 8 Sumber Data: BKPSDM Kabupaten Tangerang, 2018 Jika dilihat dari sisi kualifikasi pendidikan pegawai khususnya ASN, pada tahun 2020 Kabupaten Tangerang sudah cukup memadai, Pegawai yang berpendidikan di atas D4 mencapai 71% dari total pegawai dengan jumlah 7,482 orang, Sementara itu, untuk ASN yang berpendidikan D1 sampai D4 mencapai 15% dengan jumlah 1,565 orang, Akan tetapi, masih terdapat ASN yang memiliki pendidikan di bawah D1, yaitu SMA sederajat sebanyak 1,407 orang, SMP sederajat sebanyak 90 orang dan Pendidikan dasar sebanyak 58 orang, 7,000 6,000 $,000 r 4,000 6 3,000 2,000 1,000 ul ■ l 0 � - $0 $u $LA 0 02 0 04 $1 $2 $3 Li4. 45 7% 1,01 0 22 179 29 2.578 633 • Perempua 1 8 16 4 165 178 73% 3,848 410 ' Tot 8 96 1,40 $% 388 37 765 6,426 ,04 1 5,923 0 5 55 1,700 iis. Golongan ll Golonga Ill 3,015 Gambar 79 Kualifikasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Sumber : Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020 Dari sisi golongan, komposisi pegawai Kabupaten Tangerang sudah cukup baik, Sebanyak 3,015 pegawai merupakan PNS golongan IV, 5,923 posisi diduduki oleh pegawai golongan III, 1,700 pegawai mengisi golongan II, dan hanya 55 pegawai dengan golongan I (Gambar 90). Gambar 80 Komposisi Golongan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Sumber : Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, 2020 2.3.4.4. Pengawasan A. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Tangerang Pemerintah Kabupaten Tangerang telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Kebijakan yang ditempuh adalah “Meningkatkan Fungsi Pengawasan“ dengan Program Pembinaan Aparatur Pemerintah Yang Bersih, Berwibawa dan Bebas KKN, Adapun kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan adalah:
  37. 1.Pemeriksaan reguler secara komprehensif;
  38. 2.Pembangunan sarana dan prasarana Badan Pengawas;
  39. 3.Monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; dan
  40. 4.Peningkatan kualitas SDM. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: “Belum Ada”, “Rintisan”, “Berkembang”, “Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”, Tingkatan dimaksud setara masing-masing dengan level 0, 1, 2, 3, 4 dan 5, Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah, Tabel 2.127 Interval Skor Tingkat Maturitas SPIP No, Tingkat Maturitas Interval Skor 0 Belum Ada Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0) 1 Rintisan 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0) 2 Berkembang 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0) 3 Terdefinisi 3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0) 4 Terkelola dan Terukur 4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5) 5 Optimum Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5) Sumber : Perka BPKP No, 4 Tahun 2016 Hasil kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum cukup memuaskan, Hal ini terlihat dari nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kabupaten Tangerang yang masih pada posisi 1,3148 dengan peringkat maturitas rintisan pada tahun 2016, begitu pula pada tahun 2017 masih pada posisi yang sama, Pada tahun 2020, nilai maturitas SPIP meningkat drastis mencapai 3, Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kematangan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan, Tabel 2.128 Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2020 No Nilai Maturitas SPIP 2016 2017 2018 2020 Skor Tingkat Skor Tingkat Maturitas Skor Tingkat Skor Tingkat Maturitas Maturitas Maturitas 1 1,3148 Rintisan 1,3148 Rintisan 3,0602 Terdefinisi 3 Terdefinisi Sumber: Inspektorat Kabupaten Tangerang, 2017 dan Renstra Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 B. Peningkatan Kapabilitas APIP Kabupaten Tangerang Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) di lingkungan pemerintah daerah, terdiri atas Inspektorat, APIP pada setiap instansi pemerintah memiliki kondisi yang berbeda-beda, baik dari sisi tata kelola, sumber daya yang dimiliki, serta lingkungan yang melingkupi. Hal ini mengakibatkan APIP memiliki kapabilitas yang beragam, Oleh karena itu, diperlukan sebuah pola umum pengembangan kapabilitas APIP yang dapat digunakan sebagai langkah yang logis dalam mewujudkan APIP yang efektif, sebagaimana yang diamanahkan di dalam PP 60 Tahun 2008, Institute of Internal Auditors (IIA) telah mengembangkan Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau Internal Audit Capability Model (IA-CM), yaitu suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor public Tabel 2.129 Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 No Uraian Nilai Kapabilitas APIP 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 Level Level Level Level Level Level Level 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang - 2 2 2 2 2 3 Sumber: Inspektorat Kabupaten Tangerang, 2017 dan Renstra Kabupaten Tangerang 2020 2.4. Aspek Daya Saing Daerah 2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani, dan indicator keterbukaan daerah. 2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka konsumsi RT per kapita) Secara empiris, kemampuan konsumsi rumah tangga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masih terbatas karena sangat dipengaruhi oleh kemampuan atau daya beli masyarakat, Dalam kurun waktu 2015–2019, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2017 s,d 2019 terus meningkat, Pada tahun 2019 porsinya adalah sebesar 51,90 persen, Angka ini menunjukkan bahwa penopang perekonomian di Kabupaten Tangerang masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga, Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah sebesar 5,05 persen pada tahun 2019, Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai pertumbuhan sebesar 5,29 persen, Ini disebabkan menurunnya laju pertumbuhan di Kabupaten Tangerang tahun 2019, Sementara itu, konsumsi perkapita cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2019, Ini menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian di tingkat konsumsi masyarakat lebih cepat daripada perkembangan penduduk, Ekonomi tumbuh di atas pertumbuhan penduduk, Dampak Covid-19 terasa pada daya beli masyarakat pada tahun 2020 ini, Daya beli masyarakat Kabupaten Tangerang diperkirakan menurun, Hal ini disebabkan karena salah satunya adalah menurunnya pendapatan masyarakat akibat pembatasan aktivitas masyarakat, Produktifitas masyarakat terhambat, yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, Selain itu, sepinya konsumen, menyebabkan barang-barang konsumsi kelebihan stok dan pada akhirnya produksi dikurangi, bahkan ada beberapa perusahaan yang harus menutup pabriknya, Sehingga bukan hanya pendapatan yang menurun, ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak mempunyai pendapatan lagi, Laju pengangguran meningkat dan laju jumlah orang miskin akan bertambah, Tabel 2.130 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah tangga Kabupaten Tangerang, Tahun 2015 - 2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Total Konsumsi Rumah Tangga a, ADHB (Miliar Rp) 56,994,77 61,506,15 67,159,46 73,218,41 71,919,73 b, ADHK 2010 (Miliar Rp) 47,086,34 49,408,52 52,000,18 54,629,24 53,293,77 Proporsi terhadap PDRB (%ADHB) 52,1 51,71 51,82 51,9 52,88 Rata - Rata Konsumsi perkapita a, ADHB (Miliar Rp) 16,389,60 17,172,35 18,268,19 19,264,01 22,159,01 b, ADHK 2010 (Miliar Rp) 13,540,30 13,786,41 14,091,58 14,373,14 16,420,21 Pertumbuhan a, Total Konsumsi RT 5,27 4,96 5,29 5,05 -2,4 b, Perkapita 2,04 1,82 2,21 2,93 14,2 Jumlah Penduduk 3,477,495,00 3,584,770,00 3,692,693,00 3,800,787,00 3,245,619** **Angka sensus 2020 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2020 2.4.1.2. Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima (It) dan dibayar (Ib) petani, NTP mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/ dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga petani, Jika NTP lebih besar dari 100 maka dapat diartikan kemampuan daya beli petani periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan periode tahun dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil atau di bawah 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani, Tabel 2.131 Nilai Tukar Petani Indonesia dan Provinsi Banten Tahun 2015 - 2020 Nilai Tukar Petani 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NTP Indonesia 102,83 101,86 103,06 103,16 104,46 102,86 NTP Provinsi Banten 107,45 100,49 101,54 100,52 103,10 100,82 Sumber: BPS, 2015-2020 2.4.1.3. Indikator Keterbukaan Ekonomi Keterbukaan ekonomi negara/daerah diukur dari kegiatan ekspor dan impor, Semakin banyak kegiatan ekspor dan impor, semakin menunjukkan semakin tingginya derajat keterbukaan ekonomi suatu negara/daerah, Dari hasil perhitungan, menunjukkan rasio keterbukaan ekonomi Kabupaten Tangerang di atas angka 1, yang berarti nilai PDRB kegiatan ekspor impor di atas dari nilai total PDRB Kabupaten Tangerang, Selain itu, neraca perdagangan selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan nilai surplus perdagangan, yang artinya ekspor lebih besar daripada impor, Walaupun kegiatan ekspor dan impor di dominasi oleh perusahaan nasional/multinasional, namun mempunyai multiplier effect yang positif bagi perekonomian Kabupaten Tangerang akibat kegiatan ekspor impor tersebut, Dengan adanya pandemi covid- 19, berakibat pada menurunnya kinerja perdagangan dan berdampak pada perekonomian di Kabupaten Tangerang, Berikut adalah perhitungan keterbukaan ekonomi di Kabupaten Tangerang, Tabel 2.132 Perkembangan Rasio Keterbukaan Ekonomi Kabupaten Tangerang, Tahun 2016 – 2020 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Ekspor 82,071,582 87,875,150 93,110,349 98,034,996 94,767,443 Impor 58,490,877 63,354,555 66,679,023 71,670,451 71,721,983 Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 PDRB ADHB 109,397,782 118,994,084 130,039,800 141,088,309 136,005,323 Derajat Keterbukaan Ekonomi 1,28 1,27 1,23 1,2 1,22 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2020 2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. A. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Tangerang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 27,93 Km sebanyak 1 ruas, Jalan Provinsi sepanjang 105,44 Km sebanyak 9 ruas, dan 992,61 Km merupakan jalan kabupaten yang terbagi menjadi 301 ruas dengan jalan strategis sebanyak 50 ruas sepanjang 279,55 Km, dan jalan Lintas Umum sebanyak 251 ruas sepanjang 713,06 Km, Sebagian besar jalan-jalan yang ada sudah di beton, bahkan sampai ke jalan lingkungan dengan kondisi conblock Berdasarkan rasio panjang jalan dengan luas wilayah yang mengindikasikan kerapatan jalan (Road Density) pada tahun 2019, kerapatan jalan di Kabupaten Tangerang sebesar 1,18 kendaraan/Km², Sementara itu, dilihat dari sisi ketersediaan panjang jalan per jumlah penduduk yang ditunjukkan melalui indikator panjang jalan per 1000 penduduk (Km/1000 orang), adalah sebesar 0,000294491Km/1000 Orang. Tabel 2.133 Panjang Jalan menurut Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Tangerang Tingkat Kewenangan Pemerintahan (dalam km) 2017 2018 2019 2020 Negara 27,93 27,93 27,93 28,08 Provinsi 105,2 114,2 102,6 108,3 Kabupaten 992,61 992,61 992,61 992,61 Jumlah 1.125,74 1.134,74 1.123,14 1.128,99 Sumber : Dinas Bina Marga dan SDA Kab, Tangerang, 2020 B. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Kabupaten Tangerang memiliki dua Dermaga yaitu Dermaga Cituis yang berada di Kecamatan Teluknaga dan dan Dermaga Nelayan tang berada di Kecamatan Kronjo. Tabel 2.134 Jumlah Penumpang Barang yang Terangkut di Dermaga Tahun 2018-2020 No. Uraian 2018 2019 2020 Barang (kg) Orang Barang (kg) Orang Barang (kg) Orang 1 Dermaga Kronjo 1.273.300 6.847 1.255.800 7.122 1.003.200 4.025 2 Dermaga Cituis 3.800 43.200 4.000 4.500 3.600 28.800 Sumber : Analisis Statistik Sektoral Periode Data 2018-2020,2021 C. Luas Wilayah Produktif Luas wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW, Tabel 2.135 Rasio Luas Wilayah Produktif Kabupaten Tangerang No Uraian Luas 1 Luas Wilayah produktif 111,222,07 2 Luas Seluruh Wil, Budi daya 167,685,13 Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031 D. Luas Wilayah Industri Luas wilayah industri adalah persentase realisasi luas kawasan Industri terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW. Tabel 2.136 Rasio Luas Wilayah Industri Kabupaten Tangerang No Uraian Luas 1 Luas Wilayah Industri 133,23 2 Luas Seluruh Wil, Budidaya 167,685,13 Rasio 0,1 Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031 E. Luas Wilayah Kebanjiran Luas wilayah kebanjiran adalah persentase luas wilayah banjir terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW. Tabel 2.137 Rasio Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Tangerang No Uraian Luas 1 Luas Wilayah Kebanjiran 11,411,17 2 Luas Seluruh Wil, Budidaya 167,685,13 Rasio 6,8 Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031 F. Luas Wilayah Kekeringan Luas wilayah kekeringan adalah luas wilayah kekeringan terhadap luas rencana kawasan budi daya sesuai dengan RTRW. Tabel 2.138 Rasio Luas Wilayah Kekeringan Kabupaten Tangerang No Uraian Luas 1 Luas Wilayah Kekeringan 41,985,54 2 Luas Seluruh Wil, Budidaya 167,685,13 Rasio (1,/2,) 25,0 Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031 G. Luas Wilayah Perkotaan Luas wilayah perkotaan adalah persentase realisasi luas wilayah perkotaan terhadap luas rencana wilayah budi daya sesuai dengan RTRW. Tabel 2.139 Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Tangerang No Uraian Luas 1 Luas Wilayah Perkotaan 2,761,70 2 Luas Seluruh Wil, Budidaya 167,685,13 3 Rasio (1,/2,) 1,6 Sumber : RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011 – 2031 H. Fasilitas Bank dan non Bank Posisi pinjaman rupiah dan valuta asing yang diberikan Bank Umum dan BPR di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 diperuntukan untuk Modal Kerja sebesar Rp. 48.139.347 juta, investasi Rp. 26.786.929 juta dan konsumsi Rp.55.327.116. Tabel 2.140 Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan dari Bank Umum dan BPR di Kabupaten Tangerang dan Jenis Penggunaan (juta rupiah) Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Modal Kerja 44,201,333 45187413 52,185,191 51,586,062 48,139,347 Investasi 24,891,300 24,524,628 28,883,677 28,032,656 26,786,929 Konsumsi 43,715,500 47,810,622 53,305,355 55,741,884 55,327,116 112,808,133 117,522,663 134,374,224 135,360,603 130,253,392 Sumber : Indikator Ekonomi Provinsi Banten, 2020 I. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, Menurut fungsinya, bank dibagi menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tabel 2.141 Jumlah Kantor Bank Menurut Status Kepemilikan di Provinsi Banten Tahun 2016–2020 (unit) Wilayah 2016 2017 2018 2019 2020 1, Provinsi Banten 1,181 1,180 1,192 1,192 1,192
3. a.Bank Pemerintah 531 531 533 533 533
4. b.Bank Pemerintah Daerah 99 99 107 107 107
5. c.Bank Umum Swasta Nasional 532 531 533 533 533
6. d.Bank Asing dan Campuran 19 19 19 19 19 Sumber : Indikator Ekonomi Provinsi Banten, 2020 J. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Cabang-Cabangnya Asuransi merupakan alat untuk menanggulangi risiko (nasabah) dengan cara menanggung bersama kerugian yang mungkin terjadi dengan pihak lain (perusahaan asuransi), Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa, Usaha asuransi adalah usaha jasa keuangan yang menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, Penyelenggaraan asuransi dipisahkan menjadi dua yaitu perusahaan asuransi yang beroperasi secara konvensional dan yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah, Perusahaan asuransi adalah jenis perusahaan yang menjalankan usaha asuransi, meliputi asuransi kerugian dan asuransi jiwa dengan bentuk usaha menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi guna memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, Cabang perusahaan asuransi jiwa yang ada di Kabupaten Tangerang tahun 2019 ada beberapa perusahaan antara lain Asuransi Jiwasraya, Asuransi Bumi Putera, BPJS, dan Asuransi Sinar Mas, K. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya, Pelabuhan Udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya, Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, Kabupaten Tangerang memiliki 1 pelabuhan laut dan 1 terminal bis untuk menunjang transportasi penduduk antar daerah dan 2 pelabuhan udara, L. Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Tingkat penghunian kamar hotel dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur perkembangan pariwisata, karena besarnya tingkat penghunian kamar hotel dapat dijadikan sebagai salah satu indikator mengenai banyaknya kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, Kegunaan Indeks Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel antara lain adalah :
  1. 1.Untuk memberikan gambaran berapa persen kamar yang tersedia pada akomodasi terisi oleh tamu yang menginap dalam suatu waktu tertentu,
  2. 2.Angka ini menunjukkan apakah suatu akomodasi diminati oleh pengunjung atau tidak, sehingga dapat dilihat apakah di suatu daerah masih kurang keberadaan akomodasi atau tidak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (wisatawan),
  3. 3.Apabila TPK memiliki nilai yang cukup besar berarti akomodasi hotel di suatu daerah diminati oleh pengunjung, begitu pula sebaliknya, apabila TPK memiliki nilai yang kecil, berarti akomodasi di suatu daerah kurang diminati oleh pengunjung, Secara umum jumlah hotel selama kurun waktu 2018 – 2019 tidak berubah, Kamar hotel meningkat dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 30%, Jumlah tempat tidur juga meningkat sebesar 33%, Tabel 2.142 Jumlah Akomodasi Hotel di Kabupaten Tangerang Tahun 2018- 2020 No Uraian 2018 2019 2020 1 Hotel 19 19 40 2 Kamar 1,841 2,411 1,040 3 Tempat Tidur 2,605 3,474 6,180 Sumber : Banten Dalam Angka 2020, BPS Tabel 2.143 Jumlah Tamu Asing dan Dalam Negeri pada Usaha Akomodasi Tahun 2018-2019 (ribu jiwa) No, Klasifikasi Hotel 2018 2019 1 Bintang 573,18 7,11 2 Non Bintang 2,24 0,61 Jumlah 575,42 7,72 Sumber : Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Banten, 2018-2019 Jumlah tamu asing dan dalam negeri yang datang dan menginap pada tahun 2018 tercatat sebanyak 575,420 orang yang terdiri dari tamu hotel berbintang sebanyak 573,180 orang dan tamu hotel non berbintang sebanyak 2,240 orang, Tabel 2.144 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Dalam Negeri Dirinci Menurut Klasifikasi Hotel Tahun 2018 – 2019 (%) No, Klasifikasi Hotel 2018 2019 1 Bintang 573,18 7,11 2 Non Bintang 2,24 0,61 Jumlah 575,42 7,72 Sumber : Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya Provinsi Banten, 2019 Selama rentang waktu 2018 dan 2019, Rata-Rata Lama Menginap Tamu (RLMT) asing maupun dalam negeri mengalami penurunan untuk hotel bintang dan non bintang, Rata-rata lama menginap Kabupaten Tangerang mencapai 1,5 hari dan masih di atas rata-rata lama menginap tamu asing maupun domestik di Provinsi Banten yang mencapai 1,23, M. Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih Rumah tangga dikatakan menggunakan/mempunyai akses air layak apabila sumber air utama yang digunakan untuk keperluan memasak/mandi/cuci dll rumah tangga berasal dari : o air leding, o sumur bor/pompa dengan jarak ke tempat o penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat >= 10 m, o sumur terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/ kotoran/tinja terdekat >= 10 m, o mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/ kotoran/tinja terdekat >= 10 m, o air hujan, o Serta dikombinasikan dengan penggunaan air mandi/cuci yang bersumber dari air terlindung (leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan) bila sumber air minum utama menggunakan air kemasan/isi ulang dan air tidak terlindungi (air terlindung dengan jarak <10 m dan air tidak terlindung), Tabel 2.145 Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Bersih Untuk Keperluan Mandi, Cuci, dll Tahun 2017-2020 Tahun Air Kemasan Bermerk/Isi Ulang Ledeng Sumur Bor/Pompa Sumur terlindung Sumur/Mata Air Tak Terlindungi 2017 2,49 11,86 74,48 12,19 2,06 2018 1,59 14,08 72,28 9,65 1,55 2019 0 12,18 77,21 7,64 1,61 2020 0,68 11,74 82,26 4,12 0,66 Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2017-2020 N. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik Berdasarkan data BPS dari persentase rumah tangga di Kabupaten Tangerang yang menggunakan listrik PLN sebanyak 99,22 %, Sementara sisanya sebanyak 0,77% menggunakan listrik non-PLN ataupun tidak/bukan menggunakan listrik sama sekali untuk penerangan tempat tinggal mereka, Tabel 2.146 Persentase Rumah Tangga Menggunakan Penerangan Tahun 2015-2020 No, Tahun Persentase Listrik PLN Persentase Listrik Non PLN 1 2015 99,94 1,19 2 2016 100,00 0,99 3 2017 99,99 0,15 4 2018 99,87 0,13 5 2019 99,84 0,16 6 2020 99,22 0,77 Sumber : BPS Provinsi Banten, 2020 O. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Telepon Selular (HP) Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang menggunakan Telepon Seluler di Kabupaten Tangerang tahun 2020 sekitar 70,64 persen, sedangkan yang tidak memiliki telepon seluler sekitar 29,36 persen, kecenderungan penggunaan HP di Kabupaten Tangerang per tahun cenderung fluktuatif. Tabel 2.147 Persentase penduduk yang menggunakan HP Tahun 2015-2020 di Kabupaten Tangerang Telepon Seluler 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Menggunakan 59,68 60,59 71,46 71,35 70,47 70,64 Tidak Menggunakan 40,32 39,41 28,54 28,65 29,53 29,36 Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, Beberapa tahun P. Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Menggunakan Komputer dan Akses terhadap Internet Persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki komputer di Kabupaten Tangerang cenderung naik-turun, Pada tahun 2018 penduduk yang memiliki komputer sekitar 17,33 persen, sedangkan pada tahun 2019 persentase penduduk yang memiliki/menggunakan komputer sekitar 17,65 persen, Aktivitas penduduk yang mengakses internet pada tahun 2018 sekitar 50,33 persen dan pada tahun 2019 naik menjadi 58,67 persen, Kebutuhan akan akses internet lebih tinggi dibandingkan kepemilikan terhadap komputer, Tabel 2.148 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas yang Menggunakan Komputer (PC/Desktop, Laptop/Note Book, Tablet), Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Menggunakan Komputer (Desktop/Laptop/Notebook) 19,79 14,27 17,25 17,33 17,65 8,63 Akses Internet 26,47 25,53 35,53 50,33 58,67 91,37 Sumber : Kabupaten Dalam Angka 2.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Analisis kinerja atas iklim berinvestasi dilakukan terhadap indikator: 2.4.3.1. Angka Kriminalitas Total tindak kriminal selama 2019 berjumlah 533 kasus, Angka tersebut menurun dibanding periode 2018 yang berjumlah 574 kasus, Trennya menurun 41 kasus atau minus 7,69 persen, Persentase tingkat penyelesaian tindak pidana juga mengalami penurunan, Total crime clereance 2019 hanya 644, sedangkan 2018 berjumlah 659, Angka tersebut juga menunjukkan penurunan 2,33 persen, Risiko penduduk terkena tindak pidana selama 2019 juga menurun, Perbandingannya, hanya 21 orang yang menjadi korban kejahatan dari 2,494,395 jiwa penduduk di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, sementara tahun 2018 jumlahnya 23 orang. Tabel 2.149 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Banten, 2014‒2019 No Tahun Jumlah Tindak Pidana 1 2014 4,295 2 2015 3,681 3 2016 759 4 2017 1,082 5 2018 574 6 2019 533 Sumber: BPS Provinsi Banten Tahun 2020 Tabel 2.150 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Banten, 2014‒2019 No Tahun Jumlah 1 2014 80,00 2 2015 78,00 3 2016 71,15 4 2017 74,10 5 2018 23,00 6 2019 21,00 Sumber : BPS Provinsi Banten Tahun 2020 2.4.3.2. Jumlah Demonstrasi Jumlah aksi demo yang terjadi di Kabupaten Tangerang cenderung fluktuatif, dari tahun 2016-2018 telah terjadi aksi unjuk rasa sebanyak 122 unjuk rasa, paling banyak terjadi aksi unjuk rasa pada tahun 2017 sebanyak 64 aksi, menurun di tahun 2018 menjadi 18 kali unjuk rasa. Tabel 2.151 Jumlah Demo di Kabupaten Tangerang Tahun 2016-2018 No Uraian TAHUN 2016 2017 2018 1 Bidang Politik 6 29 2 2 Ekonomi 9 6 5 3 Kasus Pemogokan Kerja 25 29 11 Jumlah Unjuk Rasa 40 64 18 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Tangerang Tahun 2019 2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan,
  4. 1.Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan) Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, Pada tahun 2018, penduduk usia di bawah 15 tahun ditambah usia di atas 64 tahun adalah sebesar 1,147,044 jiwa, penduduk usia 15-64 sebanyak 2,545,649 jiwa dengan dependency ratio sekitar 45% artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Tabel 2.152 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tangerang Tahun 2014-2020 NO KELOMPOK UMUR 2014 2015 2016 2017 2018 2020 1 0 - 4 346,808 353,020 356,597 359,755 362,494 284,085 2 5-9 307,305 320,048 333,806 346,097 357,075 289,237 3 10-14 282,703 288,274 295,245 304,061 314,745 268,232 4 15 - 19 308,426 312,317 315,795 318,935 321,999 268,956 5 20 - 24 318,035 321,923 326,367 331,433 336,489 283,622 6 25 - 29 318,095 324,681 330,823 336,370 341,157 300,666 7 30 - 34 318,077 325,477 333,038 339,651 345,950 295,703 8 35 - 39 290,185 301,138 310,662 320,570 330,127 276,824 9 40 - 44 237,711 248,430 259,767 270,510 281,226 258,995 10 45 - 49 175,616 186,053 196,837 207,698 218,564 223,948 11 50 - 54 128,328 137,401 146,573 156,223 166,304 175,884 12 55 - 59 88,220 95,303 103,085 110,896 118,921 127,375 13 60 - 64 59,373 64,946 71,028 77,701 84,872 86,372 14 65 - 69 37,525 40,662 43,840 47,484 51,639 55,798 15 70 - 74 25,016 26,348 27,992 29,871 32,038 25,574 16 75 + 23,353 24,573 26,040 27,515 29,053 24,348 Jumlah 3,264,776 3,370,594 3,477,495 3,584,770 3,692,693 3,245,619 Jumlah Penduduk usia < 15 Tahun 936,816 961,342 985,648 1,009,913 1,034,314 841,554 Jumlah Penduduk usia >64 Tahun 85,894 91,583 97,872 104,870 112,730 105,720 Jumlah Penduduk usia tidak produktif (1) & (2) 2,242,066 2,317,669 2,393,975 2,469,987 2,545,649 2,298,345 Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun 1,022,710 1,052,925 1,083,520 1,114,783 1,147,044 947,274 Dependency Ratio 0,456 0,454 0,453 0,451 0,451 0,412 Sumber : BPS Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020, diolah 2.5 Penanganan Pandemi Covid-19 2.5.1 Penanganan Kesehatan Kasus covid-19 terkonfirmasi di Kabupaten Tangerang sejak bulan Maret 2020. Pandemi covid-19 ini berdampak pada semua sendi kehidupan diantaranya meningkatnya kemiskinan, pengangguran, merubah pola belajar, bekerja dll. Upaya yang dilaksanakan sejak ditemukannya kasus konfirmasi adalah membentuk SATGAS COVID-19 Kabupaten Tangerang, menggalakkan 3T (testing, tracing,teratmen), menyediakan 3 RS rujukan Covid-19 yaitu RSUD Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja dan RS Siloam Kelapa Dua, 23 RS non rujukan covid-19 yang merawat pasien covid-19 dan hotel singgah covid-19 yang merawat pasien tanpa gejala, menggalakkan protocol kesehatan. Gambar 81. Sebaran Kasus Covid19 Tahun 2020-2021 Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, 2021 Dari grafik tersebut nampak bahwa sejak ditemukan kasus konfirmasi pada bulan Maret 2020, terjadi peningkatan kasus setiap bulannya, kenaikan tertinggi terjadi mulai bulan September 2020 dan kasus tertinggi tahun 2020 terjadi pada bulan Desember 2020. Total kasus tahun 2020 sebanyak 5.174 kasus. Pada awal tahun 2021 kasus mjulai melandai dan meningkat tajam di bulan Juni dan Juli 2021. Total kasus sampai dengan Juli 2021 sebanyak 21.750 kasus. Adapun klaster kasus yang terjadi adalah klaster keluarga, klater perusahaan, klaster fasyankes dan klaster perkantoran. Total kasus kematian sebanyak 364 kematian atau CFR sebesar 364/ 21.750 x 100% = 1,67% Positif rate tahun 2020 sebesar 6,3 % , pada tahun 2021 sebesar 6,77%. Angka tersebut lebih tinggi dari yang ditetapkan Kemenkes positif rate dibawah 5%. Reproduksi efektif tahun 2020 sebesar 0,96%, tahun 2021 sebesar 1,29 %. Menunjukkan bahwa penularan covid-19 di Kabupaten Tangerang masih sangat tinggi. Oleh karena itu upaya mencegah dan memutus rantai penularan dengan penerapan protocol kesehatan ketat dan vaksinasi perlu digalakkan. Tabel 2.153 Perkembangan Kasus Covid-19 Kabupaten Tangerang Tahun 2021 No. Kasus Jumlah 1 Terkonfirmasi 5.174 2 Dirawat 302 - Dirawat 130 - Isolasi Mandiri 172 3 Sembuh 4.765 4 Meninggal 107 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2021 Perkembangan kasus Covid-19 di Kabupaten Tangerang tahun 2021 yang terkonfirmasi sebanyak 5.174 orang yang dirawat sebanyak 302 baik dirawat di rumah sakit maupun yang isolasi mandiri, sebanyak 4.765 orang yang sembuh dan sebanyak 107 orang yang meninggal akibat Covid-19. Klaster Covid-19 di Kabupaten Tangerang terdiri atas klaster keluarga sebanyak 489 orang atau sekitar 9,4%, klaster perusahaan sebanyak 365 orang (7%), kemudian klaster Fasyankes sebanyak 261 orang atau sekitar 5%, Klaster perkantoran sebanyak 245 orang atau sekitar 4,7%, klaster agama sebanyak 197 orang (3,8%), klaster rumah tahanan sekitar 151 orang (2,9%), dan klaster unjuk rasa sebanyak 10 orang, dari lima klaster tersebut klaster keluarga paling banyak terjadi kasus covid-19. Tabel 2.`154 Jumlah Peserta Vaksinasi di Kabupaten Tangerang Keterangan Sasaran Vaksinasi I Vaksinasi II Sudah Divaksin Persentase Sudah Divaksin Persentase Total Sasaran 335.351 287.665 (85,7%) 111.216 (33,1%) SDM Kesehatan 10.221 12.094 (118,3%) 10.286 (100.6%) Petugas Publik 180.455 126.757 (70,2%) 56.299 (31,2%) Lansia 46.636 21.719 (46,6%) 17.426 (37,4%) Masyarakat Umum & Rentan 87.719 119.846 (136,6%) 27.205 (31,0%) Remaja 10.320 7.249 (70,2%) 0 0 Gotong Royong 6.872 3.543 Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2021 Kondisi ketersediaan tempat tidur Rumah Sakit dan Hotel Singgah Yasmin pada data per 25 Juli 2021 kapasitas tempat tidur isolasi di rumah sakit mencapai 980 tempat tidur dengan yang terpakai sebanyak 707 tempat tidur (72,1%). ICU rumah sakit dengan kapasitas 109 terpakai 98 atau sekitar 89,9%, di Hotel Yasmin yang dijadikan tempat isolasi mandiri dengan kapaitas 240 tempat tidur yang terpakai sebanyak 140 tempat tidur (58,3%), total kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 1329 tempat tidur dengan tempat tidur yang terpakai sebanyak 945 tempat tidur (73,5%). Tabel 2.155 Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit dan Hotel Singgah Yasmin Per Tanggal 25 Juli 2021 Tempat Tidur Kapasitas Terpakai Tersisa Persentase Tempat Tidur Isolasi RS 980 707 273 72,1% ICU RS 109 98 11 89,9% Tempat Tidur Yasmin 240 140 100 58,3% Total 1.329 945 384 73,5% Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tangerang, 2021 2.5.2 Penanganan Dampak Ekonomi Daerah Penanganan dampak pandemic Covid-19 di Kabupaten Tangerang, pemerintah daerah melakukan realokasi dan refocusing anggaran APBD Tahun 2020 dan 2021, serta perubahan pada prioritas pembangunan daerah. Untuk penanganan dampak pandemic Covis-19 pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang terdampak dari kebijakan pembatasan social berskala besar (PSPB) yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, dan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada januari 2021, dan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro), sampai Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat pada Juli 2021, dampak dari kebijakan tersebut berakibat aktivitas usaha masyarakat baik kecil sampai besar mengalami kegoncangan, ada beberapa usaha yang menerapkan efisiensi dengan melakukan PHK, dan usaha mikro yang bangkrut. Sejak tahun 2020, dimana wabah pandemic Covid-19 terjadi Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menganggarkan penanganan dampak ekonomi sekitar Rp. 341.142.193.947, dengan realisasi sekitar Rp. 306.323.041.710 dengan rncian meliputi : Penanganan kesehatan mendapatkan anggaran dari hasil realokasi sebanyak Rp.128.555.302.656, realokasi ke jarring pengamanan social sekitar Rp.150.000.000.000, realokasi APBD tahun 2020 untuk penanganan dampak ekonomi sebanyak Rp.60.020.000.000 kemudian untuk kebutuhan mendesak lainnya sekitar Rp. 2.566.891.291, untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini. Tabel 2.156 Anggaran dan realisasi belanja penanganan covid 19 Tahun anggaran 2020 NO URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA KETERANGAN 1 Penanganan Kesehatan 128.555.302.656Rp 95.811.694.492Rp 32.743.608.164Rp 2 Jaring Pengamanan Sosial 150.000.000.000Rp 148.404.161.775 1.595.838.225Rp 3 Penanganan Dampak Ekonomi 60.020.000.000Rp 59.540.685.893Rp 479.314.107Rp 4 Kebutuhan Mendesak Lainnya 2.566.891.291Rp 2.566.499.550Rp 391.741Rp 341.142.193.947Rp 306.323.041.710Rp 34.819.152.237Rp ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PENANGANAN COVID 19 TAHUN ANGGARAN 2020 JUMLAH Sumber : BPKAD Kab. Tangerang, 2021 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten melakukan refocusing DAU APBD tahun 2021, realokasi anggaran diperuntukan untuk Perlindungan Sosial dengan rincian untuk Bantuan Sosial sekitar Rp. 351,364,800, dan Pemberian Makanan Tambahan sekitar Rp. 450,000,000. Realokasi untuk Dukungan Ekonomi dengan rincian untuk Pemberdayaan UMKM sebanyak Rp. 952,282,800, dan peruntukan Subsidi Pertanian sebesar Rp. 519,211,200 sehingga refocusing DAU APBD tahun 2021 sebesar Rp. 2,272,858,800. Untuk lebih jelasnya lihat table dibawah ini. Tabel 2.157 Refocusing Anggaran Tahun 2021 No Uraian Jenis Akun Anggaran Sumber Pendanaan Jumlah % DAU DBH I Perlindungan Sosial
7. a.Bantuan Sosial APBD 351,364,800 351,364,800 100
8. b.Pemberian Makanan Tambahan APBD 450,000,000 450,000,000 100 Sub Total Perlindungan Sosial II Dukungan Ekonomi
9. a.Pemberdayaan UMKM APBD 952,282,800 952,282,800 100
10. b.Subsidi Pertanian APBD 519,211,200 519,211,200 100 Sub Total Dukungan Ekomoni Jumlah 2,272,858,800 - 2,272,858,800 Sumber : Paparan Bupati Tangerang pada Rakor dengan Mendagri, 2021 Realisasi anggaran 8% refocusing DAU tahun 2021 untuk penanganan covid-9 sekitar Rp. 367.566.830 (33,62%), realisasi anggaran untuk dukungan vaksinasi sekitar Rp. 949.129.900 (4,11%), alokasi Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Sekitar Rp. 1.062.834.200 (37,96%), realokasi anggaran untuk Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 sekitar Rp. 18.973.943.385 (55,79%), realokasi anggaran untuk Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebanyak Rp. 313.500.000 (7,50%). Tabel 2.158 Realisasi Anggaran 8% Refocussing DAU Tahun 2021 Kab. Tangerang No. Uraian Anggaran Realisasi % 1 Penanganan Covid-19 24.886.437.081 8.367.566.830 33,62 2 Dukungan vaksinasi 23.098.965.531 949.192.900 4,11 3 Dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 2.800.000.000 1.062.834.200 37,96 4 Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 34.009.942.184 18.973.943.385 55,79 5 Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan Pemerintah Pusat 4.178.383.924 313.500.000 7,50 Jumlah 88.973.728.720 29.667.037.315 33,34 Sumber : Paparan Bupati Tangerang pada Rakor dengan Mendagri, 2021 Alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD Tahun 2021 meliputi rincian sebagai berikut : Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan alokasi sekitar Rp. 80.302.290.036 realisasi anggaran Rp. 54.253.221.427 (67,56%), untuk operasional penanganan jenazah covid-19 sekitar Rp. 3.778.132.769, untuk dukungan pencegahan penyebaran covid-19 sebanyak Rp. 793.826.460, alokasi untuk penambahan fasilitas RSUD dukungan penanganan covid-19 sekitar Rp. 5.000.000.000, alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi (PDE) sekitar 7.849.829.472 dengan realisasi sebanyak Rp. 787.168.360 (10,03%). Untuk lebih jelasnya lihat table diabwah ini. Tabel 2.159 Anggaran Penanganan Covis-19 Bersumber APBD Tahun 2021 No. Anggaran Realisasi Sisa % 1 80.302.290.056 54.253.221.427 26.049.068.629 67,56 2 3.778.132.769 - 3.778.132.769 0,00 3 793.826.460 - 793.826.460 0,00 4 5.000.000.000 - 5.000.000.000 0,00 5 7.849.829.472 787.168.560 7.062.660.912 10,03 97.724.078.757 55.040.389.987 42.683.688.770 56,32 Uraian ANGGARAN PENANGANAN COVID BERSUMBER APBD 2021 KABUPATEN TANGERANG Belanja Tidak Terduga Operasional penanganan Jenazah Covid 19 Dukungan pencegahan penyebaran Covid 19 Penanganan Dampak ekonomi Jumlah Penambahan Fasilitas RSUD untuk penanganan Covid 19 Sumber : Paparan Bupati Tangerang pada Rakor dengan Mendagri, 2021 2.5. Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 Sampai dengan akhir tahun 2020, capaian program unggulan Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut : Tabel 2.153 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Program Unggulan Tahun 2020 Capaian Kinerja di Atas 90% 60 indikator 95,24 Capaian Kinerja di Atas 70% - 89% 1 indikator 1,59 Capaian Kinerja di Bawah 70% 2 indikator 3,17 63 indikator 100 Capaian kinerja yang di bawah 70% ada 2 indikator yaitu kegiatan Beasiswa Pendidikan Berprestasi dan MBR dengan indikator jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa sebesar 0% dan kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pelayan Perizinan Terpadu (Sipintar) dengan indikator realisasi penyelenggaraan perijinan secara online dan terintegrasi dengan persentase hanya mencapai 65%. BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pembahasan mengenai kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi, dan perkembangan kemampuan keuangan daerah untuk beberapa tahun yang telah lalu, dalam hal ini adalah 7 (tujuh) tahun yaitu Tahun Anggaran 2013-2017 dan 2018-2020. Pembahasan dan analisis terhadap kinerja keuangan Kabupaten Tangerang mencakup kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah. Kinerja keuangan daerah dalam hal ini APBD tidak terlepas dari pencermatan terhadap struktur keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sebagaimana dituangkan pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pengelolaan keuangan daerah harus menerapkan azas tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan APBD dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dan 2018-2020, yaitu dengan memperkirakan faktor ekonomi makro yang bepengaruh, antara lain; 1) Trend kebijakan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar minyak (BBM); 2) Perkembangan perekonomian internasional yang berdampak pada kondisi perekonomian nasional yang berimbas pada kondisi perekonomian daerah; 3) Laju tingkat inflasi; 4) Stabilitas harga bahan pokok/dasar dan sosial politik lokal; 5) Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); 6) Kebijakan- kebijakan terkait dana transfer ke daerah; 7) Pertumbuhan APBD selama 5 (lima) tahun sebelumnya. Selama kurun waktu lima tahun (tahun 2013-2017) maupun tujuh tahun (2013-2019), APBD Kabupaten Tangerang menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan realisasi APBD 2013-2017 setiap tahunnya sebesar 11,15%. Sedangkan pertumbuhan rata-rata APBD selama 7 (tujuh) tahun (2013-2019) sebesar 14,95%. Namun bila tahun 2020 diperhitungkan pertumbuhan rata-rata APBD 2013-2020 sebesar 8,44%. Gambar 82 Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2013- 2020 7,000,000,000,000 6,000,000,000,000 $,000,000,000,000 4,000,000,000,000 3,000,000,000,000 2,000,000,000,000 1,000,000,000,000 0 -1,000,000,000,000 I l 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 2013 2014 Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah) Pertumbuhan realisasi surplus (defisit) terhadap belanja APBD selama kurun waktu delapan tahun (tahun 2013- 2020) rata-rata 1,02%. Defisit anggaran pada realisasinya mampu ditutup dengan net pembiayaan terutama oleh silpa tahun-tahun sebelumnya. Persentase defisit tersebut tergolong relatif kecil jika dibandingkan dengan yang disarankan oleh peraturan menteri keuangan yaitu sebesar 6%. Hal ini menunjukkan perencanaan penganggaran yang sudah baik. Gambar 83 Tren Surplus (defisit) Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah) 3.2 Kebijakan Keuangan Masa Lalu 3.2.1 Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Besar kecilnya pendapatan daerah sangat berpengaruh terhadap kemampuan suatu daerah dalam mendanai program dan kegiatan pembangunan daerah. Penentuan kinerja pendapatan APBD dilakukan dengan mengukur dan membandingkan pertumbuhan pada masing- masing sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan Kabupaten Tangerang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Selama kurun waktu lima tahun (2013-2017) pendapatan daerah Kabupaten Tangerang mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 11,15%, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi pada pos Hasil Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 23,55%. Sedangkan pada kurun waktu tujuh tahun (2013-2019) rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 9,17%, namun bila dimasukkan tahun 2020, rata-rata menjadi 6,49%. Rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Tangerang selama 8 (delapan) tahun yang lalu (tahun 2013- 2020) dapat dilihat pada table 3.1 di bawah ini: Dari beberapa komponen pendapatan yang terdiri atas PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, maka Lain-lain Pendapatan yang Sah (LPYD) mengalami pertumbuhan yang paling akseleratif yaitu sebesar 153,27%. Akselerasi peningkatan LPYD yang sah tersebut terutama didukung oleh peningkatan Pendapatan Hibah yang mencapai 82,45%. PAD menempati urutan kedua dengan rata-rata pertumbuhan 11,72%. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 19,9% dan pajak daerah sebesar 12,82%. Gambar 84 Perkembangan Pendapatan Kabupaten Tangerang Tahun 2013- 2020 (Rupiah) 3.500.000.000.000 3.000.000.000.000 2500.000.000.000 2.000.000.000.000 1500.000.,000.000 L.000.000.000.000 500.000.000.000 0 • 2014 2015 ... _ -2016 207 -- -2018 2019 - --- --- tNDAA AN ALI DAE RAt • DANA '9ANS4 + Uhl - LAN N ENDAPATAN DAE RA YANG$A Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah) Sedangkan untuk Dana transfer pertumbuhannya relatif landai, yaitu rata-rata pertumbuhan selama 7 tahun hanya 4,77% dan bila tahun 2020 diperhitungkan pertumbuhan rat-rata 2013-2020 sebesar 2,4%. Hal ini disebabkan oleh DAU sebagai komponen utama dana perimbangan pertumbuhannya hanya berkisar 1,61% pada 2013-2019 dan 0,03% pada tahun 2013-2020. Selain itu, pertumbuhan bagi hasil pajak dan non pajak sebesar 0,65% pada 2013-2020. Komponen Dana Perimbangan yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 44,26% pada 2013-2019 dan 38,59% pada 2013-2020. Tabel 3. 1 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 Uraian Realisasi Rata-Rata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pertum buhan PENDAPATAN 3.465.356.511.564 3.698.374.252.841 4.229.034.302.499 4.799.673.684.723 5.282.065.522.276 5.483.110.413.991 5.843.672.646.281 5.283.259.300.737 6,49 PENDAPATAN ASLI DAERAH 1.218.576.390.249 1.576.315.878.393 1.851.195.176.763 2.054.715.995.931 2.786.647.279.878 2.872.568.512.687 2.812.933.124.762 2.465.364.759.567 11,72 Pendapatan Pajak Daerah 803.097.821.528 1.015.714.352.255 1.162.526.854.157 1.301.030.413.072 1.836.701.036.018 1.915.261.073.035,00 2.153.661.721.883,00 1.701.900.649.848,00 12,82 Pendapatan Retribusi Daerah 107.837.109.627 130.036.896.666 116.172.380.833 161.671.267.340 97.300.746.881 122.418.520.065,00 112.593.677.767,00 136.547.373.492,00 6,91 Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan 19.806.975.025 22.594.813.361 45.946.059.477 51.862.903.163 54.513.984.729 57.137.623.310 57.766.074.188 56.606.567.271,00 19,9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 287.834.484.069 407.969.816.111 526.549.882.296 540.151.412.356 798.131.512.250 777.751.296.277 488.911.650.924 570.310.168.956,00 14,02 DANA TRANSFER 2.029.076.551.315 2.105.537.374.448 2.260.836.986.486 2.361.967.429.792 2.406.154.242.398 2.540.541.901.304 2.682.123.916.519 2.364.554.056.170 2,4 Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak 293.557.607.711 143.608.555.130 116.925.350.959 161.836.546.359 190.038.192.252 200.954.614.706 162.087.265.508 213.951.129.698,00 0,65 Dana Alokasi Umum 1.115.364.627.000 1.213.857.913.000 1.212.934.842.000 1.196.642.873.000 1.175.621.706.000 1.176.554.273.724 1.222.971.999.000 1.107.392.704.000,00 0,03 Dana Alokasi Khusus 90.025.343.000 103.912.330.000 91.387.270.000 316.483.250.000 316.323.761.951 381.460.784.571 363.728.692.428 380.412.924.792,00 38,59 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 226.592.480.000,00 225.371.373.000,00 379.169.779.000,00 207.549.381.000 223.171.732.000 249.640.904.216 304.820.252.828 336.615.552.000,00 10,62 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 303.536.493.604 418.787.203.318 460.419.744.527 479.455.379.433 500.998.850.195 531.931.324.087 628.515.706.755 326.181.745.680 4,68 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 217.703.570.000,00 16.521.000.000 117.002.139.250,00 382.990.259.000 89.264.000.000 70.000.000.000 348.615.605.000 453.340.485.000 153,27 Pendapatan Hibah 217.703.570.000,00 16.521.000.000,00 117.002.139.250,00 382.990.259.000,00 89.264.000.000,00 70.000.000.000,00 348.615.605.000,00 453.340.485.000,00 82,45 Sumber : LRA 2013-2020, data diolah 7,000,000,000,000 6,000,000,000,000 $,000,000,000,000 4,000,000,000,000 3,000,000,000,000 2,000,000,000,000 1,000,000,000,000 0 3,500,000,000,000 3,000,000,000,000 2,500,000,000,000 2,000,000,000,000 1,500,000,000,000 1,000,000,000,000 $00,000,000,000 -.-- -- Gambar 85 Perkembangan DAU terhadap Pendapatan APBD Kabupaten Tangerang 2013-2020 Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah) A. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerah, yang terdiri dari penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Gambar 86 Perbandingan Tren Realisasi dan Anggaran PAD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah) 3,000,000,000,000 2,500,000,000,000 =t7 gs.s ••2,000,000,000,000 • ' 1500.000.000.000 1,000,000,000,000 500.000.000.000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dara Transfer Reali$.al Dar ester Ag Pada kurun waktu 2013-2020 realisasi Pendapatan Asli Daerah selalu mampu melebihi target. Sejak tahun 2017, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah paling dominan diantara pendapatan lainnya. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagi berikut: 1) Pajak Daerah Pajak daerah terdiri terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, PBB dan Pajak BPHTB. 2) Retribusi Daerah Retribusi daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atau hasil penyertaan modal daerah. 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri dari penerimaan PAD yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. B. Pendapatan Transfer Dari Tahun 2013-2016 realisasi Dana Perimbangan di atas anggarannya, namun sejak tahun 2017-2020 realisasi dana perimbangan berada di bawah dari yang direncanakan. Gambar 87 Perbandingan Tren Realisasi dengan Anggaran Dana Perimbangan Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah) Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Nomor 33 Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah 1) Transfer Pemerintah Pusat
11. a.Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12. b.Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.
(1)DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
(2)DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
(3)DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
1. c.Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
2. d.Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang- undangan.
3. e.Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Transfer Antar-Daerah
4. a.Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
5. b.Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. c.Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:
(1)bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
(2)bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten / kota, terdiri atas:
(1)Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
(2)Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu. C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, terdiri dari: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Gambar 88 Perbandingan Tren Realisasi dengan Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 600,000,000,000 400,000,000,000 200,000,000,000 2019 2020 Lili Pen.a00.00044ah-hi$ «l-4. en0Danh.an4ah-Ahn Sumber : BPS, Kabupaten Tangerang Dalam Angka, 2013-2020 (data diolah) Tahun 2013-2020 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami fluktuasi baik dari sisi anggaran maupun realisasinya. Pada tahun 2013 realisasi LPAD yang sah jauh berada di atas anggarannya, namun sejak tahun 2014 hingga 2020 terlihat realisasinya hampir sama dengan yang direncanakan dalam penganggaran. 3.2.2 Belanja Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah, selain dari sisi pendapatan juga perlu melihat pertumbuhan belanja. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Tabel 3. 2 Pertumbuhan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 – 2020 Uraian Realisasi Rata-Rata Pertumbu han 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BELANJA 3.277.526.096.684 3.512.778.491.741 4.011.233.548.871 4.264.196.848.397 4.588.971.336.345 5.327.769.894.091 5.338.015.766.404 5.637.075.735.356 8,17 Belanja Operasi 2.137.059.789.294 2.257.482.788.616 2.421.544.841.671 2.852.354.556.469 3.045.210.982.556 3.556.745.486.293 3.943.488.092.710 3.943.488.092.710 9,3 Belanja Pegawai 1.142.860.790.244 1.228.565.126.720 1.228.564.901.444 1.315.932.814.660 1.230.896.691.062 1.379.279.128.155 1.870.732.534.034 1.669.545.457.895 6,44 Belanja Barang dan Jasa 820.619.970.941 845.891.236.995 1.104.701.996.105 1.440.530.316.685 1.666.517.795.494 1.916.601.637.944 1.922.458.206.350 1.694.051.144.953 11,88 Belanja Hibah 90.334.316.000 110.164.906.835 75.703.744.122 70.339.132.724 123.827.800.000 234.202.152.594 143.208.266.826 127.631.000.549 14,15 Belanja Bantuan Sosial 83.244.712.109 72.861.518.066 12.574.200.000 25.552.292.400 23.968.696.000 26.662.567.600 7.089.085.500 8.161.676.950 -6,46 Belanja Modal 1.131.499.743.316 1.251.534.934.067 1.585.911.127.269 1.410.376.720.957 1.530.660.350.264 1.763.560.497.024 1.392.365.179.428 1.392.365.179.428 4,14 Belanja Tanah 84.067.301.600 203.629.669.100 321.160.762.515 216.838.537.859 129.092.980.108 422.438.669.296 190.663.045.773 174.879.250.388 41,58 Belanja Peralatan dan Mesin 120.448.001.288 160.430.965.576 167.473.414.767 184.662.782.265 251.558.199.821 264.414.214.369 254.524.178.235 226.101.911.006 10,61 Belanja Gedung dan Bangunan 322.652.295.545 385.788.651.285 520.320.441.369 439.880.530.769 528.972.778.717 506.810.131.538 374.198.318.620 238.548.536.514 -1,05 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 591.703.769.096 500.763.555.753 575.205.216.068 565.421.993.814 590.828.818.789 534.350.783.768 542.446.989.238 302.538.105.154 -7,14 Belanja Aset Tetap Lainnya 12.628.375.787 922.092.353 1.751.292.550 3.572.876.250 30.207.572.829 35.546.698.053 30.532.647.562 34.444.461.742 123,3 BELANJA TAK TERDUGA 8.966.564.074 3.760.769.058 3.777.579.931 1.465.570.971 13.100.003.525 7.463.910.774 2.162.494.267 301.222.463.219 2.055,77 Belanja Tak Terduga 8.966.564.074 3.760.769.058 3.777.579.931 1.465.570.971 13.100.003.525 7.463.910.774 2.162.494.267 301.222.463.219 2.055,77 TRANSFER 167.836.353.151 271.132.597.876 392.847.727.288 551.065.183.269 650.148.754.100 588.395.766.747 31,04 TRANSFER BAGI HASIL 23.486.217.305 45.841.341.487 56.907.081.242 166.322.457.069 202.796.024.306 157.385.248.029 62,23 Uraian Realisasi Rata-Rata Pertumbu han 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 PENDAPATAN Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 21.127.397.956 41.254.632.419 50.078.231.494 147.287.579.218 185.326.247.348 146.365.250.829 63,11 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 2.358.819.349 4.586.709.068 6.828.849.748 19.034.877.851 17.469.776.958 11.019.997.200 55,39 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN 144.350.135.846 225.291.256.389 335.940.646.046 384.742.726.200 447.352.729.794 431.010.518.718 26,47 Transfer Bantuan Keuangan ke PemDa Lainnya 1.000.000.000 - 0 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa 143.651.260.409 224.076.286.880 334.983.723.573 381.659.440.700 445.963.872.794 428.120.352.718,00 26,45 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 698.875.437 1.214.969.509 956.922.473 2.083.285.500 1.388.857.000 2.890.166.000,00 49,02 Jumlah Belanja dan Transfer 3.277.526.096.684 3.512.778.491.741 4.179.069.902.022 4.535.329.446.273 4.981.819.063.633 5.878.835.077.360 5.988.164.520.50 6.225.471.502.103 8,44 Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang Dalam, 2013-2020. $,000,000,000,00 4,0000,0003,0100.000 3,000,000,000.000 2.000,000,000.000 1,000,000,/00,00 201 Dari tabel 3.2 dan Gambar 3.8 dapat diketahui bahwa belanja daerah dari tahun 2013 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan, dengan rata-rata peningkatan per tahunnya 8,17%. Belanja Operasi tumbuh dengan rata-rata 9,30% dan Belanja Modal tumbuh dengan rata-rata 4,14%. Sementara itu Belanja Tak terduga berfluktuasi dengan pertumbuhan rata- rata yang besar yaitu 2055,7%. Hal ini diakibatkan oleh adanya refocusing APBD karena adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020. Gambar 89 Perbandingan Total Belanja, Belanja Operasi, dan Belanja Modal 2013-2020 Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, data diolah. Pada kelompok belanja pegawai terjadi tren kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dengan kenaikan yang tajam pada tahun 2019. Pertumbuhan belanja pegawai rata-rata dari tahun 2013 hingga 2019 sebesar 9,31% dan pada tahun 2020 terjadi penurunan sehingga pertumbuhan rata-rata 2013-2020 sebesar 6,44%. Bila dibandingkan dengan DAU, gap antara total belanja pegawai dan tren DAU semakin melebar, artinya pemerintah Kabupaten Tangerang membiayai belanja pegawai selain dari DAU juga dari pendapatan lain selain DAU. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.9. 2,000,000,000,000 1,500,000,000,000 1,000,000,000,000 $00,000,000,000 • ' ' : • 080 060 0.40 0.20 Bel.Pel DaaAloi/Un •Pr0poi8el.j tM Tep T0/Bel.j .Prop.or8lg 0pr feta Tott Bel.j Proporsi belanja modal terhadap total belanja Kabupaten Tangerang sejak tahun 2015 hingga 2020 mengalami tren menurun, sebaliknya proporsi belanja operasi terhadap total belanja mengalami tren meningkat. Pada tahun 2015 proporsi belanja modal terhadap total belanja mencapai 38% namun mengalami penurunan hingga pada tahun 2020 menjadi 26%. Hal ini menunjukkan proporsi yang kurang baik, mengingat belanja modal merupakan belanja yang langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Gambar 90 Perbandingan Tren Realisasi Belanja Pegawai -BTL, Belanja Pegawai-BL Kabupaten, dan DAU Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2020 Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, data diolah. Gambar 91 Perkembangan Proporsi Realisasi Belanja Modal dan Belanja Operasi terhadap Total Belanja 2013-2019 400,000,000,000.00 300,000,000,000.00 200,000,000,000 00 100,000,000,000 00 (100,000,000,000 00 (200,000,000,000.00) (0300,000,000,000.00) (400,000,000,000 00 (500,000,000,000.00 Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, 2013-2019, data diolah. 3.2.3 Surplus (Defisit) Realisasi anggaran Kabupaten Tangerang sejak 2013 hingga 2017 menunjukkan surplus dengan tren meningkat. Namun tahun 2018 Kabupaten Tangerang mengalami defisit yang cukup tajam hingga mencapai Rp. 395,7 Milyar. Pada tahun 2019 defisit ini berkurang menjadi sebesar Rp. 144,49 Milyar, dan pada tahun 2020 defisit sebesar Rp. 82,26 Milyar. Namun demikian defisit ini dapat ditutup oleh pembiayaan neto yang positif. Gambar 92 Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, 2013-2020, data diolah 3.2.4 Pembiayaan Pos-pos pembiayaan sebagaimana disajikan pada table 3.3 menunjukkan nilai neto pembayaan yang positif yang mampu melebihi nilai defisit, sehingga memberikan SILPA yang positif sejak tahun 2013-2020. Penerimaan pembiayaan umumnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, sedangkan komponen lainnya seperti pencairan Dana Cadangan dan Hasil Penjualan Aset yang Dipisahkan hanya terjadi secara berkala. Sementara itu komponen pengeluaran pembiayaan, seperti pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan investasi non permanen hanya terjadi secara berkala dan dengan nilai yang tidak terlalu besar. Sehingga secara neto pembiayaan mengalami nilai positif. Nilai pembiayaan neto ini cukup besar sehingga mampu menutup defisit realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019, sehingga realisasi anggaran tahun 2013-2020 memberikan SILPA positif. Tabel 3. 3 Pembiayaan 2013-2020 PEMBIAYAAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Penerimaan Pembiayaan 520.370.399.550 723.484.054.052 878.379.815.152 913.344.215.629 881.734.602.258 1.198.916.116.901 792.249.631.880 617.757.759.057 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 491.592.027.772 700.200.814.430 878.379.815.152 913.344.215.629 881.734.602.258 1.057.916.116.901 792.249.631.880 617.757.759.057,00 Pencairan Dana Cadangan - 141.000.000.000 - - Hasil Penjualan kekayaan Daerah Yang dipisahkan 28.778.371.778 23.283.239.622 Pengeluaran Pembiayaan 8.000.000.000 30.700.000.000 15.000.000.000 295.953.851.821 155.000.000.000 10.941.821.652 29.999.998.600 - Pembentukan Dana Cadangan 280.312.004.000 141.000.000.000 - - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 8.000.000.000 30.700.000.000 641.847.821 9.000.000.000 10.941.821.652 24.999.998.600 - Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya 15.000.000.000 15.000.000.000 5.000.000.000 - 5.000.000.000 - PEMBIAYAAN NETTO 512.370.399.550 692.784.054.052 863.379.815.152 617.390.363.808 726.734.602.258 1.187.974.295.249 762.249.633.280 617.757.759.057 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 700.200.814.430 863.379.815.152 913.344.215.629 881.734.602.258 1.057.916.116.901 792.249.631.880 617.757.759.057 617.757.759.057 Sumber : BPKAD Kabupaten Tangerang, 2013-2020, data diolah 3.2.5 Neraca Daerah Kesehatan neraca keuangan suatu daerah dapat ditinjau melalui rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio ini merupakan perbandingan dari beberapa pos pada laporan keuangan. Adapun penjelasan lebih detil mengenai rasio likuiditas dan solvabilitas adalah sebagai berikut:
1. a.Rasio likuiditas: Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas terdiri dari - Rasio Lancar, menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang dimilikinya. - Rasio Cepat, menggambarkan kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan aktiva lancar yang paling likuid (tanpa memperhatikan persediaan) dengan kewajiban lancar. Rasio lancar dan rasio cepat yang baik bernilai diatas 1 (satu), yang artinya pemerintah daerah masih memiliki aset lancar yang cukup untuk membiayai kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar Kabupaten Tangerang pada tahun 2014 adalah sebesar 31,19 dengan rasio cepat sebesar 30,36. Berdasarkan angka tersebut, Kabupaten Tangerang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar maupun tanpa memperhatikan persediaan. Sepanjang tahun 2014-2020 tren rasio lancar dan rasio cepat Kabupaten Tangerang mengalami penurunan. Pada tahun 2020 rasio lancar mencapai 16,60 dan rasio cepat 14,38. Meskipun terjadi penurunan, angka tersebut masih berada diatas 1 (satu). Secara detail, rasio tersebut disajikan dalam tabel dibawah. Tabel 3. 4 Rasio Likuiditas Keuangan Kabupaten Tangerang Tahun 2014 – 2020 Rasio Likuiditas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Lancar 31,19 16,43 34,86 18,08 20,17 16,60 16,60 Rasio Cepat 30,36 15,86 33,03 17,20 15,48 14,38 14,38 Sumber: Neraca Keuangan Kabupaten Tangerang, diolah
2. b.Rasio solvabilitas: rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah daerah dalam memenuhi semua kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dengan jaminan aktiva maupun ekuitas yang dimiliki pemerintah daerah. Adapun jenis rasio yang digunakan sebagai berikut:
  1. 1.Rasio utang terhadap aset, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah seluruh aset yang dimilikinya.
  2. 2.Rasio utang terhadap ekuitas, menggambarkan kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi seluruh kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki. Rasio solvabilitas Kabupaten Tangerang dalam rentang waktu 2014- 2020 menunjukkan angka yang sehat. Pada tahun 2014 Kabupaten Tangerang memiliki rasio utang terhadap aset sebesar 0,329% yang artinya aset Kabupaten Tangerang hanya dibiayain 0,329% kewajiban. Begitu pula pada tahun 2020 yang menunjukkan angka 0,384%. Selanjutnya, untuk rasio utang terhadap ekuitas Kabupaten Tangerang juga masih dibawah 100% dari tahun ke tahun. Artinya, Kabupaten Tangerang akan mampu membayar utang menggunakan ekuitasnya apabila mengalami gagar bayar. Tabel 3. 5 Rasio Solvabilitas Keuangan Kabupaten Tangerang 2014-2020 Rasio Solvabilitas 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Utang terhadap Aset 0,329 % 0,954 % 0,345 % 0,637 % 0,488 % 0,384 % 0,384 % Rasio Utang terhadap Ekuitas 0,330 % 0,963 % 0,347 % 0,641 % 0,490 % 0,385 % 0,385 % Sumber: Neraca Keuangan Kabupaten Tangerang, diolah 3.3 Kerangka Pendanaan Kebijakan pendanaan keuangan daerah mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kemampuan keuangan daerah dimaksudkan sebagai sumber pendanaan dalam implementasi program- kegiatan. Pendanaan program kegiatan yang akan diakomodir dalam periode tahun anggaran 2019-2023 harus dikaji secara mendalam agar dapat menjadi dasar perencanaan program kegiatan pembangunan secara lebih tepat, terukur, dan mendasarkan pada kebijakan prioritas yang telah ditetapkan, dengan tertumpu pada visi misi oleh bupati terpilih yaitu “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tangerang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal ini seiring dengan meningkatnya pendapatan baik yang berasal dari PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya belanja daerah yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan daerah pada periode tahun anggaran 2013-2017 serta 2018- 2019 maka dapat disusun suatu analisis dalam rangka pendanaan program kegiatan pada periode tahun 2018- 2023. 3.3.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendapatan merupakan komponen penting dalam struktur APBD, karena pendapatan merupakan sumber pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan jalannya roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 3.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan asli daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besar kecilnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Unsur Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Sementara itu, untuk tahun 2020-2023 kebijakan keuangan daerah juga memperhatikan pandemi virus corona atau covid-19 yang melanda dunia, Indonesia, dan khususnya Kabupaten Tangerang. Pandemi yang mengakibatkan penurunan realisasi PAD pada tahun 2020 berpengaruh terhadap kebijakan target anggaran PAD 2021-2023. Berbagai upaya harus dilakukan agar pada than 2021-2023 anggaran dan realisasi PAD meningkat Kembali. Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah antara lain :
3. a.Menangani pandemi covid-19 dengan efektif, baik preventif, promotif, maupun kuratif termasuk pemberian vaksin vovid 19 kepada berbagai lapisan dan golongan masyarakat.
4. b.Mengevaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah terutama terkait adanya pandemic covid-19.
5. c.Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
6. d.Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
7. e.Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19, sehingga optimalisasi PAD disesuaikan dengan perekonomian yang sedang berlangsung.
8. f.Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.
9. g.Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
10. h.Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
11. i.Peningkatan peran dan fungsi petugas yang ada di kecamatan dalam pelayanan dan pengamatan potensi yang ada;
12. j.Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
13. k.Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan instansi terkait.
14. l.Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daearah;
15. m.Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah
16. n.Penerapan pola insentif dan disinsentif
17. o.Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah
18. p.Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah 3.3.1.2. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer dimaksudkan untuk mempersempit “gap” atau ketimpangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan ini mencakup; Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagi hasil pajak/bukan pajak. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah kabupaten dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah kabupaten, bobot daerah kabupaten yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah kabupaten. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Kondisi pandemi covid 19 yang terjadi sejak tahun 2020 juga menjadi pertimbangan perkiraan pendapatan dana perimbangan 2021-
  1. 2023.Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana perimbangan yaitu : 1) Meningkatkan koordinasi ke pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Mengintensifkan komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat dan provinsi khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi kabupaten/kota. 3) Merencanakan dan mendukung berbagai program yang telah ditetapkan oleh Provinsi Banten dan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Tangerang sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Provinsi Banten. 3.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Dana lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalamnya mencakup dana hibah baik dari kementerian/lembaga maupun dana penyesuaian dan otonomi khusus yang antara lain dana untuk Dana BOS. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan dana ini yaitu memperkuat jalinan koordinasi dengan pemerintah pusat terutama kementerian lembaga. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi walaupun proporsinya paling besar dalam pendapatan daerah, masih perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula halnya dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan Lain- lain Pendapatan yang Sah, mencakup memperkirakan lebih cermat penerimaan hibah berupa uang dalam APBD Kabupaten Tangerang yang didasarkan kepada Naskah Perjanjian Hibah (NPH). - Tabel 3. 6 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 URAIAN Target 2019 2020 2021 2022 2023 PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah 2.613.744.369.343,00 2.152.099.764.621,00 2.451.382.599.948,00 2.583.428.104.592,00 2.808.043.667.200 Pajak Daerah 1.917.121.599.924 1.498.850.000.000 1.767.560.088.743,00 1.961.053.392.906,00 2.139.668.831.362 Hasil Retribusi Daerah 114.420.360.231 97.244.966.652 79.785.396.662,00 79.785.396.662,00 143.470.734.970 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 56.888.614.371 55.413.125.191 53.789.023.713,00 53.789.023.713,00 58.321.802.865 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 525.313.794.817 500.591.672.778 550.248.090.830,00 488.800.291.311,00 466.582.298.003 Pendapatan Transfer 2.788.201.601.495,00 2.516.735.756.368,00 2.974.749.054.369,00 3.154.266.365.989,00 2.855.160.675.501 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.859.971.983.200,00 1.748.812.137.180,00 2.068.034.120.000,00 2.449.768.183.000,00 2.055.103.183.052 Pendapatan Transfer Antar Daerah 928.229.618.295,00 767.923.619.188,00 906.714.934.369,00 704.498.182.989,00 800.057.492.449 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 272.601.530.070,00 453.895.807.390,00 310.539.430.000,00 Pendapatan Hibah 272.601.530.070,00 453.895.807.390 310.539.430.000,00 Jumlah Pendapatan 5.674.547.500.908,00 5.122.731.328.379,00 5.736.671.084.317,00 5.737.694.470.581,00 5.663.204.342.701 Sumber : Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021 3.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat secara merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun secara cermat, sistematis dan terpola. Sebagai komponen APBD, belanja daerah diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi daerah. Belanja daerah dimaksudkan untuk mendanai program dan kegiatan pembangunan yang langsung memberikan manfaat sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam pengelolaan belanja harus menerapkan prinsip efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan. Efektifitas dan efisiensi dimaksudkan dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud transparan dan akuntabel yaitu setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil. Pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 juga menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan belanja daerah. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut: 1) Belanja dialokasikan untuk belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan perundangan 2) Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan prioritas yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.Belanja dialokasikan untuk program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit ataupun memiliki multiplier effects dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. 3) Belanja dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan OPD sesuai tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran OPD dan sasaran daerah. 4) Penghematan dan rasionalisasi terhadap belanja personil pada belanja langsung secara selektif. 5) Pada tahun 2020 belanja mengalami refocusing dan penurunan nilai akibat pandemic covid-19. 6) Pada tahun 2020-2023 belanja diarahkan untuk menangani dampak pandemi covid-19. 7) Mempedomani mandatory spending antara lain :
19. a.Anggaran bidang Urusan Pendidikan sebesar 20% dari APBD sesusai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 ayat (1)
20. b.Anggaran bidang urusan Kesehatan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% dari APBD diluar gaji (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)
21. c.Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paing sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan public antar daerah (UU APBN)
22. d.Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) Tabel 3. 7 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 URAIAN Target 2019 2020 2021 2022 2023 BELANJA DAERAH Belanja Operasi 4.291.283.233.054 3.848.287.238.487 4.184.910.942.776 4.163.674.254.397 3.933.832.976.382 Belanja Pegawai 1.988.659.985.466 1.785.674.042.109,00 1.944.362.929.004 2.163.930.782.176 1.859.781.815.095 Belanja Barang dan Jasa 2.139.658.060.088 1.831.397.230.716,00 1.754.169.743.968 1.713.306.992.921 1.923.722.128.930 Belanja Hibah 154.601.102.000 222.404.288.712,00 463.209.969.804 280.388.479.300 139.465.840.337 Belanja Bantuan Sosial 8.364.085.500 8.811.676.950 23.168.300.000 6.048.000.000 10.863.192.020 Belanja Modal 1.484.774.009.019 962.663.888.255 1.334.733.739.408 1.165.681.312.343 1.262.453.952.265 Belanja Tanah 283.071.875.364 161.030.873.839 484.278.698.619 134.294.460.679 236.707.809.363 Belanja Peralatan dan Mesin 254.524.178.235 226.101.911.006 176.418.336.261 168.496.102.737 314.620.809.165 Belanja Gedung dan Bangunan 374.198.318.620 238.548.536.514 223.736.594.941 392.255.955.567 302.449.725.733 Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan 542.446.989.238 302.538.105.154 449.787.270.327 445.267.859.292 366.903.087.026 Belanja Aset Tetap Lainnya 30.532.647.562 34.444.461.742 512.839.260 25.366.934.068 41.772.520.978 Belanja Tak Terduga 8.688.150.000 341.142.193.947 83.727.623.427 50.000.000.000 20.000.000.000 Belanja Tak Terduga 8.688.150.000 341.142.193.947 83.727.623.427 50.000.000.000 20.000.000.000 Belanja Transfer 652.051.740.715 588.395.766.747 668.796.063.383 631.138.903.841 679.450.988.684 Belanja Bagi Hasil Pendapatan 203.154.196.115 157.385.248.029 210.492.145.819 184.734.548.541 180.579.420.859 Belanja Bantuan Keuangan 448.897.544.600 431.010.518.718 458.303.917.564 446.404.355.300 498.871.567.825 Jumlah Belanja 6.436.797.132.788 5.740.489.087.436 6.272.168.368.994 6.010.494.470.581 5.895.737.917.331 Sumber : Tim Penyusunan Perubahan RPJMD, 2021 3.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan serta penerimaan piutang. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang. Arah kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut : 1) Mengupayakan penurunan SILPA secara bertahap dengan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2023, surplus (defisit) dan SILPA diasumsikan menurun dibandingkan tahun sebelumnya 2) Efisiensi dan penghematan pada pelaksanaan program kegiatan dengan sesuai dengan standarisasi harga barang dan jasa secara ketat, dengan tetap memperhatikan output dan outcome. 3) Mengupayakan pemanfaatanya untuk kesejahteraan masyarakat, pemenuhan kewajiban daerah, dan penguatan kemampuan keuangan daerah. Penerimaan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit dengan SILPA sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal secara bertahap. 3.3.4 Penghitungan Kerangka Pendanaan Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah seperti tersaji pada tabel 3.4 sampai dengan 3.7 diatas, selanjutnya dalam bagian ini akan menguraikan tentang penghitungan kerangka pendanaan, dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Perkiraan kapasitas kemampuan riil pembangunan daerah di Kabupaten Tangerang pada tahun 2021 diperkirakan sebesar Rp 3,28 trilyun dan pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp 2,59 trilyun. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini. Tabel 3.8 Proyeksi Surplus (Defisit) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 URAIAN Target 2019 2020 2021 2022 2023 Total Surplus/Defisit 762.249.631.880 617.757.759.057 535.497.284.677 272.800.000.000 232.533.574.630 Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021 Tabel 3.9 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 URAIAN Target 2019 2020 2021 2022 2023 PEMBIAYAAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Daerah 792.249.631.880 617.757.759.057 535.497.284.677 300.000.000.000 232.533.574.630 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 792.249.631.880 617.757.759.057 535.497.284.677 300.000.000.000 232.533.574.630 Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan kekayaan Daerah Yang dipisahkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 30.000.000.000 27.200.000.000 Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 30.000.000.000 27.200.000.000 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya Jumlah Pembiayaan 762.249.631.880 617.757.759.057 535.497.284.677 272.800.000.000 232.533.574.630 Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021 Tabel 3.10 Perkiraan Kapasitas Kemampuan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang (dalam jutaan rupiah) URAIAN Target 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah Pendapatan 5.674.547.500.908 5.122.731.328.379 5.736.671.084.317 5.737.694.470.581 5.663.204.342.701 Jumlah Pembiayaan 762.249.631.880 617.757.759.057 535.497.284.677 272.800.000.000 232.533.574.630 Total Penerimaan 6.436.797.132.788 5.740.489.087.436 6.272.168.368.994 6.010.494.470.581 5.895.737.917.331 Belanja Pegawai 1.988.659.985.466 1.785.674.042.109 1.944.362.929.004 2.163.930.782.176 2.207.209.397.819 Belanja Bagi Hasil 203.154.196.115 157.385.248.029 210.492.145.819 184.734.548.541 204.083.878.957 Belanja Transfer 445.963.872.794 428.120.352.718,00 449.526.370.354 472.002.688.872 495.602.823.315 DAK 363.728.692.428 380.412.924.792 384.217.054.039 386.138.139.310 389.999.520.703 Total Belanja Mengikat 3.001.506.746.803 2.751.592.567.648 2.988.598.499.216 3.206.806.158.899 3.296.895.620.794 Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000.000 27.200.000.000 Kapasitas Riil 3.405.290.385.985 2.988.896.519.788 3.283.569.869.778 2.776.488.311.682 2.598.842.296.537 Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021 Selanjutnya dari kapasitas riil kemapuan keuangan daerah seperti yang tertera dalam tabel 3.8 di atas rencana penggunaannya untuk prioritas Ke-1 untuk belanja wajib mengikat, prioritas ke-2 belanja pelayanan wajib dasar dan prioritas ke-3 untuk belanja urusan pelayanan umum dengan cara perhitungannya adalah sebagai berikut:  Belanja pendidikan sebesar 20 persen dari kapasitas riil.  Belanja kesehatan sebesar 10 persen dari kapasitas riil kecuali tahun 2020 sebesar 15%.  Belanja Ekonomi (untuk pemulihan akibat Covid-19) 5 persen dari kapasitas riil, kecuali tahun 2020 sebesar 7%.  Belanja Infrastruktur sebesar 25 persen dari kapasitas ril.  Belanja Peningkatan kualitas SDM sebesar 1% dari kapasitas riil.  Selebihnya untuk Belanja urusan pelayanan umum Dari kriteria tersebut atas kemudian di hitung masing-masing alokasi belanja untuk setiap prioritas, baik prioritas pertama, kedua maupun ketiga. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini: Tabel 3. 11 Rencana Pengeluaran Kapasitas Ril Kabupaten Tangerang Sesuai Prioritas Tahun 2019-2023 (dalam jutaan rupiah) No. Uraian Target 2019 2020 2021 2022 2023 I Kapasitas riil kemampuan keuangan 3.405.290.385.985 2.988.896.519.788 3.283.569.869.778 2.776.488.311.682 2.598.842.296.537 II Belanja Prioritas 2.213.438.750.889 1.942.782.737.860 2.134.320.415.352 1.804.717.402.592 1.689.247.492.746 1 pendidikan (20%) 681.058.077.197 597.779.303.957 656.713.973.955 555.297.662.336 519.768.459.307 2 kesehatan (10%) 340.529.038.598 298.889.651.978 328.356.986.977 277.648.831.168 259.884.229.653 3 Pemulihan Ekonomi (5%) 170.264.519.299 149.444.825.989 164.178.493.488 138.824.415.584 129.942.114.826 5 Infrastruktur (25%) 851.322.596.496 747.224.129.947 820.892.467.444 694.122.077.920 649.710.574.134 6 Peningkatan SDM (0.5%) 170.264.519.299 149.444.825.989 164.178.493.488 138.824.415.584 129.942.114.826 III Belanja Urusan Lain-lain 1.191.851.635.096 1.046.113.781.928 1.149.249.454.426 971.770.909.090 909.594.803.791 Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021 Selanjutnya pengeluaran belanja dapat dibedakan berdasarkan prioritasnya, yaitu prioritas pertama hingga prioritas 4. Besaran nilai masing-masing prioritas dapat dilihat pada tabel 3.12 Tabel 3. 12 Rencana Belanja Prioritas I, II, III, IV Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (jutaan rupiah) No. Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 I. Prioritas I Belanja Wajib Mengikat 3.001.506.746.803 2.751.592.567.648 2.988.598.499.216 3.206.806.158.899 3.296.895.620.794 1 Belanja Pegawai 1.988.659.985.466 1.785.674.042.109 1.944.362.929.004 2.163.930.782.176 2.207.209.397.819 2 Belanja Bagi Hasil 203.154.196.115 157.385.248.029 210.492.145.819 184.734.548.541 204.083.878.957 3 Belanja Transfer 445.963.872.794 428.120.352.718,00 449.526.370.354 472.002.688.872 495.602.823.315 4 DAK 363.728.692.428 380.412.924.792 384.217.054.039 386.138.139.310 389.999.520.703 II Prioritas II Belanja Modal Pelayanan Dasar 2.213.438.750.889 1.942.782.737.860 2.134.320.415.352 1.804.717.402.592 1.689.247.492.746 1 pendidikan (20%) 681.058.077.197 597.779.303.957 656.713.973.955 555.297.662.336 519.768.459.307 2 kesehatan (10%) 340.529.038.598 298.889.651.978 328.356.986.977 277.648.831.168 259.884.229.653 3 Pemulihan Ekonomi (5%) 170.264.519.299 149.444.825.989 164.178.493.488 138.824.415.584 129.942.114.826 4 Infrastruktur (25%) 851.322.596.496 747.224.129.947 820.892.467.444 694.122.077.920 649.710.574.134 5 Peningkatan SDM (0.5%) 170.264.519.299 149.444.825.989 164.178.493.488 138.824.415.584 129.942.114.826 III Prioritas III Belanja Urusan Lainnya 1.191.851.635.096 1.046.113.781.928 1.149.249.454.426 971.770.909.090 909.594.803.791 IV Pembiayaan Pengeluaran 30.000.000.000 27.200.000.000 1 Pembentukan Dana Cadangan 2 Pembiayaan Pokok Utang 3 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 30.000.000.000 27.200.000.000 4 Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya TOTAL (I+II+III+IV) 6.436.797.132.788 5.740.489.087.436 6.272.168.368.994 6.010.494.470.581 5.895.737.917.331 Sumber: Tim Penyusun Perubahan RPJMD, 2021 Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang dijabarkan berdasarkan kondisi umum yang telah disampaikan dalam bab II serta perkembangan atau evaluasi atas target-target kinerja RPJMD sebelumnya yang menjadi prioritas penanganan. Beberapa permasalahan yang disampaikan merupakan kondisi yang masih menjadi fokus pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023, serta terjadinya kondisi di luar dugaan yaitu pandemi Covid-19 pada tahun
  1. 2020.Pandemi ini telah menjadi bencana kesehatan dan kemanusiaan sehingga menimbulkan dampak permasalahan di berbagai sektor di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang 2019-2023, mengingat target pembangunan pada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 harus dievaluasi dan disesuaikan dengan kemampuan penganggaran. Berikut adalah 5 (lima) kelompok permasalahan pembangunan yang perlu diperhatikan, yakni permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan ekonomi, permasalahan tata kelola pemerintahan, permasalahan infrastruktur, dan lingkungan hidup. 4.1.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 4.1.1.1. Permasalahan Pembangunan Ekonomi Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam Bab II, permasalahan makro pembangunan ekonomi Kabupaten Tangerang adalah bahwa kondisi perekonomian mengalami guncangan akibat dari Pandemi Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 berdampak pada berkurangnya daya beli masyarakat, menurunnya pendapatan masyarakat, berkurangnya produksi yang mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja dan pada akhirnya menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Analisis Perekonomian Kabupaten Tangerang meliputi bidang perdagangan, perindustrian, UMKM dan Koperasi, pariwisata, dan penanaman modal. Terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan kinerja perekonomian cenderung mengalami tekanan dan menghasilkan ketimpangan. Analisis makro permasalahan pembangunan ekonomi sebagaimana disajikan dalam tabel 4.1 berikut. Tabel 4. 1 Analisis Permasalahan Pengembangan Pembangunan Ekonomi Pokok Masalah Masalah Akar Masalah Perekonomian cenderung mengalami tekanan dan menghasilkan ketimpangan Kinerja sektor perdagangan mengalami penurunan Daya saing produk di pasar dunia yang masih relatif rendah Kinerja sektor industri terus mengalami penurunan, akibat dari:  Kebijakan relokasi industri ke wilayah lain  Ekonomi lokal belum berkembang  Kelembagaan ekonomi lokal yang lemah  Pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang tutup Kinerja Sektor pertanian fluktuatif Pertanian minim inovasi Terjadinya alih fungsi lahan Kinerja sektor pariwisata stagnan Minimnya inovasi pengembangan pariwisata Dukungan kepada kurang optimalnya pembiayaan dari Pokok Masalah Masalah Akar Masalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) belum optimal Lembaga keuangan untuk pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kurang optimalnya dukungan promosi kepada KUKM Sumber: Analisis Tim Penyusun Perubahan RPJMD Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun ke belakang, pembangunan ekonomi Kabupaten Tangerang cenderung mengalami tekanan yang berdampak pada ketidakmerataan pendapatan dan ketidakmerataan pembangunan antar wilayah. Tekanan itu bersumber dari perkembangan sektor-sektor ekonomi yang terus mengalami pergeseran sejalan dengan perkembangan ekonomi dalam lingkungan Nasional maupun global. Sektor industri pengolahan yang menjadi motor dari perkembangan ekonomi dan menjadi sumber lapangan kerja bagi penduduk Kabupaten Tangerang perannya semakin turun, demikian juga dengan pertumbuhannya. Selama periode 2015-2019 berdasarkan PDRB harga berlaku, struktur ekonomi Kabupaten Tangerang didominasi dari kelompok lapangan usaha sekunder. Selama kurun waktu 2015-2019 tersebut, terlihat adanya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Tangerang. Pada tahun 2019, kelompok lapangan usaha sekunder memberikan sumbangan sebesar 53,41 persen yang mengalami penurunan terus menerus dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 57,02 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan tersier memberikan sumbangan pada tahun 2019 masing-masing sebesar 6,54 persen dan 40,05 persen. Kelompok lapangan usaha tersier ini mengalami kenaikan terus menerus dibandingkan pada tahun 2015. Namun untuk kelompok primer, terjadi kenaikan hanya sampai tahun 2016, dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami penurunan. Bila dilihat dari sumbangan sektoralnya pada tahun 2019, 3 (tiga) sektor penyumbang terbesar adalah dari sektor industri pengolahan (35,22 persen), konstruksi (14,7 persen), dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (11,56 persen). Sektor industri pengolahan terus menerus mengalami penurunan dari tahun 2015, sedangkan sektor konstruksi dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor terus menerus mengalami kenaikan dari tahun 2015. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 sedikit menurun dibanding tahun 2018. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Tangerang tahun 2019 mencapai 5,88 persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,93 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Real Estate sebesar 9,98 persen. Seluruh lapangan usaha ekonomi yang lain pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan yang positif, kecuali lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas. Sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang pada tahun 2019 bertumpu pada sektor industri pengolahan (1,34 persen), sektor konstruksi (1,14 persen), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (0,89 persen) dan sektor Real Estate (0,84 persen). Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan pada struktur perekonomian di Kabupaten Tangerang. Beberapa sektor terdampak langsung dan menyebabkan menurunnya kontribusi pada pembentukan PDRB tahun 2020. Diantara sektor-sektor yang diperkirakan terdampak dari pandemi adalah sektor industri pengolahan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, sektor transportasi dan pergudangan, sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor jasa perusahaan dan sektor jasa lainnya (termasuk kegiatan hiburan). Berdasarkan data BPS pada triwulan ke-3, pertumbuhan ekonomi Indonesia (y-o-y) mencapai -3,49 persen, sedikit lebih baik dari triwulan ke-2 yang mencapai -5,32 persen. Indonesia masuk jurang resesi, sehingga berdampak pada kondisi struktur perekonomian di Kabupaten Tangerang. Berdasarkan informasi sampai akhir tahun 2020, jumlah perusahaan besar yang tutup ada sebanyak 24 perusahaan16. Dampak langsung tutupnya perusahaan tersebut adalah meningkatnya angka pengangguran. Diperkirakan sebanyak 31.728 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Penyebab utama perusahaan tersebut tutup adalah karena kegiatan ekspor terhambat karena produk tidak dapat dikirim keluar negeri akibat dari kebijakan negara tujuan yang sedang “lockdown” atau ditutup 16 https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591287316/sepanjang-2020-puluhan-perusahaan-di-kabupaten- tangerang-tutup-disnaker-ungkap-penyebabnya sementara. Selain itu, untuk mengurangi biaya produksi, beberapa perusahaan memilih pindah dari Kabupaten Tangerang ke daerah lain. Dampak covid-19 juga terasa pada nelayan di Kabupaten Tangerang. Pendapatan nelayan menurun drastis akibat dari menurunnya tingkat permintaan hasil ikan laut dari restoran dan hotel yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Menurunnya pendapatan juga di sebabkan musim dan pengaruh penyakit17. Tingkat ketimpangan pengeluaran/pendapatan penduduk yang diukur dengan Indeks Gini Ratio menunjukkan kecenderungan meningkat bila dibandingkan antara tahun 2016 dan tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar 0,32 dan pada tahun 2019 sebesar 0,34. Kondisi ini berhubungan lurus dengan kenaikan PDRB per kapita. Artinya kenaikan PDRB per kapita tidak serta merta menyebabkan ketimpangan menurun, bahkan sebaliknya menjadi lebih melebar. Ketimpangan ini bersumber dari dua aspek, pertama dikarenakan tidak berkembangnya sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian yang relatif kecil dan sumbangan ke sumber pertumbuhan juga cenderung menurun. Sebagai daerah yang berkembang ke arah industri, permintaan lahan untuk industri cukup tinggi, akibatnya lahan-lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan industri, sedangkan lahan pertanian bergeser ke tanah yang lebih marginal. Selain itu posisi Kabupaten Tangerang sebagai penyangga ibukota menyebabkan Kabupaten Tangerang harus menyiapkan kebutuhan, di antaranya konstruksi dan perumahan. Penyebab lain dari ketimpangan adalah produktivitas tenaga kerja antara sektor padat karya dan sektor padat modal. Sektor padat karya cenderung pendapatannya lebih kecil daripada sektor padat modal. Hal ini berdasarkan perkembangan tren investasi di sektor padat modal dibandingkan dengan investasi di sektor padat karya18. Ketimpangan pendapatan yang meningkat juga diakibatkan karena porsi pembangunan ekonomi ke sektor informal/UMKM belum maksimal. Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai ‘sokoguru’ perekonomian dan pengembangan 17 https://banten.idntimes.com/news/banten/candra-irawan-2/terdampak-covid-19-nelayan-di-tangerang- terancam-gulung-tikar/3 18 Buku Profil Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019 hal. 53 usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan yang kemudian muncul dalam sektor usaha kecil menengah dan koperasi adalah inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah, keterbatasan jaringan pasar industri kecil dan kemitraan, serta akses modal. Pada tahun 2020, Gini Ratio menunjukkan angka 0,285 yang menunjukkan penurunan cukup signifikan dibanding tahun – tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa di tengah kondisi pandemi, ketimpangan di Kabupaten Tangerang justru semakin menipis. 4.1.1.2. Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dalam Bab II, permasalahan pokok pembangunan bidang tata kelola pemerintahan adalah kinerja pemerintahan daerah yang masih belum optimal. Beberapa indikator kinerja pemerintah berikut dapat menjelaskan hal ini. Pertama nilai peringkat capaian SAKIP Kabupaten Tangerang meningkat dari B pada tahun 2018 menjadi BB pada tahun 2019, namun nilai ini masih di bawah nilai ideal yaitu AA. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan sudah meningkat namun belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. 2 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Pokok Masalah Masalah Akar Masalah Kinerja pemerintahan daerah yang belum optimal. Kinerja akuntabilitas pemerintahan daerah belum optimal Kinerja Pengawasan belum maksimal Manajemen SDM aparatur belum optimal Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum optimal Kualitas Pelayanan Publik belum optimal E-Government belum terintegrasi Kualitas Aparatur yang belum merata Adanya Regulasi yang belum terbarukan Sumber: Analisis Tim Penyusun Perubahan RPJMD Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa ada dua (2) permasalahan mendasar yang menyebabkan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tangerang belum optimal, yaitu kinerja akuntabilitas pemerintah daerah yang belum optimal dan kualitas pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Tangerang. Penilaian terhadap evaluasi kinerja dikategorikan masih kurang karena Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang belum secara optimal dalam melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi terhadap unit kerja. Perencanaan kinerja dikategorikan cukup memadai karena dokumen perencanaan kinerja yang belum selaras, sehingga target kinerja yang diperjanjikan tidak digunakan untuk mengukur keberhasilan. Begitu pula dalam penyusunan perencanaan masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
23. a.Ketepatan berbagai rumusan unsur-unsur kunci dalam perencanaan seperti tujuan dan sasaran, serta indikator kinerja utama yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan pencapaian target
24. b.Ketepatan menentukan target-target jangka pendek dan jangka panjang. Ketepatan dan keselarasan penjabaran tujuan dan sasaran oleh setiap satuan kerja ke dalam perjanjian kinerja disertai dengan target-targetnya serta sistem pengukurannya Pelaporan kinerja dikategorikan baik, namun dalam implementasinya, hasil pelaporan kinerja ini belum digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan berikutnya. Sedangkan untuk pencapaian sasaran/kinerja organisasi sudah dikategorikan sangat baik. Apabila ditinjau dari hasil penilaian Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah (Nilai AKIP), meskipun belum maksimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang telah menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 yang semula hanya 61,87 menjadi 70,75 di tahun 2020. Sementara itu, kinerja pengawasan yang belum maksimal juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya kinerja akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang. Nilai maturitas SPIP pada tahun 2019 pada level terdefinisi yaitu 3,0811 yang meningkat dibanding tahun 2018 dengan nilai 3,0602. Ini berarti pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah berupaya meningkatkan pengendalian intern dengan baik, namun belum mencapai kategori terkelola dan terukur, maupun kategori optimum. Selanjutnya pada tahun 2020, Kabupaten Tangerang memiliki hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini konsisten telah dicapai oleh Kabupaten Tangerang dalam dua belas tahun terakhir. Namun masih ada catatan dari BPK yang harus di dilengkapi untuk mengoptimalkan akuntabilitas LKPD Kabupaten Tangerang. Selain itu, masalah kedua yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik dapat diketahui salah satunya melalui penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Selama lima tahun terakhir, angka Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tangerang selalu meningkat, dari 71,25 pada tahun 2015 menjadi 83,66 pada tahun 2019, pada tahun 2020, Kembali meningkat hingga 86,36. Hal ini memperlihatkan bahwa upaya peningkatan pelayanan publik sudah ada, namun masih harus lebih ditingkatkan karena nilainya masih di bawah 90%. Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap pelayanan publik adalah pemerataan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah Kabupaten Tangerang pada setiap OPD. SDM pemerintah merupakan salah satu motor penggerak dalam pembangunan bidang tata kelola pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang. Apabila dilihat komposisi kualifikasi pendidikan ASN tahun 2020 di Kabupaten Tangerang yang didominasi oleh aparatur berpendidikan sarjana sebesar 60,58%, disusul S2 sebesar 9,82%, D4 sebanyak 7,2%, dan D3 sebanyak 3,4%, maka dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan aparatur sudah memadai. Secara kualitas dan kuantitas masih dapat memenuhi tuntutan beban pekerjaan di Kabupaten Tangerang. Namun permasalahannya adalah penempatan ASN nampaknya belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sehingga belum semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai target yang ditentukan. Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan belum secara optimal digunakan sebagai dasar dalam penataan SDM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Di samping itu, komposisi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di Kabupaten Tangerang masih didominasi oleh tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, sedangkan JFT lainnya masih sangat rendah. Di sisi lain kebutuhan untuk jenis JFT lainnya sangat diperlukan. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen SDM di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang perlu untuk ditingkatkan, yang selanjutnya diharapkan akan mempengaruhi akuntabiitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Tangerang. Selain itu, akar masalah yang berpengaruh terhadap pelayanan publik adalah terkait teknologi yang mendukung pelayanan publik pada setiap OPD yang belum terintegrasi. Dalam hal ini adalah e-government yang dimiliki pemerintah Kabupaten Tangerang masih terlokalisasi pada organisasi perangkat daerah belum terintegrasi menjadi satu kesatuan dalam melayani masyarakat. Saat ini aplikasi sistem informasi daerah yang dikelola perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Tangerang sebanyak 35 aplikasi, namun pelaksanaannya masih secara parsial dan belum terintegrasi. Hal ini disebabkan keterbatasan sumber daya di bidang layanan teknologi informasi dan infrastruktur. Sementara proses perizinan offline juga belum sepenuhnya dijalankan secara online, hingga saat ini baru 17 jenis perijinan yang dapat dilakukan secara online dari jumlah seluruh perijinan yang diselenggarakan sebanyak 62 perijinan. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan publik tidak berjalan dengan optimal sehingga kinerja pemerintah daerah menjadi terhambat. Dengan berbagai perubahan yang dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi, Kabupaten Tangerang secara perlahan tapi pasti menunjukkan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi sejak tahun 2018 yang semula menunjukkan nilai 53 atau masuk ke dalam kategori CC awal menjadi 58,39 atau menuju CC pertengahan menuju B. Hasil FGD dengan OPD Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja pelayanan publik adalah regulasi yang belum up to date sesuai perkembangan masyarakat dan belum sinkron antara satu peraturan dengan peraturan yang lain. Hal ini dapat menghambat pelayanan yang diberikan pemerintah kabupaten Tangerang terhadap masyarakat. 4.1.1.3. Permasalahan Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan pada Bab II, masalah pembangunan pada bidang infrastruktur dan lingkungan hidup adalah ketimpangan wilayah. Bidang ini meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, serta perhubungan. Adapun analisis permasalahan pembangunan ekonomi sebagaimana disajikan dalam tabel 4.3 berikut. Tabel 4. 3 Analisis Permasalahan Pengembangan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Pokok Masalah Masalah Akar Masalah Ketimpanga n Wilayah Belum meratanya sistem jaringan jalan yang andal Pertumbuhan pemukiman jauh lebih cepat dari kemampuan daerah untuk menyediakan akses jalan Ketimpangan aksesibilitas dan transportasi wilayah Pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat Ketersediaan transportasi publik tidak merata Belum optimalnya penanganan perumahan dan permukiman Adanya pemukiman baru yang dibuat oleh migran pada area yang bukan diperuntukkan pemukiman. Sarana dan prasarana lingkungan mengalami percepatan kerusakan akibat kelebihan beban dan bencana banjir Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mandiri belum merata di semua kawasan Penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang belum optimal Meningkatnya jumlah penduduk tidak diimbangi dengan penambahan infrastruktur pengelolaan sampah. Maraknya aktivitas industri yang mencemari lingkungan Sumber: Analisis Tim Penyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas dengan jaringan jalan yang cukup panjang. Hal ini membuat pengawasan terhadap kondisi jaringan jalan perlu diperhatikan dan ditangani dengan maksimal terutama di pusat perekonomian yang memiliki volume lalu lintas cukup padat. Kepadatan lalu lintas akan menimbulkan kemacetan di beberapa titik, baik jalan Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten. Berdasarkan data dari Dinas Bina Marga dan SDA, kondisi jalan dengan kategori baik pada tahun 2020 adalah 57,35%, dengan kondisi sedang 30,20% dan kondisi rusak dan rusak berat 12,42%. Tabel 4.4 Kondisi Jalan Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2020 Kondisi Jalan 2017 2018 2019 2020 Baik 819,35 725,01 566,25 569,28 Sedang 90,49 217,52 312,75 299,79 Rusak 33,53 42,22 92,04 98,96 Rusak Berat 49,23 7,64 21,57 24,58 Sumber : DBMSDA Kabupaten Tangerang, 2021 Dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Tangerang yang cukup tinggi, penanganan rumah tidak layak huni tidak hanya semata-mata memperbaiki rumahnya saja, akan tetapi juga menata kawasan permukiman yang sehat dan pemenuhan sarana sanitasinya. Terjadi penurunan luas kawasan permukiman kumuh setiap tahunnya di Kabupaten Tangerang yang disebabkan oleh karena berjalannya program Gebrakpakumis. Pada tahun 2019, luas kawasan kumuh di Kabupaten Tangerang adalah 234,66 Ha. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu 324,58 Ha. Hasil verifikasi terakhir tahun 2020 luas Kawasan kumuh yaitu 688,823 Ha, adanya peningkatan luas Kawasan kumuh karena adanya penyesuaian variable kriteria penentuan Kawasan kumuh. Sebagian wilayah Kabupaten Tangerang yang berada di pesisir pantai dan daerah sekitar aliran sungai memiliki potensi bencana banjir, sehingga perlu tindakan pencegahan dan penanganan yang serius. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pencegahan bencana banjir adalah terkait kerusakan dan pencemaran lingkungan. Setiap tahunnya, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya jumlah timbulan sampah yang ada. Jumlah produksi sampah tahun 2019 meningkat menjadi 906.425 ton, di mana pada tahun 2018 adalah sebanyak 831.967 ton. Di sisi lain, jumlah sampah yang ditangani di kabupaten Tangerang meningkat namun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan meningkatnya jumlah sampah, yaitu dari 334.735 ton di tahun 2018 menjadi 333.141 ton di tahun 2019. Sehingga, timbulan sampah yang ditangani pada tahun 2019 hanya mencapai 36,75% dari total timbulan sampah. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan tahun 2018 yaitu 40,23%. Hingga tahun 2020 volume sampah yang tertangani adalah 24,63% Rendahnya jumlah sampah yang ditangani disebabkan oleh minimnya infrastruktur pengelolaan dan penanganan sampah di Kabupaten Tangerang. Salah satu minimnya infrastruktur pengelolaan sampah ditunjukkan dengan belum ada peningkatan jumlah areal pengelolaan sampah dari 3 tahun terakhir (2017-2019). Berdasarkan data dari Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang, jumlah areal pengelolaan sampah stagnan pada angka 941 km2. Selain itu, Kabupaten Tangerang hanya memiliki satu tempat pembuangan akhir, yaitu TPA Jatiwaringin dengan luas lahan 18 Ha. Kondisi ini tidak serta merta mampu menyelesaikan masalah atau menampung volume sampah yang ada karena disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah infrastruktur yang kurang memadai seperti akses masuk ke TPA dan teknologi pengelolaan sampah yang masih open dumping. Selain sampah, aktivitas industri yang pesat di Kabupaten Tangerang juga dapat mengganggu kestabilan ekosistem lingkungan hidup. Kabupaten Tangerang terkenal sebagai daerah seribu industri, di mana per tahun 2017 menurut DLHK, tercatat 4.965 industri yang tersebar baik di kawasan maupun zona industri. Mayoritas industri sekitar ± 53,5% merupakan industri pengolahan dengan jumlah 2.657 industri, dan sebanyak 613 industri berada di sepanjang DAS. Hal ini mengindikasikan adanya potensi eksternalitas negatif berupa pencemaran DAS oleh aktivitas industri pengolahan. Pada periode pemantauan tahun 201819 berdasarkan BAB II, status titik cemar sungai di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:
  1. 1.Sungai Cimanceuri mempunyai status 2 titik cemar ringan, 7 titik cemar sedang dan 2 titik cemar berat.
  2. 2.Sungai Cidurian mempunyai status 3 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat. 19 Profil Daerah Kabupaten Tangerang, 2019
  3. 3.Sungai Cisadane mempunyai status 4 titik cemar ringan, 6 titik cemar sedang dan 1 titik cemar berat.
  4. 4.Sungai Cirarab mempunyai status 1 titik cemar sedang dan 7 titik cemar berat. Maka dari itu, pembangunan berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan perlu dijadikan perhatian khusus bagi rencana pembangunan Kabupaten Tangerang. 4.1.1.4. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia Analisis atas pengembangan SDM meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial serta pemberdayaan perempuan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Bab II, pada aspek SDM teridentifikasi relatif tertekannya kinerja pembangunan manusia di Kabupaten Tangerang jika dibandingkan dengan Provinsi Banten. Terdapat berbagai persoalan yang menyebabkan kinerja pembangunan manusia Kabupaten Tangerang tertekan, mulai dari jumlah penduduk miskin, kinerja pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Secara makro, analisis permasalahan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana disajikan dalam tabel 4.4 berikut. Tabel 4. 5 Analisis Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pokok Masalah Masalah Akar Masalah Pengembangan sumber daya manusia yang belum optimal Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat Penduduk lokal kalah bersaing dengan penduduk pendatang untuk memperebutkan lapangan kerja Relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka Perempuan sebagai bagian dari kelompok miskin yang rentan masih kurang berdaya Migrasi yang cukup tinggi dengan bekal sumber daya seperti modal dan keahlian/skill yang terbatas menjadikan mereka masyarakat pinggiran Peningkatan kinerja pendidikan relatif Akses dan kualitas sarana pendidikan belum optimal Belum meratanya ketersediaan guru Pokok Masalah Masalah Akar Masalah rendah Perubahan metode pembelajaran menjadi daring pada saat pandemi covid-19 Peningkatan kinerja kesehatan yang relatif rendah Akses dan kualitas sarana kesehatan belum optimal Masih relatif tingginya tingkat penyebaran penyakit menular Belum optimalnya layanan kesehatan Belum meratanya cakupan masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan Kurangnya tenaga kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan pada saat penanganan pandemi Covid-19 Masih relatif tingginya kasus stunting dan malnutrisi Sumber: Analisis Tim Penyusun Perubahan RPJMD Pokok permasalahan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tangerang adalah belum optimalnya tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun angka menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi IPM Kabupaten Tangerang berada pada angka 71,92 masih di bawah IPM Provinsi Banten yang menunjukkan angka 72,45 pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan IPM di tingkat nasional, maka IPM Kabupaten Tangerang hanya memiliki selisih tipis lebih rendah karena IPM nasional pada tahun 2020 berada pada angka 71,94. Pertumbuhan capaian angka IPM yang relatif lambat dibandingkan Provinsi Banten itu bersumber dari kontribusi daya beli yang peningkatannya sangat kecil. Pertumbuhan daya beli yang rendah itu terkait dengan perkembangan sektor yang terjadi. Sektor penyerap tenaga terbanyak memiliki nilai produktivitas yang relatif rendah, dengan demikian penduduk yang bekerja pada sektor bersangkutan (pertanian dan akomodasi, konsumsi) juga memiliki pendapatan per kapita yang relatif rendah. Inilah alasan mengapa pertumbuhan daya beli yang dicapai Kabupaten Tangerang relatif rendah. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita yang disesuaikan hanya meningkat sebesar 1,36% dan menurun pada tahun 2017 menjadi 0,5%. Pada tahun 2018 – 2019 berhasil meningkat kembali meskipun peningkatannya rendah, hanya mencapai 2,65% dan 2,97%. Rendahnya daya beli ini teridentifikasi dengan jelas pada masih stagnannya jumlah penduduk miskin. Selain itu, terjadinya pandemi Covid – 19 pada tahun 2020 semakin memperburuk kemampuan daya beli rata-rata penduduk Kabupaten Tangerang hingga mencapai angka -2,73% di tahun 2020 (lihat gambar 2.23). Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu wilayah mencerminkan tingkat pendapatan penduduk. Hal ini dikarenakan semakin banyak penduduk dengan pendapatan rendah maka semakin banyak penduduk dengan kemampuan rendah untuk mensejahterakan dirinya sehingga disebut miskin.20 Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 mencakup 6,23 persen dari total penduduk. Bila dibandingkan dengan Provinsi Banten dan tingkat Nasional, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Tangerang masih lebih rendah dari Provinsi Banten (6,63 persen), meskipun lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan di level nasional (10,19 persen). Kondisi kemiskinan di Kabupaten Tangerang ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya berkisar di angka 5% dikarenakan dampak pandemic Covid – 19 yang berlangsung selama tahun 2020 dan masih terus berlangsung hingga 2021. Padahal, kondisi tahun 2015 – 2019 mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan penduduk di Kabupaten Tangerang relatif masih memerlukan perbaikan dan peningkatan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan mengenai kemiskinan juga sekaligus hendaknya dapat diarahkan untuk mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Tangerang pada tahun 2020 adalah sebesar 0,95. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Tangerang tingkat kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap batas kemiskinan mengalami kondisi penurunan dikarenakan pandemic Covid - 19, karena angkanya semakin membesar dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 0,69. Demikian 20 Suryawati, Teori Ekonomi Mikro, UPP, AMP YKPN, Jarnasy, Yogyakarta, 2004 juga bila dilihat dari tingkat keparahan kemiskinan, di mana Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tangerang sebesar 0,22 di tahun 2020 yang meningkat dibandingkan tahun 2019 yang masih mencapai 0,14. Penyebab dari penduduk miskin itu tentu sangat banyak, dari analisis yang dilakukan setidaknya teridentifikasi beberapa di antara penyebab kemiskinan itu adalah tingkat pengangguran21, lemahnya pemberdayaan perempuan22, dan migrasi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tangerang selalu dalam keadaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Banten dan angka Nasional. Pada tahun 2020 TPT Kabupaten Tangerang berada pada 13,06%. sedangkan Banten sebesar 10,64% dan Nasional 7,07%. Salah satu hal yang dapat menjelaskan kondisi ini adalah sifat dan karakter investasi yang terjadi. Karakter investasi yang tumbuh pesat di Kabupaten Tangerang adalah investasi padat modal. Investasi padat modal adalah investasi yang berskala besar yang biasanya menggunakan lebih banyak mesin atau peralatan dibandingkan tenaga kerja manusia. Karakter investasi ini mampu menciptakan nilai tambah dengan cepat sehingga menciptakan pertumbuhan yang tinggi, namun demikian sifat investasi yang demikian cenderung kurang memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja.23 Selain itu, peningkatan jumlah pengangguran yang signifikan terjadi di tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya pandemi Covid – 19. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan melakukan putus hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pekerjanya, hingga bahkan ada yang gulung tikar. Peningkatan pengangguran di Kabupaten Tangerang akibat pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat pengangguran di Kabupaten Tangerang menjadi yang tertinggi di Provinsi Banten, yaitu sebesar 13,06%. Berdasarkan informasi sampai akhir tahun 2020, jumlah perusahaan besar yang tutup ada sebanyak 24 perusahaan24. Dampak langsung tutupnya perusahaan tersebut adalah meningkatnya angka pengangguran. Diperkirakan sebanyak 31.728 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)25. 21 Ratih Probosiwi, Pengangguran dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan Unemployment and Its Influence on Poverty Level, Jurnal PKS Vol 15 No 2 Juni 2016; 89 - 100 22 Ahmad, et.al,, Fenomena Kemiskinan Dari Perspektif Kepala Rumah Tangga Perempuan Miskin, Wacana Vol. 18, No. 4 (2015), ISSN : 1411-0199 23 Buku Profil Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2019 hal. 53 24 https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-591287316/sepanjang-2020-puluhan-perusahaan-di-kabupaten- tangerang-tutup-disnaker-ungkap-penyebabnya 25 Ibid Sedangkan jika dilihat menurut jenis kelamin, data tahun 2019 TPT laki-laki sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan, di mana TPT laki-laki sebesar 8,57 persen sedangkan TPT perempuan sebesar 9,1 persen. Kondisi ini salah satunya diakibatkan oleh relatif masih rendahnya kesempatan perempuan dibanding laki-laki, sehingga kalah bersaing dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia di pasar tenaga kerja.26 Selain itu, terdapat pula perempuan yang memilih untuk tidak bekerja dengan berbagai alasan. Oleh karena itu, perempuan adalah salah satu dari kelompok yang paling rentan terhadap kemiskinan.27 Fakta bahwa banyak keluarga miskin yang berkepala keluarga perempuan adalah bukti dari kerentanan itu. Pada aspek ini yang dibutuhkan tentu adalah pemberdayaan terhadap para perempuan, utamanya perempuan yang masuk kategori miskin. Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar PDRB, yaitu sebesar 35,22% (tahun 2019) berhasil memberikan daya tarik luar biasa bagi penduduk di luar Kabupaten Tangerang untuk melakukan migrasi. Jumlah penduduk terbanyak Kabupaten Tangerang berada pada kisaran umur 25-29 tahun yaitu sebesar 300.666 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 152.900 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 148.576 jiwa. Hal ini dapat menjadi potensi pembangunan, akan tetapi bila kapasitas usia produktif tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar maka akan menjadi beban pembangunan. Jika ditelusuri lebih dalam, maka terlihat bahwa orang yang menganggur didominasi oleh penduduk lokal, artinya penduduk lokal memiliki daya saing yang relatif lemah dibandingkan penduduk migran pada saat masuk ke pasar tenaga kerja. Dalam hal pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, rata-rata lama sekolah sebagai indikator akhir dari kinerja pendidikan menunjukkan kinerja yang belum optimal. Pada aspek teknis pendidikan terdapat dua penyebab yang teridentifikasi yakni tidak meratanya sarana dan prasarana juga tenaga pendidik. Akibat dari keterbatasan kedua aspek ini maka peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah juga menjadi relatif lambat (lihat hal. 80). 26 Diakses melalui https://ekonomi.bisnis.com/read/20200928/9/1297727/ketimpangan-gender-kemiskinan-perempuan-lebih- tinggi-hampir-di-semua-daerah pada tanggal 3 Desember 2020 27 Diakses melalui https://theconversation.com/di-indonesia-analisis-ungkap-perempuan-miskin-yang-paling-menderita-selama- pandemi-covid-19-146676 pada tanggal 3 Desember 2020 Sementara itu, hal lain yang menjadi perhatian adalah pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang turut membuat kinerja pendidikan menjadi relatif lebih rendah. Hal ini dikarenakan untuk menghindari penyebaran COVID-19, Pemerintah Pusat maupun Daerah memutuskan proses belajar mengajar yang tadinya tatap muka menjadi daring atau online. Perubahan metode pembelajaran menjadi daring tersebut menjadi tantangan tersendiri karena munculnya berbagai kendala, antara lain masih kurangnya pemahaman guru dan siswa dalam penggunanaan teknologi, dibutuhkan perangkat pendukung (laptop, ponsel dsb untuk mengakses aplikasi yang digunakan sekolah), serta belum meratanya akses jaringan internet, sehingga terdapat kekhawatiran proses belajar mengajar menjadi tidak optimal dan hasil yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan28. Pada bidang kesehatan, kinerja yang diukur dari angka harapan hidup yang peningkatannya juga relatif rendah jika dilihat pada kurun waktu tahun 2011 – 2020 (lihat gambar 2.35). Rendahnya capaian kinerja angka harapan hidup terkait dengan kinerja kesehatan secara keseluruhan. Penyebaran penyakit menular di Kabupaten Tangerang juga perlu mendapat perhatian, yakni persebaran penyakit menular seperti Tuberculosis dan HIV Aids yang sudah menjadi agenda tahunan Kabupaten Tangerang seperti yang telah dijelaskan di bab 2 dan tentunya Covid – 19 yang saat ini menjadi penyakit menular dengan persebaran yang cepat dan luas di 25 kecamatan di Kabupaten Tangerang29. Isu kesehatan lain yang perlu diperhatikan adalah kasus stunting dan malnutrisi anak di Kabupaten Tangerang. Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya, sedangkan malnutrisi adalah kekurangan nutrisi dalam tubuh.30 Kondisi anak dengan gizi buruk dan malnutrisi di Kabupaten Tangerang sebenarnya telah mengalami tren penurunan dari tahun 2016 – 2018. Namun demikian, pada tahun 2018, masih terdapat 0,33% balita dengan gizi buruk dan 2,85% balita dengan kondisi malnutrisi. Kondisi ini masih perlu menjadi perhatian karena balita dengan gizi buruk berdasarkan data dari status 28 Diakses melalui https://kumparan.com/ulfa-hikmah/tantangan-pembelajaran-daring-ditengah-pandemi-covid-19- 1tyWr4BZkCe/full 29 Diakses melalui https://covid19.tangerangkab.go.id/ pada tanggal 2 Desember 2020 30 Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester I 2018, Pusdatin Kemenkes RI, ISSN 2088 – 270 X gizi nasional (Aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau yang disebut e-PPGBM) per Agustus 2020 menunjukkan angka 2% dan masih terdapat 20.425 balita dengan kasus stunting di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang menjadi kabupaten dengan kasus stunting tertinggi di provinsi Banten31. Kondisi yang sama juga terjadi dengan kasus wasting, jumlah balita dengan kasus wasting yang ada di Kabupaten Tangerang per Agustus 2020 mencapai 13.716 balita dan jumlah ini menjadi yang tertinggi dibandingkan Kabupaten lain di Provinsi Banten32. Sementara itu, kasus underweight di Kabupaten Tangerang juga tidak jauh berbeda kondisinya. Per Agustus 2020, masih terdapat 13.388 balita dengan kasus underweight, dan jumlah ini juga menjadi yang tertinggi dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Banten33. Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat I masih harus terus dilengkapi sarana dan prasarananya karena dari 44 Puskesmas yang tersedia, baru 7 puskesmas yang memiliki fasilitas Rawat Inap34, sehingga pasien masih harus dirujuk ke Rumah Sakit. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan klinik di Kabupaten Tangerang mengalami fluktuasi dikarenakan sebagian rumah sakit dan klinik tutup akibat habis masa berlaku dan ada pula penambahan dengan pembangunan rumah sakit dan klinik baru35. Sayangnya, kondisi ini belum cukup untuk mencakup kebutuhan kesehatan di Kabupaten Tangerang. Keterbatasan sarana berakibat kurang optimalnya penanganan penyakit terutama dengan kondisi pandemi Covid – 19 yang membutuhkan kapasitas ruang perawatan yang lebih banyak (ruang isolasi, icu), sarana pendukung medis seperti ketersediaan alat tes kesehatan dan Covid-19, laboratorium, dsb. Cakupan layanan di bidang kesehatan lain yang perlu menjadi perhatian Kabupaten Tangerang adalah terkait jaminan kesehatan penduduk Kabupaten Tangerang. Berdasarkan data tahun 2018 – 2019, terlihat bahwa persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan 31 Diakses melalui https://sigiziterpadu.gizi.kemkes.go.id/ppgbm/index.php/Dashboard/ pada tanggal 1 Desember 2020 32 Ibid. 33 Ibid. 34 Diakses melalui https://komdat.kemkes.go.id/baru/index_rpt.php?folder=dashboard/reports&pg=rptPkmListPuskesmas&kode_kabupaten=360 3 pada tanggal 2 Desember 2020 35 Buku Profil Kabupaten Tangerang Tahun 2019 di kabupaten Tangerang masih relatif rendah walaupun menunjukkan peningkatan, yang mana peningkatan cakupan jaminan kesehatan belum mencakup sebagian besar dari total penduduk Kabupaten Tangerang. Menurut data dari Buku Profil Kabupaten Tangerang tahun 2019, 20,80% penduduk sudah terdaftar BPJS Kesehatan PBI, kemudian 34,24% penduduk terdaftar melalui BPJS Kesehatan Non-PBI. Lalu terdapat 0,52% penduduk yang masih menerima Jamkesda dan 7,53% penduduk yang memiliki jaminan Kesehatan dari kantor tempatnya bekerja. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Tangerang masih perlu untuk meningkatkan cakupan kepemilikan jaminan kesehatan bagi penduduknya serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Tangerang. 4.1.2. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Selanjutnya berbagai permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai kewenangan urusan di Kabupaten Tangerang dapat diidentifikasi sebagai berikut berikut ini: A. Layanan Urusan Wajib Dasar
  5. 1.Pendidikan Permasalahan utama di bidang pendidikan adalah kualitas dan kompetensi guru dan tenaga pendidikan masih rendah disebabkan banyak tenaga pendidik yang ditempatkan di sekolah-sekolah negeri sebagian besar adalah guru honorer sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT). Adapun penunjukan guru PTT untuk mata pelajaran yang belum memenuhi kualifikasi disebabkan perbedaan latar belakang Pendidikan dengan penugasan mengajar materi pelajaran. Ditambah dengan besaran tunjangan (insentif) yang relatif lebih rendah dibandingkan guru yang berstatus ASN. Sehingga hal tersebut membutuhkan perhatian dalam rangka peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidik yang berstatus PTT, selain itu diperlukan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Permasalahan lainnya adalah kuantitas (jumlah) tenaga pendidik yang berstatus ASN masih kurang, terutama yang bertanggung jawab mengurusi manajemen sekolah seperti kepala sekolah dan khususnya SDM yang mengelola dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Minimnya sarana dan prasarana di bidang pendidikan seperti kapasitas sekolah yang kurang merata, akses jaringan internet untuk mendukung pembelajaran yang masih belum merata. Kendala lainnya adalah angka rata-rata lama sekolah belum mencapai sembilan tahun karena penduduk yang berusia tua yang dahulu tidak sempat sekolah jumlahnya relatif banyak, sehingga rata- ratanya menjadi lebih rendah. Selain itu, belum terdapat data yang akurat untuk jumlah anak putus sekolah yang membuat program paket C kurang optimal. Isu lainnya yang dihadapi adalah terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat perubahan metode pembelajaran menjadi daring, di mana tidak semua peserta didik mendapat mengakses jaringan internet dan gawai dengan mudah. Selain itu, kebijakan zonasi yang sampai dengan saat ini masih menjadi pro dan kontra.
  6. 2.Kesehatan Permasalahan utama di bidang kesehatan adalah masih minimnya ASN administrasi di bidang kesehatan, terutama bagian pengelola BPJS dan administrator rumah sakit, sehingga dilakukan oleh ASN tenaga kesehatan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan. Isu kesehatan lain yang dihadapi oleh Kabupaten Tangerang adalah terkait kurangnya sarana dan prasarana pendukung sektor kesehatan yang memadai seperti peralatan yang dibutuhkan untuk penyakit khusus (jantung, ginjal), selain itu masih kurangnya RS rujukan dan jumlah ruang isolasi yang memadai jika terdapat kasus COVID-19. Selain itu, masih ditemukan kasus stunting dan malnutrisi di beberapa wilayah dan belum meratanya cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terkait pengurusan administrasi untuk jaminan kesehatan (BPJS). Adanya perubahan Kebijakan Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan baru disosialisasikan pada bulan April 2019 juga menjadi salah satu isu di bidang kesehatan. Dengan adanya kebijakan ini, pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menyusun strategi untuk melaksanakan pelayanan mengikuti peraturan SPM yang terbaru.
  7. 3.Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain:
  8. 1.Terdapat banyak ruas jalan yang dilewati oleh kendaraan yang tonasenya melebihi kapasitas yang ditentukan. Sehingga, hal tersebut dikhawatirkan membuat jalan menjadi lebih cepat rusak.
  9. 2.Alokasi anggaran pemeliharaan jalan tidak sesuai dengan kebutuhan untuk merehabilitasi jalan yang rusak.
  10. 3.Rasio jalan kabupaten terhadap luas wilayah masih rendah sehingga akses jalan ke daerah pelosok masih terbatas.
  11. 4.Masih terdapat saluran irigasi yang dalam kondisi rusak sehingga mempengaruhi produktivitas di sektor pertanian.
  12. 5.Masih banyak potensi air baku yang belum dimanfaatkan sebagai sumber air bersih secara optimal untuk sektor pertanian, rumah tangga, dan industri.
  13. 6.Cakupan pelayanan PDAM di Kabupaten Tangerang masih belum mencapai target, yaitu hanya 10,5% penduduk Kabupaten Tangerang yang menggunakan PDAM dari target 40%.36
  14. 4.Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman Permasalahan yang dihadapi adalah : Pelaksanaan rehabilitasi kawasan rumah tidak layak huni atau kumuh masih belum optimal sehingga dibutuhkan keberlanjutan Program Unggulan GEBRAK PAKUMIS (Gerakan Bersama Rakyat, Atasi Kawasan Padat, Kumuh, dan Miskin).
  15. 5.Ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Permasalahan pada Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:
  16. 1.Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada.
  17. 2.Belum optimalnya pengawasan pengedaran minuman keras di sektor usaha hiburan.
  18. 3.Penyalahgunaan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk kegiatan usaha.
  19. 4.Belum optimalnya koordinasi penanganan masalah gangguan trantibum dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
  20. 5.Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). 36 https://metro.tempo.co/read/1262349/60-persen-warga-kabupaten-tangerang-belum-nikmati-air-bersih
  21. 6.Sosial Permasalahan pada bidang sosial antara lain:
  22. 1.cBelum optimalnya validasi pendataan terkait pemberdayaan PMKS dan Potensi dan Sumber kesejahteraan sosial (PSKS). B. Belum terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana untuk layanan penanganan dan rehabilitasi sosial. C. Belum optimalnya fasilitas pelindung jaminan sosial perorangan, keluarga korban bencana, dan korban tindak kekerasan pekerja migran serta orang terlantar. D. Belum optimalnya pemberdayaan PMKS melalui program kelompok usaha bersama (KUBE). E. Terkait pandemi COVID-19, terdapat masalah pengelolaan atas dana dan barang bantuan karena keterbatasan sumber daya manusia, serta keterbatasan gudang/fasilitas, dan logistik. B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar
  23. 1.Tenaga Kerja Permasalahan pada bidang Tenaga Kerja antara lain:
  24. 1.Belum optimalnya pemanfaatan bonus demografi karena terbatasnya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kualitas tenaga kerja yang ada. Hal ini disebabkan link and match antara kemampuan tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan masih belum sesuai.
  25. 2.Belum sesuainya pelatihan kerja yang disediakan dengan kebutuhan pasar kerja.
  26. 3.Masih tingginya kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang disebabkan oleh perbedaan persepsi pengusaha dan pekerja mengenai peraturan ketenagakerjaan.
  27. 4.Terbatasnya lowongan pekerjaan dari perusahaan serta sulitnya untuk mendapatkan informasi data penempatan dari perusahaan.
  28. 5.Banyaknya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi COVID-19.
  29. 2.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Permasalahan utama dari urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) adalah:
  30. 1.Kurangnya SDM petugas penyuluh dan pendamping PPA dan KB untuk menjangkau 29 kecamatan.
  31. 2.Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak.
  32. 3.Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik seperti gedung, mobil pelayanan, rumah data, komputer, dan server.
  33. 4.Belum tercapainya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dengan target yang ditentukan oleh provinsi, sehingga perempuan belum memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.
  34. 3.Pangan Permasalahan utama pada urusan pangan adalah belum terpenuhinya kebutuhan air di lahan-lahan pertanian karena tercemarnya sungai Cisadane, Cirarab, Cimanceuri, dan Cidurian oleh sampah dan limbah pabrik37. Maka dari itu, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan perlu mendapatkan perhatian untuk menjaga ketahanan pangan dan melindungi masyarakat yang memiliki mata pencarian utama dalam sektor pertanian.
  35. 4.Pertanahan Permasalahan yang dihadapi pada isu pertanahan adalah:
  36. 1.Terbatasnya lahan yang dimiliki pemerintah daerah untuk membangun fasilitas publik.
  37. 2.Tingginya harga tanah di lokasi strategis sehingga menghambat pemerintah daerah untuk membangun fasilitas pelayanan publik.
  38. 3.Ketidaktepatan penilaian harga tanah oleh penilai yang dimasukkan dalam APBD.
  39. 5.Lingkungan Hidup Permasalahan utama yang dihadapi di urusan lingkungan hidup adalah:
  40. 1.Belum tersedianya fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang cukup untuk menampung produksi sampah harian.
  41. 2.Belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sehingga terjadi penumpukkan sampah di TPA Jatiwaringin.
  42. 3.Adanya polusi udara dan pencemaran air dari kegiatan industri, rumah tangga, rumah sakit, dan sebagainya.
  43. 4.Tidak efisiennya pengangkutan sampah dengan metode satuan ritase. 37 http://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/26490/Empat-Sungai-di-Tangerang-Tercemar
  44. 5.Adanya intrusi laut di daerah pesisir sehingga air tanah tidak layak untuk dikonsumsi dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari oleh masyarakat.
  45. 6.Administrasi Penduduk dan Catatan Sipil Permasalahan utama di urusan kependudukan dan catatan sipil adalah:
  46. 1.Kurangnya SDM dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan sehingga kinerja pelayanannya masih belum optimal.
  47. 2.Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kependudukan, seperti gedung arsip, anjungan dukcapil mandiri, mesin e-ktp, ruang konsultasi, ruang server, dan jaringan IT yang disebabkan oleh terbatasnya belanja modal.
  48. 3.Pandemi COVID-19 menyebabkan pelayanan terganggu karena harus mengikuti penerapan protokol kesehatan.
  49. 7.Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan dari bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:
  50. 1.Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa dikarenakan kinerja lembaga desa masih belum optimal.
  51. 2.Rendahnya kapasitas pelayanan aparatur desa menyebabkan kinerja lembaga masih rendah.
  52. 3.Minimnya informasi yang diserap masyarakat, berdampak pada kurangnya kreatifitas desa memanfaatkan dana desa. Oleh karena itu desa – desa di Kabupaten Tangerang perlu untuk diberi pendampingan.38 Sayangnya, pendampingan ekonomi desa (BUMDES) yang dilakukan masih belum optimal sehingga dana desa yang digulirkan belum mampu mendongkrak potensi ekonomi desa.
  53. 4.Rendahnya jumlah lembaga kemasyarakatan desa mengakibatkan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan di tingkat desa, seperti perencanaan pembangunan desa dan pelayanan masyarakat desa.
  54. 8.Pengendalian penduduk dan KB Permasalahan dari bidang Pengendalian Penduduk dan KB adalah:
  55. 1.Adanya kekhawatiran terhadap dampak bonus demografi di tahun 2020-2024 (jumlah pasangan usia subur lebih besar dari lansia) yang dapat mengakibatkan lonjakan jumlah penduduk. Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu untuk lebih memperhatikan laju 38 Diakses melalui https://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/24720/Desa-di-Tangerang-Harus-Digebrak-Agar- Kreatif pada tanggal 11 Desember 2020 pertumbuhan penduduk agar bonus demografi tetap dapat terpantau dan fertility rate dapat terkontrol dengan baik. Salah satunya adalah dengan peningkatan sosialisasi keluarga bencana dan mengoptimalkan jejaring klinik KB terutama di lingkungan yang belum banyak terjangkau layanan masyarakat.
  56. 9.Perhubungan Permasalahan dalam isu perhubungan adalah:
  57. 1.Belum efisiennya sistem uji KIR kendaraan sehingga Perlu perubahan sistem uji KIR kendaraan yang lebih efisien, efektif dan pelayanan yang lebih cepat menggunakan sistem informasi terkini.
  58. 2.Belum adanya penertiban trayek yang dapat dijadikan satu sistem angkutan umum terpadu agar konektivitas antar daerah menjadi lebih lancar
  59. 10.Komunikasi dan Informatika Permasalahan di bidang komunikasi dan informatika adalah :
  60. 1.Masih rendahnya realisasi cakupan internet di seluruh desa dan kelurahan Kabupaten Tangerang, sehingga akses informasi layanan kepada penduduk juga belum merata.
  61. 2.Belum terintegrasinya sistem Dinas Komunikasi dan Informatika dengan data administrasi dan kependudukan yang menyebabkan pencatatan data informasi penduduk belum optimal. Hal ini berimplikasi terhadap belum optimalnya layanan pemerintah untuk penduduk karena ketidaksesuaian data dari sistem yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan data administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  62. 3.Masih kurangnya ketersediaan infrastruktur IT menyebabkan pelayanan belum optimal, apalagi di tengah pandemi Covid-19, infrastruktur IT sangat diperlukan sebagai salah satu sarana pelayanan masyarakat yang meminimalisir kontak langsung.
  63. 11.Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah:
  64. 1.Belum optimalnya pengelolaan koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM), terutama pada aspek permodalan dan promosi. Hal ini menyebabkan perkembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah terhambat.
  65. 2.Belum optimalnya koordinasi antara dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) untuk permodalan UKM sehingga pemanfaatan dana modal belum efisien.
  66. 12.Penanaman Modal Permasalahan terkait urusan penanaman modal adalah:
  67. 1.Promosi investasi yang dilakukan belum optimal, dikarenakan informasi potensi dan peluang investasi yang diberikan kurang detail dan tidak memudahkan calon investor dalam mengakses dan mendapatkan informasi tersebut.
  68. 2.Regulasi target waktu pelayanan belum maksimal diterapkan. Hal ini dikarenakan dalam penyelesaian pelaksanaan pelayanan perizinan belum semuanya bisa dijalankan sesuai SOP dan perlu didukung oleh Tim teknis terkait.
  69. 13.Pemuda dan Olahraga Permasalahan utama di bidang Pemuda dan Olahraga adalah:
  70. 1.Belum optimalnya cabang olahraga berprestasi di tingkat nasional. Hal ini dikarenakan banyaknya atlet pelajar yang pindah sekolah sehingga mengurangi kekuatan atlet kabupaten dan masih kurangnya penyelenggaraan turnamen cabang olahraga secara keseluruhan. Dari segi keikutsertaan, atlet – atlet Kabupaten Tangerang juga belum secara optimal mengikuti kegiatan perlombaan di tingkat nasional. Selain itu, hal ini juga disebabkan oleh masih kurangnya kompetensi pelatih yang dimiliki Kabupaten Tangerang pada cabang olahraga prestasi.
  71. 2.Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya sarana dan prasarana kepemudaan dan belum efektifnya pembinaan kelompok/organisasi kepemudaan dan kewirausahaan pemuda. Akar masalah dari kondisi ini adalah peran serta lembaga kepemudaan yang belum menyentuh seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Tangerang.
  72. 14.Kebudayaan Permasalahan bidang kebudayaan yang dihadapi adalah belum optimalnya pelestarian dan pemanfaatan nilai budaya daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
  73. 1.Terbatasnya kemampuan SDM yang ada dalam memfasilitasi pengelolaan seni budaya karena masih kurangnya pemahaman pelaku seni tradisional terhadap perlindungan pengembangan dan pemanfaatan seni budaya.
  74. 2.Minimnya sarana dan prasarana kesenian tradisional yang dimiliki oleh sanggar seni menyebabkan pengelolaan sanggar seni yang ada di masyarakat belum optimal.
  75. 3.Rendahnya animo masyarakat terhadap pengembangan dan pelestarian kesenian tradisional ditunjukkan oleh kurangnya pelestarian event masyarakat adat.
  76. 15.Perpustakaan Permasalahan yang dihadapi di bidang perpustakaan adalah:
  77. 1.Sarana dan prasarana belum optimal sesuai standar.
  78. 2.Masih kurangnya koleksi bahan pustaka di Perpustakaan Kabupaten Tangerang.
  79. 16.Kearsipan Permasalahan yang dihadapi pada bidang kearsipan adalah:
  80. 1.Belum Optimalnya Pengelola Kearsipan dan Fungsional Arsiparis di tiap OPD;
  81. 2.Sarana dan prasarana kearsipan belum merata di semua kecamatan (record center) sehingga pelayanan kearsipan belum optimal;
  82. 3.Belum maksimalnya penggunaan Teknologi Informasi Kearsipan;
  83. 4.Belum tersedianya Informasi Arsip Statis (Diorama); C. Pelayanan Urusan Pilihan
  84. 1.Pariwisata Permasalahan yang dihadapi di bidang pariwisata adalah:
  85. 1.Belum optimalnya sosialisasi dan promosi tentang pariwisata di Kabupaten Tangerang. Apalagi di tengah terjadinya pandemi Covid- 19 membuat kegiatan pariwisata terpaksa berhenti untuk sementara waktu. Promosi akan sangat diperlukan untuk upaya bangkit kembali.
  86. 2.Pertanian Permasalahan bidang pertanian adalah:
  87. 1.Kurangnya ketersediaan air di lahan-lahan pertanian, misalnya dikarenakan terganggunya irigasi ke lahan pertanian akibat sampah yang menumpuk dan kontaminasi limbah. Salah satu pengairan yang dicemari oleh kontaminasi limbah adalah Kali Cimanceuri.
  88. 2.Masih adanya penggunaan benih padi yang tidak bermutu atau belum bersertifikat menyebabkan kualitas produksi padi tidak maksimal dan nilai ekonomis padi menjadi rendah. Hal ini antara lain diakibatkan karena keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk membeli sarana produksi terutama benih/bibit unggul, pupuk kimia, dan pestisida.39
  89. 3.Penerapan sistem tanam yang masih konvensional dan belum menerapkan sistem jajar legowo dikarenakan keterbatasan kemampuan petani dalam penerapan teknologi dan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai.
  90. 4.Penggunaan pupuk yang tidak tepat jenis, tidak tepat dosis, dan tidak tepat waktu menyebabkan kualitas padi tidak terjaga dan dapat menurunkan nilai ekonomi padi.
  91. 5.Serangan hama dan penyakit tanaman menyebabkan petani menggunakan pestisida kimia untuk mengatasinya. Namun demikian, penggunaan pestisida secara terus menerus menyebabkan hama dan penyakit tanaman semakin kebal terhadap pestisida dan membutuhkan dosis yang terus meningkat. Selain hama dan penyakit tanaman memang mengganggu produksi tanaman dan dapat menimbulkan kerugian gagal panen, kondisi terus meningkatnya dosis pestisida juga akan semakin membebani biaya produksi pertanian.40 Oleh karena itu, perlu dilakukan intensifikasi lahan dan pengendalian hama penyakit serta peningkatan sarana prasarana pra panen dan pasca panen untuk meningkatan produktifitas, misalnya dengan mulai menggunakan opsi teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dan sistem pengendalian hama terpadu.
  92. 6.Anomali iklim.
  93. 3.Perdagangan Permasalahan yang dihadapi pada sektor perdagangan adalah:
  94. 1.Kurang optimalnya promosi dan informasi potensi produk IKM dan masih minimnya penggunaan Gerai Tangerang Gemilang yang ditujukan sebagai sarana promosi produk UMKM lokal Kabupaten Tangerang.41 39 Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023 40 Ibid. 41 Diakses melalui https://tangerangkab.go.id/disnaker/detail-konten-skpd/show-berita-skpd/1701/2 pada tanggal 2 Desember 2020
  95. 2.Belum optimalnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar karena beberapa kendala, seperti masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran konsumen terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen menurut undang – undang dan juga regulasi yang belum mengatur mekanisme detil tentang penyidikan dan aturan pelaksana pengurusan sengketa konsumen42
  96. 3.Banyaknya kerugian dan menurunnya aktivitas perdagangan karena pandemic Covid-19.
  97. 4.Perindustrian Permasalahan yang dihadapi di bidang perindustrian adalah:
  98. 1.Masih banyaknya IKM yang belum mempunyai kompetensi Good Manufacturing Practice (GMP) menyebabkan banyaknya kegiatan produksi IKM yang tidak memiliki standar yang baik dan berpengaruh pada kualitas produksi yang tidak terjaga. Sertifikasi GMP memiliki manfaat bagi produsen untuk melindungi pangsa pasar, membangun dan memelihara kepercayaan pelanggan, mencapai tujuan perusahaan, mengurangi biaya beban operasional, menjadi pendukung penerapan CPB yang baik. Tidak hanya bagi produsen, manfaat Sertifikasi GMP juga berdampak bagi konsumen, yaitu keselamatan konsumen, meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai produk.
  99. 2.Kondisi pandemi Covid-19 juga mengganggu jalannya kegiatan perindustrian yang bahkan menyebabkan perusahaan gulung tikar dan meningkatnya fenomena putus hubungan kerja (PHK).
  100. 5.Transmigrasi Permasalahan yang dihadapi di bidang transmigrasi adalah:
  101. 1.Terbatasnya jumlah kuota transmigran yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin bertransmigrasi.
  102. 6.Kelautan dan perikanan Permasalahan yang dihadapi di bidang Kelautan dan Perikanan adalah:
  103. 1.Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan, pembudidaya, maupun pengolah dan pemasar hasil perikanan. Para nelayan di Kabupaten Tangerang masih menggunakan sistem produksi nelayan dan pembudidaya yang tradisional. 42 Pardamean Harahap, Hambatan-Hambatan Proses Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen Belum Dapat Berjalan Secara Efektif (Studi Kasus Bpsk Kabupaten Tangerang), Lex Jurnalica Volume 15 Nomor 2, Agustus 2018
  104. 2.Rendahnya nilai tambah produk perikanan yang disebabkan oleh kapasitas kelembagaan perikanan masih rendah dan pola pembinaan untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan belum maksimal.43 D. Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang
  105. 1.Perencanaan pembangunan Permasalahan yang dihadapi bidang penunjang fungsi Perencanaan pembangunan adalah:
  106. 1.Koordinasi antar instansi masih kurang maksimal.
  107. 2.Pemerintah Kabupaten Tangerang perlu menerapkan e-government dan SIPD yang terintegrasi.
  108. 2.Keuangan Permasalahan di bidang Keuangan adalah :
  109. 1.Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
  110. 2.Penentuan target PAD belum sepenuhnya mencerminkan potensi basis pajak daerah.
  111. 3.Belum optimalnya pembinaan keuangan desa.
  112. 3.Kepegawaian Permasalahan di bidang Kepegawaian adalah:
  113. 1.Penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Padahal dari komposisi kualifikasi pendidikan terlihat secara kualitas sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Tangerang
  114. 2.Dari sisi kuantitas, ternyata kondisi di lapangan menunjukkan kurangnya SDM untuk melaksanakan fungsinya, sehingga masih dibantu oleh tenaga honorer atau PTT yang jumlahnya justru melebihi jumlah ASN.
  115. 3.Dalam hal Sistem informasi kepegawaian, sebenarnya sudah terbangun tetapi masih kesulitan meminta setiap pegawai untuk meng-update data pribadinya setiap ada perubahan pada sistem 43 Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang tahun 2019 - 2023 tersebut sehingga sering kali data kepegawaian tidak dapat disajikan secara akurat/valid.
  116. 4.Kondisi Pandemi Covid – 19 menyebabkan perencanaan kegiatan sering terganggu pelaksanaannya atau belum sesuai dengan target realisasi karena proses pelaksanaan kegiatan harus menyesuaikan dengan perubahan kebijakan yang berlaku.
  117. 4.Pengawasan Permasalahan di urusan Pengawasan adalah:
  118. 1.Hasil kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat belum cukup optimal. Hal ini terlihat dari nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) Kabupaten Tangerang yang masih pada posisi 1,3148 dengan peringkat maturitas rintisan pada tahun 2016 – 2017. Angka ini kemudian mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2018-2019, yaitu mencapai 3,0602 dan 3,0811. Hal ini mengindikasikan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang telah berupaya meningkatkan pengendalian intern dengan baik, namun belum mencapai kategori terkelola dan terukur, apalagi kategori optimum. Angka tersebut menunjukkan tingkat pengawasan di Kabupaten Tangerang masih perlu ditingkatkan.
  119. 2.Jumlah aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan masih belum memadai dibanding dengan jumlah objek pengawasan (Perangkat daerah, desa dan kelurahan, serta objek lainya).
  120. 3.Sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan juga belum memadai. Capaian kinerja hanya mencapai 80% karena hal yang menjadi temuan tersebut adalah berkaitan dengan masalah aset dan pajak.
  121. 4.Sekretariat DPRD Permasalahan di Sekretariat DPRD adalah : Belum efektifnya implementasi SOP penetapan peraturan daerah.
  122. 5.Sekretariat Daerah Belum efektif tata kelola pemerintahan
  123. 6.Kecamatan Belum optimalnya pelayanan publik pada masyarakat. 4.2 Isu-Isu Strategis Berdasarkan kuesioner terbuka yang telah disebarkan kepada OPD Kabupaten Tangerang, didapatkan hasil isu – isu strategis yang banyak menjadi masukan dalam kuesioner terbuka tersebut. Berikut adalah isu – isu strategis Kabupaten Tangerang yang dilihat berdasarkan keterkaitannya dengan isu internasional, isu nasional, dan isu daerah yang telah didiskusikan melalui FGD berdasarkan 6 tema, yaitu: A. Isu Internasional
  124. 1.SDG’s Pada tahun 2015, Sidang Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) menyepakati adanya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang harus dilaksanakan dalam periode waktu 2016-2030. SDGs adalah agenda pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target pembangunan. 17 target tersebut adalah:
  125. 1.Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun.
  126. 2.Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan.
  127. 3.Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
  128. 4.Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
  129. 5.Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
  130. 6.Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
  131. 7.Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.
  132. 8.Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak bagi semua.
  133. 9.Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi.
  134. 10.Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara.
  135. 11.Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
  136. 12.Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
  137. 13.Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
  138. 14.Mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
  139. 15.Melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
  140. 16.Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
  141. 17.Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan SDGs, melalui Perpres 59 Tahun 2017 diamanatkan bahwa perlu adanya penyelarasan SGDs dengan rencana pembangunan nasional baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada level Pemerintah Daerah, SDGs di daerah harus disesuaikan dengan rumusan RPJMD masing-masing daerah dengan mengacu kepada RPJMN. Selain itu, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Aksi Daerah TPB. Rencana Aksi Daerah TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk berkontribusi dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB dan melaksanakannya sesuai kewenangan daerah otonom.
  142. 2.AFTA (ASEAN Free Trade Area) Isu strategis internasional yang sangat berpengaruh terhadap Kabupaten Tangerang adalah AFTA (ASEAN Free Trade Area). Isu strategis ini berkaitan langsung dengan isu perdagangan bebas di kawasan ASEAN yang dilaksanakan tahun 2015 dan telah menjadi tantangan besar bagi daerah. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya. Dengan adanya AFTA ini antara lain peningkatan perdagangan internasional, terbukanya peluang kerja lebih banyak, meningkatkan kompetisi antar pengusaha, terbukanya peluang pengusaha lokal untuk go international meningkatkan nilai ekspor, dapat meningkatkan devisa dari sektor pariwisata, tidak adanya bea cukai sehingga banyaknya produk dari negara-negara tetangga masuk dan itu merupakan keuntungan bagi konsumen, serta kompetisi antar pengusaha, tentu ini akan menghadirkan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi pembangunan ekonomi bagi Kabupaten Tangerang.
  143. 3.Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) Upaya integrasi ASEAN berkembang sangat pesat selama dua dekade terakhir dari pengaturan preferensi tarif ASEAN (PTA) dari tahun 1980-an hingga keputusan di awal 1990-an untuk membuat ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan puncaknya pada keputusan awal 2000-an untuk membangun Komunitas ASEAN, termasuk Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), tahun 2020 (kemudian dipercepat sampai 2015). Perlu dicatat bahwa beberapa tahun setelah AFTA berlaku, tahun 1997 ASEAN Vision 2020 diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada KTT kedua di Kuala Lumpur, hanya beberapa bulan setelah krisis 1997 Asia Timur pecah di Thailand. Dokumen, dimaksudkan untuk memetakan ASEAN di abad ke-21, memberikan banyak hal penting dari apa yang akhirnya akan menjadi cetak biru AEC. Memang hal yang luar biasa bahwa respon dari para pemimpin ASEAN pada krisis ekonomi berlangsung di wilayah pada saat itu dengan melihat ke depan dan memperdalam integrasi ekonomi dan kerja sama di antara mereka sendiri dan dengan seluruh dunia. AEC Blueprint 2009-2015 telah disetujui oleh para pemimpin ASEAN pada tahun 2009 dengan deklarasi Cha-am Hua Hin pada Peta Jalan untuk Komunitas ASEAN 2009-2015 yang juga mencakup cetak biru untuk Masyarakat politik dan keamanan ASEAN dan masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Kemudian berdasar pada AEC blueprint 2025, visi AEC kemudian adalah sebagai berikut:
  144. 1.Sebuah ekonomi yang sangat terintegrasi dan kohesif;
  145. 2.ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis;
  146. 3.Majunya konektivitas dan kerja sama sektoral;
  147. 4.Tangguh, inklusif, berorientasi pada orang dan berpusat pada rakyat;
  148. 5.Sebuah ASEAN global. Pelaksanaan AEC Blueprint 2015 yang berkaitan dengan penghapusan tarif sesuai dengan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) dan fasilitasi perdagangan telah memberikan kontribusi pada arus perdagangan barang yang lebih besar. Dalam AEC 2025, ASEAN akan terus mengurangi atau menghilangkan perbatasan dan hambatan regulasi yang menghambat perdagangan. Antara 2007 dan 2014, perdagangan ASEAN meningkat dengan nilai hampir USD 1 triliun. Sebagian besar (24%) adalah perdagangan sesama negara di kawasan ini, diikuti oleh perdagangan dengan Cina (14%), Eropa (10%), Jepang (9%) dan Amerika Serikat (8%). Selain perdagangan barang, integrasi sektor jasa juga ditingkatkan di ASEAN melalui ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS). Kemudian membaiknya iklim investasi melalui implementasi ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA). Selama periode yang sama, investasi asing langsung (FDI) meningkat dari USD 85 miliar menjadi USD 136 miliar, dan proporsi kepada dunia dari 5% menjadi 11%. Mengingat ada 6 kawasan industri44 di kabupaten Tangerang dan tingginya penanaman modal asing di kabupaten Tangerang tentunya Masyarakat Ekonomi ASEAN ini akan berpengaruh besar terhadap strategi pembangunan ekonomi kabupaten Tangerang.
  149. 4.Dampak COVID-19 Isu strategis yang saat ini terjadi adalah dampak pandemi COVID- 19 yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Kondisi Pandemi tersebut memberikan dampak global yang cukup signifikan tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga berpengaruh hingga ke perekonomian dan industri ekspor dan impor. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan yang dilakukan di negara – negara di dunia, antara lain adalah: - Karantina wilayah dan penerapan protokol kesehatan - Pemenuhan kebutuhan dalam negeri Kedua hal di atas menghambat kegiatan industri dan mengganggu alur distribusi ekspor dan impor antar negara. Situasi tersebut turut dirasakan dampaknya oleh Kabupaten Tangerang sebagai salah satu daerah sentra industri nasional, bahkan multinasional. Dari sisi perekonomian, pandemi COVID – 19 menyebabkan adanya kondisi karantina wilayah yang membatasi alur keluar masuk distribusi barang dan jasa yang cukup massif dengan banyaknya penghentian aktivitas yang berkaitan dengan arus keluar masuk barang dan jasa dari dan ke Kabupaten Tangerang. Terganggunya akses keluar masuk ini tentunya berpengaruh pada terganggunya distribusi barang dan jasa yang berkaitan dengan sektor perdagangan dan industri yang ada di Kabupaten Tangerang. Dengan demikian, muncul banyak kerugian yang diderita oleh para pelaku perdagangan dan industri yang berada di Kabupaten Tangerang dan menyebabkan kegiatan ekonomi di Kabupaten Tangerang melemah. Melemahnya kegiatan ekonomi tentunya berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Tangerang yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kab. Tangerang. Kebijakan social distancing dan PSBB yang diterapkan oleh hampir seluruh daerah di dunia termasuk Kabupaten Tangerang mempengaruhi pola mobilitas masyarakat secara umum. Untuk melihat pola mobilitas manusia di Kabupaten Tangerang secara umum dapat menggunakan Google Mobility Report. Google Mobility Report adalah laporan yang dikeluarkan Google setiap harinya untuk melihat pergerakan manusia kepada tempat-tempat tertentu selama pandemi di tingkat provinsi. Berdasarkan laporan tersebut, pergerakan manusia selama bulan Februari sampai Desember 2020 ke tempat residensial secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 12,9 persen dibandingkan dari basisnya. Sementara itu, di saat yang bersamaan pergerakan manusia ke tempat kerja secara rata-rata berkurang 21,88 persen. Pergerakan manusia ke tempat retail dan rekreasi berkurang sebesar 17,07 persen, pergerakan manusia ke tempat perbelanjaan dan apotik berkurang 5,6 persen dari basis, pergerakan manusia ke tempat-tempat seperti taman berkurang 3,1 persen dan ke stasiun transit berkurang sebesar 44,34. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa pergerakan manusia ke tempat kerja dan statiun transit mengalami penurunan yang sangat besar dibandingkan dengan basisnya.
  150. 5.Adopsi Teknologi Isu selanjutnya adalah terkait dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dengan adanya perkembangan teknologi, masyarakat akan sangat mudah mengakses informasi. Sehingga, diperlukan penggunaaan teknologi yang lebih bijaksana dan bermanfaat untuk peningkatan produktivitas.
  151. 6.Tenaga Kerja Asing Dengan adanya Kawasan industri yang berisi perusahaan nasional dan multi nasional dan mempekerjakan orang asing maka dimungkinkan terdapat banyak orang asing yang dipekerjakan secara ilegal. Diperlukan peningkatan kinerja di bidang perizinan tenaga kerja asing agar dapat seluruhnya terekam oleh pemerintah daerah. E. Isu Nasional Berikut adalah isu – isu nasional yang terkait dengan Kabupaten Tangerang:
  152. 1.RPJMN 2020 - 2024 Penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2019- 2023 harus memperhatikan dokumen RPJMN tahun 2020-2024. Di dalam Lampiran 1 Narasi RPJMN 2020-2024, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan RPJMD Perubahan Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:
  153. 1.RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDG’s). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.
  154. 2.RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.
  155. 3.Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup, Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima prioritas presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan RPJMN 2020-2024. Agenda tersebut adalah sebagai berikut :
  156. 1.Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan menyejahterakan secara adil dan merata.
  157. 2.Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang.
  158. 3.Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
  159. 4.Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
  160. 5.Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
  161. 6.Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
  162. 7.Memperkuat stabilitas Politik Hukum dan Keamanan (Polhukhanham) dan transformasi pelayanan publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Berdasarkan arah pembangunan wilayah di RPJMN 2020-2024, wilayah Kabupaten Tangerang adalah bagian dari lokasi prioritas RPJMN dalam Kawasan Jabodetabek. Di mana, prioritas pembangunan di wilayah ini diarahkan untuk menjadi salah satu lokasi pengembangan klaster ekonomi kreatif.
  163. 2.Kebijakan nasional menghadapi COVID Adanya Pandemi COVID-19 yang menyebar di Indonesia pada awal tahun 2020 berpengaruh tidak hanya pada perekonomian nasional melainkan perekonomian daerah. Hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Sebanyak 1,7 juta pekerja tervalidasi mengalami PHK dan dirumahkan pada 2020. Selain itu, adanya pandemi meningkatkan angka kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020). Guna mengatasi dampak dari COVID-19, pemerintah menyiapkan berbagai regulasi untuk penanganan dan pemulihan ekonomi nasional di antaranya:
  164. 1.Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Dukungan APBN Untuk Pemulihan Ekonomi Di Daerah di antaranya: ● Penyiapan tambahan dukungan berupa Dana Insentif Daerah (DID) untuk mendukung percepatan pemulihan perekonomian di daerah ● Penyediaan fasilitas pinjaman kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah ● Penggunaan cadangan DAK fisik untuk program pembangunan fisik.
  165. 2.Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Inpres ini adalah instruksi dari Presiden untuk melakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 kepada beberapa pejabat termasuk pejabat daerah seperti para Gubemur seluruh Indonesia dan para Bupati/Walikota seluruh Indonesia, untuk mengutamakan alokasi anggaran dan refocussing untuk kegiatan penanganan Covid-19 melalui mekanisme revisi anggaran dengan mengajukan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai kewenangannya, mempercepat pengadaan barang dan jasa yang digunakan untuk penanganan Covid-19 dengan melibatkan LKPP dan BPKP, di mana khusus alat Kesehatan dan kedokteran memperhatikan standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
  166. 3.Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang Undang-undang ini menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai UU yang mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk menangani pandemik Covid- 19 yang diperkirakan juga akan mengancam membahayakan ekonomi nasional, termasuk ekonomi daerah tentunya dan/atau stabilitas keuangan. UU ini diundangkan pada tanggal 16 Mei 2020 dan berlaku saat diundangkan sedangkan Perpunya sendiri diundangkan pada tanggal 31 Maret 2020 dan berlaku saat diundangkan. Pada lampiran Undang-undang tersebut yang merupakan Salinan dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dijelaskan kebijakan yang akan mempengaruhi keuangan daerah sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) huruf i dan j sebagai berikut:
25. a.Melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocussing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu; Dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:
  1. 1.Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
  2. 2.Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
  3. 3.Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
  4. 4.Penyesuaian pagu anggaran Dana Desa. Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
26. b.Memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah Dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut: Hibah kepada pemerintah daerah diberikan dalam rangka penanganan bencana alam, bencana non alam, bencana kemanusiaan dan/atau kebijakan stimulus fiskal dalam rangka mengurangi dampak ekonomi atas bencana tersebut. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH 4.1 Permasalahan Pembangunan Dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah, biasanya timbul permasalahan karena adanya “gap expectation” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan pembangunan yang direncanakan (RTRW, RPJMD, atau RPJPD). Adanya gap ini juga terjadi karena adanya perbedaan antara target pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil daerah saat dokumen rencana sedang disusun. Permasalahan pembangunan daerah ini harus diidentifikasi sehingga dapat dicari solusinya, dalam rangka menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 3

menjelaskan secara khusus kebijakan di Bidang Keuangan Daerah sebagai berikut:

(1)Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocussing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocussing)" termasuk kewenangan Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan alokasi antar program.
(2)Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocussing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 27

menjelaskan ketentuan penutup sebagai berikut

(1)Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
(2)Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

4.Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Inmendagri ini dikeluarkan pada tanggal 2 April 2020 dan berlaku pada tanggal dikeluarkan. Inmendagri ini ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk: KESATU Melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:

a.penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;
b.penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
c.penyediaan jaring pengamanan sosial/social safety net, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini. KEDUA Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat/agama untuk:
a.mensosialisasikan dan menghimbau masyarakat agar tidak mudik guna menghindari penyebaran COVID-19;
b.dalam hal masyarakat terlanjur mudik, maka kepada masyarakat pemudik yang tiba di daerah tujuan mudik untuk: 1) melakukan isolasi mandiri sebagai orang dalam pemantauan (ODP) sesuai dengan protokol kesehatan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan; dan 2) mempersiapkan tempat karantina kesehatan dan pemberian bantuan kedaruratan kepada masyarakat sesuai dengan protokol kesehatan.
c.memberikan arahan secara berjenjang sampai dengan tingkat desa untuk menghindari stigma negatif yang berlebihan terhadap pemudik; KETIGA Memastikan dan mengawasi:
a.kecukupan sembako di wilayah masing-masing baik dalam ketersediaan supply dan kelancaran distribusi; dan
b.aktivitas industri dan pabrik serta dunia usaha terutama yang menghasilkan kebutuhan pokok masyarakat dan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19 tetap berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, hand sanitizer, dll). KEEMPAT Pelaksanaan Instruksi Menteri ini khususnya terkait percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocussing) dan/atau perubahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri ini dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam kesempatan yang pertama KELIMA Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran tertentu (refocussing) dan/atau perubahan alokasi anggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan Instruksi Menteri ini akan dilakukan rasionalisasi dana transfer. KEENAM Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri ini. KETUJUH Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Inmendagri ini menegaskan dan mengingatkan para kepala daerah agar mempercepat penanganan Covid-19 di daerah dengan menggunakan APBD-nya masing-masing di mana penganggarannya dipantau langsung oleh Kementerian Dalam Negeri beserta sanksi jika rasionalisasi dana transfer jika tidak melakukan percepatan sesuai batas waktu yang ditentukan.
1. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. Permendagri ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2020 dan berlaku pada tanggal ditetapkan. Permendagri ini sebenarnya tidak mengatur secara khusus penanganan Covid-19 seperti peraturan perundang-undangan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Permendagri ini mengatur secara umum pedoman penyusunan APBD pemda seluruh Indonesia untuk tahun anggaran 2021. Namun demikian terdapat pasal yang mengatur pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 untuk penanganan Covid-19 yaitu Pasal 5 yang menjelaskan sebagai berikut:

(1)Dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas sebagai berikut:
1. a.penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
2. b.penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
3. c.penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.
(2)Dalam hal pandemi Corona Virus Disease 2019 suatu daerah telah dapat dikendalikan, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk penerapan adaptasi kebiasaan baru produktif dan aman Corona Virus Disease 2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3)Tahapan penyusunan dan pembahasan dalam penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan dengan memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019.
(4)Penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berdasarkan pada penerapan status daerah oleh satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada lampiran beberapa pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2021 terkait penanganan Covid-19 adalah sebagai berikut: ● Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah. ● Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:
1. a.pelaksanaan skenario the new normal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan protokol COVID19.
2. b.peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi antara lain sebagai berikut: 1) pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi; 2) pengembangan luasan cakupan pelayanan kepada masyarakat seperti perluasan tempat pariwisata, pelayanan persampahan; 3) pembangunan infrastruktur yang menyangkut pelayanan dasar. 4) pemulihan ekonomi, antara lain sebagai berikut: a) penguatan alokasi dana subsidi dan/atau penyertaan modal; b) menjaga stabilitas harga barang yang dibutuhkan masyarakat; c) penyediaan bantuan bagi UMKM melalui pembukaan akses terhadap lembaga keuangan; d) promosi investasi domestik maupun internasional; e) peningkatan perekonomian daerah di sektor pariwisata terdampak COVID-19, melalui pelaksanaan kembali rapat-rapat kantor, forum group discussion, seminar, dan sejenisnya di hotel atau tempat pertemuan sejenis, dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. f) pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak dan/atau retribusi termasuk sanksi, antara lain sebagai berikut:
(1)Pajak kendaraan bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk sektor perindustrian dan penjualan kendaraan bermotor;
(2)Pajak kendaraan bermotor untuk sektor angkutan umum;
(3)Pajak bumi bangunan untuk sektor pendidikan, pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan, serta balai konservasi;
(4)Pajak reklame untuk pelaku usaha perhotelan, restoran, dan hiburan;
(5)Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan;
(6)Retribusi pelayanan pasar untuk para pedagang;
(7)Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan untuk penduduk kurang mampu;
(8)Perpanjangan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah Permendagri ini memiliki arahan agak berbeda dengan regulasi sebelumnya yang lebih fokus pada penanganan Kesehatan dan dampak ekonomi karena pandemi Covid-19. Permendagri ini mulai mengarahkan semua pemerintah daerah agar mulai menyusun anggaran pemulihan ekonomi untuk melaksanakan penerapan adaptasi kebiasaan baru (new normal) yang produktif dan aman dari Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan pemulihan ekonomi tersebut dilakukan antara lain dengan memanfaatkan sistem informasi, memulihkan pariwisata dengan diizinkannya hotel untuk beroperasi seiring dengan perbaikan penanganan sampahnya, menggiatkan pembangunan infrastruktur dasar, dan adanya bantuan terhadap UMKM. Dengan adanya arahan ini diharapkan ekonomi membaik dan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah. Selain pemulihan ekonomi, dilakukan juga beberapa arahan terkait pajak daerah termasuk untuk Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan untuk sektor industri perhotelan, restoran, dan hiburan agar dilakukan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pokok pajak termasuk sanksi. Pajak parkir tidak disebut dalam arahan Permendagri ini, namun apabila sektor-sektor tersebut di atas dapat pulih kembali maka kemungkinan besar juga akan berpengaruh pada peningkatan perolehan pajak parkir.

3.Arah Kebijakan Nasional Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, pariwisata, dan investasi. Adapun strategi pemulihan ekonomi tahun 2021 akan mencakup:
1.Penguatan Sektor Kesehatan Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), kapasitas jaminan kesehatan terutama surveillance, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.
2.Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi exclusion dan inclusion error, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi COVID-l9. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.
3.Pembangunan lnfrastruktur Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri (KI) dan pariwisata.
4.Pembangunan SDM Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
5.Akselerasi lnvestasi Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui percepatan integrasi Online Single Submission (OSS), meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja, melakukan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-list investasi.
6.Pemulihan Industri dan Perdagangan Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi Preferential Trade Agreement (PTA) Free Trade Agreement (FTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.
7.Pembangunan Pariwisata Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata dalam negeri dan secara bertahap ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olahraga, seni budaya, dan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE); penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.
8.Pendalaman Sektor Keuangan Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan.
4.Revolusi Industri 4.0 Isu selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait kurangnya kesiapan SDM menghadapi revolusi industri 4.0 yang mengandalkan teknologi. Masyarakat Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya melek teknologi, hal ini menjadi pemicu utama ketidaksiapan SDM. Hampir semua sektor membutuhkan SDM yang melek teknologi, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, hingga ke tingkat pemerintahan. Kondisi ketidaksiapan SDM ini diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19 yang memaksa percepatan revolusi industri 4.0 hampir di semua sektor, seperti munculnya kurikukum daring bagi peserta didik, banyaknya bisnis atau industri yang menggunakan platform digital demi menggerakkan usahanya, serta dari sisi pemerintahan harus mendigitalisasi hampir semua kegiatan pemerintahan menjadi contactless.
5.Omnibus Law UU Cipta Kerja Pada tanggal 5 Oktober 2020, Omnibus law UU Cipta Kerja, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, telah resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR. Beberapa urgensi disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebagai berikut:
1.Memanfaatkan potensi untuk dapat keluar dari middle income trap, dengan adanya Bonus Demografi yang dimiliki saat ini.
2.Menjawab tantangan terbesar untuk menyediakan lapangan kerja.
3.Penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi atas banyaknya aturan dan regulasi (hyper-regulasi), yang menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan lapangan kerja.
4.Sebagai instrumen untuk penyederhanaan dan peningkatan efektivitas birokrasi.
5.Mendorong peningkatan investasi, sehingga akan mampu menciptakan lapangan kerja baru, dengan tetap memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMK-M dan Koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau buruh.
6.Jumlah UMK (Mikro dan Kecil) = 64,13 Juta dari Total UMKM= 64,19 atau sebesar 99,98%, dengan jumlah tenaga kerja di sektor informal sebesar 70,5 juta (55,7%), sehingga untuk bisa masuk ke Sektor Formal perlu dipermudah mulai Pendirian, Perijinan, dan Pembinaannya. Secara ringkas, komponen – komponen dalam peraturan UU Cipta kerja terbagi dalam beberapa klaster isu yang coba dijawab melalui UU Cipta Kerja, yaitu: - Klaster Penyederhanaan Perizinan Berusaha - Klaster Peningkatan Ekosistem Investasi - Klaster Ketenagakerjaan - Klaster UMK-M dan Koperasi - Klaster Riset dan Inovasi Serta Kemudahan Berusaha - Klaster Perpajakan - Klaster Kawasan Ekonomi dan Pengadaan Lahan - Klaster Administrasi Pemerintahan - Klaster Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional Dengan cakupan berbagai klaster di atas, diharapkan implementasi Omnibus Law UU Cipta Kerja dapat mengoptimalkan manfaat UU Cipta Kerja, seperti: a) Meningkatnya dukungan untuk UMKM: Melalui UU Cipta Kerja, pelaku usaha UMKM dapat memproses perizinan cukup hanya melalui pendaftaran. b) Dukungan untuk Koperasi: kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang, dan koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha Syariah, serta dapat memanfaatkan teknologi. c) Untuk Sertifikasi Halal, Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan percepatan dan kepastian dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat dilakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. d) Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah. e) Untuk Nelayan yang sebelumnya proses perizinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi dengan UU Cipta Kerja cukup hanya diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan. f) Dari sisi Perumahan, backlog perumahan masyarakat dalam RUU Cipta Kerja akan dipercepat dan diperbanyak pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). g) Bank Tanah akan melakukan reformasi agraria dan redistribusi tanah kepada masyarakat h) Bagi Pelaku Usaha dan UMKM akan mendapat manfaat yang mencakup: • Kemudahan dan kepastian dalam mendapatkan perizinan berusaha, dengan penerapan perizinan berbasis risiko dan penerapan standar. • Pemberian hak dan perlindungan pekerja/ buruh yang dapat dilakukan dengan baik, akan meningkatkan daya saing dan produktivitas. • Mendapatkan insentif dan kemudahan, baik insentif fiskal maupun kemudahan dan kepastian pelayanan dalam rangka investasi. • Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas, untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan Pemerintah. • Mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang cukup kuat dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi, di mana pelanggaran administrasi hanya dikenakan sanksi administrasi, sedangkan pelanggaran yang menimbulkan akibat K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, dan Lingkungan) dikenakan sanksi pidana. • Mengingat posisi Kabupaten Tangerang yang dipersiapkan sebagai salah satu bagian dari klaster pengembangan ekonomi kreatif menurut RPJMN 2020 – 2024, maka Kabupaten Tangerang perlu memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Omnibus Law UU CIpta Kerja yang sebagian besar manfaatnya ditujukan kepada para pelaku KUKM dan IKM. Kebutuhan ini semakin dikuatkan mengingat Kabupaten Tangerang merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah UMKM terbesar kedua di Provinsi Banten setelah Kabupaten Lebak. Pada tahun 2018, Kabupaten Tangerang memiliki total 41.155 usaha mikro yang tersebar di wilayah Kabupaten Tangerang.45 Pada tahun yang sama, Kabupaten Tangerang juga memiliki total 1.548 Koperasi yang 1.178 di antaranya merupakan koperasi yang aktif. Banyaknya jumlah koperasi ini menempatkan Kab. Tangerang sebagai kabupaten dengan jumlah total koperasi tertinggi di Provinsi Banten.46
6.Standar Pelayanan Minimal (SPM) Standar Pelayanan Minimal dibentuk untuk menjamin terpenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap warga negara yang harus disediakan oleh pemerintah. Merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM adalah salah satu alat pengendali supaya pelayanan dasar menjadi prioritas oleh pemerintah daerah. Di dalam UU Pemerintahan Daerah yang baru tersebut, terjadi beberapa perubahan terkait pembagian urusan di dalamnya dan hal tersebut berdampak pada SPM. Pada UU tersebut mengamanatkan 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum & Tata Ruang; (4) Perumahan Rakyat;

(5)Sosial; dan (6) Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan 45 Diakses melalui https://statistik.bantenprov.go.id/ekonomi/koperasi pada tanggal 3 Desember 2020 46 Ibid. Masyarakat. Pada tahun 2018, keluar peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berikut adalah lingkup SPM di pemerintahan kabupaten :

1.SPM Pendidikan :

a.Pendidikan anak usia dini
b.Pendidikan dasar
c.Pendidikan kesetaraan
1. 2.SPM Kesehatan :
a.pelayanan kesehatan ibu hamil
b.pelayanan kesehatan ibu bersalin
c.pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d.pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
1. 3.SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
b.penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
1. 4.SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a.pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
b.pelayanan informasi rawan bencana
c.pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
d.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
e.pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban
1. 5.SPM Sosial
a.rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
b.rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
c.rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
d.rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
e.perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota SPM ini harus diintegrasikan dalam RPJMD Kabupaten Tangerang. Dengan terintegrasinya SPM dengan RPJMD, SPM dapat dianggarkan dalam APBD sehingga daerah berkomitmen dalam memberikan pelayanan dasar minimal tersebut kepada masyarakat.
1. 7.Reformasi Birokrasi Saat ini sudah berlaku Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 yang ditandatangani pada tanggal 1 Mei 2020 sebagai pengganti Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang sudah tidak berlaku lagi. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tersebut merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada periode ketiga atau terakhir ini Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam Road Map ini asas yang akan diutamakan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti bahwa setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, Kabupaten Tangerang perlu untuk menyesuaikan pengelolaan pemerintahan berdasarkan road map yang berlaku. Pada tahun 2015, Kabupaten Tangerang telah memiliki road map terkait reformasi birokrasi yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Bupati Tangerang Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2015-2019. Bahkan, pada tahun 2019 Kabupaten Tangerang telah dijadikan pilot project oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).47 Pemerintah Kabupaten Tangerang dinilai sudah menerapkan tata kelola manajemen kepegawaian yang baik, sudah mendekati dengan Sistem Merit yang diterapkan oleh KASN.48 Dengan pencapaian yang sudah sangat baik tersebut, nyatanya pemerintah Kabupaten Tangerang masih memiliki tantangan dalam hal SDM untuk menerapkan Road Map yang telah ditetapkan. Salah satu yang menjadi tantangan dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Tangerang adalah masalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) di jajaran aparatur 47 Diakses melalui https://www.tangerangkab.go.id/sindangsarikel/detail-konten-skpd/show-berita-skpd/2306/2 pada tanggal 2 Desember 2020. 48 Ibid. pemerintah daerah. Kondisi sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang, khususnya untuk ASN saat ini dirasa masih belum mencukupi kebutuhan fungsi aparatur pemerintah secara keseluruhan, baik dari sisi pengelolaan pemerintahan hingga pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini jumlah pegawai Non ASN yang ada di Kabupaten Tangerang masih cukup tinggi. Para pegawai Non ASN di Kabupaten Tangerang tersebar di berbagai sektor pelayanan masyarakat, mulai dari Pendidikan, kesehatan, hingga administrasi pemerintahan. Menurut penuturan pada saat FGD dengan OPD Pemerintah Kabupaten Tangerang pada tanggal 25 November 2020, pada tahun 2020, jumlah Non ASN yang ada di Kabupaten Tangerang ternyata melebihi jumlah ASN yang ada di Kabupaten Tangerang. Dengan tingginya angka Non ASN, pemerintah Kabupaten Tangerang perlu memperhatikan isu kebijakan penghapusan Non ASN yang dimulai pada tahun 2021 oleh Kemenpan-RB sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Penghapusan status Non ASN merupakan kesepakatan antara Komisi II DPR dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk menjalankan mandat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara (ASN). Sebagai mana yang diatur Pasal 6, tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain PNS dan PPPK. Dengan demikian ke depannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lainnya. Oleh karena itu, ketimpangan Non ASN dan ASN harus segera diatasi agar pemerintahan dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya kebijakan penghapusan status Non ASN/Pegawai honorer tersebut.
2. 8.Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pembangunan berkelanjutan itu sendiri merupakan sebuah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau risiko lingkungan hidup. KLHS memuat kajian antara lain:
3. 1.kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
4. 2.perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
5. 3.kinerja layanan/jasa ekosistem;
6. 4.efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
7. 5.tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
8. 6.tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Beberapa indikator lingkungan hidup yang harus dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah RPJPD dan RPJMD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 86 Tahun 2017 di antaranya adalah kualitas air, kualitas udara, kualitas tutupan lahan, aksi perubahan iklim, limbah B3, persampahan, dll.
9. 9.Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Sementara, perlindungan anak meliputi seluruh kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya (Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban secara efektif. F. Isu Daerah
10. 1.Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta 1) Penyediaan Air Minum Sumber air di DKI Jakarta yaitu 16 persen berasal dari Air Curah Olahan dari Tangerang, dengan mensuplai air minum dengan kapasitas 2.800 liter per detik untuk jangka waktu 20 tahun. 2) Hidrologi Provinsi DKI Jakarta berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta yang merupakan cekungan air tanah lintas Provinsi, yang berada di antara Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat dengan luas sekitar 1.439 Km2. Sebarannya mencakup sebagian Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Tangerang, seluruh wilayah DKI Jakarta, sebagian Kabupaten Bogor dan sebagian Kabupaten Bekasi. 3) Rencana pengembangan Elevated Loopline/ Circular Line sebagai layanan angkutan perkotaan (urban services), dilakukan dengan cara membuat shortcut dari stasiun Pondok Jati ke arah Manggarai. Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor Depok- Tangerang-Bekasi. Rencana pengembangan Jalur Lingkar (Circular Line) Jakarta - Bogor - Depok Tangerang - Bekasi (Jabodetabek) akan terintegrasi dengan lintas pelayanan kereta Commuterline Jabodetabek melalui 2 (dua) jalur melingkar. 4) Penerapan online system dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Parkir Tepi Jalan, dari 36 titik menjadi 441 ruas jalan, atau sebesar 8,1% dari seluruh ruas jalan on street parking. Untuk pembangunan fasilitas park and ride di Terminal Kalideres, diharapkan dapat menjadi titik perpindahan moda para pengguna kendaraan pribadi dari wilayah barat Jakarta dan Tangerang, yang terintegrasi dengan Transjakarta Koridor 3 (Kalideres – Pasar Baru).
11. 2.Isu Strategis Provinsi Banten RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, memuat Visi pembangunan Provinsi Banten, yaitu: “ BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH” . Untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut : 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) 2) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur; 3) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas; 4) Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; 5) Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Program/kegiatan prioritas Provinsi Banten yang berhubungan dengan Kabupaten Tangerang adalah : a) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan dalam kota di daerah meliputi: Serpong-Balaraja, Bojong Gede-Balaraja. b) Pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di daerah meliputi : Tangerang-Merak, Semanan-Rajeg-Balaraja, Kamal-Teluknaga-Rajeg. c) Rencana Pengembangan jalan Nasional Tangerang-Bandara Soekarno Hatta d) Pengembangan jaringan jalan provinsi meliputi : Banten Lama- Pontang, Pontang-Kronjo, Kronjo-Mauk, Mauk-Teluknaga, Teluknaga-Dadap, Citeras-Tigaraksa, Tigaraksa-Malanengah, Sp. Bitung-Curug, Curug-Legok-Parung Panjang, Cisauk-Jaha. e) Pengembangan jaringan Kereta Api, Serang-Cikande-Cikupa- Serpong. f) Pembangunan jaringan prasarana kereta api baru pada lintas Parung Panjang-Serpong-Citayam-Nambo-Cikarang; Lintas Serang- Sepadan tol-Balaraja, Lintas Balaraja-Jakarta-Cikarang. g) Rencana Pembangunan Dry Port di Kecamatan Jambe h) Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan di Provinsi Banten meliputi Cituis-Kep. Seribu, Dadap-Kep. Seribu. i) Rencana pengembangan lokasi wilayah kerja pelabuhan pengumpan lokal di Cituis dan Kresek/Kronjo. j) Koridor Utara (Koridor Ekonomi Banten) menghubungkan sentra- sentra pertumbuhan primer Tangerang-Balaraja-Cikupa-Serang- Cilegon-Merak
12. 3.Isu Strategis Kabupaten Tangerang 1) Ekonomi Isu strategis pembangunan bidang ekonomi, adalah sebagai berikut:
a.Pembangunan daerah berbasis ekonomi hijau Pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, Presiden RI berkomitmen untuk membangun kembali ekonomi pasca Covid-19 yang lebih inklusif, berkelanjutan dan tangguh serta tidak mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan. Isu pembangunan hijau dan berkelanjutan harus diterjemahkan dalam kebijakan pembangunan daerah. Salah satunya adalah dengan mengedepankan perencanaan pembangunan rendah karbon (low carbon development). Fokus pembangunan sudah selayaknya diubah mengarah mempertimbangkan kemampuan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Pembangunan rendah karbon telah diamanatkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 dalam salah satu dari 7 agenda pembangunan, yaitu agenda pembangunan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
b.Link and match pendidikan dengan dunia usaha Dengan kondisi sumber daya manusia yang berlimpah, yang ditandai adanya angkatan kerja berusia muda dan produktif, harus diarahkan pada peningkatan kemampuan keterampilan dalam pengolahan sumber daya potensi yang di miliki daerah. Momentum ini harus ditangkap dengan baik oleh pengambil kebijakan, yang dapat dimulai dari dunia pendidikan. Penyediaan penawaran tenaga kerja yang berlimpah, tanpa ada keterkaitannya dengan kebutuhan dunia usaha, tentu akan sia- sia. Oleh karena itu, dunia pendidikan menjadi titik awal keberhasilan memanfaatkan momentum bonus demografi ini. Salah satu yang perlu dikembangkan dalam dunia pendidikan adalah pendidikan vokasi. Perlu ada sinergi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam mengembangkan pendidikan vokasi berbasis sumber daya lokal. Selain sekolah, keterkaitan tenaga kerja dengan usaha dapat juga melalui Balai Latihan Kerja (BLK). BLK yang dimiliki daerah, harus dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja di masa akan datang. Tentu dalam upaya pelayanan peningkatan ketrampilan tenaga kerja ini, perlu identifikasi kebutuhan dasar, baik peralatan maupun teknologinya. Mengoptimalkan BLK yang mempunyai keterkaitan dengan pemanfaatan potensi lokal tentunya adalah strategi yang tepat, apalagi pada saat pandemi Covid-19
c.Pemberdayaan IKM dan UMKM Permasalahan pada isu ini adalah terdapat pada kurangnya fasilitas modal untuk UMKM dan IKM. Khusus untuk UMKM, permodalan dapat difasilitasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB) milik Kementerian Koperasi. Akan tetapi, kurangnya koordinasi antara dinas koperasi usaha kecil dan menengah Kabupaten Tangerang dengan LPDB membuat penyaluran dana modal tidak maksimal. Sementara itu untuk permodalan IKM masih terhambat oleh promosi investasi yang belum optimal. Hal ini dikarenakan informasi potensi dan peluang investasi yang diberikan kurang detail dan tidak memudahkan calon investor dalam mengakses dan mendapatkan informasi tersebut. Permasalahan lainnya dalam isu pemberdayaan IKM dan UMKM adalah masalah legalitas yang menghambat ekspor. Beberapa IKM yang tidak memiliki legalitas memilih untuk melalui agen karena birokrasi untuk mendapatkan legalitas tersebut sangat sulit.
d.Pemulihan dan Pengembangan Sektor Unggulan Pandemi covid-19 berdampak pada sektor-sektor unggulan di Kabupaten Tangerang. Wilayah kebijakan nasional dan provinsi serta kabupaten perlu disinergikan agar tidak tumpang tindih kebijakan. Untuk wilayah kebijakan kabupaten, penekanan pemulihan di sektor unggulan adalah yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk sektor industri, pemulihan dan pengembangan di sektor IKM harus diselaraskan dengan adaptasi industri pasca pandemi covid 19 dan kebijakan nasional tentang industri 4.0. Adaptasi baru berupa kemampuan IKM memenuhi kebutuhan di sektor yang sedang meningkat di era pandemi ini, seperti contoh sektor kesehatan. Sektor unggulan lainnya seperti sektor pertanian (arti luas), sektor konstruksi dan sektor jasa keuangan dan asuransi adalah sektor unggulan yang diperkirakan akan cepat pulih. Khusus untuk sektor pertanian, dalam jangka waktu perencanaan ini diharapkan tidak terjadi penurunan kontribusi terhadap PDRB Kab. Tangerang. Untuk itu, perlu upaya bersama untuk tetap mempertahankan sektor pertanian tetap unggul, dengan cara menggerakkan sumber daya yang dimiliki oleh Kab. Tangerang, baik itu SDM maupun permodalan, mempercepat legalisasi produk pertanian, mendorong mekanisasi pertanian agar lebih produktif. Sektor lain yang perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif. Pengembangan pariwisata tetap mendukung kearifan dan budaya lokal, sehingga budaya lokal juga dapat terangkat. Pariwisata tidak akan berkembang bila tidak diselesaikan “bottle neck” yang menghambat proses pengembangan pariwisata itu sendiri. Salah satunya adalah jaringan infrastruktur yang menghubungkan titik-titik wisata. Ekonomi kreatif dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki Kab. Tangerang. Ekonomi. Melalui kebijakan pemerintah daerah, diharapkan dapat mengatur dan menata pengembangan usaha dan produk-produk kreatif yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan nilai kemanfaatan yang dapat langsung dirasakan masyarakat. Selain itu, menstimulus lahirnya kewirausahaan lokal yang dapat mengangkat keunggulan, budaya, dan karakteristik wilayahnya sehingga dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan memicu daya saing daerah. Untuk itu, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong keberadaan BUMDes. Pembinaan BUMDes yang terkait dengan manajerial perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang agar terjadi akselerasi peningkatan kemampuan dalam rangka mengembangkan potensi daerah. 2) Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Isu strategis urusan administrasi dan aparatur di Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
a.Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kabupaten Tangerang serta pemerataan kualitas aparatur pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga mampu melakukan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, bersih, dan berintegritas untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dalam kondisi normal maupun kondisi pandemi covid-19.
b.Revitalisasi reformasi administrasi sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pemerintahan yang memiliki visi ke depan, bersih, akuntabel, transparan, tertib administrasi, taat peraturan, dan partisipatif.
c.Peningkatan tata Kelola keuangan dan aset daerah yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan pendapatan dan belanja daerah yang optimal, pengawasan yang efektif, serta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (wajar tanpa pengecualian).
d.Pengembangan kelembagaan dan regulasi yang mampu menciptakan peraturan-peraturan berkualitas yang menjadi dasar pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi kebijakan, serta terwujudnya penegakan peraturan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
e.Pengembangan smart city untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tata kelola pemerintahan sehari- hari sehingga terwujud efisiensi dalam pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan warga Kabupaten Tangerang yang modern.
f.Pemanfaatan teknologi untuk proses pengadaan barang dan jasa seperti e-Purchasing sehingga terwujud pengadaan barang dan jasa yang akuntabel, transparan, efisien, dan efektif. 3) Sosial Budaya Berdasarkan analisis permasalahan utama yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan isu-isu strategis untuk tema sosial budaya, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tangerang. Antara lain adalah:
a.Belum optimalnya kualitas SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya. Hal tersebut menjadi penting karena syarat utama sebuah daerah untuk bersaing dalam era globalisasi adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Adapun SDM yang ada saat ini dapat ditingkatkan kompetensinya dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan baik secara struktural maupun fungsional melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.
b.Terdapat isu mengenai kurangnya jumlah (kuantitas) SDM di bidang sosial budaya yang dapat menghambat kinerja pelayanan publik, yang salah satunya terjadi di bidang Pendidikan. Dikarenakan kurangnya jumlah tenaga pendidik dan jumlah SDM yang mengelola manajemen sekolah, maka sering terjadi penugasan ganda bagi para pengajar yang sekaligus menjabat bagian administrasi pengelolaan dana, seperti dana BOS yang menurut ketentuan harus dikelola oleh ASN. Fenomena semacam ini dikhawatirkan dapat mengurangi mutu dan kualitas sektor Pendidikan karena terbaginya fokus pengajar kepada dua tugas yang harus dilaksanakan sekaligus.
c.Isu pembangunan SDM perlu menjadi prioritas daerah Kabupaten Tangerang sebagaimana dicanangkan juga di RPJMN 2020 – 2024. Hal dikarenakan Kabupaten Tangerang telah memasuki tahun bonus demografi. Apabila bonus demografi ini dapat ditransformasikan dengan baik melalui SDM unggul dan berdaya saing, maka bonus demografi dapat memicu terjadinya bonus kesejahteraan dengan lompatan ekonomi yang signifikan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi Kab. Tangerang mengingat saat ini kondisi kualitas SDM dan kuantitas SDM siap pakai yang tersedia di Kabupaten Tangerang masih membutuhkan banyak peningkatan sebagaimana dijelaskan dalam poin a dan b.
d.Terdapat isu di bidang kesehatan, yaitu kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan pengelolaan manajemen rumah sakit menyebabkan rendahnya mutu dan kualitas pelayanan kesehatan.
e.Permasalahan gizi di Kabupaten Tangerang turut menjadi isu strategis yaitu terkait dengan stunting. Hal ini sejalan dengan data e-PPGBM (Pencatatan dan pelaporan gizi masyarakat secara elektronik) Dinas Kesehatan bahwa pada tahun 2020 angka prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang masih berada di sekitar 11,60%.49 Hal ini diduga dikarenakan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat terutama mengenai asupan makanan yang bergizi dan kurang terjaganya lingkungan dari sisi buruknya fasilitas sanitasi air bersih. Masih adanya kasus stunting tersebut dapat menimbulkan dampak pada penurunan kecerdasan dan kerentanan terhadap penyakit.
f.Isu kepemilikan dokumen kependudukan (cakupan kepemilikan e-KTP, KIA, akte kelahiran dan indeks kepuasan masyarakat) masih menjadi perhatian dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya 49 Diakses melalui https://tangerangkab.go.id/detail-konten/show-berita/3031 pada tanggal 4 Desember 2020 kelengkapan administrasi kependudukan – dan data Kependudukan.
g.Masih terdapatnya kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus akibat tindak kekerasan, isu tersebut sejalan dengan arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai Kabupaten/Kota Layak anak (KLA) yang mengarahkan kabupaten/kota mempunyai sistem berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Serta untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota.
h.Di bidang pariwisata, belum optimalnya kinerja bidang pariwisata terkait penataan potensial destinasi pariwisata di Kabupaten Tangerang disebabkan beberapa permasalahan yang mempengaruhinya yaitu : (1) masih kurangnya promosi pariwisata; (2) Masih kurangnya sosialisasi tentang kepariwisataan di kabupaten tangerang; (3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan kepariwisataan; (4) Belum optimalnya industri pariwisata/industri kreatif/ekonomi kreatif; (5) Rendahnya keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan kepariwisataan; dan (6) Kurangnya pelestarian dan promosi budaya lokal. Kabupaten Tangerang memiliki potensi budaya lokal yang dapat dijadikan sebagai objek wisata.
i.Dalam kasus angka kemiskinan, sebenarnya Kabupaten Tangerang telah mengalami penurunan angka kemiskinan berdasarkan Data Indikator Strategis Kabupaten Tangerang tahun 2013-2019 yang didata oleh BPS secara makro. Persentase penduduk miskin tercatat sebanyak 193,970. Dari jumlah tersebut pada tahun 2017 turun 5,39%, kemudian pada tahun 2018 turun kembali menjadi 5,18%, dan terakhir ditahun 2019 turun menjadi 5,14% di tahun 2019. Akan tetapi, dengan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 ini, maka terdapat kemungkinan angka kemiskinan pada tahun 2020 akan meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) sementara (masih dalam tahap validasi per Mei 2020) terhadap 1.170 Rumah Tangga (Ruta) di wilayah Kabupaten Tangerang, yang dimulai sejak awal Maret 2020 lalu, data dan penghitungan yang mengacu pada pendapatan sebesar Rp 476 ribu perkapita perbulan. Hal ini dikarenakan banyaknya terjadi putus kerja besar-besaran di Kawasan yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya bergantung pada kegiatan industri. Dengan mempertimbangkan kemungkinan peningkatan angka kemiskinan di tahun 2020 karena pandemi Covid-19, maka pemerintah daerah Kabupaten Tangerang perlu mempersiapkan strategi untuk pengentasan kemiskinan pasca Covid-19.
j.Isu strategis lainnya adalah belum optimalnya kapasitas lembaga kebudayaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa masalah yang antara lain adalah : (1) masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi dalam pengelolaan seni budaya, (2) Sanggar seni yang ada di masyarakat belum dikelola secara optimal, (3) Masih kurangnya pelestarian Event masyarakat adat, dan (4) Kurangnya pembinaan organisasi kesenian (sanggar/kelompok seni dan budaya).
k.Permasalahan dalam isu strategis ini juga terkait beberapa hal, antara lain: (1) Pandemi COVID-19 membuat banyak lapangan pekerjaan yang tutup sehingga meningkatkan pengangguran di Kabupaten Tangerang, (2) Panti Dinas sosial masih belum dilengkapi dengan fasilitas perawatan kesehatan dasar, (3) Masih terdapat keluarga pra-sejahtera yang tidak memiliki rumah layak huni (sebagai contoh di Kecamatan Pakuhaji terdapat 220 Rumah Tangga yang tinggal di rumah tidak layak huni), 4) Infrastruktur (Sarana dan Prasarana) Isu strategis pembangunan bidang infrastruktur dan lingkungan hidup yang meliputi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, adalah:
a.Ketersediaan jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Tangerang yang terpadu (transportasi cerdas) dan merata ke seluruh wilayah desa. Hal ini terutama yang menghubungkan wilayah-wilayah yang masih tertinggal secara sosial ekonomi, pusat-pusat ekonomi, serta wilayah yang memiliki titik-titik kemacetan.
b.Tersedianya infrastruktur yang mendukung kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan masyarakat.
c.Terpenuhinya penyediaan sanitasi dan air bersih terutama pada wilayah kumuh dan miskin.
d.Terpenuhinya infrastruktur yang mendukung pasokan listrik pada seluruh wilayah kabupaten hingga wilayah perdesaan.
e.Tersedianya infrastruktur teknologi informasi dan telekomunikasi yang mendukung peningkatan kualitas Pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan masyarakat, serta kota cerdas (smart city).
f.Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan sumber daya air dan lingkungan hidup serta meminimalkan risiko bencana banjir.
g.Penanganan sampah dari hulu hingga hilir yang mampu menurunkan kuantitas sampah serta pengelolaan sampah yang modern dan efektif. 5) Tema Kewilayahan Berdasarkan analisis permasalahan utama yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasikan isu strategis untuk tema kewilayahan di Kabupaten Tangerang. Antara lain adalah sebagai berikut:
a.Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Masih terdapat permasalahan pada pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Daerah aliran sungai yang melewati Kabupaten Tangerang tercemar oleh sampah masyarakat dan pembuangan limbah industri. Beberapa sungai ini dimanfaatkan oleh masyarakat yang memiliki mata pencarian di sektor pertanian sebagai sumber aliran irigasi, akan tetapi tidak optimal untuk saat ini karena pencemaran limbah dan sampah. Permasalahan ini juga menyebabkan banjir yang melanda Kecamatan yang dilewati oleh aliran sungai tersebut. Isu lainnya yang masih terkait dengan DAS adalah belum diperbaharuinya pemetaan spasial rawan banjir untuk mengatasi masalah banjir. Pengelolaan sampah juga menjadi salah satu akar masalah dari pengelolaan DAS. Kurangnya TPS di daerah padat penduduk membuat masyarakat memilih untuk membuang sampah di sungai
b.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kurang optimalnya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan memperhatikan irigasi tersier. Beberapa wilayah yang masyarakatnya memiliki mata pencaharian pertanian harus menjual tanahnya karena sistem irigasi tersier tidak berfungsi dengan baik. Terhambatnya sistem irigasi ini disebabkan oleh pencemaran aliran sungai dan terdapat industri yang mengambil air irigasi, sehingga alirannya menjadi dangkal. Selain itu terdapat alih fungsi lahan pertanian kepada industri yang menyebabkan semakin menyempitnya lahan pertanian garapan masyarakat. “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani. ” Yang dimaksud dengan:
1. 1.Daya Saing (Competitive Forces); Kemampuan/kekuatan adaptasi terhadap perubahan internal dan eksternal untuk meraih keberhasilan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
2. 2.Daya Saing Daerah; kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan regional, nasional dan global. Daya saing daerah terkait erat dengan Perkembangan Perekonomian Daerah, Keterbukaan, Sistem Keuangan, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam serta Potensi Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, Kinerja Pemerintahan dan kebijakan Pemerintah, Manajemen dan Ekonomi Makro.
3. 3.Masyarakat Madani (Civil Society); adalah masyarakat yang menjadikan agama (hubungan vertikal dengan Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa dan hubungan horizontal antar sesama manusia dan mahluk hidup lainnya) sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari. Masyarakat Madani menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan/persaudaran/ kekeluargaan (egaliterianisme), penghargaan didasarkan kepada prestasi, keterbukaan (inclusivisme) dan partisipasi, adil dan demokratis, merdeka (independent) dari segala ”penguasaan” manusia atas manusia lainnya, juga masyarakat yang bebas (freedom) dari pertentangan sosial yang anarkis dan destruktif. 5.1.2 Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut:
4. 1.Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia;
5. 2.Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
6. 3.Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
7. 4.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
8. 5.Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Tabel 5. 1 Keterkaitan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan RPJPD Kabupaten Tangerang RPJP Nasional 2005-2025 RPJPD Provinsi Banten RPJPD Kabupaten Tangerang VISI INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR VISI BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA VISI KABUPATEN TANGERANG BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT MADANI MISI MISI MISI Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas; Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional Mewujudkan Indonesia asri dan lestari Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan RPJP Nasional 2005-2025 RPJPD Provinsi Banten RPJPD Kabupaten Tangerang VISI INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR VISI BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA VISI KABUPATEN TANGERANG BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT MADANI MISI MISI MISI kepentingan nasional Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia,internasional Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu Sinkronisasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Banten merupakan wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tangerang untuk turut mendukung perwujudan dan pencapaian misi pembangunan jangka panjang nasional dan Provinsi Banten tahun 2005-2025. 5.1.3 Tujuan dan Sasaran Adapun Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 adalah:
a.Tujuan Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Tangerang adil dan sejahtera yang beriman dan bertaqwa sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b.Sasaran Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang sebagai berikut:
1. 1.Terwujudnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia ditandai oleh hal-hal berikut:  Terlaksananya sistem jaminan sosial dan penataan kependudukan bagi masyarakat Kabupaten Tangerang yang terpadu, efisien dan efektif.  Meningkatnya derajat dan mutu pendidikan masyarakat KabupatenTangerang.  Meningkatnya derajat dan mutu kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang.  Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG).  Berkembangnya karakter masyarakat Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.  Meningkatnya peran pemuda dan perempuan dalam seluruh bidang pembangunan.  Makin kuatnya nilai-nilai keutamaan, berakhlak mulia, bermoral, beriman dan bertaqawa yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tangerang.  Makin mantapnya budaya dan pemberdayaan masyarakat serta organisasi masyarakat Kabupaten Tangerang.
2. 2.Terwujudnya perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal ditandai oleh hal-hal berikut:  Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pada tahun 2025 pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Tangerang semakin meningkat, pengangguran menurun dan penduduk miskin berkurang. Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari pengembangan sektor industri pengolahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.  Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari pengembangan sektor pertanian modern yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.  Meningkatnya produktivitas, nilai tambah dan pendapatan masyarakat Kabupaten Tangerang dari pengembangan sektor jasa yang lebih bermutu dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi berdayasaing.
3. 3.Terwujudnya pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional ditandai oleh hal-hal berikut:  Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan di Kabupaten Tangerang yang terpadu dan merata ke seluruh wilayah kecamatan.  Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang efisien sesuai kebutuhan termasuk terpenuhinya pasokan listrik bagi hampir seluruh rumah tangga dan wilayah perdesaan dan perkotaan  Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.  Terpenuhinya penyediaan prasarana dan sarana dasar perumahan, permukiman dan fasilitas umum  Terwujudnya efisiensi pemanfaatan dan pembangunan infrastruktur pos dan telekomunikasi
4. 4.Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif ditandai oleh hal-hal berikut:  Meningkatnya kapasitas aparat pemerintahan Kabupaten Tangerang yang profesional, kompeten, bersih, andal, berwibawa dan bertanggungjawab.  Menguatnya peranan masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik  Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia.  Terwujudnya ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Tangerang yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan masyarakat, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan.
5. 5.Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi ditandai oleh hal-hal berikut:  Terwujudnya kesejahteraan dan kemajuan yang makin merata ke seluruh wilayah Kabupaten Tangerang termasuk wilayah perdesaan.  Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.  Terwujudnya kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Tangerang yang didukung oleh pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara serasi, seimbang, dan lestari.  Terpeliharanya keragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Tangerang.  Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat Kabupaten Tangerang dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 5.2 Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tangerang 5.2.1 Visi Visi menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam visi pembangunan Kabupaten Tangerang yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2019-2023) yaitu: “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” Visi tersebut secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa :
6. 1.Religius mengandung bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut
7. 2.Cerdas yang mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian tingkat pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya masyarakat sebagai subyek pembangunan.
8. 3.Sehat yang mengandung makna memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9. 4.Sejahtera mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup 5.2.2 Misi Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:
10. 1.Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.
11. 2.Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.
12. 3.Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan
13. 4.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel.
14. 5.Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah
15. 6.Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya Adapun penjelasan dari setiap misi adalah sebagai berikut :
16. 1.Misi 1: Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Melalui Misi 1 ini akan terciptanya implementasi nilai-nilai keagamaan dan membangun nilai- nilai budaya melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan, kebudayaan dan kepemudaan. Disamping itu juga membentuk karakter masyarakat dan peserta didik sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
17. 2.Misi 2: Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Melalui Misi 2 ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan kependidikan, meningkakan pengarusutamaan gender serta meningkatkan kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.
18. 3.Misi 3: Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan. Melalui Misi 3 ini akan diciptakan perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian sebagai pendukung utama ketahan pangan dan penopang kesejahteraan petani dan nelayan juga menjadi fokus dalam misi ini.
19. 4.Misi 4: Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Melalui Misi 4 ini akan meningkatkan pelayanan pemerintahan yang mudah, cepat dan berkualitas, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, meningkatkan ketersediaan sistem informasi dan data-base yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, meningkatnya kinerja perencanaan, keuangan serta pengawasan, mengintegrasikan system pemerintahan dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptanya reformasi birokrasi.
20. 5.Misi 5: Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah. Melalui Misi 5 ini akan mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau, mengatasi kemacetan, menangani bencana, menyediakan air bersih dan mengendalikan tata ruang wilayah.
21. 6.Misi 6: Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Melalui misi 6 ini akan mengembangkan inovasi masyarakat desa/kelurahan, mengembangkan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata, mengembangkan cluster ukm, memberdayakan UKM dan merangsang tumbuhnya entrepreneur yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar. 5.2.3 Tujuan dan Sasaran Untuk mewujudkan misi, dijelaskan dengan tujuan yaitu berisi pernyataan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi selama lima tahun yang didasarkan pada isu-isu analisis strategis, disertakan pula indikator kinerja tujuan, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan enam misi yang telah ditetapkan, maka diurai masing masing misi dengan pernyataan tujuan dan indikator tujuannya. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan spesifik, mudah dicapai, rasional memperhatikan isu strategis daerah, disertakan pula indikator kinerja sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan dicapai selama lima tahun dan secara bertahap dapat diurai pencapaiannya setiap tahun. Berdasarkan pernyataan tujuan dan indikator tujuan yang telah ditetapkan, maka dilakukan cascading down yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel 5.2. Tabel 5.2 Visi Misi Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” (sebelum perubahan) NO. MISI TUJUAN RPJMD INDIKATOR TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN Definisi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Indeks Ketentraman dan Ketertiban Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun lalu dibagi jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun berjalan 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,08 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan 70 72 74 76 78 80 80 2 Meningkatkan akses, mutu Meningkatkan Kualitas Angka IPM Indeks yang mengukur 71,59 71,6 71,7 71,8 71,9 72 72 NO. MISI TUJUAN RPJMD INDIKATOR TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN Definisi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Sumber Daya Manusia pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak Meningkatnya Derajat Kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH) Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir 69,61 70,27 70,87 71,17 71,47 71,77 71,77 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun 8,27 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,7 NO. MISI TUJUAN RPJMD INDIKATOR TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN Definisi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 yang mengulang) 3 Mengembangk an ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan Menurunnya Kemiskinan Prosentase Penduduk Miskin Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan 5,18 5,10 5,05 5,00 4,95 4,90 4,90 Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t 5,32* 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 5,9 Menurunnya Penggangguran Tingkat Pengganggura n Terbuka (TPT) Jumlah Penduduk yang mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja 9,70 9,65 9,61 9,32 9,05 8,80 8,80 NO. MISI TUJUAN RPJMD INDIKATOR TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN Definisi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Penilaian komponen terhadap :
22. 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja (NAK).
23. 2.Nilai Kapasitas Organisasi.
24. 3.Nilai Integritas Organisasi (Nilai Persepsi Korupsi).
25. 4.Nilai Opini BPK.
26. 5.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik. 53 63 70 75 80 85 85 Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah Nilai AKIP Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 61,87 65 71 73 77 81 81 NO. MISI TUJUAN RPJMD INDIKATOR TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN Definisi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 berdasarkan Inspektorat Provinsi dan Kemenpan Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 75,05 77 79 81 83 89 89 Meningkatnya Integritas Aparatur Indeks Integritas Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) - 60 65 70 75 80 80 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik Prosentase infrastruktur Jalan dan jembatan, bangunan pemerintah, Irigasi dalam kondisi baik/mantap 85 87 89 91 93 95 95 NO. MISI TUJUAN RPJMD INDIKATOR TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN Definisi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik Prosentase infrastruktur Jalan dan jembatan, bangunan pemerintah, Irigasi dalam kondisi baik/mantap 85 87 89 91 93 95 95 Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup IKLH Total Penjumlahan Indeks Pencemaran Air,dan Indeks Pencemaran Udara 48,90 50 52 54 56 58 58 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IKLH Total Penjumlahan Indeks Pencemaran Air,dan Indek Pencemaran Udara 48,90 50 52 54 56 58 58 NO. MISI TUJUAN RPJMD INDIKATOR TUJUAN RPJMD SASARAN RPJMD INDIKATOR SASARAN Definisi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 6 Mengembangk an inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah Indeks Inovasi Daerah Hasil dari Skor dimensi Input (25%), Skor dimensi Proses (25%), Skor dimensi Output (25%), Skor dimensi Outcome (25%) - 20 25 30 35 40 40 Meningkatkan Kinerja Inovasi Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah 11 25 35 45 55 62 62 Tabel 5.3 Keterkaitan Visi Misi Tujuan dan Sasaran Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” (Setelah Perubahan) No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat Indeks Ketentraman dan Ketertiban Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun lalu dibagi jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum tahun berjalan 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,08 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban Jumlah kasus ketentraman dan ketertiban umum dibagi jumlah ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan 70% 101,86% 148,4% 100% 100% 100% 100% 2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan Meningkatkan Kualitas Sumber Angka IPM Indeks yang mengukur 71,59 71,93 71,92 72,29 72,82 73,26 73,26 No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Daya Manusia pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat; pengetahuan; dan standar hidup layak Meningkatnya Derajat Kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH) Rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir 69,61 69,79 69,89 69,89 70,08 70,21 70,21 Prevalensi stunting selisih prevalensi stunting balita di suatu kabupaten/kota terhadap batas masalah kesehatan 19% 12% 8,5% 18% 16% 14% 14% No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 masyarakat untuk stunting (20%) Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) kecukupan sisi supply dan cakupan kepesertaan JKN 80% 80% 81% 86,3% 87% 88% 88% Meningkatnya Pengarusutama an Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) rata-rata aritmatik dari tiga indeks yang dibentuk dari tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan 62,25 61,54 61,53 61,88 62,05 62,11 62,11 No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun) Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) 8,27 8,28 8,39 8,61 8,45 8,49 8,7 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan Meningkatkan Daya Saing Daerah Tingkat kemiskinan Persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan 5,18% 5,14% 6,23% 7,12% 7% 6,5% 6,5% Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertumbuhan ekonomi dari tahun t-1 ke tahun t 5,93% 5,45% -3,7% 3,07% 5,21% 5,47% 5,47% Tingkat Pengangguran Jumlah Penduduk yang 9,7% 8,91% 13,06% 12,14% 10,99% 9,98% 9,98% No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (TPT) mencari pekerjaan dibagi jumlah angkatan kerja Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pariwisata Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) Pertumbuhan sector Lapangan Usaha sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pertahun 2,98% 2,25% 3,69% 4,32% 5,27% 5,56% 5,56% Penambahan Kunjungan wisatawan Jumlah kunjungan wisatawan per tahun - 11% -75% 2% 4% 6% 6% Meningkatnya jumlah investasi Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Peningkatan investasi pertahun dari tahun n-1 77.37 -27,8 20,1 5,12 5,12 5,12 5,12 Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/skil Tingkat Partispasi Angkatan Kerja persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi 63,01% 66,07 65,43 66% 68% 70% 70% No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 l disuatu negara/wilayah Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM Persentase koperasi aktif Jumlah koperasi yang aktif per jumlah total koperasi 78,83 49,92 56,80 50,00 55,00 60,00 60,00 Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten Penigkatan jumlah industry kecil dan menengah 25.103 16.866 15.866 16.366 16.866 17.366 17.366 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Penilaian komponen terhadap :
27. 1.Nilai Akuntabilitas Kinerja (NAK).
28. 2.Nilai Kapasitas Organisasi.
29. 3.Nilai Integritas Organisasi (Nilai Persepsi Korupsi). 53 50,37 58,39 60 65 70 70 No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
30. 4.Nilai Opini BPK.
31. 5.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan Publik. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah Nilai AKIP Penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Inspektorat Provinsi dan Kemenpan 61,87 70,13 70,75 71,37 71,99 72,61 72,61 Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 75,05 83,66 86,36 81 83 89 89 Meningkatnya Integritas Aparatur Survey Eksternal Persepsi Gambaran atas pemberi integritas - 3,39 3,56 70,11 70,56 71,01 71,01 No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Korupsi/ Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pemberi layanan dari skala 1- 4/Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK dengan skala 1-100 Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e- government Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator - 2,98 3 3,08 3,15 3,25 3,25 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Perbandingan tingkat harga konstruksi setiap kabupaten/kota terhadap kota acuan 107,61 103,78 101,41 100,57 99,74 99,11 99,11 No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik Prosentase infrastruktur Jalan dan jembatan, bangunan pemerintah, Irigasi dalam kondisi baik/mantap 85 87 89 91 93 95 95 Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga Jumlah rumah tangga yang mengakses sumber air minum berkualitas per jumlah rumha tangga dikali 39,53 42,35 41,59 45,00 50,00 60 60 No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 100% Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%) 92,72 72,89 82,23 85,89 88,89 91,89 91,89 Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Total Penjumlahan Indeks Pencemaran Air,dan Indek Pencemaran Udara 48,9 47,57 58,68 54,7 55,2 55,7 55,7 Meningkatnya Kualitas Lingkungan IKA (Indeks Kualitas Air) membandingkan data setiap - 67,29 63,49 56,5 57 57,5 57,5 No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Hidup parameter kualitas air konvensional (fisik, kimia, bakteriologi) dengan kondisi normatif kelas air setempat (baku mutu peruntukan air). Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Persentase timbulan sampah yang ditangani Jumlah sampah yang ditangani per jumlah potensi sampah yang dihasilkan 23,63 24,13 24,63 25,13 25,63 26,13 26,13 Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Indeks Risiko Bencana Hasil Perhitungan dari indeks Ancaman (H) dibagi dengan indeks kerentanan (V) per indeks 175,01 163,32 146,93 135 130 125 125 No. Misi Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Indikator Tujuan/ Saasaran Definsi Operasional Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kapasitas (C) 6 Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah Predikat Indeks Inovasi Daerah Predikat inovasi daerah berdasar nilai indeks inovasi daerah - Kurang Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif Terinovatif Terinovatif Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah Persentase inovasi yang diimplementas ikan Jumlah inovasi yang diimplementasik an dibagi jumlah inovasi - 25 45 56 68 81 81 5.3 Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5.3.1 Keselarasan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan RPJPD Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 Visi merupakan suatu rumusan tentang keadaan yang diinginkan dimasa depan dalam hal ini adalah keadaan Kabupaten Tangerang diakhir Rencana Pembangunan jangka Panjang yaitu pada tahun 2025. Visi untuk Kabupaten Tangerang dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang dimasa depan. Dengan mempertimbangkan kondisi objektif seluruh sumber daya dan komitmen untuk meraih masa depan yang lebih baik, maka ditetapkan sebagai berikut: “Kabupaten Tangerang Berdaya Saing Menuju Masyarakat Madani” Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai berikut :
32. 1.Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tangerang yang mandiri, berdayasaing tinggi dan berakhlak mulia;
33. 2.Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal;
34. 3.Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional;
35. 4.Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif; dan
36. 5.Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Korelasi antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tangerang dapat digambarkan sebagaimana gambar 94. Misi RPIPD Kabupaten Tangerang r Misi RPJMD Kabupaten Tangerang MISII MISI II MISI Ill MISI IV MISIV Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya Gambar 94. Keterkaitan RPJPD 2005-2025 Kabupaten Tangerang dengan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Tangerang 5.3.2 Keselarasan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 Penyusunan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019 – 2023 juga mempertimbangkan RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, yaitu “Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022” sebagai berikut: “BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAQUL KARIMAH.” Misi RPIMD Banten Misi RPJMD Kabupaten Tangerang l MISI I MISI II MISI Ill MISI IV MISIV Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya Untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :
37. 1.Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
38. 2.Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
39. 3.Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
40. 4.Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
41. 5.Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Gambar 95 Keterkaitan RPJMD 2017-2022 Provinsi Banten dengan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Tangerang 5.3.3 Keselarasan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 Visi RPJMN 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan gotong-royong” Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:
42. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
43. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
44. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
45. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
46. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
47. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
48. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
49. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
50. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 lihat Gambar 5.3. ( Misi RPJMN ) Misi RPJMD Kabupaten Tangerang MISI I Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam ke hidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. MISI II Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang MISI Ill cerdas dan sehat. MISI IV Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan MISIV Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang MISIVI profesional, transparan dan akuntabel. MISI VII Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah MISI VIII ( ) Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan MISI IX kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya Gambar 96 Keterkaitan RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD 2019-2023 Kabupaten Tangerang 5.3.4. Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Daerah terhadap Program Prioritas Nasional Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, Kabupaten Tangerang melakukan integrasi, sinkronsiasi dan sinergi penyusunan serta penyelarasan dokumen RPJMD Tahun 2019- 2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 (lampiran 1. Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tangerang terhadap Program Prioritas Nasional). Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan daerah “Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera” dengan efektif tepat guna dan efisien selama lima tahun ke depan apabila strategi dan arah kebijakan terumuskan secara komprehensif. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi merupakan langkah-langkah taktis yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Sementara itu, arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalammencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan tersebut nantinya menjadikan pilihan strategi menjadi rasional dan konkret sehingga pada akhirnya menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan. Strategi pembangunan jangka menengah daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Strategi pembangunan jangka menengah daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sebelum Perubahan) VISI : Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera MISI 1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatkan rasa keamanan dan ketentraman dalam kehidupan beragama Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kenyamanan lingkungan Peningkatan pengawasan dan penegakan peraturan daerah/ peraturan kepala daerah untuk mengurangi penyakit sosial masyarakat Peningkatan peran FKUB dan optimalisasi Gedung Bersama Keagamaan di setiap Kecamatan Menurunkan kasus konflik sosial Peningkatan pengembangan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik masyarakat Peningkatan perlindungan masyarakat (linmas) Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh agama Peningkatan kesadaran keagamaan, kesejahteraan sosial dan inventarisasi sarana prasarana sosial Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas dan partisipasi lembaga dan tokoh agama Meningkatkan pendidikan karakter dan spiritualitas anak didik Peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pengembangan ekstrakulikuler baca tulis Al Quran MISI 2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya Derajat Kesehatan Meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui PIS-PK Peningkatan pelayanan kesehatan berbasis pendekatan keluarga Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas Meningkatkan ketersediaan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Rumah Sakit terakreditasi nasional Meningkatkan tata kelola manajemen dan sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan rujukan Meningkatan kepesertaan JKN-KIS melalui jalur mandiri, PBI APBN dan PBI APBD Meningkatkan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembinaan ketahanan keluarga dan remaja Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan kb/kr yang mandiri Menurunnya kasus kekerasan perempuan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Menurunnya kasus kekerasan anak Advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan kualitas hidup anak Peningkatan kelembagaan dan partisipasi anak Meningkatnya Meningkatkan akses dan Peningkatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat Kualitas Pendidikan kualitas pelayanan pendidikan Peningkatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Meningkatan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan Peningkatan manajemen pelayanan pendidikan Meningkatkan minat baca masyarakat Pengembangan koleksi bahan pustaka , sarana prasarana dan kerja sama perpustakaan Pengembangan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh budaya Peningkatan pelestarian kebudayaan dan pengembangan lembaga seni budaya MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Menurunnya Kemiskinan Menurunnya Penggangguran Penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan berbasis data terpadu yang akurat Peningkatan ketersediaan data PMKS dan pemanfaatan data terpadu serta sistem penanggulangan kemiskinan Peningkatan koordinasi dan integrase program penanggulangan kemiskinan Meningkatkan perlindungan sosial dan pemberdayaan PMKS Meningkatkan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Menurunkan angka pengangguran Meningkatkan kompetensi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha Optimalisasi pemanfaatan BLK dan bursa kerja Meningkatkan daya saing ekonomi kerakyatan Meningkatkan pendapatan per capita nelayan dan pembudidaya ikan Meningkatkan produksi budidaya dan penangkapan ikan Meningkatkan pendapatan per kapita Petani Meningkatkan kapasitas produksi pangan Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesaan dalam rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan; Meningkatkan ketahanan pangan daerah Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan Mengoptimalkan tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten; Meningkatkan kinerja bidang perdagangan Meningkatkan peran BUMD dan BLUD Meningkatkan kinerja bidang perindustrian Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Industri Meningkatkan kinerja bidang pariwisata Mengoptimalkan pengelolaan obyek wisata dengan peningkatan infrastruktur penudukung Meningkatkan nilai investasi daerah Meningkatkan investasi dan penanaman modal daerah MISI 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan lembaga dan kelembagaan ekonomi koperasi yang dibina Meningkatkan pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro Meningkatnya lembaga dan kelembagaan ekonomi UMK yang dibina Meningkatkan kualitas usaha mikro Meningkatkan fasilitasi kerjasama pemasaran Meningkakan kapasitas IKM Melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar Melakukan revitalisasi pasar MISI 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah Meningkatkan Kinerja Perencanaan Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi sistem perencanaan dan penganggaran Meningkatkan ketersediaan satu data pembangunan yang akurat Meningkatkan Kinerja Keuangan Meningkatan system pengelolaan belanja dan pendapatan daerah yang terintegrasi Meningkatkan system management asset daerah dan pengamanan asset daerah Meningkatkan tata kelola PAD Meningkatkan integrasi sistem informasi pengelolaan Pendapatan Daerah MISI 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan Meningkatkan pelayanan Paten Kecamatan dan Kelurahan Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi Meningkatkan Kinerja Perijinan dan Non Perijinan Menerapkan OSS dalam pelayanan sistem online perizinan Membangun Pusat Pelayanan Publik Meningkatkan pemanfaatan IT Mengembangkan aplikasi terintegreasi antar sektor Meningkatkan kinerja kearsipan Meningkatkan system layanan kearsipan berbasis teknologi dan digitalisasi arsip. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Database Kependudukan yang berkualitas Meningkatkan Kinerja Pelayanan Umum Penyelenggaraan Pemerintah Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD Meningkatnya Integritas Aparatur Meningkatkan Manajemen ASN Mengembangkan system informasi kepegawaian yang terintegrasi Implementasi Kebijakan Manajemen ASN daalam pengembangan kapasitas dan karir aparatur Meningkatkan pengawasan daerah Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Meningkatkan monitoring dan evaluasi pencapaian target Reformasi Birokrasi MISI 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya Meningkatkan dan memelihara jalan dan jembatan Membangun akses jalan baru Menurunkan Luasan Kawasan Kumuh Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman Menyediakan Sarana Air Bersih masyarakat Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana Meningkatkan penanganan bencana yang terarah dan terkoordinasi Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi wilayah Meningkatkan Perlengkapan Jalan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan Membangun dan rehabilitasi gedung pemerintahan Membangun dan rehabilitasi bangunan sekolah Membangun dan rehabilitasi puskesmas rawat inap dan rumah sakit Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Menurunnya tingkat pencemaran Air, Tanah dan Udara Meningkatkan pemantauan kualitas air,air limbah domestik, udara dan tanah serta penanganan pengaduan Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Private dan RTH Meningkatkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Menngkatkan pengendalian Melakukan penyempurnaan Rencana Detail Tata Ruang dan MISI 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah Peraturan Zonasi Meningkatkan Pengendalian SSDEW (Situ, Sungai, Danau, Embung dan Waduk) Menormalisasi sungai, danau, embung dan waduk MISI 6 Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah Meningkatnya kinerja inovasi daerah Meningkatkan Inovasi Pemuda Meningkatkan pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB), memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengembangkan teknlogi tepat guna. Pengembangan lembaga Ekonomi Kreatif Meningkatkan pembangunan Desa Meningkatkan penguatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pembangunan desa Meningkatkan Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya MISI 6 Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan Inovasi OPD Meningkatkan implementasi inovasi OPD Mengembangkan Produk Unggulan Daerah Tabel 6.2 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 (Sesudah Perubahan) Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Strategi RPJMD
51. 1.Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
52. 1.Meningkatkan kepatuhan stakeholders terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
53. 2.Meningkatkan pendidikan karakter dan spiritualitas peserta didik
54. 3.Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh agama
55. 4.Meningkatkan kesejahteraan guru ngaji dan petugas pemulasaran jenazah
56. 2.Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Meningkatnya Derajat Kesehatan
57. 1.Meningkatkan upaya preventif dan promotif melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
58. 2.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sarana / fasilitas kesehatan yang berkualitas
59. 3.Meningkatkan Kualitas Kependudukan dan Keluarga Berencana Meningkatnya pengarusutamaan gender
60. 1.Meningkatkan kualitas pembangunan yang responsif gender Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Strategi RPJMD
61. 2.Menyusun kebijakan berbasis gender dan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender Meningkatnya Kualitas Pendidikan
62. 1.Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
63. 2.Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik
64. 3.Meningkatkan minat baca masyarakat
65. 4.Meningkatkan kapasitas lembaga dan tokoh budaya
66. 3.Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan Meningkatkan Daya Saing Daerah Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor pariwisata
67. 1.Meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan sektor pariwisata Meningkatnya jumlah investasi
68. 1.Meningkatkan daya saing dan mempermudah investasi daerah Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/skill
69. 1.Meningkatkan pelatihan ketenagakerjaan Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM
70. 1.Meningkatkan produktivitas UMKM dan IKM
71. 2.Meningkatkan pertumbuhan industri daerah
72. 3.Meningkatkan pertumbuhan Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Strategi RPJMD perdagangan daerah
73. 4.Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah
74. 1.Meningkatkan kinerja perencanaan dalam pembangunan daerah.
75. 2.Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan PAD.
76. 3.Meningkatkan implementasi sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik
77. 1.Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan di tingkat kecamatan.
78. 2.Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
79. 3.Meningkatkan kinerja kearsipan melalui implementasi teknologi dan digitalisasi.
80. 4.Meningkatkan kondusivitas regulasi untuk mendukung pembangunan daerah.
81. 5.Meningkatkan kinerja pelayanan umum penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya Integritas Aparatur
82. 1.Meningkatkan kualitas manajemen ASN dengan fokus pada sistem kepegawaian dan Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Strategi RPJMD profesionalitas pegawai.
83. 2.Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan. Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e- government
84. 1.Meningkatkan cakupan pemanfaatan teknologi untuk mengakselerasi kualitas dan kapasitas pelayanan.
85. 5.Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur
86. 1.Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan beserta kelengkapannya
87. 2.Menurunkan Luasan Kawasan Kumuh
88. 3.Meningkatnya pencegahan dan penanganan bencana
89. 4.Menurunkan Ketimpangan Aksesibilitas dan Transportasi wilayah
90. 5.Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan
91. 6.Meningkatkan ketersediaan transportasi umum Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
92. 1.Menurunkan tingkat pencemaran Air, Tanah dan Udara
93. 2.Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Privat dan RTH
94. 3.Meningkatkan pengendalian dan Misi RPJMD Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Strategi RPJMD pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kebijakan umum ruang daerah
95. 4.Meningkatkan Pengendalian SSDEW (Situ, Sungai, Danau, Embung dan Waduk) Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
96. 1.Meningkatkan penanganan dan pengelolaan timbulan sampah Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang
97. 2.Meningkatkan layanan pencegahan bencana alam dan non-alam
98. 3.Meningkatkan layanan penyelamatan, dan evakuasi bencana alam dan non-alam
99. 6.Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah Meningkatkan Kinerja Inovasi Daerah
100. 1.Meningkatkan inovasi pemuda
101. 2.Meningkatkan inovasi perangkat daerah untuk memperkuat kinerja pemerintahan
102. 3.Meningkatkan inovasi yang memiliki nilai tambah pada ekonomi daerah. 6.2. Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang 2019 - 2023 6.2.1. Arah Kebijakan Tahunan
103. 1.Arah Kebijakan Tahun 2019 Pembangunan tahun 2019 diarahkan pada: Pemantapan Infrastruktur, Penguatan Daya Saing Serta Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Prioritas pembangunan tahun 2019 diarahkan pada:
a.Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama serta kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, politik, dan sosial
b.Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular serta upaya pencegahannya melalui deteksi dini penyakit, meningkatan lingkungan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat
c.Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
d.Meningkatkan kompetensi tenga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha
e.Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani dan nabati dalam jumlah dan keberagaman
f.Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
g.Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan
h.Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah
i.Mengoptimalkan pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan dan transparansi
1. 2.Arah Kebijakan Tahun 2020 Pembangunan tahun 2020 diarahkan pada: Pemulihan Ekonomi dan Sosial Prioritas pembangunan tahun 2020 diarahkan pada:
a.Menerapkan Ekstrakulikuler Keagamaan untuk siswa SD dan SMP dan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal
b.Mengoptimakan puskesmas untuk melaksanakan Program Tangerang Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK)
c.Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan
d.Mengembangkan cadangan pangan di pekarangan dan lahan tidur
e.Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Pelatihan berbasisi kompetensi, Pelatihan berbasis Masyarakat
f.Mengembangkan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak
g.Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya
h.Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman berbasis kawasan
i.Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi dan teknologi informasi
1. 3.Arah Kebijakan Tahun 2021 Pembangunan tahun 2021 diarahkan pada: Percepatan Pemulihan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Prioritas pembangunan tahun 2021 diarahkan pada:
a.Peningkatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
b.Peningkatan pemenuhan sarana prasarana kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender
c.Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
d.Percepatan pemulihan sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
e.Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
f.Perumusan kebijakan dan pembangunan sistem yang mendukung berkembangnya budaya inovasi
1. 4.Arah Kebijakan Tahun 2022 Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:
a.Penguatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
b.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender
c.Penguatan kualitas dan daya saing daerah
d.Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesionel, transparan, dan akuntabel.
e.Peningkatan Infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah
f.Meningkatkan iklim inovasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan ekonomi.
1. 5.Arah Kebijakan Tahun 2023 (masa peralihan) Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia, produktivitas ekonomi yang berbasis kerakyatan, serta pembangunan berkelanjutan yang berbasis inovasi Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:
a.Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
b.Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
c.Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja yang unggul dan berdaya saing
d.Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
e.Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
f.Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal 6.2.2. Arah Kebijakan Penanganan Covid - 19 dan Pemulihan Dampak Ekonomi Kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 membuat pemerintah daerah perlu menyesuaikan langkah ke depan dalam hal pembangunan jangka menengahnya dengan melakukan penyesuaian pada beberapa target kinerja akibat dari refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu merumuskan kembali arah kebijakan serta program pembangunan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Berdasarkan hal di atas, arah kebijakan Kabupaten Tangerang dalam penanganan pandemi COVID-19 juga memiliki tiga prioritas yang sama dengan Pemerintah Provinsi Banten, yaitu berfokus kepada penangangan kesehatan, jaring pengaman sosial (JPS/Social Safety Net), dan pemulihan dampak ekonomi. Kebijakan penanganan kesehatan dan pencegahan meluasnya kasus Covid 19 terus dilakukan, salah satu caranya dengan memperkuat penguatan protokol kesehatan 5 M, menggencarkan 3T yaitu pemeriksan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment), melakukan program vaksinasi massal, serta turut memperkuat tim penanganan Covid- 19 sebagai pengendalian penyebaran dan mengurangi risiko Covid-19 yang berkoordinasi dengan Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas Penangangan Covid-19, mengingat kondisi saat ini masih terdapat keterbatasan tenaga kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan saat penanganan pandemi Covid-19, seperti amasih kurangnya kapasitas ruang perawatan yang lebih banyak (ruang isolasi, icu), sarana pendukung medis seperti ketersediaan alat tes kesehatan dan Covid-19, laboratorium, dsb. Selain kebijakan tersebut, dalam upaya mengurangi penyebaran kasus Covid-19 ditetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga keputusan Pemberlakuan Pembatasan KegiatanMasyarakat (PPKM). Namun di sisi lain dampak dari kebijakan pembatasan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat tersebut sangat berpengaruh pada kinerja perekonomian yang melambat secara signifikan, antara lain dampaknya adalah berkurangnya daya beli masyarakat, menurunnya pendapatan masyarakat, berkurangnya produksi yang mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja dan pada akhirnya menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Oleh sebab itu perlu penanganan melalui strategi dan kebijakan yang taktis, sistematis, dan kebijakan yang bersifat humanis dengan memperhatikan dan memberdayakan potensi yang ada. Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penangangan Covid-19 masih melanjutkan kebijakan pemulihan dampak ekonomi akibat Covid- 19, yang sudah dilaksanakan pada tahun 2021 yaitu :
1. 1.Mendukung program Pemerintah dalam implementasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca pandemic Covid-19.
2. 2.Merencanakan penganggaran fokus kepada program penanganan Kesehatan dan pemulihan dampak ekonomi akibat Covid-19.
3. 3.Pengalokasian anggaran darurat untuk bantuan sosial dan memobilisasi anggaran bantuan lainnya dari CSR (Corporate Social Responsibility).
4. 4.Mendorong penggunaan dana desa dan kecamatan untuk mendukung dalam fasilitasi UMKM di tingkat desa/ Kecamatan.
5. 5.Mendukung dan menjaga kestabilan harga dan ketahanan pangan masyarakat.
6. 6.Meringankan beban masyarakat yang menjadi wajib pajak, agar roda perekonomian daerah tetap berjalan, melalui pemberian insentif dalam bentuk pengurangan pajak dan retribusi daerah bagi pelaku usaha yang terdampak.
7. 7.Menstimulasi dan memulihkan pelaku usaha mikro dan menengah, agar kegiatan usahanya tetap berjalan melalui fasilitasi pengembangan produk UMKM dan fasilitasi promosi berbasis digital dan wadah/ event promosi lainnya.
8. 8.Mengurangi pengangguran dengan memberikan peluang usaha bagi korban PHK untuk menjadi Wira Usaha Baru dan kegiatan padat karya serta bantuan pemberdayaan kelompok masyarakat Tabel 6.3 Arah Kebijakan Tahunan (Sebelum Perubahan) Arah Kebijakan 2019 2020 2021 2022 2023
9. 1.Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama serta kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, politik, dan sosial
10. 2.Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular serta upaya pencegahannya melalui deteksi dini penyakit, meningkatan lingkungan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat
11. 3.Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
12. 1.Menerapkan Ekstrakulikuler Keagamaan untuk siswa SD dan SMP dan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal
13. 2.Mengoptimakan puskesmas untuk melaksanakan Program Tangerang Sehat dengan pendekatan keluarga (PIS-PK)
14. 3.Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan
15. 1.Meningkatkan pembinaan masyarakat akan nilai luhur kebangsaan dan Kerukunan antar umat beragama
16. 2.Meningkatkan tata kelola manajemen dan sumberdaya kesehatan termasuk sistem informasi kesehatan yang terintegrasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan rujukan serta pembangunan Rumah Sakit
17. 3.Menegakkan Perda dan/ atau Perkada dengan cara Preemtif,
18. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan serta Jaminan Kesehatan
19. 2.Meningkatkan implementasi inovasi OPD
20. 3.Meningkatkan Pengembangan Produk Lokal dan Unggulan Daerah
21. 4.Meningkatkan peran BUMD dan BUMDES dalam pengelolaan hasil produksi daerah
22. 5.Meningkatkan kualitas dan kapasitas perempuan dalam peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga
23. 1.Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan fungsionalisasi Puskesmas DTP dan Rumah Sakit
24. 2.Meningkatkan kualitas pendidikan dalam menciptakan sekolah yang ramah Anak dan berkarakter spiritulitas
25. 3.Meningkatkan produk lokal yang berdaya saing dan unggulan daerah yang mendukung peningkatan usaha mikro
26. 4.Pemantapan tatakelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif dengan system yang terintegrasi
27. 5.Meningkatkan kapasitas Arah Kebijakan 2019 2020 2021 2022 2023 dan kesehatan
28. 4.Meningkatkan kompetensi tenga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha
29. 5.Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani dan nabati dalam jumlah dan keberagaman
30. 6.Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
31. 7.Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan
32. 8.Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan
33. 4.Mengembangkan cadangan pangan dipekarangan dan lahan tidur
34. 5.Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Pelatihan berbasisi kompetensi, Pelatihan berbasis Masyarakat
35. 6.Mengembangkan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak
36. 7.Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya
37. 8.Meningkatkan sarana dan prasarana Preventif dan Represif
38. 4.Meningkatkan pembentukan Kelompok Wira Usaha Baru (WUB), memberdayakan tenaga kerja mandiri dan mengembangkan teknlogi tepat guna
39. 5.Meningkatkan kapasitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
40. 6.Menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan Industri
41. 7.Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan ekonomi perdesan dalam
42. 6.Meningkatkan kerjasama pembangunan infrastruktur kepariwisataan yang terintegrasi
43. 7.Meningkatkan daya saing usaha koperasi dan usaha mikro
44. 8.Penguatan tatakelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang efisien, efektif dan berbasis teknologi
45. 9.Meningkatkan Kapasitas infrastruktur jalan dan Perlengkapan Jalan serta Manajemen Rekayasa Lalu Lintas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya
46. 6.Berfungsinya infrastruktur pendukung kepariwisataan Arah Kebijakan 2019 2020 2021 2022 2023 pengendalian kebijakan Kepala Daerah
47. 9.Mengoptimalkan pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan dan transparansi lingkungan perumahan dan permukiman berbasis kawasan
48. 9.Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi dan teknologi informasi rangka mengembangkan sistem distribusi pangan dan aksesibilitas pangan serta upaya kewaspadaan pangan dan penanganan rawan pangan
49. 8.Meningkatkan Pembinaan, pengembangan, pengelolaan dan pendayagunaan BUMDes
50. 9.Meningkatkan pembangunan infrastruktur sarana prasarana dasar dan penunjang arus ekonomi. Tabel 6.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang 2019 -2023 (Sesudah Perubahan) Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 Pemantapan Infrastruktur, Penguatan Daya Saing Serta Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Percepatan Pemulihan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia, produktivitas ekonomi yang berbasis kerakyatan, serta pembangunan berkelanjutan yang berbasis inovasi
a.Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama serta kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, politik, dan sosial
b.Mengoptimalkan pemantauan dan pengobatan penyakit menular dan tidak
a.Menerapkan Ekstrakulikuler Keagamaan untuk siswa SD dan SMP dan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal
b.Mengoptimakan puskesmas untuk melaksanakan Program Tangerang Sehat dengan
a.Peningkatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
b.Peningkatan pemenuhan sarana prasarana
a.Penguatan pembangunan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
b.Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan
a.Pemantapan perilaku spritualitas masyarakat dengan menjaga ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama
b.Pemantapan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, serta pengarusutamaan gender
c.Pemantapan kualitas produktivitas tenaga kerja Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 menular serta upaya pencegahannya melalui deteksi dini penyakit, meningkatan lingkungan sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat
c.Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan
d.Meningkatkan kompetensi tenga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan berusaha
e.Meningkatkan ketersediaan pangan baik hewani dan nabati dalam jumlah dan pendekatan keluarga (PIS- PK)
c.Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan yang terprogram melalui penumbuhan dan pengembangan desa mandiri pangan
d.Mengembangkan cadangan pangan dipekarangan dan lahan tidur
e.Meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Pelatihan berbasisi kompetensi, Pelatihan berbasis Masyarakat kesehatan dan pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender
c.Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
d.Percepatan pemulihan sistem kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
e.Pembangunan dan Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang pendidikan masyarakat serta pembangunan yang responsif gender
c.Penguatan kualitas dan daya saing daerah
d.Peningkatan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang profesionel, transparan, dan akuntabel.
e.Peningkatan Infrastruktur dalam mendukung perekonomian daerah
f.Meningkatkan iklim yang unggul dan berdaya saing
d.Penguatan dan pemantapan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
e.Pemerataan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
f.Penguatan dan pemantapan budaya inovasi daerah untuk mengembangkan ekonomi berbasis sumber daya lokal Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 keberagaman
f.Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman
g.Meningkatkan akses infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan
h.Meningkatkan perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah
i.Mengoptimalkan pelayanan dengan menerapkan standar pelayanan dan transparansi
f.Mengembangkan Desa Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Kabupaten Layak Anak
g.Meningkatkan kapasitas lembaga desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi lainnya
h.Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman berbasis kawasan
i.Menerapkan SOP untuk mempercepat proses layanan, dikuatkan dengan konsitensi regulasi dan teknologi berkualitas
f.Perumusan kebijakan dan pembangunan sistem yang mendukung berkembangnya budaya inovasi inovasi untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan ekonomi. Arah Kebijakan Kabupaten Tangerang Tahun ke-1 Tahun ke-2 Tahun ke-3 Tahun ke-4 Tahun ke-5 informasi Gambar 97 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sebelum Perubahan) Gambar 98. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Setelah Perubahan) 2023202220212020 Pem ulihan Ekonomi dan Sosial Percepatan Pemulihan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pem antapan Infrastruktur, Penguatan Daya Saing Serta Peningkatan Sistem Tata Kelola Pem erintahan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Usaha Ekonomi Kerakyatan Pem antapan Kualitas Sumber Daya Manusia, produktivitas ekonomi yang berbasis kerakyatan, serta pembangunan berkelanjutan yang berbasis inovasi 2019 6.3. Arah Pengembangan Wilayah Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan visi Kabupaten Tangerang sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan. Lingkup Wilayah Kabupaten Tangerang secara geografis terletak pada koordinat 106°20’–106°44’ Bujur Timur dan 5°58’–6°21’ Lintang Selatan., dengan luas daratan kurang lebih 103.012 (seratus tiga ribu dua belas) hektar, dengan sempadan pantai 325 Ha. Untuk mewujudkan Kabupaten sebagai pusat kegiatan industri, permukiman, dan pengembangan kawasan perkotaan baru Pantura yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing menuju masyarakat madani didukung oleh pertanian yang berkelanjutan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, maka disusunlah kebijakan pengembangan wilayah sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini. 6.3.1. Kebijakan Umum Arah pengembangan wilayah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 - 2031. Kebijakan pengembangan wilayah sesuai Kebijakan Penataan Ruang Daerah meliputi:
a.Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah dengan skala pelayanan nasional;
b.Pengembangan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di wilayah Kabupaten;
c.Pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura yang berwawasan lingkungan;
d.Peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
e.Rencana pengembangan RTH. Untuk melaksanakan kelima kebijakan di atas, disusunlah strategi penataan ruang. Tujuan Strategi Penataan Ruang ialah untuk mewujudkan Kebijakan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Tangerang. Adapun Strategi Penataan Ruang sebagai berikut :
a.Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang mempunyai daya saing dan nilai tambah meliputi:
1. 1.Mempersiapkan Ruang Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Tangerang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan;
2. 2.Meningkatkan dan membangun infrastruktur pendukung Kawasan Industri; dan
3. 3.Meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran.
b.Strategi pengembangan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan pusat perkotaan dan pusat pelayanan kawasan sekitarnya di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang meliputi:
1. 1.Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur permukiman dengan kegiatan industri dan pertanian.
2. 2.Mewujudkan pusat–pusat kegiatan Wilayah baru sesuai dengan kewenangan Kabupaten Tangerang.
3. 3.Mengembangkan fungsi pusat–pusat kegiatan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang sesuai dengan hirarkinya.
4. 4.Meningkatkan intensitas pembangunan permukiman di tiap kecamatan melalui pola pembangunan vertikal, pola perluasan dan/atau pengembangan kawasan permukiman dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
5. 5.Menata kawasan permukiman Tigaraksa untuk meningkatkan peran dan fungsi kawasan perkotaan Tigaraksa sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Kabupaten Tangerang dan
6. 6.Meningkatkan aksesibilitas antar pusat perkotaan, antar pusat desa, antar pusat perkotaan dan pusat desa.
c.Strategi pengembangan Kawasan Perkotaan Baru Pantura meliputi:
1. 1.Melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan di atas lahan hasil reklamasi sepanjang pantai utara wilayah Kabupaten Tangerang dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan Daerah sekitarnya; dan
2. 2.Membangun dan mengintegrasikan infrastruktur pendukung reklamasi pantai Utara dengan wilayah daratan Kabupaten Tangerang.
d.Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara meliputi:
1. 1.Mendukung penetapan kawasan pertahanan nasional dengan fungsi khusus Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara.
2. 2.Mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan Negara.
3. 3.Mengembangkan Kawasan Peruntukan Lindung dan/atau Kawasan Peruntukan Budi Daya tidak terbangun disekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara sebagai zona penyangga yang memisahkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan negara dengan Kawasan Peruntukan Budi Daya terbangun; dan
4. 4.Membantu memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.
e.Rencana pengembangan RTH pada kawasan perkotaan ditetapkan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) dari Kawasan Perkotaan yang direncanakan terdiri atas:
1. 1.RTH publik 20% (dua puluh perseratus); dan
2. 2.RTH privat 10% (sepuluh perseratus). 6.3.2. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang Kebijakan struktur pengembangan struktur ruang Kabupaten Tangerang mengacu kepada Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang yang meliputi: 6.3.2.1. Kebijakan Sistem Pusat Pelayanan Sistem perkotaan Kabupaten Tangerang meliputi:
a.PKN meliputi Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur.
b.PKN dalam RTRW Provinsi Banten meliputi Kawasan Perkotaan Kabupaten Tangerang.
c.Kawasan perkotaan meliputi:
1. 1.Kawasan perkotaan Balaraja; dan
2. 2.Kawasan perkotaan Tigaraksa
d.PKL dalam RTRW Provinsi meliputi :
1. 1.PKL kawasan Kronjo;
2. 2.PKL kawasan Tigaraksa; dan
3. 3.PKL kawasan Pagedangan.
e.Pusat-pusat lain di dalam wilayah Kabupaten Tangerang, meliputi:
1. 1.PPK meliputi: a) PPK Kecamatan Balaraja; b) PPK Kecamatan Curug; c) PPK Kecamatan Pasar Kemis; dan d) PPK Kecamatan Teluknaga.
2. 2.PPL meliputi: a) PPK Kecamatan Sepatan Timur; b) PPK Kecamatan Sukadiri; c) PPK Kecamatan Mauk; d) PPL Kecamatan Sukamulya; e) PPL Kecamatan Kresek; dan f) PPK Kecamatan Gunung Kaler. 6.3.2.2 Kebijakan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Tangerang meliputi sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi sistem jaringan sumber daya air; sistem jaringan prasarana lainnya. Sistem Jaringan Transportasi Sistem jaringan transportasi meliputi :
a.Sistem jaringan transportasi darat; Sistem jaringan transportasi darat meliputi:
1. 1.Sistem jaringan jalan; a) Jaringan Jalan Tol meliputi: 1) Jalan Tol Tangerang-Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti; 2) Jalan Tol Sepatan Timur-Pakuhaji melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji; 3) Jalan Tol Serpong-Balaraja melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja; 4) Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Sindang Jaya; 5) Jalan Tol Semanan-Rajeg-Balaraja melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Sindang Jaya. 6) Jalan Tol Prospektif melewati Kecamatan Legok dan Kecamatan Curug; dan 7) Jalan Tol Bojonggede-Balaraja. b) Jaringan jalan arteri primer, meliputi : 1) Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti; dan 2) Jalan Teluknaga-Bandar udara Soekarno Hatta. c) Jaringan jalan kolektor primer, meliputi; 1) Jalan Kronjo-Mauk-Teluknaga-Batas DKI Jakarta melewati Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekarbaru; 2) Jalan Tigaraksa-Cisoka-Cikuya-Cikasungka melewati Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Solear; 3) Jalan Malang Nengah-Ranca Kelapa-KutrukTigaraksa melewati Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa; 4) Jalan Cisauk-Jaha melewati Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok; 5) Jalan Bitung-Curug-Legok-Parung melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok; 6) Jalan Simpang Gading Serpong-SerenadeKebon Nanas berada di Kecamatan Kelapa Dua; 7) Jalan Bojong-Pemda melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa; 8) Jalan Cikupa-Pasar Kemis melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Pasar Kemis 9) Jalan Jatiuwung-Pasar kemis berada di Kecamatan Pasar Kemis; 10) Jalan Sepatan-Mauk melewati Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, dan Kecamatan Mauk; 11) Jalan Kronjo-Ceplak melewati Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kresek, dan Kecamatan Sukamulya; 12) Jalan Balaraja-Ceplak melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Sukamulya; 13) Jalan Kutruk-Jambe berada di Kecamatan Jambe; 14) Jalan Kresek-Jenggot melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru; 15) Jalan Kresek-Pejamuran melewati Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler, dan Kecamatan Mekarbaru; 16) Jalan Ceplak-Kresek melewati Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya; 17) Jalan Cisoka-Megu-Jayanti melewati Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Cisoka; 18) Jalan Cangkudu-Cisoka melewati Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka; 19) Jalan Cikuya-Cikasungka (Batas Bogor) berada di Kecamatan Solear; 20) Jalan Tigaraksa-Cikuya melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear; 21) Jalan Cibadak-Tigaraksa melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Cikupa; 22) Jalan Tigaraksa-Jambe melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jambe; 23) Jalan Jambe-Batok berada di Kecamatan Jambe; 24) Jalan Serdang Kulon-Serdang Wetan melewati Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok; 25) Jalan Pasar Korelet-Serdang Kulon berada di Kecamatan Panongan; 26) Jalan Cikupa-Serdang Kulon melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan; 27) Jalan Curug-Peusar melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan; 28) Jalan Curug-Binong berada di Kecamatan Curug; 29) Jalan Jatake (Batas Kota Tangerang)-Binong berada di kecamatan Curug; 30) Jalan Binong-Bencongan melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua; 31) Jalan Curug-Carangpulang melewati Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua; 32) Jalan Legok-Pagedangan melewati Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok; 33) Jalan Cisauk-Rumpin berada di Kecamatan Cisauk; 34) Jalan Jambu-Patramanggala melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri; 35) Jalan Rajeg-Mauk melewati Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk; 36) Jalan Pasar Kemis-Rajeg melewati Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg; 37) Jalan Jati Gintung-Cituis-Sukadiri berada di Kecamatan Sukadiri; 38) Jalan Gardu-Tanah Merah melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sepatan, dan Kecamatan Sepatan Timur; 39) Jalan Sepatan - Kedaung Barat melewati Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur; 40) Jalan Bayur Sangego-Kedaung Barat berada di Kecamatan Sepatan Timur; 41) Jalan Kedaung Barat-Kali Baru (Kohod) melewati Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji; 42) Jalan Bojong Renged-Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga; 43) Jalan Teluknaga-Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga; 44) Jalan Pangkalan-Tanjung Burung berada di Kecamatan Teluknaga; 45) Jalan Bojongrenged-Kosambi berada di Kecamatan Kosambi; 46) Jalan Jatimulya-Dadap berada di Kecamatan Kosambi; 47) Jalan Parahu-Buniayu berada di Kecamatan Sukamulya; 48) Jalan Jambu-Buniayu-Jengkol melewati Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg; 49) Jalan Kukun-Daon-Jambu berada di Kecamatan Rajeg; 50) Jalan Cadas-Kukun melewati Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg; 51) Jalan Suradita-Kranggan berada di Kecamatan Cisauk; 52) Jalan Karawaci-Legok melewati Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok; 53) Jalan Kohod-Tanjung Burung-Tanjung PasirMuara- Lemo-Salembaran Jaya-Kosambi Barat-Kosambi Timur- Dadap melewati Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi; 54) Jalan Jenggot-Muncung-Kronjo-Pagedangan Ilir- Lontar-Karanganyar-Patra Manggala Mauk Barat-Mauk Timur-Ketapang melewati Kecamatan mekarbaru, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, dan Kecamatan Mauk; 55) Jalan Cikupa-Sindang Jaya-Rajeg-Mauk melewati Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk; 56) Jalan Balaraja-Kelapa Dua melewati Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kelapa Dua; 57) Jalan Cadas-Kukun-Benda-Buniayu-Jengkol melewati kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek; dan 58) Jalan Lintas Bandar Udara melewati kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Teluknaga, dan Kecamatan Kosambi. d) Jaringan Jalan Lokal Primer; 1) Jalan Peusar-Budimulya-Bojong-Jalan Raya Serang melewati Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan; 2) Jalan Margasari-Mekar Bakti melewati Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan; 3) Jalan Sampora-Pakulonan melewati Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua; 4) Jalan Kantor Pos-Pasar Gudang berada di Kecamatan Tigaraksa; 5) Jalan Ciatuy-Al-Amjad berada di Kecamatan Tigaraksa; 6) Jalan penghubung Wilayah perbatasan; dan 7) Jalan yang memanfaatkan Daerah Sempadan Sungai. e) Jaringan Jalan lain diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f) Rencana Jalan khusus meliputi: 1) Jalan khusus tambang berada di Daerah sesuai hasil studi kelayakan dan Peraturan Perundang-Undangan; dan 2) Jalan khusus perimeter utara bandar udara Soekarno- Hatta yang berada pada Kecamatan Kosambi. g) Terminal penumpang; 1) terminal penumpang tipe A; 2) terminal penumpang tipe B; dan 3) terminal penumpang tipe C 4) peningkatan terminal penumpang tipe A di Kecamatan Balaraja; 5) peningkatan terminal penumpang tipe B di Kecamatan Teluknaga 6) Terminal penumpang tipe C meliputi: (a) Kecamatan Cisauk; (b) Kecamatan Pakuhaji; (c) Kecamatan Tigaraksa; (d) Kecamatan Solear; (e) Kecamatan Kelapa Dua; (f) Kecamatan Cisoka; (g) Kecamatan Balaraja; (h) Kecamatan Kronjo; (i) Kecamatan Kresek; dan (j) Kecamatan Mauk. 7) Terminal barang Terminal barang meliputi: (a) Kecamatan Pasar Kemis; (b) Kecamatan Jambe; (c) Kecamatan Jayanti; dan (d) Terminal logistik tambang berada di Daerah. 8) Jembatan jembatan timbang. Jembatan timbang berada di Kecamatan Curug.
2. 3.Sistem jaringan kereta api; Sistem jaringan perkeretaapian merupakan perkeretaapian umum yang melayani angkutan penumpang dan barang meliputi: a) jaringan jalur kereta api antarkota yang melintas Daerah untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang meliputi: 1) jalur kereta api DKI Jakarta-Merak; 2) jalur kereta api Serang-Cikande-Cikupa-Serpong; 3) jalur kereta api Bojonegara-Pantura-Tanjung Priuk; 4) jalur kereta api Tanah Abang-SerpongParung Panjang- Cikuya; 5) jalur angkutan massal berbasis rel Jalur Timur-Barat Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres-Balaraja (Cikarang- Balaraja); dan 6) jalur angkutan massal berbasis rel Cadas-Tangerang. b) jaringan jalur kereta api perkotaan dapat dikembangkan di Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur untuk mewujudkan konektivitas pusat-pusat kegiatan di dalam Kawasan Perkotaan inti, serta antara Kawasan Perkotaan inti dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. c) Stasiun kereta api meliputi: 1) stasiun Cikuya dan stasiun Tigaraksa berada di Kecamatan Solear; 2) stasiun Daru berada di Kecamatan Jambe; 3) stasiun Cicayur dan stasiun Cisauk berada di Kecamatan Cisauk; 4) stasiun Balaraja berada di Kecamatan Balaraja; 5) stasiun Kosambi berada di Kecamatan Kosambi; 6) stasiun Teluknaga berada di Kecamatan Teluknaga; dan 7) stasiun kereta api lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. d) Rencana pembangunan TOD.
3. 4.Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan. Jaringan sungai, danau dan penyeberangan merupakan pengembangan pelayanan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan meliputi: a) lintas penyeberangan antarprovinsi; Rencana pengembangan pelayanan angkutan penyeberangan yang melayani pulau-pulau berpenghuni Cituis-Kepulauan Seribu, Tanjungkait-Kepulauan Seribu, TanjungpasirKepulauan Seribu, Dadap-Kepulauan Seribu. b) pelabuhan sungai dan danau pelabuhan sungai dan danau pengumpul meliputi: 1) rencana pengembangan angkutan sungai pada sungai- sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan; 2) rencana pengembangan angkutan situ/danau/waduk pada situ/danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan; dan 3) rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan c) pelabuhan sungai dan danau pengumpan meliputi: 1) Kecamatan Kronjo; 2) Kecamatan Sepatan; 3) Kecamatan Pakuhaji; dan 4) Kecamatan Teluknaga. d) pelabuhan penyeberangan Pelabuhan penyeberangan meliputi: 1) Kecamatan Pakuhaji; dan 2) Kecamatan Teluknaga.
b.Sistem jaringan transportasi laut Sistem jaringan transportasi laut meliputi pelabuhan laut dan alur pelayaran.
1. 1.Rencana Pembangunan Pelabuhan laut a) pelabuhan pengumpul yang berada di Kecamatan Kemiri; b) pelabuhan pengumpan lokal yang berada di Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Teluknaga; dan Kecamatan Kronjo; dan c) terminal khusus yang meliputi terminal khusus batu bara yang berada di Kecamatan Kemiri dan terminal khusus tambatan kapal di Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Pakuhaji.
2. 2.Alur Pelayaran Alur pelayaran sebagaimana akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.
c.Sistem jaringan transportasi udara. Sistem jaringan transportasi udara terdiri atas bandar udara dan ruang udara.
1. 1.Bandar Udara Bandar udara meliputi bandar udara yang berfungsi sebagai bandar udara pengumpul skala pelayanan primer (bandar udara internasional Soekarno-Hatta yang meliputi Kecamatan Kosambi dan Teluknaga) dan bandar udara pengumpan (bandar udara Budiarto berada di Kecamatan Legok).
2. 2.Ruang Udara Ruang udara merupakan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas: a) KKOP Bandara Soekarno–Hatta meliputi Kecamatan Teluknaga;Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sukadiri; Kecamatan Mauk; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Pasar Kemis; dan Kecamatan Sindangjaya. b) KKOP Bandara Budiarto meliputi : Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Solear, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Jambe, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Cikupa. c) KKOP lembaga penerbangan dan antariksa nasional Rumpin berada di Kecamatan Cisauk. Sistem Jaringan Energi Rencana sistem jaringan energi terbagi menjadi:
a.Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi merupakan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi- tempat penyimpanan meliputi:
1. 1.jaringan gas melewati Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Cisoka;
2. 2.jaringan gas Serpong–Merak melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti;
3. 3.jalur pipa transmisi gas melewati Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Jayanti; dan
4. 4.jaringan gas avtur dari pantai utara ke bandar udara Soekarno- Hatta melewati Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi.
b.Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan. Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
1. 1.infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya, berupa: PLTU Lontar di Kecamatan Kemiri, pembangkit tenaga listrik tenaga surya berada di Kabupaten Tangerang, dan pembangkit listrik lainnya berupa instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan.
2. 2.infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi: a) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, meliputi : 1) SUTET yang meliputi jalur yang menghubungkan Balaraja-Lengkong-Gandul; jalur yang menghubungkan Balaraja- Kembangan; jalur yang menghubungkan PLTU Jawa-5/Bojonegara – Lontar; jalur yang menghubungkan PLTU Lontar-Teluk Naga; jalur yang menghubungkan lontar – tx. Teluk naga; dan jalur yang menghubungkan Teluk Naga-Muara Karang. 2) SUTT yang melintasi Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Curug, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Solear, Kecamatan Panongan, Kecamatan Kosambi dan Kecamatan Kelapa Dua; 3) Saluran transmisi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. b) Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi: jaringan saluran udara tegangan menengah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, jaringan saluran udara tegangan rendah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang; dan saluran distribusi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. c) Gardu induk yang meliputi: 1) gardu induk New Balaraja berada di Kecamatan balaraja; 2) gardu induk cikupa berada di Kecamatan Cikupa; 3) gardu induk Lippo Curug, gardu induk Jatake II, dan gardu induk Summarecon Gading Serpong berada di Kecamatan Kelapa Dua; 4) gardu induk Lontar berada di Kecamatan Kemiri; 5) gardu induk Bumi Serpong Damai dan gardu induk Legok berada di Kecamatan Pagedangan; 6) gardu induk Millenium, gardu induk Sinar Sahabat, dan gardu induk Citra Habitat berada di Kecamatan Panongan; 7) gardu induk Pasar Kemis II, gardu induk Pasar Kemis, dan gardu induk Gajah Tunggal berada di Kecamatan Pasar Kemis; 8) gardu induk Sepatan dan gardu induk Sepatan II berada di Kecamatan Sepatan; 9) gardu induk Balaraja berada di Kecamatan Sukamulya; 10) gardu induk Teluk Naga berada di Kecamatan Teluknaga; 11) gardu induk Lautan Steel, gardu induk Spinmill, dan gardu induk Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa; 12) gardu induk teluk naga II berada di Kecamatan Kosambi; 13) gardu induk Tangerang Baru II dan gardu induk Suvarna Sutera berada di Kecamatan Sindang Jaya; 14) gardu induk Tegangan Ekstra Tinggi Lengkong, dan gardu induk Lengkong II berada di Kecamatan Cisauk; 15) gardu induk Tegangan Ekstra Tinggi Cikupa, gardu induk Cikupa New, dan gardu induk Switching Curug berada di Kecamatan Curug; dan 16) pengembangan jaringan gardu induk lainnya sesuai dengan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sistem Jaringan Telekomunikasi
a.Jaringan Tetap Rencana jaringan telekomunikasi tetap merupakan jaringan kabel berjenis tembaga atau fiber optik yang dikelola oleh provider/swasta.
1. 1.Pengembangan jaringan primer melintasi ruas jalan Tangerang- Merak dan jaringan sekunder tersebar di seluruh kecamatan.
2. 2.Pengembangan jaringan telekomunikasi pada pusat–pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan dan jasa, industri, permukiman serta kegiatan lainnya.
3. 3.pengembangan dan pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh Daerah.
b.Jaringan Bergerak Jaringan Bergerak jaringan seluler yang dikelola oleh provider/swasta.
1. 1.Pengembangan dan Pengaturan menara telekomunikasi yang dilakukan melalui pembangunan menara telekomunikasi bersama dalam zona-zona telekomunikasi tersebar di seluruh kecamatan.
2. 2.Pengembangan jaringan Sentral Telepon Otomat (STO) yang tersebar di wilayah kabupaten Tangerang Sistem Jaringan Sumber Daya Air
a.Jaringan sumber daya air lintas provinsi yang berada pada wilayah Kabupaten
1. 1.wilayah sungai lintas Provinsi wilayah sungai Ciliwung-Cisadane meliputi daerah aliran sungai Cimanceuri, daerah aliran sungai Cirangon, daerah aliran sungai Cileuleus, daerah aliran sungai Cimauk, daerah aliran sungai Cirarab, daerah aliran sungai Ciasin, daerah aliran sungai Cisadane, dan daerah aliran sungai Cikapadilan; dan
2. 2.wilayah sungai lintas Provinsi wilayah sungai Cidanau-Ciujung- Cidurian meliput meliputi daerah aliran sungai Cidurian, daerah aliran sungai Cirumpak dan daerah aliran sungai Cipayeun.
b.Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, meliputi: Sungai Cicayur, Sungai Cicarab, Sungai Cisabi, dan Kali Perancis
c.Sistem jaringan sumber daya air kabupaten
1. 1.Sumber Air a) Air permukaan di Wilayah Sungai yang meliputi : Sungai Ciapus, Sungai Ciasin, Sungai Cibarebeg, Sungai Cibiuk/Cilaku; Sungai Cibolang; Sungai Cibugel; Sungai Cicalengka; Sungai Ciconteng; Sungai Cigarukgak; Sungai Cimauk; Sungai Cijantra; Sungai Cikakalen; Sungai Cikolear; Sungai Cileuleus; Sungai Cilongo; Sungai Cilongok, Sungai Cilowong, Sungai Cimaneuh, Sungai Cimanceuri, Sungai Cimatuk; Sungai Ciodeng; Sungai Cipasilian; Sungai Cipayaeun; Sungai Cirajeun; Sungai Cirangon; Sungai Cirumpak; Sungai Cisauk; Sungai Ciselatip; Sungai Cisoge; Sungai Cituis; Kali Ketapang; Kali Kramat; Kali Apung; Kali Asin; Sungai Tahang; kali Ketapang; kali Kramat; kali Apung; dan kali Asin. b) Situ/waduk yang meliputi: situ Bojong di Kecamatan Cikupa; situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan; tandon air di Kecamatan Cikupa dan situ Cilongok yang di Kecamatan Pasar Kemis; situ Gabus di Kecamatan Gunung Kaler; situ Garukgak di Kecamatan Kresek; situ Gede di Kecamatan Sukadiri; situ Genggong di Kecamatan Gunung Kaler; situ Jambu di Kecamatan Rajeg; situ Jengkol di Kecamatan Solear; situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua; situ Kemuning di Kecamatan Sukamulya; situ Kepuh di Kecamatan Pakuhaji; situ Kwaron di Kecamatan Sindang Jaya; situ Panggang/Gelam di Kecamatan pasar kemis; situ dadap di Kecamatan Pasar Kemis; situ Pangodokan di Kecamatan Pasar Kemis; situ Pasir Gadung di Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Sindang Jaya; situ Patrasana di Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya; situ Pondok di Kecamatan Sindang Jaya; situ Ranca Ilat di Kecamatan Kronjo situ Rawa Setingin di Kecamatan Kemiri; situ Sulang di kecamatan Sepatan; situ Waluh di Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekarbaru; situ Warungrebo di Kecamatan Sindang Jaya; dan situ Koja di Kecamatan Sepatan. c) air tanah meliputi cekungan air tanah Serang Tangerang.
2. 2.Prasarana Sumber Daya Air a) Jaringan irigasi, meliputi: 1) Jaringan irigasi primer dan sekunder yang tersebar di seluruh wilayah 2) Daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat meliputi Daerah Irigasi Cisadane dan Cidurian 3) Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai Peraturan Daerah No 9 tahun 2020 terkait perubahan RTRW Kabupaten Tangerang tahun 2011 - 2031 4) Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukamulya 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukamulya 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukadiri 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Sukadiri 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Rajeg 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Rajeg 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan mekarbaru 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan mekarbaru 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Mauk 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Mauk 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kronjo 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kronjo 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kresek 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kresek 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kresek 3, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kemiri 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kemiri 2, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Kemiri 3, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Gunung Kaler 1, Daerah Irigasi berada di Kecamatan Gunung Kaler 2, dan Daerah Irigasi berada di Kecamatan Gunung Kaler 3. 5) Daerah Irigasi tambak berupa Daerah Irigasi susukan yang meliputi Daerah Irigasi tambak Dadap, Daerah Irigasi tambak Jenggot, Daerah Irigasi tambak Karang Anyar, Daerah Irigasi tambak Ketapang, Daerah Irigasi tambak Kohod, Daerah Irigasi tambak Kosambi Barat, Daerah Irigasi tambak Kosambi Timur, Daerah Irigasi tambak Kramat, Daerah Irigasi tambak Kronjo, Daerah Irigasi tambak Lemo, Daerah Irigasi tambak Muara, Daerah Irigasi tambak Muncang, Daerah Irigasi tambak Pagedangan Ilir, Daerah Irigasi tambak Patra Manggala, Daerah Irigasi tambak Salembaran Jati, Daerah Irigasi tambak Salembaran Jaya, Daerah Irigasi tambak Sukawali, Daerah Irigasi tambak Tanjung Burung, dan Daerah Irigasi tambak Tanjung Pasir.
d.Sistem pengendalian banjir, meliputi:
1. 1.Rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat mengganggu sistem drainase pada drainase primer, sekunder, dan tersier;
2. 2.normalisasi Sungai yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang
3. 3.normalisasi situ/waduk yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang
4. 4.pengembangan fungsi dan penataan bantaran sungai Cisadane, sungai Cidurian, sungai Cirarab, dan sungai Cimanceuri;
5. 5.operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien;
6. 6.memperluas Daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase khususnya berada di lokasi banjir;
7. 7.penerapan manajemen Daerah pengaliran sungai, situ, dan pantai dengan membentuk badan pengelola;
8. 8.pembangunan Kolam Tandon Air direncanakan berada di Daerah;
9. 9.pemanfaatan situ/waduk serta mengendalian pemanfaatan ruang disekitarnya untuk menjaga fungsi situ/waduk sebagai kolam penyimpanan dan pengendali banjir;
10. 10.pengembangan bendung Ranca Sumur; dan
11. 11.Pembangunan tanggul pantai.
e.Sistem jaringan air baku Sistem jaringan air baku untuk air minum berupa sumber–sumber air untuk keperluan domestik atau rumah tangga, industri, dan lain–lain meliputi:
1. 1.Sungai yang ada dalam wilayah Kabupaten meliputi : Sungai Cisadane, Sungai Cidurian, Sungai Cimanceuri, Sungai Cirarab, Sungai kecil lainnya.
2. 2.Air tanah dangkal dan air tanah dalam
3. 3.Saluran irigasi
4. 4.Air baku yang berasal dari Waduk Karian di Kabupaten Lebak;
5. 5.pembangunan waduk lepas pantai Cisadane
6. 6.Sumber air baku lainnya.
7. 7.Rencana pengembangan Jaringan air baku, meliputi : a) pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku untuk air minum; b) pengendalian penggunaan air tanah dangkal; dan c) pembangunan bendungan atau waduk penampung air baku di Kecamatan Pakuhaji dan hulu sungai Cimanceuri di Kecamatan Jambe.
8. 8.cekungan air tanah berada di Daerah; dan
9. 9.pemanfaatan air laut sebagai sumber air bersih Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya meliputi:
a.Sistem Penyediaan Air Minum yang terdiri dari:
1. 1.Unit Air Baku, meliputi: a) sungai Cisadane; b) sungai Cidurian; c) sungai Cimanceuri; d) bendung Karian; dan e) sumber air lainnya.
2. 2.Unit distribusi / pelayanan - Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi: a) SPAM Zona A, melayani sebagian Kecamatan Pasar Kemis, Curug, Kelapa Dua, Panongan, Legok, Pagedangan, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya; b) SPAM Zona B, melayani Kecamatan Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya; c) SPAM Zona C, melayani Kecamatan Kresek, Kronjo, Mauk, Rajeg, Sukamulya, Gunung Kaler, Mekar Baru, Kemiri danSukadiri, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane; Sungai Cidurian, dan sumber air baku lainnya; d) SPAM Zona D, melayani kecamatan Cisauk, Pagedangan, Panongan sumbernya diambil dari Sungai Cisadane dan sumber air baku lainnya; e) SPAM Zona E, melayani Kecamatan Tigaraksa, Balaraja, Solear, Cisoka, Sukamulya dan Jambe, sumbernya diambil dari Sungai Cidurian; dan Karian Dam serta sumber air baku lainnya. f) Sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh mitra/pengelola air bersih dan sistem komunal lainnya yang tersebar di seluruh Daerah.
3. 3.Pengembangan unit produksi air minum meliputi: a) IPA Bojong Renged di Kecamatan Teluknaga b) IPA Cihuni di kecamatan Pagedangan c) IPA Rajeg di Kecamatan Rajeg d) IPA Cisauk di Kecamatan Cisauk e) instalasi pengolahan air Sepatan berada di Kecamatan Sepatan Timur; f) instalasi pengolahan air Kronjo berada di Kecamatan Kronjo; g) instalasi pengolahan air Mauk berada di Kecamatan Mauk; h) instalasi pengolahan air Kresek berada di Kecamatan Kresek; i) instalasi pengolahan air Pakuhaji berada di Kecamatan Pakuhaji; j) instalasi pengolahan air Solear berada di Kecamatan Solear; k) instalasi pengolahan air dari jaringan transmisi yang bersumber dari bendung Karian berada di Kecamatan Solear; dan l) instalasi pengolahan air swasta dan komunal tersebar di seluruh Daerah.
b.Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
1. 1.Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) meliputi Sistem pengolahan air limbah nondomestik; dan Sistem pengolahan air limbah rumahtanggga (domestik).
2. 2.sistem pembuangan air limbah nondomestik meliputi: a) instalasi pengolahan lumpur tinja meliputi Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Cisauk, dan Kecamatan Balaraja; dan b) jaringan air limbah komunal berada di kawasan perumahan skala besar yang tersebar di seluruh Daerah.
3. 3.sistem pembuangan air limbah domestik dilakukan untuk pengolahan air limbah Industri dan non-Industri/sarana komersial secara individual dan/atau komunal.
4. 4.Lokasi instalasi pengolahan air limbah akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
c.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)
1. 1.Sistem penyimpanan sementara Limbah Berbahaya Beracun untuk dikelola lanjut berupa pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 oleh pihak lain yang memiliki izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pengolah dan/atau pemanfaat Limbah B3
2. 2.Sistem pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten.
3. 3.Sistem pengelolaan limbah B3 dapat dilakukan oleh satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha dalam satu kawasan.
4. 4.Lokasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun diarahkan antara lain pada Kawasan Industri dan lokasi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
d.Sistem jaringan persampahan wilayah;
1. 1.penataan dan peningkatan pengelolaan sampah dari sistem terbuka (open dumping) ke sistem teknologi ramah lingkungan berada di TPA Jatiwaringin;
2. 2.penyediaan TPS yang memiliki kemampuan untuk mengatasi produksi sampah; dan
3. 3.pembuatan incinerator pemusnahan sampah dengan energi terbarukan pada lokasi tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle setiap desa/kelurahan dan setiap lingkungan perumahan
4. 4.Tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan skala regional.
5. 5.Lokasi TPS dan tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle selanjutnya akan ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.
e.Sistem jaringan evakuasi bencana Sistem jaringan evakuasi bencana berupa jalur dan ruang evakuasi bencana yang terdiri dari:
1. 1.Kawasan rawan bencana banjir
2. 2.Kawasan rawan bencana tsunami. Sistem jalur dan Ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana banjir dan tsunami adalah escape way (jalur keluar) melalui jalan arteri, kolektor, dan lokal; dan meeting point (titik kumpul) di kantor kecamatan, sarana ibadah, sarana Pendidikan, dan lapangan. Tabel 6.5 Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang Kabupaten Tangerang No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A Struktur Ruang a Perwujudan pusat pelayanan Penyusunan dokumen RDTR Kabupaten Tangerang 23 Kecamatan b Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Jaringan Transportasi
3. 1.jalan tol Tangerang–Merak Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja 1 Ruas
4. 2.Jalan Raya Serang Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti 1 Ruas
5. 3.jalan Kronjo- Mauk-Teluknaga- Bandara Soekarno- Hatta Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo, dan Kecamatan Mekar Baru 1 Ruas
6. 4.jalan Tigaraksa-Cisoka- Kecamatan Tigaraksa, 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cikuya-Cikasungka Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Solear
7. 5.jalan Malangnengah- Ranca Kelapa- Kutruk-Tigaraksa, Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe, dan Kecamatan Tigaraksa 1 Ruas
8. 6.jalan Cisauk- Jaha Kecamatan Cisauk dan Kecamatan Legok 1 Ruas
9. 7.jalan Bitung- Curug-Legok Kecamatan Curug dan Kecamatan Legok 1 Ruas
10. 8.jalan Bojong- Pemda Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Tigaraksa 1 Ruas
11. 9.jalan Cikupa-Pasar Kemis Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Pasar Kemis, 1 Ruas
12. 10.jalan Jatiuwung – Pasar Kemis Kecamatan Pasar kemis 1 Ruas
13. 11.jalan Sepatan - Mauk Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji,Kecamatan Sukadiri dan Kecamatan Mauk 1 Ruas
14. 12.jalan Kronjo - Ceplak Kecamatan Kronjo,Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya 1 Ruas
15. 13.jalan Kecamatan Balaraja 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Balaraja-Ceplak dan Kecamatan Sukamulya
16. 14.jalan Kutruk-Jambe Kecamatan Jambe 1 Ruas
17. 15.jalan Kresek– Jenggot Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekar Baru 1 Ruas
18. 16.jalan Kresek- Pejamuran Kecamatan Kresek, Kecamatan Gunung Kaler dan Kecamatan Mekar Baru 1 Ruas
19. 17.jalan Ceplak- Kresek Kecamatan Kresek dan Kecamatan Sukamulya 1 Ruas
20. 18.jalan Sempur- Dangdeur– Patrasana Kecamatan Jayanti dan Kecamatan Kresek 1 Ruas
21. 19.jalan Jayanti-Megu Kecamatan Cisoka dan Kecamatan Jayanti 1 Ruas
22. 20.jalan Cisoka- Megu Kecamatan Cisoka 1 Ruas
23. 21.jalan Cangkudu-Cisoka Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Cisoka 1 Ruas
24. 22.jalan Cikuya- Cikasungka (Bts. Bogor) Kecamatan Solear 1 Ruas
25. 23.jalan Tigaraksa-Cikuya Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear 1 Ruas
26. 24.jalan Kecamatan Cikupa 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cibadak-Tigaraksa dan Kecamatan Tigaraksa
27. 25.jalan Tigaraksa-Jambe Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Jambe 1 Ruas
28. 26.jalan Jambe- Batok Kecamatan Jambe 1 Ruas
29. 27.jalan Serdang Kulon- Serdang Wetan Kecamatan Panongan dan Kecamatan Legok 1 Ruas
30. 28.jalan Pasar Korelet-Serdang Kulon Kecamatan Panongan 1 Ruas
31. 29.jalan Cikupa-Serdang Kulon Kecamatan Cikupa, dan kecamatan Panongan. 1 Ruas
32. 30.jalan Curug- Peusar Kecamatan Cikupa, dan kecamatan Panongan. 1 Ruas
33. 31.jalan Curug- Binong Kecamatan 1 Ruas Curug
34. 32.jalan Jatake (batas Kota Tangerang)-Binong Kecamatan Curug 1 Ruas
35. 33.jalan Binong- Bencongan Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua 1 Ruas
36. 34.jalan Curug- Carang Pulang Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua. 1 Ruas
37. 35.jalan Legok- pagedangan Kecamatan Pagedangan dan Kecamatan Legok 1 Ruas
38. 36.jalan Cisauk- Rumpin Kecamatan Cisauk 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
39. 37.jalan Jambu- Patra Manggala Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Kemiri. 1 Ruas
40. 38.jalan Rajeg- Mauk Kecamatan Rajeg dan Kecamatan Mauk. 1 Ruas
41. 39.jalan Pasar Kemis-Rajeg Kecamatan Pasar Kemis dan Kecamatan Rajeg. 1 Ruas
42. 40.jalan Gintung-Cituis- Sukadiri Kecamatan Sukadiri 1 Ruas
43. 41.jalan Gardu- Tanah merah Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji 1 Ruas
44. 42.jalan Sepatan-Kedaung Barat Kecamatan sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur 1 Ruas
45. 43.jalan Bayur Sangego-Kedaung Barat Kecamatan Sepatan Timur 1 Ruas
46. 44.jalan Kedaung Barat-Kali Baru (Kohod) Kecamatan Sepatan Timur dan Kecamatan Pakuhaji 1 Ruas
47. 45.jalan Bojong Renged-Teluknaga Kecamatan Teluknaga. 1 Ruas
48. 46.jalan Teluknaga-Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga 1 Ruas
49. 47.jalan Pangkalan-Tanjung Burung Kecamatan Teluknaga 1 Ruas
50. 48.jalan Bojongrenged- Kosambi Kecamatan Kosambi 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
51. 49.jalan Jatimulya-Dadap Kecamatan Kosambi 1 Ruas
52. 50.jalan Merak- Buni Ayu Kecamatan Sukamulya 1 Ruas
53. 51.jalan Jambu- Buniayu-Jengkol Kecamatan Sukamulya dan Kecamatan Rajeg Ka 1 Ruas
54. 52.jalan Kukun– Daon-Jambu Kecamatan Rajeg 1 Ruas
55. 53.jalan Cadas- Kukun Kecamatan Sepatan, Kecamatan Pasar Kemis, dan Kecamatan Rajeg 1 Ruas
56. 54.jalan Suradita-Kranggan Kecamatan Cisauk 1 Ruas
57. 55.jalan Cisauk–Kranggan Kecamatan Cisauk 1 Ruas
58. 56.jalan Karawaci–Legok Kecamatan Kelapa Dua dan Kecamatan Legok 1 Ruas
59. 57.jalan Bojong- Peusar-Budimulya Kecamatan Curug dan Kecamatan Tigaraksa 1 Ruas
60. 58.jalan lokal Tesebar di wilayah kabupaten 1 Ruas
61. 59.Jembatan Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua 1 Ruas
62. 60.jalan sejajar Kali Perancis Kecamatan Kosambi 1 Ruas 61. Pengembangan angkutan feeder (pengumpan) 1 Ruas
63. 62.jalan tol Sepatan Timur– Pakuhaji Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Pakuhaji 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
64. 63.jalan tol Serpong–Balaraja Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Panongan, Kecamatan Legok dan Kecamatan Pagedangan 1 Ruas
65. 64.jalan tol Kamal-Teluknaga- Rajeg Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, dan Kecamatan Rajeg 1 Ruas
66. 65.jalan tol Semanan-Rajeg- Balaraja Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Rajeg. 1 Ruas
67. 66.pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu keluar masuk kearah Cikupa di pintu tol Balaraja Timur berada di Kecamatan Balaraja. Kecamatan Balaraja 1 Ruas
68. 67.pembukaan pintu tol ke arah Merak dan pembukaan pintu Kecamatan Cikupa 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 keluar kearah Pasar Kemis di pintu tol Cikupa berada di Kecamatan Cikupa.
69. 68.jalan Balaraja – Kelapa dua Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kelapa Dua. 1 Ruas
70. 69.jalan teluknaga – bandara soekarno hatta 1 Ruas
71. 70.Jalan Tol Prospektif 1 Ruas
72. 71.Jalan Tol Bojonggede- Balaraja 1 Ruas
73. 72.jalan lintas bandara 1 Ruas
74. 73.simpang susun jalan tol 1 Ruas
75. 74.jalan pesisir pantai dari Kohod– Tanjung Burung– Tanjung Pasir– Muara–Lemo– Salembaran Jaya– Kosambi Barat– Kecamatan Pakuhaji, Teluknaga dan kecamatan Kosambi 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kosambi Timur– Dadap Teluknaga
76. 75.jalan pesisir pantai dari Jenggot–Muncung– Kronjo–Pagedangan Ilir–Lontar – Karanganyar–Patra Manggala–Mauk Barat–Mauk Timur–Ketapang kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Mauk 1 Ruas
77. 76.jalan poros tengah meliputi jalan Cikupa– Sindangjaya–Rajeg– Mauk–Kawasan Reklamasi KecamatanCikupa, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, dan Kecamatan Mauk 1 Ruas
78. 77.jalan sejajar dengan jalan tol dari Desa Bunder, Kecamatan Cikupa–Desa Cibadak, Kecamatan Balaraja Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindang Jaya dan Kecamatan Balaraja 1 Ruas
79. 78.jalan Cadas– Kukun–Benda– Buniayu–Jengkol Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sukamulya, dan Kecamatan Kresek 1 Ruas
80. 79.jalan Peusar– Budimulya–Bojong– Jalan Raya Serang Kecamatan Cikupa dan Kecamatan Panongan 1 Ruas
81. 80.jalan Desa Kecamatan 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Margasari–Desa Mekar Bakti Tigaraksa dan Kecamatan Panongan
82. 81.jalan Sampora– Pakulonan Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, dan Kecamatan Kelapa Dua 1 Ruas
83. 82.jalan yang menghubungkan wilayah daratan Kabupaten Tangerang dengan rencana pengembangan Kawasan Reklamasi di pantai utara Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, dan Kecamatan Mauk 1 Ruas
84. 83.jalan Balaraja – Kelapa dua, yang merupakan bagian dari MRT (Mass Rapid Transport) Balaraja – Cikarang Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Sindang Jaya 1 Ruas
85. 84.jalan kantor pos - Pasar Gudang Kecamatan Tigaraksa 1 Ruas
86. 85.jalan ciatuy – Al-Amjad Kecamatan Tigaraksa 1 Ruas
87. 86.jalan dan jembatan penghubung wilayah perbatasan Seluruh wilayah perbatasan 1 Ruas
88. 87.jalan yang memanfaatkan Tersebar di Seluruh wilayah perbatasan 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 daerah sempadan sungai
89. 88.jalan akses diperluasan Perimeter Utara Bandara Soekarno Hatta sebagai pengganti penutupan M1 Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi 1 Ruas 89. pembangunan jembatan diantaran jalan yang menghubungkan desa margasari kecamatan tigaraksa dengan desa panongan kecamatan panongan Kecamatan tigaraksa dan Kecamatan panongan 1 Ruas
90. 90.jembatan yang menghubungkan Kecamatan Kelapa Dua dan Kelurahan pondok Jagung, Serpong Utara (Ash-Shobirin) (Kota Tangerang Selatan) Kecamatan Pagedangan 1 Ruas
91. 91.jembatan yang menghubungkan kecamatan Tigaraksa dan kecamatan Panongan Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Panongan 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
92. 92.jembatan yang menghubungkan kecamatan Sepatan Timur dan Kota Tangerang Kecamatan Sepatan Timur. 1 Ruas
93. 93.jembatan Sukadiri Kecamatan Sukadiri 1 Ruas
94. 94.Jembatan Dadap I Kecamatan Kosambi 1 Ruas
95. 95.Jembatan Dadap II Kecamatan Kosambi 1 Ruas 96. Pembangunan flyover simpang bitung Kecamatan Curug 1 Ruas 97. Pembangunan flyover Pasar Cikupa Jalan Raya Serang Kecamatan Cikupa 1 Ruas 98. Pembangunan flyover Stasiun Kereta Api Cisauk kecamatan Cisauk 1 Ruas 99. Pembangunan flyover simpang Kelapa Dua Kecamatan Kelapa Dua 1 Ruas 100. Pembangunan jembatan layang/flyover balaraja timur Kecamatan Balaraja 1 Ruas 101. Pembangunan Kecamatan Balaraja 1 Ruas No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jembatan layang/flyover balaraja barat 102. Pembangunan jembatan layang/flyover Kecamatan Tigaraksa 1 Ruas 103. Pembangunan jembatan layang/flyover gembong balaraja Kecamatan Balaraja 1 Ruas 104. Pembangunan underpass simpang bugel Kecamatan Tigaraksa 1 Ruas
96. 105.underpass simpang Bitung Kecamatan Curug 1 Ruas 106. Pembangunan dan pengembangan jaringan penghubung daratan dengan pulau dan/atau antar pulau Kecamatan Kosambi 1 Beberapa Paket
97. 107.Modifikasi exit tol bitung Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
98. 108.rencana pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan berada di wilayah Kabupaten Tangerang Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kabupaten 109. Pembangunan terminal penumpang tipe A Kecamatan Beberapa Paket Balaraja 110. pembangunan terminal penumpang tipe B Kecamatan Teluknaga Beberapa Paket 111. pembangunan terminal penumpang tipe C Kecamatan Cisauk; Beberapa Paket Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Solear; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Cisoka; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Kresek; dan Kecamatan Mauk
99. 112.Rencana Pengembangan terminal khusus untuk mendukung potensi industri, Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pariwisata, dan pertanian 113. pembangunan terminal barang Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Jambe dan Kecamatan Jayanti Beberapa Paket 114. pembangunan tertminal logistik tambang Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
100. 115.Peningkatan jembatan timbang Kecamatan Legok; Kecamatan Cisauk, Kecamatan Curug dan Kecamatan Kosambi. Beberapa Paket 116. Pengembangan sistem Double track/rel ganda Kecamatan Legok; Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Jambe dan Kecamatan Cisoka. Beberapa Paket 117. pembangunan jaringan perkeretaapian jalur kereta api Serang – Cikande – Cikupa – Serpong Kecamatan Legok, Kecamatan Panongan, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja dan Kecamatan Jayanti Beberapa Paket 118. pembangunan Kecamatan Mekarbaru, Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jaringan perkeretaapian jalur kereta api Bojonegara – Pantura – Tanjung Priuk Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi
101. 119.jalur kereta api Tanah Abang- Serpong-Parung Panjang-Cikuya jalur kereta api Tanah Abang- Serpong-Parung Panjang-Cikuya Kecamatan Cisauk, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Jambe, Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Solear Beberapa Paket
102. 120.jalur angkutan massal berbasis rel Jalur Timur-Barat Cikarang-Ujung Menteng-Kalideres- Balaraja (Cikarang- Balaraja) Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Tigaraksa, dan Kecamatan Balaraja; Beberapa Paket
103. 121.jalur angkutan massal berbasis rel Cadas- Tangerang Beberapa Paket 122. pembangunan TOD Beberapa Paket 123. pembangunan stasiun kosambi Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 124. pembangunan stasiun teluknaga Beberapa Paket
104. 125.pelabuhan sungai dan danau pengumpan Sepatan Kecamatan Sepatan; Beberapa Paket Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Kronjo; dan Kecamatan Teluknaga
105. 126.pelabuhan pengumpan lokal Kecamatan Pakuhaji; Beberapa Paket Kecamatan Kosambi; Kecamatan Teluknaga; dan Kecamatan Kronjo
106. 127.terminal khusus batu bara Kecamatan Kemiri Beberapa Paket
107. 128.terminal khusus tambatan kapal Kecamatan Teluknaga; dan Beberapa Paket Kecamatan Pakuhaji
108. 129.Rencana Pengembangan angkutan sungai pada sungai-sungai yang berpotensi dan memenuhi persyaratan Beberapa Paket
109. 130.Rencana Pengembangan Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 angkutan danau/waduk pada danau/waduk yang berpotensi dan memenuhi persyaratan
110. 131.Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang angkutan sungai, danau dan penyeberangan Beberapa Paket
111. 132.rencana pembangunan terminal pelabuhan yang merupakan
112. 1.jaringan gas melintasi Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Balaraja, dan Kecamatan Cisoka;
113. 2.jaringan gas Serpong–Merak melintasi Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Balaraja, dan Kecamatan Jayanti; Beberapa Paket
114. 3.jalur pipa transmisi gas melintasi Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cisoka, dan Kecamatan Jayanti; dan Beberapa Paket
115. 4.jaringan gas Avtur dari pantai Utara melintasi Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi ke Bandara Soekarno- Hatta Beberapa Paket
116. 5.pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Lontar Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berada di Kecamatan Kemiri;
117. 6.pembangkit tenaga listrik tenaga surya (PLTS); dan Beberapa Paket
118. 7.pembangkit listrik lainnya berupa instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan Beberapa Paket
119. 8.pembangunan jaringan baru dan/atau pengembangan jaringan SUTET
a.Jalur yang menghubungkan Balaraja-Lengkong- Gandul; Beberapa Paket
b.Jalur yang menghubungkan Balaraja-Cikupa- Kembangan;
c.Jalur yang menghubungkan PLTU Jawa- 5/Bojanegara – Lontar;
d.Jalur yang menghubungkan PLTU Lontar-Teluk Naga;
e.Jalur yang menghubungkan Lontar – Tx. Teluk Naga; dan No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
f.Jalur yang menghubungkan Teluk Naga-Muara Karang
1. 9.pembangunan jaringan baru dan/atau pengembangan jaringan SUTT 150 Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sindangjaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Curug, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Solear, Kecamatan Panongan, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Kelapa Dua Beberapa Paket
2. 10.jaringan SUTM yang tersebar di Kabupaten; Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
3. 11.jaringan SUTR Kabupaten Tangerang Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4. 12.Gardu Induk Kabupaten Tangerang Beberapa Paket d Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Jaringan Telekomunikasi 1. pengembangan jaringan primer jalan Tangerang- Merak Beberapa Paket 2. pengembangan jaringan sekunder tersebar di seluruh kecamatan Beberapa Paket 3. pengembangan jaringan telepon tersebar di seluruh kecamatan Beberapa Paket 4. pengembangan jaringan nirkabel tersebar di seluruh kecamatan Beberapa Paket 5. pengembangan jaringan fiber optik tersebar di seluruh kecamatan Beberapa Paket
5. 6.pembangunan menara telekomunikasi tersebar di seluruh kecamatan Beberapa Paket 7. pengembangan jaringan Sentral Telepon Otomat (STO) tersebar di seluruh kecamatan Beberapa Paket e Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembangunan Jaringan Sumber Daya Air
6. 1.Peningkatan fungsi sungai Lintas provinsi Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
7. 2.Peningkatan fungsi sungai lintas kabupaten Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
8. 3.Pemanfaatan Sumber Air Permukaan Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
9. 4.Pemanfaaatan Sumber Air Cekungan Tanah Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
10. 5.Pembangunan Daerah Irigasi Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
11. 6.Pembangunan Daerah Irigasi Tambak Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
12. 7.Optimalisasi penggunaan air irigasi Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
13. 8.Perbaikan saluran irigasi Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
14. 9.Perbaikan bangunan air Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
15. 10.rehabilitasi saluran drainase dengan memperbesar saluran drainase serta membongkar dan/atau mengganti utilitas yang dapat Kabupaten Tangerang Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mengganggu sistem drainase
16. 11.normalisasi sungai yang tersebar di Kabupaten Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
17. 12.normalisasi situ/waduk yang tersebar di Kabupaten Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
18. 13.operasi dan pemeliharaan yang optimal dan efisien Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
19. 14.memperluas daerah pelayanan yaitu dengan membuat dan memperbaiki saluran drainase khususnya di lokasi banjir Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
20. 15.penerapan manajemen daerah pengaliran sungai, situ dan pantai dengan membentuk badan pengelola Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
21. 16.pembangunan kolam tandon air Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
22. 17.pemanfaatan situ/waduk serta mengendalian pemanfaatan ruang disekitarnya untuk menjaga fungsi situ/waduk sebagai Kabupaten Tangerang Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kolam penyimpanan dan pengendali banjir
23. 18.Sistem jaringan air baku untuk air minum berupa sumber– sumber air untuk keperluan domestik atau rumah tangga, industri, dan lain– lain Kabupaten Tangerang Beberapa Paket f Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
24. 1.Pembangunan prasarana dan sarana air baku Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
25. 2.Pengendalian dan pemanfaatan penggunaan air tanah dangkal Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
26. 3.Pemanfaatan saluran irigasi Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
27. 4.Pemanfaatan air baku yang berasal dari Waduk Karian Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
28. 5.pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana air baku Kabupaten Tangerang Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 untuk air minum
29. 6.pembangunan bendungan atau waduk di hilir sungai cisadane sebagai kolam penampung air baku di kecamatan pakuhaji dan hulu sungai cimanceuri di kecamatan jambe Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
30. 7.Rencana pemeliharaan CAT Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
31. 8.Rencana pemanfaatan air laut sebagai sumber air bersih Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
32. 9.peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan sistem air Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
33. 10.peningkatan kerja sama dengan daerah sekitarnya terkait rencana pengembangan pelayanan maupun sumber air bakunya Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
34. 11.pembangunan kantor pusat Perusahaan Umum Kabupaten Tangerang Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang di wilayah administratif Kabupaten Tangerang
35. 12.Pengembangan sumber air minum zona A Kecamatan Pasar Kemis, Curug, Kelapa Dua, Panongan, Legok, Pagedangan, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane Beberapa Paket
36. 13.Pengembangan sumber air minum zona B Kecamatan Teluknaga, Kosambi, Pakuhaji Beberapa Paket
37. 14.Pengembangan sumber air minum zona C Kecamatan Kresek, Kronjo, Mauk, Rajeg, Sukamulya, Gunung Kaler, Mekar Baru, Kemiri danSukadiri, sumbernya diambil dari Sungai Cisadane; Sungai Cidurian Beberapa Paket
38. 15.Pengembangan sumber air minum zona D kecamatan Cisauk, Pagedangan, Panongan Beberapa Paket
39. 16.Pengembangan sumber air minum zona E Kecamatan Tigaraksa, Balaraja, Solear, Cisoka, Sukamulya dan Jambe Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
40. 17.pengembangan unit produksi air minum
a.IPA Bojong Renged berada di Kecamatan Teluknaga; Beberapa Paket
b.IPA Pagedangan berada di kecamatan Pagedangan;
c.IPA Cisauk berada di Kecamatan Cisauk;
d.IPA Rajeg berada di Kecamatan Rajeg;
e.IPA Sepatan berada di Kecamatan Sepatan;
f.IPA Kronjo berada di Kecamatan Kronjo;
g.IPA Mauk berada di Kecamatan Mauk;
h.IPA Kresek berada di Kecamatan Kresek;
i.IPA Pakuhaji berada di Kecamatan Pakuhaji;
j.IPA Solear berada di Kecamatan Solear; dan
b.k. IPA dari jaringan transmisi No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang bersumber dari bendung karian berada di Kecamatan Solear
1. 18.Pengembangan perpipaan air minum Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
2. 19.Pengembangan zona air minum swasta Kabupaten Tangerang Beberapa Paket g Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
3. 1.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja(IPLT) Kabupaten Tangerang Beberapa Paket 2. pengembangan sistem air limbah setempat Kabupaten Tangerang Beberapa Paket 3. Pengembangan jaringan air limbah komunal Kabupaten Tangerang Beberapa Paket h Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beracun
4. 1.Pengembangan istem penyimpanan sementara Limbah Berbahaya Beracun untuk dikelola lanjut berupa pengolahan dan/atau pemanfaatan Limbah B3 oleh satu pelaku usaha atau beberapa pelaku usaha dalam satu kawasan Beberapa Paket
5. 2.Pengembangan sistem pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten Beberapa Paket i Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sistem Jaringan Persampahan Wilayah
6. 1.pengadaan dan pengelolaan alat angkut sampah Tersebar di seluruh kecamatan Beberapa Paket
7. 2.menyiapkan TPS yang memiliki kemampuan untuk Tersebar di seluruh kecamatan Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mengatasi produksi sampah perkotaan
8. 3.penataan dan peningkatan pengelolaan sampah di TPA Jatiwaringin Kecamatan Rajeg Beberapa Paket
9. 4.pembangunan TPST secara parsial yang tersebar pada setiap kecamatan Beberapa Paket
10. 5.peningkatan tempat pembuangan akhir sampah dari sistem terbuka (open dumping) ke sistem teknologi ramah lingkungan Beberapa Paket
11. 6.Tempat pengolahan sisa hasil produksi yang ramah lingkungan Beberapa Paket j Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Sistem Jaringan Evakuasi
12. 1.Sistem jalur dan ruang evakuasi bencana untuk kawasan rawan bencana Kabupaten Tangerang Beberapa Paket Sumber : Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 6.3.3. Kebijakan Pengembangan Pola Ruang 6.3.3.1. Kawasan Peruntukan Lindung Kawasan peruntukan lindung, meliputi:
a.Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya
1. 1.Kawasan hutan lindung Kawasan hutan lindung merupakan hutan bakau di wilayah pantai Utara Kabupaten, seluas kurang lebih 1.555,32 Ha (seribu lima ratus lima puluh lima koma tiga dua hektar) tersebar di Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Kosambi.
2. 2.Kawasan resapan air Kawasan resapan air meliputi: bagian hulu daerah aliran sungai Cidurian; bagian hulu daerah aliran sungai Ciujung; bagian hulu daerah aliran sungai Cibareo; dan bagian hulu daerah aliran sungai Cimanceuri.
b.Kawasan perlindungan setempat
1. 1.Sempadan pantai Kawasan sempadan pantai terdapat di pesisir pantai Utara Kabupaten yang mencakup luas areal kurang lebih 325 Ha (tiga ratus dua puluh lima hektar) meliputi Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, Kecamatan Kronjo.
2. 2.Sempadan sungai Kawasan sempadan sungai meliputi luas kurang lebih 559 Ha (lima ratus lima puluh sembilan hektar) yang tersebar di seluruh Daerah.
3. 3.Kawasan sekitar situ/danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kawasan sempadan situ/danau atau waduk dengan luas kurang lebih 310 Ha (tiga ratus sepuluh hektar) yang tersebar di seluruh Daerah.
c.Kawasan cagar budaya Kawasan cagar budaya berupa situs-situs sejarah meliputi: 1 situs Makam Pangeran Suriadiwangsa II berada di Kecamatan Cisoka; 2 situs Makam Gajah Barong, situs Makam Nyi Mas Gamparan, situs Makam Syech Mubarak, situs Makam Buyut Sanadi, situs Makam Buyut Mah, situs Makam Nyi Saritinem, situs Makam Ki Mas Laeng, situs Makam Raden Mas Kuncung, situs Makam Nyi Mas Bajra, situs Langlang Buana, dan situs Makam Wali Ahmad berada di Kecamatan Tigaraksa; 3 situs Makam Buyut Siyam berada di Kecamatan Kresek; 4 sisa Fosil-Fosil Elephant Maximus, situs Makam Pangeran Mas Kalimangun Jaya Kusumah (Ki Mawuk), situs Bangunan Pekong Soekong, dan situs makam Dewi Neng berada di Kecamatan Mauk; 5 situs Sumur Tujuh, situs Makam Ki Buyut Petal dan situs Makam Nyi Mas Aulia berada di Kecamatan Cikupa; 6 situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang berada di Kecamatan Sukadiri; 7 situs Makam Panjang Syech Daud dan situs Makam Wali Riman berada di Kecamatan Pakuhaji; 8 situs Penggilingan Tebu berada di Kecamatan Teluknaga; 9 situs Makam Jaga Laut berada di Kecamatan Kronjo; 10 situs Makam Solear berada di Kecamatan Solear; 11 situs Makam Panjang Dadap berada di Kecamatan Kosambi; 12 situs Makam Buyut Mijah, situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs Makam Kepuh, dan situs Makam Buyut Resem berada di Kecamatan Sepatan; 13 situs Makam Mede berada di Kecamatan Curug; 14 situs Makam Tubagus Taram, situs Makam Ki Buyut Golokgok berada di Kecamatan Cisauk; 15 situs Makam Nyi Mas Melati dan situs Makom Pangeran Jayakarta berada di Kecamatan Sukamulya; 16 situs Makam Syekh Waliyudin berada di Kecamatan Kelapa Dua; 17 situs Makam Raden Aria Wangsakara, situs Makam Ki Yunus, situs Makam Ki Muttaqin, dan situs Makam Raden Aria Dwipa Wira Kencana berada di Kecamatan Pagedangan; 18 situs Makam Ki Buyut Mansyur berada di Kecamatan Panongan; dan 19 situs Makam Syekh Anbiya dan situs Makam Syekh Yusuf (Mbah Karinding) berada di Kecamatan Balaraja. 6.3.3.2. Kawasan Peruntukan Budi Daya Kawasan peruntukan Budi Daya meliputi :
a.Kawasan Pertanian;
b.kawasan perikanan;
c.kawasan pertambangan dan energi;
d.Kawasan Peruntukan Industri;
e.Kawasan Pariwisata;
f.Kawasan Permukiman;
g.Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
h.kawasan transportasi. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan masing – masing Kawasan:
a.Kawasan pertanian Kawasan Pertanian sebagaimana meliputi kawasan tanaman pangan dan kawasan peternakan yang dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.Kawasan Tanaman Pangan Kawasan tanaman pangan di Kabupaten Tangerang memiliki luas 14.049 Ha (empat belas ribu sembilan puluh empat hektar) meliputi: Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekarbaru; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Mauk; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Sukadiri; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Legok; Kecamatan Jambe; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; dan Kecamatan Pakuhaji. Sedangkan Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan memiliki luas kurang lebih 13.931 Ha (tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu hektar), yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 12.628 Ha (dua belas ribu enam ratus dua puluh delapan hektar) dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 1.303 Ha (seribu tiga ratus tiga hektar) meliputi: Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekarbaru; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Mauk; Kecamatan ajeg; Kecamatan Kemiri; Kecamatan Sukadiri;Kecamatan Balaraja; Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Legok; Kecamatan Jambe; Kecamatan Sepatan; dan Kecamatan Pakuhaji.
2. 2.Kawasan Peternakan Kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 49 Ha (empat puluh sembilan hektar) berada di Kecamatan Kronjo.
b.Kawasan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari kawasan perikanan tangkap dan kawasan perikanan budi daya yang dijelaskan sebagai berikut: 1 Kawasan Perikanan Tangkap Kawasan perikanan tangkap terdiri dari pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan meliputi: pangkalan pendaratan ikan yang terdapat di Kecamatan Kronjo dan Kecamatan Paku Haji; tempat pelelangan ikan dan tempat pasar ikan yang berada di Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Mauk; dan Kecamatan Kronjo. 2 Kawasan Perikanan Budi Daya Kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 151 Ha (seratus lima puluh satu hektar) berada di Kecamatan Kronjo. Sedangkan perikanan budi daya air tawar berupa kolam tersebar berada di seluruh Daerah; dan untuk balai benih ikan air tawar berada di Kecamatan Sukamulya.
c.Kawasan pertambangan dan energi Kawasan pertambangan dan energi merupakan kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 95 Ha (sembilan puluh lima hektar) berada di Kecamatan Kemiri. Kawasan pertambangan dan energi yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung selanjutnya disebut kawasan hutan lindung/kawasan pertambangan dan energi ditetapkan sebagai kawasan outline berada di Kecamatan Kemiri dengan luas kurang lebih 25 Ha (dua puluh lima hektar).
d.Kawasan Peruntukan Industri Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tangerang memiliki luas kurang lebih 14.878 Ha (empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh delapan hektar) yang meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan sentra Industri kecil dan menengah. Kawasan Peruntukan Industri meliputi: Kecamatan Balaraja; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Curug; Kecamatan Jambe; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Legok; Kecamatan Mekarbaru; Kecamatan Pagedangan; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Panongan; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Sukadiri; Kecamatan Teluknaga; dan Kecamatan Tigaraksa. Sedangkan Kawasan Sentra Industri kecil dan menengah tersebar di seluruh Daerah.
e.Kawasan Pariwisata Kawasan Pariwisata di Kabupaten Tangerang meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata buatan yang dijelaskan sebagai berikut:
1. 1.Kawasan Pariwisata Alam, terdiri dari: a) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Tanjung Pasir berada di Kecamatan Teluknaga; b) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Muara berada di Kecamatan Teluknaga; c) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Tanjung Kait berada di Kecamatan Mauk; d) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Dadap berada di Kecamatan Kosambi; e) Kawasan Pariwisata Bahari Pulau Cangkir berada di Kecamatan Kronjo; f) Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Karang Serang berada di Kecamatan Sukadiri; g) Kawasan Pariwisata Alam Solear berada di Kecamatan Solear; h) Kawasan Pariwisata Situ Kelapa Dua berada di Kecamatan Kelapa Dua; Kawasan Pariwisata Situ Cihuni berada di Kecamatan Pagedangan; i) Kawasan Pariwisata Situ Pondok berada di Kecamatan Pasar Kemis; j) Kawasan Pariwisata Situ Garukgak berada di Kecamatan Kresek; k) Kawasan Pariwisata Situ Patrasana berada di Kecamatan Kresek; l) Kawasan Pariwisata Situ Cilongok berada di Kecamatan Pasar Kemis; m) Kawasan Pariwisata Tangerang Mangrove Center berada di seluruh wilayah pantai utara; dan n) Kawasan Pariwisata bahari lainnya di sepanjang pantai utara.
2. 2.Kawasan Pariwisata Budaya, meliputi: a) Rumah Asli Peninggalan Raden Aria Wangsakara, situs Makam Raden Aria Wangsakara, situs Makam Buyut Onang, situs Makam Ki Muttaqin, situs Makam Ki Yunus, dan situs Makam Ki Musa berada di Kecamatan Pagedangan; b) Rumah Kebaya Tempo Dulu, situs Makam Nyi Mas Melati, dan situs Makam Pangeran Jayakarta berada di Kecamatan Sukamulya; c) situs Makam Gajah Barong, situs Makam Nyi Mas Gamparan, situs Makam Buyut Siyam, situs Makam Syech Mubarak, situs Makam Buyut Sandi, situs Makam Buyut Mali, situs Makam Nyi Saritinem, situs Makam Ki Mas Laeng, Situs Makam Raden Mas Kuncung, dan situs Makam Wali Ahmad berada di Kecamatan Tigaraksa; d) sisa fosil-fosil Elephant Maximus, situs Bangunan Pekong Soekong, dan situs Makam Dewi Neng berada di Kecamatan Mauk; e) situs Sumur Tujuh dan situs Makam Nyi Mas Aulia berada di Kecamatan Cikupa; f) situs Sumur Tua dan situs Rawa Kidang berada di Kecamatan Sukadiri; g) situs Makam Panjang Syech Daud dan situs Makam Wali Riman berada di Kecamatan Pakuhaji; h) situs Penggilingan Tebu berada di Kecamatan Teluknaga; i) situs Makam Jaga Laut berada di Kecamatan Kronjo; j) situs Makam Solear berada di Kecamatan Solear; k) situs Makam Panjang dadap berada di Kecamatan Kosambi; l) situs Makam Buyut Mijah, situs Makam Buyut Akhir (Kyai Jebeng), situs Makam Kepuh, dan Situs Makam Buyut Resem berada di Kecamatan Sepatan; m) situs Makam Mede, situs Makam Tubagus Taram, situs Makam Ki Buyut Golokgog, dan situs Makam Ki Buyut Demang berada berada di Kecamatan Cisauk; n) Vihara Tjoe Soe Kong Bio berada di Kecamatan Mauk; dan o) situs Makam Kepuh Keramat Buyut Jago berada di Kecamatan Sepatan.
3. 3.Kawasan Pariwisata Buatan yang meliputi: a) wisata edukasi terletak berada di Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Cisoka; b) wisata Penangkaran Buaya berada di Kecamatan Teluknaga; c) wisata Bumi Perkemahan Kitri Bhakti berada di Kecamatan Curug; d) wisata olahraga berada berada di seluruh Daerah; e) wisata Telaga Biru Cigaru berada di Kecamatan Cisoka; f) wisata Rekreasi World Of Wonders berada di citra raya Kecamatan Cikupa; g) wisata Teluknaga Mas berada di Kecamatan Teluknaga; h) wisata Mancing Muara Ujung berada di Kecamatan Teluknaga; i) wisata religi berada di Kecamatan Tigaraksa dan Kecamatan Jayanti; j) wisata belanja dan kuliner berada di Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Panongan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Cikupa, dan Kecamatan Balaraja; k) wisata akomodasi berada di Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Curug, Kecamatan Panongan, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Kosambi, dan Kecamatan Mauk; l) wisata danau Pusat Pemerintahan berada di Kecamatan Tigaraksa; m) wisata Telaga Tebing Koja berada di Kecamatan Cisoka; n) wisata Taman Edukasi Lalu Lintas Sentiong berada di Kecamatan Balaraja; o) pusat kaligrafi berada di Kecamatan Pagedangan; p) desa wisata yang tersebar di seluruh Daerah; dan q) kampung kreatif yang tersebar di seluruh Daerah.
f.Kawasan Permukiman Kawasan permukiman di Kabupaten Tangerang terdiri dari Kawasan permukiman perkotaan dan Kawasan permukiman pedesaan. Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas kurang lebih 66.543 Ha (enam puluh enam ribu lima ratus empat puluh tiga hektar) meliputi: Kecamatan Pagedangan; Kecamatan Cisauk; Kecamatan Legok; Kecamatan Kelapa Dua; Kecamatan Curug; Kecamatan Cikupa; Kecamatan Pasar Kemis; Kecamatan Balaraja; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Tigaraksa; Kecamatan Panongan; Kecamatan Jambe; Kecamatan Cisoka; Kecamatan Solear; Kecamatan Jayanti; Kecamatan Teluknaga; Kecamatan Sepatan; Kecamatan Sepatan Timur; Kecamatan Kosambi; Kecamatan Sindang Jaya; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Pakuhaji; Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekarbaru; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Mauk; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri. Sedangkan Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas kurang lebih 2.900 Ha (dua ribu sembilan ratus hektar) meliputi: Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mauk; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri.
g.Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Tangerang meliputi: 1 Makorem-052/Wijayakrama berada di Kecamatan Kelapa Dua; 2 Makodim-0510/Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa; 3 Komplek Datasemen Arhanud Rudal 003 (Denrudal-003/Akosa Dakca Ksatria) Cikupa Tangerang Banten Falatehan berada di Kecamatan Cikupa; 4 Pos Angkatan Laut Tipe C berada di Kecamatan Kronjo; 5 Radar TNI AU berada di Kecamatan Mauk; 6 Komando Garnisun Tetap I/Jakarta, Garnisun 0506 Tangerang berada di Kecamatan Panongan; 7 Polres Metropolitan Tigaraksa berada di Kecamatan Tigaraksa; 8 Polsek tersebar di seluruh Daerah; dan 9 Koramil tersebar di seluruh Daerah.
h.Kawasan Transportasi Kawasan transportasi di Kabupaten Tangerang meliputi kawasan bandar udara Soekarno-Hatta dan kawasan bandar udara Budiarto. Kawasan bandar udara Soekarno-memiliki luas kurang lebih 482 Ha (empat ratus delapan puluh dua hektar) yang berada di wilayah Kecamatan Kosambi; dan Kecamatan Teluknaga. Sedangkan Kawasan bandar udara Budiarto dengan luas kurang lebih 465 Ha (empat ratus enam puluh lima hektar) berada di Kecamatan Legok. Tabel 6.6 Hasil Telaahan Struktur Tata Ruang dan Pola Ruang Kabupaten Tangerang No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 B Pola Ruang a Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap kawasan Bawasannya
1. 1.Revitalisasi hutan bakau Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pakuhaji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, , dan Kecamatan Kronjo.
2. 2.Peghijauan kawasan resapan air Kabupaten Tangerang Beberapa Paket b Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Perlindungan Setempat
3. 1.Peghijauan kawasan sempadan pantai Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
4. 2.Penghijauan kawasan sempadan sungai Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
5. 3.Penghijauan kawasan sekitar danau atau waduk Kabupaten Tangerang Beberapa Paket c Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Cagar Budaya
6. 1.Revitalisasi dan pengembangan kawasan cagar budaya Kabupaten Tangerang Beberapa Paket d Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Pertanian
7. 1.Program a. Kecamatan Beberapa No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pengembangan tanaman pangan Kronjo; Paket
b.Kecamatan Mekar Baru; c. Kecamatan Sukamulya;
d.Kecamatan Gunung Kaler; e. Kecamatan Kresek; f. Kecamatan Mauk; g. Kecamatan Rajeg;
h.Kecamatan Kemiri; i. Kecamatan Sukadiri; j. Kecamatan Balaraja;
k.Kecamatan Sindang Jaya; l. Kecamatan Pakuhaji;
m.Kecamatan Legok;
n.Kecamatan Jambe; o. No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kecamatan Sepatan;
p.Kecamatan Sepatan Timur; dan
q.Kecamatan Pakuhaji.
1. 2.Pengembangan KP2B
a.Kecamatan Kronjo; Beberapa Paket
b.Kecamatan Mekar Baru; c. Kecamatan Sukamulya;
d.Kecamatan Gunung Kaler; e. Kecamatan Kresek; f. Kecamatan Mauk; g. Kecamatan Rajeg;
h.Kecamatan Kemiri; i. Kecamatan Sukadiri; j. Kecamatan Balaraja;
k.Kecamatan Sindang Jaya; l. No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kecamatan Pakuhaji;
m.Kecamatan Legok;
n.Kecamatan Jambe; dan o. Kecamatan Pakuhaji.
1. 3.Pengembangan kawasan peternakan Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
2. 4.pengembangan kawasan agropolitan
a.Kecamatan Sepatan; Beberapa Paket
b.Kecamatan Sepatan Timur; dan
c.Kecamatan Pakuhaji. e Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Perikanan Beberapa Paket
1. 1.Pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap yang terdiri atas lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) PPI Kronjo di Desa Kronjo Kecamatan Kronjo; dan Beberapa Paket PPI Cituis di Desa Suryabahari Kecamatan Pakuhaji. 2. PengembaganPemasaran berupa Tempat Kecamatan Teluknaga, Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat pasar ikan Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, dan Kecamatan Kronjo.
2. 3.Pengembangan perikanan budi daya air payau berupa tambak Kecamatan Mekar Baru terletak di Desa Jenggot; Beberapa Paket Kecamatan Kronjo terletak di Desa Kronjo dan Desa Muncung; Kecamatan Kemiri terletak di Desa Lontar dan Desa Karanganyar; Kecamatan Mauk terletak di Desa Mauk Barat dan Desa Ketapang; Kecamatan Teluknaga terletak di Desa Tanjung Pasir.
3. 4.Pengembangan perikanan budi daya air tawar berupa kolam tersebar di seluruh wilayah Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kabupaten
4. 5.Pembangunan balai benih ikan Air Tawar Desa Kaliasin Kecamatan Sukamulya Beberapa Paket
5. 6.Pengembangan pengolahan komoditas ikan asin Desa Suryabahari, Kecamatan Pakuhaji Beberapa Paket
6. 7.Pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Tangerang Beberapa Paket f Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasn Peruntukan Industri
7. 1.Pengembangan kawasan peruntukan industri a. Kecamatan Balaraja; Beberapa Paket b. Kecamatan Cikupa; c. Kecamatan Curug; d. Kecamatan Jambe; e. Kecamatan Jayanti; f. Kecamatan Kelapa Dua; g. Kecamatan Kosambi; No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
h.Kecamatan Kronjo; i. Kecamatan Legok; j. Kecamatan Mekarbaru; k. Kecamatan Pagedangan; l. Kecamatan Pakuhaji;
m.Kecamatan Panongan;
n.Kecamatan Pasar Kemis; o. Kecamatan Sepatan; p. Kecamatan Sepatan Timur; q. Kecamatan Sindang Jaya; r. Kecamatan Sukadiri; s. Kecamatan Teluknaga;
b.t. Kecamatan Tigaraksa No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 2.Pengembangan sentra industri kecil dan menengah Kabupaten Tangerang Beberapa Paket g Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Pariwisata
2. 1.Pengembangan wisata kuliner Kabupaten Tangerang Beberapa Paket
3. 2.Pengembangan wisata alam kawasan pariwisata Bahari Pantai Tanjung Pasir di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga; kawasan pariwisata Bahari Pantai Mutiara di Kecamatan Teluknaga; kawasan pariwisata Bahari Pantai Tanjung Kait di Kecamatan Mauk; kawasan pariwisata Bahari Pantai Dadap di Kecamatan Kosambi; kawasan pariwisata Bahari Pulau Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cangkir di Kecamatan Kronjo; kawasan pariwisata Bahari Pantai Karang Serang di Kecamatan Sukadiri; kawasan pariwisata alam Solear di Kecamatan Solear. kawasan pariwisata Situ Kelapa Dua di Kecamatan Kelapa Dua; kawasan pariwisata Situ Cihuni di Kecamatan Pagedangan; kawasan pariwisata Situ Pondok di Kecamatan Pasar Kemis; kawasan pariwisata Situ Garukgak di Kecamatan Kresek; kawasan pariwisata Situ Patrasana di No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kecamatan Kresek; kawasan pariwisata situ cilongok di Kecamatan Pasar Kemis, dan Kawasan pariwisata tangerang mangrove center di seluruh wilayah pantai utara.
4. 3.Pengembangan wisata budaya Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Mauk, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Solear, Kecamatan Kosambi, Beberapa Paket No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kecamatan Sepatan; dan Kecamatan Cisauk.
5. 4.Pengembangan wisata buatan Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Legok, Kecamatan Pasar Kemis Beberapa Paket h Peningkatan dan/atau Pemeliharaan dan/atau Pembangunan Kawasan Permukiman
6. 1.Pengembangan kawasan permukiman perkotaan Kecamatan Pagedangan, Kecamatan Cisauk, Kecamatan Legok, Kecamatan Kelapa Dua, Kecamatan Curug, Kecamatan Cikupa, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Balaraja, Kecamatan Sukamulya, Kecamatan Tigaraksa, Kecamatan Panongan, Kecamatan 1 Kabupaten No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jambe, Kecamatan Cisoka, Kecamatan Solear, Kecamatan Jayanti, Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Sepatan, Kecamatan Sepatan Timur, Kecamatan Kosambi, Kecamatan Sindang Jaya, Kecamatan Rajeg, Kecamatan Pakuhaji, Kecamatan Kronjo, Kecamatan Mekar Baru, Kecamatan Gunung Kaler, Kecamatan Kresek, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Sukadiri
7. 2.Pengembangan kawasan permukiman Kecamatan Mauk Wilayah dengan No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pedesaan Kecamatan Kronjo; Kecamatan Mekar Baru; Kecamatan Sukamulya; Kecamatan Gunung Kaler; Kecamatan Kresek; Kecamatan Rajeg; Kecamatan Kemiri; dan Kecamatan Sukadiri. Orientasi Pertanian
8. 3.Pengembangan Perumahan Skala Besar Wilayah Selatan dan Wilayah Utara Kecamatan Tigaraksa 2 Wilayah (Utara dan Selatan) Kecamatan Solear Kecamatan Cisoka Kecamatan Jambe Kecamatan Kosambi Kecamatan Teluknaga Kecamatan Pakuhaji Kecamatan Mauk Kecamatan Kronjo No. Program Utama Lokasi Besaran Waktu Pelaksanaan 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kecamatan Kresek Kecamatan Sukadiri Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 6.4. Program Pembangunan Daerah 6.4.1 Program Unggulan Daerah Pemerintah Kabupaten Tangerang mencanangkan “Program Unggulan” sebagai program pembangunan daerah yang merupakan program monumental berbasis isu strategis untuk mendongkrak langsung pencapaian Visi Misi yang diusung Kepala Daerah. Program ini menjadi program prioritas bersifat strategik yang berorientasi terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Pemerintah Kabupaten Tangerang secara konsisten telah dan akan mengawal serta melaksanakan program unggulan yang awalnya 15 (lima belas) menjadi 10 (sepuluh) program unggulan sebagai program yang bersifat lintas sektor dan lintas OPD, dengan disederhanakannya menjadi 10 (sepuluh) program unggulan, program tersebut dapat menuntaskan permasalahan daerah secara sinergis dan terintegrasi. Program ini dimaksudkan untuk menangani permasalahan yang penting, mendesak dan berpengaruh besar terhadap tatanan masyarakat dan penanganannya memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
9. 1.TANGERANG RELIGI Program unggulan Tangerang Religi merupakan gabungan (2) dua program unggulan yaitu Program Unggulan Tangerang Religi dan Program Unggulan Sanitren (Sanitasi Berbasis Pesantren). Dalam rangka meningkatkan nilai religius sebagai nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari tiga unsur pokok yaitu aqidah, ibadah dan akhlak yang ,menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan Illahi untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan dan tokoh agama merupakan hal yang penting yang dilakukan dengan memberikan insentif kepada Guru Ngaji, peserta didik dapat lebih maksimal dalam mendapatkan pengetahuan dibidang keagamaan. Selama 5 (lima) tahun diberikan insentif kepada Guru Ngaji. Selain itu untuk mengembangkan karakter siswa yang tingkah lakunya berdasarkan standar-standar moral dan etika, dalam pendidikan formal telah dikembangkan ekstrakurikuler keagamaan yang targetnya sampai dengan tahun 2023 seluruh sekolah dapat menerapkan pendidikan karakter. Sasaran pada Pondok Pesantren diarahkan untuk pembangunan sarana sanitasi pada Pondok Pesantren Salafi, dan peningkatan pembangunan sektor ekonomi di Pondok Pesantren. Pengembangan Pondok Pesantren Salafi yang fasilitas infrastruktur sanitasinya kurang layak. Berdasarkan hasil pendataan Kemenag dari keseluruhan pondok pesantren salafi dan pengembangan salafi yang terdaftar di Kabupaten Tangerang sepertiganya memiliki kondisi santasi sangat memprihatinkan. Guna mengatasi persoalan sanitasi tersebut Pemerintah Kabupaten Tangerang akan menuntaskan persoalan tersebut yang akan direalisasikan secara bertahap. Prosedur yang dilakukan untuk mendistribusikan dana hibah melalui rekening pihak Ponpes, yang digunakan untuk pembangunan sanitasi dengan ukuran 5x9 meter yang terdiri dari lima ruang yaitu tiga pintu untuk MCK dan dua pintu untuk wudhu. Adapun konsep bangunan menggunakan dak atau cor pada bagian atap dengan keseragaman dalam pemilihan bahan-bahan material dan desain bangunan. Program ini ditangani oleh Sekretariat Derah, Dinas Pendidikan, dan Bappeda bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Tangerang.
10. 2.GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN (GSM) Gerakan Sekolah Menyenangkan (GSM) merupakan gerakan sosial bersama guru untuk menciptakan budaya belajar yang kritis, kreatif, mandiri dan menyenangkan di sekolah. Gerakan ini mempromosikan dan membangun kesadaran guru-guru, kepala sekolah dan pemangku kebijakan pendidikan untuk membangun Sekolah sebagai tempat yang menyenangkan untuk belajar ilmu pengetahuan dan bekal ketrampilan hidup agar anak-anak menjadi pembelajar yang sukses. Langkah- langkah yang dilakukan untuk menuju Gerakan Sekolah Menyenangkan adalah mengembangkan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan, mewujudkan ekosistem sekolah yang ramah, aman dan nyaman, meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik peserta disik, menjaga dan merawat sanitasi sekolah (Sanisek) dan mensuksekan Kurangi Sampah Sekolah Kita (Kurasaki). Selama 5 (tahun) ditargetkan seluruh sekolah di Kabupaten Tangerang telah mengembangkan Gerakan Sekolah Menyenangkan. Program pendukung antara lain pembangunan Tambah Ruang Kelas, pembangunan Unit Sekolah Baru khususnya untuk jenjang SMP yang dalam penerimaan siswa baru mengggunakan system zonasi dan sarana pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, kantin dan mushola. Selain itu dialokasikan beasiswa anak sekolah dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berprestasi dari jenjang SD dan SMP. Program ini ditangani oleh Dinas Pendidikan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan.
11. 3.GERAKAN TANGERANG SEHAT Program unggulan Gerakan Tangerang Sehat merupakan gabungan 3 (tiga) program unggulan antara Gerakan Tangerang Sehat, Sayang Barudak, dan Masyarakat Bugar. Selain sektor pendidikan, sektor kesehatan menjadi target pembangunan yang diprioritaskan oleh Kepala daerah dan segenap jajarannya. Pemenuhan sarana dan prasarana puskesmas serta peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap menjadi salah satu upaya dalam peningakatan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang sampai dengan tahun 2023 ditargetkan 22 Puskesmas di Kabupaten Tangerang menjadi Puskesmas Rawat Inap. Selain itu untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan Pemerintah Kabupaten Tangerang juga menargetkan peningkatan pelayanan kesehatan RSUD milik Kabupaten Tangerang, dan pembangunan RSUD Tigaraksa untuk melayani kesehatan masyarakat Kabupaten Tangerang. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan promotif dan preventif kesehatan untuk ibu hamil, usia produktif dan usia lanjut serta meningkatkan kesehatan melalui pendekatan keluarga unttuk pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Selain itu juga menyiapkan sarana dan parasarana Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan meningkatkan kepesertaan JKN –KIS. Pembinaan dan pengembangan olahraga dilaksanakan serta diarahkan untuk memassalkan olahraga sebagai upaya pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial. Olahraga tak hanya sebatas untuk mengejar prestasi atau pembinaan atlet, olahraga juga harus dipraktikan dalam keseharian masyarakat, namun bisa menjadi gaya hidup sehari- hari, salah satu langkah untuk itu pembudayaan olah raga non prestasi adalah melakukan kegiatan senam kebugaran secara rutin di setiap kecamatan dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk olah raga prestasi didorong dengan melakukan kejuaraan olah raga tingkat pelajar dan kejuaraan tingkat daerah sehingga menghasilkan atlet yang berprestasi baik ditingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Kehadiran Stadion Mini disetiap Kecamatan diharapkan mampu memenuhi ketersediaan sarana publik yang mampu mewadahi segala aktifitas keolahragaan. Pemerintah Daerah harus mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemerintah Daerah berkewajiban dan pertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan anak di daerah dengan diwujudkan melalui upaya daerah membangun Kabupaten layak anak. Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak dan Peran Masyarakat dalam penyelenggaran perlindungan Anak dilakukan dengan cara: memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat. Langkah nyata Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan Kecamatan Layak Anak adalah mengembangkan Kecamatan Layak Anak, Desa/kelurahan layak anak, membentuk Forum Anak ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Puskesmas Ramah Anak serta perlindungan anak terhadap kekerasan. Program ini ditangani oleh Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Tangerang, RSUD Balaraja, RSUD Pakuhaji, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata, Kecamatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa.
12. 4.TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN (TANGERANG MANTAP) Program Tangerang Mandiri Tahan Pangan dicanangkan untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan subsistem ketersediaan distribusi dan konsumsi, dengan memanfaatkan sumber daya yang di wujudkan melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, pemberdayaan sumber daya manusia pertanian dan pengembangan kawasan agropolitan dengan fokus pembangunan sentra holtikultura. Selain itu untuk mendukung program ini dilakukan revitalisasi pasar untuk mengembangkan pasar higienis, optimalisasi kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Pembangunan Pusat kawasan agropolitan (Puskagro), dan pengembangan budidaya perikanan. OPD yang menangani program ini adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan BUMD
13. 5.GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI (GERBANG MAPAN) Program Gerakan Pembangunan Masyarakat Pantai (Gerbang Mapan) dicanangkan untuk meningkatkan perekonomian dan tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi dan kelembagaan. Kondisi wilayah pantai utara yang didominasi prasarana, sarana dan utilitas yang belum memadai serta dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi alasan peluncuran program ini. Selain pengembangan ekonomi juga turut didukung dengan pengembangan infrastruktur masyarakat secara merata. Langkah- langkah yang dilaksanakan dalam mendukung program ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pembinaan para nelayan dan peningkatan sarana prasarana perikanan serta penyediaan infrastruktur pendukung pada desa-desa fokus Program Gerbang Mapan desa Kronjo Kecamatan Kronjo, Desa Patrasana Kecamatan Kemiri, Desa Ketapang Kecamatan Mauk. Desa Suryabahari Kecamatan Sukadiri, Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga. Pengembangan obyek wisata mangrove dan sentra budidaya ikan juga akan ikut menggerakkan perekonomian dikawasan pesisir. OPD yang menangani program ini adalah Dinas Perikanan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Lingkungan Hidup.
14. 6.OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMENT ASSET (OPTIMA) Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) melalui reformasi birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan, maka dikembangkan E-Government. Pengembangan sistem informasi ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran hingga tahap monitoring dan evaluasi. Selain pengembangan untuk siklus perencanaan pembangunan, kInerja pelayanan perijinan yang efektif dan efisien dapat menciptakan iklim investasi di Kabupaten Tangerang. Optimalisasi Pendapatan Daerah diupayakan melalui system pendapatan yang terintegrasi dan pengelolaan asset daerah. Kinerja pengawasan yang saat ini telah mencapai level 3 untuk SPIP harus terus ditingkatkan. Program ini juga menggarap pengembangan sistem informasi pada tiap pelayanan publik yang ada termasuk Pelayanan Adminstrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Berbagai aplikasi yang telah dikembangkan di Kabupaten Tangerang harus terintegrasi sehingga perlu dibangun smart building dan Pengembangan sistem satu data yang didukung oleh kuatnya sistem database dari masing- maing OPD. Berbagai upaya tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas kerja dan efisiensi anggaran yang tentunya akan berdampak pada tranparansi dan akuntabilitas sehingga terselenggara tatakelola pemerintahan yang baik. Seluruh OPD terlibat dalam program ini, dengan leading sektornya Dinas Komunikasi dan Informatika.
15. 7.GERAKAN BERANTAS KAWASAN PADAT, KUMUH DAN MISKIN (GEBRAK PAKUMIS) PLUS Program Gebrak Pakumis Plus ini diselenggarakan untuk menangani permasalahan yang terdapat di kawasan permukiman kumuh Kabupaten Tangerang seperti rumah tidak layak huni, prasarana sarana dan utilitas yang buruk dan kurang memadai yang berdampak pada rendahnya tingkat kesehatan lingkungan. Melalui program ini direncanakan setiap tahun dapat dituntaskan 20 kawasan permukiman penduduk. Pada kawasan yang diberikan program ini selain kegiatan fisik juga dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pelatihan wirausaha. Selain itu masyarakat juga diberikan akses untuk mendapatkan bantuan pemodalan dan untuk meningkatkan ketahanan pangan dikembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dengan memanfaatkan pekarangan rumah. OPD yang menangani program ini adalah Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, DInas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kecamatan
16. 8.KITA PEDULI PERMASALAHAN SAMPAH ( KIPRAH) Salah satu permasalahan lingkungan hidup adalah masalah persampahan. Upaya yang dilakukan mengatasi permasalahan ini adalah mengurangi volume sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara pengembangan TPST 3R dan pembentukan Bank Sampah. Revitalisasi TPA dilakukan untuk meningkatkan kinerja persampahan selain itu dilakukan optimalisasi system managemen pengelolaan persampahan. Upaya untuk mengurangi volume sampah juga dilakukan dengan memberikan pengetahuan kepada peserta didik untuk peduli pada permasalahan sampah melalui Program Kurasaki (Kurangi Sampah Sekolah Kita) untuk mengurangi produksi sampah khususnya sampah plastik dan sterofoam. Sedangkan dikantor Pemerintahan dilakukan dengan mencanangkan program Kurasakan (Kurangi Sampah Kantor). OPD yang menangani program ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Kecamatan.
17. 9.PENGENDALIAN KEMACETAN LALU LINTAS (PEKAT LANTAS) Pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Tangerang yang dinamis membutuhkan penyediaan fasilitas yang layak, memadai, terjangkau dan adil, serta pelayanan kepada publik yang semakin baik dan handal. Salah satu prasarana yang sangat perlu dalam rangka menunjang aktifitas perekonomian masyarakat dan pertumbuhan kota adalah transportasi, karena sektor transportasi merupakan urat nadi distribusi barang dan mobilitas manusia. Pada kenyatannya Kabupaten Tangerang masih banyak memiliki banyak titik kemacetan antara lain pada koridor Jalan Raya Serang, Jalan Raya Curug-Legok, Jalan Raya Teluknaga - Dadap – Kamal, Jalan Raya Karawaci – Legok, Jalan Raya Cadas – Sepatan dan Jalan Raya Pasar Kemis. Maka perlu penanganan untuk memelihara kondisi jalan atau pembukaan akses terutama pada simpang-simpang geometri dan rekayasa lalu lintas. Selain itu juga untuk mengatasi kemacetan akan dibangun fly over. OPD yang menangani program ini diantaranya yaitu Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Perhubungan, dan Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan.
18. 10.PRODUK INOVATIF DAN KREATIF (PROAKTIF) Program unggulan Produk Inovatif dan Kreatif merupakan gabungan dari dua (2) program unggulan antara Produk Inovatif dan Kreatif dan PENGEMBANGAN BANTUAN PERMODALAN BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO (KEMBANGKU). Kabupaten Tangerang yang berada dalam posisi strategis diwilayah Jabotabekjur harus memiliki keunggulan dan daya saing dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dibutuhkan kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan usaha, yang dimaksud kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan inovatif adalah memperkenalkan atau mengembangkan hal-hal baru. Peran pemerintah dalam menggali dan mengembangkan inovasi dan kreatifitas dikalangan masyarakat sangat penting. Setiap kecamatan dan desa didorong untuk memilik produk unggulan yang merupakan ciri dan potensi lokal. Upaya untuk mendukung hal tersebut antara lain dengan menyelenggarakan berbagai event promosi, optimalisasi gerai IKM serta fasilitasi permodalan untuk IKM dan UKM. Pengembangan inovasi juga dilakukan dikalangan pemerintahan dengan meningkatkan inovasi OPD sehingga meningkatkan pelayanan untuk masyarakat dengan pengembangan laboratorium inovasi dan festival inovasi dan kreasi. Pengembangan ekonomi mikro bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi focus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pengembangan Bantuan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Kembang KUKM). Bantuan permodalan diberikan kepada Koperasi yang memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan permodalan untuk usahanya, selain itu juga melayani secara langsung permodalan bagi usaha mikro berbasis kelompok dan memberikan kemudahan masyarakat untuk para pelaku usaha dalam sertifikasi PIRT dan sertifikasi halal. Upaya untuk meningkatkan koperasi aktif dan berkualitas dilakukan dengan cara antara lain peningkatan akses pembiayaan koperasi, pengembangan koperasi pola syariah dan revitalisasi koperasi. OPD yang menangani program ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Tabel 6.7 Program Unggulan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 (sebelum perubahan) No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 TANGERANG RELIGI Insentif Guru Ngaji Tersedianya Penerima Insentif Guru Ngaji Orang/Tah un 3.014 3.288 3.562 3.836 4.110 17.810 Setda TANGERANG RELIGI Insentif Petugas Pemulasaran Jenazah Tersedianya Penerima Insentif Petugas Pemulasaraan Jenajah Orang/Tah un 548 822 1.096 1.370 1.644 5.480 Setda TANGERANG RELIGI Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur`an SD Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Qur`an SD Orang 0 5.000 - - - 5.000 Disdik TANGERANG RELIGI Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur`an Jumlah peserta didik SD dan SMP yang dapat Baca Tulis Al Qur`an Sekolah 0 - 10.000 10.000 10.000 30.000 Disdik 2 SANITASI PONDOK PESANTREN (SANITREN) Pembangunan sarana Sanitasi Pada Pondok Pesantren Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan pondok pesantren 150 0 150 150 150 600 Bappeda 3 GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKA N ( GSM ) Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun USB 5 0 2 4 4 15 Disdik GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKA N ( GSM ) Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang kelas yang dibangun Ruang 293 47 17 110 100 500 Disdik No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKA N ( GSM ) Rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah Jumlah Ruang Kelas yang direhab Ruang 286 28 49 66 73 600 Disdik GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKA N ( GSM ) Beasiswa Pendidikan Berprestasi dan MBR Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa orang - 1154 2590 4590 6590 6.590 Disdik 4 GERAKAN TANGERANG SEHAT Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu ( Jamkesda ) Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui Jamkesda orang 15186 6.549 2.350 2.400 2.600 32000 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu ( BPJS PBI ) Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui BPJS PBI orang 89289 83.403 100000 10000 0 100000 550000 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT Pendidikan Gizi Jumlah SMA sederajat melaksanakan pemberian TTD Sekolah 278 276 300 320 347 347 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT Perbaikan Gizi Persentase Balita Gizi Buruk Persen Balita Gizi Buruk < 5 1,4 <5 <5 <5 <5 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT Menurunkan angka stunting Menurunnya angka stunting persen 12,0 8,5 18 16 14 14 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT Desa ODF (open defecation free) Jumlah desa ODF Desa - 21 31 41 51 51 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT Pembangunan RSUD Tigaraksa : DINKES No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GERAKAN TANGERANG SEHAT a.Feasibility study Jumlah dokumen FS Dokumen 1 0 1 1 1 1 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT
b.Master plan dan Detail engineering design Jumlah dokumen Master plan Dokumen 1 0 1 1 1 1 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT
c.penyediaan lahan Luas Lahan M² - 5.844 36.784 42.628 42.628 42.628 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT d. pembangunan Jumlah Bangunan yang dibangun Unit - 0 1 1 1 1 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT Alat Kesehatan & Sarpras Jumlah Paket Alat Kesehatan & Sarpras Paket - 0 2 2 2 2 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT Sumber Daya Kesehatan Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan Jenis - 0 6 6 6 6 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT Obat dan BMHP Jumlah Paket Obat & BMHP Paket - 0 2 2 2 2 DINKES GERAKAN TANGERANG SEHAT e.operasional Jumlah Operasional Paket - 0 1 1 1 1 DINKES 5 MASYARAKAT BUGAR Peningkatan Sarana dan prasarana Olah raga Jumlah kelengkapan sarana dan prasarana Sport Center Sport center 1 1 1,00 1,00 DTRB Persentase Kelengkapan Pembangunan Sport Center persentase MASYARAKAT BUGAR Optimalisasi Stadion Mini Kecamatan Stadion 1 0 1 - - 1,00 DTRB No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MASYARAKAT BUGAR Olahraga Bersama Masyarakat Jumlah kelompok yang berolahraga Kelompok 643 1093 350 400 427 2.913 DISPORA MASYARAKAT BUGAR Fungsionalisasi Stadion Mini Jumlah pemanfaatan stadion mini Event 2 2 2 2 2 10 DISPORA 6 SAYANG BARUDAK Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jumlah sekolah yang ramah anak sekolah 77 152 200 250 250 929 DP3A SAYANG BARUDAK Fasilitasi Pusat Kreatifitas Anak Jumlah anak yang ikut pusat kreativitas anak orang 200 0 100 100 125 525 DP3A SAYANG BARUDAK Fasilitasi Kecamatan Layak Anak Jumlah kecamatan yang ramah anak kecamatan 6 20 25 29 29 29 DP3A SAYANG BARUDAK Fasilitasi Puskesmas Ramah Anak Jumlah puskesmas yang ramah anak puskesmas 7 11 22 33 44 44 DINKES 7 TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( Tangerang mantap ) Pengembangan Kawasan Agropolitan kawasan 1 1 1 1 1 1 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( Tangerang mantap ) Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian Jumlah luasan pertanian yang diberikan bantuan Ha 100 100 100 100 100 100 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( Tangerang mantap ) Pembangunan Pusat Hortikultura : DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( Tangerang mantap )
1. 1.Desain Pusat Hortikultura Jumlah dokumen DED DED 0 1 0 0 0 1 DTRB TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( Tangerang mantap ) 2. Pembangunan Pusat Hortikultura Jumlah pusat hortikultura Unit 0 0 1 0 0 1 DTRB TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( Tangerang mantap )
2. 3.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Hortikultura Jumlah sarana dan prasarana pusat Hortikultura Paket 0 0 0 0 1 1 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( Tangerang mantap ) Optimalisasi Kawasan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan kawasan 1 1 0 0 0 1 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( Tangerang mantap ) Pemberian Insentif pada Lahan LP2B Luas lahan LP2B yang diberikan bantuan Ha 1500 1500 4.500 3.000 2.800 13.300 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( Tangerang mantap ) Pembangunan Daerah Irigasi LP2B Presentase Luas Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi persen 0 1,45 DBMSDA No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( Tangerang mantap ) Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari ( KRPL ) Jumlah kelompok KRPL Kelompok 13 45 10 10 10 70 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN RATA_RATA CAPAIAN 8 GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG MAPAN) Penanaman Mangrove Jumlah lokasi penanaman Lokasi 4 7 0 0 0 6 DINAS PERIKANAN Pembangunan WANA WISATA TMC Jumlah wanawisata yang dibangun Paket 1 0 0 0 0 1 DTRB GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG MAPAN) Pembangunan Sentra Budidaya Perikanan (Urban Aqua Cultur) GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG MAPAN)
3. 1.Desain Urban Aqua Cultur Jumlah dokumen DED/FS 1 0 0 0 0 1,00 DINAS PERIKANAN GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG MAPAN) 2. Pembangunan Urban Aqua Cultur Jumlah Urban Aqua Cultur yang dibangun Unit 1 1 1 1 1 5 DINAS PERIKANAN No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG MAPAN)
4. 3.Penataan Lahan Urban Aqua Cultur Jumlah lahan Urban Aqua Cultur yang ditata kawasan 1 1 1 1 1 4 DINAS PERIKANAN GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG MAPAN)
5. 4.Pemeliharaan dan Operasionalisasi Jumlah yang dipelihara Paket 0 0 1 1 1 1 DINAS PERIKANAN GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG MAPAN) Pemberdayaan Budidaya Ikan Jumlah orang yang diberdayakan orang 170 220 150 150 150 750 DINAS PERIKANAN GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG MAPAN) Jumlah unit kolam unit kolam bulat 50 170 0 40 40 300 DISKAN GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG MAPAN) Pemberdayaan Nelayan Jumlah nelayan yang diberdayakan Nelayan 110 24 150 150 150 584 DISKAN GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG Jumlah alat penangkap ikan(API) unit api 3500 3905 3500 3500 3500 17905 DISKAN No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MAPAN) RATA_RATA CAPAIAN 9 PENGEMBANGA N KOPERASI DAN USAHA MIKRO ( KEMBANGKU) Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan koperasi 17 12 DINAS KOPERASI PENGEMBANGA N KOPERASI DAN USAHA MIKRO ( KEMBANGKU) Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UMKM Jumlah umkm yang mendapatkan pembiayaan UMKM 4989 5000 DINAS KOPERASI PENGEMBANGA N KOPERASI DAN USAHA MIKRO ( KEMBANGKU) Penilaian Koperasi yang Sehat Jumlah koperasi yang sehat koperasi 90 90 DINAS KOPERASI PENGEMBANGA N KOPERASI DAN USAHA MIKRO ( KEMBANGKU) Penyebaran Pola Pengembangan Gebrak Sipintar Jumlah UMK yang dikembangkan UMK 300 300 DINAS KOPERASI RATA_RATA CAPAIAN 10 OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMENT ASSET (OPTIMA ) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan persentase realisasi penyelenggaraan perijinan secara online dan terintegrasi Persen 37 40 60 80 100 100 DPMPTSP No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Berusaha Terintegrasi secara Elektronik OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMENT ASSET (OPTIMA ) Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset Jumlah sistem aset yang dikembangkan sistem 1 1 1,00 1,00 1,00 5,00 BPKAD OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMENT ASSET (OPTIMA ) Pembangunan Sistem Informasi pengelolaan PAD Terintegrasi Jumlah sistem pengelolaan PAD yang terintegrasi sistem 1 1 1 1 1 5 BAPENDA OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMENT ASSET (OPTIMA ) Pembangunan BLK Kosambi : DISNAKER
6. 1.Desain BLK Jumlah dokumen DED 0 0 - 1 - 1 DTRB OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMENT ASSET (OPTIMA )
7. 2.Pengadaan lahan Jumlah lahan yang tersedia Paket 2.000 1.894 8.196 - - 12.090 DINAS PERKIM No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3. Pembangunan BLK Jumlah BLK yang dibangun Unit 0 0 - - 1 1 DTRB
8. 4.Optimalisasi BLK Jumlah sarana dan prasarana BLK Paket 0 0 DISNAKER RATA_RATA CAPAIAN 11 GEBRAG PAKUMIS PLUS (GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN) Bedah rumah berbasis Kawasan Jumlah rumah yang direhab rumah 1000 1000 1.222 1.222 1.300 5.744 DINAS PERKIM GEBRAG PAKUMIS PLUS (GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN) Pengadaan Air Minum berbasis Kawasan Jumlah Rumah tangga penerima air bersih titik 7 0 9 7 7 30 DINAS PERKIM GEBRAG PAKUMIS PLUS (GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN) Sanitasi Masyarakat Berbasis Kawasan Jumlah SR yang dibangun SR 132 0 100 100 100 432 DINAS PERKIM Penataan Jumlah kawasan kawasan 8 0 - - - 8 DINAS No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lingkungan Berbasis Komunitas kumuh yang terlayani PERKIM GEBRAG PAKUMIS PLUS (GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN) Serasi (Seribu Sanitasi) Jumlah sanitasi yang dibangun Unit 150 136 350 150 150 936 DINAS PERKIM RATA_RATA CAPAIAN 12 KITA PEDILI PERMASALAHA N SAMPAH ( KIPRAH) Optimalisasi TPS 3 R persampahan Jumlah TPS 3 R yang dikelola TPS3R 5 5 5 3 2 20 DLHK KITA PEDILI PERMASALAHA N SAMPAH ( KIPRAH) Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan Jumlah bank sampah yang dikelola Bank Sampah 31 19 10 10 10 70 DLHK KITA PEDILI PERMASALAHA N SAMPAH ( KIPRAH) Jumlah penanganan sampah kali 115 50 150 150 150 615 DLHK Penanganan sampah di Daerah Rawan Sampah - - - 1 Revitalisasi TPA Jatiwaringin
a.Pembuatan Masterplan TPA Jumlah dokumen Dokumen 1 0 - - - 1 DLHK
b.Pemagaran Jumlah volume Meter 0 - - - - - DLHK No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TPA pemagaran
c.Pembuatan Kantor Jumlah bangunan yang dibangun Unit 0 - - - - - DLHK
d.Perbaikan Kolam Leacet Jumlah bangunan yang direhab Paket 0 - - - - - DLHK
e.Penataan Jalan TPA Jumlah volume jalan yang ditata Meter 0 - - - - - DLHK
f.Pembangunan IPAL Jumlah IPAL yang dibangun Unit 0 - - - - - DLHK RATA_RATA CAPAIAN 13 PENGELOLAAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA AIR ( LESTARI) Infrastruktur Sungai dan Saluran Pembuang Dalam Kondisi Baik Presentase sungaidan saluran kabupaten dalam kondisi baik persen 58,59 59,62 60,57 61,74 62,91 revisi DBMSDA Pembangunan/ Peningkatan Embung/Situ/D anau Pembangunan/Penin gkatan Embung/Situ/Danau buah - 0 1 0 0 revisi DBMSDA Pembangunan Daerah Irigasi Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi Daerah Irigasi (DI) 1,00 0 5 8 0 revisi DBMSDA RATA_RATA CAPAIAN 14 Pengendalian Kemacetan Lalu Lintas (Pekatlantas) Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) Terbangunnya ATCS titik 0 0 0 0 3 3 DISHUB FS ATCS Tersedianya FS ATCS dokumen 1 0 0 0 0 1 DISHUB DED ATCS Tersedianya DED ATCS dokumen 1 0 0 0 0 1 DISHUB No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Akhir RPJMD OPD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembangunan Terminal FS dan DED Tipe C Tersedianya Terminal FS dan DED Tipe C dokumen 1 0 0 0 0 1 DISHUB Pembangunan terminal Tipe C Tersedianya Terminal Tipe C Unit 0 0 0 9 1 1 DISHUB Pembangunan/ Peningkatan Jalan Kabupaten Prosentase Infrastruktur jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik persen 88,55 87,55 89,06 90,57 92,08 revisi DBMSDA Penanganan kemacetan lalu lintas Jumlah titik kemacetan yang tertangani titik 2 1 4 4 5 16 DISHUB RATA_RATA CAPAIAN 15 PROAKTIF (PRODUK INOVATIF DAN KREATIF) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Jumlah pelaksanaan kesenian dan kebudayaan Event.. 22 0 8 10 10 50 DISPORA Pengembangan Potensi Kawasan Pariwisata Unggulan dan Strategis Jumlah kelompok yang dibina Kelompok 0 0 2 2 3 7 DISPORA Bantuan Promosi Usaha Mikro Jumlah Bantuan Promosi Usaha Mikro event 3 3 DINAS KOPERASI Tabel 6.8 Program Unggulan Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 – 2023 (setelah perubahan) No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target OPD Penanggung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target akhir RPJMD 1 TANGERANG RELIGI Insentif Guru Ngaji Tersedianya Penerima Insentif Guru Ngaji Orang/ Tahun 3,014 3,288 3,562 3,836 4,110 17,810 Kesra Setda Pengembangan Diri Siswa Baca Tulis Al Qur`an Jumlah peserta didik SD dan SMP yang dapat Baca Tulis Al Qur`an Siswa 0 0 10,000 10,000 10,000 30,000 Disdik Pembangunan sarana Sanitasi Pada Pondok Pesantren Jumlah Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan pondok pesantren 196 0 150 150 150 646 Kesra Setda Jumlah Pontren dibina PHBS pondok pesantren 40 46 100 125 125 436 Dinkes 2 GERAKAN SEKOLAH MENYENANGKAN (GSM) Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Gedung Sekolah yang dibangun USB 5 0 0 8 2 15 Disdik Penambahan Ruang Kelas Sekolah Jumlah ruang kelas yang dibangun Ruang 293 47 6 50 50 456 Disdik Rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah Jumlah Ruang Kelas yang direhab Ruang 286 28 72 66 50 691 Disdik Beasiswa Pendidikan Berprestasi dan MBR Jumlah siswa yang mendapatkan beasiswa orang 0 1,154 2,583 4,590 4,000 15,673 Disdik Fasilitasi Sekolah Ramah Anak Jumlah sekolah dibina menjadi ramah anak sekolah 77 152 152 250 250 979 DP3A No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target OPD Penanggung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target akhir RPJMD Sekolah SEHATI jumlah sekolah SD/SMP yang menerapkan program Sehati sekolah 0 13 30 20 20 83 DLHK 3 GERAKAN TANGERANG SEHAT Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu ( Jamkesda ) Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui Jamkesda orang 15,186 6,549 5,202 2,400 2,600 31,937 DINKES Kemitraan Pengobatan bagi pasien kurang mampu ( BPJS PBI ) Jumlah pasien yang mendapatkan bantuan pengobatan melalui BPJS PBI orang 89,289 83,403 90,088 90,000 100,000 452,780 DINKES Aksi Konvergensi Stunting Persentase Balita Stunting Di intervensi persen 12 8.5 18 16 14 14 DINKES, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, DPPKB Dan Disdik, DPPPA, DPPP Desa bebas ODF (open defecation free) Jumlah desa ODF Desa 0 21 10 69 100 100 Pemdes,Perkim dan Dinkes Pembangunan RSUD Tigaraksa : - a.Feasibility study Jumlah dokumen FS Dokumen 1 0 0 0 0 1 DINKES
b.Master plan dan Detail engineering design Jumlah dokumen Master plan Dokumen 0 1 (masterplan) 1 (DED) 0 0 2 DINKES
c.penyediaan lahan Luas Lahan M² - 5,844 43,264 5,844 522 49,630 PERKIM No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target OPD Penanggung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target akhir RPJMD
d.pembangunan Persentase Bangunan yang dibangun Persen - 0 0 25 100 100 DINKES Alat Kesehatan & Sarpras Jumlah Paket Alat Kesehatan & Sarpras Jenis - 0 0 0 250 250 DINKES Sumber Daya Kesehatan Jumlah Jenis Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan Orang - 0 0 0 150 150 DINKES Obat dan BMHP Jumlah Paket Obat & BMHP Paket - 0 0 0 2 2 DINKES Puskesmas Ramah Anak Jumlah puskesmas yang dibina menjadi ramah anak puskesmas 7 11 22 33 44 44 DINKES dan DPPPA Olahraga bersama Masyarakat dan Pelajar Jumlah kelompok masyarakat dan pelajar yang berolahraga bersama Kelompok 643 1,093 35 35 35 1,841 Kecamatan, Disporabudpar 4 TANGERANG MANDIRI TAHAN PANGAN ( TANGERANG MANTAP) Pengembangan Kawasan Agropolitan Jumlah produksi Holtikultura di kawasan Agropolitan Ton 775 780 878.7 870 870 4,174 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian Jumlah sarana dan prasarana Produksi Pertanian di Kawasan Agropolitan Jenis 12 14 14 14 54 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Jumlah luasan pertanian yang diberikan bantuan Ha 100 100 163 163 163 689 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target OPD Penanggung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target akhir RPJMD Pelaksanaan Pembangunan Pusat kawasan agropolitan (Puskagro) : Persentase pembangunan Bangunan Utama pusat kawasan agropolitan (Puskagro) Persen 0 0 50 100 0 100 DTRB
1. 1.Desain Puskagro Jumlah dokumen DED DED 1 1 DTRB
2. 2.Pembangunan Puskagro Jumlah Puskagro Unit 1 1 DTRB
3. 3.Penyediaan Sarana dan Prasarana Puskagro Jumlah sarana dan prasarana Puskagro Paket 1 1 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pemberian Insentif pada Lahan LP2B Luas lahan LP2B yang diberikan bantuan Ha 3,228.49 4,890.56 4,466.45 1,345 13,930.70 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembangunan Daerah Irigasi Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Terlayani Irigasi Daerah Irigasi (DI) 0 1 5 8 0 14 DBMSDA 5 GERAKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PANTAI ( GERBANG MAPAN) Konservasi Penanaman Mangrove Jumlah Ha lokasi penanaman (Persentase Luasan Penanaman Mangrove) Luasan Ha 5 5 5 5 5 25 DLHK Pembangunan WANA WISATA TMC Persentase Kawasan Wana wisata TMC terbangun persen 1 70 100 100 100 DTRB Pembangunan Sentra Budidaya Perikanan (Ketapang Urban Aqua Cultur) DINAS PERIKANAN
4. 1.Desain Ketapang Urban Jumlah dokumen DED/FS 1 1 DINAS PERIKANAN No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target OPD Penanggung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target akhir RPJMD Aqua Cultur
5. 2.Pembangunan Ketapang Urban Aqua Cultur Jumlah Unit Ketapang Urban Aqua Cultur yang dibangun Unit 0 1 - 10 11 DINAS PERIKANAN
6. 3.Penataan Lahan Ketapang Urban Aqua Cultur Presentase Luasan Ketapang Urban Aqua Cultur yang ditata Persen 34 48 55 85 100 100 DINAS PERIKANAN
7. 4.Pemeliharaan dan Operasionalisasi KUA Porsentase yang dipelihara Persen - - 20 20 100 100 DINAS PERIKANAN Pemberdayaan Budidaya Ikan Jumlah orang yang diberdayakan orang 170 220 150 150 150 840 DINAS PERIKANAN Jumlah unit kolam unit kolam bulat 50 170 0 40 40 300 DINAS PERIKANAN Pemberdayaan Budidaya Ikan Hias Jumlah orang yang diberdayakan orang 10 10 10 10 10 50 DINAS PERIKANAN Pemberdayaan Nelayan Jumlah nelayan yang diberdayakan Nelayan 110 24 150 150 150 584 DINAS PERIKANAN Jumlah alat penangkap ikan(API) unit api 3500 3905 3500 3500 3,500 17,905 DINAS PERIKANAN Pemberdayaan Pengolah Ikan Jumlah Pengolah Yang dilatih Kelompok 10 10 10 10 10 50 DINAS PERIKANAN Jumlah Bantuan Sarana Pengolahan ikan Unit 10 10 10 10 10 50 DINAS PERIKANAN No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target OPD Penanggung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target akhir RPJMD 6 OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN MANAJEMENT ASSET (OPTIMA) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik persentase realisasi penyelenggaraan perijinan secara online dan terintegrasi Persen 37 40 71.43 80 100 100 DPMPTSP Terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik Persentase Sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi Persen 21 40 60 60 DISKOMINFO pengelolaan manajemen SDM terintegrasi Persentase pengelolaan manajemen SDM terintegrasi Persen 80 100 100 BKPSDM pengelolaan perencanaan dan monev terintegrasi Persentase pengelolaan perencanaan dan monev terintegrasi Persen 80 100 100 BAPPEDA operasionalisasi e- office Persentase OPD penggguna e-office Persen 84 90 100 100 DISKOMINFO Peningkatan Sistem Aplikasi Pengelolaan Aset Persentase sistem aset yang dikembangkan Persen 50 60 70 80 100 100 BPKAD Pembangunan Sistem Informasi pengelolaan PAD Terintegrasi Persentase sistem pengelolaan PAD yang terintegrasi Persen 50 60 80 80 100 100 BAPENDA Pembangunan BLK Kosambi Pengadaaan lahan M² 2,000 1,894 8,196 0 0 12,090 DINAS PERKIM No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target OPD Penanggung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target akhir RPJMD Prosentase pembangunan BLK Kosambi persen - - - 17 83 100 DTRB 7 GEBRAK PAKUMIS PLUS (GERAKAN BERSAMA RAKYAT ATASI KAWASAN PADAT KUMUH DAN MISKIN) Bedah rumah berbasis Kawasan Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab rumah 1,000 1,000 1,222 1,222 1,300 5,744 DINAS PERKIM Penanganan Kawasan Kumuh Kawasan 20 20 22 20 20 102 DINAS PERKIM Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari ( P2L ) di kawasan kumuh Jumlah kelompok P2L Kelompok 13 45 10 10 10 86 Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Pengadaan Air Minum berbasis Kawasan Jumlah Rumah tangga penerima air bersih SR 131 57 455 200 250 1,093 DINAS PERKIM DAN MISKIN) Sanitasi Masyarakat Berbasis Kawasan Jumlah SR yang dibangun SR 132 134 521 100 100 987 DINAS PERKIM 8 KITA PEDULI PERMASALAHAN SAMPAH ( KIPRAH) Optimalisasi TPS 3 R persampahan Jumlah TPS 3 R yang dibina TPS3R 5 5 5 5 5 25 DLHK Penyediaan Prasarana dan Sarana pengelolaan Persampahan Jumlah bank sampah yang dibina Bank Sampah 31 19 10 10 10 80 DLHK Koordinasi dan Fasilitasi pengelolaan sampah berbasis bio conversi maggot jumlah kelompok pengelola Kelompok 19 20 20 59 Bappeda dan DLHK No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target OPD Penanggung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target akhir RPJMD Revitalisasi TPA Jatiwaringin persentase pengelolaan sampah berbasis waste to energy (Refuse derived fuel) Persen 20 30 30 DLHK 9 PENGENDALIAN KEMACETAN LALU LINTAS (PEKATLANTAS) Pembangunan ATCS (Area Traffic Control System) Terbangunnya ATCS titik 1 1 2 DISHUB FS ATCS Tersedianya FS ATCS dokumen 1 1 DISHUB DED ATCS Tersedianya DED ATCS dokumen 1 1 DISHUB Pembangunan/Pe ningkatan Jalan Kabupaten Prosentase Infrastruktur jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik persen 88.55 87.55 90.74 90.57 92.08 92.08 DBMSDA Penanganan kemacetan lalu lintas Titik kemacetan yang tertangani Titik 2 1 2 2 5 9 DISHUB Pembangunan Fly Over Cisauk Pengadaan lahan M² 3,043 6,067 1,787 1,003 11,900 DINAS PERKIM Persentase Pembangunan Fly Over Persen - - - 38 62 100 DBMSDA 10 PRODUK INOVATIF DAN KREATIF (PROAKTIF) Bantuan Promosi Usaha Mikro Usaha Mikro yang dipromosikan Usaha Mikro 270 270 270 300 300 1410 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Optimalisasi GTG Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Rumah Kemasan IKM 0 0 50 70 70 190 INDAG No Program Unggulan Indikasi Kegiatan Indikator Kinerja Satuan Target OPD Penanggung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Target akhir RPJMD Pengembangan produksi UM UM 0 0 0 300 300 600 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro pengembangan kluster Usaha Mikro Terbentuknya kluster Usaha Mikro kluster 0 0 0 1 1 (klaster Makan Minum) 2 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi Jumlah koperasi yang mendapatkan pembiayaan koperasi 17 12 12 12 12 65 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi UMKM Jumlah umkm yang mendapatkan pembiayaan UMKM 4989 5000 1500 1500 1,500 14489 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Penilaian Koperasi yang Sehat Jumlah koperasi yang sehat koperasi 90 90 30 30 30 270 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Inovasi Daerah Jumlah Inovasi Yang Implementasikan Inovasi 10 36 36 40 45 121 Bappeda Digitalisasi Pelayanan UTTP Presentase Pelaku Usaha yang di layani Secara Digital (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) Persen 0 0 30.29 11.68 11.68 11.68 INDAG 6.4.2. Rencana Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021 - 2023 Pelaksanaan program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada bagian terdahulu, diprioritaskan pula untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial. Kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten disajikan sebagai berikut: Tabel 6.9 Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2021 – 2023 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Nasional Perangkat Daerah BIDANG URUSAN PENDIDIKAN Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MT s) 66,52 70 75 80 100 Dinas Pendidikan Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam 69,90 70 75 80 100 Dinas Pendidikan No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Nasional Perangkat Daerah pendidikan kesetaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 68,09 70 75 80 100 Dinas Pendidikan BIDANG URUSAN KESEHATAN Pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan ibu bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 100 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan balita Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 93,57 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 89,32 90 100 100 100 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Warga Negara usia Produktif yang mendapatkan layanan 53,24 60 65 70 100 Dinas Kesehatan No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Nasional Perangkat Daerah kesehatan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan 84,45 85 90 95 100 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 85,62 90 95 100 100 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan 80,65 90 95 100 100 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan 76,66 90 95 100 100 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 53,42 70 80 90 100 Dinas Kesehatan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan 76,43 80 85 90 100 Dinas Kesehatan No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Nasional Perangkat Daerah kesehatan BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari 36,46 50 55 60 100 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Penyediaan pelayanan pengolahan air limba Domestik Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 0,52 10 15 20 100 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Penyediaan dan rehabilitasi rumah Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh yang layak huni bagi korban bencana di rumah layak huni 15,00 20 30 35 100 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni - 30 40 50 100 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Nasional Perangkat Daerah BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada 100 100 100 100 100 Satuan Pol PP Pelayanan Informasi Rawan Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 59,56 70 80 100 100 BPBD Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 100 100 100 100 BPBD Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 78,11 80 90 100 100 BPBD Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 78,36 90 100 100 100 BPBD BIDANG URUSAN SOSIAL No Jenis Pelayanan Dasar Indikator SPM Realisasi 2020 Target 2021 Target 2022 Target 2023 Target Nasional Perangkat Daerah Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 20,29 40 60 70 100 Dinas Sosial Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 17,28 40 60 70 100 Dinas Sosial Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 17,47 40 60 70 100 Dinas Sosial Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah warga negara/gelanda ngan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 65,55 70 75 80 100 Dinas Sosial Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paksa bencana bagi korban bencana kabupatan Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 40 60 70 80 100 Dinas Sosial Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal dalam bidang Pekerjaan Umum terutama dalam pemenuhan air minum, Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan target layanan air minum tahun 2023 sebesar 60,03%. Untuk mencapai target capaian 60,03% tersebut, disusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Tahun 2020-2031 sebagai acuan bagi stakeholder/operator yang berkaitan langsung dalam hal pelaksanaan program penyediaan Air Minum. 6.4.3 Program Pembangunan Daerah Target kinerja dan kerangka pendanaan dari program pembangunan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 Kabupaten Tangerang menyajikan program-program yang mendukung dan memiliki daya ungkit terhadap pencapaian sasaran secara langsung, tersaji dalam tabel berikut: Tabel 6.10 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tangerang (Sebelum Perubahan) Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius 1.1 Meningkatka n perilaku spritualitas masyarakat Indeks Ketentraman dan Ketertiban 1.03 Indeks 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.08 1.1.1 Meningkatny a ketentraman dan ketertiban masyarakat Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban 70 Persen 72 74 76 78 80 80 1101.21 Program Pendidikan Karakter Sekolah Dasar Prosentase peningkatan pendidikan karakter tingkat sekolah dasar 0 Persent ase 0.00 - 3,50 0.00 589,350,000 3,500. 00 2,500,000,0 00 3,500. 00 3,750,000,0 00 3,500. 00 5,000,000,000 14,000. 00 5,000,000,0 00 Dinas Pendidik an 1101.22 Program Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama prosentase peningkatan pendidikan karakter tingkat menengah pertama 0 Persent ase 0.00 - 1,50 0.00 392,650,000 1,500. 00 1,000,000,0 00 1,500. 00 1,250,000,0 00 1,500. 00 1,500,000,000 6,000. 00 1,500,000,0 00 Dinas Pendidik an 1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase Pelanggaran K yang Terselesaikan 100 Persent ase 100 3,750,000,00 0 100 3,890,000,0 00 100.00 5,340,000,0 00 100 3,845,000,0 00 100 3,560,000,000 100.00 3,560,000,0 00 Satua n Polisi Pamon g Praja Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1105.16 Program Pengawasan Dan Penegakan Peraturan Daerah/Peratu ran Kepala Daerah Prosentase Penegakan Perda yang ditindaklanjut i 100 Persent ase 100 1,100,000,00 0 100 1,250,000,0 00 100.00 1,250,000,0 00 100 1,300,000,0 00 100 1,300,000,000 100.00 1,300,000,0 00 Satua n Polisi Pamon g Praja 1105.17 Program pengembanga n wawasan kebangsaan Persentase Capaian Wawasan Kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik 75 Persent ase 75 972,250,000 77 1,500,000,0 00 80.00 1,800,000,0 00 80 1,800,000,0 00 80 1,800,000,000 80.00 1,800,000,0 00 Kantor Kesatua n Bangsa dan Politik 1105.18 Program kemitraan pengembanga n wawasan kebangsaan Jumlah Kemitraan pengembanga n wawasan kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik 1 Mitra 1 1,015,000,000 1 1,250,000,000 1.00 1,450,000,000 1 1,450,000,000 1 1,450,000,000 5.00 1,450,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Prosentase partisipasi masyarakat dalam penanganan trantibum dan linmas 100 Persenta se 100 1,307,385,000 100 700,000,000 100.00 950,000,000 100 950,000,000 100 850,000,000 100.00 850,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1105.20 Program Pembinaan Dan Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum Prosentase SDM Anggota Satpol PP yang mendapatkan peningkatan kapasitas 100 Persenta se 100 750,000,000 100 1,050,000,000 100.00 1,100,000,000 100 1,100,000,000 100 1,100,000,000 100.00 1,100,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1105.21 Program pendidikan politik masyarakat Persentase Fasilitasi Lembaga dalam bidang politik 78 Persenta se 78 2,344,925,000 78 1,560,000,000 78.00 1,710,000,000 78 1,710,000,000 79 3,010,000,000 79.00 3,010,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 3001.19 Program Peningkatan Kesadaran Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Inventarisasi Sarana Prasarana Sosial Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesra 10 Jumlah 10 8,484,445,500 10 8,617,640,850 10.00 9,588,198,721 10 10,380,811,168 10 11,265,557,921 50.00 11,265,557,921 Sekretariat Daerah Persentase Pembina Keagamaan yang Aktif 100 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Sekretariat Daerah 2 Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat 2.1 Meningkatka n Kualitas Sumber Daya Manusia Angka IPM 71.59 Angka 71.6 71.7 71.8 71.9 72 72 2.1.1 Meningkatny a Derajat Kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH) 69.61 Angka 70.27 70.8 7 71.17 71.47 71.77 71.77 1102.15 Program UKP Rujukan Prosentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV 100 Persent ase 100.00 3,352,1 74,999 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 100.00 3,352,174,99 9 Dinas Kesehat an Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) 85 Persenta se 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.00 Dinas Kesehatan Prosentase pelayanan penderita hipertensi 0 0 0 0 0 Dinas Kesehatan Prosentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 100 Persenta se 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 Dinas Kesehatan Prosentase pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ berat 100 Persenta se 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 Dinas Kesehatan Bed Occupancy Ratio (BOR) 75 Persenta se 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 Dinas Kesehatan Terpenuhinya operasional pelayanan rumah sakit 100 Persenta se 100.00 130,511,077,810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 130,511,077,81 0 RSUD Kab Tangerang Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 BOR (Bed Of Rate) Rumah Sakit 75 Persenta se 75.00 12,000,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 12,000,000,000 Rumah Sakit Umum Balaraja 1102.17 Program UKM Rujukan Cakupan Ibu Hamil mendapat pelayanan K sesuai standar 96 Persenta se 100.00 9,206,773,000 - - - - 100.00 9,206,773,000 Dinas Kesehatan Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan 92 Persenta se 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap 99 Persenta se 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan anak balita 98 Persenta se 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan penjaringan murid kelas sampai kelas 9 SD sederajat dan usia - tahun untuk luar sekolah 0 Persenta se 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Dinas Kesehatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cakupan Warga Negara Usia 0 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 88 Persenta se 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Dinas Kesehatan Prevalensi anemia ibu hamil 0 Persenta se 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 Dinas Kesehatan 1102.19 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata Tercapainya pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSU Kabupaten Tangerang Tahun 2019 100 Persenta se 100 52,042,015,556. 00 - - - - RSUD Kab Tangerang 1102.20 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit mata Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSU Kabupaten Tangerang Tahun 2019 100 Persenta se 100 11,082,229,854. 00 - - - - RSUD Kab Tangerang 1102.21 Program Pengendalian Pengembanga n Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Persenta se 100 30,769,590,056 0 0 0 0 Dinas Kesehatan, RSUD Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kesehatan (ASPAK) Rumah Sakit 30 Persenta se 60.00 32,776,989,000 0.00 - - - 0.00 - 0.00 - 60.00 Dinas Kesehatan Tercapainya pengembanga n rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan 100 Persenta se 100.00 3,000,000,000 RSUD Kab Tangerang Terpenuhinya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 100 Persenta se 100.00 5,363,354,000 Rumah Sakit Umum Balaraja 1102.22 Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga 60 Persenta se 62.00 5,256,650,000 64.00 - 66.00 - 68.00 - 70.00 - 70.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga 60 Persenta se 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 70.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat- Tempat Umum 75 Persenta se 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Dinas Kesehatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat- Tempat Umum 75 Persenta se 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan 75 Persenta se 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan 75 Persenta se 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Dinas Kesehatan 1102.23 Program Sumber Daya Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama 2 Persenta se 0.00 76,476,512,000 2.00 - 1.00 - 8.00 - 11.00 - 11.00 Dinas Kesehatan Jumlah Rumah SakitTerakred itasi Paripurna 2 Rumah sakit 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 Dinas Kesehatan Terpenuhinya sumber daya kesehatan obat- obatan rumah sakit 100 Persenta se 100.00 4,726,297,450 0.00 - 0.00 0.00 - Rumah Sakit Umum Balaraja Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rumah sakit terakreditasi 100 Persenta se 100.00 42,100,000,000 0.00 - 0.00 0.00 - RSUD Kab Tangerang 1102.24 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pu stu dan Jaringannya Prosentase sarana dan prasarana yang tersedia di Puskesmas sesuai standar 65 Persenta se 68.00 5,096,096,000 70.00 - 73.00 - 75.00 - 78.00 - 80.00 Dinas Kesehatan 1102.25 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0.00 - 83,910,683,769 88,106,217,957 92,511,528,855 97,137,105,298 22.00 97,137,105,298 Dinas Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama 0 Rumah sakit 0.00 8 16 4 2 3.00 3 Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna 0 Klinilk 0.00 2 2 2 3 40.00 40 Dinas Kesehatan Cakupan Rawat Jalan Puskesmas 17 Persenta se 0.00 100 100 100 100 15.00 15 Dinas Kesehatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit Pemerintah 0 Rumah sakit 0.00 100 100 100 100 3.00 3 Dinas Kesehatan Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) Puskesmas 100 100 100 100 - Dinas Kesehatan 1102.26 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga 0 Persenta se 0.00 - 3,041,652,000 3,193,734,600 3,353,421,330 3,521,092,397 100.00 3,521,092,397 Dinas Kesehatan Cakupan K4 91.8 Persenta se 100.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan 98.9 Persenta se 100.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap 0 Persenta se 0.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cakupan Pelayanan kesehatan balita 0 Persenta se 0.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan penjaringan murid kelas 1 sampai kelas 9 SD sederajat dan usia 7 sampai 15 tahun untuk luar sekolah 0 Persenta se 0.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 40 Persenta se 0.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Presentase anemia ibu hamil 28 Persenta se 0.00 38 36 34 32 32.00 Dinas Kesehatan Presentase balita malnutrisi 73 Persenta se 0.00 <5% <5% <5% <5% <5% Dinas Kesehatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Puskesmas yang melaksanaka n pembinaan kesehatan kerja dan olah raga Persenta se 43 66 84 100,00 100,00 Dinas Kesehatan Persentase keluarga dengan akses jamban sehat 23 Persenta se 0.00 `75 76 78 80 80.00 Dinas Kesehatan 1102.27 Program Peningkatan Penangulanga n Penyakit 0 Persenta se 100.00 - 5,776,769,000 6,065,607,450 6,368,887,823 6,687,332,214 100.00 6,687,332,214 Dinas Kesehatan Persentase pelayanan pada penderita Hipertensi 0 Persenta se 100.00 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 Dinas Kesehatan Persentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV 0 Persenta se 100.00 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan pada penderita ODGJ Berat 0 Persenta se 100.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Respon time KLB < 24 jam 0 Persenta se 100.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan usia produktif 0 Persenta se 100.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Persentase desa UCI 269 Desa 269.00 `98.2 `98.5 `98.9 `99.3 274.00 Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 0 Persenta se 0.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Persentase Penemuan kasus baru TB (CDR) 65 70 73 76 Dinas Kesehatan Persentase Pengendalian Penyakit Menular 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1102.28 Program Pengembanga n Sumberdaya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0 Sarana 0.00 - 11,112,272,000 11,667,885,600 12,251,279,880 12,863,843,874 118.00 12,863,843,874 Dinas Kesehatan Persentase sistem informasi di Fasilitas Kesehatan Terintegrasi dengan sistem informasi Dinas Kesehatan 0 Orang 0.00 20 25 26 27 - 299.00 Dinas Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan yang telah mendapat peningkatan dan pengembanga n kemampuan teknis 0 Persenta se 0.00 23 24 25 26 70.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga 0 Persenta se 0.00 61 65 67 70,00 75.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan 0 Persenta se 0.00 60,00 65,00 70,00 75,00 80.00 Dinas Kesehatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang tersedia di puskesmas sesuai standar 73,00 75,00 78,00 80,00 Dinas Kesehatan 1202.15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutam aan Gender dan Anak Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif 0 Persenta se 79 1,300,000,000 80 1,097,000,000 80.00 1,300,000,000 90 1,350,000,000 90 1,500,000,000 90.00 1,500,000,000 Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak 1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Prosentase Pemberdayaa n Kelompok Perempuan 16.66 Persenta se 16.66 1,750,000,000 16.67 1,425,000,000 16.67 1,800,000,000 16.67 2,350,000,000 16.67 2,450,000,000 16.67 2,450,000,000 Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak 1202.19 Program Advokasi Dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak Presentase Desa yang telah Membentuk PATBM dan PTPA 24 Persenta se 39 437,500,000 39 500,000,000 39.00 550,000,000 39 550,000,000 38 550,000,000 39.00 550,000,000 Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak 1202.20 Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah kecamatan yang telah memenuhi standar Kecamatan Layak Anak / jumlah 9 kecamatan 31 Persenta se 52 639,100,000 66 800,000,000 80.00 1,200,000,000 90 1,200,000,000 100 1,200,000,000 100.00 1,200,000,000 Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1202.21 Program Peningkatan Kelembagaan Dan Partisipasi Anak Jumlah forum anak kecamatan Aktif /Jumlah Forum anak yang terbentuk 0 Persenta se 100 550,000,000 100 700,000,000 100.00 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,100,000,000 100.00 1,100,000,000 Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak 1208.15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 24.83 Persenta se 25.95 1,553,762,000 26.1 2,204,138,000 26.30 1,819,552,000 26.41 2,001,506,000 26.65 2,201,656,500 26.65 2,201,656,500 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Persentase KB Baru 43.22 Persenta se 44.1 44.5 44.80 45.1 45.5 45.50 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana Menurunnya angka Putus Pakai Alat Kontrasepsi 5.89 Persenta se 5.5 5.2 4.80 4.5 4.1 4.10 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.17 Program Pengendalian Penduduk Tersedianya pengembanga n model solusi strategis pengendalian dampak kependuduka n 1 Rekomen da si 1 577,000,000 1 592,100,000 1.00 679,200,000 1 767,120,000 1 861,332,000 5.00 861,332,000 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Berencana Persentase desa/kelurah an yang memiliki data dan informasi 100 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.19 Program Penyediaan Informasi Dan Data Keluarga Persentase penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurah an 100 Persenta se 100 340,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.16 Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Dan Remaja Meningkatnya Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif 82.3 Persenta se 82.5 1,829,400,000 82.75 2,237,020,000 83.00 2,463,574,000 83.25 2,709,931,000 83.5 2,978,422,000 83.50 2,978,422,000 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri Meningkatnya Persentase PPKBD Mandiri 1.1 Persenta se 2 6,869,800,000 3 7,556,780,000 4.00 8,312,458,000 5 9,143,703,000 6 10,058,073,000 6.00 10,058,073,000 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Kelompok Masyarakat yang berperan dalam Program KKBPK 10.58 Persenta se 21.17 31.75 42.34 52.92 63.5 63.50 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana 1213.17 Program pembinaan dan pemasyarakat an olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olah raga Prosentase kelompok masyarakat berperan aktif dalam berolahraga 86 Persenta se 90 1,771,000,000 90 4,800,000,000 95.00 4,500,000,000 95 4,000,000,000 100 4,750,000,000 100.00 4,750,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata Jumlah atlet yang dikirim (POPNAS) 63 Atlet 30 0 50.00 0 60 60.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata Jumlah atlet yang dikirim (POPWIL dan POPDA) 323 Atlet 0 345 - 370 0 370.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata 2.1.2 Meningkatny a Kualitas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 8.27 Angka 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.7 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD 25.14 Angka 28.00 5,443,146,900 31.00 6,107,916,000 34.00 8,816,850,000 37.00 9,631,850,000 40.00 10,396,850,000 40.00 10,396,850,000 Dinas Pendidikan ANGKA PARTISIASI MURNI (APM) Kesetaraan 0.16 Angka 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 Dinas Pendidikan Prosentase Lembaga Pendidikan Masyarakat yang Terakreditasi 32.96 Persenta se 38.00 43.00 48.00 53.00 58.00 58.00 Dinas Pendidikan 1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 81,108,459,010. 00 0 0 0 0 81,108,459,010 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 84.03 Persenta se 84.50 0 0 0 84.50 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 64.84 Persenta se 65.15 0 0 0 65.15 Dinas Pendidikan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1101.17 Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Kependidikan Prosentase Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Kompetensi 16.48 Persenta se 24.57 132,033,200,000 32.66 144,807,765,00 0 40.75 285,440,118,00 0 48.84 285,495,118,00 0 56.93 285,555,118,000 56.93 285,555,118,00 0 Dinas Pendidikan 1101.18 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Prosentase pencapaian SPM sesuai standar 80 Persenta se 60.00 493,415,000 65.00 719,700,031 70.00 891,950,000 75.00 841,950,000 80.00 841,950,000 80.00 841,950,000 Dinas Pendidikan 1101.19 Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Porsentase satuan pendidikan negeri yang mendapatkan program BOS 100 Persenta se 100.00 272,601,530,000 100.00 272,601,530,00 0 100.00 272,601,530,00 0 100.00 272,601,530,00 0 100.00 272,601,530,000 100.00 272,601,530,00 0 Dinas Pendidikan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan BOP 8441 Orang 8,673.00 8,673. 00 8,673.00 8,673.00 8,673.00 8,673.00 Dinas Pendidikan 1101.23 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 64.84 Persenta se 65.15 57,697,895,600 65.80 71,936,009,900 66.10 87,711,500,000 66.70 97,450,900,000 67.05 93,191,990,000 65.05 93,191,990,000 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang melaksanaka n GSM 0 Satuan Pendidik an 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 Dinas Pendidikan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Meningkatnya Nilai Rata- rata Ujian Akhir Nasional 0 Nilai 45.01 45.25 45.50 45.75 46.00 46.00 Dinas Pendidikan 1101.24 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Dasar Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 84.03 Persenta se 84.50 92,208,266,000 85.00 100,556,783,75 0 85.50 161,625,000,00 0 86.00 161,922,500,00 0 86.50 162,250,000,000 86.50 162,250,000,00 0 Dinas Pendidikan Meningkatnya Nilai Rata- rata Ujian Akhir Sekolah Berbasis Nasional (UASBN) 0 Nilai 77.29 77.50 77.75 78.00 78.25 77.50 Dinas Pendidikan Jumlah satuan pendidikan yang melaksanaka n GSM 0 Satuan Pendidik an 70.00 85.00 100.00 115.00 130.00 130.00 Dinas Pendidikan 1216.15 Program pelestarian kebudayaan Jumlah penyelenggar aan festival seni dan budaya 27 Event 27 1,041,000,000 31 1,300,000,000 35.00 1,830,000,000 39 1,760,000,000 43 2,550,000,000 43.00 2,550,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata Program pengembanga n koleksi bahan pustaka , sarana prasarana dan kerja sama perpustakaan Persentase Koleksi bahan bacaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bacaan untuk masyarakat Dinas Perpustaka Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1217.15 12.87 Persenta se 17.87 1,330,000,000 22.87 2,000,000,000 27.87 2,400,000,000 32.87 2,550,000,000 37.87 2,700,000,000 46.00 2,700,000,000 an dan Arsip Persentase revitalisasi perpustakaan umum 0 Persenta se 2 2 2.00 2 2 10.00 Dinas Perpustaka an dan Arsip 1217.16 Program pengembanga n layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan 40 Persenta se 47 1,600,000,000 67 2,150,000,000 77.00 2,400,000,000 87 2,450,000,000 100 2,500,000,000 100.00 2,500,000,000 Dinas Perpustaka an dan Arsip 3 Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan 3.1 Menurunnya Kemiskinan Prosentase Penduduk Miskin 5.18 Persen 5.1 5.05 5 4.95 4.9 4.9 3.1.1 Menurunnya Pengangguran Tingkat Pengganggur an Terbuka (TPT) 9.7 Prosent ase 9.65 9.61 9.32 9.05 8.8 8.8 1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurunnya Jumlah Fakir Miskin 100220 Orang 99,804.0 0 2,670,0 00,000 98,9 24.0 0 4,630,000,00 0 97,739. 00 5,765,000,00 0 96,343 .00 6,326,000,00 0 94,873 .00 6,500,00 0,000 94,873. 00 6,500, 000,00 0 Dina s Sosia l Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial dan PMKS Lainnya yang ditangani 2.95 Persent ase 6.14 1,575,0 00,000 12.7 8 2,975,000,00 0 20.56 3,965,000,00 0 29.16 4,760,000,00 0 38.17 5,125,00 0,000 38.17 5,125, 000,00 0 Dina s Sosia l Prosentase Gelandangan Pengemis yang ditangani 0 Persent ase 9.00 23.0 0 41.00 64.00 92.00 92.00 Dina s Sosia l Prosentase Lansia terlantar yang ditangani 1.18 Persent ase 2.29 4.30 6.88 10.04 14.05 14.05 Dina s Sosia l Prosentase Anak Terlantar yang ditangani 0 Persent ase 0.41 0.95 1.56 2.33 3.18 3.18 Dina s Sosia l Prosentase penyandang disabilitas yang ditangani 2.67 Orang 4.69 10.54 19.71 30.66 42.12 42.12 Dinas Sosial 1106.17 Program Pembinaan Panti Dan Rumah Singgah Prosentase (PMKS) yang mendapat pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi dengan cepat 100 Persenta se 15.94 1,020,000,000 33.04 1,295,000,000 61.59 1,195,000,000 73.33 1,295,000,000 100.00 1,295,000,000 100.00 1,295,000,000 Dinas Sosial Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1106.18 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Jumlah Pendamping PKH yang aktif 233 Orang 233.00 2,218,025,500 247.00 2,557,700,000 300.00 2,668,094,000 350.00 2,661,195,880 375.00 2,763,019,798 375.00 2,763,019,798 Dinas Sosial Prosentase Orang Terlantar yang ditangani 100 Persenta se 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Sosial Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota 100 Persenta se 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Sosial 1106.19 Program Pengelolaan Data, Bina Sosial Dan Peningkatan Nilai - Nilai Keperintisan Dan Kepahlawanan Prosentase data dan Informasi tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraa n Sosial (PSKS) yang terverifikasi dan valid dan Jumlah pemanfaat data PMKS dan PSKS 100 Persenta se 100.00 1,475,000,000 100.00 1,450,000,000 100.00 1,500,000,000 100.00 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 Dinas Sosial Jumlah PSP dan Penyuluh Sosial yang Aktif 303 Orang 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 Dinas Sosial Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan dan konseling 0 Orang 50.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,250.00 Dinas Sosial Prosentase PSKS yang dibina 50.21 Persenta se 66.25 69.30 70.42 72.50 72.50 72.50 Dinas Sosial 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari kerja yang dilatih 0 Persenta se 5 3,184,980,000 5 3,582,300,000 5.00 3,880,000,000 5 3,825,000,000 5 4,960,000,000 5.00 4,960,000,000 Dinas Tenaga Kerja Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan 34.8 Persenta se 35 37 39.00 42 45 45.00 Dinas Tenaga Kerja 1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah Pencari kerja yang di tempatkan 4387 Orang 5 1,324,000,000 6.5 2,170,000,000 7.80 2,525,000,000 9 2,680,000,000 10 2,735,000,000 38.30 2,735,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.17 Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Besaran kasus yang di selesaikan melalui perjanjian bersama (PB) 23.68 Persenta se 24 2,246,735,000 24.5 2,450,000,000 25.00 2,620,000,000 25.5 2,830,000,000 26 3,062,000,000 26.00 3,062,000,000 Dinas Tenaga Kerja 2007.15 Program Pengembanga n Industri Prosentase Pelaku Industri Kecil dan Menengah yang wajib standardisasi 12.34 Persenta se 0 596,535,500 12.34 950,000,000 24.68 800,000,000 37.02 800,000,000 49.36 800,000,000 49.36 800,000,000 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2008.15 Program Transmigrasi Regional Jumlah calon trasnmigran yang terseleksi 5 KK 10 150,000,000 10 200,000,000 10.00 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 50.00 200,000,000 Dinas Tenaga Kerja 3.1.2 Meningkatka n daya saing ekonomi kerakyatan Laju Pertumbuha n Ekonomi (LPE) 5.32 Prosenta se 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.9 1203.15 Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat Persentase Cadangan Pangan 87.3 Persen 87.50 2,925,000,000 88.00 2,350,000,000 89.00 2,550,000,000 90.00 3,100,000,000 91.00 3,150,000,000 91.00 3,150,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1211.15 Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Prosentase pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas usaha (HKI + PIRT dan Halal) 14.78 Persenta se 25.28 2,026,627,000 25.8 1,215,060,000 38.70 1,428,735,000 51.6 1,638,735,000 64.5 1,848,735,000 64.50 1,848,735,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Prosentase Pelaku Usaha Mikro Yang mengikuti Pelatihan (Kewirausaha an dan Pemasaran On Line) 10.5 Persenta se 19.3 38.6 57.90 77.2 96.5 96.50 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Produk Lolos Kurasi (Pemilihan Produk) 4.56 Persenta se 12.5 25 37.50 50 62.5 62.50 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.16 Program Peningkatan Daya Saing Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Prosentase Usaha Mikro yang Menjalin Kemitraan 12.89 Persenta se 10 1,132,047,500 20 1,478,900,000 30.00 1,334,400,000 40 1,584,400,000 50 1,834,400,000 50.00 1,834,400,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Usaha Mikro yang Memilki Pangsa Pasar Keluar Daerah 5.85 Persenta se 5.25 10.5 15.75 21 26 26.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.17 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Prosentase Koperasi Aktif 22.23 Persenta se 13.3 1,370,473,000 26.6 1,406,834,000 39.90 1,706,834,000 53.2 2,006,834,000 66.5 2,306,834,000 66.50 2,306,834,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Prosentase Koperasi Berkualitas 22.23 Persenta se 20 40 60.00 80 100 100.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 18 Persenta se 20 40 60.00 80 100 100.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.18 Program Fasilitasi Pembiayaan Koperasi Dan UMK Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB 62.8 Persenta se 16.75 5,597,799,259 16.75 5,684,073,472 16.75 5,784,300,396 16.75 6,031,995,415 16.75 6,293,275,186 83.75 6,293,275,186 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1212.15 Program Perencanaan, Pengembanga n Iklim dan Promosi Penanaman Modal Jumlah investor (PMDN dan PMA) baru 1159 Investor 1.275 620,000,000 1.402 900,000,000 1.54 700,000,000 1.697 650,000,000 1.867 850,000,000 1.87 850,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1212.16 Program pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal Skor kepatuhan investor yang melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM) 95 Nilai 95 348,000,000 96 460,000,000 96.00 460,000,000 97 460,000,000 98 510,000,000 98.00 510,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2001.15 Program Peningkatan Sumberdaya Lingkungan Perikanan Persentase Peningkatan Sumberdaya Lingkungan Perikanan 0 Persenta se 100 774,770,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Perikanan 2001.16 Program Pengembanga n Kawasan Budidaya Persentase Pengembanga n Kawasan Budidaya 0 Persenta se 20 396,000,000 25 - 50.00 - 75 - 100 - 100.00 Dinas Perikanan 2001.17 Program Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau Laju Produksi Benih Ikan di BBI 4.5 Persenta se 5 800,000,000 10 800,000,000 10.00 800,000,000 10 800,000,000 10 800,000,000 10.00 800,000,000 Dinas Perikanan 2001.18 Program Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan PENINGKATA N HARGA IKAN DI TPI 8.6 Persenta se 1.4 600,000,000 1.5 600,000,000 1.70 600,000,000 1.8 600,000,000 2 650,000,000 2.00 650,000,000 Dinas Perikanan 2001.19 Program Peningkatan Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tingkat Konsumsi Ikan 33.27 Kg/Kapit a/ Th 34.6 1,100,000,000 35.99 1,510,000,000 37.41 1,460,000,000 38.4 3,310,000,000 40.45 1,310,000,000 40.45 1,310,000,000 Dinas Perikanan 2001.20 Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Persentase Pembudidaya yang lulus CPIB/CBIB (cara pembenihan/ budidaya ikan yang baik) 60 Persenta se 80 1,209,230,000 0 - - - 0 - 0 - - Dinas Perikanan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2001.21 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan Laju Produksi Perikanan Tangkap 0.5 Persenta se 0.5 1,600,000,000 0.5 1,800,000,000 0.50 1,850,000,000 0.5 1,900,000,000 0.5 1,950,000,000 0.50 1,950,000,000 Dinas Perikanan 2001.22 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya Produktivitas Perikanan Budidaya 4.2 Ton/HA 0 - 4.6 4,300,000,000 4.90 5,300,000,000 5.1 5,300,000,000 5.4 4,350,000,000 5.40 4,350,000,000 Dinas Perikanan 2002.15 Program pengembanga n destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata Presentase Jumlah kunjungan wisatawan 78 Persenta se 82 1,112,300,000 84 2,250,000,000 86.00 2,350,000,000 88 1,800,000,000 88 2,400,000,000 88.00 2,400,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata 2003.15 Program pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian/per kebunan lapangan Persentase Peningkatan Jumlah Petani Mandiri 0.97 Persenta se 1.00 2,700,000,000 1.00 2,822,200,000 1.00 2,600,000,000 1.00 2,900,000,000 1.00 2,700,000,000 5.00 2,700,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jumlah Tenaga Penyuluh yang mengikuti pelatihan 0 Persenta se 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.16 Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi pertanian/per kebunan Persentase Kenaikan Produksi Hasil Pertanian 2 Persenta se 1.00 8,771,000,000 1.00 9,950,000,000 1.00 8,950,000,000 1.00 10,950,000,000 1.00 8,950,000,000 1.00 8,950,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.17 Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi peternakan Persentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan 1.5 Persenta 1.50 1,060,000,000 1.50 1,850,000,000 1.50 1,850,000,000 1.50 2,050,000,000 1.50 2,050,000,000 1.50 2,050,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 se 2003.18 Program peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Prosentase Jumlah Sampel yang memenuhi SNI 25 Persenta se 5.00 940,000,000 5.00 2,900,000,000 5.00 2,900,000,000 5.00 2,900,000,000 5.00 2,900,000,000 50.00 2,900,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Persentase jumlah hewan sakit yang recovery 30 Persenta se 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 55.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2005.15 Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi Prosentase pelaku industri yang diawasi 20 Persenta se 20 772,185,500 20 - 20.00 - 20 - 20 - 20.00 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n Program perlindungan konsumen dan tertib niaga Prosentase UTTP yang sudah ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji 20 Persenta se 20 1,792,841,316 20 - 20.00 - 20 - 20 - 20.00 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n 2006.16 Program Perdagangan Dalam Negeri, Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor Prosentase Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor, serta Perdagangan Dalam Negeri 5.65 Persenta se 5.65 1,961,935,000 0 - - - 0 - 0 - 5.65 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n Prosentase Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor, serta Dinas Perindustri Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Perdagangan Dalam Negeri 12.5 Persenta se 12.5 0 - 0 0 12.50 an dan Perdagang a n 2006.17 Program Perlindungan Konsumen Prosentase UTTP yang sudah ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji 100 Persenta se 20 - 40 701,500,000 60.00 701,500,000 80 701,500,000 100 701,500,000 100.00 701,500,000 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n 2006.18 Program Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Prosentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memenuhi standar Tertib Niaga 33.81 Persenta se 0 - 33.81 2,329,810,000 50.71 1,897,810,000 67.62 1,897,810,000 85.02 1,897,810,000 85.02 1,897,810,000 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n Prosentase Pelaku IKM yang berpeluang ekspor 45.54 Persenta se 0 45.54 58.69 71.83 84.98 84.98 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n 2006.19 Program Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan Prosentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi 20 Persenta se 20 - 40 475,137,500 60.00 475,137,500 80 475,137,500 100 475,137,500 100.00 475,137,500 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n 2007.16 Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian Prosentase pelaku industri yang diawasi 20 Persenta se 20 - 40 149,808,000 60.00 149,808,000 80 149,808,000 100 149,808,000 100.00 149,808,000 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n 4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional,transparan dan akuntabel 4.1 Meningkatka n Kinerja Pemerintah Daerah Indeks Reformasi Birokrasi 53 Indeks 63 70 75 80 85 85 Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4.1.1 Meningkatny a Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Hasil Reviu Kemenpan RB 61.87 Nilai 65 71 73 77 81 81 1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persent ase 100.00 3,145,000,000 100. 00 2,368,974,00 0 100.00 3,308,000,00 0 100.00 3,388,000,00 0 100.00 3,468,000,000 100.00 3,468,000,00 0 Dinas Pendidik an 1101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persent ase 100.00 1,968,000,000 100. 00 2,030,976,80 0 100.00 3,162,000,00 0 100.00 3,182,000,00 0 100.00 3,202,000,000 100.00 3,202,000,00 0 Dinas Pendidik an 1101.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persent ase 100.00 167,000,000 100. 00 97,500,000 100.00 175,000,000 100.00 175,000,000 100.00 175,000,000 100.00 175,000,000 Dinas Pendidik an 1101.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persent ase 100.00 135,100,000 100. 00 96,050,000 100.00 138,000,000 100.00 140,000,000 100.00 141,000,000 100.00 141,000,000 Dinas Pendidik an 1101.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persent ase 100.00 672,708,000 100. 00 429,817,800 100.00 749,726,888 100.00 771,800,000 100.00 794,695,000 100.00 794,695,000 Dinas Pendidik an 1102.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRAS I PERKANTORA N Persentase pemenuhan pelayanan administrasi 100 Persent ase 100 62,373,612 100 19,724,843,8 86 100 21,297,850,5 53 100 83,683,004,1 41 100 6,526,322,488, 664 100.00 6,526,322,48 8,664 Dinas Kesehat an Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persent ase 100 7,157,440,000 - - - - - - - - 100.00 7,157,440,00 0 RSUD Kab Tangeran g Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 7,920,486,550 - - - - - - - - 100.00 7,920,486,550 Rumah Sakit Umum Balaraja 1102.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 40,774,108 100 4,099,168,523 100 4,361,319,977 100 11,114,702,406 100 698,004,409,311 100.00 698,004,409,31 1 Dinas Kesehatan Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor 100 Persenta se 100 2,323,323,125 - - - - - - - - 100.00 2,323,323,125 RSUD Kab Tangerang 1102.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Prosentase implementasi SOP 100 Persenta se 100 30,763,123 - - - - - - - - 100.00 30,763,123 Dinas Kesehatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1102.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100 139,250,000 - - - - - - - - 100.00 139,500 Dinas Kesehatan 1102.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANG AN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan 100 Persenta se 100 3,309,515 100 142,702,750 100 149,837,888 100 157,329,782 100 165,196,271 100.00 165,196,271 Dinas Kesehatan Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan 100 Persenta se 100 8,250,000 - - - - - - - - 100.00 8,250,000 RSUD Kab Tangerang 1102.07 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAA N SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 1,190,430 100 184,053,797 100 193,256,487 100 202,919,311 100 213,065,277 100.00 213,065,277 Dinas Kesehatan 1102.07 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAA N SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 58,100,000 - - - - - - - - 100.00 58,100,000 RSUD Kab Tangerang 1102.07 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAA N SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 154,287,500 - - - - - - - - 100.00 154,287,500 Rumah Sakit Umum Balaraja Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1102.09 Program peningkatan pelayanan Umum Terpenuhinya kegiatan peningkatan pelayanan di RSU Kabupaten Tangerang Tahun 2019 100 Persenta se 100.00 252,803,450,754 - - - - - - - - 100.00 252,803,450,75 4 RSUD Kab Tangerang 1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 3,033,828,180 100 2,563,000,000 100.00 2,681,075,000 100 2,813,131,250 100 2,955,096,812 100.00 2,955,096,812 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 100 1,634,232,500 100 2,045,394,000 100.00 2,125,778,000 100 2,149,149,000 100 2,222,794,000 100.00 2,222,794,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 0 Persenta se 60 2,386,414,110 70 2,633,500,000 80.00 2,634,000,000 90 2,767,000,000 95 2,903,000,000 95.00 2,903,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Tata Ruang dan Bangunan 100 Persenta se 100 1,133,760,000 100 1,492,948,000 100.00 1,572,595,000 100 1,655,727,000 100 1,742,512,000 100.00 1,742,512,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 100 125,500,000 100 50,000,000 100.00 70,000,000 100 75,000,000 100 80,000,000 100.00 80,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur 100 Persenta se 100 99,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Persenta se 25 359,000,000 35 402,000,000 45.00 422,000,000 65 443,000,000 80 465,000,000 80.00 465,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 0 Persenta se 100 60,100,000 100 62,000,000 100.00 65,000,000 100 68,000,000 100 71,000,000 100.00 71,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Prosentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan 100 Persenta se 100 136,450,000 100 97,425,000 100.00 107,167,500 100 117,885,000 100 129,673,000 100.00 129,673,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD 100 Persenta se 100 217,530,000 100 231,000,000 100.00 242,000,000 100 256,000,000 100 268,000,000 100.00 268,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 100 Persenta se 100 253,625,000 100 340,828,000 100.00 416,294,000 100 394,244,000 100 474,924,000 100.00 474,924,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 4,905,878,000 100 100.00 100 100 100.00 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 1,404,318,200 100 1,490,914,110 100.00 1,565,939,816 100 1,605,249,294 100 1,645,616,307 100.00 1,645,616,307 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1104.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 2,919,974,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 892,410,000 100 914,720,250 100.00 937,588,257 100 961,027,963 100 985,053,662 100.00 985,053,662 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1104.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur 100 Persenta se 150,000,000 - - - - - - - Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur 0 Persenta se 100 270,000,000 0 - - 1,700,000,000 0 - 0 - 100.00 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1104.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase Pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 Persenta se 0 - 100 250,000,000 - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1104.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase pemenuhan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 26,090,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah Prosentase Pemenuhan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 168,885,000 100 149,582,125 100.00 151,321,679 100 153,104,720 100 154,932,338 100.00 154,932,338 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1104.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 89,122,500 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 100 Persenta se 100 223,237,500 100 173,991,188 100.00 238,340,968 100 180,922,015 100 184,834,628 100.00 184,834,628 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta 100 - 100 7,413,600,000 100.00 7,944,700,000 100 7,949,700,000 100 8,009,700,000 100.00 8,009,700,000 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 se 100 Persenta se 100 8,318,100,000 100 8,481,000,000 100.00 8,580,000,000 100 8,595,000,000 100 8,675,000,000 100.00 8,675,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 100 Persenta se 100 546,600,000 100 600,000,000 100.00 771,360,000 100 741,360,000 100 773,360,000 100.00 773,360,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 - 100 3,225,250,000 100.00 3,330,250,000 100 3,430,250,000 100 3,530,250,000 100.00 3,530,250,000 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah 100 Persenta se 100 1,980,000,000 100 2,245,000,000 100.00 2,295,000,000 100 2,170,000,000 100 2,395,000,000 100.00 2,395,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 100 Persenta se 100 408,000,000 100 361,000,000 100.00 797,000,000 100 617,000,000 1 807,000,000 100.00 807,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100 Persenta se 100 600,000,000 100 850,000,000 - - - - - - 100.00 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 100 Persenta se 100 56,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100 - 100 - 100.00 200,000,000 100 - 100 - 100.00 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah 100 Persenta se 100 50,000,000 100 250,000,000 100.00 50,000,000 100 250,000,000 100 50,000,000 100.00 50,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 0 Persenta se 0 - 100 100,000,000 100.00 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100.00 100,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 - 100 26,970,000 100.00 35,000,000 100 45,000,000 100 45,000,000 100.00 45,000,000 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah 100 Persenta se 100 45,000,000 100 45,000,000 100.00 45,000,000 100 45,000,000 100 45,000,000 100.00 45,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 100 Persenta se 100 56,000,000 100 60,000,000 100.00 60,000,000 100 60,000,000 100 60,000,000 100.00 60,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD 100 Persenta se 100 - 100 88,750,000 100.00 95,000,000 100 95,000,000 100 95,000,000 100.00 95,000,000 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah 100 Persenta se 100 87,000,000 100 112,000,000 100.00 95,000,000 100 95,000,000 100 120,000,000 100.00 120,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 100 Persenta se 100 211,000,000 100 189,000,000 100.00 254,800,000 100 263,800,000 100 298,800,000 100.00 298,800,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 19.70 1,098,922,000 19.90 1,151,700,000 20.00 1,206,645,000 20.40 1,265,060,000 20.00 1,318,240,000 100.00 1,318,240,000 Dinas Sosial 1106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persenta se 18.40 181,000,000 18.40 252,250,000 20.70 265,590,000 20.70 278,652,000 21.80 289,100,000 100.00 289,100,000 Dinas Sosial Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1106.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100 Persenta se 100.00 160,000,000 0.00 - - - 0.00 - 0.00 - 100.00 Dinas Sosial 1106.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 20.00 - 20.00 105,000,000 20.00 110,250,000 20.00 115,000,000 20.00 120,000,000 100.00 120,000,000 Dinas Sosial 1106.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD 100 Persenta se 20.00 27,060,000 20.00 28,413,000 20.00 29,850,000 20.00 31,200,000 20.00 32,750,000 100.00 32,750,000 Dinas Sosial 1106.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase Pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 19.60 236,190,000 19.60 195,402,000 19.60 205,095,000 19.60 215,445,000 21.60 256,145,000 100.00 256,145,000 Dinas Sosial 1201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 2,015,601,000 100 2,176,000,000 100.00 2,390,000,000 100 2,585,000,000 100 2,785,000,000 100.00 2,785,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase pemenuhan sarana dan sarana aparatur 100 Persenta se 100 1,104,314,000 100 1,330,000,000 100.00 1,410,000,000 100 1,630,000,000 100 1,605,000,000 100.00 1,605,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase implementasi SOP 100 Persenta se 100 51,750,000 100 - 100.00 80,000,000 100 - 100 110,000,000 100.00 110,000,000 Dinas Tenaga Kerja Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1201.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Persenta se 0 - 100 104,000,000 100.00 104,000,000 100 124,000,000 100 104,000,000 100.00 104,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 42,836,000 100 45,000,000 100.00 48,400,000 100 51,500,000 100 55,000,000 100.00 55,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD 100 Persenta se 100 61,440,000 100 68,040,000 100.00 74,040,000 100 82,000,000 100 169,040,000 100.00 169,040,000 Dinas Tenaga Kerja 1202.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 809,584,302 100 1,120,740,000 100.00 1,107,000,000 100 1,115,000,000 100 1,123,000,000 100.00 1,123,000,000 Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak 1202.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 470,015,698 100 442,000,000 100.00 483,000,000 100 484,000,000 100 484,000,000 100.00 484,000,000 Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak 1202.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 100 50,000,000 100 50,000,000 - - - - - - 100.00 Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1202.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 40,000,000 100 45,000,000 100.00 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak 1202.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD 100 Persenta se 100 154,400,000 100 145,000,000 100.00 165,000,000 100 170,000,000 100 170,000,000 100.00 170,000,000 Dinas Pemberday a an Perempuan dan Perlindung a n Anak 1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 80 1,406,623,500 82 1,580,000,000 85.00 1,580,000,000 87 1,580,000,000 89 1,580,000,000 89.00 1,580,000,000 Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan 1205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor 100 Persenta se 100 5,994,745,500 100 6,555,000,000 100.00 6,555,000,000 100 6,555,000,000 100 6,555,000,000 100.00 6,555,000,000 Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan 1205.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 101 250,000,000 0 - - - Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1205.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan 100 Persenta se 100 32,200,000 100 43,000,000 100.00 43,000,000 100 43,000,000 100 43,000,000 100.00 43,000,000 Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan 1205.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 532,455,000 100 488,000,000 100.00 488,000,000 100 488,000,000 100 488,000,000 100.00 488,000,000 Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan 1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 20 1,236,800,000 40 1,337,000,000 60.00 1,414,800,000 80 1,456,500,000 100 1,475,500,000 100.00 1,475,500,000 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil 1206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 20 803,300,000 40 779,000,000 60.00 945,000,000 80 1,005,000,000 100 1,045,000,000 100.00 1,045,000,000 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil 1206.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 20 181,850,000 0 - - - 0 - 0 - 20.00 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil 1206.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100 50,000,000 100 30,000,000 100.00 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100.00 50,000,000 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1206.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 35,450,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100.00 50,000,000 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil 1206.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD 100 Persenta se 100 92,070,000 100 97,000,000 100.00 105,000,000 100 115,000,000 100 165,000,000 100.00 165,000,000 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil 1207.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 1,127,343,000 100 1,132,000,000 100.00 1,132,000,000 100 1,132,000,000 100 1,132,000,000 100.00 1,132,000,000 Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta h an Desa 1207.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 767,157,000 100 836,700,000 100.00 836,000,000 100 836,700,000 100 836,700,000 100.00 836,700,000 Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta h an Desa 1207.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 100 22,000,000 100 - 100.00 - 100 - 100 - 100.00 Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta h an Desa 1207.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100 67,000,000 100 100,000,000 100.00 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100.00 100,000,000 Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 h an Desa 1207.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tersedianya Peningkatan Kompentensi Aparatur 100 Persenta se 100 22,350,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Sindang Jaya 1207.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 31,000,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta h an Desa 1207.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD 100 Persenta se 100 105,500,000 100 200,000,000 100.00 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100.00 200,000,000 Dinas Pemberday a an Masyaraka t dan Pemerinta h an Desa 1208.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 80 Persenta se 80 2,091,331,000 80 1,407,509,400 80.00 1,548,258,400 80 1,703,082,000 80 1,873,390,000 80.00 1,873,390,000 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1208.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 80 Persenta se 80 391,650,000 80 1,445,132,700 80.00 1,589,644,300 80 1,748,609,400 80 1,923,469,000 80.00 1,923,469,000 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase implementasi SOP 80 Persenta se 80 190,330,000 80 88,000,000 80.00 132,000,000 80 198,000,000 80 217,800,000 80.00 217,800,000 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 80 Persenta se 80 88,000,000 80 96,800,000 80.00 106,480,000 80 117,128,000 80 128,840,800 80.00 128,840,800 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 80 Persenta se 80 82,525,000 80 90,777,500 80.00 99,854,500 80 109,840,000 80 120,824,000 80.00 120,824,000 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 80 Persenta se 80 209,175,000 80 230,092,500 80.00 253,100,400 80 278,411,000 80 350,250,000 80.00 350,250,000 Dinas Pengendali a n Penduduk dan Keluarga Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Berencana 1209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 12,501,080,000 100 12,687,600,000 100.00 12,737,600,000 100 12,787,600,000 100 12,837,600,000 100.00 12,837,600,000 Dinas Perhubung a n 1209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 4,100,960,000 100 4,711,920,000 100.00 4,926,920,000 100 5,146,920,000 100 5,456,920,000 100.00 5,456,920,000 Dinas Perhubung a n 1209.03 Program peningkatan disiplin aparatur Presentase pemenuhan aparatur yang terfasilitasi dalam penerapan disiplin 100 Persenta se 100 518,000,000 100 760,000,000 100.00 765,000,000 100 780,000,000 100 790,000,000 100.00 790,000,000 Dinas Perhubung a n 1209.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Presentase Pemenuhaan kapasitas sumber daya aparatur 20 Persenta se 20 700,000,000 20 750,000,000 20.00 775,000,000 20 800,000,000 20 825,000,000 100.00 825,000,000 Dinas Perhubung a n 1209.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketersedian dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persenta se 100 54,000,000 100 54,000,000 100.00 54,000,000 100 54,000,000 100 54,000,000 100.00 54,000,000 Dinas Perhubung a n 1209.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Presentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 395,000,000 100 395,000,000 100.00 395,000,000 100 395,000,000 100 445,000,000 100.00 445,000,000 Dinas Perhubung a n Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 1,387,650,000 100 1,562,000,000 100.00 1,630,000,000 100 1,769,000,000 100 1,957,000,000 100.00 1,957,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 1,021,050,000 100 1,239,000,000 100.00 1,254,000,000 100 1,270,000,000 100 1,385,000,000 100.00 1,385,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pemenuhan disiplin aparatur 100 Persenta se 100 61,930,000 100 175,000,000 100.00 175,000,000 100 175,000,000 100 175,000,000 100.00 175,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Persen tase 0 - 100 60,000,000 100.00 80,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100.00 100,000,000 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1210.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persen tase 100 36,000,000 100 38,000,000 100.00 38,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 Dinas Komunik asi dan Informati ka Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1210.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase kesesuaian sasaran/prog ram dalam RENJA OPD terhadap RKPD dan RENSTRA OPD terhadap RPJMD 100 Persen tase 100 104,150,000 100 115,000,000 100.00 122,500,000 100 125,000,000 100 132,000,000 100.00 132,000,000 Dinas Komunik asi dan Informati ka 1211.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persen tase 75 1,455,947,720 80 1,467,500,00 0 85.00 1,520,200,00 0 90 1,534,900,00 0 99 1,557,500,000 100.00 1,557,500,00 0 Dinas Koperas i dan Usaha Mikro 1211.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persen tase 75 954,222,900 80 1,069,600,00 0 85.00 1,130,200,00 0 90 1,194,800,00 0 99 1,275,400,000 100.00 1,275,400,00 0 Dinas Koperas i dan Usaha Mikro 1211.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase Implementasi SOP 100 Persen tase 75 51,750,000 80 - 85.00 - 90 - 99 - 100.00 Dinas Koperas i dan Usaha Mikro 1211.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 91,695,000 108,000,000 117,000,000 127,000,000 139,000,000 139,000,000 Dinas Koperas i dan Usaha Mikro Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1211.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persen tase 75 23,427,000 80 26,000,000 85.00 28,500,000 90 32,000,000 99 35,500,000 100.00 35,500,000 Dinas Koperas i dan Usaha Mikro 1211.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD 100 Persenta se 75 364,647,500 80 373,500,000 85.00 382,000,000 90 404,000,000 99 435,000,000 100.00 435,000,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1213.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 798,866,480 100 805,250,000 100.00 805,250,000 100 805,250,000 100 805,250,000 100.00 805,250,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata 1213.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 495,400,000 100 575,000,000 100.00 580,000,000 100 605,000,000 100 640,000,000 100.00 640,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1213.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 58,989,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata 1213.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 100 Persenta se 100 150,875,000 100 89,000,000 100.00 89,000,000 100 139,000,000 100 109,000,000 100.00 109,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaa n dan Pariwisata 1217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 1,208,570,000 100 2,474,000,000 100.00 2,549,000,000 100 2,599,000,000 100 2,584,000,000 100.00 2,584,000,000 Dinas Perpustaka an dan Arsip 1217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 1,029,820,000 100 1,905,000,000 100.00 2,055,000,000 100 2,205,000,000 100 2,305,000,000 100.00 2,305,000,000 Dinas Perpustaka an dan Arsip 1217.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 100 26,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Perpustaka an dan Arsip Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1217.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100 - 100 800,000,000 100.00 700,000,000 100 700,000,000 100 700,000,000 100.00 700,000,000 Dinas Perpustaka an dan Arsip 1217.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 33,300,000 100 35,000,000 100.00 40,000,000 100 50,000,000 100 55,000,000 100.00 55,000,000 Dinas Perpustaka an dan Arsip 1217.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD 100 Persenta se 100 73,660,000 100 100,000,000 100.00 110,000,000 100 125,000,000 100 140,000,000 100.00 140,000,000 Dinas Perpustaka an dan Arsip 2001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 993,168,000 100 1,140,960,000 100.00 1,195,950,000 100 1,255,925,000 100 1,316,775,000 100.00 1,316,775,000 Dinas Perikanan 2001.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 619,482,000 100 898,037,100 100.00 833,000,000 100 810,850,000 100 794,750,000 100.00 794,750,000 Dinas Perikanan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2001.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pemenuhan kedisplinan aparatur 100 Persenta se 100 24,000,000 100 110,000,000 - - - - - - 100.00 Dinas Perikanan 2001.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 59,310,000 100 65,000,000 100.00 71,500,000 100 75,075,000 100 79,100,000 100.00 79,100,000 Dinas Perikanan 2001.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 166,240,000 100 183,350,000 100.00 187,350,000 100 194,050,000 100 199,625,000 100.00 199,625,000 Dinas Perikanan 2003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100.00 1,961,900,000 100.00 1,933,500,000 100.00 2,054,500,000 100.00 2,054,500,000 100.00 2,129,500,000 100.00 2,129,500,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100.00 1,281,000,000 100.00 1,336,500,000 100.00 2,290,000,000 100.00 2,315,000,000 100.00 2,315,000,000 100.00 2,315,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 100.00 360,000,000 100.00 150,000,000 100.00 250,000,000 100.00 250,000,000 100.00 250,000,000 100.00 250,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2003.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase Koordinasi dan Kompetensi Aparatur 100 Persenta se 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100.00 20,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100.00 177,350,000 100.00 168,000,000 100.00 175,000,000 100.00 175,000,000 100.00 180,000,000 100.00 180,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2007.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 0 1,946,587,894 0 2,059,383,894 - 2,046,587,894 0 2,009,383,894 0 2,096,587,894 100.00 2,096,587,894 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n 2007.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 0 359,705,000 0 638,895,000 - 573,895,000 0 374,295,000 0 573,895,000 100.00 573,895,000 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n 2007.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 0 64,190,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2007.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur prosentase pembinaan pegawai 100 Persenta se 0 - 0 150,000,000 - 150,000,000 0 150,000,000 0 150,000,000 100.00 150,000,000 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n 2007.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 0 44,585,000 0 44,585,000 - 44,585,000 0 44,585,000 0 44,585,000 100.00 44,585,000 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n 2007.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 0 - 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Perindustri an dan Perdagang a n 3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Permasalahan Bidang Perekonomian Pembanguna n yang diselesaikan 100 Persenta se 100 48,602,571,100 100 52,637,000,000 100.00 57,809,500,000 100 63,360,450,000 100 69,246,495,000 100.00 69,246,495,000 Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 91 Persenta se 91 10,832,570,000 92 11,253,843,500 93.00 11,316,366,900 94 11,489,943,250 94 11,778,233,615 94.00 11,778,233,615 Sekretariat DPRD Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 2,280,000,000 100 2,600,000,000 100.00 2,675,000,000 100 2,675,000,000 100 2,675,000,000 100.00 2,675,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.11 Persenta se 70 1,153,993,954 73 1,168,493,954 75.00 1,168,493,954 77 1,168,493,954 80 1,168,493,954 80.00 1,168,493,954 Kecamatan Tigaraksa Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 1,194,746,449 100 922,855,000 100.00 1,196,200,000 100 1,203,120,000 100 1,193,120,000 100.00 1,193,120,000 Kecamatan Cikupa Prosentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50 Persenta se 60.00 896,507,739 70.00 927,287,739 80.00 938,987,739 90.00 938,987,739 100.00 938,987,739 100.00 938,987,739 Kecamatan Panongan Prosentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50 Persenta se 60 852,309,000 70 1,169,980,000 80.00 1,169,980,000 90 1,169,980,000 100 1,169,980,000 100.00 1,169,980,000 Kecamatan Curug Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 0 Persenta se 22.70 874,740,000 25.27 974,000,000 26.02 1,003,000,000 26.02 1,003,000,000 26.02 1,003,000,000 26.02 1,003,000,000 Kecamatan Legok Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 100.00 857,526,000 100.00 942,136,000 100.00 943,304,970 100.00 981,770,219 100.00 1,022,158,820 100.00 1,022,158,820 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 90 Persenta se 100.00 661,867,071 100.00 786,386,000 100.00 786,386,000 100.00 786,386,000 100.00 786,386,000 100.00 786,386,000 Kecamatan Balaraja presentase pemenuhan pelayanaan administrasi perkantoran 90 Persenta se 100.00 879,943,400 100.00 756,863,992 100.00 797,863,992 100.00 839,863,992 100.00 878,863,992 100.00 878,863,992 Kecamatan Kresek Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 100.00 551,262,200 100.00 494,261,200 100.00 550,462,200 100.00 550,462,200 100.00 550,462,200 100.00 550,462,200 Kecamatan Kronjo Prosentase peningkatan sumber daya penunjang pelayanan administrasi kantor 94.52 Persenta se 100.00 308,743,428 100.00 10,830,650,000 100.00 893,250,000 100.00 991,150,000 100.00 1,067,450,000 100.00 1,067,450,000 Kecamatan Mauk Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100.00 766,565,000 100.00 685,000,000 100.00 849,000,000 100.00 959,000,000 100.00 992,000,000 100.00 992,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100.00 701,499,000 100.00 654,701,250 100.00 737,050,000 100.00 814,300,000 100.00 814,000,000 100.00 814,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 100.00 937,735,105 100.00 870,000,000 100.00 877,000,000 100.00 879,000,000 100.00 881,000,000 100.00 881,000,000 Kecamatan Teluknaga Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 100.00 484,200,000 100.00 666,800,000 100.00 791,000,000 100.00 822,000,000 100.00 827,000,000 100.00 827,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 90 Persenta se 70.00 1,120,041,000 75.00 1,268,255,000 80.00 1,395,500,000 85.00 1,442,500,000 90.00 1,521,500,000 90.00 1,521,500,000 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 Persenta se 100.00 680,080,000 100.00 822,800,000 100.00 889,600,000 100.00 906,200,000 100.00 913,100,000 100.00 913,100,000 Kecamatan Kosambi Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 100.00 831,299,476 100.00 897,100,000 100.00 1,031,665,000 100.00 1,186,414,750 100.00 1,364,376,963 100.00 1,364,376,963 Kecamatan Pagedanga n Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 100.00 539,960,000 100.00 542,800,000 100.00 605,800,000 100.00 615,800,000 100.00 625,800,000 100.00 625,800,000 Kecamatan Jambe Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100.00 600,958,211 100.00 1,344,791,000 100.00 1,351,591,000 100.00 1,351,591,000 100.00 1,351,591,000 100.00 1,351,591,000 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 60 Persenta se 70.00 741,776,622 71.00 664,900,000 72.00 1,031,020,875 73.00 1,136,443,967 74.00 1,247,095,593 74.00 1,247,095,593 Kecamatan Kemiri Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 90 Persenta se 100.00 803,539,538 100.00 924,980,000 100.00 1,018,980,000 100.00 1,018,980,000 100.00 1,028,980,000 100.00 1,028,980,000 Kecamatan Sukadiri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 Persenta se 90.00 576,160,000 92.50 625,400,000 92.50 625,400,000 95.00 625,400,000 95.00 647,000,000 95.00 647,000,000 Kecamatan Cisauk Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 90 Persenta se 100.00 672,156,000 100.00 767,550,600 100.00 837,000,000 100.00 922,000,000 100.00 1,047,000,000 100.00 1,047,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 100.00 695,015,080 100.00 874,817,000 100.00 1,096,839,350 100.00 1,134,516,318 100.00 1,174,102,133 100.00 1,174,102,133 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 100.00 1,164,070,000 100.00 1,081,438,000 100.00 1,099,166,000 100.00 1,056,354,100 100.00 944,542,401 100.00 944,542,401 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 90 Persenta se 100.00 770,455,000 100.00 1,207,745,800 100.00 1,071,513,294 100.00 1,174,949,605 0.00 1,271,269,309 100.00 1,271,269,309 Kecamatan Solear Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100.00 512,397,000 100.00 666,326,000 100.00 876,000,000 100.00 954,000,000 100.00 947,000,000 100.00 947,000,000 Kecamatan Mekar Baru Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 20 Persenta se 20.00 757,853,581 20.00 765,853,581 20.00 765,853,581 20.00 765,853,581 20.00 765,853,581 100.00 765,853,581 Kecamatan Sukamulya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 95 Persenta se 100.00 583,703,000 100.00 577,500,000 100.00 577,500,000 100.00 577,500,000 100.00 577,500,000 100.00 577,500,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 100 Persenta se 100 16,775,000,000 100 13,086,500,000 100.00 20,297,750,000 100 22,327,525,000 100 24,560,277,500 100.00 24,560,277,500 Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 91 Persenta se 91 2,965,328,000 92 2,938,010,000 93.00 2,958,650,000 93 3,088,400,000 94 3,166,370,500 94.00 3,166,370,500 Sekretariat DPRD Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 1,365,000,000 100 1,835,000,000 100.00 1,535,000,000 100 1,585,000,000 100 1,535,000,000 100.00 1,535,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 65 Persenta se 70 644,720,000 72 644,720,000 74.00 644,720,000 76 644,720,000 78 644,720,000 80.00 644,720,000 Kecamatan Tigaraksa Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 650,632,000 100 1,010,800,000 100.00 700,000,000 100 755,000,000 100 755,000,000 100.00 755,000,000 Kecamatan Cikupa Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 80 Persenta se 80.00 259,553,000 85.00 394,313,000 85.00 319,313,000 90.00 394,313,000 90.00 319,313,000 90.00 319,313,000 Kecamatan Panongan Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 80 Persenta se 80 458,270,000 85 908,270,000 85.00 833,270,000 90 908,270,000 90 833,270,000 90.00 833,270,000 Kecamatan Curug Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 Persenta se 80 522,754,000 80 663,368,000 80 725,000,000 80 775,000,000 80 775,000,000 80 775,000,000 Kecamatan Legok Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 80 Persenta se 80.00 1,068,365,000 85.00 1,387,445,000 90.00 1,342,268,163 95.00 1,351,881,571 100.00 1,474,475,649 100.00 1,474,475,649 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 81.25 Persenta se 87.50 354,800,000 94.00 729,300,000 94.00 729,300,000 94.00 729,300,000 94.00 729,300,000 94.00 729,300,000 Kecamatan Balaraja Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 presentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 81.25 Persenta se 87.50 362,150,000 94.00 560,000,000 94.00 580,000,000 94.00 600,000,000 94.00 620,000,000 94.00 620,000,000 Kecamatan Kresek Prosentase Pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persenta se 100.00 616,522,568 100.00 591,312,568 100.00 616,522,568 100.00 616,522,568 100.00 616,522,568 100.00 616,522,568 Kecamatan Kronjo Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja 73 Persenta se 100.00 115,000,000 100.00 668,000,000 100.00 735,400,000 100.00 737,000,000 100.00 791,000,000 100.00 791,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100.00 440,334,944 100.00 539,000,000 100.00 865,000,000 100.00 667,500,000 100.00 920,000,000 100.00 920,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100.00 352,905,000 100.00 1,148,260,000 100.00 805,000,000 100.00 821,000,000 100.00 682,000,000 100.00 682,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 75 Persenta se 80.00 550,187,900 85.00 930,000,000 90.00 1,090,000,000 95.00 770,000,000 100.00 810,000,000 100.00 810,000,000 Kecamatan Teluknaga Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100.00 687,421,959 100.00 345,000,000 100.00 1,010,000,000 100.00 1,045,000,000 100.00 1,080,000,000 100.00 1,080,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 0 Persenta se 70.00 315,642,000 75.00 498,000,000 80.00 530,000,000 85.00 555,000,000 90.00 583,000,000 90.00 583,000,000 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.25 Persenta se 87.50 584,818,098 94.00 488,550,000 94.00 597,669,700 94.00 614,436,670 94.00 631,203,640 94.00 631,203,640 Kecamatan Kosambi Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Persenta se 100.00 117,850,000 100.00 182,210,000 100.00 209,541,500 100.00 240,972,725 100.00 327,122,634 100.00 327,122,634 Kecamatan Pagedanga n Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 80 Persenta se 80.00 615,953,694 85.00 794,700,000 90.00 718,380,000 95.00 733,330,000 100.00 748,280,000 100.00 748,280,000 Kecamatan Jambe Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100.00 495,228,210 100.00 1,162,580,000 100.00 1,692,900,000 100.00 1,681,900,000 100.00 1,458,900,000 100.00 1,458,900,000 Kecamatan Jayanti Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 65 Persenta se 70.00 384,155,000 71.00 456,350,000 80.00 705,000,000 85.00 895,000,000 90.00 1,585,000,000 90.00 1,585,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 81.25 Persenta se 87.50 238,020,000 94.00 317,900,000 94.00 455,000,000 94.00 455,000,000 94.00 465,000,000 94.00 465,000,000 Kecamatan Sukadiri Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 85 Persenta se 85.00 929,600,000 87.50 968,600,000 87.50 968,600,000 90.00 968,600,000 90.00 968,600,000 90.00 968,600,000 Kecamatan Cisauk Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100.00 1,610,000,000 100.00 1,910,000,000 100.00 1,745,000,000 100.00 1,910,000,000 100.00 1,930,000,000 100.00 1,930,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 0 Persenta se 80.00 496,907,413 85.00 519,850,000 90.00 552,000,000 95.00 569,600,000 100.00 588,079,950 100.00 588,079,950 Kecamatan Sindang Jaya Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 80 Persenta se 80.00 1,720,056,000 85.00 1,415,371,160 90.00 1,425,549,416 95.00 1,435,751,199 100.00 1,445,676,949 100.00 1,445,676,949 Kecamatan Kelapa Dua Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 81 Persenta se 87.50 684,920,000 94.00 2,313,644,000 94.00 1,854,178,000 94.00 1,906,554,700 0.00 1,962,287,905 94.00 1,962,287,905 Kecamatan Solear Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 80 Persenta se 85.00 422,776,000 100.00 476,328,910 100.00 573,300,000 100.00 739,800,000 100.00 638,800,000 100.00 638,800,000 Kecamatan Mekar Baru Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 0 463,560,000 463,560,000 463,560,000 463,560,000 463,560,000 463,560,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 85 Persenta se 90.00 751,560,000 95.00 834,560,000 95.00 809,560,000 100.00 811,960,000 100.00 811,960,000 100.00 811,960,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 89.88 Persenta se 95 1,613,558,000 96 1,726,000,000 - - - - - - 98.00 Sekretariat DPRD Persentase pemenuhan aparatur yang difasilitasi dalam penerapan disiplin 100 Persenta se 100 120,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Satu Pintu Jumlah aparatur yang terfasilitasi 38 Orang 39 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 Kecamatan Tigaraksa Meningkatnya disiplin aparatur 100 Persenta se 100 118,510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Cikupa Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 100.00 23,190,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Panongan Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 100 67,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Curug Prosentase Pemenuhan Peningkatan Disiplin Aparatur 40 Orang 40.00 51,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.00 Kecamatan Legok Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100.00 32,000,000 100.00 35,500,000 100.00 35,500,000 100.00 35,500,000 100.00 35,500,000 100.00 35,500,000 Kecamatan Balaraja Prosentase Peningkatan aparatur 100 Persenta se 100.00 35,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Kresek Prosentase Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 Persenta se 100.00 15,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Kronjo Prosentase Implementasi standar kerja/SOP yang dipedomani 100 Persenta se 100.00 - 100.00 40,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100.00 63,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Rajeg Aparatur/Peg awai yang difasilitasi 40 Pegawai 40.00 32,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 Kecamatan Sepatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 75 Persenta se 80.00 17,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Teluknaga Persentase implementasi SOP 0 Persenta se 100.00 - 100.00 - 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 56,000,000 100.00 56,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan program peningkatan disiplin aparatur 100 Persenta se 100.00 22,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya 100 Persenta se 100.00 25,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Kosambi Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 100.00 50,004,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Pagedanga n Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 75 Persenta se 80.00 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 Kecamatan Jambe Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100.00 23,360,000 100.00 200,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur 70 Persenta se 70.00 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 79.00 Kecamatan Kemiri prosentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur 0 Persenta se 100.00 15,120,000 Kecamatan Sukadiri Program peningkatan disiplin aparatur 82.5 Persenta se 82.50 97,140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 87.50 Kecamatan Cisauk Program peningkatan disiplin aparatur 0 Persenta se 100.00 105,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara 0 Persenta se 50.00 30,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 Kecamatan Sindang Jaya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Implementasi SOP 55 Persenta se 55.00 162,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kelapa Dua Prosentase Implementasi SOP 0 Persenta se 90.00 130,000,000 - 130,000,000 Kecamatan Solear Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100.00 26,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Mekar Baru Prosentase impelementas i SOP 100 Persenta se 100.00 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Sukamulya Prosentase impelementas i SOP 80 Persenta se 85.00 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00 Kecamatan Gunung Kaler 3001.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Persenta se 100 1,380,000,000 100 1,483,000,000 100.00 1,669,800,000 100 1,836,780,000 100 2,020,458,000 100.00 2,020,458,000 Sekretariat Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 90 Persenta se 90 597,810,000 91 609,766,200 92.00 609,766,200 93 621,961,600 93 621,961,600 93.00 621,961,600 Sekretariat DPRD Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur 3 Persenta se 5 50,000,000 5 50,000,000 5.00 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 25.00 50,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100 Persenta se 100 123,100,000 100 100,000,000 100.00 165,000,000 100 210,000,000 100 150,000,000 100.00 150,000,000 Kecamatan Cikupa Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN 100 Persenta se 100 98,010,000 100 98,500,000 100.00 98,500,000 100 98,500,000 100 98,500,000 100.00 98,500,000 Kecamatan Curug Prosentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 0 Orang 25.00 - 25.00 - 25.00 - 25.00 - 25.00 - 25.00 Kecamatan Legok Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 75 Persenta se 80.00 20,265,000 85.00 7,978,000 90.00 100,000,000 95.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase Peningkatan aparatur 100 Persenta se 75.00 152,023,000 80.00 24,498,000 80.00 30,000,000 75.00 35,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 Kecamatan Kresek Prosentase peningkatan kapasitas pegawai (ASN) 0 Persenta se 0.00 - 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase Peningkatan aparatur 100 Persenta se 100.00 2,164,179,000 100.00 2,790,709,000 100.00 2,716,909,000 100.00 2,840,000,000 100.00 2,830,000,000 100.00 2,830,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur 0 Orang 0.00 - 30.00 40,000,000 40.00 40,000,000 40.00 50,000,000 40.00 50,000,000 40.00 50,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara 75 Persenta se 80.00 - 85.00 75,000,000 90.00 75,000,000 95.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 Kecamatan Teluknaga Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 Persenta se 0.00 - 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 Kecamatan Pakuhaji peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 35 Orang 38.00 - 38.00 100,000,000 38.00 100,000,000 38.00 100,000,000 38.00 100,000,000 38.00 100,000,000 Kecamatan Pagedanga n Persentase Pemenuhan Peningatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 Persenta se 0.00 - 80.00 15,000,000 85.00 20,000,000 90.00 25,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase Peningkatan aparatur 0 Persenta se 0.00 - 0.00 - 80.00 20,000,000 80.00 20,000,000 80.00 20,000,000 100.00 20,000,000 Kecamatan Sukadiri Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 70 Persenta se 0.00 - 75.00 75,000,000 80.00 75,000,000 85.00 75,000,000 90.00 75,000,000 90.00 75,000,000 Kecamatan Cisauk Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Persenta se 0.00 - 85.00 - 90.00 100,000,000 95.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Sindang Jaya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya 65 Persenta se 70.00 75,900,000 75.00 156,659,000 80.00 167,418,000 85.00 173,177,000 90.00 178,936,000 90.00 178,936,000 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase Peningkatan aparatur 100 Persenta se 75.00 100,000,000 80.00 15,990,000 80.00 170,000,000 80.00 180,000,000 100.00 180,000,000 100.00 180,000,000 Kecamatan Solear Prosentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya 20 Persenta se 0.00 - 0.00 75,000,000 20.00 75,000,000 35.00 75,000,000 45.00 75,000,000 100.00 75,000,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Persenta se 0.00 - 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Laporan Keuangan Tepat Waktu 100 Persenta se 100 152,110,000 100 134,500,000 100.00 145,500,000 100 154,000,000 100 162,500,000 100.00 162,500,000 Sekretariat Daerah Persentase SPJ Tepat Waktu 70 Persenta se 70 80 85.00 90 95 95.00 Sekretariat Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 91 Persenta se 91 23,750,000 92 26,125,000 92.00 26,125,000 92 28,737,500 93 28,737,500 93.00 28,737,500 Sekretariat DPRD Persentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persenta se 100 35,200,000 100 35,200,000 100.00 35,200,000 100 35,200,000 100 35,200,000 100.00 35,200,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpenuhinya Data Realisasi Anggaran SKPD 1 Dokume n 1 56,503,750 1 56,503,750 1.00 56,503,750 1 56,503,750 1 56,503,750 1.00 56,503,750 Kecamatan Tigaraksa Meningkatnya laporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persenta se 100 39,600,000 100 50,500,000 100.00 52,000,000 100 52,000,000 100 52,000,000 100.00 52,000,000 Kecamatan Cikupa Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 80 Persenta se 80.00 36,000,000 85.00 36,000,000 85.00 36,000,000 90.00 36,000,000 90.00 36,000,000 90.00 36,000,000 Kecamatan Panongan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 80 Persenta se 80 60,650,000 85 75,650,000 85.00 75,650,000 90 75,650,000 90 75,650,000 90.00 75,650,000 Kecamatan Curug Capaian Peningkatan Kinerja dan Keuangan 100 Persenta se 0.00 30,000,000 0.00 40,000,000 - 50,000,000 0.00 55,000,000 0.00 55,000,000 100.00 55,000,000 Kecamatan Legok Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100.00 44,750,000 100.00 57,870,000 100.00 72,336,875 100.00 74,803,719 100.00 77,393,905 100.00 77,393,905 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 66.67 Persenta se 100.00 57,500,000 100.00 45,300,000 100.00 45,300,000 100.00 45,300,000 100.00 216,300,000 100.00 216,300,000 Kecamatan Balaraja Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 66.67 Persenta se 100.00 66,858,500 100.00 32,205,500 100.00 32,205,500 100.00 32,205,500 100.00 32,205,500 100.00 32,205,500 Kecamatan Kresek Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan 100 Persenta se 100.00 54,000,000 100.00 80,850,000 100.00 56,900,000 100.00 95,550,000 100.00 102,900,000 100.00 102,900,000 Kecamatan Kronjo Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan 94.84 Persenta se 100.00 40,000,000 100.00 48,000,000 100.00 57,000,000 100.00 60,000,000 100.00 63,000,000 100.00 63,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100.00 2,130,679,000 100.00 2,702,209,000 100.00 2,676,909,000 100.00 2,720,000,000 100.00 2,770,000,000 100.00 2,770,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase pemenuhan dokumen pelaporan capaian kinerja 100 Persenta se 100.00 47,560,000 100.00 47,585,000 100.00 56,300,000 100.00 62,000,000 100.00 79,000,000 100.00 79,000,000 Kecamatan Sepatan Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga 62 Nilai 65.00 60,600,000 67.00 160,000,000 71.00 85,000,000 75.00 85,000,000 77.00 85,000,000 77.00 85,000,000 Kecamatan Teluknaga Capaian peningkatan kinerja dan keuangan 26 Persenta se 100.00 20,000,000 100.00 28,000,000 100.00 35,000,000 100.00 37,000,000 100.00 44,000,000 100.00 44,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0 Persenta 100.00 44,126,000 100.00 45,700,000 100.00 49,000,000 100.00 54,000,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 Kecamatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 se Pakuhaji Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan 66.67 Persenta se 100.00 58,450,000 100.00 55,000,000 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 Kecamatan Kosambi Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan 100 Persenta se 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 46,000,000 100.00 52,900,000 100.00 60,835,000 100.00 60,835,000 Kecamatan Pagedanga n Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan 100 Persenta se 100.00 51,350,000 100.00 43,500,000 100.00 44,500,000 100.00 49,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100.00 37,700,000 100.00 42,316,789 100.00 78,616,789 100.00 78,616,789 100.00 78,616,789 100.00 78,616,789 Kecamatan Jayanti preosentase pemenuhan peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 65 Persenta se 70.00 45,000,000 71.00 33,900,000 72.00 77,000,000 73.00 84,000,000 74.00 92,000,000 74.00 92,000,000 Kecamatan Kemiri Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 66.67 Persenta se 100.00 42,000,000 100.00 42,000,000 100.00 67,000,000 100.00 67,000,000 100.00 70,000,000 100.00 70,000,000 Kecamatan Sukadiri Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 90 Persenta se 90.00 32,250,000 90.00 32,250,000 90.00 32,500,000 90.00 32,500,000 90.00 32,500,000 90.00 32,500,000 Kecamatan Cisauk Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100.00 50,000,000 100.00 60,000,000 100.00 65,000,000 100.00 85,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100.00 51,525,000 100.00 44,400,000 100.00 46,620,000 100.00 48,951,000 100.00 51,498,550 100.00 51,498,550 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100.00 34,500,000 100.00 40,400,000 100.00 40,804,000 100.00 41,212,000 100.00 35,900,759 100.00 35,900,759 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 66.67 Persenta se 100.00 56,695,000 100.00 126,150,000 100.00 140,000,000 100.00 140,000,000 100.00 140,000,000 100.00 140,000,000 Kecamatan Solear Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 80 Persenta se 85.00 50,000,000 90.00 50,000,000 95.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 Kecamatan Mekar Baru Meningkatnya kinerja perencanaan dan keuangan di kecamatan Sukamulya 80 Persenta se 80.00 40,500,000 80.00 40,500,000 80.00 40,500,000 80.00 40,500,000 80.00 40,500,000 80.00 40,500,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100.00 39,250,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase Dokumen Perencana Tepat Waktu 100 Persenta se 100 369,865,000 100 400,000,000 100.00 558,115,000 100 550,000,000 100 708,115,000 100.00 708,115,000 Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 92 Persenta se 92 465,832,500 92 469,000,750 93.00 490,708,250 93 494,193,325 93 494,193,325 93.00 494,193,325 Sekretariat DPRD Persentase ketersediaan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 92,300,000 100 93,800,000 100.00 113,800,000 100 93,800,000 100 113,800,000 100.00 113,800,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Satu Pintu Terpenuhinya Dokumen Perencanaan SKPD 1 Dokume n 1 109,788,580 1 89,788,580 1.00 89,788,580 1 89,788,580 1 89,788,580 1.00 89,788,580 Kecamatan Tigaraksa Meningkatnya perencanaan SKPD 100 Persenta se 100 122,500,000 100 119,500,000 100.00 133,000,000 100 133,000,000 100 168,000,000 100.00 168,000,000 Kecamatan Cikupa Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 80 Persenta se 80.00 61,490,000 85.00 73,070,000 85.00 73,070,000 90.00 73,070,000 90.00 108,070,000 90.00 108,070,000 Kecamatan Panongan Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 80 Persenta se 80 82,250,000 85 82,250,000 85.00 82,250,000 90 82,250,000 90 117,250,000 90.00 117,250,000 Kecamatan Curug Capaian Peningkatan Perencanaan SKPD 100 Persenta se 0.00 83,625,000 0.00 103,225,000 - 125,000,000 0.00 140,000,000 0.00 175,000,000 100.00 175,000,000 Kecamatan Legok Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100.00 78,290,000 100.00 159,767,500 100.00 111,314,625 100.00 116,880,462 100.00 122,724,484 100.00 122,724,484 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 66.67 Dokume n 100.00 125,400,000 100.00 113,250,000 100.00 113,250,000 100.00 113,250,000 100.00 148,250,000 100.00 148,250,000 Kecamatan Balaraja Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 66.67 Persenta se 83.33 140,648,000 100.00 95,948,000 100.00 95,948,000 100.00 95,948,000 83.33 130,948,000 83.33 130,948,000 Kecamatan Kresek Prosentase Capaian Program Peningkatan Perencanaan SKPD 100 Persenta se 100.00 93,500,000 100.00 109,500,000 100.00 74,600,000 100.00 109,500,000 100.00 109,500,000 100.00 109,500,000 Kecamatan Kronjo Prosentase kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran 92.72 Persenta se 100.00 174,650,000 100.00 197,000,000 100.00 205,000,000 100.00 263,000,000 100.00 375,000,000 100.00 375,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100.00 74,400,000 100.00 120,000,000 100.00 50,000,000 100.00 135,000,000 100.00 115,000,000 100.00 115,000,000 Kecamatan Rajeg Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100.00 53,055,000 100.00 91,275,000 100.00 99,275,000 100.00 127,000,000 100.00 120,000,000 100.00 120,000,000 Kecamatan Sepatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan Teluknaga 6 Dokume n 6.00 60,000,000 6.00 235,000,000 6.00 210,000,000 6.00 235,000,000 6.00 185,000,000 6.00 185,000,000 Kecamatan Teluknaga Capaian peningkatan perencanaan SKPD 74 Persenta se 100.00 60,750,000 100.00 48,000,000 100.00 54,000,000 100.00 60,000,000 100.00 66,000,000 100.00 66,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan program peningkatan perencanaan SKPD 0 Persenta se 100.00 82,575,000 100.00 68,900,000 100.00 72,000,000 100.00 75,500,000 100.00 77,700,000 100.00 77,700,000 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 66.67 Persenta se 100.00 84,000,000 100.00 84,000,000 100.00 134,000,000 100.00 134,000,000 100.00 169,000,000 100.00 169,000,000 Kecamatan Kosambi Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD Kecamatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 100 Persenta se 100.00 83,000,000 100.00 110,000,000 100.00 122,750,000 100.00 137,412,500 100.00 184,274,375 100.00 184,274,375 Pagedanga n Persentase Peningkatan Perencanaan SKPD 100 Persenta se 100.00 65,750,000 100.00 91,000,000 100.00 95,000,000 100.00 99,000,000 100.00 105,000,000 100.00 105,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100.00 58,265,000 100.00 59,000,000 100.00 70,000,000 100.00 75,000,000 100.00 80,000,000 100.00 80,000,000 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan Peningkatan Perencanaan SKPD 65 Persenta se 71.00 61,780,000 71.00 66,250,000 72.00 160,330,000 73.00 192,330,000 74.00 201,330,000 74.00 201,330,000 Kecamatan Kemiri Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 66.67 Persenta se 100.00 67,000,000 100.00 70,000,000 100.00 95,000,000 100.00 95,000,000 100.00 95,000,000 100.00 95,000,000 Kecamatan Sukadiri Program Peningkatan Perencanaan SKPD 90 Persenta se 90.00 64,750,000 90.00 107,250,000 90.00 107,250,000 90.00 107,250,000 90.00 119,750,000 90.00 119,750,000 Kecamatan Cisauk Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100.00 137,000,000 100.00 108,000,000 100.00 150,000,000 100.00 160,000,000 100.00 200,000,000 100.00 200,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase kesesuaian sasaran/prog ram dalam renja OPD terhadap RKPD dan Renstra OPD terhadap RPJMD 100 Persenta se 100.00 91,362,000 100.00 104,650,000 100.00 109,882,500 100.00 115,376,625 100.00 121,145,457 100.00 121,145,457 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 100 Persenta se 100.00 82,825,000 100.00 143,375,650 100.00 143,931,807 100.00 144,489,693 100.00 145,057,989 100.00 145,057,989 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 66.67 Persenta se 83.33 98,565,800 100.00 125,590,000 100.00 135,000,000 100.00 135,000,000 100.00 160,000,000 100.00 160,000,000 Kecamatan Solear Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 75 Persenta se 80.00 120,574,000 85.00 133,000,000 90.00 108,000,000 95.00 143,000,000 100.00 143,000,000 100.00 143,000,000 Kecamatan Mekar Baru Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 0 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100.00 70,580,000 100.00 61,000,000 100.00 111,000,000 100.00 61,000,000 100.00 61,000,000 100.00 61,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.08 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah 130 Kali 130 2,235,000,000 130 2,458,500,000 130.00 2,704,350,000 130 2,974,785,000 130 3,272,203,500 130.00 3,272,203,500 Sekretariat Daerah 3001.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu 87 Persenta se 88 47,310,407,350 88.25 46,487,472,900 88.35 47,510,356,850 88.55 49,697,423,800 88.8 49,753,038,425 88.80 49,753,038,425 Sekretariat DPRD 3001.16 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Persentase Produk hukum yang ditetapkan 16 Persenta se 16 945,190,000 18 1,081,000,000 18.00 1,159,810,000 21 1,212,654,300 26 1,276,257,929 100.00 1,276,257,929 Sekretariat Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3001.17 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kewilayahan Dalam Penyelenggara an Pemerintahan Kecamatan/Ke lurahan Jumlah LPPD Tepat Waktu 1 Dolumen 1 672,800,000 0 - - - 0 - 0 - 1.00 Sekretariat Daerah Jumlah OPD yang melaporkan LPPD Tepat Waktu 64 OPD 64 0 - 0 0 64.00 Sekretariat Daerah Jumlah Kewenangan yang dilaksanakan di Kecamatan 29 Kecamat an 29 0 - 0 0 29.00 Sekretariat Daerah Jumlah Kelurahan kategori Maju 28 Keluraha n 28 0 - 0 0 28.00 Sekretariat Daerah Jumlah Desa/Kelurah an yang memiliki Pilar Batas dan Koordinat wilayah 2 Kecamat an 2 0 - 0 0 2.00 Sekretariat Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Kelurahan yang memiliki data Monografi 28 Keluraha n 28 0 - 0 0 28.00 Sekretariat Daerah 3001.18 Program Fasilitasi Tatalaksana, Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi Persentase Rekomendasi hasil fasilitasi yang di tindaklanjuti 100 Persenta se 100 564,400,000 100 - 100.00 - 100 - 100 - 100.00 Sekretariat Daerah 3001.20 Program Peningkatan dan Pengembanga n Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Prosentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa 80 Persenta se 80 3,344,680,000 80 4,355,080,000 85.00 4,355,080,000 85 4,355,080,000 90 4,355,080,000 90.00 4,355,080,000 Sekretariat Daerah Tingkat kemandirian/ kematangan UKPBJ 2 Level 2 3 3.00 4 5 5.00 Sekretariat Daerah 3001.21 Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Dan Antar Pemerintah Daerah Prosentase Kerjasama yang di tindaklanjuti 75 Persenta se 75 123,500,000 0 - - - 0 - 0 - 75.00 Sekretariat Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3001.22 Program Peningkatan Administrasi Perekonomian Dan Pambangunan Prosentase Permasalahan Bidang Perekonomian Pembanguna n yang diselesaikan 100 Persenta se 100 1,050,000,000 100 2,350,000,000 100.00 2,400,000,000 100 2,650,000,000 100 2,650,000,000 100.00 2,650,000,000 Sekretariat Daerah Prosentase BUMD dan BLUD yang mencapai target kinerja 100 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Sekretariat Daerah 3001.31 Program Penanganan Kasus Pengaduan Dan Pengendalian Kebijakan KDH Prosentase Penanganan Kasus/Perkar a yang diselesaikan 100 Persenta se 100 1,974,500,000 100 2,274,330,000 100.00 2,444,589,000 100 2,514,926,670 100 2,587,374,469 100.00 2,587,374,469 Sekretariat Daerah Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan 100 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Sekretariat Daerah 3001.34 Program Fasilitasi Perundang- Undangan Persentase produk hukum yang difasilitasi pembahasann ya 68.75 Persenta se 88 18,524,985,800 88.2 19,113,955,550 88.30 20,627,364,375 88.47 20,678,118,375 88.6 21,005,004,935 88.60 21,005,004,935 Sekretariat DPRD Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3001.36 Program Fasilitasi Tatalaksana dan Pelayanan Publik Persentase OPD yang memiliki SOP Lengkap 100 Persenta se 100 1,050,000,000 100 585,000,000 100.00 625,000,000 100 585,000,000 100 625,000,000 100.00 625,000,000 Sekretariat Daerah Jumlah OPD yang Melaksanaka n SOP dengan baik 63 OPD 63 0 63.00 0 63 63.00 Sekretariat Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar Pelayanan 20 Persenta se 20 40 60.00 80 100 100.00 Sekretariat Daerah 3001.37 Program Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Persentase Rekomendasi hasil fasilitasi yang di tindaklanjuti 0 Persenta se 0 - 100 200,000,000 100.00 250,000,000 100 300,000,000 100 350,000,000 100.00 350,000,000 Sekretariat Daerah 3001.38 Program Peningkatan Kerjasama Daerah Prosentase Kerjasama yang di tindaklanjuti 0 Persenta se 0 - 80 1,184,900,000 85.00 1,196,900,000 90 1,208,900,000 100 1,220,900,000 100.00 1,220,900,000 Sekretariat Daerah 3001.41 Program Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang ditindaklanjut i 0 Persenta se - 100 4,727,521,500 3,757,765,000 3,673,506,400 3,766,915,762 3,766,915,762 Sekretariat Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penyelenggara an Pemerintahan 3001.42 Program Fasilitasi Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi Persentase Rekomendasi Kelembagaan yang di tindaklanjuti 0 Persenta se 0 - 100 450,000,000 100.00 500,000,000 100 550,000,000 100 600,000,000 100.00 600,000,000 Sekretariat Daerah Persentase Rencana Kerja Reformasi Birokrasi yang terlaksana 100 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Sekretariat Daerah 3001.43 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Anggaran DPRD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Setwan dan DPRD 3 Dokume n 3 562,589,500 3 581,204,500 3.00 581,204,500 3 618,848,150 3 639,325,280 3.00 639,325,280 Sekretariat DPRD 3002.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 3,327,182,100 100 3,149,300,600 100.00 3,290,300,600 100 3,229,300,600 100 3,570,300,600 100.00 3,570,300,600 Inspektora t Kabupaten Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3002.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 724,881,000 100 835,000,000 100.00 877,000,000 100 919,000,000 100 961,000,000 100.00 961,000,000 Inspektora t Kabupaten 3002.03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase pemenuhan aparatur yang di fasilitasi dalam penerapan disiplin 100 Persenta se 100 64,000,000 100 130,000,000 100.00 150,000,000 100 170,000,000 100 190,000,000 100.00 190,000,000 Inspektora t Kabupaten 3002.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur 100 Persenta se 100 100,000,000 100 150,000,000 100.00 150,000,000 100 175,000,000 100 175,000,000 100.00 175,000,000 Inspektora t Kabupaten 3002.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 12,585,500 100 35,000,000 100.00 36,000,000 100 42,000,000 100 43,000,000 100.00 43,000,000 Inspektora t Kabupaten 3002.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 64,887,400 100 75,000,000 100.00 87,000,000 100 91,000,000 100 136,000,000 100.00 136,000,000 Inspektora t Kabupaten Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100.00 2,539,936,500 100.00 2,662,777,825 100.00 2,799,049,992 100.00 3,848,208,921 100.00 3,084,722,615 100.00 3,084,722,615 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah 3003.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100.00 965,470,000 100.00 1,013,743,500 100.00 1,064,430,675 100.00 1,117,652,210 100.00 973,534,821 100.00 973,534,821 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah 3003.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 0 100 128,000,000 134,400,000 141,120,000 148,176,000 155,584,800 155,584,800 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah 3003.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100.00 320,000,000 100.00 336,000,000 100.00 352,800,000 100.00 370,440,000 100.00 388,962,000 100.00 388,962,000 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah 3003.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100.00 51,800,000 100.00 54,390,000 100.00 57,109,500 100.00 59,964,975 100.00 62,963,224 100.00 62,963,224 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan Renstra OPD terhadap RPJMD Badan Perencana Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3003.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD 100 Persenta se 100.00 93,660,000 100.00 147,193,000 100.00 154,552,650 100.00 162,280,283 100.00 142,437,653 100.00 142,437,653 a n Pembangu n an Daerah 3003.15 Program Perencanaan Sarana Prasarana Dan Pengembanga n Wilayah Capaian Program Perangkat Daerah bidang sarana prasarana dan pengembanga n wilayah 0 Dokume n 100.00 4,701,940,700 100.00 5,424,430,000 100.00 3,728,151,500 100.00 4,061,309,075 100.00 4,247,114,529 100.00 4,247,114,529 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang sarana prasarana dan pengembanga n wilayah yang diimplementa sikan 0 Rekomen da si 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah 3003.16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu 0 Persenta se 70.00 3,734,387,500 80.00 1,594,925,000 90.00 2,162,171,250 100.00 1,680,279,812 100.00 1,699,293,803 100.00 1,699,293,803 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Dokumen Pengendalian Hasil Perencanaan 0 Persenta se 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Rencana Kerja Pembanguna n Daerah (RKPD) terhadap Program dalam Rencana Pembanguna n Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 0 Persenta se 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah 3003.17 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Capaian Program Perangkat Daerah bidang ekonomi 0 Dokume n 100.00 2,434,912,500 100.00 2,250,000,000 100.00 2,350,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 2,250,000,000 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang ekonomi yang diimplementa sikan 0 Rekomen da si 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3003.19 Program Perencanaan Sosial Budaya Capaian Program Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya 0 Dokume n 70.00 1,176,250,000 75.00 2,600,000,000 80.00 2,600,000,000 85.00 2,600,000,000 90.00 2,600,000,000 90.00 2,600,000,000 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang Sosial Budaya yang diimplementa sikan 0 Rekomen da si 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah 3003.21 Program Pengembanga n Data Dan Informasi Prosentase Ketersedian Data Pembanguna n 12 Persenta se 16.00 500,000,000 20.00 825,000,000 24.00 750,000,000 28.00 750,000,000 32.00 750,000,000 32.00 750,000,000 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah Prosentase Implementasi Pusat Data Perencanaan 0 Persenta se 10.00 25.00 40.00 60.00 80.00 100.00 Badan Perencana a n Pembangu n an Daerah 3004.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 4,168,343,600 100 4,590,177,960 100.00 5,048,695,756 100 5,553,065,331 100 6,107,871,864 100.00 6,107,871,864 Badan Pendapata n Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Persenta se 100 2,582,867,000 100 2,992,012,000 100.00 3,139,110,000 100 3,293,502,500 100 3,455,555,062 100.00 3,455,555,062 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 2,133,000,000 100 2,396,300,000 100.00 2,630,930,000 100 2,889,023,000 100 3,172,925,300 100.00 3,172,925,300 Badan Pendapata n Daerah Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Persenta se 100 3,445,640,000 100 3,774,111,000 100.00 3,989,275,000 100 4,160,957,000 100 4,398,175,000 100.00 4,398,175,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Pemenuhan Aparatur yang difasilitasi dalam Penerapan Disiplin 100 Persenta se 100 80,000,000 100 - 100.00 - 100 - 100 - 100.00 Badan Pendapata n Daerah Persentase peningkatan disiplin aparatur 100 Persenta se 100 172,750,000 100 - 100.00 - 100 - 100 - 100.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3004.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100 100,000,000 100 200,000,000 100.00 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100.00 200,000,000 Badan Pendapata n Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Persenta se 100 40,000,000 100 42,000,000 100.00 44,100,000 100 46,305,000 100 48,620,000 100.00 48,620,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Persenta se 100 36,750,000 100 40,425,000 100.00 44,467,500 100 48,914,250 100 53,805,675 100.00 53,805,675 Badan Pendapata n Daerah Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persenta se 100 108,723,000 100 95,661,400 100.00 119,866,000 100 125,861,000 100 132,154,000 100.00 132,154,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 186,200,000 100 204,820,000 100.00 225,302,000 100 233,995,900 100 287,615,420 100.00 287,615,420 Badan Pendapata n Daerah Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Persenta se 100 112,750,000 100 118,389,000 100.00 124,307,000 100 130,523,000 100 137,048,000 100.00 137,048,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3004.08 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Prosentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rapat TAPD 100 Persenta se 100 188,770,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.15 Program Perencanaan Anggaran Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggaran 0 Persenta se 100 1,897,100,000 100 2,253,822,000 100.00 2,499,673,000 100 2,695,864,000 100 2,735,387,000 100.00 2,735,387,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Persentase OPD yang menyusun APBD yang sesuai waktu 100 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.16 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Persentase Pencairan OPD yang Tepat Waktu 0 Persenta se 70 2,122,125,000 75 1,918,827,500 80.00 2,164,209,687 85 2,061,300,478 90 2,487,119,115 90.00 2,487,119,115 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP 1 Dokume n 1 1 1.00 1 1 1.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3004.17 Program Perbendahara an Keuangan Daerah Persentase Kecepatan dan Ketetapan konsistensi jadwal pencairan 80 Persenta se 80 387,410,000 85 470,293,000 90.00 494,373,100 93 518,834,552 95 543,693,191 95.00 543,693,191 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.18 Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Pajak WP Self Assesment yang diperiksa 0 Wajib Pajak 50 2,380,480,000 50 2,011,400,000 50.00 2,011,400,000 50 2,011,400,000 50 2,011,400,000 250.00 2,011,400,000 Badan Pendapata n Daerah Jumlah Wajib Pajak baru 0 Wajib Pajak 120 120 120.00 120 120 600.00 Badan Pendapata n Daerah Jumlah Objek Pajak yang terpasang sistem/instru men pengawasan pajak daerah 0 Wajib Pajak 300 250 250.00 250 250 1.30 Badan Pendapata n Daerah Persentase Realisasi Dana Perimbangan 90 Persenta se 90 258,275,000 90 435,414,000 92.00 450,310,000 93 465,777,875 95 481,843,921 95.00 481,843,921 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.19 Program Peningkatan dan Pengembanga n Pengelolaan Aset/Barang Daerah Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset 70 Persenta se 70 4,449,557,011 80 5,535,923,375 85.00 5,151,950,609 90 5,325,675,642 95 5,517,151,651 95.00 5,517,151,651 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase aset yang dapat dimanfaatkan secara non komersil 60 Persenta se 60 65 70.00 75 80 80.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.20 Program Penggunausah aan dan Penyimpanan Aset/Barang Daerah Persentase barang milik daerah yang dikomersilkan 45 Persenta se 45 1,050,000,000 50 1,008,400,000 55.00 1,227,625,000 60 1,116,862,000 65 1,356,282,000 65.00 1,356,282,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.21 Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Non PBB dan BPHTB 0 Persenta se 10.01 914,650,000 10.39 881,412,500 10.76 684,107,625 11.11 769,718,732 11.44 814,440,679 11.44 814,440,679 Badan Pendapata n Daerah 3004.22 Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah PBB- P2 dan BPHTB Persentase Peningkatan Pealisasi PBB- P 0 Persenta se 6 4,140,098,000 6 5,556,945,400 6.00 2,788,292,670 6 2,884,207,305 6 2,984,899,667 6.00 2,984,899,667 Badan Pendapata n Daerah Persentase Peningkatan Realisasi BPHTB 0 Persenta se 6 6 6.00 6 6 6.00 Badan Pendapata n Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3004.23 Program Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah Persentase Pemenuhan Capaian Target Pendapatan secara Tepat Waktu 0 Persenta se 100 1,174,832,400 100 1,468,515,640 100.00 1,492,367,204 100 1,518,603,924 100 1,547,464,316 100.00 1,547,464,316 Badan Pendapata n Daerah 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 99 Persenta se 100 1,713,545,000 100 1,673,250,000 100.00 1,756,912,500 100 1,844,758,125 100 1,936,996,032 100.00 1,936,996,032 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia 3005.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 93 Persenta se 95 501,080,000 96 572,900,000 97.00 533,295,000 98 628,209,750 100 587,957,738 100.00 587,957,738 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia 3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pemenuhan untuk peningkatan disiplin aparatur 0 Persenta se 100 225,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia 3005.05 Program peningkatan kapasitas sumber Prosentase pemenuhan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 Persenta se 0 - 100 150,000,000 100.00 157,500,000 100 165,375,000 100 173,643,750 100.00 173,643,750 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 daya aparatur Manusia 3005.06 Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Persenta se 100 - 100 27,000,000 100.00 28,350,000 100 29,767,500 100 31,255,875 100.00 31,255,875 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia 3005.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase peningkatan perencanaan perangkat daerah 100 Persenta se 100 22,375,000 100 21,850,000 100.00 22,942,500 100 24,089,625 100 25,294,106 100.00 25,294,106 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia 4.1.2 Meningkatny a Kinerja Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75.05 Indeks 77 79 81 83 89 89 1104.19 Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan Meningkatnya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan/Pe rkotaan 0 Persenta se 100 16,445,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,445,000,000 Kecamatan Tigaraksa Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Meningkatnya penataan lingkungan Perumahan dan permukiman perdesaaan/ Perkotaan 0 Persenta se 100 13,290,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 13,290,000,000 Kecamatan Cikupa Prosentase Pemenuhan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Persenta se 100 10,994,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,994,500,000 Kecamatan Panongan Tercapainya Peningkatan Fasilitas Umum Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 Persenta se 100 16,305,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,305,000,000 Kecamatan Curug Prosentase perumahan dan permukiman dalam kondisi baik 0 Persenta se 100 11,645,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,645,000,000 Kecamatan Legok Prosentase perumahan dan permukiman dalam kondisi baik 0 Persenta se 75 23,222,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 23,222,600,000 Kecamatan Pasar Kemis prosentase Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p erkotaan 0 Persenta se 15,349,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,349,000,000 Kecamatan Balaraja Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prosentase Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p erkotaan 0 Persenta se 100 6,925,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,925,000,000 Kecamatan Kresek Tercapainya penataan lingkungan permukiman perdesaab dan perkotaan 0 Persenta se 100 7,815,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,815,000,000 Kecamatan Kronjo Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Persenta se 100 5,560,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,560,000,000 Kecamatan Mauk Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Persenta se 100 19,645,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,645,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman 0 Persenta se 100 7,405,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,405,000,000 Kecamatan Sepatan Terlaksanany a Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan 0 Jenis 3 13,205,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 13,205,000,000 Kecamatan Teluknaga Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Persenta se 100 11,436,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,436,000,000 Kecamatan Cisoka Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Persenta se 100 6,215,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,215,000,000 Kecamatan Pakuhaji Tercapainya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Persenta se 95 4,010,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,010,000,000 Kecamatan Kosambi Tercapainya perumahan dan permukiman dalam kondisi baik 0 Persenta se 100 5,110,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,110,000,000 Kecamatan Pagedanga n Meningkatnya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan 0 Persenta se 80 5,510,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,510,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik 0 Persenta se 20 5,520,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,520,000,000 Kecamatan Jayanti Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik 0 Persenta se 2,270,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,270,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik 0 Persenta se 2,340,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,340,000,000 Kecamatan Sukadiri Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Persenta se 80 12,340,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,340,800,000 Kecamatan Cisauk Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Persenta se 100 10,350,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,350,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Tersedianya Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p erkotaan 0 Persenta se 100 18,045,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,045,000,000 Kecamatan Sindang Jaya Peningkatan Penataan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Perdesaaan/P erkotaa 0 Persenta se 100 3,384,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,384,000,000 Kecamatan Kelapa Dua Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p erkotaan 0 Paket 99 13,320,643,500 0 0 0 0 0 0 0 0 13,320,643,500 Kecamatan Solear Prosentase Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Persenta se 75 5,360,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,360,000,000 Kecamatan Mekar Baru Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perdesaan/Pe rkotaan 0 Persenta se 25 11,661,646,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,661,646,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase Pemenuhan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Persenta se 100 7,730,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,730,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 1104.24 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 65 Persenta se 70 6,339,967,500 72 6,289,967,500 74.00 6,289,967,500 76 6,289,967,500 78 6,289,967,500 80.00 6,289,967,500 Kecamatan Tigaraksa Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik dan penurunan timbulan sampah 85 Persenta 90 5,430,782,000 92 17,414,950,000 95.00 12,638,500,000 97 9,868,500,000 98 10,408,500,000 98.00 10,408,500,000 Kecamatan Cikupa Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 se Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik 63.8 Persenta se 65.00 3,580,000,000 66.60 5,862,639,261 66.66 5,912,639,261 78.00 5,912,639,261 70.00 5,912,639,261 70.00 5,912,639,261 Kecamatan Panongan Penurunan Timbulan sampah 35 Persenta se 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 10.00 Kecamatan Panongan Prosentase Infrastruktur dasar dalam Kondisi baik 75 Persenta se 78 21,628,332,061 80 10,201,683,293 82.00 10,072,065,093 85 10,072,065,093 90 10,072,065,093 90.00 10,072,065,093 Kecamatan Curug Penurunan Timbulan sampah 35 Persenta se 30 25 20.00 15 10 10.00 Kecamatan Curug Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 13.12 Persenta se 14.24 12,465,748,100 23.32 13,793,083,060 53.87 14,880,000,000 62.09 15,785,000,000 71.43 16,510,000,000 71.43 16,510,000,000 Kecamatan Legok Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penurunan Timbulan sampah 20 Persenta se 18.00 16.00 13.00 10.00 7.00 7.00 Kecamatan Legok Prosentase penurunan timbulan sampah 10 Persenta se 10.00 9,033,575,418 10.00 26,335,774,118 10.00 31,912,042,362 10.00 240,031,397,23 1 10.00 34,709,102,093 50.00 34,709,102,093 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 70 Persenta se 74.00 78.00 82.00 86.00 90.00 90.00 Kecamatan Pasar Kemis Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60 Persenta se 71.18 16,519,516,500 8,118. 00 12,628,439,000 91.18 13,930,639,000 95.00 14,180,639,000 100.00 14,680,439,000 100.00 14,680,439,000 Kecamatan Balaraja Penurunan Timbulan Sampah 288 Ton 290.00 320.00 350.00 400.00 450.00 450.00 Kecamatan Balaraja Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 61.18 Persenta se 71.18 14,763,045,100 81.18 13,805,000,000 91.18 12,960,000,000 95.00 10,835,000,000 100.00 9,569,000,000 100.00 9,569,000,000 Kecamatan Kresek Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penurunan Timbulan Sampah 0 Ton 288.00 290.00 320.00 350.00 400.00 400.00 Kecamatan Kresek Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Persenta se 100.00 15,300,450,000 100.00 13,398,000,000 100.00 15,950,450,000 100.00 15,560,450,000 100.00 15,950,450,000 100.00 15,950,450,000 Kecamatan Kronjo Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja 96 Persenta se 100.00 14,322,613,921 100.00 11,806,526,628 100.00 11,343,426,628 100.00 11,407,526,628 100.00 10,786,326,628 100.00 10,786,326,628 Kecamatan Mauk Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 76 Persenta se 80.00 29,326,490,000 84.00 20,846,415,000 88.00 22,440,000,000 92.00 23,490,000,000 96.00 16,490,000,000 96.00 16,490,000,000 Kecamatan Rajeg Penurunan Timbulan Sampah 300 Ton 220.00 175.00 140.00 115.00 90.00 90.00 Kecamatan Rajeg Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60 Persenta se 65.00 13,908,055,000 78.00 8,954,160,000 82.00 19,067,000,000 87.00 18,568,000,000 90.00 11,040,000,000 95.00 11,040,000,000 Kecamatan Sepatan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik 93 Persenta se 94.00 20,325,255,959 95.00 22,950,000,000 96.00 23,300,000,000 97.00 23,300,000,000 98.00 23,300,000,000 98.00 23,300,000,000 Kecamatan Teluknaga Prosentase Penurunan Timbulan Sampah 45 Persenta se 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 20.00 Kecamatan Teluknaga Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 65 Persenta se 70.00 11,931,072,227 75.00 11,210,000,000 80.00 11,553,400,000 85.00 11,753,400,000 90.00 11,953,400,000 90.00 11,953,400,000 Kecamatan Pakuhaji Penurunan Timbulan Sampah 0 Persenta se 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 Kecamatan Pakuhaji Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik 69 Persenta se 71.00 8,168,720,798 76.00 8,802,309,500 81.00 7,218,343,000 86.00 7,218,343,000 91.00 7,218,343,000 91.00 7,218,343,000 Kecamatan Kosambi Penurunan Timbulan Sampah 0 Ton 360.00 290.00 210.00 140.00 70.00 70.00 Kecamatan Kosambi Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60 Persenta se 65.00 6,368,209,383 70.00 11,389,625,000 75.00 12,769,963,750 80.00 14,343,618,813 85.00 16,139,501,884 85.00 16,139,501,884 Kecamatan Pagedanga n penurunan timbulan sampah 28 Ton 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 18.00 Kecamatan Pagedanga n Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan dalam Kondisi Baik 70 Persenta se 75.00 6,217,019,500 80.00 7,207,675,000 85.00 9,836,000,000 90.00 9,917,000,000 95.00 10,048,000,000 95.00 10,048,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 54.06 Persenta se 70.00 8,676,973,029 75.00 12,963,615,338 78.00 13,180,390,000 80.00 11,789,104,750 85.00 10,798,926,275 90.00 10,798,926,275 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan 70 Persenta se 70.00 7,960,000,000 75.00 7,048,800,000 85.00 14,379,000,000 87.00 17,079,000,000 88.00 19,809,000,000 88.00 19,809,000,000 Kecamatan Kemiri Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 61.18 Persenta se 71.18 7,487,987,140 81.18 8,350,000,000 81.18 9,540,000,000 81.18 9,590,000,000 91.18 17,690,000,000 100.00 17,690,000,000 Kecamatan Sukadiri Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan 75 Persenta se 77.50 5,283,218,800 80.00 6,941,000,000 82.50 6,556,250,000 85.00 6,624,750,000 87.50 7,220,250,000 87.50 7,220,250,000 Kecamatan Cisauk Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 61.18 Persenta se 71.18 10,659,328,572 91.18 6,709,600,000 95.00 12,825,000,000 100.00 12,765,000,000 100.00 12,937,000,000 100.00 12,937,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Penurunan timbunan sampah 300 Ton 300.00 250.00 250.00 200.00 200.00 200.00 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase Penurunan Timbulan Sampah 10 Persenta se 10.00 4,654,750,000 10.00 13,644,200,000 10.00 13,442,110,000 10.00 13,719,465,500 10.00 14,010,688,775 50.00 14,010,688,775 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik 74 Persenta se 74.00 78.00 82.00 86.00 90.00 90.00 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Penurunan Timbulan Sampah 300 Ton 300.00 11,383,073,271 305.00 9,422,491,010 310.00 9,648,649,812 320.00 9,774,941,015 335.00 9,902,714,422 335.00 9,902,714,422 Kecamatan Kelapa Dua Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik 75 Persenta se 80.00 85.00 90.00 95.00 95.00 95.00 Kecamatan Kelapa Dua Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 61.8 Persenta se 71.18 15,238,498,800 81.18 10,966,192,600 91.18 16,624,536,632 95.00 19,583,781,958 100.00 21,851,554,350 100.00 21,851,554,350 Kecamatan Solear Penurunan Timbulan Sampah 0 Ton 288.00 290.00 320.00 350.00 400.00 400.00 Kecamatan Solear Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 61.18 Persenta se 71.18 3,418,892,000 81.18 4,523,274,000 91.18 4,580,262,500 95.00 4,555,124,375 100.00 6,109,368,156 100.00 6,109,368,156 Kecamatan Mekar Baru Penurunan Timbulan Sampah 187 Ton 198.00 288.00 290.00 320.00 350.00 400.00 Kecamatan Mekar Baru Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik dan turunnya timbulan sampah 20 Persenta se 25.00 5,076,700,000 30.00 5,711,700,000 35.00 5,711,700,000 40.00 5,711,700,000 45.00 5,711,700,000 45.00 5,711,700,000 Kecamatan Sukamulya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kondisi baik 65 Persenta se 70.00 4,760,000,000 75.00 6,360,000,000 80.00 5,310,000,000 85.00 5,310,000,000 90.00 5,310,000,000 90.00 5,310,000,000 Kecamatan Gunung Kaler Capaian Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Cisoka 50 Persenta se 60.00 16,438,400,000 70.00 11,124,635,000 75.00 12,760,000,000 80.00 12,020,000,000 85.00 12,090,000,000 85.00 12,090,000,000 Kecamatan Cisoka 1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunga 1 Kegiatan 1 153,175,000 0 0 0 0 0 0 0 0 153,175,000 Kecamatan Pakuhaji Penanganan penertiban bahu jalan strategis 1 Kegiatan 1 95,841,000 0 0 0 0 0 0 0 0 95,841,000 Kecamatan Solear 1105.17 Program pengembanga n wawasan kebangsaan Prosentase pengembanga n wawasan kebangsaan 75 Persenta se 75 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 Kecamatan Mekar Baru Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemberdayaa n masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 100 Persenta se 100 56,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 56,100,000 Kecamatan Mauk Prosentase partisipasi masyarakat dalam penanganan trantibum dan linmas 0 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 Kecamatan Kemiri 1105.20 Program Pembinaan Dan Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum Tercapainya Peningkatan Kapasitas pada Kelembagaan Ketertiban dan Ketentraman Umum 100 Persenta se 100 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 Kecamatan Curug Terlaksanany a Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 100 Persenta se 100 29,375,000 0 0 0 0 0 0 0 0 29,375,000 Kecamatan Teluknaga Program Pembinaan Dan Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum 1 Kegiatan 1 324,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 324,500,000 Kecamatan Pakuhaji Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terlaksanany a Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 Kecamatan Kemiri Pembinaan Dan Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum 100 Persenta se 100 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 Kecamatan Sepatan Timur 1105.22 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Prosentse Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban 14 Persenta se 15 593,000,000 16 593,000,000 17.00 593,000,000 18 593,000,000 19 593,000,000 20.00 593,000,000 Kecamatan Tigaraksa Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 13.1 Persenta se 14.29 412,724,000 28.57 460,620,000 42.86 442,500,000 57.14 445,500,000 71.43 422,500,000 71.43 422,500,000 Kecamatan Cikupa Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban 80 Persenta se 80.00 166,400,000 85.00 535,000,000 85.00 535,000,000 90.00 535,000,000 90.00 805,000,000 90.00 805,000,000 Kecamatan Panongan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban 80 Persenta se 80 464,870,000 85 688,700,000 85.00 688,700,000 90 688,700,000 90 688,700,000 90.00 688,700,000 Kecamatan Curug Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 Persenta se 121,360,000 - - Kecamatan Legok Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 10 Persenta se 10.00 405,304,500 10.00 168,695,448,80 0 10.00 468,676,532 10.00 492,989,107 10.00 513,438,564 50.00 513,438,564 Kecamatan Pasar Kemis Jumlah konflik ekonomi sosial dan politik 1 Kasus 1.00 1.00 - 0.00 0.00 2.00 Kecamatan Pasar Kemis Jumlah konflik SARA 0 Kasus 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.00 Kecamatan Pasar Kemis prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 14.29 Persenta se 28.57 286,132,500 42.86 247,100,000 57.14 250,550,000 71.43 252,550,000 71.43 252,550,000 71.43 252,550,000 Kecamatan Balaraja Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Menekannya terjadinya Potensi Konflik 5 Konflik 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 Kecamatan Balaraja prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 Persenta se 14.29 104,870,000 28.57 131,110,000 42.86 142,000,000 57.14 149,000,000 71.43 157,000,000 71.43 157,000,000 Kecamatan Kresek Menekannya terjadinya Potensi Konflik 0 Konflik 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 Kecamatan Kresek prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 Persenta se 200,000,000 - - Kecamatan Kronjo prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 15 Persenta se 20.00 110,300,000 25.00 142,000,000 30.00 142,000,000 35.00 142,000,000 50.00 145,000,000 50.00 145,000,000 Kecamatan Rajeg Menekannya terjadinya Potensi Konflik 10 Persenta se 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 Kecamatan Rajeg Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Menekannya Terjadinya Potensi Konflik 25 Persenta se 23.00 236,875,000 21.00 385,000,000 18.00 390,000,000 17.00 395,000,000 15.00 400,000,000 15.00 400,000,000 Kecamatan Teluknaga Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 Persenta se 130,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 Persenta se 17.00 599,000,000 28.00 911,500,000 35.00 876,500,000 42.00 876,500,000 59.00 876,500,000 59.00 876,500,000 Kecamatan Kosambi Menekan Terjadinya Potensi Konflik 0 Konflik 8.00 7.00 7.00 6.00 5.00 5.00 Kecamatan Kosambi Cakupan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban 70 Persenta se 75.00 212,500,000 80.00 101,850,000 85.00 110,000,000 90.00 110,000,000 95.00 110,000,000 95.00 110,000,000 Kecamatan Jambe Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban 65 Persenta se 70.00 198,600,000 75.00 140,000,000 75.50 165,000,000 80.00 165,000,000 85.00 165,000,000 85.00 165,000,000 Kecamatan Jayanti Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 4 Kasus 5.00 45,000,000 4.00 49,700,000 4.00 71,000,000 3.00 71,000,000 2.00 71,000,000 2.00 71,000,000 Kecamatan Kemiri prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 Persenta se 14.29 100,000,000 25.57 385,000,000 42.86 395,000,000 57.14 400,000,000 71.43 400,000,000 71.43 400,000,000 Kecamatan Sukadiri Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan 65.5 Persenta se 68.75 168,500,000 75.00 189,000,000 81.25 189,000,000 87.50 189,000,000 93.25 189,000,000 93.25 189,000,000 Kecamatan Cisauk Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 70 Persenta se 70.00 30,000,000 65.35 66,300,000 65.20 230,000,000 50.85 260,000,000 25.15 285,000,000 25.15 285,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Menekannya terjadinya Potensi Konflik 3 Konflik 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 Kecamatan Sepatan Timur Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 Persenta se 10.00 179,550,000 10.00 187,040,000 10.00 198,000,000 10.00 207,900,000 10.00 218,295,000 50.00 218,295,000 Kecamatan Sindang Jaya Jumlah konflik ekonomi sosial dan politik 0 Kasus 1.00 1.00 - 0.00 0.00 - Kecamatan Sindang Jaya Jumlah konflik SARA 0 Kasus 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 15 Persenta se 15.00 449,545,000 20.00 608,840,000 30.00 613,738,400 40.00 618,695,984 50.00 623,713,549 50.00 623,713,549 Kecamatan Kelapa Dua Jumlah Konflik Ekonomi Sosial dan Politik 4 Kasus 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 Kecamatan Kelapa Dua Jumlah Konflik Sara 2 Kasus 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 Kecamatan Kelapa Dua Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 Persenta se 14.29 157,044,000 28.57 144,200,000 42.86 240,300,000 57.14 262,830,000 71.43 275,613,000 71.43 275,613,000 Kecamatan Solear Menekannya terjadinya Potensi Konflik 0 Angka 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 Kecamatan Solear prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 65 Persenta se 70.00 50,000,000 75.00 280,000,000 80.00 155,000,000 85.00 170,000,000 90.00 145,000,000 95.00 145,000,000 Kecamatan Mekar Baru Menekannya terjadinya Potensi Konflik 10 Konflik 8.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 Kecamatan Mekar Baru penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 20 Persenta se 20.00 100,000,000 20.00 185,000,000 20.00 160,000,000 20.00 185,000,000 20.00 185,000,000 20.00 185,000,000 Kecamatan Sukamulya Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban 0 Persenta se 14.29 103,015,000 28.57 195,000,000 42.86 195,000,000 57.14 195,000,000 71.43 195,000,000 71.43 195,000,000 Kecamatan Gunung Kaler Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1206.15 Program Pelayanan Administrasi Kependuduka n Persentase Penerbitan KTP -El Valid 96 Persenta se 100 5,415,565,500 100 13,441,431,000 100.00 5,667,703,000 100 6,352,703,000 100 6,357,703,000 100.00 6,357,703,000 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil Persentase Penerbitan KK Valid 96 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil Persentase Penerbitan KIA Valid 0 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil 1206.16 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan Valid 100 Persenta se 100 1,215,105,500 100 1,417,500,000 100.00 2,555,000,000 100 2,580,000,000 100 2,635,000,000 100.00 2,635,000,000 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Valid 100 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Kematian yang diterbitkan Valid 100 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1206.17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependuduka n Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik 100 Persenta se 100 1,549,150,000 100 1,488,850,000 100.00 1,475,000,000 100 1,525,000,000 100 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil 1206.18 Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan Persentase jumlah OPD yang bekerjasama dalam Pemanfaatan Data Kependuduka n 0 Persenta se 20 1,425,612,000 40 1,545,650,000 60.00 1,615,000,000 80 1,685,000,000 100 1,645,000,000 100.00 1,645,000,000 Dinas Kependud u kan dan Pencatatan Sipil 1207.16 Program Pengembanga n Lembaga Ekonomi Pedesaan Pengembanga n Lembaga Ekonomi Pedesaan 100 Persenta se 100 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 Kecamatan Sepatan Timur 1207.18 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Prosentase pemenuhan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 100 Persenta se 100 125,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 125,000,000 Kecamatan Panongan 1207.19 Program Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa Prosentase Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa 100 Persenta se 100 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 Kecamatan Panongan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa 100 Persenta se 100 20,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,400,000 Kecamatan Mauk Program Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa 1 Kegiatan 1 149,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 149,750,000 Kecamatan Pakuhaji Program Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 Kecamatan Kemiri 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembanga n Ekonomi Di Kecamatan Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 50 Persenta se 55 1,074,893,400 57 1,074,893,400 60.00 1,074,893,400 65 1,074,893,400 67 1,074,893,400 70.00 1,074,893,400 Kecamatan Tigaraksa Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 100 Persenta se 100 1,402,940,000 100 2,104,050,000 100.00 2,155,300,000 100 2,185,300,000 100 2,185,300,000 100.00 2,185,300,000 Kecamatan Cikupa Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 80 Persenta se 80.00 1,261,700,000 85.00 820,740,000 85.00 820,740,000 90.00 820,740,000 90.00 820,740,000 90.00 820,740,000 Kecamatan Panongan Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 80 Persenta se 80 1,170,775,000 85 939,775,000 85.00 939,775,000 90 939,775,000 90 939,775,000 90.00 939,775,000 Kecamatan Curug Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 0 Persenta se 20.00 1,647,355,000 40.00 1,610,665,000 60.00 1,766,750,000 80.00 1,900,000,000 90.00 1,980,000,000 90.00 1,980,000,000 Kecamatan Legok Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat 10 Persenta se 10.00 1,539,166,500 20.00 1,438,049,500 30.00 1,780,620,476 40.00 1,888,267,658 50.00 1,993,283,818 50.00 1,993,283,818 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 25 Persenta se 50.00 783,000,300 65.00 880,325,000 70.00 907,000,000 75.00 907,000,000 80.00 907,000,000 80.00 907,000,000 Kecamatan Balaraja Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 0 Persenta 25.00 776,656,500 50.00 745,353,000 62.50 800,000,000 75.00 844,000,000 88.00 884,000,000 88.00 884,000,000 Kecamatan Kresek Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 se Prosentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat 100 Persenta se 100.00 1,065,000,000 100.00 1,025,000,000 100.00 1,065,000,000 100.00 1,065,000,000 100.00 1,515,000,000 100.00 1,515,000,000 Kecamatan Kronjo Prosentase kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 97 Persenta se 100.00 1,390,545,000 100.00 2,308,600,000 100.00 2,387,500,000 100.00 2,571,000,009 100.00 2,831,000,000 100.00 2,831,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 10 Persenta se 25.00 709,600,000 45.00 949,275,000 65.00 975,000,000 85.00 865,000,000 100.00 995,000,000 100.00 995,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 25 Persenta se 30.00 1,021,430,000 40.00 710,380,000 50.00 910,200,000 60.00 937,000,000 70.00 1,047,000,000 75.00 1,047,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Kelompok Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaa n Masyarakat 45 Persenta se 50.00 762,921,000 55.00 1,125,000,000 60.00 1,125,000,000 65.00 1,125,000,000 70.00 1,125,000,000 70.00 1,125,000,000 Kecamatan Teluknaga Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Peningkatan pemberdayaa n masyarakat dan pengembanga n ekonomi di Kecamatan 0 Persenta se 100.00 911,500,000 Kecamatan Cisoka Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat 0 Persenta se 10.00 1,052,858,000 15.00 1,020,800,000 20.00 1,090,185,000 25.00 1,041,600,000 30.00 1,063,600,000 30.00 1,063,600,000 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Masyarakat Yang di Fasilitasi Dalam Pemberdayaa n Masyarakat 0 Persenta se 25.00 1,739,850,360 58.00 1,327,768,000 62.50 2,167,768,000 75.00 2,167,768,000 88.00 2,167,768,000 88.00 2,167,768,000 Kecamatan Kosambi prosentase masyarakat yang di fasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat 50 Persenta se 55.00 704,672,808 60.00 779,250,000 65.00 860,175,000 70.00 949,642,500 75.00 1,048,572,250 75.00 1,048,572,250 Kecamatan Pagedanga n Persentase Masyarakat Yang Difasilitasi dalam Pemberdayaa n Masyarakat 70 Persenta se 75.00 636,840,000 80.00 765,219,500 85.00 735,000,000 90.00 745,000,000 95.00 755,000,000 95.00 755,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 40 Persenta 80.00 635,400,000 90.00 1,714,970,000 90.00 1,745,000,000 90.00 1,745,000,000 90.00 1,745,000,000 90.00 1,745,000,000 Kecamatan Jayanti Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 se Prosentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat 85 Persenta se 75.00 310,000,000 80.00 580,200,000 85.00 995,000,000 86.00 1,140,000,000 87.00 1,275,000,000 88.00 1,275,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 0 Persenta se 25.00 840,000,000 50.00 840,000,000 62.50 840,000,000 75.00 1,200,000,000 75.00 840,000,000 88.00 840,000,000 Kecamatan Sukadiri Program Pemberdayaa n Masyarakat dan Pengembanga n Ekonomi Di Kecamatan 75 Persenta se 75.00 835,265,000 78.75 740,400,000 82.50 720,400,000 86.25 720,400,000 90.00 740,400,000 90.00 740,400,000 Kecamatan Cisauk Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 25 Persenta se 50.00 525,000,000 62.50 1,045,000,000 75.00 705,000,000 88.00 790,000,000 88.00 820,000,000 88.00 820,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat 0 Persenta se 10.00 1,037,150,000 20.00 1,013,750,000 30.00 1,155,212,500 40.00 1,205,973,125 50.00 1,263,371,781 50.00 1,263,371,781 Kecamatan Sindang Jaya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Kelompok Masyarakat yang di Fasilitasi dalam Pemberdayaa n Masyarakat 25 Persenta se 25.00 2,343,961,500 50.00 3,049,328,150 62.50 2,701,586,900 75.00 2,724,506,670 88.00 2,767,475,700 88.00 2,767,475,700 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 0 Persenta se 25.00 868,538,000 50.00 1,248,080,000 62.50 1,379,802,500 75.00 1,389,522,875 88.00 1,396,975,000 88.00 1,396,975,000 Kecamatan Solear Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 60 Persenta se 65.00 276,600,000 70.00 2,235,000,000 75.00 1,066,000,000 80.00 1,256,000,000 85.00 1,256,000,000 90.00 1,256,000,000 Kecamatan Mekar Baru Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaa n masyarakat/ Kelompok masyarakat yang ada 20 Persenta se 20.00 575,000,000 20.00 910,000,000 20.00 935,000,000 20.00 935,000,000 20.00 835,000,000 100.00 835,000,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 40 Persenta se 50.00 649,880,000 60.00 585,000,000 70.00 610,000,000 75.00 610,000,000 80.00 685,000,000 80.00 685,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 1207.21 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Baik 0 40,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Gunung Kaler Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1207.22 Program Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa Prosentase Desa yang Pengelolaan keuangan sesuai SAP dan Tertib Asset 0 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000,000 Kecamatan Kemiri Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa 100 Persenta se 100 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase Pemenuhan Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa 100 Persenta se 100 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 Kecamatan Panongan 1210.15 Program Pengembanga n Komunikasi, Informasi dan Media Massa Prosentase pengembanga n komunikasi, informasi dan media massa 100 Persenta se 100 2,297,550,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.16 Program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi Prosentase SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan informasi 100 Persenta se 100 1,025,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Komunikas i dan Informatik a Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1210.17 Program kerjasama informasi dan media massa Prosentase kerjasama informasi dengan insan media 100 Persenta se 100 2,800,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.18 Program implementasi dan pengembanga n layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Prosentase implementasi dan pengembanga n Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik 100 Persenta se 100 1,200,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.19 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika (program baru) Prosentasi pemanfaatan teknologi informatika 41 Persenta se 50 5,447,950,000 0 - - - 0 - 0 - 50.00 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.20 Program pengembanga n aplikasi/siste m informasi manajemen (program baru) Prosentasse aplikasi yang terintegrasi 2 Persenta se 3 825,000,000 0 - - - 0 - 0 - 3.00 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.21 Program fasilitasi peningkatan sdm bidang teknologi informatika Prosentase SDM yang kompeten di Bidang IT 100 Persenta se 100 313,100,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Komunikas i dan Informatik a Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1210.22 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Prosentase pengelolaan sistem yang terintegrasi 0 Persenta se 0 - 3.5 9,300,000,000 3.55 10,850,000,000 3.7 11,850,000,000 4 12,750,000,000 4.00 12,750,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.23 Program Pengelolaan Informasi Publik Angka Indeks persepsi keterbukaan informasi publik 0 Indeks 0 - 75 2,275,000,000 85.00 2,560,000,000 90 3,102,000,000 95 3,432,000,000 95.00 3,432,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.24 Program Pengelolaan Komunikasi Publik Prosentase pengelolaan komunikasi publik 0 Persenta se 0 - 25 3,630,000,000 50.00 3,675,000,000 75 5,470,000,000 100 6,125,000,000 100.00 6,125,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.25 Program Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Prosentase Penyelesaian Sengketa Informasi 0 Persenta se 0 - 62.5 125,000,000 75.00 125,000,000 87.5 125,000,000 100 125,000,000 100.00 125,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1210.26 Program Pengembanga n/Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Prosentase peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi 0 Persenta se 0 - 40 19,400,000,000 60.00 19,950,000,000 80 20,150,000,000 100 15,150,000,000 100.00 15,150,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1213.15 Program penyadaran, pemberdayaan , dan pengembanga n potensi kepemimpinan , kewirausahaa n serta kepeloporan pemuda Persentase organisasi pemuda yang aktif 0 64,500,000 64,500,000 Kecamatan Teluknaga 1214.15 Program Statistik Sektoral Prosentase data statistik sektoral 0 Persenta se 0 - 25 1,325,000,000 50.00 1,400,000,000 75 1,520,000,000 100 1,650,000,000 100.00 1,650,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1215.15 Program Pengamanan Informasi Angka Indeks keamanan informasi (KAMI) 0 Indeks 0 - 275 1,300,000,000 350.00 1,500,000,000 456 1,450,000,000 550 1,550,000,000 550.00 1,550,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a 1215.16 Program Pola Hubungan Jaringan Persandian Prosentase pola hubungan jaringan persandian yang terkoordinasi 0 Persenta se 0 - 175 75,000,000 280.00 75,000,000 325 75,000,000 450 100,000,000 450.00 100,000,000 Dinas Komunikas i dan Informatik a Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1218.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku, pemilahan arsip inaktif dan penyerahan arsip dari SKPD/BUMD /Lembaga ke DISPERPUSIP 6.6 Persenta se 26 1,017,500,000 46 1,354,000,000 66.00 1,260,000,000 86 1,210,000,000 100 1,210,000,000 100.00 1,210,000,000 Dinas Perpustaka an dan Arsip 1218.16 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah Persentase Informasi tentang arsip yang diolah secara elektronik dan informasi tentang arsip yang disimpan dalam media lain 60 Persenta se 60 1,713,000,000 70 2,145,000,000 80.00 2,302,000,000 90 2,292,250,000 100 2,517,250,000 100.00 2,517,250,000 Dinas Perpustaka an dan Arsip 3001.14 Program Pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah Meningkatnya inovasi perangkat daerah 0 - - 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 Kecamatan Tigaraksa Meningkatnya inovasi perangkat daerah 0 Persenta se 100 - 100 150,000,000 100.00 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100.00 150,000,000 Kecamatan Cikupa Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Meningkatnya inovasi perangkat daerah 0 - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kecamatan Panongan Jumlah Pengembanga n Inovasi di Kecamatan 0 Angka 0 - 1 100,000,000 1.00 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 1.00 100,000,000 Kecamatan Curug meningkatnya inovasi kecamatan 0 Angka 1.00 - 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 Kecamatan Legok Inovasi yang diimplementa sikan 0 Jumlah 0.00 - 1.00 129,362,500 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 4.00 200,000,000 Kecamatan Pasar Kemis Inovasi dikecamatan Balaraja 2 Jumlah 2.00 - 2.00 145,000,000 2.00 200,000,000 2.00 200,000,000 2.00 200,000,000 4.00 200,000,000 Kecamatan Balaraja Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 Inovasi 1.00 - 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 Kecamatan Kresek Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 Persenta se 0.00 - 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Mauk Jumlah Implementasi Inovasi 0 - 50,000,000 75,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kecamatan Rajeg Inovasi Kecamatan 0 Jenis 0.00 - 1.00 42,000,000 1.00 45,000,000 1.00 35,000,000 1.00 35,000,000 4.00 35,000,000 Kecamatan Sepatan Jumlah Implementasi Inovasi 1 Inovasi 1.00 - 2.00 500,000,000 2.00 500,000,000 2.00 500,000,000 2.00 500,000,000 10.00 500,000,000 Kecamatan Teluknaga Tersedianya inovasi SKPD untuk diimplementa sikan 0 - 78,500,000 80,000,000 85,000,000 90,000,000 90,000,000 Kecamatan Cisoka Tersedianya inovasi SKPD untuk diimplementa sikan 0 Kegiatan 0.00 - 1.00 91,250,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 4.00 200,000,000 Kecamatan Pakuhaji Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 jumlah pengembanga n inovasi di kecamatan 0 Angka 0.00 - 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 Kecamatan Pagedanga n Persentase pemenuhan pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah 0 Persenta se 0.00 - 70.00 100,000,000 75.00 100,000,000 80.00 100,000,000 85.00 100,000,000 85.00 100,000,000 Kecamatan Jambe Prosentasi capaian implementasi inovasi 1 Jumlah 1.00 - 3.00 150,000,000 1.00 75,000,000 1.00 75,000,000 1.00 200,000,000 8.00 200,000,000 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan Pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah 1 Desa 0.00 - 1.00 80,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase Pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah 0 Persenta se 0.00 - 0.00 - 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 Kecamatan Sukadiri Program pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah 75 Persenta se 75.00 - 75.00 60,000,000 80.00 60,000,000 85.00 60,000,000 90.00 60,000,000 90.00 60,000,000 Kecamatan Cisauk Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 Persenta se 0.00 - 1.00 175,000,000 - 170,000,000 0.00 150,000,000 0.00 150,000,000 1.00 150,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Jumlah Inovasi yang Diimplementa sikan di Kecamatan 0 Jumlah 0.00 - 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 4.00 200,000,000 Kecamatan Sindang Jaya Inovasi yang di implementasi kan 0 Inovasi 0.00 - 2.00 200,000,000 - 300,000,000 1.00 400,000,000 0.00 400,000,000 3.00 400,000,000 Kecamatan Kelapa Dua Jumlah Inovasi Daerah 0 Nilai 1.00 - 1.00 40,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 0.00 100,000,000 5.00 100,000,000 Kecamatan Solear Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 Persenta se 0.00 - 0.00 - 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Mekar Baru Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Kecamatan Sukamulya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capaian Inovasi yang di implementasi kan 0 Inovasi 0.00 - 1.00 150,000,000 1.00 150,000,000 1.00 150,000,000 1.00 150,000,000 4.00 150,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.23 Program Penyelengaraa n Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan A yang sesuai dengan SOP 30 Persenta se 40 165,000,000 50 300,000,000 60.00 300,000,000 70 300,000,000 80 300,000,000 80.00 300,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3001.25 Program Penyelengaraa n Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan B yang sesuai dengan SOP 60 Persenta se 65 165,000,000 70 300,000,000 75.00 300,000,000 80 300,000,000 90 300,000,000 90.00 300,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3001.26 Program Peningkatan Pengelaolaan Asset dan Standarisasi Barang Daerah Prosentase Barang Milik Daerah Yang Akuntable 100 Persenta se 100 565,000,000 100 621,500,000 100.00 683,650,000 100 752,015,000 100 827,216,500 100.00 827,216,500 Sekretariat Daerah 3001.30 Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan Prosentase Pemenuhan Pelayanan Di kecamatan 75 Persenta se 80 2,433,399,100 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 2,433,399,100 Kecamatan Tigaraksa Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum di Kecamatan 100 Persenta se 100 2,079,186,548 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 2,079,186,548 Kecamatan Cikupa Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan 75 Persenta se 75.00 1,607,310,077 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 1,607,310,077 Kecamatan Panongan Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 75 Persenta se 75 3,212,721,127 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 3,212,721,127 Kecamatan Curug Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 100 Persenta se 100.00 1,181,482,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 1,181,482,000 Kecamatan Legok Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan 75 Persenta se 80.00 3,816,221,202 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 3,816,221,202 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 0 Persenta se 0.00 198,790,000 0 0 0 0 0 0 0 0 44.44 198,790,000 Kecamatan Kresek Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Program Pelayanan Umum di Kecamatan 0 Persenta se 0.00 918,429,286 0 0 0 0 0 0 0 0 - 918,429,286 Kecamatan Mauk Prosentase Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan umum 1 Persenta se 2.00 675,678,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 675,678,500 Kecamatan Sepatan Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungj awaban Baik 75 Persenta se 80.00 585,830,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 585,830,000 Kecamatan Teluknaga Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 75 Persenta se 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 Kecamatan Teluknaga Capaian Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan Cisoka 50 Persenta se 60.00 16,438,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00 16,438,400,000 Kecamatan Cisoka prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan 0 934,374,916 0 0 0 0 0 0 0 0 934,374,916 Kecamatan Pakuhaji Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan 60 Persenta se 65.00 1,240,615,000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00 1,240,615,000 Kecamatan Pagedanga n Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 12.5 Persenta se 12.50 508,704,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 508,704,000 Kecamatan Jayanti Capaian Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kecamatan 11.11 Persenta se 15.41 370,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.41 370,000,000 Kecamatan Sukadiri Prosentase Pemenuhan Pelayanan Di kecamatan Cisauk 100 Persenta se 100.00 1,736,616,200 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 1,736,616,200 Kecamatan Cisauk Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungj awaban Baik 75 Persenta se 75.00 306,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 306,700,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan 0 Persenta se 80.00 698,864,900 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 698,864,900 Kecamatan Sindang Jaya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan Pelayanan di Kecamatan 60 Persenta se 70.00 5,704,304,496 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 5,704,304,496 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan Pelayanan di Kecamatan Kelapa Dua 60 Persenta se 70.00 0.00 - 0.00 0.00 70.00 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 32.42 Persenta se 55.68 665,848,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 665,848,000 Kecamatan Solear Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 32.42 Persenta se 55.68 74.07 88.62 100.00 100.00 100.00 Kecamatan Solear Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 60 Persenta se 0.00 411,226,000 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 411,226,000 Kecamatan Mekar Baru prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan 0 35,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000,000 Kecamatan Sukamulya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 75 Persenta se 80.00 292,515,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 292,515,000 Kecamatan Gunung Kaler Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 0 959,650,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959,650,700 Kecamatan B Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 47.43 Persenta se 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 47.75 Persenta se 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 0 539,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 539,600,000 Kecamatan K Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 0 1,037,644,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,037,644,000 Kecamatan R Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 0 3,220,928,842 0 0 0 0 0 0 0 0 3,220,928,842 Kecamatan K Persentase Pemenuhan Pelayanan di Kecamatan 75 Persenta se 80.00 504,580,500 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 504,580,500 Kecamatan Jambe prosentase pemenuhan Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan 70 Persenta se 75 210,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000,000 Kecamatan K 3001.32 Program Penyelengaraa n Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan C yang sesuai dengan SOP 65 Persenta se 70 165,000,000 75 300,000,000 80.00 300,000,000 85 300,000,000 90 300,000,000 90.00 300,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3001.33 Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Persentase pengaduan yang ditindaklanjut i dan diselesaikan 55 Persenta se 70 1,883,300,000 75 940,000,000 80.00 1,040,000,000 85 1,040,000,000 90 940,000,000 90.00 940,000,000 Dinas Penanama n Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3001.39 Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 80 Persenta se 0 - 85 1,404,653,500 90.00 1,464,653,500 92 1,404,653,500 95 1,404,653,500 100.00 1,404,653,500 Kecamatan Tigaraksa Persentase Desa/Kelurah an dengan laporan pertanggungj awaban baik 100 Persenta se 0 - 100 618,696,000 100.00 982,000,000 100 952,550,000 100 999,437,500 100.00 999,437,500 Kecamatan Cikupa Prosentase Administrasi Pemerintahan 75 Persenta se 0 - 80.00 748,628,000 85.00 748,628,000 85.00 748,628,000 90.00 748,628,000 90.00 748,628,000 Kecamatan Panongan Prosentase Administrasi Pemerintahan 75 Persenta se 0 - 80 1,531,916,000 85.00 1,531,916,000 85 1,531,916,000 90 1,531,916,000 90.00 1,531,916,000 Kecamatan Curug Prosentase Administrasi Pemerintahan 0 0 - 769,297,000 890,000,000 935,000,000 995,000,000 995,000,000 Kecamatan Legok Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal maju 11.11 Persenta se 0 - 33.33 1,937,781,790 55.56 1,879,618,144 77.78 1,966,915,050 100.00 2,054,729,004 100.00 2,054,729,004 Kecamatan Pasar Kemis Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase desa/kelurah an dengan laporan pertanggungj awaban baik 11.11 Persenta se 0.00 - 33.33 55.56 77.78 100.00 100.00 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 10.1 Persenta se 0 - 22.22 664,790,000 33.33 671,290,000 44.44 673,290,000 55.55 678,290,000 60.78 678,290,000 Kecamatan Balaraja Persentase desa dengan laporan pertanggungj awaban baik 33.33 Persenta se 44.44 - 55.55 66.67 77.77 88.88 88.88 Kecamatan Balaraja Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 0 Persenta se 0 - 11.11 148,320,000 22.22 157,000,000 33.33 165,000,000 44.44 180,000,000 44.44 180,000,000 Kecamatan Kresek Persentase desa dengan laporan pertanggungj awaban baik 33.33 Persenta se 44.44 - 55.55 66.67 77.77 88.88 88.88 Kecamatan Kresek Prosentase Desa/Kelurah an Dengan kategori Minimal Maju 100 Persenta se 0 - 100.00 169,600,000 100.00 264,600,000 100.00 314,600,000 100.00 264,600,000 100.00 264,600,000 Kecamatan Kronjo Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Desa/Kelurah an Dengan LPJ Baik 100 Persenta se 25.00 - 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 Kecamatan Kronjo Prosentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang tertib 100 Persenta se 0 - 9.00 458,000,000 18.00 478,000,000 27.00 570,000,000 45.00 715,000,000 100.00 715,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Berkembang 71 Persenta se 0 - 77.00 473,400,000 80.00 555,000,000 81.00 460,000,000 83.00 525,000,000 83.00 525,000,000 Kecamatan Rajeg Persentase desa dengan laporan pertanggung jawaban baik 42 Persenta se 44.44 - 55.55 66.67 77.77 88.88 88.88 Kecamatan Rajeg Jumlah desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 0 Jumlah 0 - 1.00 570,995,000 1.00 605,000,000 1.00 652,500,000 1.00 722,000,000 6.00 722,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungj awaban Baik 75 Persenta se 0 - 85.00 180,000,000 90.00 205,000,000 95.00 180,000,000 100.00 205,000,000 100.00 205,000,000 Kecamatan Teluknaga Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capaian administrasi pemerintahan 0 Persenta se 0 - 100.00 100,500,000 100.00 110,000,000 100.00 120,000,000 100.00 129,500,000 100.00 129,500,000 Kecamatan Cisoka Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal maju 0 Persenta se 0 - 14.29 341,015,000 28.57 348,000,000 42.86 319,900,000 64.29 362,000,000 64.29 362,000,000 Kecamatan Pakuhaji Prosentase desa dengan laporan pertanggungj awaban baik 0 Persenta se 38.46 - 53.85 69.23 84.62 100.00 100.00 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Desa/Kelurah an Dengan Kategori Minimal Berkembang 85 Persenta se 0 - 95.00 1,970,489,000 100.00 1,950,489,000 100.00 1,950,489,000 100.00 1,950,489,000 100.00 1,950,489,000 Kecamatan Kosambi Persentase Desa Dengan Laporan Peratnggungj awaban Baik 0 Persenta se 32.42 - 55.68 74.07 88.62 100.00 100.00 Kecamatan Kosambi prosentase desa/ kelurahan dengan kategori minimal maju 11 Persenta se 0 - 11.00 985,000,000 22.00 1,139,750,000 33.00 1,276,212,500 44.00 1,467,644,375 44.00 1,467,644,375 Kecamatan Pagedanga n Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prosentase desa deangan laporan pertanggungj awaban baik 33 Persenta se 44.00 - 55.00 66.00 77.00 88.00 88.00 Kecamatan Pagedanga n Persentase pemenuhan administrasi pemerintahan kecamatan 0 Persenta se 0 - 70.00 106,000,000 75.00 112,000,000 80.00 112,000,000 85.00 112,000,000 85.00 112,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 12.5 Persenta se 0 - 25.00 208,000,000 37.50 213,000,000 62.50 213,000,000 100.00 213,000,000 100.00 213,000,000 Kecamatan Jayanti Indeks Kepuasan Masyarakat 77 Persenta se 78.50 - 80.00 82.50 84.00 85.00 85.00 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan Kecamatan 70 Persenta se 0 - 85.00 125,000,000 85.00 125,000,000 85.00 125,000,000 85.00 125,000,000 85.00 125,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase desa dengan kategori minimal Maju 11.5 Persenta se 0 - 33.50 250,000,000 44.50 345,000,000 44.50 345,000,000 44.50 300,000,000 44.50 300,000,000 Kecamatan Sukadiri Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase desa dengan laporan pertanggungj awaban baik 33 Persenta se 44.00 - 55.00 66.00 77.00 88.00 88.00 Kecamatan Sukadiri Program Administrasi Pemerintahan 80 Persenta se 0 - 82.50 708,800,000 85.00 733,800,000 87.50 708,800,000 90.00 733,800,000 90.00 733,800,000 Kecamatan Cisauk Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 10.1 Persenta se 0 - 11.11 93,955,400 22.22 130,000,000 33.33 155,000,000 44.44 155,000,000 55.50 155,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Persentase desa dengan laporan pertanggungj awaban baik 33.33 Persenta se 44.44 - 55.55 66.67 77.77 88.88 88.88 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase Desa/Kelurah an dengan Kategori Minimal Maju 0 Persenta se 0 - 42.86 165,000,000 71.43 169,800,000 85.71 173,790,000 100.00 177,979,500 100.00 177,979,500 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Desa dengan Laporan Pertanggungj awaban Baik 0 Persenta se 14.29 - 42.86 57.14 85.71 100.00 100.00 Kecamatan Sindang Jaya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Desa/Kelurah an dengan kategori Maju 60 Persenta se 0 - 70.00 2,242,793,334 75.00 2,314,901,566 80.00 2,287,230,880 85.00 2,309,783,485 85.00 2,309,783,485 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase Desa/Kelurah an dengan laporan pertanggungj awaban keuangan yang baik 60 Persenta se 60.00 - 70.00 75.00 80.00 85.00 85.00 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan 0 0 - 188,615,000 408,000,000 432,000,000 435,000,000 435,000,000 Kecamatan Solear Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 0 Persenta se 0 - 0.00 192,000,000 11.11 315,000,000 22.22 340,000,000 33.33 350,000,000 44.44 350,000,000 Kecamatan Mekar Baru Persentase desa dengan laporan pertanggungj awaban baik 40.03 Persenta se 42.00 - 44.44 55.55 66.67 77.77 88.88 Kecamatan Mekar Baru Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan 75 Persenta se 0 - 80.00 172,000,000 85.00 200,000,000 85.00 177,000,000 90.00 180,000,000 90.00 180,000,000 Kecamatan Sukamulya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan 75 Persenta se 0 - 85.00 145,500,000 90.00 145,500,000 95.00 155,500,000 100.00 155,500,000 100.00 155,500,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.40 Program Pelayanan Umum Kecamatan prosentase administrasi pemerintahan pelayanan umum di kecamatan 70 Persenta se 0 - 85 603,933,000 90.00 603,933,000 93 603,933,000 95 603,933,000 100.00 603,933,000 Kecamatan Tigaraksa Persentase pemenuhan pelayanan sesuai standar 100 Persenta se 0 - 100 949,400,000 100.00 976,120,000 100 987,376,000 100 999,195,000 100.00 999,195,000 Kecamatan Cikupa Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 75 Persenta se 0 - 80.00 850,750,000 85.00 850,750,000 85.00 850,750,000 90.00 850,750,000 90.00 850,750,000 Kecamatan Panongan Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 75 Persenta se 0 - 80 1,682,400,000 85.00 1,682,400,000 85 1,682,400,000 90 1,682,400,000 90.00 1,682,400,000 Kecamatan Curug Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 0 0 - - - - - Kecamatan Legok Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 80 Persenta se 0 - 85.00 2,538,174,000 90.00 2,994,188,783 95.00 3,106,648,905 100.00 3,224,728,632 100.00 3,224,728,632 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 20.76 Persenta se 0 - 40.00 602,400,000 45.00 604,900,000 50.00 609,900,000 65.00 614,900,000 70.00 614,900,000 Kecamatan Balaraja Persentase desa dengan laporan pertanggungj awaban baik 40 Persenta se 45.00 50.00 65.00 75.00 80.00 80.00 Kecamatan Balaraja Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 0 Persenta se 0 - 14.29 174,600,000 57.14 176,000,000 85.71 178,000,000 100.00 181,000,000 100.00 181,000,000 Kecamatan Kresek Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 0 Persenta se 32.42 55.68 74.07 88.62 100.00 100.00 Kecamatan Kresek Prosentaase Pemenuhan ProgramPelay anan Umum Kecamatan 100 Persenta se 0 - 100.00 100,000,000 100.00 200,000,000 100.00 210,000,000 100.00 225,000,000 100.00 225,000,000 Kecamatan Kronjo Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Kelurahan 0 Persenta se 0 - 71.43 505,800,000 74.73 455,600,000 87.27 477,000,000 90.00 478,400,000 90.00 478,400,000 Kecamatan Mauk Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 81.08 Nilai 0 - 85.08 831,909,000 87.08 776,909,000 89.08 835,000,000 91.08 780,000,000 91.08 780,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 82 Persenta se 0 - 87.00 488,000,000 89.00 444,000,000 90.00 467,000,000 92.00 562,000,000 92.00 562,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 75 Persenta se 0 - 85.00 525,000,000 90.00 575,000,000 95.00 575,000,000 100.00 575,000,000 100.00 575,000,000 Kecamatan Teluknaga Persentase pemenuhan pelayanan umum kecamatan 100 Persenta se 0 - 100.00 289,200,000 100.00 300,000,000 100.00 315,000,000 100.00 330,000,000 100.00 330,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 0 Persenta se 0 - 75.00 425,350,000 80.00 438,000,000 85.00 454,000,000 90.00 472,000,000 90.00 472,000,000 Kecamatan Pakuhaji Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 0 Persenta se 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 90.00 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 85 Persenta se 0 - 95.00 866,133,500 100.00 941,133,500 100.00 941,133,500 100.00 941,133,500 100.00 941,133,500 Kecamatan Kosambi Prosentase Masyarakat Yang Melakukan Perekaman e- KTP 0 Persenta se 32.42 55.68 74.07 88.62 100.00 100.00 Kecamatan Kosambi prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan 60 Persenta se 0 - 70.00 305,950,000 75.00 351,842,500 80.00 404,618,876 85.00 465,311,706 85.00 465,311,706 Kecamatan Pagedanga n Persentase pemenuhan pelayanan umum kecamatan 0 Persenta se 0 - 70.00 336,780,500 75.00 340,880,000 80.00 340,880,000 85.00 340,880,000 85.00 340,880,000 Kecamatan Jambe Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 12.5 Persenta se 0 - 50.00 430,704,000 62.50 467,400,000 87.50 441,100,000 100.00 450,800,000 100.00 450,800,000 Kecamatan Jayanti Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prosentase pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan 70 Persenta se 0 - 85.00 270,000,000 85.00 300,000,000 85.00 320,000,000 85.00 350,000,000 85.00 350,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 0 Persenta se 0 - 15.30 225,000,000 57.14 225,000,000 58.50 225,000,000 75.25 225,000,000 100.00 225,000,000 Kecamatan Sukadiri Prosentase masyarakat yang melakukan Perekaman KTP 0 Persenta se 32.42 55.68 65.12 70.85 86.46 100.00 Kecamatan Sukadiri Program Pelayanan Umum Di Kecamatan 80 Persenta se 0 - 82.50 461,892,100 85.00 461,892,100 87.50 461,892,100 90.00 461,892,100 90.00 461,892,100 Kecamatan Cisauk Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 0 Persenta se 0 - 74.07 188,600,000 88.62 255,000,000 100.00 270,000,000 100.00 275,000,000 100.00 275,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase Masyarakat yang Melakukan Perekaman KTP 0 Persenta se 0 - 92.00 356,640,000 93.00 399,750,000 94.00 404,737,500 95.00 409,973,875 95.00 409,973,875 Kecamatan Sindang Jaya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Masyarakat yang melakukan perekaman KTP 80 Persenta se 0 - 81.00 3,784,817,944 82.00 3,849,006,180 83.00 3,886,231,200 84.00 3,925,601,008 84.00 3,925,601,008 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 32.42 Persenta se 0 - 74.07 343,285,000 88.62 537,000,000 100.00 565,000,000 100.00 589,920,500 100.00 589,920,500 Kecamatan Solear Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 32.42 Persenta se 55.68 74.07 88.62 100.00 100.00 100.00 Kecamatan Solear Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 55 Persenta se 0 - 0.00 189,226,000 - 189,226,000 100.00 349,226,000 0.00 189,226,000 100.00 189,226,000 Kecamatan Mekar Baru Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 70 Persenta se 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 Kecamatan Mekar Baru Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan 75 Persenta se 0 - 80.00 379,575,000 85.00 379,575,000 85.00 379,575,000 90.00 379,575,000 90.00 379,575,000 Kecamatan Sukamulya Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 75 Persenta se 0 - 85.00 275,000,000 90.00 275,000,000 95.00 305,000,000 100.00 305,000,000 100.00 305,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 4.1.3 Meningkatny a Integritas Aparatur Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 0 Indeks 57 60 64 67 70 70 3002.15 Program Peningkatan dan Pengembanga n Pengelolaan Keuangan Daerah Terpenuhinya laporan stock opname dan cash opname 1 Dokume n 1 36,850,000 1 - 1.00 - 1 - 1 - 5.00 Inspektora t Kabupaten 3002.16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan 84 Persenta se 84 4,486,255,000 82 1,791,200,000 80.00 1,832,000,000 78 1,995,000,000 76 2,042,500,000 76.00 2,042,500,000 Inspektora t Kabupaten 3002.18 Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah Prosentase capaian nilai maturitas OPD Minimal 3.0602 Persenta se 3.08 460,710,000 3.1 2,050,000,000 3.15 2,335,000,000 3.18 3,322,500,000 3.2 2,645,000,000 3.20 2,645,000,000 Inspektora t Kabupaten Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3002.17 Program Peningkatan Profesionalism e tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Prosentase Aparatur Pengawasan Profesional 48 Persenta se 58 788,512,750 68 820,000,000 80.00 830,000,000 90 840,000,000 100 875,000,000 100.00 875,000,000 Inspektora t Kabupaten 3005.15 Program Perencanaan, penataan dan pengembanga n aparatur Prosentase aparatur yang mendapatkan pengembanga n karier 85 Persenta se 100 2,357,042,250 0 2,394,726,250 - 2,566,945,763 0 2,695,293,051 0 2,830,057,703 100.00 2,830,057,703 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia Prosentase ASN yang mendapatkan ujian kompetensi, ujian dinas, penyesuaian ijazah, tugas belajar sesuai syarat kompetensi jabatan 0 Persenta se 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia Prosentase CPNS yang diterima sesuai formasi 0 Persenta se 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3005.18 Program Peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja pegawai Prosentase penanganan disiplin aparatur 100 Persenta se 100 538,398,500 0 853,398,500 - 895,318,425 0 938,584,346 0 983,263,564 100.00 983,263,564 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan sesuai SOP 0 Persenta se 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia Prosentase rata-rata kehadiran ASN 100 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia 3005.19 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi aparatur 99 Persenta se 100 4,759,678,000 0 4,678,770,250 - 4,912,708,763 0 5,158,344,201 0 5,416,261,411 100.00 5,416,261,411 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia Prosentase peningkatan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis ASN sesuai SKJ AKD 0 Persenta se 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sumber Daya Manusia 3005.16 Program Pelayanan dan penempatan aparatur Prosentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu 100 Persenta se 100 436,815,000 0 436,815,000 - 458,655,750 0 481,588,538 0 505,667,965 100.00 505,667,965 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia Prosentase jabatan struktural dan fungsional yang terisi sesuai syarat jabatan 0 Persenta se 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia Prosentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP 0 Persenta se 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia 3005.17 Program Peningkatan kualitas data dan Prosentase akurasi data dan informasi kepegawaian yang akurat 100 Persenta se 100 422,290,000 0 399,290,000 - 725,217,188 0 771,478,047 0 818,801,949 100.00 818,801,949 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 informasi kepegawaian Daya Manusia Prosentase data kepegawaian yang mutakhir dan terkini 0 Persenta se 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia Indeks Profesionalita s ASN 0 Nilai 0 0 75.00 80 85 85.00 Badan Kepegawai a n dan Pengemba n gan Sumber Daya Manusia 5 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah 5.1 Meningkatka n pemerataan pembangunan wilayah Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik 85 Persent ase 87 89 91 93 95 95 95 5.1.1 Meningkatny a kualitas dan kuantitas infrastruktur Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik 85 Persent ase 87 89 91 93 95 95 95 1103.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani 0 Persent ase 29.6 173,414,583, 260 0 - - - 0 - 0 - 29.60 Dinas Bina Marga dan Sumber Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Daya Air Ketersediaan Data Perencanaan Pembanguna n Jalan Jembatan 0 Persent ase 100 0 - 0 0 100.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.16 Program Pembangunan saluran drainase/goro ng- gorong tersedianya Perbup tentang sistem Drainase Kabupaten Tangerang 0 Persent ase 100 150,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.18 Program rehabilitasi/pe meliharaan Jalan dan Jembatan Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Terpelihara 0 Ruas 114 22,849,000,0 00 0 - - - 0 - 0 - 114.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1103.20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Persentase Ketersediaan Data Pengendalian dan pengawasan Jalan dan Jembatan 0 Persent ase 50 2,124,000,000 0 - - - 0 - 0 - 50.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Bangunan Sumber Daya Air yang Terintegrasi 0 Persenta se 60 1,833,250,000 0 - - - 0 - 0 - 60.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaa n Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamarga an dalam Kondisi Baik 0 Persenta se 80 3,115,300,000 0 - - - 0 - 0 - 80.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.24 Program pengembanga n dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang terbangun 0 Persenta se 4.2 19,089,889,300 0 - - - 0 - 0 - 4.20 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ketersediaan Data Perencanaan Sumber Daya Air 0 Persenta se 100 0 - 0 0 100.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.25 Program penyediaan dan pengolahan air baku Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat Mandiri Pengelolaan Air 0 Persenta se 7.7 282,400,000 0 - - - 0 - 0 - 7.70 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.26 Program pengembanga n, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Panjang Saluran yang terpelihara 0 Persenta se 35.62 23,276,269,900 0 - - - 0 - 0 - 35.62 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Persentase pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya 0 Persenta se 20 0 - 0 0 20.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.28 Program pengendalian banjir hasil Koordinasi Pengendalian Banjir dengan instansi terkait 0 Dokume n 1 139,500,000 0 - - - 0 - 0 - 1.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1103.35 Program Pengolahan Data Penyusunan Perencanaan Jalan Dan Sumber Daya Air Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Bangunan Sumber Daya Air yang Terintegrasi 0 Persenta se 0 - 70 14,286,000,000 80.00 15,585,000,000 90 13,487,000,000 100 8,331,000,000 100.00 8,331,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.37 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani 0 Persenta se 0 - 50 154,285,000,00 0 70.00 287,977,000,00 0 89 138,540,000,00 0 100 112,127,000,000 100.00 112,127,000,00 0 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Prosentase Penanganan Simpang Jalan 0 Persenta se 0 15.4 61.50 84.6 100 100.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.36 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang terbangun 0 Persenta se 0 - 14.15 126,013,000,00 0 20.00 140,880,000,00 0 29 153,841,000,00 0 37 63,961,000,000 37.00 63,961,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Jumlah Daerah Irigasi pada Lahan Pertanian berkelanjutan dalam kondisi baik 0 Lokasi 0 6 8.00 8 0 22.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1103.31 Program Penataan Ruang Persentase pemenuhan RDTR 0 Persenta se 25 2,780,000,000 50 2,767,500,000 66.60 3,030,000,000 83.3 3,543,000,000 100 3,460,000,000 100.00 3,460,000,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.32 Program Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Tata Ruang Prosentase kesesuaian Rencana Tapak terhadap pembanguna n 100 Persenta se 100 2,150,000,000 100 2,320,000,000 100.00 2,320,000,000 100 2,320,000,000 100 2,320,000,000 100.00 2,320,000,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.33 Program Pembangunan Gedung Pemerintahan Pemenuhan pembanguna n gedung pemerintahan 10 Persenta se 28 175,505,760,000 54 260,910,000,00 0 75.00 257,690,000,00 0 90 135,030,000,00 0 100 97,050,000,000 100.00 97,050,000,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.34 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Terlaksanany a Program Pembanguna n Sarana Dan Prasarana Dasar 207 RKB 324 181,000,000,000 272 349,000,000,00 0 272.00 302,000,000,00 0 266 345,500,000,00 0 266 341,500,000,000 1.60 341,500,000,00 0 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Terlaksanany a Program Pembanguna n Sarana Dan Prasarana Dasar 8 Puskesm as 4 3 3.00 3 1 14.00 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terlaksanany a Program Pembanguna n Sarana Dan Prasarana Dasar 0 Rumah sakit 0 5 35.00 40 10 100.00 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1104.17 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Jumlah Desa dan Kelurahan yang tanggap bencana 17 Angka 53 559,975,000 54 - 55.00 - 56 - 56 - 56.00 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah 1104.20 Program Kedaruratan Dan Sarana Prasarana Rata-Rata Respontime 20 Menit 20 14,956,020,000 20 - 15.00 - 15 - 15 - 15.00 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah 1104.21 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulang an Korban Bencana Alam Persentase korban bencana yang tertangani 20 Persenta se 100 479,580,000 100 - 100.00 - 100 - 100 - 100.00 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah 1104.15 program pengembanga n perumahan Prosentase PSU dalam Aset 13.4 Persenta se 18.35 3,109,370,000 21.22 4,466,800,000 24.10 9,296,268,750 26.98 9,326,474,220 29.86 9,357,434,824 29.86 9,357,434,824 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Pembinaan Penyelenggar aan Rumah susun dan Apartemen 100 Persenta se 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1104.16 program lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman Cakupan Sarana Air bersih 77.33 Persenta se 77.83 22,924,400,000 78.33 21,722,312,500 78.83 22,265,370,315 79.33 22,822,004,572 80 23,392,554,684 80.00 23,392,554,684 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1104.18 Program pengelolaan areal pemakaman Cakupan TPU yang memenuhi Standar 85 Persenta se 60 5,927,110,000 65 7,006,876,000 70.00 7,637,047,901 75 7,667,974,098 80 8,199,673,450 80.00 8,199,673,450 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1104.19 Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan Cakupan layanan kawasan permukiman 6.02 Persenta se 6.16 38,067,500,000 6.16 39,970,875,000 6.16 41,969,418,750 6.16 44,067,889,690 6.16 46,271,283,893 30.81 46,271,283,893 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1104.22 Program Pengembanga n Kawasan Permukiman Cakupan Pemenuhan Perencanaan pengembanga n kawasan Permukiman 100 Persenta se 100 5,866,942,250 100 4,310,000,000 100.00 4,360,000,000 100 4,380,000,000 0 4,410,000,000 100.00 4,410,000,000 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1104.23 Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Prosentase kapasitas lumpur tinja 0 Persenta se 20.45 3,027,934,000 30 3,448,632,350 35.00 15,441,098,159 40 5,245,375,613 45 5,321,510,004 45.00 5,321,510,004 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n Jumlah Penerima Masyarakat yang rawan air 24 Lokasi 24 24 24.00 24 24 120.00 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1104.25 Program Gebrak Pakumis Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 7.94 Persenta se 15.87 27,714,700,000 23.81 34,665,000,000 31.75 34,735,000,000 39.68 34,775,000,000 47.62 34,815,000,000 47.62 34,815,000,000 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Meningkatka n pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulang an kebakaran dan bencana lainnya 0 Kali 3 - 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah Program Kedaruratan Meningkatka n kesiagaan pencegahan dan penanggulang an bahaya kebakaran untuk Petugas Pemadam Kebakaran ( piket 1 x 24 Jam ) Badan Penanggul Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1105.24 Dan Sarana Prasarana 0 Bulan 12 - 36,550,000,000 66,300,000,000 9,450,000,000 17,800,000,000 17,800,000,000 a ngan Bencana Daerah 1105.25 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulang an Korban Bencana Alam Terlaksanany a penyediaan Buffer Stock Bencana untuk Korban Bencana 0 Paket 1 - 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 Badan Penanggul a ngan Bencana Daerah 1204.15 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun 98 Persenta se 100 216,380,018,998 100 497,265,000,00 0 100.00 108,230,000,00 0 100 36,630,000,000 100 22,510,000,000 100.00 22,510,000,000 Dinas Perumaha n, Pemukima n dan Pemakama n 1209.15 Program Manajemen Lalu Lintas Penanganan Kemacetan Lalu Lintas 18 Titik 2 15,896,000,000 3 11,614,000,000 4.00 24,886,000,000 4 22,004,000,000 5 25,456,000,000 18.00 25,456,000,000 Dinas Perhubung a n 1209.16 Program Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas 435 Angka 413 8,285,000,000 392 16,780,000,000 372.00 37,065,000,000 353 26,165,000,000 335 38,175,000,000 335.00 38,175,000,000 Dinas Perhubung a n Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1209.17 Program Pelayanan Angkutan Umum (SITRAM) Pengembanga n Jaringan dalam Trayek dan tidak dalam Trayek 19 Jaringan 1 1,550,000,000 1 1,950,000,000 1.00 2,450,000,000 2 3,250,000,000 2 3,700,000,000 7.00 3,700,000,000 Dinas Perhubung a n 1209.18 Program Penerangan Jalan Umum (PJU) Prosentase Ketersediaan PJU 10 Persenta se 10 37,450,000,000 10 31,150,000,000 10.00 29,800,000,000 10 31,120,000,000 10 37,100,000,000 10.00 37,100,000,000 Dinas Perhubung a n 5.2 Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup IKLH 48.9 Indeks 50 52 54 56 58 58 5.2.1 Meningkatny a Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 48.9 Indeks 50 52 54 56 58 58 1205.15 Program Pengembanga n Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya pengelolaan sampah di bank sampah 2500 Ton/Hari 1.05 2,972,408,132,0 00 2.1 53,967,964,000 3.15 54,017,964,000 4.2 54,067,964,000 5.25 54,092,964,000 5.25 54,092,964,000 Dinas Lingkunga n Hidup dan Kebersihan Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 meningkatnya pengelolaan sampah di TPSR 2500 Ton/Ha ri 11.2 22.4 33.60 44.8 56 56.00 Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an 1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup meningkatnya kualitas udara yang cukup 66.5 Nilai 67 5,399,971,000 67.5 6,340,000,00 0 68.00 6,390,000,00 0 68.5 6,390,000,00 0 69 6,390,000,000 69.00 6,390,000,00 0 Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an meningkatnya kualitas air 55 Nilai 55.5 56 56.50 57 57.5 57.50 Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an 1205.17 Program Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam 0 Persent ase 10 250,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 10.00 250,000,000 Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1205.18 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya kualitas akses informasi sumber daya alam 0 Persent ase 10 141,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 10.00 141,000,000 Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an 1205.19 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatnya jumlah rth yang dikelola 0 Kecam atan 5 5,500,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 5.00 5,500,000,00 0 Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an 1205.20 Program Penunjang Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 0 Persent ase 10 1,480,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 10.00 1,480,000,00 0 Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an 1205.21 Program Pengelolaan RTH DAN Konservasi Sumber Daya Alam meningkatnya kualitas SDA dalam pengelolaan dan perlidungan konservasi SDA 0 ha HA 0 - 5 11,650,000,0 00 5.00 11,650,000,0 00 5 11,650,000,0 00 5 11,650,000,00 0 25.00 11,650,000,0 00 Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1205.22 Program Informasi Dan Tata Lingkungan Hidup meningkatnya Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup 61.76 Persent ase 65.71 - 70.0 7 2,550,000,00 0 75.35 2,550,000,00 0 80.23 2,550,000,00 0 85.02 2,550,000,000 85.02 2,550,000,00 0 Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an 1205.23 Program penunjang kebersihan dan lingkungan hidup meningkatnya kualitas kendaraan yang layak operasional 196 Kendar aan 196 10,500,000,0 00 223 9,023,000,00 0 223.00 8,850,000,00 0 223 8,850,000,00 0 223 8,850,000,000 223.00 8,850,000,00 0 Dinas Lingkun gan Hidup dan Kebersih an 6 Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. 6.1 Meningkatka n Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah Indeks Inovasi Daerah - Indeks 20 25 30 35 40 40 6.1.1 Meningkatny a Kinerja Inovasi Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang menghasilka n inovasi daerah 11 Jumla h 25 35 45 55 62 62 1207.15 Program Penataan dan Pembinaan Desa Prosentase Pemerintah Desa Berkinerja Baik 9.75 Persent ase 16.26 - 28.4 6 650,000,000 32.52 1,220,000,00 0 36.59 650,000,000 40.65 1,100,000,000 40.65 1,100,000,00 0 Dinas Pemberd aya an Masyara kat dan Pemerint ah an Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Desa 1207.16 Program Pengembanga n Lembaga Ekonomi Pedesaan Prosentase BUMDes yang Berkembang 14.22 Persent ase 24.39 777,000,000 28.4 6 1,100,000,00 0 32.52 1,100,000,00 0 36.59 1,100,000,00 0 40.65 1,100,000,000 40.65 1,100,000,00 0 Dinas Pemberd aya an Masyara kat dan Pemerint ah an Desa 1207.18 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembanguna n Desa 14.22 Persent ase 24.39 455,000,000 28.4 6 450,000,000 32.52 450,000,000 36.59 450,000,000 40.65 450,000,000 40.65 450,000,000 Dinas Pemberd aya an Masyara kat dan Pemerint ah an Desa 1207.19 Program Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an Desa yang di fasilitasi 15 Desa 29 1,806,000,000 54 2,750,000,00 0 79.00 2,250,000,00 0 104 2,750,000,00 0 129 2,250,000,000 129.00 2,250,000,00 0 Dinas Pemberd aya an Masyara kat dan Pemerint ah an Desa 1207.21 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Baik 8.1 Persent ase 16.26 682,000,000 0 - - - 0 - 0 - 16.26 Dinas Pemberd aya an Masyara kat dan Pemerint Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ah an Desa 1207.22 Program Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa Prosentase Desa yang Pengelolaan keuangan sesuai SAP dan Tertib Asset 6.1 Persent ase 11.79 1,110,000,000 21.9 5 800,000,000 32.11 800,000,000 42.28 800,000,000 52.44 800,000,000 52.44 800,000,000 Dinas Pemberd aya an Masyara kat dan Pemerint ah an Desa 1213.15 Program penyadaran, pemberdayaan , dan pengembanga n potensi kepemimpinan , kewirausahaa n serta kepeloporan pemuda Persentase organisasi pemuda yang aktif 90 Persenta se 98 3,619,340,000 98 5,385,000,000 98.00 5,750,000,000 98 6,200,000,000 100 6,800,000,000 100.00 6,800,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebuday aa n dan Pariwisat a 3003.20 Program Penelitian dan Pengembanga n Pembangunan Daerah Prosentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang 0 Persenta se 100.00 1,014,500,000 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 Badan Perencan aa n Pembang un an Daerah Kode Misi/Tujuan/ Sasaran/Prog ram Indikator Kinerja (tujuan/impa ct/ outcome) Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun Satua n Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penangg ung jawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Tar get Rp Target Rp Targe t Rp Targe t Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah inovasi yang didampingi 0 Dokume n 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencan aa n Pembang un an Daerah Tabel 6.11 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tangerang 2019 – 2023 (sesudah perubahan) Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Misi 1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius. Tujuan 1.1. Meningkatkan perilaku spritualitas masyarakat Indeks Ketentraman dan Ketertiban Indeks 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.08 Sasaran 1.1. 1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kehidupan beragama Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban Persen 70% 101.86% 148.40% 100% 100% 100% 100% PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Quran Jenjang SD DAN SMP 0 0 - 0 - 10,000 1,465,734,000 10,000 1,516,390,000 10,000 1,516,390,000 30,000 4,498,514,000 Dinas Pendidika n Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 100% 100% 4,320,000,000 100% 4,510,000,000 100% 9,401,680,000 100% 7,050,000,000 100% 6,240,000,000 100% 31,521,680,000 Satpol PP PROGRAM PEMERINTAHA N DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT Prosentase Penyelesaian Permasalahan dibidang Kesra Persen 100% 0% - 0% - 100% 4,213,835,000 100% 4,701,646,500 100% 5,046,811,150 100% 13,962,292,650 SEKRETA RIAT DAERAH PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Capaian Efektifitas Penguatan nilai- nilai pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa 80% 80% 789,050,000 80% 471,665,000 80% 405,452,400 80% 3,922,650,000 80% 8,583,750,000 80% 14,172,567,400 Kesbangp ol PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Tigaraksa 14.29 71.43 220,000,000 71.43 220,000,000 42.86 415,000,000 57.14 630,000,000 71.43 630,000,000 57.14 1,485,000,014 Kec. Tigaraksa PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cikupa 55 58 412,724,000 60 126,290,000 63 378,967,000 67 270,336,900 70 360,000,000 70 1,513,543,400 Kec. Cikupa PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Panongan 71.43% 71.43% 130,374,000 71.43% 828,000,000 42.86% 116,641,000 57.10% 116,641,000 71.40% 116,641,000 71.43% 116,641,000 Kec. Panongan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Curug 42,86 42,86 464,870,000 50 561,819,000 55 453,233,690 57.14 586,431,500 65 586,431,500 65 586,431,500 Kec. CURUG PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Legok 14% 14% 221,360,000 25% 152,725,000 40% 168,691,700 60% 300,000,000 75% 300,000,000 71.43% 300,000,000 Kec. Legok PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pasar Kemis 75% 75% 405,304,500 80 436,198,125 85 314,802,000 90 354,098,300 100 379,508,130 100% 379,508,130 Kec. Pasar Kemis PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Balaraja 71.43% 71.43% 286,132,500 71.43% 178,050,000 42.86% 197,193,900 57.10% 185,896,500 71.40% 185,896,500 71.43% 165,000,000 Kec. Balaraja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kresek 71.43% 71.43% 40,390,000 71.43% 46,330,000 42.86% 45,000,000 57.10% 45,000,000 71.40% 45,000,000 71.43% 45,000,000 Kec. Kresek Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kronjo 71.43% 71.43% 195,000,000 71.43% 145,000,000 42.86% 84,299,710 57.10% 150,000,000 71.40% 165,000,000 71.43% 165,000,000 Kec. Kronjo PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Mauk 71.43% 71.43% 286,132,500 71.43% 178,050,000 42.86% 97,194,000 57.10% 159,900,000 71.40% 165,000,000 71.43% 165,000,000 Kec. Mauk PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Rajeg 71.43% 70.00% 60,300,000 55.00% 24,900,000 45.00% 86,136,100 30.00% 110,000,000 20.00% 125,000,000 20.00% 125,000,000 Kec. Rajeg PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sepatan 14% 20% 133,632,000 25% 81,980,000 40% 104,040,000 60% 166,400,000 75% 207,500,000 75.00% 207,500,000 Kec. SEPATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Teluknaga 100% 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 Kec. Teluknaga Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pakuhaji 71.43% 71.43% 153,175,000 71.43% 425,867,500 42.86% 271,805,150 57.10% 313,500,000 71.40% 327,150,000 71.43% 327,150,000 Kec. Pakuhaji PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kosambi 71.43% 71.43% 599,000,000 71.43% 160,900,000 42.86% 442,786,000 57.10% 446,000,000 71.40% 446,000,000 71.43% 446,000,000 Kec. Kosambi PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cisauk 62.50% 68.75% 168,500,000 75.00% 46,746,000 81.25% 110,925,800 87.50% 110,890,000 93% 110,890,000 93% 110,890,000 Kec. Cisauk PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Gunung Kaler 71% 71% 168,500,000 75.00% 46,746,000 100% 70,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 385,246,000 Kec. Gunung Kaler PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Jambe 71% 71% 143,000,000 71% 73,850,000 43% 115,784,900 57% 115,784,900 71% 127,363,390 71% 127,363,390 Kec. Jambe Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Jayanti 14.00% 20.00% 198,600,000 25.00% 71,100,000 35.00% 71,100,000 55.00% 90,955,000 75.00% 90,000,000 75.00% 90,000,000 Kec. Jayanti PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kemiri 71.43% 71.43% 286,132,500 71.43% 178,050,000 42.86% 97,194,000 57.10% 159,900,000 71.40% 165,000,000 71.43% 165,000,000 Kec. Kemiri PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Mekar Baru 71.43% 71.43% 330,000,000 71.43% 76,122,200 42.86% 132,987,700 57.10% 145,466,900 71.40% 145,466,900 71.43% 830,043,700 Kec. Mekar Baru PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pagedangan 14% 14% 75,000,000 25% 100,000,000 40% 150,000,000 60% 225,000,000 75% 247,500,000 71.43% 247,500,000 Kec. PAGEDAN GAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sepatan Timur 100% 100% 80,000,000 100% 100,000,000 100% 191,927,960 100% 134,000,000 100% 201,000,000 100% 231,150,000 Kec. Sepatan Timur Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sindang Jaya 100% 100% 179,550,000 100% 121,042,500 100% 204,867,700 100% 153,879,000 100% 196,349,000 100% 196,349,000 Kec. Sindang Jaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Solear 71,43% 71,43% 195,000,000 71,43% 145,000,000 42,86% 84,299,710 57,1% 150,000,000 71,4% 165,000,000 71,43% 165,000,000 Kec. Solear Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sukamulya 71.43% 71.43% 50,000,000 71.43% 110,000,000 42.86% 110,000,000 57.10% 110,000,000 71.40% 110,000,000 71.43% 110,000,000 Kec. Sukamuly a Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sukadiri 14% 14% 133.632.000 25% 81.980.000 40% 104.040.000 60% 166.400.000 75% 207.500.000 75% 207.500.000 Kec. Sukadiri Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kelapa Dua 71,43% 71,43% 737,265,000 71,43% 31,810,007,80 0 42,86% 150,514,769 57,1% 381,028,300 71,4% 408,000,000 71,43% 408,000,000 Kec. Kelapa Dua Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cisoka 0% - 0% - 0% - 0% - 71,4% 408,000,000 71,43% 408,000,000 Kec. Cisoka Misi 2. Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. Tujuan 2.1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Angka IPM Angka 71.59 71.93 71.92 72.43 72.82 73.26 73.26 Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Angka Harapan Hidup (AHH) Angka 69.61 69.79 69.89 69.96 70.08 70.21 70.21 Prevalensi stunting Persen 19% 12% 9% 18% 16% 14% 14% Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) Persen 80% 80% 81% 86% 87% 88% 88% PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 947,338,465,52 0 539,694,724,0 08 167,524,671,68 4 210,802,658,10 4 287,354,409,527 287,354,409,52 7 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100% 100 657,316,000 100 259,770,625 100 3,102,919,730 100 4,514,799,700 100 495,029,840 100 9,029,835,895 Dinas Kesehatan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persen 100% 100 45,841,875 100 45,841,875 100 6,310,782,000 100 2,812,034,500 100 329,320,000 100 9,543,820,250 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persen 100% 100 174,850,000 100 21,676,350 100 175,103,800 100 214,780,000 100 175,745,000 100 762,155,150 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persen 100% 100 329,650,000 100 43,352,700 100 2,350,989,200 100 3,147,558,200 100 128,035,000 100 5,999,585,100 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persen 100% 100 175,500,000 100 74,654,000 100 350,750,700 100 1,508,719,600 100 127,525,000 100 2,237,149,300 Dinas Kesehatan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persen 100% 100 430,896,000 100 85,080,000 100 598,535,900 100 739,727,500 100 196,595,000 100 2,050,834,400 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persen 100% 100 559,350,000 100 228,500,000 100 88,750,000 100 149,520,100 100 166,780,000 100 1,192,900,100 Dinas Kesehatan Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persen 100% 100 150,000,000 100 - 100 53,820,000 100 70,005,000 100 80,690,000 100 354,515,000 Dinas Kesehatan Cakupan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Persen 100% 100 200,000,000 100 - 100 52,300,000 100 1,496,801,800 100 97,780,000 100 1,846,881,800 Dinas Kesehatan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Cakupan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Persen 100% 100 837,300,000 100 - 100 223,960,600 100 558,016,000 100 340,860,000 100 1,960,136,600 Dinas Kesehatan Cakupan orang terduga TB mendapatkan pelayananan TB sesuai standar Persen 100% 100 2,375,800,000 100 5,195,273,534 100 4,745,869,650 100 7,431,533,750 100 1,222,114,550 100 20,970,591,484 Dinas Kesehatan Cakupan Orang Beresiko terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Persen 100% 100 820,650,000 100 94,000,000 100 709,403,000 100 880,238,000 100 1,047,611,000 100 3,551,902,000 Dinas Kesehatan Persentase Balita Stunting Persen 23,20% 23 2,478,420,000 20 1,238,870,000 20 3,625,827,300 20 8,755,189,500 20 1,058,610,000 20 17,156,916,800 Dinas Kesehatan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Respon Time Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam Persen 100% 100 363,500,000 100 34,613,714,712 100 60,337,144,865 100 11,276,159,240 100 7,050,950,000 100 113,641,468,817 Dinas Kesehatan Persentase Akses Sanitasi yang Layak Persen 73% 74 3,205,500,000 78 3,001,759,000 80 1,788,192,725 83 4,262,296,100 84 2,919,293,900 84 15,177,041,725 Dinas Kesehatan Persentase Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Persen 80% 80 71,000,000,000 81 83,105,777,500 82 74,573,717,052 83 91,143,048,096 84 91,143,048,096 84 410,965,590,744 Dinas Kesehatan Persentase penerapan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan FKTP dan FKTL Persen 100% 100 377,159,780 100 596,174,800 100 737,961,950 100 859,160,000 100 1,259,091,500 100 3,829,548,030 Dinas Kesehatan Persentase Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas Persen 100% 100 - 100 - 100 2,717,587,200 100 2,610,080,000 100 3,610,080,000 100 8,937,747,200 Dinas Kesehatan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Persentase Fasilitas Kesehatan pemerintah yang Terakreditasi minimal utama di Kabupaten/Kota Persen 34% - 1,240,700,000 18 2,312,055,000 36 2,985,041,200 48 1,156,619,880 70 1,577,580,000 70 9,271,996,080 Dinas Kesehatan Capaian Bed Occupacy Ratio (BOR) Rumah Sakit Pemerintah Persen 80% 75 5,600,000,000 75 15,196,353,000 80 400,472,005,019 80 126,364,143,700 80 11,780,725,000 80 559,413,226,719 Dinas Kesehatan Persentase RS Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan yang menyelenggaraka n pelayanan sesuai izin operasional dalam kurun waktu satu tahun Persen 100% 100 95,975,000 100 13,275,000 100 15,070,000 100 20,795,000 100 67,125,000 100 212,240,000 Dinas Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar Persen 100% 70 796,466,114,200 72 51,365,540,438 75 200,651,660,266 78 184,256,490,835 80 398,602,716,401 80 1,631,342,522,140 Dinas Kesehatan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Persentase pelayanan rujukan melalui Call Center PSC 119 Persen 100% 60 1,086,875,000 70 1,185,806,000 75 1,185,000,000 80 1,303,500,000 85 1,459,920,000 85 6,221,101,000 Dinas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya Persen 65% 100 76,490,000 100 66,179,000 100 33,342,167,200 100 1,926,515,200 100 2,034,715,700 100 37,446,067,100 Dinas Kesehatan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Persen 75% 100 105,500,000 100 29,875,000 100 32,179,900 100 40,214,900 100 68,256,900 100 276,026,700 Dinas Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase P-IRT yang sesuai standar Persen 76% 76 109,350,000 78 403,761,000 80 535,283,000 82 495,687,300 84 50,800,000 84 1,594,881,300 Dinas Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar Persen 76% 76 36,675,000 78 76,082,750 80 71,439,280 82 80,412,020 84 66,814,000 84 331,423,050 Dinas Kesehatan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan Persen 76% 76 109,350,000 78 403,761,000 80 69,437,300 82 63,707,000 84 176,465,500 84 822,720,800 PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Organisasi Kemitraan Bidang Kesehatan Persen 60% 40 3,242,400,000 45 2,302,285,000 48 3,473,510,000 56 1,957,000,000 65 2,489,240,000 65 13,464,435,000 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga Persen 60% 60 - 61 - 65 - 67 - 70 350,000,000 70 350,000,000 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan Persen 75% 75 550,000,000 77 388,400,000 80 701,029,100 83 685,904,800 85 822,810,000 85 3,148,143,900 Dinas Kesehatan Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri Persen 79% 78 - 91 - 94 290,741,100 97 299,254,200 100 402,430,000 100 992,425,300 Dinas Kesehatan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA DPPKB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Presentase PPKBD mandiri 4% 4% 2,809,707,527 4% 3,501,456,660 4% 2,855,200,700 4% 3,244,925,000 4% 3,338,420,000 4% 15,749,709,887 DPPKB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA Persentase KB Baru 5.5% 5% 1,349,071,341 5.3% 1,466,156,165 4.8% 3,626,883,000 4.4% 4,439,178,100 4% 2,863,170,560 4% 13,744,459,166 DPPKB PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA Presentase Kelompok ketahanan yang aktif 75% 83,5% 245,000,000.00 83,5% 269,500,000 83,5% 296,450,000 83,5% 282,650,000 83,5% 311,775,000 83,5% 1,405,375,000 DPPKB Sasaran 2.1.2. Meningkatnya Pengarusutam aan Gender Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks 62.25 61.54 61.53 61.88 62.05 62.11 62.11 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYA AN PEREMPUAN Prosentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaa n Gender 100% 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 740,454,600 100% 472,546,800 100% 1,050,000,000 100% 2,638,001,400 DPPPA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif 16.67% 16.67% 400,000,000 16.67% 372,000,000 16.67% 359,999,900 18.48% 308,277,800 18.48% 500,000,000 18.48% 1,940,277,700 DPPPA Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Sasaran 2.1.3. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun) Angka 8.27 8.28 8.39 8.41 8.45 8.49 8.49 PROGRAM PENGELOLAA N PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 84.5 401,754,207,113 85 405,571,041,055 92.50 409,064,116,220 93.50 421,792,840,000 94.50 417,285,519,760 95 2,055,467,724,148 Dinas Pendidika n PROGRAM PENGELOLAA N PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 65.15 172,180,374,477 65.8 151,496,750,810 75.30 72,575,625,700 77.30 253,364,000,000 79.30 250,964,000,000 79,3 900,580,750,987 Dinas Pendidika n PROGRAM PENGELOLAA N PENDIDIKAN ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD 28 2,811,709,560 31 270,180,000 42.60 10,318,842,000 45,6 23,783,752,012 48.60 27,545,346,000 48,6 64,729,829,572 Dinas Pendidika n PROGRAM PENGELOLAA N PENDIDIKAN ANGKA PARTISIASI MURNI (APM) Kesetaraan 0.16 4,217,564,340 0.15 1,579,264,900 0.13 2,418,022,000 0.12 3,893,752,000 0,11 4,915,346,000 0,11 17,023,949,240 Dinas Pendidika n Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAA N Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan 250,000 37% 2,137,075,000 67% 1,045,005,000 77% 1,191,965,000 87% 1,220,172,000 100% 1,760,000,000 100% 10,824,045,000 DISPERPU SIP Misi 3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan Tujuan 3.1. Meningkatkan Daya Saing Daerah Tingkat kemiskinan Persen 5.18% 5.14% 6.23% 7,12% 7% 6,5% 6,5% Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 5.93% 5.45% -3.70% 3.07% 5.21% 5.47% 5.47% Tingkat Pengangguran (TPT) Persen 9.70% 8.91% 13.06% 12.14% 10.99% 9.98% 9.98% Sasaran 3.1.1. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian dan sektor pariwisata Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) Persen 2.98% 2.25% 3.69% 4.32% 5.27% 5.56% 5.56% Penambahan Kunjungan wisatawan Persen - 11.00% -75.00% 2.00% 4.00% 6.00% 6.00% PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian 2% 1% 2,467,050,000 1% 3,145,169,500 1% 1,432,842,191 1% 1,550,000,000 1% 2,000,000,000 1% 10,595,061,691 Dinas Pertanian dan Ketahana n Pangan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANG AN PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian 2% 1% 1,585,000,000 1% 1,117,750,000 1% 928,760,200 1% 830,000,000 1% 800,000,000 1% 5,261,510,200 Dinas Pertanian dan Ketahana n Pangan PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Peternakan 1.5% 1.5% - 1.5% - 1.5% - 1.5% 100,000,000 1.5% 200,000,000 1.5% 300,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahana n Pangan PROGRAM PENGELOLAA N PERIKANAN TANGKAP Laju Produksi Perikanan Tangkap 0.51% 0.50% 1,550,000,000 0.50% 1,400,000,000 0.50% 1,450,000,000 0.50% 1,750,000,000 0.50% 1,750,000,000 0.50% 7,900,000,000 DISKAN PROGRAM PENGEMBANG AN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina 0 0 - 0 - 2 240,000,000 0 - 0 - 2 240,000,000 Disporabu dpar Sasaran 3.1.2. Meningkatnya jumlah investasi Persentase peningkatan investasi di Kabupaten Persen 77.3 -27.8 20.1 5.12 5.12 5.12 5.12 Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENGEMBANG AN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase kemudahan berusaha Persen - - - 5 450,000,000 10 200,000,000 15 400,000,000 20 650,000,000 50 1,700,000,000 DPMPTSP PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan minat investor Persen - 20 370,000,000 20 450,000,000 20 275,000,000 20 500,000,000 20 550,000,000 100 2,145,000,000 DPMPTSP Sasaran 3.1.3. Meningkatnya kualitas SDM yang memiliki kompetensi/sk ill Tingkat Partispasi Angkatan Kerja Persen 63.01% 66.07 65.43 66% 68% 70% 70% PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang dilatih 0% 5% 251,030,000 5% 109,450,000 5% 382,189,000 5% 380,000,000 5% 950,000,000 25% 28,210,030,000 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVIT AS TENAGA KERJA Persentase Lulusan Pelatihan BLK Yang Di Tempatkan 34.80% 35% 2,716,700,000 0% 1,390,777,000 39% 2,134,625,200 42% 4,210,000,000 45% 10,920,000,000 45% 21,372,102,200 Dinas Tenaga Kerja Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase penempatan tenaga kerja berdasarkan lowongan kerja terdaftar 33.08 93.44 1,286,000,000 94.48 643,895,000 93.24 1,485,123,500 93.30 1,855,000,000 93.50 2,515,000,000 94 9,326,000,000 Dinas Tenaga Kerja Sasaran 3.1.4. Meningkatnya produk hasil UMKM dan IKM Persentase koperasi aktif Persen 78,83 49,92 56,80 50,00 55,00 60,00 60,00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Jumlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten Tangerang Jumlah 25.103 16.866 15.866 16.366 16.866 17.366 17.366 Disperind ag PROGRAM PEMBERDAYA AN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase usaha yang terfasilitasi legalitas usaha persen - - - - - 7,96 1,282,871,300 7,41 1,189,459,300 7,41 1,330,000,000 7.41 3,802,330,600 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PENGEMBANG AN UMKM Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB Usaha Mikro 5000 5000 8,095,914,188 5000 5,239,988,472 1512 5,247,758,472 1512 5,289,484,471 1512 5,350,000,000 14536 29,223,145,603 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PERENCANAA N DAN PEMBANGUNA N INDUSTRI Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan /Pembinaan dan Pelatihan 14.01% 14.01 346,730,000 17.34 368,000,000 8.76 368,000,000 19.08 454,310,000 16.03 454,310,000 75.22 1,991,350,000 Disperind ag Misi 4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel Tujuan 4.1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 53 50.37 58.39 60 63 70 70 Sasaran 4.1.1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah Nilai AKIP Nilai 61,87 70,13 70,75 71,37 71,99 72,61 72,61 PROGRAM PERENCANAA N, PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan 100% 100% 1,070,213,200 100% 188,230,000 100% 360,306,000 100% 310,265,000 100% 500,000,000 100% 2,429,014,200 Bappeda PROGRAM PERENCANAA N, PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH Persentase Dokumen Pelaporan Tepat Waktu 100% 100% 2,053,074,300 100% 746,580,000 100% 1,516,033,645 100% 1,079,804,900 100% 2,000,000,000 100% 7,395,492,845 Bappeda PROGRAM PERENCANAA N, PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH Persentase Ketersedian Data Pembangunan 50% 60% 633,560,000 65% 694,370,000 70% 372,545,700 75% 341,228,600 80% 300,000,000 80% 2,341,704,300 Bappeda Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH Persentase Tingkat kepatuhan Penganggaran 100% 100% 1,675,970,000 100% 2,019,812,750 100% 1,445,861,050 100% 1,369,230,410 100% 1,506,153,451 100% 8,017,027,661 BPKAD Persentase kinerja penyelenggaraan Akuntansi 92% 92% 2,001,900,000 93% 2,135,727,500 94% 606,424,550 96% 574,284,048 97% 1,213,872,453 97% 6,532,208,551 BPKAD Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara OPD 80% 80% 645,685,000 85% 788,343,000 90% 697,678,900 95% 660,701,917 97% 726,772,109 97% 3,519,180,926 BPKAD PROGRAM PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH Persentase Kinerja Pengelolaan Aset Daerah 80% 80% 4,149,513,000 85% 3,871,443,375 90% 6,754,886,800 96% 9,310,127,811 97% 10,216,140,592 97% 34,302,111,578 BPKAD PROGRAM PENGELOLAA N PENDAPATAN DAERAH Persentase Barang Milik Daerah yang digunausahakan 45% 45% 522,850,000 50% 1,070,050,000 55% 307,008,046 76% 790,736,620 78% 869,810,282 78% 3,560,454,948 BPKAD Persentase Kepatuhan wajib pajak 57% 62% 620,912,500 65% 628,000,000 71% 655,650,000 75% 502,060,000 77% 525,000,000 77% 2,931,622,500 BAPENDA Persentase Pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah 100% 100% 1,348,564,500 100% 454,495,000 100% 838,336,000 100% 763,625,000 100% 711,490,000 100% 4,116,510,500 BAPENDA Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Persentase Capaian Target Pajak Daerah 123% 100% 4,098,578,000 100% 1,574,705,000 100% 4,166,960,000 100% 3,920,201,102 100% 5,956,750,000 100% 19,717,194,102 BAPENDA Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah 100% 100% 1,605,000,000 100% 1,475,550,000 100% 833,241,000 100% 497,880,000 100% 1,010,000,000 100% 5,421,671,000 BAPENDA PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase layanan keterbukaan Daftar informasi publik 80.55% 80 3,957,050,000 80.55% 2,744,020,000 82% 2,525,000,000 92% 7,700,000,000 100% 8,150,000,000 100% 8,150,000,000 Diskominf o PROGRAM PENYELENGG ARAAN STATISTIK SEKTORAL Prosentase layanan ketersediaan data statistik sektoral 0 0 - 25% 150,000,000 40% 264,000,000 50% 800,000,000 70% 950,000,000 70% 950,000,000 Diskominf o PROGRAM PEREKONOMI AN DAN PEMBANGUNA N Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang di implementasik an 100% 0% - 0% - 100% 932,777,000 100% 1,050,000,000 100% 1,200,000,000 100% 3,182,777,000 SEKRETA RIAT DAERAH Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Prosentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang di implementasik an 100% 0% - 0% - 100% 505,959,000 100% 900,000,000 100% 1,050,000,000 100% 2,455,959,000 Tercapainya Tingkat Kematangan UKPBJ 4 4 1,300,837,100 4 1,430,470,810 4 1,574,012,891 4 4,305,320,801 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHA N DESA Persentase desa dengan Tatakelola Pemerintaha Desa yang Baik 16.67 16,67% 2,207,000,000 22,35% 2,207,000,000 18,29% 5,102,258,740 22,36% 6,546,320,576 20,33% 7,250,000,000 100% 7,250,000,000 DPMPD Sasaran 4.1.2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks 75,05 83,66 86,36 81 83 89 89 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan Perekaman KTP- el 96% 100% 6,136,977,500 95,44% 6,372,703,000 96.99% 2,138,074,000 100% 2,361,456,000 100% 3,002,888,200 100% 20,012,098,700 Disdukcap il Cakupan kepemilikan KIA 9% 16% 31,18% 60% 90% 90% Disdukcap il Persentase penduduk yang memiliki NIK 100% 100% - 95.76% - 97% - 99% 100% Disdukcap il Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun 85% 100% 1,459,305,500 73,26% 1,667,500,000 84.82% 1,093,028,000 97% 1,099,999,800 98% 1,379,760,000 98% 6,699,593,300 Disdukcap il PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan Angka 81.31 85 285,000,000 86 1,160,000,000 87 650,000,000 88 700,000,000 90 780,000,000 90 3,575,000,000 DPMPTSP PROGRAM PENGELOLAA N DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online Persen - 5 325,000,000 10 780,000,000 20 230,000,000 50 300,000,000 70 300,000,000 70 1,935,000,000 DPMPTSP PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 32 32.42 1,685,000,000 55.68 1,785,000,000 74.07 2,005,800,000 88.62 2,300,000,000 100 2,300,000,000 88.62 7,775,800,032 Kec. Tigaraksa Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 88 88.6 3,500,000,000 88.8 3,700,000,000 92.2 3,847,700,000 93.6 4,100,000,000 96.2 4,100,000,000 93.6 15,147,700,088 Kec. Tigaraksa PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa 86.4 87.02 523,370,000 88.64 671,872,500 90.26 913,829,550 92.88 997,071,780 95.52 1,250,000,000 95.52 4,489,472,400 Kec. Cikupa PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa 85 90 17,400,020,000 92 10,570,050,00 0 95 5,341,537,026 97 6,604,447,600 98 1,300,000,000 98 35,654,252,264 Kec. Cikupa PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Panongan 32.42% 32.42% 545,742,500 55.68% 808,700,000 74.07% 371,000,000 88.86% 350,000,000 100% 355,000,000 100% 355,000,000 Kec. Panongan PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Panongan 32.42% 32.42% 3,166,941,500 55.68% 4,716,263,000 74.07% 5,391,987,792 88.86% 5,467,666,792 100% 5,492,466,792 100% 5,492,466,792 Kec. Panongan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug 70 70 1,431,400,000 73 318,650,000 76 1,482,052,600 78 1,553,400,000 80 1,553,400,000 80.00 1,553,400,000 Kec. CURUG PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 71,18 71.18 20,154,288,095 75 12,112,988,80 0 80 7,087,923,169 85.00 2,563,412,180 88.00 2,563,412,180 88.00 2,563,412,180 Kec. CURUG PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 148,837,000 55.68% 97,380,000 74.07% 413,450,000 88.86% 285,000,000 100% 508,000,000 100% 508,000,000 Kec. Legok PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60% 65% 1,111,576,100 74% 4,195,615,000 80% 3,155,784,034 85% 3,155,784,034 90% 3,985,000,000 90% 3,985,000,000 Kec. Legok PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 80% 80% 2,076,952,750 85% 2,848,152,638 90% 245,502,800 95% 490,000,000 100% 515,000,000 100% 515,000,000 Kec. Pasar Kemis Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 74*% 74*% 2,649,462,000 78% 2,871,868,875 82% 6,733,409,169 86% 6,733,409,169 90% 7,370,550,086 90% 7,370,550,086 Kec. Pasar Kemis PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 545,742,500 55.68% 808,700,000 74.07% 192,000,000 88.86% 172,801,400 100% 355,000,000 100% 355,000,000 Kec. Balaraja PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 32.42% 3,551,842,800 55.68% 4,861,424,000 74.07% 4,245,216,594 88.86% 3,258,861,290 100% 3,682,000,000 100% 3,682,000,000 Kec. Balaraja PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 156,000,000 55.68% 156,000,000 74.07% 375,000,000 88.86% 425,000,000 100 275,000,000 100 275,000,000 Kec. Kresek PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 32.42% 865,565,100 55.68% 3,028,730,000 74.07% 3,110,000,000 88.86% 3,110,000,000 100 3,320,000,000 100 3,320,000,000 Kec. Kresek Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 67% 67% 120,000,000 70% 182,500,000 75% 200,000,000 80% 235,000,000 95% 245,000,000 95% 245,000,000 Kec. Kronjo PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 67% 67% 16,986,373,800 70% 9,606,400,000 75% 3,603,813,746 80% 5,500,000,000 95% 7,500,000,000 95% 7,500,000,000 Kec. Kronjo PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 545,742,500 55.68% 808,700,000 74.07% 349,024,500 88.86% 350,000,000 100% 355,000,000 100% 355,000,000 Kec. Mauk PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 32.42% 3,551,842,800 55.68% 4,861,424,000 74.07% 5,538,562,750 88.86% 3,021,929,964 100% 3,682,000,000 100% 3,682,000,000 Kec. Mauk PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 100,000,000 55.68% 125,000,000 74.07% 152,100,000 88.86% 352,100,000 100% 352,100,000 100% 352,100,000 Kec. Rajeg Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 32.42% 4,156,567,500 55.68% 4,186,389,000 74.07% 4,382,482,963 88.86% 2,646,429,964 100% 3,714,600,000 100% 3,714,600,000 Kec. Rajeg PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 184,300,000 55.68% 146,825,000 74.07% 171,752,000 88.86% 475,000,000 100% 350,000,000 100% 350,000,000 Kec. SEPATAN PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60% 65% 17,353,532,000 74% 8,659,765,000 80% 7,402,228,250 85% 8,657,625,000 90% 10,231,100,000 90% 10,231,100,000 Kec. SEPATAN PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100% 100% 325,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 Kec. Teluknaga PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 100% 100% 325,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 500,000,000 Kec. Teluknaga Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka 32.42% 32.42% 250,000,000 55.68% 199,200,000 74.07% 278,865,400 88.86% 306,751,940 100% 337,427,134 100% 337,427,134 Kec. Cisoka PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cisoka 32.42% 32.42% 17,188,400,000 55.68% 10,090,290,00 0 74.07% 4,041,175,828 88.86% 4,445,293,411 100% 4,889,822,752 100% 4,889,822,752 Kec. Cisoka PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 149,850,000 55.68% 157,500,000 74.07% 172,805,000 88.86% 182,000,000 100% 191,100,000 100% 191,100,000 Kec. Pakuhaji PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 32.42% 11,708,491,227 55.68% 10,078,378,50 0 74.07% 2,976,393,768 88.86% 3,266,934,250 100% 3,464,715,500 100% 3,464,715,500 Kec. Pakuhaji PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 130,000,000 55.68% 153,100,000 74.07% 433,344,400 88.86% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 250,000,000 Kec. Kosambi Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 32.42% 11,640,504,158 55.68% 8,153,363,625 74.07% 7,939,252,365 88.86% 5,770,300,000 100% 5,770,300,000 100% 5,770,300,000 Kec. Kosambi PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 75.00% 77.50% 206,400,000 80.00% 158,935,000 82.50% 170,840,000 85.00% 160,340,000 87.50% 160,340,000 87.50% 160,340,000 Kec. Cisauk PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 75.00% 75.00% 15,047,218,800 77.50% 10,593,400,00 0 80.00% 4,000,417,622 82.50% 3,735,273,096 85% 3,735,273,096 85% 3,735,273,096 Kec. Cisauk PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32% 32% 206,400,000 80.00% 158,935,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 890,335,000 Kec. Gunung Kaler PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32% 32% 15,047,218,800 77.50% 10,593,400,00 0 90% 3,000,000,000 95% 3,000,000,000 100% 3,000,000,000 100% 34,640,618,800 Kec. Gunung Kaler Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe 32% 32% 250,000,000 55.68% 202,100,000 74.07% 282,685,000 88.86% 370,100,000 100% 370,100,000 100% 370,100,000 Kec. Jambe PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jambe 32% 32% 6,202,019,500 55.68% 4,250,275,000 74.07% 2,115,324,000 88.86% 2,720,578,200 100% 3,303,131,840 100% 3,303,131,840 Kec. Jambe PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.20% 32.20% 190,000,000 40.52% 235,750,000 52.60% 203,294,600 67.89% 186,131,200 73% 256,131,200 73% 256,131,200 Kec. Jayanti PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60.00% 63.00% 9,257,173,029 65.00% 8,979,425,338 70.00% 2,187,437,495 75.00% 3,477,183,134 85% 4,765,983,000 85% 4,765,983,000 Kec. Jayanti PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 545,742,500 55.68% 808,700,000 74.07% 349,024,500 88.86% 350,000,000 100% 355,000,000 100% 355,000,000 Kec. Kemiri Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 32.42% 3,551,842,800 55.68% 4,861,424,000 74.07% 5,538,562,750 88.86% 3,021,929,964 100% 3,682,000,000 100% 3,682,000,000 Kec. Kemiri PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 219,226,000 55.68% 808,700,000 74.07% 364,164,500 88.86% 396,140,000 100% 376,140,000 100% 2,164,370,500 Kec. Mekar Baru PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 32.42% 4,638,074,000 55.68% 8,161,000,000 74.07% 3,199,159,691 88.86% 1,758,563,780 100% 1,600,000,000 100% 19,356,797,471 Kec. Mekar Baru PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 25% 32.42% 5,919,530,000 55.68% 6,819,610,000 74.07% 3,123,735,974 88.86% 1,121,679,800 100% 1,841,656,580 100% 1,841,656,580 Kec. PAGEDAN GAN PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60% 65% 5,919,530,000 74% 6,819,610,000 80% 3,123,735,974 85% 1,121,679,800 90% 1,841,656,580 90% 1,841,656,580 Kec. PAGEDAN GAN Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100% 100% 116,700,000 100% 138,600,000 100% 238,305,100 100% 386,051,300 100% 321,711,885 100% 337,797,479 Kec. Sepatan Timur PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 100% 100% 3,450,118,980 100% 4,045,400,232 100% 4,797,589,112 100% 4,638,773,290 100% 2,134,978,205 100% 2,177,677,769 Kec. Sepatan Timur PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 482,114,900 55.68% 220,257,500 74.07% 184,733,400 88.86% 187,111,400 100% 187,111,400 100% 187,111,400 Kec. Sindang Jaya PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60% 74% 19,924,750,000 78% 13,278,000,00 0 82% 4,870,997,050 86% 3,348,416,158 90% 1,764,916,158 90% 1,764,916,158 Kec. Sindang Jaya PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Solear 67% 67% 120,000,000 70% 182,500,000 75% 200,000,000 80% 235,000,000 95% 245,000,000 95% 245,000,000 Kec. Solear Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Solear 67% 67% 16,986,373,800 70% 9,606,400,000 75% 3,603,813,746 80% 5,500,000,000 95% 7,500,000,000 95% 7,500,000,000 Kec. Solear PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 32.42% 150,000,000 55.68% 350,000,000 74.07% 350,000,000 88.86% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 350,000,000 Kec. Sukamuly a PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 32.42% 1,787,000,000 55.68% 2,197,000,000 74.07% 2,747,000,000 88.86% 2,747,000,000 100% 2,982,000,000 100% 2,982,000,000 Kec. Sukamuly a PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100% 100% 150.000.000 100% 200.000.000 100% 520.000.000 100% 495.000.000 100% 720.000.000 100% 150.000.000 Kec. Sukadiri PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60% 70% 7.147.987.140 80% 11.760.000.00 0 82% 4.098.725.454 85% 800.000.000 90% 800.000.000 90% 800.000.000 Kec. Sukadiri Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kelapa Dua Persen 32,42% 32,42% 545,742,500 55,68% 808,700,000 74,07% 3,305,720,900 88,86% 3,529,253,400 100.00 3,750,000,000 100.00 3,750,000,000 Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kelapa Dua Persen 32,42% 32,42% 3,184,782,500 55,68% 4,068,739,078 74,07% 6,897,632,999 88,86% 1,347,498,000 100.00 2,805,000,000 100.00 2,805,000,000 Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Integritas Aparatur Survey Eksternal Persepsi Korupsi/ Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Skala - 3,39 3,59 70,11 70,56 71,01 71,01 PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH Persentase pemenuhan pengadaan ASN, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 100 % 100 % 822,478,752 100 % 1,105,640,800 100 % 1,220,053,020 100 % 753,264,900 100 % 3,384,000,000 100 % 7,285,437,472 BKPSDM PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN 100 % 100 % 283,305,000 100 % 298,030,000 100 % 254,753,800 100 % 340,015,600 100 % 785,000,000 100 % 1,961,104,400 BKPSDM Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin 99,15 % 99,2 % 438,703,500 99,3 % 142,892,500 99,4 % 451,235,600 99,5 % 500,718,000 99,6 % 750,000,000 99,6 % 2,283,549,600 BKPSDM PROGRAM KEPEGAWAIA N DAERAH Persentase capaian pengembangan karir sesuai kompetensi ASN 15% 20% 912,614,250 40% 1,140,325,000 85% 919,381,600 90% 1,790,908,100 100 % 610,000,000 100 % 5,373,228,950 BKPSDM PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASAN Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan 20% 25% 2,076,443,500 30% 2,299,470,000 35% 3,578,235,000 85% 4,697,330,000 95% 4,859,830,000 95% 17,511,308,500 Inspektora t PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPING AN DAN ASISTENSI Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP 3.0602 3.0602 699,690,000 3.0602 497,960,000 3.105 972,480,000 3.1522 315,000,000 3.1808 2,208,211,000 3.1808 4,693,341,000 Inspektora t Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Sasaran 4.1.4. Meningkatnya cakupan dan pelaksanaan e- government Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks - 2,98 3 3,08 3,15 3,25 3,25 Diskominf o PROGRAM PENYELENGG ARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase layanan kemanan informasi 0 0 - 0 - 25% 1,740,000,000 35% 3,970,000,000 45% 1,220,000,000 45% 1,220,000,000 Diskominf o PROGRAM PENGELOLAA N APLIKASI INFORMATIKA Prosentase penyediaan layanan internet 49,30 % 20,00% 10,000,000,000 20,00% 16,000,000,00 0 49,3% 27,485,505,500 80,28% 36,350,000,000 100.00 54,750,000,000 100.00 54,750,000,000 Diskominf o PROGRAM PENGELOLAA N APLIKASI INFORMATIKA Prosentase penyediaan layanan aplikasi 51,52% 51,52% 5,000,000,000 60,00% 8,000,000,000 64,95% 13,742,752,750 82,47% 18,175,000,000 100.00 27,375,000,000 100.00 27,375,000,000 Diskominf o PROGRAM PENGELOLAA N INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik 100% 100% 2,009,150,000 100% 2,054,500,000 100% 1,893,593,900 100% 1,540,000,000 100% 2,450,000,000 100% 9,947,243,900 Disdukcap il Misi 5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Tujuan 5.1. Meningkatkan pemerataan pembangunan Wilayah Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Indeks 107,61 103,78 101,41 100,57 99,74 99,11 99,11 Sasaran 5.1.1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik Persen 85 87 89 91 93 95 95 Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga Persen 39,53 42,35 41,59 45,00 50,00 60 60 Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak Persen 81.21 72.89 82.23 85.89 88.89 91.89 91.89 PROGRAM PENGELOLAA N SUMBER DAYA AIR (SDA) Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang Terbangun 0 16.65% 42,005,659,200 35.27% 37,568,130,228 56.84% 81,508,068,812 78.42% 93,734,279,133 100.00% 107,794,421,003 100% 362,610,558,376 DBMSDA Presentase Daerah Irigasi LP2B terbangun 0% 0.00 - 7.14 2,288,207,074 42.85% 10,346,220,625 100% 16,000,000,000 100% - 100% 28,634,427,699 Peningkatan fitur sistem aplikasi sumberdaya air yang terintegrasi 50% 60.00 500,000,000 70.00 677,395,750 80% 5,847,533,490 90% 6,724,663,513 100% 7,733,363,040 100% 21,482,955,793 PROGRAM PENYELENGG ARAAN JALAN Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani 0 35.43% 202,089,788,99 5 43.50% 115,340,829,6 00 62.34% 174,173,651,13 8 81.17% 200,299,698,80 8 100.00% 230,344,653,630 100% 230,344,653,63 0 DBMSDA Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan dan Jembatan yang terintegrasi 50% 60% 1,833,250,000 70% 677,395,750 80% 5,836,099,332 90% 6,711,514,231 100% 7,718,241,366 100% 7,718,241,366 DBMSDA Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG Persentase pemenuhan RDTR 0% 25 % 2,980,000,000 50% 4,330,000,000 67% 1,750,000,000 83% 4,045,000,000 100% 4,247,250,000 100% 4,247,250,000 DTRB PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh 8.56 14.72 21,186,178,000 20.88 20,889,471,700 27.66 35,749,208,000 34.44 40,000,000,000 41.22 40,000,000,000 41.22 157,824,857,700 Dinas Perumaha n, Permukim an dan Pemakam an PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas 50% 2,964,470,000 50% 2,413,150,000 60% 3,150,000,000 70% 5,930,000,000 80% 26,900,000,000 80% 41,357,620,000 Dinas Perhubun gan PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 92% 27,192,775,000 100% 26,136,561,000 100% 36,190,000,000 75% 46,440,000,000 81% 57,140,000,000 81% 193,099,336,000 Dinas Perhubun gan Pesentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi 33 96.55% 1,736,000,000 0 - 96.55% 800,000,000 96.55% 2,850,000,000 96.55% 1,230,000,000 96.55% 6,616,000,000 Dinas Perhubun gan PROGRAM PENYELENGG ARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas 18 22.22% 7,515,622,800 33.33% 3,909,060,000 55.56% 6,849,000,000 77.78% 13,293,100,000 100% 17,727,500,000 100% 49,294,282,800 Dinas Perhubun gan Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBANG AN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Cakupan Sarana Air bersih 34.46% 37.00% 22,641,983,950 41.72% 9,203,575,800 36.52% 46,625,683,500 41% 27,150,000,000 46% 30,560,000,000 46% 136,181,243,250 Dinas Perumaha n, Permukim an dan Pemakam an Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat 100% 762,257,000 100% 721,438,198 100% 950,141,304 100% 1,200,000,000 100% 1,500,000,000 100% 5,133,836,502 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Pemenuhan Perencanaan pengembangan kawasan Permukiman 100% 100% 1,599,782,500 100% 1,808,684,750 100% 2,202,694,538 100% 2,500,000,000 100% 2,500,000,000 100% 10,611,161,788 Dinas Perumaha n, Permukim an dan Pemakam an PROGRAM PENGELOLAA N DAN PENGEMBANG AN SISTEM AIR LIMBAH Persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin Persen 81.27 81.28 3,746,882,500 81.30 1,213,999,988 81.36 4,320,587,200 81.37 5,000,000,000 81.38 5,500,000,000 81.38 19,781,469,688 Dinas Perumaha n, Permukim an dan Pemakam an Prosentase kapasitas lumpur tinja Persen 20.45 25.45 2,096,111,277 30.45 447,067,852 34.97 2,500,204,547 39.45 14,000,000,000 44.45 4,000,000,000 44.45 23,043,383,676 Dinas Perumaha n, Permukim an dan Pemakam an Tujuan 5.2. Melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks 48,9 47,57 58,68 54,7 55,2 55,7 55,7 Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Sasaran 5.2.1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IKA (Indeks Kualitas Air) Indeks - 67,29 63,49 56,5 57 57,5 57,5 PROGRAM PENGENDALIA N PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup 0.75 0.78 1,050,000,000 0,80 1,100,000,000 0.82 1,250,000,000 0.84 1,350,000,000 0.85 1,900,000,000 0.85 6,650,000,000 DLHK PROGRAM PENGELOLAA N KEANEKARAG AMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH 0,20 0.22 11,500,000,000 0.24 12,000,000,000 0.26 12,500,000,000 0.28 11,500,000,000 0,30 14,000,000,000 0,30 61,500,000,000 DLHK Sasaran 5.2.2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan Persentase timbulan sampah yang ditangani Persen 23,63 24,13 24,63 25,13 25,63 26,13 26,13 PROGRAM PENGELOLAA N PERSAMPAHA N Persentase timbulan sampah terkelola Persen 35 38 50,250,000,000 41 50,300,000,000 44 55,550,000,000 47 53,850,000,000 50 58,400,000,000 50 268,350,000,000 DLHK Sasaran 5.2.3. Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tangerang Indeks Risiko Bencana Indeks 175,01 163,32 146,93 135 130 125 125 PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 50 65 1,600,000,000 75 2,050,000,000 80 2,150,000,000 95 2,400,000,000 100 2,400,000,000 100 10,600,000,000 BPBD Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana 17 53 1,850,000,000 54 2,100,000,000 55 2,225,000,000 56 2,750,000,000 56 2,500,000,000 274 11,425,000,000 BPBD PROGRAM PENANGGULA NGAN BENCANA Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi 0 100 600,000,000 100 650,000,000 100 650,000,000 100 550,000,000 100 500,000,000 100 2,950,000,000 BPBD Misi 6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Tujuan 6.1. Meningkatkan Produk Inovasi Daerah yang dapat mendukung kinerja dan ekonomi pemerintah daerah Predikat Indeks Inovasi Daerah Predikat - Kurang Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif Sangat Inovatif Terinovatif Terinovatif Sasaran 6.1.1. Meningkatnya Kinerja Inovasi Daerah Persentase inovasi yang diimplementasi kan Persentase - 25 45 45 56 68 81 81 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH Persentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang 100% 100% 2,158,000,000 100% 390,060,000 100% 599,923,800 100% 536,354,000 100% 600,000,000 100% 4,284,337,800 Bappeda PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasik an 100% 100% 109,989,700 100% 240,055,000 100% 602,480,000 100% 763,042,800 100% 1,100,000,000 100% 2,815,567,500 Bappeda Misi/Tujuan/ Sasaran/ Urusan/Progra m Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome) Satuan Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2008) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif 10 10% 2,496,000,000 20% 2,496,000,000 20% 15,970,694,685 22,36% 16,302,210,000 25% 17,250,000,000 97,35% 54,514,904,685 DPMPD PROGRAM PENGEMBANG AN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda binaan 90% 14 3,719,340,000 31 1,598,625,000 50 2,153,870,800 73 1,500,000,000 100 5,150,000,000 100 14,121,835,800 Disporabu dpar TABEL 7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2023 Kapasitas Riil / Belanja Target 2018 2019 2020 2021 2022 2023 KAPASITAS RIIL KEUANGAN Belanja Operasi 3.556.745.486.293 3.943.488.092.710 3.499.389.280.347 3.672.214.208.201 3.783.009.083.572 3.933.832.976.382 Belanja Pegawai 1.379.279.128.155 1.870.732.534.034 1.669.545.457.895 1.753.022.730.790 1.805.613.412.713 1.859.781.815.095 Belanja Barang dan Jasa 1.916.601.637.944 1.922.458.206.350 1.694.051.144.953 1.778.753.702.201 1.832.116.313.267 1.923.722.128.930 Belanja Hibah 234.202.152.594 143.208.266.826 127.631.000.549 131.459.930.565 135.403.728.482 139.465.840.337 Belanja Bantuan Sosial 26.662.567.600 7.089.085.500 8.161.676.950 8.977.844.645 9.875.629.110 10.863.192.020 Belanja Modal 1.763.560.497.024 1.392.365.179.428 976.512.264.804 1.106.139.976.180 1.184.503.391.769 1.262.453.952.263 Belanja Tanah 422.438.669.296 190.663.045.773 174.879.250.388 201.111.137.946 221.222.251.741 236.707.809.363 Belanja Peralatan dan Mesin 264.414.214.369 254.524.178.235 226.101.911.006 260.017.197.657 286.018.917.423 314.620.809.165 Belanja Gedung dan Bangunan 506.810.131.538 374.198.318.620 238.548.536.514 274.330.816.991 288.047.357.841 302.449.725.733 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 534.350.783.768 542.446.989.238 302.538.105.154 332.791.915.669 349.431.511.453 366.903.087.026 Belanja Aset Tetap Lainnya 35.546.698.053 30.532.647.562 34.444.461.742 37.888.907.916 39.783.353.312 41.772.520.978 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tangerang (Sebelum Perubahan) Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 11 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR 1101 PENDIDIKAN 1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100.00 3,145,000,000 100.00 2,368,974,000 100.00 3,308,000,000 100.00 3,388,000,000 100.00 3,468,000,000 100.00 3,468,000,000 Dinas Pendidikan 1101.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100.00 1,968,000,000 100.00 2,030,976,800 100.00 3,162,000,000 100.00 3,182,000,000 100.00 3,202,000,000 100.00 3,202,000,000 Dinas Pendidikan 1101.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100.00 167,000,000 100.00 97,500,000 100.00 175,000,000 100.00 175,000,000 100.00 175,000,000 100.00 175,000,000 Dinas Pendidikan 1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100.00 135,100,000 100.00 96,050,000 100.00 138,000,000 100.00 140,000,000 100.00 141,000,000 100.00 141,000,000 Dinas Pendidikan 1101.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100.00 672,708,000 100.00 429,817,800 100.00 749,726,888 100.00 771,800,000 100.00 794,695,000 100.00 794,695,000 Dinas Pendidikan 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD 25.14 Angka 28.00 5,443,146,900 31.00 6,107,916,000 34.00 8,816,850,000 37.00 9,631,850,000 40.00 10,396,850,000 40.00 10,396,850,000 Dinas Pendidikan ANGKA PARTISIASI MURNI (APM) Kesetaraan 0.16 Angka 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.11 Dinas Pendidikan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Lembaga Pendidikan Masyarakat yang Terakreditasi 32.96 Perse ntase 38.00 43.00 48.00 53.00 58.00 58.00 Dinas Pendidikan 1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 81,108,459,010.0 0 0 0 0 0 81,108,459,010 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 84.03 Perse ntase 84.50 0 0 0 84.50 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 64.84 Perse ntase 65.15 0 0 0 65.15 Dinas Pendidikan 1101.17 Program Peningkatan Mutu Guru Dan Tenaga Kependidikan Prosentase Guru Dan Tenaga Kependidikan Yang Memiliki Kompetensi 16.48 Perse ntase 24.57 132,033,200,000 32.66 144,807,765,000 40.75 285,440,118,000 48.84 285,495,118,000 56.93 285,555,118,000 56.93 285,555,118,000 Dinas Pendidikan 1101.18 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Prosentase pencapaian SPM sesuai standar 80 Perse ntase 60.00 493,415,000 65.00 719,700,031 70.00 891,950,000 75.00 841,950,000 80.00 841,950,000 80.00 841,950,000 Dinas Pendidikan 1101.19 Program Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Porsentase satuan pendidikan negeri yang mendapatkan program BOS 100 Perse ntase 100.00 272,601,530,000 100.00 272,601,530,000 100.00 272,601,530,000 100.00 272,601,530,000 100.00 272,601,530,000 100.00 272,601,530,000 Dinas Pendidikan Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS yang mendapatkan BOP 8441 Orang 8,673.00 8,673.00 8,673.00 8,673.00 8,673.00 8,673.00 Dinas Pendidikan 1101.21 Program Pendidikan Karakter Sekolah Dasar Prosentase peningkatan pendidikan karakter tingkat sekolah dasar 0 Perse ntase 0.00 - 3,500.00 589,350,000 3,500.00 2,500,000,000 3,500.00 3,750,000,000 3,500.00 5,000,000,000 14,000.00 5,000,000,000 Dinas Pendidikan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1101.22 Program Pendidikan Karakter Sekolah Menengah Pertama prosentase peningkatan pendidikan karakter tingkat menengah pertama 0 Perse ntase 0.00 - 1,500.00 392,650,000 1,500.00 1,000,000,000 1,500.00 1,250,000,000 1,500.00 1,500,000,000 6,000.00 1,500,000,000 Dinas Pendidikan 1101.23 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Menengah Pertama Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 64.84 Perse ntase 65.15 57,697,895,600 65.80 71,936,009,900 66.10 87,711,500,000 66.70 97,450,900,000 67.05 93,191,990,000 65.05 93,191,990,000 Dinas Pendidikan Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang melaksanaka n GSM 0 Satua n Pendi dikan 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00 40.00 Dinas Pendidikan Meningkatnya Nilai Rata- rata Ujian Akhir Nasional 0 Nilai 45.01 45.25 45.50 45.75 46.00 46.00 Dinas Pendidikan 1101.24 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Jenjang Sekolah Dasar Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 84.03 Perse ntase 84.50 92,208,266,000 85.00 100,556,783,750 85.50 161,625,000,000 86.00 161,922,500,000 86.50 162,250,000,000 86.50 162,250,000,000 Dinas Pendidikan Meningkatnya Nilai Rata- rata Ujian Akhir Sekolah Berbasis Nasional (UASBN) 0 Nilai 77.29 77.50 77.75 78.00 78.25 77.50 Dinas Pendidikan Jumlah satuan pendidikan yang melaksanaka n GSM 0 Satua n Pendi dikan 70.00 85.00 100.00 115.00 130.00 130.00 Dinas Pendidikan 1102.00 KESEHATAN 1102.01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 62,373,612 100 19,724,843,886 100 21,297,850,553 100 83,683,004,141 100 6,526,322,488,664 100.00 6,526,322,488,664 Dinas Kesehatan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 7,157,440,000 - - 100.00 7,157,440,000 RSUD Kab Tangerang Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 7,920,486,550 - - 100.00 7,920,486,550 Rumah Sakit Umum Balaraja 1102.02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 40,774,108 100 4,099,168,523 100 4,361,319,977 100 11,114,702,406 100 698,004,409,311 100.00 698,004,409,311 Dinas Kesehatan Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 2,323,323,125 - - - - 100.00 2,323,323,125 RSUD Kab Tangerang 1102.03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Prosentase implementasi SOP 100 Perse ntase 100 30,763,123 - - - - - - - - 100.00 30,763,123 Dinas Kesehatan 1102.05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100 139,250,000 - - - - - - - - 100.00 139,250,000 Dinas Kesehatan 1102.06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan 100 Perse ntase 100 3,309,515 100 142,702,750 100 149,837,888 100 157,329,782 100 165,196,271 100.00 165,196,271 Dinas Kesehatan Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan 100 Perse ntase 100 8,250,000 - - - - 100.00 8,250,000 RSUD Kab Tangerang 1102.07 PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 1,190,430 100 184,053,797 100 193,256,487 100 202,919,311 100 213,065,277 100.00 213,065,277 Dinas Kesehatan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 58,100,000 - - - - - - - - 100.00 58,100,000 RSUD Kab Tangerang Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 154,287,500 - - - - - - - - 100.00 154,287,500 Rumah Sakit Umum Balaraja 1102.09 Program peningkatan pelayanan Umum Terpenuhinya kegiatan peningkatan pelayanan di RSU Kabupaten Tangerang 100 Perse ntase 100.00 100.00 - RSUD Kab Tangerang 1102.15 Program UKP Rujukan Prosentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV 100 Perse ntase 100.00 3,352,174,999 100.00 3,352,174,999 Dinas Kesehatan Prosentase keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate) 85 Perse ntase 85.00 89.00 Dinas Kesehatan Prosentase pelayanan penderita hipertensi 0 Dinas Kesehatan Prosentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 100 Perse ntase 70.00 80.00 Dinas Kesehatan Prosentase pelayanan kesehatan pada penderita ODGJ berat 100 Perse ntase 80.00 95.00 Dinas Kesehatan Bed Occupancy Ratio (BOR) 75 Perse ntase 75.00 80.00 Dinas Kesehatan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terpenuhinya operasional pelayanan rumah sakit 100 Perse ntase 100.00 130,511,077,810 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 130,511,077,810 RSUD Kab Tangerang BOR (Bed Of Rate) Rumah Sakit 75 Perse ntase 75.00 12,000,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 12,000,000,000 Rumah Sakit Umum Balaraja 1102.17 Program UKM Rujukan Cakupan Ibu Hamil mendapat pelayanan K sesuai standar 96 Perse ntase 100.00 9,206,773,000 - - - - 100.00 9,206,773,000 Dinas Kesehatan Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan 92 Perse ntase 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap 99 Perse ntase 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan anak balita 98 Perse ntase 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan penjaringan murid kelas sampai kelas 9 SD sederajat dan usia - tahun 0 Perse ntase 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan Warga Negara Usia 0 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan 88 Perse ntase 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 Dinas Kesehatan Prevalensi anemia ibu hamil 0 Perse ntase 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 Dinas Kesehatan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1102.19 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit Tercapainya pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSU Kabupaten 100 Perse ntase 100 52,042,015,556.00 - - - - RSUD Kab Tangerang 1102.20 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- paru/rumah sakit Tercapainya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSU Kabupaten 100 Perse ntase 100 11,082,229,854.00 - - - - RSUD Kab Tangerang 1102.21 Program Pengendalian Pengembangan Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, RSUD Persentase Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kesehatan (ASPAK) 30 Perse ntase 60.00 32,776,989,000 0.00 - - - 0.00 - 0.00 - 60.00 Dinas Kesehatan Tercapainya pengembanga n rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan 100 Perse ntase 100.00 3,000,000,000 RSUD Kab Tangerang Terpenuhinya pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit 100 Perse ntase 100.00 5,363,354,000 Rumah Sakit Umum Balaraja 1102.22 Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada tingkat rumah tangga 60 Perse ntase 62.00 5,256,650,000 64.00 - 66.00 - 68.00 - 70.00 - 70.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga 60 Perse ntase 62.00 64.00 66.00 68.00 70.00 70.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat- Tempat 75 Perse ntase 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Dinas Kesehatan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Tempat- Tempat 75 Perse ntase 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan 75 Perse ntase 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan 75 Perse ntase 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 Dinas Kesehatan 1102.23 Program Sumber Daya Kesehatan Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama 2 Perse ntase 0.00 76,476,512,000 2.00 - 1.00 - 8.00 - 11.00 - 11.00 Dinas Kesehatan Jumlah Rumah SakitTerakred itasi Paripurna 2 Ruma h sakit 0.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 Dinas Kesehatan Terpenuhinya sumber daya kesehatan obat- obatan rumah sakit 100 Perse ntase 100.00 4,726,297,450 0.00 - 0.00 0.00 - Rumah Sakit Umum Balaraja Rumah sakit terakreditasi 100 Perse ntase 100.00 42,100,000,000 0.00 - 0.00 0.00 - RSUD Kab Tangerang 1102.24 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Prosentase sarana dan prasarana yang tersedia di Puskesmas sesuai standar 65 Perse ntase 68.00 5,096,096,000 70.00 - 73.00 - 75.00 - 78.00 - 80.00 Dinas Kesehatan 1102.25 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 0.00 - 83,910,683,769 88,106,217,957 92,511,528,855 97,137,105,298 22.00 97,137,105,298 Dinas Kesehatan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama 0 Ruma h sakit 0.00 8 16 4 2 3.00 3 Dinas Kesehatan Jumlah Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna 0 Klinilk 0.00 2 2 2 3 40.00 40 Dinas Kesehatan Cakupan Rawat Jalan Puskesmas 17 Perse ntase 0.00 100 100 100 100 15.00 15 Dinas Kesehatan Bed Occupancy Ratio (BOR) Rumah Sakit Pemerintah 0 Ruma h sakit 0.00 100 100 100 100 3.00 3 Dinas Kesehatan Persentase Penggunaan Obat Rasional (POR) Puskesmas 100 100 100 100 - Dinas Kesehatan 1102.26 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga 0 Perse ntase 0.00 - 3,041,652,000 3,193,734,600 3,353,421,330 3,521,092,397 100.00 3,521,092,397 Dinas Kesehatan Cakupan K4 91.8 Perse ntase 100.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan 98.9 Perse ntase 100.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) Lengkap 0 Perse ntase 0.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cakupan Pelayanan kesehatan balita 0 Perse ntase 0.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan penjaringan murid kelas 1 sampai kelas 9 SD sederajat dan usia 7 sampai 0 Perse ntase 0.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Cakupan Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan 40 Perse ntase 0.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Presentase anemia ibu hamil 28 Perse ntase 0.00 38 36 34 32 32.00 Dinas Kesehatan Presentase balita malnutrisi 73 Perse ntase 0.00 <5% <5% <5% <5% <5% Dinas Kesehatan Prosentase Puskesmas yang melaksanaka n pembinaan kesehatan kerja dan Perse ntase 43 66 84 100,00 100,00 Dinas Kesehatan Persentase keluarga dengan akses jamban sehat 23 Perse ntase 0.00 `75 76 78 80 80.00 Dinas Kesehatan 1102.27 Program Peningkatan Penangulangan Penyakit 0 Perse ntase 100.00 - 5,776,769,000 6,065,607,450 6,368,887,823 6,687,332,214 100.00 6,687,332,214 Dinas Kesehatan Persentase pelayanan pada penderita Hipertensi 0 Perse ntase 100.00 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 Dinas Kesehatan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Screning pada populasi yang beresiko terinfeksi HIV 0 Perse ntase 100.00 100 - 100 - 100 - 100 - 100.00 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan pada penderita ODGJ Berat 0 Perse ntase 100.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Persentase Respon time KLB < 24 jam 0 Perse ntase 100.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Persentase Pelayanan usia produktif 0 Perse ntase 100.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Persentase desa UCI 269 Desa 269.00 `98.2 `98.5 `98.9 `99.3 274.00 Dinas Kesehatan Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus 0 Perse ntase 0.00 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan Persentase Penemuan kasus baru TB (CDR) 65 70 73 76 Dinas Kesehatan Persentase Pengendalian Penyakit Menular 100 100 100 100 Dinas Kesehatan 1102.28 Program Pengembangan Sumberdaya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 0 Saran a 0.00 - 11,112,272,000 11,667,885,600 12,251,279,880 12,863,843,874 118.00 12,863,843,874 Dinas Kesehatan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase sistem informasi di Fasilitas Kesehatan Terintegrasi dengan 0 Orang 0.00 20 25 26 27 - 299.00 Dinas Kesehatan Persentase Tenaga Kesehatan di Lingkup Dinas Kesehatan yang telah 0 Perse ntase 0.00 23 24 25 26 70.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga 0 Perse ntase 0.00 61 65 67 70,00 75.00 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Institusi Pendidikan 0 Perse ntase 0.00 60,00 65,00 70,00 75,00 80.00 Dinas Kesehatan Persentase sarana dan prasarana dan alat kesehatan yang tersedia di puskesmas 73,00 75,00 78,00 80,00 Dinas Kesehatan 1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 3,033,828,180 100 2,563,000,000 100.00 2,681,075,000 100 2,813,131,250 100 2,955,096,812 100.00 2,955,096,812 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 100 1,634,232,500 100 2,045,394,000 100.00 2,125,778,000 100 2,149,149,000 100 2,222,794,000 100.00 2,222,794,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 0 Perse ntase 60 2,386,414,110 70 2,633,500,000 80.00 2,634,000,000 90 2,767,000,000 95 2,903,000,000 95.00 2,903,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur di Dinas Tata Ruang dan 100 Perse ntase 100 1,133,760,000 100 1,492,948,000 100.00 1,572,595,000 100 1,655,727,000 100 1,742,512,000 100.00 1,742,512,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 100 125,500,000 100 50,000,000 100.00 70,000,000 100 75,000,000 100 80,000,000 100.00 80,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur 100 Perse ntase 100 99,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Perse ntase 25 359,000,000 35 402,000,000 45.00 422,000,000 65 443,000,000 80 465,000,000 80.00 465,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 0 Perse ntase 100 60,100,000 100 62,000,000 100.00 65,000,000 100 68,000,000 100 71,000,000 100.00 71,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Prosentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan 100 Perse ntase 100 136,450,000 100 97,425,000 100.00 107,167,500 100 117,885,000 100 129,673,000 100.00 129,673,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan 100 Perse ntase 100 217,530,000 100 231,000,000 100.00 242,000,000 100 256,000,000 100 268,000,000 100.00 268,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 100 Perse ntase 100 253,625,000 100 340,828,000 100.00 416,294,000 100 394,244,000 100 474,924,000 100.00 474,924,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.15 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani 0 Perse ntase 29.6 173,414,583,260 0 - - - 0 - 0 - 29.60 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Ketersediaan Data Perencanaan Pembanguna n Jalan Jembatan 0 Perse ntase 100 0 - 0 0 100.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.16 Program Pembangunan saluran drainase/gorong- gorong tersedianya Perbup tentang sistem Drainase Kabupaten Tangerang 0 Perse ntase 100 150,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.18 Program rehabilitasi/pemeliha raan Jalan dan Jembatan Jumlah Ruas Jalan Kabupaten Terpelihara 0 Ruas 114 22,849,000,000 0 - - - 0 - 0 - 114.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.20 Program inspeksi kondisi Jalan dan Jembatan Persentase Ketersediaan Data Pengendalian dan pengawasan Jalan dan 0 Perse ntase 50 2,124,000,000 0 - - - 0 - 0 - 50.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.22 Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Bangunan 0 Perse ntase 60 1,833,250,000 0 - - - 0 - 0 - 60.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.23 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Persentase Sarana dan Prasarana Kebinamarga an dalam Kondisi Baik 0 Perse ntase 80 3,115,300,000 0 - - - 0 - 0 - 80.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.24 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang terbangun 0 Perse ntase 4.2 19,089,889,300 0 - - - 0 - 0 - 4.20 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Ketersediaan Data Perencanaan Sumber Daya Air 0 Perse ntase 100 0 - 0 0 100.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.25 Program penyediaan dan pengolahan air baku Persentase Partisipasi Kelompok Masyarakat Mandiri Pengelolaan Air 0 Perse ntase 7.7 282,400,000 0 - - - 0 - 0 - 7.70 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1103.26 Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Panjang Saluran yang terpelihara 0 Perse ntase 35.62 23,276,269,900 0 - - - 0 - 0 - 35.62 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Persentase pengelolaan sungai, danau dan sumber daya air lainnya 0 Perse ntase 20 0 - 0 0 20.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.28 Program pengendalian banjir hasil Koordinasi Pengendalian Banjir dengan instansi terkait 0 Doku men 1 139,500,000 0 - - - 0 - 0 - 1.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.35 Program Pengolahan Data Penyusunan Perencanaan Jalan Dan Sumber Daya Air Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan, Jembatan dan Bangunan 0 Perse ntase 0 - 70 14,286,000,000 80.00 15,585,000,000 90 13,487,000,000 100 8,331,000,000 100.00 8,331,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.37 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani 0 Perse ntase 0 - 50 154,285,000,000 70.00 287,977,000,000 89 138,540,000,000 100 112,127,000,000 100.00 112,127,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Prosentase Penanganan Simpang Jalan 0 Perse ntase 0 15.4 61.50 84.6 100 100.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.36 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang terbangun 0 Perse ntase 0 - 14.15 126,013,000,000 20.00 140,880,000,000 29 153,841,000,000 37 63,961,000,000 37.00 63,961,000,000 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Jumlah Daerah Irigasi pada Lahan Pertanian berkelanjutan dalam kondisi baik 0 Lokasi 0 6 8.00 8 0 22.00 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 1103.31 Program Penataan Ruang Persentase pemenuhan RDTR 0 Perse ntase 25 2,780,000,000 50 2,767,500,000 66.60 3,030,000,000 83.3 3,543,000,000 100 3,460,000,000 100.00 3,460,000,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1103.32 Program Pengawasan Dan Pengendalian Bangunan Gedung Dan Tata Ruang Prosentase kesesuaian Rencana Tapak terhadap pembanguna n 100 Perse ntase 100 2,150,000,000 100 2,320,000,000 100.00 2,320,000,000 100 2,320,000,000 100 2,320,000,000 100.00 2,320,000,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.33 Program Pembangunan Gedung Pemerintahan Pemenuhan pembanguna n gedung pemerintahan 10 Perse ntase 28 175,505,760,000 54 260,910,000,000 75.00 257,690,000,000 90 135,030,000,000 100 97,050,000,000 100.00 97,050,000,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1103.34 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Dasar Terlaksanany a Program Pembanguna n Sarana Dan Prasarana Dasar 207 RKB 324 181,000,000,000 272 349,000,000,000 272.00 302,000,000,000 266 345,500,000,000 266 341,500,000,000 1.60 341,500,000,000 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Terlaksanany a Program Pembanguna n Sarana Dan Prasarana Dasar 8 Puske smas 4 3 3.00 3 1 14.00 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Terlaksanany a Program Pembanguna n Sarana Dan Prasarana Dasar 0 Ruma h sakit 0 5 35.00 40 10 100.00 Dinas Tata Ruang dan Bangunan 1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 1,404,318,200 100 1,490,914,110 100.00 1,565,939,816 100 1,605,249,294 100 1,645,616,307 100.00 1,645,616,307 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 2,919,974,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 892,410,000 100 914,720,250 100.00 937,588,257 100 961,027,963 100 985,053,662 100.00 985,053,662 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur 100 Perse ntase 150,000,000 - - - - - - - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase Pemenuhan Disiplin Aparatur 0 Perse ntase 100 270,000,000 0 - - 1,700,000,000 0 - 0 - 100.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase Pemenuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 Perse ntase 0 - 100 250,000,000 - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase pemenuhan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 26,090,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase Pemenuhan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 168,885,000 100 149,582,125 100.00 151,321,679 100 153,104,720 100 154,932,338 100.00 154,932,338 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 89,122,500 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 100 Perse ntase 100 223,237,500 100 173,991,188 100.00 238,340,968 100 180,922,015 100 184,834,628 100.00 184,834,628 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.17 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Jumlah Desa dan Kelurahan yang tanggap bencana 17 Angka 53 559,975,000 54 - 55.00 - 56 - 56 - 56.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1104.20 Program Kedaruratan Dan Sarana Prasarana Rata-Rata Respontime 20 Menit 20 14,956,020,000 20 - 15.00 - 15 - 15 - 15.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1104.21 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Persentase korban bencana yang tertangani 20 Perse ntase 100 479,580,000 100 - 100.00 - 100 - 100 - 100.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1104.15 program pengembangan perumahan Prosentase PSU dalam Aset 13.4 Perse ntase 18.35 3,109,370,000 21.22 4,466,800,000 24.10 9,296,268,750 26.98 9,326,474,220 29.86 9,357,434,824 29.86 9,357,434,824 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Prosentase Pemenuhan Pembinaan Penyelenggar aan Rumah susun dan Apartemen 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.16 program lingkungan sehat Perumahan dan Permukiman Cakupan Sarana Air bersih 77.33 Perse ntase 77.83 22,924,400,000 78.33 21,722,312,500 78.83 22,265,370,315 79.33 22,822,004,572 80 23,392,554,684 80.00 23,392,554,684 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.18 Program pengelolaan areal pemakaman Cakupan TPU yang memenuhi Standar 85 Perse ntase 60 5,927,110,000 65 7,006,876,000 70.00 7,637,047,901 75 7,667,974,098 80 8,199,673,450 80.00 8,199,673,450 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.19 Program Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan Cakupan layanan kawasan permukiman 6.02 Perse ntase 6.16 38,067,500,000 6.16 39,970,875,000 6.16 41,969,418,750 6.16 44,067,889,690 6.16 46,271,283,893 30.81 46,271,283,893 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Meningkatnya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan/Pe rkotaan 0 Perse ntase 100 16,445,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,445,000,000 Kecamatan Tigaraksa Meningkatnya penataan lingkungan Perumahan dan permukiman perdesaaan/ 0 Perse ntase 100 13,290,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 13,290,000,000 Kecamatan Cikupa Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan 0 Perse ntase 100 10,994,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,994,500,000 Kecamatan Panongan Tercapainya Peningkatan Fasilitas Umum Jalan, Irigasi dan Jaringan 0 Perse ntase 100 16,305,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 16,305,000,000 Kecamatan Curug Prosentase perumahan dan permukiman dalam kondisi baik 0 Perse ntase 100 11,645,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,645,000,000 Kecamatan Legok Prosentase perumahan dan permukiman dalam kondisi baik 0 Perse ntase 75 23,222,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 23,222,600,000 Kecamatan Pasar Kemis prosentase Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p 0 Perse ntase 15,349,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,349,000,000 Kecamatan Balaraja prosentase Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p 0 Perse ntase 100 6,925,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,925,000,000 Kecamatan Kresek Tercapainya penataan lingkungan permukiman perdesaab dan perkotaan 0 Perse ntase 100 7,815,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,815,000,000 Kecamatan Kronjo Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Perse ntase 100 5,560,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,560,000,000 Kecamatan Mauk Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Perse ntase 100 19,645,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 19,645,000,000 Kecamatan Rajeg Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman 0 Perse ntase 100 7,405,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,405,000,000 Kecamatan Sepatan Terlaksanany a Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan dan Perkotaan 0 Jenis 3 13,205,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 13,205,000,000 Kecamatan Teluknaga Peningkatan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Perse ntase 100 11,436,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,436,000,000 Kecamatan Cisoka Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Perse ntase 100 6,215,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,215,000,000 Kecamatan Pakuhaji Tercapainya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Perse ntase 95 4,010,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,010,000,000 Kecamatan Kosambi Tercapainya perumahan dan permukiman dalam kondisi baik 0 Perse ntase 100 5,110,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,110,000,000 Kecamatan Pagedangan Meningkatnya Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan 0 Perse ntase 80 5,510,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,510,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik 0 Perse ntase 20 5,520,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,520,000,000 Kecamatan Jayanti Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik 0 Perse ntase 2,270,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,270,000,000 Kecamatan Kemiri Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik 0 Perse ntase 2,340,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,340,000,000 Kecamatan Sukadiri Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Perse ntase 80 12,340,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 12,340,800,000 Kecamatan Cisauk Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Perse ntase 100 10,350,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,350,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Tersedianya Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p 0 Perse ntase 100 18,045,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 18,045,000,000 Kecamatan Sindang Jaya Peningkatan Penataan Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Perdesaaan/P 0 Perse ntase 100 3,384,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 3,384,000,000 Kecamatan Kelapa Dua Penataan lingkungan Perumahan dan permukiman Perdesaaan/p erkotaan 0 Paket 99 13,320,643,500 0 0 0 0 0 0 0 0 13,320,643,500 Kecamatan Solear Prosentase Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan Perkotaan 0 Perse ntase 75 5,360,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,360,000,000 Kecamatan Mekar Baru Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Perdesaan/Pe rkotaan 0 Perse ntase 25 11,661,646,000 0 0 0 0 0 0 0 0 11,661,646,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase Pemenuhan Penataan Lingkungan Permukiman Perdesaan Dan 0 Perse ntase 100 7,730,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,730,000,000 Kecamatan Gunung Kaler Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1104.22 Program Pengembangan Kawasan Permukiman Cakupan Pemenuhan Perencanaan pengembanga n kawasan Permukiman 100 Perse ntase 100 5,866,942,250 100 4,310,000,000 100.00 4,360,000,000 100 4,380,000,000 0 4,410,000,000 100.00 4,410,000,000 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.23 Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah Prosentase kapasitas lumpur tinja 0 Perse ntase 20.45 3,027,934,000 30 3,448,632,350 35.00 15,441,098,159 40 5,245,375,613 45 5,321,510,004 45.00 5,321,510,004 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman Jumlah Penerima Masyarakat yang rawan air 24 Lokasi 24 24 24.00 24 24 120.00 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1104.24 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 65 Perse ntase 70 6,339,967,500 72 6,289,967,500 74.00 6,289,967,500 76 6,289,967,500 78 6,289,967,500 80.00 6,289,967,500 Kecamatan Tigaraksa Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik dan penurunan timbulan 85 Perse ntase 90 5,430,782,000 92 17,414,950,000 95.00 12,638,500,000 97 9,868,500,000 98 10,408,500,000 98.00 10,408,500,000 Kecamatan Cikupa Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kodisi baik 63.8 Perse ntase 65.00 3,580,000,000 66.60 5,862,639,261 66.66 5,912,639,261 78.00 5,912,639,261 70.00 5,912,639,261 70.00 5,912,639,261 Kecamatan Panongan Penurunan Timbulan sampah 35 Perse ntase 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 10.00 Kecamatan Panongan Prosentase Infrastruktur dasar dalam Kondisi baik 75 Perse ntase 78 21,628,332,061 80 10,201,683,293 82.00 10,072,065,093 85 10,072,065,093 90 10,072,065,093 90.00 10,072,065,093 Kecamatan Curug Penurunan Timbulan sampah 35 Perse ntase 30 25 20.00 15 10 10.00 Kecamatan Curug Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 13.12 Perse ntase 14.24 12,465,748,100 23.32 13,793,083,060 53.87 14,880,000,000 62.09 15,785,000,000 71.43 16,510,000,000 71.43 16,510,000,000 Kecamatan Legok Penurunan Timbulan sampah 20 Perse ntase 18.00 16.00 13.00 10.00 7.00 7.00 Kecamatan Legok Prosentase penurunan timbulan sampah 10 Perse ntase 10.00 9,033,575,418 10.00 26,335,774,118 10.00 31,912,042,362 10.00 240,031,397,231 10.00 34,709,102,093 50.00 34,709,102,093 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 70 Perse ntase 74.00 78.00 82.00 86.00 90.00 90.00 Kecamatan Pasar Kemis Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60 Perse ntase 71.18 16,519,516,500 8,118.00 12,628,439,000 91.18 13,930,639,000 95.00 14,180,639,000 100.00 14,680,439,000 100.00 14,680,439,000 Kecamatan Balaraja Penurunan Timbulan Sampah 288 Ton 290.00 320.00 350.00 400.00 450.00 450.00 Kecamatan Balaraja Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 61.18 Perse ntase 71.18 14,763,045,100 81.18 13,805,000,000 91.18 12,960,000,000 95.00 10,835,000,000 100.00 9,569,000,000 100.00 9,569,000,000 Kecamatan Kresek Penurunan Timbulan Sampah 0 Ton 288.00 290.00 320.00 350.00 400.00 400.00 Kecamatan Kresek Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 100.00 15,300,450,000 100.00 13,398,000,000 100.00 15,950,450,000 100.00 15,560,450,000 100.00 15,950,450,000 100.00 15,950,450,000 Kecamatan Kronjo Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja 96 Perse ntase 100.00 14,322,613,921 100.00 11,806,526,628 100.00 11,343,426,628 100.00 11,407,526,628 100.00 10,786,326,628 100.00 10,786,326,628 Kecamatan Mauk Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 76 Perse ntase 80.00 29,326,490,000 84.00 20,846,415,000 88.00 22,440,000,000 92.00 23,490,000,000 96.00 16,490,000,000 96.00 16,490,000,000 Kecamatan Rajeg Penurunan Timbulan Sampah 300 Ton 220.00 175.00 140.00 115.00 90.00 90.00 Kecamatan Rajeg Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60 Perse ntase 65.00 13,908,055,000 78.00 8,954,160,000 82.00 19,067,000,000 87.00 18,568,000,000 90.00 11,040,000,000 95.00 11,040,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik 93 Perse ntase 94.00 20,325,255,959 95.00 22,950,000,000 96.00 23,300,000,000 97.00 23,300,000,000 98.00 23,300,000,000 98.00 23,300,000,000 Kecamatan Teluknaga Prosentase Penurunan Timbulan Sampah 45 Perse ntase 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 20.00 Kecamatan Teluknaga Prosentase jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 65 Perse ntase 70.00 11,931,072,227 75.00 11,210,000,000 80.00 11,553,400,000 85.00 11,753,400,000 90.00 11,953,400,000 90.00 11,953,400,000 Kecamatan Pakuhaji Penurunan Timbulan Sampah 0 Perse ntase 0.00 10.00 10.00 10.00 10.00 40.00 Kecamatan Pakuhaji Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik 69 Perse ntase 71.00 8,168,720,798 76.00 8,802,309,500 81.00 7,218,343,000 86.00 7,218,343,000 91.00 7,218,343,000 91.00 7,218,343,000 Kecamatan Kosambi Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penurunan Timbulan Sampah 0 Ton 360.00 290.00 210.00 140.00 70.00 70.00 Kecamatan Kosambi jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 60 Perse ntase 65.00 6,368,209,383 70.00 11,389,625,000 75.00 12,769,963,750 80.00 14,343,618,813 85.00 16,139,501,884 85.00 16,139,501,884 Kecamatan Pagedangan penurunan timbulan sampah 28 Ton 26.00 24.00 22.00 20.00 18.00 18.00 Kecamatan Pagedangan Persentase Sarana dan Prasarana di Kecamatan dalam Kondisi Baik 70 Perse ntase 75.00 6,217,019,500 80.00 7,207,675,000 85.00 9,836,000,000 90.00 9,917,000,000 95.00 10,048,000,000 95.00 10,048,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 54.06 Perse ntase 70.00 8,676,973,029 75.00 12,963,615,338 78.00 13,180,390,000 80.00 11,789,104,750 85.00 10,798,926,275 90.00 10,798,926,275 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di 70 Perse ntase 70.00 7,960,000,000 75.00 7,048,800,000 85.00 14,379,000,000 87.00 17,079,000,000 88.00 19,809,000,000 88.00 19,809,000,000 Kecamatan Kemiri Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 61.18 Perse ntase 71.18 7,487,987,140 81.18 8,350,000,000 81.18 9,540,000,000 81.18 9,590,000,000 91.18 17,690,000,000 100.00 17,690,000,000 Kecamatan Sukadiri Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Di Kecamatan 75 Perse ntase 77.50 5,283,218,800 80.00 6,941,000,000 82.50 6,556,250,000 85.00 6,624,750,000 87.50 7,220,250,000 87.50 7,220,250,000 Kecamatan Cisauk Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 61.18 Perse ntase 71.18 10,659,328,572 91.18 6,709,600,000 95.00 12,825,000,000 100.00 12,765,000,000 100.00 12,937,000,000 100.00 12,937,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Penurunan timbunan sampah 300 Ton 300.00 250.00 250.00 200.00 200.00 200.00 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase Penurunan Timbulan Sampah 10 Perse ntase 10.00 4,654,750,000 10.00 13,644,200,000 10.00 13,442,110,000 10.00 13,719,465,500 10.00 14,010,688,775 50.00 14,010,688,775 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar dalam Kondisi Baik 74 Perse ntase 74.00 78.00 82.00 86.00 90.00 90.00 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Penurunan Timbulan Sampah 300 Ton 300.00 11,383,073,271 305.00 9,422,491,010 310.00 9,648,649,812 320.00 9,774,941,015 335.00 9,902,714,422 335.00 9,902,714,422 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase Jumlah Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Baik 75 Perse ntase 80.00 85.00 90.00 95.00 95.00 95.00 Kecamatan Kelapa Dua Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 61.8 Perse ntase 71.18 15,238,498,800 81.18 10,966,192,600 91.18 16,624,536,632 95.00 19,583,781,958 100.00 21,851,554,350 100.00 21,851,554,350 Kecamatan Solear Penurunan Timbulan Sampah 0 Ton 288.00 290.00 320.00 350.00 400.00 400.00 Kecamatan Solear Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik 61.18 Perse ntase 71.18 3,418,892,000 81.18 4,523,274,000 91.18 4,580,262,500 95.00 4,555,124,375 100.00 6,109,368,156 100.00 6,109,368,156 Kecamatan Mekar Baru Penurunan Timbulan Sampah 187 Ton 198.00 288.00 290.00 320.00 350.00 400.00 Kecamatan Mekar Baru Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah infrastruktur dasar dalam kondisi baik dan turunnya timbulan sampah 20 Perse ntase 25.00 5,076,700,000 30.00 5,711,700,000 35.00 5,711,700,000 40.00 5,711,700,000 45.00 5,711,700,000 45.00 5,711,700,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase sarana dan prasarana dikecamatan dalam kondisi baik 65 Perse ntase 70.00 4,760,000,000 75.00 6,360,000,000 80.00 5,310,000,000 85.00 5,310,000,000 90.00 5,310,000,000 90.00 5,310,000,000 Kecamatan Gunung Kaler Capaian Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan 50 Perse ntase 60.00 16,438,400,000 70.00 11,124,635,000 75.00 12,760,000,000 80.00 12,020,000,000 85.00 12,090,000,000 85.00 12,090,000,000 Kecamatan Cisoka 1104.25 Program Gebrak Pakumis Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh 7.94 Perse ntase 15.87 27,714,700,000 23.81 34,665,000,000 31.75 34,735,000,000 39.68 34,775,000,000 47.62 34,815,000,000 47.62 34,815,000,000 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1105 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 - 100 7,413,600,000 100.00 7,944,700,000 100 7,949,700,000 100 8,009,700,000 100.00 8,009,700,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prosentase pemehuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 8,318,100,000 100 8,481,000,000 100.00 8,580,000,000 100 8,595,000,000 100 8,675,000,000 100.00 8,675,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 546,600,000 100 600,000,000 100.00 771,360,000 100 741,360,000 100 773,360,000 100.00 773,360,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 - 100 3,225,250,000 100.00 3,330,250,000 100 3,430,250,000 100 3,530,250,000 100.00 3,530,250,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Perse ntase 100 1,980,000,000 100 2,245,000,000 100.00 2,295,000,000 100 2,170,000,000 100 2,395,000,000 100.00 2,395,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 408,000,000 100 361,000,000 100.00 797,000,000 100 617,000,000 1 807,000,000 100.00 807,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100 Perse ntase 100 600,000,000 100 850,000,000 - - - - - - 100.00 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 100 56,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100 - 100 - 100.00 200,000,000 100 - 100 - 100.00 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100 Perse ntase 100 50,000,000 100 250,000,000 100.00 50,000,000 100 250,000,000 100 50,000,000 100.00 50,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Perse ntase 0 - 100 100,000,000 100.00 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100.00 100,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 - 100 26,970,000 100.00 35,000,000 100 45,000,000 100 45,000,000 100.00 45,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terpenuhinya pelaporan kinerja dan keuangan OPD 100 Perse ntase 100 45,000,000 100 45,000,000 100.00 45,000,000 100 45,000,000 100 45,000,000 100.00 45,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan 100 Perse ntase 100 56,000,000 100 60,000,000 100.00 60,000,000 100 60,000,000 100 60,000,000 100.00 60,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan 100 Perse ntase 100 - 100 88,750,000 100.00 95,000,000 100 95,000,000 100 95,000,000 100.00 95,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terpenuhinya dokumen perencanaan OPD 100 Perse ntase 100 87,000,000 100 112,000,000 100.00 95,000,000 100 95,000,000 100 120,000,000 100.00 120,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Persentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 211,000,000 100 189,000,000 100.00 254,800,000 100 263,800,000 100 298,800,000 100.00 298,800,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.15 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Prosentase Pelanggaran K yang Terselesaikan 100 Perse ntase 100 3,750,000,000 100 3,890,000,000 100.00 5,340,000,000 100 3,845,000,000 100 3,560,000,000 100.00 3,560,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1 Kegiat an 1 153,175,000 0 0 0 0 0 0 0 0 153,175,000 Kecamatan Pakuhaji Penanganan penertiban bahu jalan strategis 1 Kegiat an 1 95,841,000 0 0 0 0 0 0 0 0 95,841,000 Kecamatan Solear 1105.16 Program Pengawasan Dan Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Prosentase Penegakan Perda yang ditindaklanjut i 100 Perse ntase 100 1,100,000,000 100 1,250,000,000 100.00 1,250,000,000 100 1,300,000,000 100 1,300,000,000 100.00 1,300,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja 1105.17 Program pengembangan wawasan kebangsaan Persentase Capaian Wawasan Kebangsaan dalam rangka pencegahan konflik 75 Perse ntase 75 972,250,000 77 1,500,000,000 80.00 1,800,000,000 80 1,800,000,000 80 1,800,000,000 80.00 1,800,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pengembanga n wawasan kebangsaan 75 Perse ntase 75 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 Kecamatan Mekar Baru 1105.18 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah Kemitraan pengembanga n wawasan kebangsaan dalam rangka pencegahan 1 Mitra 1 1,015,000,000 1 1,250,000,000 1.00 1,450,000,000 1 1,450,000,000 1 1,450,000,000 5.00 1,450,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.19 Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Prosentase partisipasi masyarakat dalam penanganan trantibum dan linmas 100 Perse ntase 100 1,307,385,000 100 700,000,000 100.00 950,000,000 100 950,000,000 100 850,000,000 100.00 850,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja pemberdayaa n masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 100 Perse ntase 100 56,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 56,100,000 Kecamatan Mauk Prosentase partisipasi masyarakat dalam penanganan trantibum dan linmas 0 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 Kecamatan Kemiri 1105.20 Program Pembinaan Dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan Ketentraman Umum Prosentase SDM Anggota Satpol PP yang mendapatkan peningkatan kapasitas 100 Perse ntase 100 750,000,000 100 1,050,000,000 100.00 1,100,000,000 100 1,100,000,000 100 1,100,000,000 100.00 1,100,000,000 Satuan Polisi Pamong Praja Tercapainya Peningkatan Kapasitas pada Kelembagaan Ketertiban dan 100 Perse ntase 100 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 Kecamatan Curug Terlaksanany a Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 100 Perse ntase 100 29,375,000 0 0 0 0 0 0 0 0 29,375,000 Kecamatan Teluknaga Program Pembinaan Dan Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ketertiban 1 Kegiat an 1 324,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 324,500,000 Kecamatan Pakuhaji Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Terlaksanany a Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban 0 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 Kecamatan Kemiri Pembinaan Dan Pengembanga n Kapasitas Kelembagaan Ketertiban Dan 100 Perse ntase 100 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 Kecamatan Sepatan Timur 1105.21 Program pendidikan politik masyarakat Persentase Fasilitasi Lembaga dalam bidang politik 78 Perse ntase 78 2,344,925,000 78 1,560,000,000 78.00 1,710,000,000 78 1,710,000,000 79 3,010,000,000 79.00 3,010,000,000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1105.22 Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Prosentse Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban 14 Perse ntase 15 593,000,000 16 593,000,000 17.00 593,000,000 18 593,000,000 19 593,000,000 20.00 593,000,000 Kecamatan Tigaraksa Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 13.1 Perse ntase 14.29 412,724,000 28.57 460,620,000 42.86 442,500,000 57.14 445,500,000 71.43 422,500,000 71.43 422,500,000 Kecamatan Cikupa Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban 80 Perse ntase 80.00 166,400,000 85.00 535,000,000 85.00 535,000,000 90.00 535,000,000 90.00 805,000,000 90.00 805,000,000 Kecamatan Panongan Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban 80 Perse ntase 80 464,870,000 85 688,700,000 85.00 688,700,000 90 688,700,000 90 688,700,000 90.00 688,700,000 Kecamatan Curug Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 - - Kecamatan Legok Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 10 Perse ntase 10.00 405,304,500 10.00 168,695,448,800 10.00 468,676,532 10.00 492,989,107 10.00 513,438,564 50.00 513,438,564 Kecamatan Pasar Kemis Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah konflik ekonomi sosial dan politik 1 Kasus 1.00 1.00 - 0.00 0.00 2.00 Kecamatan Pasar Kemis Jumlah konflik SARA 0 Kasus 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 5.00 Kecamatan Pasar Kemis prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 14.29 Perse ntase 28.57 286,132,500 42.86 247,100,000 57.14 250,550,000 71.43 252,550,000 71.43 252,550,000 71.43 252,550,000 Kecamatan Balaraja Menekannya terjadinya Potensi Konflik 5 Konfli k 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 Kecamatan Balaraja prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 Perse ntase 14.29 104,870,000 28.57 131,110,000 42.86 142,000,000 57.14 149,000,000 71.43 157,000,000 71.43 157,000,000 Kecamatan Kresek Menekannya terjadinya Potensi Konflik 0 Konfli k 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 25.00 Kecamatan Kresek prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 - - Kecamatan Kronjo prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 15 Perse ntase 20.00 110,300,000 25.00 142,000,000 30.00 142,000,000 35.00 142,000,000 50.00 145,000,000 50.00 145,000,000 Kecamatan Rajeg Menekannya terjadinya Potensi Konflik 10 Perse ntase 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00 Kecamatan Rajeg Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum dan 25 Perse ntase 23.00 236,875,000 21.00 385,000,000 18.00 390,000,000 17.00 395,000,000 15.00 400,000,000 15.00 400,000,000 Kecamatan Teluknaga Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 Kecamatan Cisoka Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 Perse ntase 17.00 599,000,000 28.00 911,500,000 35.00 876,500,000 42.00 876,500,000 59.00 876,500,000 59.00 876,500,000 Kecamatan Kosambi Menekan Terjadinya Potensi Konflik 0 Konfli k 8.00 7.00 7.00 6.00 5.00 5.00 Kecamatan Kosambi Cakupan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban 70 Perse ntase 75.00 212,500,000 80.00 101,850,000 85.00 110,000,000 90.00 110,000,000 95.00 110,000,000 95.00 110,000,000 Kecamatan Jambe Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban 65 Perse ntase 70.00 198,600,000 75.00 140,000,000 75.50 165,000,000 80.00 165,000,000 85.00 165,000,000 85.00 165,000,000 Kecamatan Jayanti Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 4 Kasus 5.00 45,000,000 4.00 49,700,000 4.00 71,000,000 3.00 71,000,000 2.00 71,000,000 2.00 71,000,000 Kecamatan Kemiri prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 Perse ntase 14.29 100,000,000 25.57 385,000,000 42.86 395,000,000 57.14 400,000,000 71.43 400,000,000 71.43 400,000,000 Kecamatan Sukadiri Program Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Kecamatan 65.5 Perse ntase 68.75 168,500,000 75.00 189,000,000 81.25 189,000,000 87.50 189,000,000 93.25 189,000,000 93.25 189,000,000 Kecamatan Cisauk Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 70 Perse ntase 70.00 30,000,000 65.35 66,300,000 65.20 230,000,000 50.85 260,000,000 25.15 285,000,000 25.15 285,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Menekannya terjadinya Potensi Konflik 3 Konfli k 3.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 Perse ntase 10.00 179,550,000 10.00 187,040,000 10.00 198,000,000 10.00 207,900,000 10.00 218,295,000 50.00 218,295,000 Kecamatan Sindang Jaya Jumlah konflik ekonomi sosial dan politik 0 Kasus 1.00 1.00 - 0.00 0.00 - Kecamatan Sindang Jaya Jumlah konflik SARA 0 Kasus 2.00 1.00 1.00 1.00 0.00 - Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum 15 Perse ntase 15.00 449,545,000 20.00 608,840,000 30.00 613,738,400 40.00 618,695,984 50.00 623,713,549 50.00 623,713,549 Kecamatan Kelapa Dua Jumlah Konflik Ekonomi Sosial dan Politik 4 Kasus 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00 Kecamatan Kelapa Dua Jumlah Konflik Sara 2 Kasus 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00 Kecamatan Kelapa Dua prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 0 Perse ntase 14.29 157,044,000 28.57 144,200,000 42.86 240,300,000 57.14 262,830,000 71.43 275,613,000 71.43 275,613,000 Kecamatan Solear Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Menekannya terjadinya Potensi Konflik 0 Angka 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 Kecamatan Solear prosentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 65 Perse ntase 70.00 50,000,000 75.00 280,000,000 80.00 155,000,000 85.00 170,000,000 90.00 145,000,000 95.00 145,000,000 Kecamatan Mekar Baru Menekannya terjadinya Potensi Konflik 10 Konfli k 8.00 6.00 5.00 5.00 5.00 3.00 Kecamatan Mekar Baru penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum 20 Perse ntase 20.00 100,000,000 20.00 185,000,000 20.00 160,000,000 20.00 185,000,000 20.00 185,000,000 20.00 185,000,000 Kecamatan Sukamulya Cakupan penanganan ketentraman dan ketertiban 0 Perse ntase 14.29 103,015,000 28.57 195,000,000 42.86 195,000,000 57.14 195,000,000 71.43 195,000,000 71.43 195,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 1105.23 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan penanggulang 0 Kali 3 - 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 1,400,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1105.24 Program Kedaruratan Dan Sarana Prasarana Meningkatkan kesiagaan pencegahan dan penanggulang an bahaya kebakaran 0 Bulan 12 - 36,550,000,000 66,300,000,000 9,450,000,000 17,800,000,000 17,800,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1105.25 Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban Bencana Alam Terlaksanany a penyediaan Buffer Stock Bencana untuk Korban Bencana 0 Paket 1 - 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 900,000,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1106 SOSIAL Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 19.70 1,098,922,000 19.90 1,151,700,000 20.00 1,206,645,000 20.40 1,265,060,000 20.00 1,318,240,000 100.00 1,318,240,000 Dinas Sosial 1106.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Perse ntase 18.40 181,000,000 18.40 252,250,000 20.70 265,590,000 20.70 278,652,000 21.80 289,100,000 100.00 289,100,000 Dinas Sosial 1106.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 100 Perse ntase 100.00 160,000,000 0.00 - - - 0.00 - 0.00 - 100.00 Dinas Sosial 1106.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 20.00 - 20.00 105,000,000 20.00 110,250,000 20.00 115,000,000 20.00 120,000,000 100.00 120,000,000 Dinas Sosial 1106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD 100 Perse ntase 20.00 27,060,000 20.00 28,413,000 20.00 29,850,000 20.00 31,200,000 20.00 32,750,000 100.00 32,750,000 Dinas Sosial 1106.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase Pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 19.60 236,190,000 19.60 195,402,000 19.60 205,095,000 19.60 215,445,000 21.60 256,145,000 100.00 256,145,000 Dinas Sosial 1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurunnya Jumlah Fakir Miskin 100220 Orang 99,804.0 0 2,670,000,000 98,924.00 4,630,000,000 97,739.00 5,765,000,000 96,343.0 0 6,326,000,000 94,873.0 0 6,500,000,000 94,873.00 6,500,000,000 Dinas Sosial 1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Prosentase Eks Penyandang Penyakit Sosial dan PMKS Lainnya yang 2.95 Perse ntase 6.14 1,575,000,000 12.78 2,975,000,000 20.56 3,965,000,000 29.16 4,760,000,000 38.17 5,125,000,000 38.17 5,125,000,000 Dinas Sosial Prosentase Gelandangan Pengemis yang ditangani 0 Perse ntase 9.00 23.00 41.00 64.00 92.00 92.00 Dinas Sosial Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Lansia terlantar yang ditangani 1.18 Perse ntase 2.29 4.30 6.88 10.04 14.05 14.05 Dinas Sosial Prosentase Anak Terlantar yang ditangani 0 Perse ntase 0.41 0.95 1.56 2.33 3.18 3.18 Dinas Sosial Prosentase penyandang disabilitas yang ditangani 2.67 Orang 4.69 10.54 19.71 30.66 42.12 42.12 Dinas Sosial 1106.17 Program Pembinaan Panti Dan Rumah Singgah Prosentase (PMKS) yang mendapat pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi 100 Perse ntase 15.94 1,020,000,000 33.04 1,295,000,000 61.59 1,195,000,000 73.33 1,295,000,000 100.00 1,295,000,000 100.00 1,295,000,000 Dinas Sosial 1106.18 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Jumlah Pendamping PKH yang aktif 233 Orang 233.00 2,218,025,500 247.00 2,557,700,000 300.00 2,668,094,000 350.00 2,661,195,880 375.00 2,763,019,798 375.00 2,763,019,798 Dinas Sosial Prosentase Orang Terlantar yang ditangani 100 Perse ntase 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Sosial Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat 100 Perse ntase 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Sosial 1106.19 Program Pengelolaan Data, Bina Sosial Dan Peningkatan Nilai - Nilai Keperintisan Dan Kepahlawanan Prosentase data dan Informasi tentang penyandang masalah kesejahteraan 100 Perse ntase 100.00 1,475,000,000 100.00 1,450,000,000 100.00 1,500,000,000 100.00 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 Dinas Sosial Jumlah PSP dan Penyuluh Sosial yang Aktif 303 Orang 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 303.00 Dinas Sosial Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Penyakit Sosial yang mendapatkan pembinaan dan konseling 0 Orang 50.00 280.00 280.00 280.00 280.00 1,250.00 Dinas Sosial Prosentase PSKS yang dibina 50.21 Perse ntase 66.25 69.30 70.42 72.50 72.50 72.50 Dinas Sosial 12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 1201 TENAGA KERJA 1201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 2,015,601,000 100 2,176,000,000 100.00 2,390,000,000 100 2,585,000,000 100 2,785,000,000 100.00 2,785,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase pemenuhan sarana dan sarana aparatur 100 Perse ntase 100 1,104,314,000 100 1,330,000,000 100.00 1,410,000,000 100 1,630,000,000 100 1,605,000,000 100.00 1,605,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase implementasi SOP 100 Perse ntase 100 51,750,000 100 - 100.00 80,000,000 100 - 100 110,000,000 100.00 110,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Perse ntase 0 - 100 104,000,000 100.00 104,000,000 100 124,000,000 100 104,000,000 100.00 104,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 42,836,000 100 45,000,000 100.00 48,400,000 100 51,500,000 100 55,000,000 100.00 55,000,000 Dinas Tenaga Kerja Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1201.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan 100 Perse ntase 100 61,440,000 100 68,040,000 100.00 74,040,000 100 82,000,000 100 169,040,000 100.00 169,040,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari kerja yang dilatih 0 Perse ntase 5 3,184,980,000 5 3,582,300,000 5.00 3,880,000,000 5 3,825,000,000 5 4,960,000,000 5.00 4,960,000,000 Dinas Tenaga Kerja Persentase lulusan pelatihan yang ditempatkan 34.8 Perse ntase 35 37 39.00 42 45 45.00 Dinas Tenaga Kerja 1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Jumlah Pencari kerja yang di tempatkan 4387 Orang 5 1,324,000,000 6.5 2,170,000,000 7.80 2,525,000,000 9 2,680,000,000 10 2,735,000,000 38.30 2,735,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1201.17 Program Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Besaran kasus yang di selesaikan melalui perjanjian bersama (PB) 23.68 Perse ntase 24 2,246,735,000 24.5 2,450,000,000 25.00 2,620,000,000 25.5 2,830,000,000 26 3,062,000,000 26.00 3,062,000,000 Dinas Tenaga Kerja 1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1202.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 809,584,302 100 1,120,740,000 100.00 1,107,000,000 100 1,115,000,000 100 1,123,000,000 100.00 1,123,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1202.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 470,015,698 100 442,000,000 100.00 483,000,000 100 484,000,000 100 484,000,000 100.00 484,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1202.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 100 50,000,000 100 50,000,000 - - - - - - 100.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1202.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 40,000,000 100 45,000,000 100.00 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1202.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan 100 Perse ntase 100 154,400,000 100 145,000,000 100.00 165,000,000 100 170,000,000 100 170,000,000 100.00 170,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1202.15 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif 0 Perse ntase 79 1,300,000,000 80 1,097,000,000 80.00 1,300,000,000 90 1,350,000,000 90 1,500,000,000 90.00 1,500,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1202.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Prosentase Pemberdayaa n Kelompok Perempuan 16.66 Perse ntase 16.66 1,750,000,000 16.67 1,425,000,000 16.67 1,800,000,000 16.67 2,350,000,000 16.67 2,450,000,000 16.67 2,450,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1202.19 Program Advokasi Dan Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak Presentase Desa yang telah Membentuk PATBM dan PTPA 24 Perse ntase 39 437,500,000 39 500,000,000 39.00 550,000,000 39 550,000,000 38 550,000,000 39.00 550,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1202.20 Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak Jumlah kecamatan yang telah memenuhi standar Kecamatan Layak Anak / 31 Perse ntase 52 639,100,000 66 800,000,000 80.00 1,200,000,000 90 1,200,000,000 100 1,200,000,000 100.00 1,200,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1202.21 Program Peningkatan Kelembagaan Dan Partisipasi Anak Jumlah forum anak kecamatan Aktif /Jumlah Forum anak yang terbentuk 0 Perse ntase 100 550,000,000 100 700,000,000 100.00 1,000,000,000 100 1,000,000,000 100 1,100,000,000 100.00 1,100,000,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1203 PANGAN 1203.15 Program peningkatan ketahanan pangan masyarakat Persentase Cadangan Pangan 87.3 Perse n 87.50 2,925,000,000 88.00 2,350,000,000 89.00 2,550,000,000 90.00 3,100,000,000 91.00 3,150,000,000 91.00 3,150,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1204 PERTANAHAN 1204.15 Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun 98 Perse ntase 100 216,380,018,998 100 497,265,000,000 100.00 108,230,000,000 100 36,630,000,000 100 22,510,000,000 100.00 22,510,000,000 Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pemakaman 1205 LINGKUNGAN HIDUP 1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 80 1,406,623,500 82 1,580,000,000 85.00 1,580,000,000 87 1,580,000,000 89 1,580,000,000 89.00 1,580,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan perlengkapan gedung kantor Prosentase pemenuhan 100 Perse ntase 100 5,994,745,500 100 6,555,000,000 100.00 6,555,000,000 100 6,555,000,000 100 6,555,000,000 100.00 6,555,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 101 250,000,000 0 - - - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase ketersediaan dokumen pelaporan kinerja dan keuangan 100 Perse ntase 100 32,200,000 100 43,000,000 100.00 43,000,000 100 43,000,000 100 43,000,000 100.00 43,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 532,455,000 100 488,000,000 100.00 488,000,000 100 488,000,000 100 488,000,000 100.00 488,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Meningkatnya pengelolaan sampah di bank sampah 2500 Ton/H ari 1.05 2,972,408,132,000 2.1 53,967,964,000 3.15 54,017,964,000 4.2 54,067,964,000 5.25 54,092,964,000 5.25 54,092,964,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 meningkatnya pengelolaan sampah di TPSR 2500 Ton/H ari 11.2 22.4 33.60 44.8 56 56.00 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup meningkatnya kualitas udara yang cukup 66.5 Nilai 67 5,399,971,000 67.5 6,340,000,000 68.00 6,390,000,000 68.5 6,390,000,000 69 6,390,000,000 69.00 6,390,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan meningkatnya kualitas air 55 Nilai 55.5 56 56.50 57 57.5 57.50 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.17 Program Pengelolaan dan Konservasi Sumber Daya Alam Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam 0 Perse ntase 10 250,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 10.00 250,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.18 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Meningkatnya kualitas akses informasi sumber daya alam 0 Perse ntase 10 141,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 10.00 141,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.19 Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Meningkatnya jumlah rth yang dikelola 0 Keca matan 5 5,500,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 5.00 5,500,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.20 Program Penunjang Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 0 Perse ntase 10 1,480,000,000 0 - 0 - 0 - 0 - 10.00 1,480,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.21 Program Pengelolaan RTH DAN Konservasi Sumber Daya Alam meningkatnya kualitas SDA dalam pengelolaan dan perlidungan konservasi 0 ha HA 0 - 5 11,650,000,000 5.00 11,650,000,000 5 11,650,000,000 5 11,650,000,000 25.00 11,650,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1205.22 Program Informasi Dan Tata Lingkungan Hidup meningkatnya Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup 61.76 Perse ntase 65.71 - 70.07 2,550,000,000 75.35 2,550,000,000 80.23 2,550,000,000 85.02 2,550,000,000 85.02 2,550,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1205.23 Program penunjang kebersihan dan lingkungan hidup meningkatnya kualitas kendaraan yang layak operasional 196 Kenda raan 196 10,500,000,000 223 9,023,000,000 223.00 8,850,000,000 223 8,850,000,000 223 8,850,000,000 223.00 8,850,000,000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL 1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 20 1,236,800,000 40 1,337,000,000 60.00 1,414,800,000 80 1,456,500,000 100 1,475,500,000 100.00 1,475,500,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 20 803,300,000 40 779,000,000 60.00 945,000,000 80 1,005,000,000 100 1,045,000,000 100.00 1,045,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 20 181,850,000 0 - - - 0 - 0 - 20.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100 50,000,000 100 30,000,000 100.00 50,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100.00 50,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 35,450,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 100 50,000,000 100 50,000,000 100.00 50,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan 100 Perse ntase 100 92,070,000 100 97,000,000 100.00 105,000,000 100 115,000,000 100 165,000,000 100.00 165,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.15 Program Pelayanan Administrasi Kependudukan Persentase Penerbitan KTP -El Valid 96 Perse ntase 100 5,415,565,500 100 13,441,431,000 100.00 5,667,703,000 100 6,352,703,000 100 6,357,703,000 100.00 6,357,703,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Penerbitan KK Valid 96 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Penerbitan KIA Valid 0 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.16 Program Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan Valid 100 Perse ntase 100 1,215,105,500 100 1,417,500,000 100.00 2,555,000,000 100 2,580,000,000 100 2,635,000,000 100.00 2,635,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan Valid 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Persentase Akta Kematian yang diterbitkan Valid 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.17 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik 100 Perse ntase 100 1,549,150,000 100 1,488,850,000 100.00 1,475,000,000 100 1,525,000,000 100 1,550,000,000 100.00 1,550,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1206.18 Program Pengelolaan Pemanfaatan Data, Kerjasama Dan Inovasi Pelayanan Persentase jumlah OPD yang bekerjasama dalam Pemanfaatan Data 0 Perse ntase 20 1,425,612,000 40 1,545,650,000 60.00 1,615,000,000 80 1,685,000,000 100 1,645,000,000 100.00 1,645,000,000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1207.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 1,127,343,000 100 1,132,000,000 100.00 1,132,000,000 100 1,132,000,000 100 1,132,000,000 100.00 1,132,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1207.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 767,157,000 100 836,700,000 100.00 836,000,000 100 836,700,000 100 836,700,000 100.00 836,700,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1207.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 100 22,000,000 100 - 100.00 - 100 - 100 - 100.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1207.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100 67,000,000 100 100,000,000 100.00 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100.00 100,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1207.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Tersedianya Peningkatan Kompentensi Aparatur 100 Perse ntase 100 22,350,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Sindang Jaya 1207.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 31,000,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1207.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan 100 Perse ntase 100 105,500,000 100 200,000,000 100.00 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100.00 200,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1207.15 Program Penataan dan Pembinaan Desa Prosentase Pemerintah Desa Berkinerja Baik 9.75 Perse ntase 16.26 - 28.46 650,000,000 32.52 1,220,000,000 36.59 650,000,000 40.65 1,100,000,000 40.65 1,100,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1207.16 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Prosentase BUMDes yang Berkembang 14.22 Perse ntase 24.39 777,000,000 28.46 1,100,000,000 32.52 1,100,000,000 36.59 1,100,000,000 40.65 1,100,000,000 40.65 1,100,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pengembanga n Lembaga Ekonomi Pedesaan 100 Perse ntase 100 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1207.18 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembanguna n Desa 14.22 Perse ntase 24.39 455,000,000 28.46 450,000,000 32.52 450,000,000 36.59 450,000,000 40.65 450,000,000 40.65 450,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prosentase pemenuhan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun 100 Perse ntase 100 125,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 125,000,000 Kecamatan Panongan 1207.19 Program Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakat an Desa yang di fasilitasi 15 Desa 29 1,806,000,000 54 2,750,000,000 79.00 2,250,000,000 104 2,750,000,000 129 2,250,000,000 129.00 2,250,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prosentase Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa 100 Perse ntase 100 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 Kecamatan Panongan Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa 100 Perse ntase 100 20,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,400,000 Kecamatan Mauk Program Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa 1 Kegiat an 1 149,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 149,750,000 Kecamatan Pakuhaji Program Pengembanga n Lembaga Kemasyarakat an Desa 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 Kecamatan Kemiri 1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Di Kecamatan Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 50 Perse ntase 55 1,074,893,400 57 1,074,893,400 60.00 1,074,893,400 65 1,074,893,400 67 1,074,893,400 70.00 1,074,893,400 Kecamatan Tigaraksa Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 100 Perse ntase 100 1,402,940,000 100 2,104,050,000 100.00 2,155,300,000 100 2,185,300,000 100 2,185,300,000 100.00 2,185,300,000 Kecamatan Cikupa Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 80 Perse ntase 80.00 1,261,700,000 85.00 820,740,000 85.00 820,740,000 90.00 820,740,000 90.00 820,740,000 90.00 820,740,000 Kecamatan Panongan Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 80 Perse ntase 80 1,170,775,000 85 939,775,000 85.00 939,775,000 90 939,775,000 90 939,775,000 90.00 939,775,000 Kecamatan Curug Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 0 Perse ntase 20.00 1,647,355,000 40.00 1,610,665,000 60.00 1,766,750,000 80.00 1,900,000,000 90.00 1,980,000,000 90.00 1,980,000,000 Kecamatan Legok Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa 10 Perse ntase 10.00 1,539,166,500 20.00 1,438,049,500 30.00 1,780,620,476 40.00 1,888,267,658 50.00 1,993,283,818 50.00 1,993,283,818 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 25 Perse ntase 50.00 783,000,300 65.00 880,325,000 70.00 907,000,000 75.00 907,000,000 80.00 907,000,000 80.00 907,000,000 Kecamatan Balaraja Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 0 Perse ntase 25.00 776,656,500 50.00 745,353,000 62.50 800,000,000 75.00 844,000,000 88.00 884,000,000 88.00 884,000,000 Kecamatan Kresek Prosentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat 100 Perse ntase 100.00 1,065,000,000 100.00 1,025,000,000 100.00 1,065,000,000 100.00 1,065,000,000 100.00 1,515,000,000 100.00 1,515,000,000 Kecamatan Kronjo Prosentase kelompok masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa 97 Perse ntase 100.00 1,390,545,000 100.00 2,308,600,000 100.00 2,387,500,000 100.00 2,571,000,009 100.00 2,831,000,000 100.00 2,831,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 10 Perse ntase 25.00 709,600,000 45.00 949,275,000 65.00 975,000,000 85.00 865,000,000 100.00 995,000,000 100.00 995,000,000 Kecamatan Rajeg Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 25 Perse ntase 30.00 1,021,430,000 40.00 710,380,000 50.00 910,200,000 60.00 937,000,000 70.00 1,047,000,000 75.00 1,047,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Kelompok Masyarakat yang Difasiltasi Dalam Pemberdayaa 45 Perse ntase 50.00 762,921,000 55.00 1,125,000,000 60.00 1,125,000,000 65.00 1,125,000,000 70.00 1,125,000,000 70.00 1,125,000,000 Kecamatan Teluknaga Peningkatan pemberdayaa n masyarakat dan pengembanga n ekonomi di Kecamatan 0 Perse ntase 100.00 55,000,000 100.00 55,000,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 100.00 65,000,000 100.00 65,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa 0 Perse ntase 10.00 1,052,858,000 15.00 1,020,800,000 20.00 1,090,185,000 25.00 1,041,600,000 30.00 1,063,600,000 30.00 1,063,600,000 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Masyarakat Yang di Fasilitasi Dalam Pemberdayaa n Masyarakat 0 Perse ntase 25.00 1,739,850,360 58.00 1,327,768,000 62.50 2,167,768,000 75.00 2,167,768,000 88.00 2,167,768,000 88.00 2,167,768,000 Kecamatan Kosambi prosentase masyarakat yang di fasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat 50 Perse ntase 55.00 704,672,808 60.00 779,250,000 65.00 860,175,000 70.00 949,642,500 75.00 1,048,572,250 75.00 1,048,572,250 Kecamatan Pagedangan Persentase Masyarakat Yang Difasilitasi dalam Pemberdayaa n Masyarakat 70 Perse ntase 75.00 636,840,000 80.00 765,219,500 85.00 735,000,000 90.00 745,000,000 95.00 755,000,000 95.00 755,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 40 Perse ntase 80.00 635,400,000 90.00 1,714,970,000 90.00 1,745,000,000 90.00 1,745,000,000 90.00 1,745,000,000 90.00 1,745,000,000 Kecamatan Jayanti Prosentase masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa n masyarakat 85 Perse ntase 75.00 310,000,000 80.00 580,200,000 85.00 995,000,000 86.00 1,140,000,000 87.00 1,275,000,000 88.00 1,275,000,000 Kecamatan Kemiri Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 0 Perse ntase 25.00 840,000,000 50.00 840,000,000 62.50 840,000,000 75.00 1,200,000,000 75.00 840,000,000 88.00 840,000,000 Kecamatan Sukadiri Program Pemberdayaa n Masyarakat dan Pengembanga n Ekonomi Di Kecamatan 75 Perse ntase 75.00 835,265,000 78.75 740,400,000 82.50 720,400,000 86.25 720,400,000 90.00 740,400,000 90.00 740,400,000 Kecamatan Cisauk Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 25 Perse ntase 50.00 525,000,000 62.50 1,045,000,000 75.00 705,000,000 88.00 790,000,000 88.00 820,000,000 88.00 820,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam pemberdayaa 0 Perse ntase 10.00 1,037,150,000 20.00 1,013,750,000 30.00 1,155,212,500 40.00 1,205,973,125 50.00 1,263,371,781 50.00 1,263,371,781 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Kelompok Masyarakat yang di Fasilitasi dalam Pemberdayaa 25 Perse ntase 25.00 2,343,961,500 50.00 3,049,328,150 62.50 2,701,586,900 75.00 2,724,506,670 88.00 2,767,475,700 88.00 2,767,475,700 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 0 Perse ntase 25.00 868,538,000 50.00 1,248,080,000 62.50 1,379,802,500 75.00 1,389,522,875 88.00 1,396,975,000 88.00 1,396,975,000 Kecamatan Solear Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 60 Perse ntase 65.00 276,600,000 70.00 2,235,000,000 75.00 1,066,000,000 80.00 1,256,000,000 85.00 1,256,000,000 90.00 1,256,000,000 Kecamatan Mekar Baru Kelompok masyarakat yang difasilitasi pemberdayaa n masyarakat/ 20 Perse ntase 20.00 575,000,000 20.00 910,000,000 20.00 935,000,000 20.00 935,000,000 20.00 835,000,000 100.00 835,000,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase masyarakat yang difasiltasi dalam pemberdayaa n masyarakat 40 Perse ntase 50.00 649,880,000 60.00 585,000,000 70.00 610,000,000 75.00 610,000,000 80.00 685,000,000 80.00 685,000,000 Kecamatan Gunung Kaler Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1207.21 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Baik 8.1 Perse ntase 16.26 682,000,000 0 - - - 0 - 0 - 16.26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prosentase Aparatur Pemerintahan Desa yang Baik 0 40,000,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 Kecamatan Gunung Kaler 1207.22 Program Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa Prosentase Desa yang Pengelolaan keuangan sesuai SAP dan Tertib Asset 6.1 Perse ntase 11.79 1,110,000,000 21.95 800,000,000 32.11 800,000,000 42.28 800,000,000 52.44 800,000,000 52.44 800,000,000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Prosentase Desa yang Pengelolaan keuangan sesuai SAP dan Tertib Asset 0 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000,000 Kecamatan Kemiri Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa 100 Perse ntase 100 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase Pemenuhan Pembinaan dan Fasiltasi Pengelolaan Keuangan Desa 100 Perse ntase 100 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 Kecamatan Panongan 1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1208.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 80 Perse ntase 80 2,091,331,000 80 1,407,509,400 80.00 1,548,258,400 80 1,703,082,000 80 1,873,390,000 80.00 1,873,390,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 80 Perse ntase 80 391,650,000 80 1,445,132,700 80.00 1,589,644,300 80 1,748,609,400 80 1,923,469,000 80.00 1,923,469,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1208.03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase implementasi SOP 80 Perse ntase 80 190,330,000 80 88,000,000 80.00 132,000,000 80 198,000,000 80 217,800,000 80.00 217,800,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 80 Perse ntase 80 88,000,000 80 96,800,000 80.00 106,480,000 80 117,128,000 80 128,840,800 80.00 128,840,800 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 80 Perse ntase 80 82,525,000 80 90,777,500 80.00 99,854,500 80 109,840,000 80 120,824,000 80.00 120,824,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 80 Perse ntase 80 209,175,000 80 230,092,500 80.00 253,100,400 80 278,411,000 80 350,250,000 80.00 350,250,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.15 Program Keluarga Berencana Meningkatnya Persentase KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 24.83 Perse ntase 25.95 1,553,762,000 26.1 2,204,138,000 26.30 1,819,552,000 26.41 2,001,506,000 26.65 2,201,656,500 26.65 2,201,656,500 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Meningkatnya Persentase KB Baru 43.22 Perse ntase 44.1 44.5 44.80 45.1 45.5 45.50 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Menurunnya angka Putus Pakai Alat Kontrasepsi 5.89 Perse ntase 5.5 5.2 4.80 4.5 4.1 4.10 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.17 Program Pengendalian Penduduk Tersedianya pengembanga n model solusi strategis pengendalian dampak 1 Reko mend asi 1 577,000,000 1 592,100,000 1.00 679,200,000 1 767,120,000 1 861,332,000 5.00 861,332,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase desa/kelurah an yang memiliki data dan informasi 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1208.19 Program Penyediaan Informasi Dan Data Keluarga Persentase penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurah 100 Perse ntase 100 340,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.16 Program Pembinaan Ketahanan Keluarga Dan Remaja Meningkatnya Persentase kelompok ketahanan keluarga yang aktif 82.3 Perse ntase 82.5 1,829,400,000 82.75 2,237,020,000 83.00 2,463,574,000 83.25 2,709,931,000 83.5 2,978,422,000 83.50 2,978,422,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1208.18 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan Kb/Kr Yang Mandiri Meningkatnya Persentase PPKBD Mandiri 1.1 Perse ntase 2 6,869,800,000 3 7,556,780,000 4.00 8,312,458,000 5 9,143,703,000 6 10,058,073,000 6.00 10,058,073,000 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Kelompok Masyarakat yang berperan dalam Program 10.58 Perse ntase 21.17 31.75 42.34 52.92 63.5 63.50 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1209 PERHUBUNGAN 1209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 12,501,080,000 100 12,687,600,000 100.00 12,737,600,000 100 12,787,600,000 100 12,837,600,000 100.00 12,837,600,000 Dinas Perhubungan 1209.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 4,100,960,000 100 4,711,920,000 100.00 4,926,920,000 100 5,146,920,000 100 5,456,920,000 100.00 5,456,920,000 Dinas Perhubungan 1209.03 Program peningkatan disiplin aparatur Presentase pemenuhan aparatur yang terfasilitasi dalam penerapan disiplin 100 Perse ntase 100 518,000,000 100 760,000,000 100.00 765,000,000 100 780,000,000 100 790,000,000 100.00 790,000,000 Dinas Perhubungan 1209.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Presentase Pemenuhaan kapasitas sumber daya aparatur 20 Perse ntase 20 700,000,000 20 750,000,000 20.00 775,000,000 20 800,000,000 20 825,000,000 100.00 825,000,000 Dinas Perhubungan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1209.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Presentase ketersedian dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Perse ntase 100 54,000,000 100 54,000,000 100.00 54,000,000 100 54,000,000 100 54,000,000 100.00 54,000,000 Dinas Perhubungan 1209.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Presentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 395,000,000 100 395,000,000 100.00 395,000,000 100 395,000,000 100 445,000,000 100.00 445,000,000 Dinas Perhubungan 1209.15 Program Manajemen Lalu Lintas Penanganan Kemacetan Lalu Lintas 18 Titik 2 15,896,000,000 3 11,614,000,000 4.00 24,886,000,000 4 22,004,000,000 5 25,456,000,000 18.00 25,456,000,000 Dinas Perhubungan 1209.16 Program Keselamatan Lalu Lintas Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas 435 Angka 413 8,285,000,000 392 16,780,000,000 372.00 37,065,000,000 353 26,165,000,000 335 38,175,000,000 335.00 38,175,000,000 Dinas Perhubungan 1209.17 Program Pelayanan Angkutan Umum (SITRAM) Pengembanga n Jaringan dalam Trayek dan tidak dalam Trayek 19 Jaring an 1 1,550,000,000 1 1,950,000,000 1.00 2,450,000,000 2 3,250,000,000 2 3,700,000,000 7.00 3,700,000,000 Dinas Perhubungan 1209.18 Program Penerangan Jalan Umum (PJU) Prosentase Ketersediaan PJU 10 Perse ntase 10 37,450,000,000 10 31,150,000,000 10.00 29,800,000,000 10 31,120,000,000 10 37,100,000,000 10.00 37,100,000,000 Dinas Perhubungan 1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 1,387,650,000 100 1,562,000,000 100.00 1,630,000,000 100 1,769,000,000 100 1,957,000,000 100.00 1,957,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 1,021,050,000 100 1,239,000,000 100.00 1,254,000,000 100 1,270,000,000 100 1,385,000,000 100.00 1,385,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1210.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pemenuhan disiplin aparatur 100 Perse ntase 100 61,930,000 100 175,000,000 100.00 175,000,000 100 175,000,000 100 175,000,000 100.00 175,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Perse ntase 0 - 100 60,000,000 100.00 80,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100.00 100,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 36,000,000 100 38,000,000 100.00 38,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase kesesuaian sasaran/progr am dalam RENJA OPD terhadap RKPD dan 100 Perse ntase 100 104,150,000 100 115,000,000 100.00 122,500,000 100 125,000,000 100 132,000,000 100.00 132,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Prosentase pengembanga n komunikasi, informasi dan media massa 100 Perse ntase 100 2,297,550,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.16 Program fasilitasi peningkatan sdm bidang komunikasi dan informasi Prosentase SDM yang memiliki kompetensi dalam bidang komunikasi dan informasi 100 Perse ntase 100 1,025,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.17 Program kerjasama informasi dan media massa Prosentase kerjasama informasi dengan insan media 100 Perse ntase 100 2,800,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.18 Program implementasi dan pengembangan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Prosentase implementasi dan pengembanga n Layanan Pengadaan Barang dan 100 Perse ntase 100 1,200,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.19 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informatika (program baru) Prosentasi pemanfaatan teknologi informatika 41 Perse ntase 50 5,447,950,000 0 - - - 0 - 0 - 50.00 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1210.20 Program pengembangan aplikasi/sistem informasi manajemen (program baru) Prosentasse aplikasi yang terintegrasi 2 Perse ntase 3 825,000,000 0 - - - 0 - 0 - 3.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.21 Program fasilitasi peningkatan sdm bidang teknologi informatika Prosentase SDM yang kompeten di Bidang IT 100 Perse ntase 100 313,100,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.22 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Prosentase pengelolaan sistem yang terintegrasi 0 Perse ntase 0 - 3.5 9,300,000,000 3.55 10,850,000,000 3.7 11,850,000,000 4 12,750,000,000 4.00 12,750,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.23 Program Pengelolaan Informasi Publik Angka Indeks persepsi keterbukaan informasi publik 0 Indek s 0 - 75 2,275,000,000 85.00 2,560,000,000 90 3,102,000,000 95 3,432,000,000 95.00 3,432,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.24 Program Pengelolaan Komunikasi Publik Prosentase pengelolaan komunikasi publik 0 Perse ntase 0 - 25 3,630,000,000 50.00 3,675,000,000 75 5,470,000,000 100 6,125,000,000 100.00 6,125,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.25 Program Pengelolaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Prosentase Penyelesaian Sengketa Informasi 0 Perse ntase 0 - 62.5 125,000,000 75.00 125,000,000 87.5 125,000,000 100 125,000,000 100.00 125,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1210.26 Program Pengembangan/Peni ngkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi Prosentase peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi 0 Perse ntase 0 - 40 19,400,000,000 60.00 19,950,000,000 80 20,150,000,000 100 15,150,000,000 100.00 15,150,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1211 KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH 1211.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 75 1,455,947,720 80 1,467,500,000 85.00 1,520,200,000 90 1,534,900,000 99 1,557,500,000 100.00 1,557,500,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1211.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 75 954,222,900 80 1,069,600,000 85.00 1,130,200,000 90 1,194,800,000 99 1,275,400,000 100.00 1,275,400,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase Implementasi SOP 100 Perse ntase 75 51,750,000 80 - 85.00 - 90 - 99 - 100.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 91,695,000 108,000,000 117,000,000 127,000,000 139,000,000 139,000,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 75 23,427,000 80 26,000,000 85.00 28,500,000 90 32,000,000 99 35,500,000 100.00 35,500,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan 100 Perse ntase 75 364,647,500 80 373,500,000 85.00 382,000,000 90 404,000,000 99 435,000,000 100.00 435,000,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.15 Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Prosentase pelaku usaha mikro yang memiliki legalitas usaha (HKI + PIRT dan 14.78 Perse ntase 25.28 2,026,627,000 25.8 1,215,060,000 38.70 1,428,735,000 51.6 1,638,735,000 64.5 1,848,735,000 64.50 1,848,735,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Prosentase Pelaku Usaha Mikro Yang mengikuti Pelatihan (Kewirausaha an dan 10.5 Perse ntase 19.3 38.6 57.90 77.2 96.5 96.50 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Produk Lolos Kurasi (Pemilihan Produk) 4.56 Perse ntase 12.5 25 37.50 50 62.5 62.50 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.16 Program Peningkatan Daya Saing Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Prosentase Usaha Mikro yang Menjalin Kemitraan 12.89 Perse ntase 10 1,132,047,500 20 1,478,900,000 30.00 1,334,400,000 40 1,584,400,000 50 1,834,400,000 50.00 1,834,400,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Usaha Mikro yang Memilki Pangsa Pasar Keluar Daerah 5.85 Perse ntase 5.25 10.5 15.75 21 26 26.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.17 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Prosentase Koperasi Aktif 22.23 Perse ntase 13.3 1,370,473,000 26.6 1,406,834,000 39.90 1,706,834,000 53.2 2,006,834,000 66.5 2,306,834,000 66.50 2,306,834,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Prosentase Koperasi Berkualitas 22.23 Perse ntase 20 40 60.00 80 100 100.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 18 Perse ntase 20 40 60.00 80 100 100.00 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1211.18 Program Fasilitasi Pembiayaan Koperasi Dan UMK Persentase Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah 62.8 Perse ntase 16.75 5,597,799,259 16.75 5,684,073,472 16.75 5,784,300,396 16.75 6,031,995,415 16.75 6,293,275,186 83.75 6,293,275,186 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 1212 PENANAMAN MODAL 1212.15 Program Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Jumlah investor (PMDN dan PMA) baru 1159 Invest or 1.275 620,000,000 1.402 900,000,000 1.54 700,000,000 1.697 650,000,000 1.867 850,000,000 1.87 850,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1212.16 Program pengendalian Pelaksanaan dan Informasi Penanaman Modal Skor kepatuhan investor yang melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM) 95 Nilai 95 348,000,000 96 460,000,000 96.00 460,000,000 97 460,000,000 98 510,000,000 98.00 510,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1213.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 798,866,480 100 805,250,000 100.00 805,250,000 100 805,250,000 100 805,250,000 100.00 805,250,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1213.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 495,400,000 100 575,000,000 100.00 580,000,000 100 605,000,000 100 640,000,000 100.00 640,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 58,989,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 100 40,000,000 100 40,000,000 100.00 40,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1213.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 100 Perse ntase 100 150,875,000 100 89,000,000 100.00 89,000,000 100 139,000,000 100 109,000,000 100.00 109,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1213.15 Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda Persentase organisasi pemuda yang aktif 90 Perse ntase 98 3,619,340,000 98 5,385,000,000 98.00 5,750,000,000 98 6,200,000,000 100 6,800,000,000 100.00 6,800,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1213.17 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan sarana dan prasarana olah raga Prosentase kelompok masyarakat berperan aktif dalam berolahraga 86 Perse ntase 90 1,771,000,000 90 4,800,000,000 95.00 4,500,000,000 95 4,000,000,000 100 4,750,000,000 100.00 4,750,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah atlet yang dikirim (POPNAS) 63 Atlet 30 0 50.00 0 60 60.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah atlet yang dikirim (POPWIL dan POPDA) 323 Atlet 0 345 - 370 0 370.00 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1214 STATISTIK Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1214.15 Program Statistik Sektoral Prosentase data statistik sektoral 0 Perse ntase 0 - 25 1,325,000,000 50.00 1,400,000,000 75 1,520,000,000 100 1,650,000,000 100.00 1,650,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1215 PERSANDIAN 1215.15 Program Pengamanan Informasi Angka Indeks keamanan informasi (KAMI) 0 Indek s 0 - 275 1,300,000,000 350.00 1,500,000,000 456 1,450,000,000 550 1,550,000,000 550.00 1,550,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1215.16 Program Pola Hubungan Jaringan Persandian Prosentase pola hubungan jaringan persandian yang terkoordinasi 0 Perse ntase 0 - 175 75,000,000 280.00 75,000,000 325 75,000,000 450 100,000,000 450.00 100,000,000 Dinas Komunikasi dan Informatika 1216 KEBUDAYAAN 1216.15 Program pelestarian kebudayaan Jumlah penyelenggar aan festival seni dan budaya 27 Event 27 1,041,000,000 31 1,300,000,000 35.00 1,830,000,000 39 1,760,000,000 43 2,550,000,000 43.00 2,550,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1217 PERPUSTAKAAN 1217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 1,208,570,000 100 2,474,000,000 100.00 2,549,000,000 100 2,599,000,000 100 2,584,000,000 100.00 2,584,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1217.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 1,029,820,000 100 1,905,000,000 100.00 2,055,000,000 100 2,205,000,000 100 2,305,000,000 100.00 2,305,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1217.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 100 26,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1217.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100 - 100 800,000,000 100.00 700,000,000 100 700,000,000 100 700,000,000 100.00 700,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1217.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 33,300,000 100 35,000,000 100.00 40,000,000 100 50,000,000 100 55,000,000 100.00 55,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1217.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan 100 Perse ntase 100 73,660,000 100 100,000,000 100.00 110,000,000 100 125,000,000 100 140,000,000 100.00 140,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1217.15 Program pengembangan koleksi bahan pustaka , sarana prasarana dan kerja sama perpustakaan Persentase Koleksi bahan bacaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan bacaan 12.87 Perse ntase 17.87 1,330,000,000 22.87 2,000,000,000 27.87 2,400,000,000 32.87 2,550,000,000 37.87 2,700,000,000 46.00 2,700,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Persentase revitalisasi perpustakaan umum 0 Perse ntase 2 2 2.00 2 2 10.00 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1217.16 Program pengembangan layanan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan 40 Perse ntase 47 1,600,000,000 67 2,150,000,000 77.00 2,400,000,000 87 2,450,000,000 100 2,500,000,000 100.00 2,500,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 1218 KEARSIPAN 1218.15 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku, pemilahan arsip inaktif 6.6 Perse ntase 26 1,017,500,000 46 1,354,000,000 66.00 1,260,000,000 86 1,210,000,000 100 1,210,000,000 100.00 1,210,000,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1218.16 Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah Persentase Informasi tentang arsip yang diolah secara elektronik dan informasi 60 Perse ntase 60 1,713,000,000 70 2,145,000,000 80.00 2,302,000,000 90 2,292,250,000 100 2,517,250,000 100.00 2,517,250,000 Dinas Perpustakaan dan Arsip 20 URUSAN PILIHAN 2001 PERIKANAN 2001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 993,168,000 100 1,140,960,000 100.00 1,195,950,000 100 1,255,925,000 100 1,316,775,000 100.00 1,316,775,000 Dinas Perikanan 2001.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 619,482,000 100 898,037,100 100.00 833,000,000 100 810,850,000 100 794,750,000 100.00 794,750,000 Dinas Perikanan 2001.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pemenuhan kedisplinan aparatur 100 Perse ntase 100 24,000,000 100 110,000,000 - - - - - - 100.00 Dinas Perikanan 2001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 59,310,000 100 65,000,000 100.00 71,500,000 100 75,075,000 100 79,100,000 100.00 79,100,000 Dinas Perikanan 2001.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 166,240,000 100 183,350,000 100.00 187,350,000 100 194,050,000 100 199,625,000 100.00 199,625,000 Dinas Perikanan 2001.15 Program Peningkatan Sumberdaya Lingkungan Perikanan Persentase Peningkatan Sumberdaya Lingkungan Perikanan 0 Perse ntase 100 774,770,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Perikanan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2001.16 Program Pengembangan Kawasan Budidaya Persentase Pengembanga n Kawasan Budidaya 0 Perse ntase 20 396,000,000 25 - 50.00 - 75 - 100 - 100.00 Dinas Perikanan 2001.17 Program Perikanan Budidaya Air Tawar/ Air Payau Laju Produksi Benih Ikan di BBI 4.5 Perse ntase 5 800,000,000 10 800,000,000 10.00 800,000,000 10 800,000,000 10 800,000,000 10.00 800,000,000 Dinas Perikanan 2001.18 Program Optimalisasi Tempat Pelelangan Ikan PENINGKATA N HARGA IKAN DI TPI 8.6 Perse ntase 1.4 600,000,000 1.5 600,000,000 1.70 600,000,000 1.8 600,000,000 2 650,000,000 2.00 650,000,000 Dinas Perikanan 2001.19 Program Peningkatan Kelembagaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tingkat Konsumsi Ikan 33.27 Kg/Ka pita/T h 34.6 1,100,000,000 35.99 1,510,000,000 37.41 1,460,000,000 38.4 3,310,000,000 40.45 1,310,000,000 40.45 1,310,000,000 Dinas Perikanan 2001.20 Program Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Persentase Pembudidaya yang lulus CPIB/CBIB (cara pembenihan/ budidaya ikan 60 Perse ntase 80 1,209,230,000 0 - - - 0 - 0 - - Dinas Perikanan 2001.21 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Nelayan Laju Produksi Perikanan Tangkap 0.5 Perse ntase 0.5 1,600,000,000 0.5 1,800,000,000 0.50 1,850,000,000 0.5 1,900,000,000 0.5 1,950,000,000 0.50 1,950,000,000 Dinas Perikanan 2001.22 Program Pengelolaan dan Pemberdayaan Pembudidaya Produktivitas Perikanan Budidaya 4.2 Ton/H A 0 - 4.6 4,300,000,000 4.90 5,300,000,000 5.1 5,300,000,000 5.4 4,350,000,000 5.40 4,350,000,000 Dinas Perikanan 2002 PARIWISATA 2002.15 Program pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata Presentase Jumlah kunjungan wisatawan 78 Perse ntase 82 1,112,300,000 84 2,250,000,000 86.00 2,350,000,000 88 1,800,000,000 88 2,400,000,000 88.00 2,400,000,000 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2003 PERTANIAN 2003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100.00 1,961,900,000 100.00 1,933,500,000 100.00 2,054,500,000 100.00 2,054,500,000 100.00 2,129,500,000 100.00 2,129,500,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100.00 1,281,000,000 100.00 1,336,500,000 100.00 2,290,000,000 100.00 2,315,000,000 100.00 2,315,000,000 100.00 2,315,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 100.00 360,000,000 100.00 150,000,000 100.00 250,000,000 100.00 250,000,000 100.00 250,000,000 100.00 250,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase Koordinasi dan Kompetensi Aparatur 100 Perse ntase 100.00 25,000,000 100.00 25,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100.00 20,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 100.00 15,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100.00 177,350,000 100.00 168,000,000 100.00 175,000,000 100.00 175,000,000 100.00 180,000,000 100.00 180,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.15 Program pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian/perkebuna n lapangan Persentase Peningkatan Jumlah Petani Mandiri 0.97 Perse ntase 1.00 2,700,000,000 1.00 2,822,200,000 1.00 2,600,000,000 1.00 2,900,000,000 1.00 2,700,000,000 5.00 2,700,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jumlah Tenaga Penyuluh yang mengikuti pelatihan 0 Perse ntase 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2003.16 Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi pertanian/perkebuna n Persentase Kenaikan Produksi Hasil Pertanian 2 Perse ntase 1.00 8,771,000,000 1.00 9,950,000,000 1.00 8,950,000,000 1.00 10,950,000,000 1.00 8,950,000,000 1.00 8,950,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.17 Program peningkatan produksi dan penerapan teknologi peternakan Persentase Kenaikan Produksi Hasil Peternakan 1.5 Perse ntase 1.50 1,060,000,000 1.50 1,850,000,000 1.50 1,850,000,000 1.50 2,050,000,000 1.50 2,050,000,000 1.50 2,050,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2003.18 Program peningkatan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner Prosentase Jumlah Sampel yang memenuhi SNI 25 Perse ntase 5.00 940,000,000 5.00 2,900,000,000 5.00 2,900,000,000 5.00 2,900,000,000 5.00 2,900,000,000 50.00 2,900,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Persentase jumlah hewan sakit yang recovery 30 Perse ntase 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 55.00 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2005 ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL 2005.15 Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi Prosentase pelaku industri yang diawasi 20 Perse ntase 20 772,185,500 20 - 20.00 - 20 - 20 - 20.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2006 PERDAGANGAN 2006.15 Program perlindungan konsumen dan tertib niaga Prosentase UTTP yang sudah ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji 20 Perse ntase 20 1,792,841,316 20 - 20.00 - 20 - 20 - 20.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2006.16 Program Perdagangan Dalam Negeri, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Prosentase Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor, serta Perdagangan 5.65 Perse ntase 5.65 1,961,935,000 0 - - - 0 - 0 - 5.65 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Peningkatan dan Pengembanga n Ekspor, serta Perdagangan 12.5 Perse ntase 12.5 0 - 0 0 12.50 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2006.17 Program Perlindungan Konsumen Prosentase UTTP yang sudah ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji 100 Perse ntase 20 - 40 701,500,000 60.00 701,500,000 80 701,500,000 100 701,500,000 100.00 701,500,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2006.18 Program Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Prosentase Pelaku Usaha Perdagangan yang memenuhi standar Tertib Niaga 33.81 Perse ntase 0 - 33.81 2,329,810,000 50.71 1,897,810,000 67.62 1,897,810,000 85.02 1,897,810,000 85.02 1,897,810,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prosentase Pelaku IKM yang berpeluang ekspor 45.54 Perse ntase 0 45.54 58.69 71.83 84.98 84.98 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2006.19 Program Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan Prosentase pelaku usaha perdagangan yang diawasi 20 Perse ntase 20 - 40 475,137,500 60.00 475,137,500 80 475,137,500 100 475,137,500 100.00 475,137,500 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2007 PERINDUSTRIAN 2007.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 0 1,946,587,894 0 2,059,383,894 - 2,046,587,894 0 2,009,383,894 0 2,096,587,894 100.00 2,096,587,894 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2007.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 0 359,705,000 0 638,895,000 - 573,895,000 0 374,295,000 0 573,895,000 100.00 573,895,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2007.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 0 64,190,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2007.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur prosentase pembinaan pegawai 100 Perse ntase 0 - 0 150,000,000 - 150,000,000 0 150,000,000 0 150,000,000 100.00 150,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2007.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 0 44,585,000 0 44,585,000 - 44,585,000 0 44,585,000 0 44,585,000 100.00 44,585,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2007.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 0 - 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2007.15 Program Pengembangan Industri Prosentase Pelaku Industri Kecil dan Menengah yang wajib standardisasi 12.34 Perse ntase 0 596,535,500 12.34 950,000,000 24.68 800,000,000 37.02 800,000,000 49.36 800,000,000 49.36 800,000,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2007.16 Program Pengendalian dan Pengawasan Perindustrian Prosentase pelaku industri yang diawasi 20 Perse ntase 20 - 40 149,808,000 60.00 149,808,000 80 149,808,000 100 149,808,000 100.00 149,808,000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2008 TRANSMIGRASI 2008.15 Program Transmigrasi Regional Jumlah calon trasnmigran yang terseleksi 5 KK 10 150,000,000 10 200,000,000 10.00 200,000,000 10 200,000,000 10 200,000,000 50.00 200,000,000 Dinas Tenaga Kerja 30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 3001 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase Permasalahan Bidang Perekonomian Pembanguna n yang diselesaikan 100 Perse ntase 100 48,602,571,100 100 52,637,000,000 100.00 57,809,500,000 100 63,360,450,000 100 69,246,495,000 100.00 69,246,495,000 Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 91 Perse ntase 91 10,832,570,000 92 11,253,843,500 93.00 11,316,366,900 94 11,489,943,250 94 11,778,233,615 94.00 11,778,233,615 Sekretariat DPRD Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 2,280,000,000 100 2,600,000,000 100.00 2,675,000,000 100 2,675,000,000 100 2,675,000,000 100.00 2,675,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.11 Perse ntase 70 1,153,993,954 73 1,168,493,954 75.00 1,168,493,954 77 1,168,493,954 80 1,168,493,954 80.00 1,168,493,954 Kecamatan Tigaraksa Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 1,194,746,449 100 922,855,000 100.00 1,196,200,000 100 1,203,120,000 100 1,193,120,000 100.00 1,193,120,000 Kecamatan Cikupa Prosentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50 Perse ntase 60.00 896,507,739 70.00 927,287,739 80.00 938,987,739 90.00 938,987,739 100.00 938,987,739 100.00 938,987,739 Kecamatan Panongan Prosentase Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50 Perse ntase 60 852,309,000 70 1,169,980,000 80.00 1,169,980,000 90 1,169,980,000 100 1,169,980,000 100.00 1,169,980,000 Kecamatan Curug Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 0 Perse ntase 22.70 874,740,000 25.27 974,000,000 26.02 1,003,000,000 26.02 1,003,000,000 26.02 1,003,000,000 26.02 1,003,000,000 Kecamatan Legok Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 100.00 857,526,000 100.00 942,136,000 100.00 943,304,970 100.00 981,770,219 100.00 1,022,158,820 100.00 1,022,158,820 Kecamatan Pasar Kemis Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 90 Perse ntase 100.00 661,867,071 100.00 786,386,000 100.00 786,386,000 100.00 786,386,000 100.00 786,386,000 100.00 786,386,000 Kecamatan Balaraja presentase pemenuhan pelayanaan administrasi perkantoran 90 Perse ntase 100.00 879,943,400 100.00 756,863,992 100.00 797,863,992 100.00 839,863,992 100.00 878,863,992 100.00 878,863,992 Kecamatan Kresek Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 100.00 551,262,200 100.00 494,261,200 100.00 550,462,200 100.00 550,462,200 100.00 550,462,200 100.00 550,462,200 Kecamatan Kronjo Prosentase peningkatan sumber daya penunjang pelayanan administrasi kantor 94.52 Perse ntase 100.00 308,743,428 100.00 10,830,650,000 100.00 893,250,000 100.00 991,150,000 100.00 1,067,450,000 100.00 1,067,450,000 Kecamatan Mauk Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100.00 766,565,000 100.00 685,000,000 100.00 849,000,000 100.00 959,000,000 100.00 992,000,000 100.00 992,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100.00 701,499,000 100.00 654,701,250 100.00 737,050,000 100.00 814,300,000 100.00 814,000,000 100.00 814,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 100.00 937,735,105 100.00 870,000,000 100.00 877,000,000 100.00 879,000,000 100.00 881,000,000 100.00 881,000,000 Kecamatan Teluknaga Persentase pemenuhan pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 100.00 484,200,000 100.00 666,800,000 100.00 791,000,000 100.00 822,000,000 100.00 827,000,000 100.00 827,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 90 Perse ntase 70.00 1,120,041,000 75.00 1,268,255,000 80.00 1,395,500,000 85.00 1,442,500,000 90.00 1,521,500,000 90.00 1,521,500,000 Kecamatan Pakuhaji Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 Perse ntase 100.00 680,080,000 100.00 822,800,000 100.00 889,600,000 100.00 906,200,000 100.00 913,100,000 100.00 913,100,000 Kecamatan Kosambi Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 100.00 831,299,476 100.00 897,100,000 100.00 1,031,665,000 100.00 1,186,414,750 100.00 1,364,376,963 100.00 1,364,376,963 Kecamatan Pagedangan Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 100.00 539,960,000 100.00 542,800,000 100.00 605,800,000 100.00 615,800,000 100.00 625,800,000 100.00 625,800,000 Kecamatan Jambe Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100.00 600,958,211 100.00 1,344,791,000 100.00 1,351,591,000 100.00 1,351,591,000 100.00 1,351,591,000 100.00 1,351,591,000 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 60 Perse ntase 70.00 741,776,622 71.00 664,900,000 72.00 1,031,020,875 73.00 1,136,443,967 74.00 1,247,095,593 74.00 1,247,095,593 Kecamatan Kemiri Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 90 Perse ntase 100.00 803,539,538 100.00 924,980,000 100.00 1,018,980,000 100.00 1,018,980,000 100.00 1,028,980,000 100.00 1,028,980,000 Kecamatan Sukadiri Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 Perse ntase 90.00 576,160,000 92.50 625,400,000 92.50 625,400,000 95.00 625,400,000 95.00 647,000,000 95.00 647,000,000 Kecamatan Cisauk Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 90 Perse ntase 100.00 672,156,000 100.00 767,550,600 100.00 837,000,000 100.00 922,000,000 100.00 1,047,000,000 100.00 1,047,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 100.00 695,015,080 100.00 874,817,000 100.00 1,096,839,350 100.00 1,134,516,318 100.00 1,174,102,133 100.00 1,174,102,133 Kecamatan Sindang Jaya Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 Perse ntase 100.00 1,164,070,000 100.00 1,081,438,000 100.00 1,099,166,000 100.00 1,056,354,100 100.00 944,542,401 100.00 944,542,401 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 90 Perse ntase 100.00 770,455,000 100.00 1,207,745,800 100.00 1,071,513,294 100.00 1,174,949,605 0.00 1,271,269,309 100.00 1,271,269,309 Kecamatan Solear Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100.00 512,397,000 100.00 666,326,000 100.00 876,000,000 100.00 954,000,000 100.00 947,000,000 100.00 947,000,000 Kecamatan Mekar Baru Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 20 Perse ntase 20.00 757,853,581 20.00 765,853,581 20.00 765,853,581 20.00 765,853,581 20.00 765,853,581 100.00 765,853,581 Kecamatan Sukamulya Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 95 Perse ntase 100.00 583,703,000 100.00 577,500,000 100.00 577,500,000 100.00 577,500,000 100.00 577,500,000 100.00 577,500,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 100 Perse ntase 100 16,775,000,000 100 13,086,500,000 100.00 20,297,750,000 100 22,327,525,000 100 24,560,277,500 100.00 24,560,277,500 Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 91 Perse ntase 91 2,965,328,000 92 2,938,010,000 93.00 2,958,650,000 93 3,088,400,000 94 3,166,370,500 94.00 3,166,370,500 Sekretariat DPRD Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 1,365,000,000 100 1,835,000,000 100.00 1,535,000,000 100 1,585,000,000 100 1,535,000,000 100.00 1,535,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur 65 Perse ntase 70 644,720,000 72 644,720,000 74.00 644,720,000 76 644,720,000 78 644,720,000 80.00 644,720,000 Kecamatan Tigaraksa Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 650,632,000 100 1,010,800,000 100.00 700,000,000 100 755,000,000 100 755,000,000 100.00 755,000,000 Kecamatan Cikupa Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 80 Perse ntase 80.00 259,553,000 85.00 394,313,000 85.00 319,313,000 90.00 394,313,000 90.00 319,313,000 90.00 319,313,000 Kecamatan Panongan Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 80 Perse ntase 80 458,270,000 85 908,270,000 85.00 833,270,000 90 908,270,000 90 833,270,000 90.00 833,270,000 Kecamatan Curug 0 522,754,000 663,368,000 725,000,000 775,000,000 775,000,000 775,000,000 Kecamatan Legok Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 80 Perse ntase 80.00 1,068,365,000 85.00 1,387,445,000 90.00 1,342,268,163 95.00 1,351,881,571 100.00 1,474,475,649 100.00 1,474,475,649 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 81.25 Perse ntase 87.50 354,800,000 94.00 729,300,000 94.00 729,300,000 94.00 729,300,000 94.00 729,300,000 94.00 729,300,000 Kecamatan Balaraja presentase pemenuhan sarana prasarana aparatur 81.25 Perse ntase 87.50 362,150,000 94.00 560,000,000 94.00 580,000,000 94.00 600,000,000 94.00 620,000,000 94.00 620,000,000 Kecamatan Kresek Prosentase Pemenuhan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Perse ntase 100.00 616,522,568 100.00 591,312,568 100.00 616,522,568 100.00 616,522,568 100.00 616,522,568 100.00 616,522,568 Kecamatan Kronjo Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kerja 73 Perse ntase 100.00 115,000,000 100.00 668,000,000 100.00 735,400,000 100.00 737,000,000 100.00 791,000,000 100.00 791,000,000 Kecamatan Mauk Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100.00 440,334,944 100.00 539,000,000 100.00 865,000,000 100.00 667,500,000 100.00 920,000,000 100.00 920,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100.00 352,905,000 100.00 1,148,260,000 100.00 805,000,000 100.00 821,000,000 100.00 682,000,000 100.00 682,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran 75 Perse ntase 80.00 550,187,900 85.00 930,000,000 90.00 1,090,000,000 95.00 770,000,000 100.00 810,000,000 100.00 810,000,000 Kecamatan Teluknaga Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100.00 687,421,959 100.00 345,000,000 100.00 1,010,000,000 100.00 1,045,000,000 100.00 1,080,000,000 100.00 1,080,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 0 Perse ntase 70.00 315,642,000 75.00 498,000,000 80.00 530,000,000 85.00 555,000,000 90.00 583,000,000 90.00 583,000,000 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 81.25 Perse ntase 87.50 584,818,098 94.00 488,550,000 94.00 597,669,700 94.00 614,436,670 94.00 631,203,640 94.00 631,203,640 Kecamatan Kosambi Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100 Perse ntase 100.00 117,850,000 100.00 182,210,000 100.00 209,541,500 100.00 240,972,725 100.00 327,122,634 100.00 327,122,634 Kecamatan Pagedangan Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 80 Perse ntase 80.00 615,953,694 85.00 794,700,000 90.00 718,380,000 95.00 733,330,000 100.00 748,280,000 100.00 748,280,000 Kecamatan Jambe Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100.00 495,228,210 100.00 1,162,580,000 100.00 1,692,900,000 100.00 1,681,900,000 100.00 1,458,900,000 100.00 1,458,900,000 Kecamatan Jayanti Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 65 Perse ntase 70.00 384,155,000 71.00 456,350,000 80.00 705,000,000 85.00 895,000,000 90.00 1,585,000,000 90.00 1,585,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 81.25 Perse ntase 87.50 238,020,000 94.00 317,900,000 94.00 455,000,000 94.00 455,000,000 94.00 465,000,000 94.00 465,000,000 Kecamatan Sukadiri Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 85 Perse ntase 85.00 929,600,000 87.50 968,600,000 87.50 968,600,000 90.00 968,600,000 90.00 968,600,000 90.00 968,600,000 Kecamatan Cisauk Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100.00 1,610,000,000 100.00 1,910,000,000 100.00 1,745,000,000 100.00 1,910,000,000 100.00 1,930,000,000 100.00 1,930,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 0 Perse ntase 80.00 496,907,413 85.00 519,850,000 90.00 552,000,000 95.00 569,600,000 100.00 588,079,950 100.00 588,079,950 Kecamatan Sindang Jaya Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 80 Perse ntase 80.00 1,720,056,000 85.00 1,415,371,160 90.00 1,425,549,416 95.00 1,435,751,199 100.00 1,445,676,949 100.00 1,445,676,949 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 81 Perse ntase 87.50 684,920,000 94.00 2,313,644,000 94.00 1,854,178,000 94.00 1,906,554,700 0.00 1,962,287,905 94.00 1,962,287,905 Kecamatan Solear Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 80 Perse ntase 85.00 422,776,000 100.00 476,328,910 100.00 573,300,000 100.00 739,800,000 100.00 638,800,000 100.00 638,800,000 Kecamatan Mekar Baru Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 0 463,560,000 463,560,000 463,560,000 463,560,000 463,560,000 463,560,000 Kecamatan Sukamulya Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 85 Perse ntase 90.00 751,560,000 95.00 834,560,000 95.00 809,560,000 100.00 811,960,000 100.00 811,960,000 100.00 811,960,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase impelementas i SOP 89.88 Perse ntase 95 1,613,558,000 96 1,726,000,000 - - - - - - 98.00 Sekretariat DPRD Persentase pemenuhan aparatur yang difasilitasi dalam penerapan disiplin 100 Perse ntase 100 120,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jumlah aparatur yang terfasilitasi 38 Orang 39 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 Kecamatan Tigaraksa Meningkatnya disiplin aparatur 100 Perse ntase 100 118,510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Cikupa Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 100.00 23,190,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Panongan Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 100 67,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Curug Prosentase Pemenuhan Peningkatan Disiplin Aparatur 40 Orang 40.00 51,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 200.00 Kecamatan Legok Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100.00 32,000,000 100.00 35,500,000 100.00 35,500,000 100.00 35,500,000 100.00 35,500,000 100.00 35,500,000 Kecamatan Balaraja Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Peningkatan aparatur 100 Perse ntase 100.00 35,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Kresek Prosentase Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100 Perse ntase 100.00 15,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Kronjo Prosentase Implementasi standar kerja/SOP yang dipedomani 100 Perse ntase 100.00 - 100.00 40,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100.00 63,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Rajeg Aparatur/Peg awai yang difasilitasi 40 Pegaw ai 40.00 32,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 40.00 Kecamatan Sepatan Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur 75 Perse ntase 80.00 17,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Teluknaga Persentase implementasi SOP 0 Perse ntase 100.00 - 100.00 - 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 56,000,000 100.00 56,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan program peningkatan disiplin aparatur 100 Perse ntase 100.00 22,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Aparatur Yang Meningkat Kapasitasnya 100 Perse ntase 100.00 25,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Kosambi Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 100.00 50,004,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Pagedangan Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 75 Perse ntase 80.00 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 Kecamatan Jambe Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100.00 23,360,000 100.00 200,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur 70 Perse ntase 70.00 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 79.00 Kecamatan Kemiri prosentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur 0 Kecamatan Sukadiri Program peningkatan disiplin aparatur 82.5 Perse ntase 82.50 97,140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 87.50 Kecamatan Cisauk Program peningkatan disiplin aparatur 0 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur sipil negara 0 Perse ntase 50.00 30,450,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.00 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Implementasi SOP 55 Perse ntase 55.00 162,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 - Kecamatan Kelapa Dua Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Implementasi SOP 0 Perse ntase 130,000,000 - 130,000,000 Kecamatan Solear Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100.00 26,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Mekar Baru Prosentase impelementas i SOP 100 Perse ntase 100.00 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 Kecamatan Sukamulya Prosentase impelementas i SOP 80 Perse ntase 85.00 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00 Kecamatan Gunung Kaler 3001.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 100 Perse ntase 100 1,380,000,000 100 1,483,000,000 100.00 1,669,800,000 100 1,836,780,000 100 2,020,458,000 100.00 2,020,458,000 Sekretariat Daerah Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 90 Perse ntase 90 597,810,000 91 609,766,200 92.00 609,766,200 93 621,961,600 93 621,961,600 93.00 621,961,600 Sekretariat DPRD Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur 3 Perse ntase 5 50,000,000 5 50,000,000 5.00 50,000,000 5 50,000,000 5 50,000,000 25.00 50,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 100 Perse ntase 100 123,100,000 100 100,000,000 100.00 165,000,000 100 210,000,000 100 150,000,000 100.00 150,000,000 Kecamatan Cikupa Prosentase Peningkatan Kapasitas ASN 100 Perse ntase 100 98,010,000 100 98,500,000 100.00 98,500,000 100 98,500,000 100 98,500,000 100.00 98,500,000 Kecamatan Curug Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur 0 Orang 25.00 - 25.00 - 25.00 - 25.00 - 25.00 - 25.00 Kecamatan Legok Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 75 Perse ntase 80.00 20,265,000 85.00 7,978,000 90.00 100,000,000 95.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase Peningkatan aparatur 100 Perse ntase 75.00 152,023,000 80.00 24,498,000 80.00 30,000,000 75.00 35,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 Kecamatan Kresek Prosentase peningkatan kapasitas pegawai (ASN) 0 Perse ntase 0.00 - 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase Peningkatan aparatur 100 Perse ntase 100.00 2,164,179,000 100.00 2,790,709,000 100.00 2,716,909,000 100.00 2,840,000,000 100.00 2,830,000,000 100.00 2,830,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur 0 Orang 0.00 - 30.00 40,000,000 40.00 40,000,000 40.00 50,000,000 40.00 50,000,000 40.00 50,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara 75 Perse ntase 80.00 - 85.00 75,000,000 90.00 75,000,000 95.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 Kecamatan Teluknaga Prosentase pemenuhan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 Perse ntase 0.00 - 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 Kecamatan Pakuhaji peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 35 Orang 38.00 - 38.00 100,000,000 38.00 100,000,000 38.00 100,000,000 38.00 100,000,000 38.00 100,000,000 Kecamatan Pagedangan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Pemenuhan Peningatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0 Perse ntase 0.00 - 80.00 15,000,000 85.00 20,000,000 90.00 25,000,000 100.00 30,000,000 100.00 30,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase Peningkatan aparatur 0 Perse ntase 0.00 - 0.00 - 80.00 20,000,000 80.00 20,000,000 80.00 20,000,000 100.00 20,000,000 Kecamatan Sukadiri Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 70 Perse ntase 0.00 - 75.00 75,000,000 80.00 75,000,000 85.00 75,000,000 90.00 75,000,000 90.00 75,000,000 Kecamatan Cisauk Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Perse ntase 0.00 - 85.00 - 90.00 100,000,000 95.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Aparatur yang meningkat kapasitasnya 65 Perse ntase 70.00 75,900,000 75.00 156,659,000 80.00 167,418,000 85.00 173,177,000 90.00 178,936,000 90.00 178,936,000 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase Peningkatan aparatur 100 Perse ntase 75.00 100,000,000 80.00 15,990,000 80.00 170,000,000 80.00 180,000,000 100.00 180,000,000 100.00 180,000,000 Kecamatan Solear Prosentase Aparatur yang Meningkat Kapasitasnya 20 Perse ntase 0.00 - 0.00 75,000,000 20.00 75,000,000 35.00 75,000,000 45.00 75,000,000 100.00 75,000,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 0 Perse ntase 0.00 - 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 100.00 75,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase Laporan Keuangan Tepat Waktu 100 Perse ntase 100 152,110,000 100 134,500,000 100.00 145,500,000 100 154,000,000 100 162,500,000 100.00 162,500,000 Sekretariat Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase SPJ Tepat Waktu 70 Perse ntase 70 80 85.00 90 95 95.00 Sekretariat Daerah Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 91 Perse ntase 91 23,750,000 92 26,125,000 92.00 26,125,000 92 28,737,500 93 28,737,500 93.00 28,737,500 Sekretariat DPRD Persentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Perse ntase 100 35,200,000 100 35,200,000 100.00 35,200,000 100 35,200,000 100 35,200,000 100.00 35,200,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpenuhinya Data Realisasi Anggaran SKPD 1 Doku men 1 56,503,750 1 56,503,750 1.00 56,503,750 1 56,503,750 1 56,503,750 1.00 56,503,750 Kecamatan Tigaraksa Meningkatnya laporan capaian kinerja dan keuangan 100 Perse ntase 100 39,600,000 100 50,500,000 100.00 52,000,000 100 52,000,000 100 52,000,000 100.00 52,000,000 Kecamatan Cikupa Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 80 Perse ntase 80.00 36,000,000 85.00 36,000,000 85.00 36,000,000 90.00 36,000,000 90.00 36,000,000 90.00 36,000,000 Kecamatan Panongan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 80 Perse ntase 80 60,650,000 85 75,650,000 85.00 75,650,000 90 75,650,000 90 75,650,000 90.00 75,650,000 Kecamatan Curug Capaian Peningkatan Kinerja dan Keuangan 100 Perse ntase 0.00 30,000,000 0.00 40,000,000 - 50,000,000 0.00 55,000,000 0.00 55,000,000 100.00 55,000,000 Kecamatan Legok Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100.00 44,750,000 100.00 57,870,000 100.00 72,336,875 100.00 74,803,719 100.00 77,393,905 100.00 77,393,905 Kecamatan Pasar Kemis Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 66.67 Perse ntase 100.00 57,500,000 100.00 45,300,000 100.00 45,300,000 100.00 45,300,000 100.00 216,300,000 100.00 216,300,000 Kecamatan Balaraja Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 66.67 Perse ntase 100.00 66,858,500 100.00 32,205,500 100.00 32,205,500 100.00 32,205,500 100.00 32,205,500 100.00 32,205,500 Kecamatan Kresek Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan 100 Perse ntase 100.00 54,000,000 100.00 80,850,000 100.00 56,900,000 100.00 95,550,000 100.00 102,900,000 100.00 102,900,000 Kecamatan Kronjo Prosentase peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan 94.84 Perse ntase 100.00 40,000,000 100.00 48,000,000 100.00 57,000,000 100.00 60,000,000 100.00 63,000,000 100.00 63,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100.00 2,130,679,000 100.00 2,702,209,000 100.00 2,676,909,000 100.00 2,720,000,000 100.00 2,770,000,000 100.00 2,770,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase pemenuhan dokumen pelaporan capaian kinerja 100 Perse ntase 100.00 47,560,000 100.00 47,585,000 100.00 56,300,000 100.00 62,000,000 100.00 79,000,000 100.00 79,000,000 Kecamatan Sepatan Nilai AKIP Kecamatan Teluknaga 62 Nilai 65.00 60,600,000 67.00 160,000,000 71.00 85,000,000 75.00 85,000,000 77.00 85,000,000 77.00 85,000,000 Kecamatan Teluknaga Capaian peningkatan kinerja dan keuangan 26 Perse ntase 100.00 20,000,000 100.00 28,000,000 100.00 35,000,000 100.00 37,000,000 100.00 44,000,000 100.00 44,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan 0 Perse ntase 100.00 44,126,000 100.00 45,700,000 100.00 49,000,000 100.00 54,000,000 100.00 60,000,000 100.00 60,000,000 Kecamatan Pakuhaji Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan 66.67 Perse ntase 100.00 58,450,000 100.00 55,000,000 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 100.00 90,000,000 Kecamatan Kosambi Prosentase Ketersediaan Dokumen Pelaporan 100 Perse ntase 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 46,000,000 100.00 52,900,000 100.00 60,835,000 100.00 60,835,000 Kecamatan Pagedangan Persentase Peningkatan Kinerja dan Keuangan 100 Perse ntase 100.00 51,350,000 100.00 43,500,000 100.00 44,500,000 100.00 49,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100.00 37,700,000 100.00 42,316,789 100.00 78,616,789 100.00 78,616,789 100.00 78,616,789 100.00 78,616,789 Kecamatan Jayanti preosentase pemenuhan peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian 65 Perse ntase 70.00 45,000,000 71.00 33,900,000 72.00 77,000,000 73.00 84,000,000 74.00 92,000,000 74.00 92,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 66.67 Perse ntase 100.00 42,000,000 100.00 42,000,000 100.00 67,000,000 100.00 67,000,000 100.00 70,000,000 100.00 70,000,000 Kecamatan Sukadiri Program peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan 90 Perse ntase 90.00 32,250,000 90.00 32,250,000 90.00 32,500,000 90.00 32,500,000 90.00 32,500,000 90.00 32,500,000 Kecamatan Cisauk Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100.00 50,000,000 100.00 60,000,000 100.00 65,000,000 100.00 85,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100.00 51,525,000 100.00 44,400,000 100.00 46,620,000 100.00 48,951,000 100.00 51,498,550 100.00 51,498,550 Kecamatan Sindang Jaya Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100.00 34,500,000 100.00 40,400,000 100.00 40,804,000 100.00 41,212,000 100.00 35,900,759 100.00 35,900,759 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 66.67 Perse ntase 100.00 56,695,000 100.00 126,150,000 100.00 140,000,000 100.00 140,000,000 100.00 140,000,000 100.00 140,000,000 Kecamatan Solear Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 80 Perse ntase 85.00 50,000,000 90.00 50,000,000 95.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 100.00 50,000,000 Kecamatan Mekar Baru Meningkatnya kinerja perencanaan dan keuangan di kecamatan Sukamulya 80 Perse ntase 80.00 40,500,000 80.00 40,500,000 80.00 40,500,000 80.00 40,500,000 80.00 40,500,000 80.00 40,500,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100.00 39,250,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 100.00 40,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase Dokumen Perencana Tepat Waktu 100 Perse ntase 100 369,865,000 100 400,000,000 100.00 558,115,000 100 550,000,000 100 708,115,000 100.00 708,115,000 Sekretariat Daerah Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 92 Perse ntase 92 465,832,500 92 469,000,750 93.00 490,708,250 93 494,193,325 93 494,193,325 93.00 494,193,325 Sekretariat DPRD Persentase ketersediaan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 92,300,000 100 93,800,000 100.00 113,800,000 100 93,800,000 100 113,800,000 100.00 113,800,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpenuhinya Dokumen Perencanaan SKPD 1 Doku men 1 109,788,580 1 89,788,580 1.00 89,788,580 1 89,788,580 1 89,788,580 1.00 89,788,580 Kecamatan Tigaraksa Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Meningkatnya perencanaan SKPD 100 Perse ntase 100 122,500,000 100 119,500,000 100.00 133,000,000 100 133,000,000 100 168,000,000 100.00 168,000,000 Kecamatan Cikupa Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 80 Perse ntase 80.00 61,490,000 85.00 73,070,000 85.00 73,070,000 90.00 73,070,000 90.00 108,070,000 90.00 108,070,000 Kecamatan Panongan Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 80 Perse ntase 80 82,250,000 85 82,250,000 85.00 82,250,000 90 82,250,000 90 117,250,000 90.00 117,250,000 Kecamatan Curug Capaian Peningkatan Perencanaan SKPD 100 Perse ntase 0.00 83,625,000 0.00 103,225,000 - 125,000,000 0.00 140,000,000 0.00 175,000,000 100.00 175,000,000 Kecamatan Legok Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100.00 78,290,000 100.00 159,767,500 100.00 111,314,625 100.00 116,880,462 100.00 122,724,484 100.00 122,724,484 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 66.67 Doku men 100.00 125,400,000 100.00 113,250,000 100.00 113,250,000 100.00 113,250,000 100.00 148,250,000 100.00 148,250,000 Kecamatan Balaraja Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 66.67 Perse ntase 83.33 140,648,000 100.00 95,948,000 100.00 95,948,000 100.00 95,948,000 83.33 130,948,000 83.33 130,948,000 Kecamatan Kresek Prosentase Capaian Program Peningkatan Perencanaan SKPD 100 Perse ntase 100.00 93,500,000 100.00 109,500,000 100.00 74,600,000 100.00 109,500,000 100.00 109,500,000 100.00 109,500,000 Kecamatan Kronjo Prosentase kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran 92.72 Perse ntase 100.00 174,650,000 100.00 197,000,000 100.00 205,000,000 100.00 263,000,000 100.00 375,000,000 100.00 375,000,000 Kecamatan Mauk Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100.00 74,400,000 100.00 120,000,000 100.00 50,000,000 100.00 135,000,000 100.00 115,000,000 100.00 115,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100.00 53,055,000 100.00 91,275,000 100.00 99,275,000 100.00 127,000,000 100.00 120,000,000 100.00 120,000,000 Kecamatan Sepatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan Teluknaga 6 Doku men 6.00 60,000,000 6.00 235,000,000 6.00 210,000,000 6.00 235,000,000 6.00 185,000,000 6.00 185,000,000 Kecamatan Teluknaga Capaian peningkatan perencanaan SKPD 74 Perse ntase 100.00 60,750,000 100.00 48,000,000 100.00 54,000,000 100.00 60,000,000 100.00 66,000,000 100.00 66,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan program peningkatan perencanaan SKPD 0 Perse ntase 100.00 82,575,000 100.00 68,900,000 100.00 72,000,000 100.00 75,500,000 100.00 77,700,000 100.00 77,700,000 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 66.67 Perse ntase 100.00 84,000,000 100.00 84,000,000 100.00 134,000,000 100.00 134,000,000 100.00 169,000,000 100.00 169,000,000 Kecamatan Kosambi Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan 100 Perse ntase 100.00 83,000,000 100.00 110,000,000 100.00 122,750,000 100.00 137,412,500 100.00 184,274,375 100.00 184,274,375 Kecamatan Pagedangan Persentase Peningkatan Perencanaan SKPD 100 Perse ntase 100.00 65,750,000 100.00 91,000,000 100.00 95,000,000 100.00 99,000,000 100.00 105,000,000 100.00 105,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100.00 58,265,000 100.00 59,000,000 100.00 70,000,000 100.00 75,000,000 100.00 80,000,000 100.00 80,000,000 Kecamatan Jayanti Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prosentase pemenuhan Peningkatan Perencanaan SKPD 65 Perse ntase 71.00 61,780,000 71.00 66,250,000 72.00 160,330,000 73.00 192,330,000 74.00 201,330,000 74.00 201,330,000 Kecamatan Kemiri Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 66.67 Perse ntase 100.00 67,000,000 100.00 70,000,000 100.00 95,000,000 100.00 95,000,000 100.00 95,000,000 100.00 95,000,000 Kecamatan Sukadiri Program Peningkatan Perencanaan SKPD 90 Perse ntase 90.00 64,750,000 90.00 107,250,000 90.00 107,250,000 90.00 107,250,000 90.00 119,750,000 90.00 119,750,000 Kecamatan Cisauk Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100.00 137,000,000 100.00 108,000,000 100.00 150,000,000 100.00 160,000,000 100.00 200,000,000 100.00 200,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase kesesuaian sasaran/progr am dalam renja OPD terhadap RKPD dan 100 Perse ntase 100.00 91,362,000 100.00 104,650,000 100.00 109,882,500 100.00 115,376,625 100.00 121,145,457 100.00 121,145,457 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan 100 Perse ntase 100.00 82,825,000 100.00 143,375,650 100.00 143,931,807 100.00 144,489,693 100.00 145,057,989 100.00 145,057,989 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 66.67 Perse ntase 83.33 98,565,800 100.00 125,590,000 100.00 135,000,000 100.00 135,000,000 100.00 160,000,000 100.00 160,000,000 Kecamatan Solear Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 75 Perse ntase 80.00 120,574,000 85.00 133,000,000 90.00 108,000,000 95.00 143,000,000 100.00 143,000,000 100.00 143,000,000 Kecamatan Mekar Baru Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 0 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000 82,000,000 Kecamatan Sukamulya Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100.00 70,580,000 100.00 61,000,000 100.00 111,000,000 100.00 61,000,000 100.00 61,000,000 100.00 61,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.08 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah 130 Kali 130 2,235,000,000 130 2,458,500,000 130.00 2,704,350,000 130 2,974,785,000 130 3,272,203,500 130.00 3,272,203,500 Sekretariat Daerah 3001.14 Program Pengembangan Inovasi Perangkat Daerah Meningkatnya inovasi perangkat daerah 0 - - 1.00 150,000,000 1 150,000,000 1 150,000,000 3.00 150,000,000 Kecamatan Tigaraksa Meningkatnya inovasi perangkat daerah 0 Perse ntase 100 - 100 150,000,000 100.00 150,000,000 100 150,000,000 100 150,000,000 100.00 150,000,000 Kecamatan Cikupa Meningkatnya inovasi perangkat daerah 0 - 100,000,000 1.00 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 3.00 100,000,000 Kecamatan Panongan Jumlah Pengembanga n Inovasi di Kecamatan 0 Angka 0 - 1 100,000,000 1.00 100,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 4.00 100,000,000 Kecamatan Curug meningkatnya inovasi kecamatan 0 Angka 1.00 - 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 5.00 200,000,000 Kecamatan Legok Inovasi yang diimplementa sikan 0 Jumla h 0.00 - 1.00 129,362,500 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 4.00 200,000,000 Kecamatan Pasar Kemis Inovasi dikecamatan Balaraja 2 Jumla h 2.00 - 2.00 145,000,000 2.00 200,000,000 2.00 200,000,000 2.00 200,000,000 10.00 200,000,000 Kecamatan Balaraja Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 Inovas i 1.00 - 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 5.00 200,000,000 Kecamatan Kresek Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 Perse ntase 0.00 - 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Mauk Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 - 1 50,000,000 1.00 75,000,000 1 100,000,000 1 100,000,000 4.00 100,000,000 Kecamatan Rajeg Inovasi Kecamatan 0 Jenis 0.00 - 1.00 42,000,000 1.00 45,000,000 1.00 35,000,000 1.00 35,000,000 4.00 35,000,000 Kecamatan Sepatan Jumlah Implementasi Inovasi 1 Inovas i 1.00 - 2.00 500,000,000 2.00 500,000,000 2.00 500,000,000 2.00 500,000,000 10.00 500,000,000 Kecamatan Teluknaga Tersedianya inovasi SKPD untuk diimplementa sikan 0 - 1 78,500,000 1.00 80,000,000 1 85,000,000 1 90,000,000 4.00 90,000,000 Kecamatan Cisoka Tersedianya inovasi SKPD untuk diimplementa sikan 0 Kegiat an 0.00 - 1.00 91,250,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 4.00 200,000,000 Kecamatan Pakuhaji jumlah pengembanga n inovasi di kecamatan 0 Angka 0.00 - 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 4.00 100,000,000 Kecamatan Pagedangan Persentase pemenuhan pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah 0 Perse ntase 0.00 - 70.00 100,000,000 75.00 100,000,000 80.00 100,000,000 85.00 100,000,000 85.00 100,000,000 Kecamatan Jambe Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentasi capaian implementasi inovasi 1 Jumla h 1.00 - 3.00 150,000,000 1.00 75,000,000 1.00 75,000,000 1.00 200,000,000 8.00 200,000,000 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan Pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah 1 Desa 0.00 - 1.00 80,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 4.00 200,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase Pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah 0 Perse ntase 0.00 - 0.00 - 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 100.00 150,000,000 Kecamatan Sukadiri Program pengembanga n Inovasi Perangkat Daerah 75 Perse ntase 75.00 - 75.00 60,000,000 80.00 60,000,000 85.00 60,000,000 90.00 60,000,000 90.00 60,000,000 Kecamatan Cisauk Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 Perse ntase 0.00 - 1.00 175,000,000 - 170,000,000 0.00 150,000,000 0.00 150,000,000 1.00 150,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Jumlah Inovasi yang Diimplementa sikan di Kecamatan 0 Jumla h 0.00 - 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 1.00 200,000,000 4.00 200,000,000 Kecamatan Sindang Jaya Inovasi yang di implementasi kan 0 Inovas i 0.00 - 2.00 200,000,000 - 300,000,000 1.00 400,000,000 0.00 400,000,000 3.00 400,000,000 Kecamatan Kelapa Dua Jumlah Inovasi Daerah 0 Nilai 1.00 - 1.00 40,000,000 1.00 100,000,000 1.00 100,000,000 0.00 100,000,000 4.00 100,000,000 Kecamatan Solear Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 Perse ntase 0.00 - 0.00 - 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Mekar Baru Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentasi capaian implementasi inovasi 0 Perse ntase - 100 100,000,000 100.00 100,000,000 100 100,000,000 100 100,000,000 100.00 100,000,000 Kecamatan Sukamulya Capaian Inovasi yang di implementasi kan 0 Inovas i 0.00 - 1.00 150,000,000 1.00 150,000,000 1.00 150,000,000 1.00 150,000,000 4.00 150,000,000 Kecamatan Gunung Kaler 3001.15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu 87 Perse ntase 88 47,310,407,350 88.25 46,487,472,900 88.35 47,510,356,850 88.55 49,697,423,800 88.8 49,753,038,425 88.80 49,753,038,425 Sekretariat DPRD 3001.16 Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Persentase Produk hukum yang ditetapkan 16 Perse ntase 16 945,190,000 18 1,081,000,000 18.00 1,159,810,000 21 1,212,654,300 26 1,276,257,929 100.00 1,276,257,929 Sekretariat Daerah 3001.17 Program Fasilitasi dan Koordinasi Kewilayahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan/Keluraha n Jumlah LPPD Tepat Waktu 1 Dolu men 1 672,800,000 0 - - - 0 - 0 - 1.00 Sekretariat Daerah Jumlah OPD yang melaporkan LPPD Tepat Waktu 64 OPD 64 0 - 0 0 64.00 Sekretariat Daerah Jumlah Kewenangan yang dilaksanakan di Kecamatan 29 Keca matan 29 0 - 0 0 29.00 Sekretariat Daerah Jumlah Kelurahan kategori Maju 28 Kelura han 28 0 - 0 0 28.00 Sekretariat Daerah Jumlah Desa/Kelurah an yang memiliki Pilar Batas dan Koordinat wilayah 2 Keca matan 2 0 - 0 0 2.00 Sekretariat Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah Kelurahan yang memiliki data Monografi 28 Kelura han 28 0 - 0 0 28.00 Sekretariat Daerah 3001.18 Program Fasilitasi Tatalaksana, Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi Persentase Rekomendasi hasil fasilitasi yang di tindaklanjuti 100 Perse ntase 100 564,400,000 100 - 100.00 - 100 - 100 - 100.00 Sekretariat Daerah 3001.19 Program Peningkatan Kesadaran Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Inventarisasi Sarana Prasarana Sosial Jumlah Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesra 10 Jumla h 10 8,484,445,500 10 8,617,640,850 10.00 9,588,198,721 10 10,380,811,168 10 11,265,557,921 50.00 11,265,557,921 Sekretariat Daerah Persentase Pembina Keagamaan yang Aktif 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Sekretariat Daerah 3001.20 Program Peningkatan dan Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Prosentase Layanan Pengadaan Barang/Jasa 80 Perse ntase 80 3,344,680,000 80 4,355,080,000 85.00 4,355,080,000 85 4,355,080,000 90 4,355,080,000 90.00 4,355,080,000 Sekretariat Daerah Tingkat kemandirian/ kematangan UKPBJ 2 Level 2 3 3.00 4 5 5.00 Sekretariat Daerah 3001.21 Program Peningkatan Kerjasama Pembangunan Dan Antar Pemerintah Daerah Prosentase Kerjasama yang di tindaklanjuti 75 Perse ntase 75 123,500,000 0 - - - 0 - 0 - 75.00 Sekretariat Daerah 3001.22 Program Peningkatan Administrasi Perekonomian Dan Pambangunan Prosentase Permasalahan Bidang Perekonomian Pembanguna n yang diselesaikan 100 Perse ntase 100 1,050,000,000 100 2,350,000,000 100.00 2,400,000,000 100 2,650,000,000 100 2,650,000,000 100.00 2,650,000,000 Sekretariat Daerah Prosentase BUMD dan BLUD yang mencapai target kinerja 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Sekretariat Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3001.23 Program Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan A yang sesuai dengan SOP 30 Perse ntase 40 165,000,000 50 300,000,000 60.00 300,000,000 70 300,000,000 80 300,000,000 80.00 300,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3001.25 Program Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan B yang sesuai dengan SOP 60 Perse ntase 65 165,000,000 70 300,000,000 75.00 300,000,000 80 300,000,000 90 300,000,000 90.00 300,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3001.26 Program Peningkatan Pengelaolaan Asset dan Standarisasi Barang Daerah Prosentase Barang Milik Daerah Yang Akuntable 100 Perse ntase 100 565,000,000 100 621,500,000 100.00 683,650,000 100 752,015,000 100 827,216,500 100.00 827,216,500 Sekretariat Daerah 3001.30 Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Di Kecamatan Prosentase Pemenuhan Pelayanan Di kecamatan 75 Perse ntase 80 2,433,399,100 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 2,433,399,100 Kecamatan Tigaraksa Persentase pelaksanaan administrasi pemerintahan dan pelayanan umum di 100 Perse ntase 100 2,079,186,548 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 2,079,186,548 Kecamatan Cikupa Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan 75 Perse ntase 75.00 1,607,310,077 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 1,607,310,077 Kecamatan Panongan Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 75 Perse ntase 75 3,212,721,127 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 3,212,721,127 Kecamatan Curug Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 100 Perse ntase 100.00 1,181,482,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 1,181,482,000 Kecamatan Legok Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan 75 Perse ntase 80.00 3,816,221,202 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 3,816,221,202 Kecamatan Pasar Kemis Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 0 Perse ntase 0.00 198,790,000 0 0 0 0 0 0 0 0 44.44 198,790,000 Kecamatan Kresek Program Pelayanan Umum di Kecamatan 0 Perse ntase 0.00 918,429,286 0 0 0 0 0 0 0 0 - 918,429,286 Kecamatan Mauk Prosentase Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan umum 1 Perse ntase 2.00 675,678,500 0 0 0 0 0 0 0 0 2.00 675,678,500 Kecamatan Sepatan Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungja waban Baik 75 Perse ntase 80.00 585,830,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 585,830,000 Kecamatan Teluknaga Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 75 Perse ntase 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 100.00 Kecamatan Teluknaga Capaian Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana di Kecamatan 50 Perse ntase 60.00 16,438,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00 16,438,400,000 Kecamatan Cisoka prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan 0 934,374,916 0 0 0 0 0 0 0 0 934,374,916 Kecamatan Pakuhaji prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan 60 Perse ntase 65.00 1,240,615,000 0 0 0 0 0 0 0 0 85.00 1,240,615,000 Kecamatan Pagedangan Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 12.5 Perse ntase 12.50 508,704,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 508,704,000 Kecamatan Jayanti Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Capaian Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kecamatan 11.11 Perse ntase 15.41 370,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15.41 370,000,000 Kecamatan Sukadiri Prosentase Pemenuhan Pelayanan Di kecamatan Cisauk 100 Perse ntase 100.00 1,736,616,200 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 1,736,616,200 Kecamatan Cisauk Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungja waban Baik 75 Perse ntase 75.00 306,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 306,700,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan 0 Perse ntase 80.00 698,864,900 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 698,864,900 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase pemenuhan Pelayanan di Kecamatan 60 Perse ntase 70.00 5,704,304,496 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 5,704,304,496 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan Pelayanan di Kecamatan Kelapa Dua 60 Perse ntase 70.00 0.00 - 0.00 0.00 70.00 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 32.42 Perse ntase 55.68 665,848,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 665,848,000 Kecamatan Solear Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 32.42 Perse ntase 55.68 74.07 88.62 100.00 100.00 100.00 Kecamatan Solear Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 60 Perse ntase 0.00 411,226,000 0 0 0 0 0 0 0 0 90.00 411,226,000 Kecamatan Mekar Baru Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prosentasi pemenuhan pelayanan di kecamatan 0 35,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 35,000,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 75 Perse ntase 80.00 292,515,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00 292,515,000 Kecamatan Gunung Kaler Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 0 959,650,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 959,650,700 Kecamatan Balaraja Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 47.43 Perse ntase 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Kecamatan Balaraja Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 47.75 Perse ntase 55 0 0 0 0 0 0 0 0 55 Kecamatan Balaraja Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 0 539,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 539,600,000 Kecamatan Kronjo Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 0 1,037,644,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,037,644,000 Kecamatan Rajeg Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 0 3,220,928,842 0 0 0 0 0 0 0 0 3,220,928,842 Kecamatan Kosambi Persentase Pemenuhan Pelayanan di Kecamatan 75 Perse ntase 80.00 504,580,500 0 0 0 0 0 0 0 0 80.00 504,580,500 Kecamatan Jambe Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 prosentase pemenuhan Program Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan 70 Perse ntase 75 210,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000,000 Kecamatan Kemeri 3001.31 Program Penanganan Kasus Pengaduan Dan Pengendalian Kebijakan KDH Prosentase Penanganan Kasus/Perkar a yang diselesaikan 100 Perse ntase 100 1,974,500,000 100 2,274,330,000 100.00 2,444,589,000 100 2,514,926,670 100 2,587,374,469 100.00 2,587,374,469 Sekretariat Daerah Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Sekretariat Daerah 3001.32 Program Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C Persentase penerbitan perizinan dan non perizinan C yang sesuai dengan SOP 65 Perse ntase 70 165,000,000 75 300,000,000 80.00 300,000,000 85 300,000,000 90 300,000,000 90.00 300,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3001.33 Program Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Persentase pengaduan yang ditindaklanjut i dan diselesaikan 55 Perse ntase 70 1,883,300,000 75 940,000,000 80.00 1,040,000,000 85 1,040,000,000 90 940,000,000 90.00 940,000,000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3001.34 Program Fasilitasi Perundang- Undangan Persentase produk hukum yang difasilitasi pembahasann ya 68.75 Perse ntase 88 18,524,985,800 88.2 19,113,955,550 88.30 20,627,364,375 88.47 20,678,118,375 88.6 21,005,004,935 88.60 21,005,004,935 Sekretariat DPRD 3001.36 Program Fasilitasi Tatalaksana dan Pelayanan Publik Persentase OPD yang memiliki SOP Lengkap 100 Perse ntase 100 1,050,000,000 100 585,000,000 100.00 625,000,000 100 585,000,000 100 625,000,000 100.00 625,000,000 Sekretariat Daerah Jumlah OPD yang Melaksanaka n SOP dengan baik 63 OPD 63 0 63.00 0 63 63.00 Sekretariat Daerah Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik Sesuai dengan Standar 20 Perse ntase 20 40 60.00 80 100 100.00 Sekretariat Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3001.37 Program Fasilitasi Akuntabilitas Kinerja Persentase Rekomendasi hasil fasilitasi yang di tindaklanjuti 0 Perse ntase 0 - 100 200,000,000 100.00 250,000,000 100 300,000,000 100 350,000,000 100.00 350,000,000 Sekretariat Daerah 3001.38 Program Peningkatan Kerjasama Daerah Prosentase Kerjasama yang di tindaklanjuti 0 Perse ntase 0 - 80 1,184,900,000 85.00 1,196,900,000 90 1,208,900,000 100 1,220,900,000 100.00 1,220,900,000 Sekretariat Daerah 3001.39 Program Administrasi Pemerintahan Kecamatan prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 80 Perse ntase 0 - 85 1,404,653,500 90.00 1,464,653,500 92 1,404,653,500 95 1,404,653,500 100.00 1,404,653,500 Kecamatan Tigaraksa Persentase Desa/Kelurah an dengan laporan pertanggungja waban baik 100 Perse ntase 0 - 100 618,696,000 100.00 982,000,000 100 952,550,000 100 999,437,500 100.00 999,437,500 Kecamatan Cikupa Prosentase Administrasi Pemerintahan 75 Perse ntase 0 - 80.00 748,628,000 85.00 748,628,000 85.00 748,628,000 90.00 748,628,000 90.00 748,628,000 Kecamatan Panongan Prosentase Administrasi Pemerintahan 75 Perse ntase 0 - 80 1,531,916,000 85.00 1,531,916,000 85 1,531,916,000 90 1,531,916,000 90.00 1,531,916,000 Kecamatan Curug Prosentase Administrasi Pemerintahan 0 0 - 769,297,000 890,000,000 935,000,000 995,000,000 995,000,000 Kecamatan Legok Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal maju 11.11 Perse ntase 0 - 33.33 1,937,781,790 55.56 1,879,618,144 77.78 1,966,915,050 100.00 2,054,729,004 100.00 2,054,729,004 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase desa/kelurah an dengan laporan pertanggungja waban baik 11.11 Perse ntase 0.00 33.33 55.56 77.78 100.00 100.00 Kecamatan Pasar Kemis Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 10.1 Perse ntase 0 - 22.22 664,790,000 33.33 671,290,000 44.44 673,290,000 55.55 678,290,000 60.78 678,290,000 Kecamatan Balaraja Persentase desa dengan laporan pertanggungja waban baik 33.33 Perse ntase 44.44 55.55 66.67 77.77 88.88 88.88 Kecamatan Balaraja Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 0 Perse ntase 0 - 11.11 148,320,000 22.22 157,000,000 33.33 165,000,000 44.44 180,000,000 44.44 180,000,000 Kecamatan Kresek Persentase desa dengan laporan pertanggungja waban baik 33.33 Perse ntase 44.44 55.55 66.67 77.77 88.88 88.88 Kecamatan Kresek Prosentase Desa/Kelurah an Dengan kategori Minimal Maju 100 Perse ntase 0 - 100.00 169,600,000 100.00 264,600,000 100.00 314,600,000 100.00 264,600,000 100.00 264,600,000 Kecamatan Kronjo Prosentase Desa/Kelurah an Dengan LPJ Baik 100 Perse ntase 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 Kecamatan Kronjo Prosentase desa dengan pengelolaan administrasi desa yang tertib 100 Perse ntase 0 - 9.00 458,000,000 18.00 478,000,000 27.00 570,000,000 45.00 715,000,000 100.00 715,000,000 Kecamatan Mauk Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Berkembang 71 Perse ntase 0 - 77.00 473,400,000 80.00 555,000,000 81.00 460,000,000 83.00 525,000,000 83.00 525,000,000 Kecamatan Rajeg Persentase desa dengan laporan pertanggung jawaban baik 42 Perse ntase 44.44 55.55 66.67 77.77 88.88 88.88 Kecamatan Rajeg Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Jumlah desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 0 Jumla h 0 - 1.00 570,995,000 1.00 605,000,000 1.00 652,500,000 1.00 722,000,000 6.00 722,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Desa Dengan Laporan Pertanggungja waban Baik 75 Perse ntase 0 - 85.00 180,000,000 90.00 205,000,000 95.00 180,000,000 100.00 205,000,000 100.00 205,000,000 Kecamatan Teluknaga Capaian administrasi pemerintahan 0 Perse ntase 0 - 100.00 100,500,000 100.00 110,000,000 100.00 120,000,000 100.00 129,500,000 100.00 129,500,000 Kecamatan Cisoka Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal maju 0 Perse ntase 0 - 14.29 341,015,000 28.57 348,000,000 42.86 319,900,000 64.29 362,000,000 64.29 362,000,000 Kecamatan Pakuhaji Prosentase desa dengan laporan pertanggungja waban baik 0 Perse ntase 38.46 53.85 69.23 84.62 100.00 100.00 Kecamatan Pakuhaji Prosentase Desa/Kelurah an Dengan Kategori Minimal Berkembang 85 Perse ntase 0 - 95.00 1,970,489,000 100.00 1,950,489,000 100.00 1,950,489,000 100.00 1,950,489,000 100.00 1,950,489,000 Kecamatan Kosambi Persentase Desa Dengan Laporan Peratnggungja waban Baik 0 Perse ntase 32.42 55.68 74.07 88.62 100.00 100.00 Kecamatan Kosambi prosentase desa/ kelurahan dengan kategori minimal maju 11 Perse ntase 0 - 11.00 985,000,000 22.00 1,139,750,000 33.00 1,276,212,500 44.00 1,467,644,375 44.00 1,467,644,375 Kecamatan Pagedangan prosentase desa deangan laporan pertanggungja waban baik 33 Perse ntase 44.00 55.00 66.00 77.00 88.00 88.00 Kecamatan Pagedangan Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase pemenuhan administrasi pemerintahan kecamatan 0 Perse ntase 0 - 70.00 106,000,000 75.00 112,000,000 80.00 112,000,000 85.00 112,000,000 85.00 112,000,000 Kecamatan Jambe Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 12.5 Perse ntase 0 - 25.00 208,000,000 37.50 213,000,000 62.50 213,000,000 100.00 213,000,000 100.00 213,000,000 Kecamatan Jayanti Indeks Kepuasan Masyarakat 77 Perse ntase 78.50 80.00 82.50 84.00 85.00 85.00 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan Kecamatan 70 Perse ntase 0 - 85.00 125,000,000 85.00 125,000,000 85.00 125,000,000 85.00 125,000,000 85.00 125,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase desa dengan kategori minimal Maju 11.5 Perse ntase 0 - 33.50 250,000,000 44.50 345,000,000 44.50 345,000,000 44.50 300,000,000 44.50 300,000,000 Kecamatan Sukadiri Persentase desa dengan laporan pertanggungja waban baik 33 Perse ntase 44.00 55.00 66.00 77.00 88.00 88.00 Kecamatan Sukadiri Program Administrasi Pemerintahan 80 Perse ntase 0 - 82.50 708,800,000 85.00 733,800,000 87.50 708,800,000 90.00 733,800,000 90.00 733,800,000 Kecamatan Cisauk Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 10.1 Perse ntase 0 - 11.11 93,955,400 22.22 130,000,000 33.33 155,000,000 44.44 155,000,000 55.50 155,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Persentase desa dengan laporan pertanggungja waban baik 33.33 Perse ntase 44.44 55.55 66.67 77.77 88.88 88.88 Kecamatan Sepatan Timur Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Desa/Kelurah an dengan Kategori Minimal Maju 0 Perse ntase 0 - 42.86 165,000,000 71.43 169,800,000 85.71 173,790,000 100.00 177,979,500 100.00 177,979,500 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Desa dengan Laporan Pertanggungja waban Baik 0 Perse ntase 14.29 42.86 57.14 85.71 100.00 100.00 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Desa/Kelurah an dengan kategori Maju 60 Perse ntase 0 - 70.00 2,242,793,334 75.00 2,314,901,566 80.00 2,287,230,880 85.00 2,309,783,485 85.00 2,309,783,485 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase Desa/Kelurah an dengan laporan pertanggungja waban keuangan 60 Perse ntase 60.00 70.00 75.00 80.00 85.00 85.00 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan 0 0 - 188,615,000 408,000,000 432,000,000 435,000,000 435,000,000 Kecamatan Solear Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 0 Perse ntase 0 - 0.00 192,000,000 11.11 315,000,000 22.22 340,000,000 33.33 350,000,000 44.44 350,000,000 Kecamatan Mekar Baru Persentase desa dengan laporan pertanggungja waban baik 40.03 Perse ntase 42.00 44.44 55.55 66.67 77.77 88.88 Kecamatan Mekar Baru Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan 75 Perse ntase 0 - 80.00 172,000,000 85.00 200,000,000 85.00 177,000,000 90.00 180,000,000 90.00 180,000,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan 75 Perse ntase 0 - 85.00 145,500,000 90.00 145,500,000 95.00 155,500,000 100.00 155,500,000 100.00 155,500,000 Kecamatan Gunung Kaler Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3001.40 Program Pelayanan Umum Kecamatan prosentase administrasi pemerintahan pelayanan umum di kecamatan 70 Perse ntase 0 - 85 603,933,000 90.00 603,933,000 93 603,933,000 95 603,933,000 100.00 603,933,000 Kecamatan Tigaraksa Persentase pemenuhan pelayanan sesuai standar 100 Perse ntase 0 - 100 949,400,000 100.00 976,120,000 100 987,376,000 100 999,195,000 100.00 999,195,000 Kecamatan Cikupa Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 75 Perse ntase 0 - 80.00 850,750,000 85.00 850,750,000 85.00 850,750,000 90.00 850,750,000 90.00 850,750,000 Kecamatan Panongan Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 75 Perse ntase 0 - 80 1,682,400,000 85.00 1,682,400,000 85 1,682,400,000 90 1,682,400,000 90.00 1,682,400,000 Kecamatan Curug Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 0 0 - - - - - Kecamatan Legok Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 80 Perse ntase 0 - 85.00 2,538,174,000 90.00 2,994,188,783 95.00 3,106,648,905 100.00 3,224,728,632 100.00 3,224,728,632 Kecamatan Pasar Kemis Prosentase desa/kelurah an dengan kategori minimal Maju 20.76 Perse ntase 0 - 40.00 602,400,000 45.00 604,900,000 50.00 609,900,000 65.00 614,900,000 70.00 614,900,000 Kecamatan Balaraja Persentase desa dengan laporan pertanggungja waban baik 40 Perse ntase 45.00 50.00 65.00 75.00 80.00 80.00 Kecamatan Balaraja Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 0 Perse ntase 0 - 14.29 174,600,000 57.14 176,000,000 85.71 178,000,000 100.00 181,000,000 100.00 181,000,000 Kecamatan Kresek Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 0 Perse ntase 32.42 55.68 74.07 88.62 100.00 100.00 Kecamatan Kresek Prosentaase Pemenuhan ProgramPelay anan Umum Kecamatan 100 Perse ntase 0 - 100.00 100,000,000 100.00 200,000,000 100.00 210,000,000 100.00 225,000,000 100.00 225,000,000 Kecamatan Kronjo Prosentase Pemenuhan Pelayanan Terpadu Kecamatan dan Kelurahan 0 Perse ntase 0 - 71.43 505,800,000 74.73 455,600,000 87.27 477,000,000 90.00 478,400,000 90.00 478,400,000 Kecamatan Mauk Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat 81.08 Nilai 0 - 85.08 831,909,000 87.08 776,909,000 89.08 835,000,000 91.08 780,000,000 91.08 780,000,000 Kecamatan Rajeg Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 82 Perse ntase 0 - 87.00 488,000,000 89.00 444,000,000 90.00 467,000,000 92.00 562,000,000 92.00 562,000,000 Kecamatan Sepatan Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 75 Perse ntase 0 - 85.00 525,000,000 90.00 575,000,000 95.00 575,000,000 100.00 575,000,000 100.00 575,000,000 Kecamatan Teluknaga Persentase pemenuhan pelayanan umum kecamatan 100 Perse ntase 0 - 100.00 289,200,000 100.00 300,000,000 100.00 315,000,000 100.00 330,000,000 100.00 330,000,000 Kecamatan Cisoka Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 0 Perse ntase 0 - 75.00 425,350,000 80.00 438,000,000 85.00 454,000,000 90.00 472,000,000 90.00 472,000,000 Kecamatan Pakuhaji Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 0 Perse ntase 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 90.00 Kecamatan Pakuhaji Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase Pemenuhan PATEN Sesuai Standar 85 Perse ntase 0 - 95.00 866,133,500 100.00 941,133,500 100.00 941,133,500 100.00 941,133,500 100.00 941,133,500 Kecamatan Kosambi Prosentase Masyarakat Yang Melakukan Perekaman e- KTP 0 Perse ntase 32.42 55.68 74.07 88.62 100.00 100.00 Kecamatan Kosambi prosentase pemenuhan pelayanan di kecamatan 60 Perse ntase 0 - 70.00 305,950,000 75.00 351,842,500 80.00 404,618,876 85.00 465,311,706 85.00 465,311,706 Kecamatan Pagedangan Persentase pemenuhan pelayanan umum kecamatan 0 Perse ntase 0 - 70.00 336,780,500 75.00 340,880,000 80.00 340,880,000 85.00 340,880,000 85.00 340,880,000 Kecamatan Jambe Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 12.5 Perse ntase 0 - 50.00 430,704,000 62.50 467,400,000 87.50 441,100,000 100.00 450,800,000 100.00 450,800,000 Kecamatan Jayanti prosentase pemenuhan Pelayanan Umum Kecamatan 70 Perse ntase 0 - 85.00 270,000,000 85.00 300,000,000 85.00 320,000,000 85.00 350,000,000 85.00 350,000,000 Kecamatan Kemiri Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 0 Perse ntase 0 - 15.30 225,000,000 57.14 225,000,000 58.50 225,000,000 75.25 225,000,000 100.00 225,000,000 Kecamatan Sukadiri Prosentase masyarakat yang melakukan Perekaman KTP 0 Perse ntase 32.42 55.68 65.12 70.85 86.46 100.00 Kecamatan Sukadiri Program Pelayanan Umum Di Kecamatan 80 Perse ntase 0 - 82.50 461,892,100 85.00 461,892,100 87.50 461,892,100 90.00 461,892,100 90.00 461,892,100 Kecamatan Cisauk Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 0 Perse ntase 0 - 74.07 188,600,000 88.62 255,000,000 100.00 270,000,000 100.00 275,000,000 100.00 275,000,000 Kecamatan Sepatan Timur Prosentase Masyarakat yang Melakukan Perekaman KTP 0 Perse ntase 0 - 92.00 356,640,000 93.00 399,750,000 94.00 404,737,500 95.00 409,973,875 95.00 409,973,875 Kecamatan Sindang Jaya Prosentase Masyarakat yang melakukan perekaman KTP 80 Perse ntase 0 - 81.00 3,784,817,944 82.00 3,849,006,180 83.00 3,886,231,200 84.00 3,925,601,008 84.00 3,925,601,008 Kecamatan Kelapa Dua Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 32.42 Perse ntase 0 - 74.07 343,285,000 88.62 537,000,000 100.00 565,000,000 100.00 589,920,500 100.00 589,920,500 Kecamatan Solear Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 32.42 Perse ntase 55.68 74.07 88.62 100.00 100.00 100.00 Kecamatan Solear Prosentase pemenuhan PATEN sesuai standar 55 Perse ntase 0 - 0.00 189,226,000 - 189,226,000 100.00 349,226,000 0.00 189,226,000 100.00 189,226,000 Kecamatan Mekar Baru Prosentase masyarakat yang melakukan perekaman KTP 70 Perse ntase 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 Kecamatan Mekar Baru Prosentase Pemenuhan Administrasi Pemerintahan di kecamatan 75 Perse ntase 0 - 80.00 379,575,000 85.00 379,575,000 85.00 379,575,000 90.00 379,575,000 90.00 379,575,000 Kecamatan Sukamulya Prosentase Pemenuhan Pelayanan Dikecamatan 75 Perse ntase 0 - 85.00 275,000,000 90.00 275,000,000 95.00 305,000,000 100.00 305,000,000 100.00 305,000,000 Kecamatan Gunung Kaler Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3001.41 Program Fasilitasi dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang ditindaklanjut i 0 Perse ntase - 100 4,727,521,500 3,757,765,000 3,673,506,400 3,766,915,762 3,766,915,762 Sekretariat Daerah 3001.42 Program Fasilitasi Kelembagaan Dan Reformasi Birokrasi Persentase Rekomendasi Kelembagaan yang di tindaklanjuti 0 Perse ntase 0 - 100 450,000,000 100.00 500,000,000 100 550,000,000 100 600,000,000 100.00 600,000,000 Sekretariat Daerah Persentase Rencana Kerja Reformasi Birokrasi yang terlaksana 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Sekretariat Daerah 3001.43 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Anggaran DPRD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Setwan dan 3 Doku men 3 562,589,500 3 581,204,500 3.00 581,204,500 3 618,848,150 3 639,325,280 3.00 639,325,280 Sekretariat DPRD 3002 PENGAWASAN 3002.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 3,327,182,100 100 3,149,300,600 100.00 3,290,300,600 100 3,229,300,600 100 3,570,300,600 100.00 3,570,300,600 Inspektorat Kabupaten 3002.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 724,881,000 100 835,000,000 100.00 877,000,000 100 919,000,000 100 961,000,000 100.00 961,000,000 Inspektorat Kabupaten 3002.03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase pemenuhan aparatur yang di fasilitasi dalam penerapan disiplin 100 Perse ntase 100 64,000,000 100 130,000,000 100.00 150,000,000 100 170,000,000 100 190,000,000 100.00 190,000,000 Inspektorat Kabupaten 3002.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur 100 Perse ntase 100 100,000,000 100 150,000,000 100.00 150,000,000 100 175,000,000 100 175,000,000 100.00 175,000,000 Inspektorat Kabupaten Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3002.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 12,585,500 100 35,000,000 100.00 36,000,000 100 42,000,000 100 43,000,000 100.00 43,000,000 Inspektorat Kabupaten 3002.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 64,887,400 100 75,000,000 100.00 87,000,000 100 91,000,000 100 136,000,000 100.00 136,000,000 Inspektorat Kabupaten 3002.15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Terpenuhinya laporan stock opname dan cash opname 1 Doku men 1 36,850,000 1 - 1.00 - 1 - 1 - 5.00 Inspektorat Kabupaten 3002.16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan 84 Perse ntase 84 4,486,255,000 82 1,791,200,000 80.00 1,832,000,000 78 1,995,000,000 76 2,042,500,000 76.00 2,042,500,000 Inspektorat Kabupaten 3002.18 Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah Prosentase capaian nilai maturitas OPD Minimal 3.0602 Perse ntase 3.08 460,710,000 3.1 2,050,000,000 3.15 2,335,000,000 3.18 3,322,500,000 3.2 2,645,000,000 3.20 2,645,000,000 Inspektorat Kabupaten 3002.17 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Prosentase Aparatur Pengawasan Profesional 48 Perse ntase 58 788,512,750 68 820,000,000 80.00 830,000,000 90 840,000,000 100 875,000,000 100.00 875,000,000 Inspektorat Kabupaten 3003 PERENCANAAN 3003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100.00 2,539,936,500 100.00 2,662,777,825 100.00 2,799,049,992 100.00 3,848,208,921 100.00 3,084,722,615 100.00 3,084,722,615 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3003.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100.00 965,470,000 100.00 1,013,743,500 100.00 1,064,430,675 100.00 1,117,652,210 100.00 973,534,821 100.00 973,534,821 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3003.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 0 100 128,000,000 134,400,000 141,120,000 148,176,000 155,584,800 155,584,800 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3003.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100.00 320,000,000 100.00 336,000,000 100.00 352,800,000 100.00 370,440,000 100.00 388,962,000 100.00 388,962,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3003.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100.00 51,800,000 100.00 54,390,000 100.00 57,109,500 100.00 59,964,975 100.00 62,963,224 100.00 62,963,224 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3003.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan 100 Perse ntase 100.00 93,660,000 100.00 147,193,000 100.00 154,552,650 100.00 162,280,283 100.00 142,437,653 100.00 142,437,653 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3003.15 Program Perencanaan Sarana Prasarana Dan Pengembangan Wilayah Capaian Program Perangkat Daerah bidang sarana prasarana dan 0 Doku men 100.00 4,701,940,700 100.00 5,424,430,000 100.00 3,728,151,500 100.00 4,061,309,075 100.00 4,247,114,529 100.00 4,247,114,529 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang sarana prasarana dan 0 Reko mend asi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3003.16 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase Dokumen Perencanaan Tepat Waktu 0 Perse ntase 70.00 3,734,387,500 80.00 1,594,925,000 90.00 2,162,171,250 100.00 1,680,279,812 100.00 1,699,293,803 100.00 1,699,293,803 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase Dokumen Pengendalian Hasil Perencanaan 0 Perse ntase 70.00 80.00 90.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase kesesuaian Sasaran/Prog ram dalam Rencana Kerja Pembanguna 0 Perse ntase 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3003.17 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Capaian Program Perangkat Daerah bidang ekonomi 0 Doku men 100.00 2,434,912,500 100.00 2,250,000,000 100.00 2,350,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 2,250,000,000 100.00 2,250,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang ekonomi yang diimplementa 0 Reko mend asi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3003.19 Program Perencanaan Sosial Budaya Capaian Program Perangkat Daerah bidang Sosial Budaya 0 Doku men 70.00 1,176,250,000 75.00 2,600,000,000 80.00 2,600,000,000 85.00 2,600,000,000 90.00 2,600,000,000 90.00 2,600,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan bidang Sosial Budaya yang diimplementa 0 Reko mend asi 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3003.21 Program Pengembangan Data Dan Informasi Prosentase Ketersedian Data Pembanguna n 12 Perse ntase 16.00 500,000,000 20.00 825,000,000 24.00 750,000,000 28.00 750,000,000 32.00 750,000,000 32.00 750,000,000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prosentase Implementasi Pusat Data Perencanaan 0 Perse ntase 10.00 25.00 40.00 60.00 80.00 100.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3003.20 Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah Prosentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang 0 Perse ntase 100.00 1,014,500,000 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 - 100.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah inovasi yang didampingi 0 Doku men 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3004 KEUANGAN Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3004.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 4,168,343,600 100 4,590,177,960 100.00 5,048,695,756 100 5,553,065,331 100 6,107,871,864 100.00 6,107,871,864 Badan Pendapatan Daerah 3004.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 2,133,000,000 100 2,396,300,000 100.00 2,630,930,000 100 2,889,023,000 100 3,172,925,300 100.00 3,172,925,300 Badan Pendapatan Daerah 3004.03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase Pemenuhan Aparatur yang difasilitasi dalam Penerapan Disiplin 100 Perse ntase 100 80,000,000 100 - 100.00 - 100 - 100 - 100.00 Badan Pendapatan Daerah 3004.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100 100,000,000 100 200,000,000 100.00 200,000,000 100 200,000,000 100 200,000,000 100.00 200,000,000 Badan Pendapatan Daerah 3004.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan 100 Perse ntase 100 36,750,000 100 40,425,000 100.00 44,467,500 100 48,914,250 100 53,805,675 100.00 53,805,675 Badan Pendapatan Daerah 3004.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 186,200,000 100 204,820,000 100.00 225,302,000 100 233,995,900 100 287,615,420 100.00 287,615,420 Badan Pendapatan Daerah 3004.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 100 Perse ntase 100 2,582,867,000 100 2,992,012,000 100.00 3,139,110,000 100 3,293,502,500 100 3,455,555,062 100.00 3,455,555,062 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 100 Perse ntase 100 3,445,640,000 100 3,774,111,000 100.00 3,989,275,000 100 4,160,957,000 100 4,398,175,000 100.00 4,398,175,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.03 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur 100 Perse ntase 100 172,750,000 100 - 100.00 - 100 - 100 - 100.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3004.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase aparatur yang meningkat kapasitasnya 100 Perse ntase 100 40,000,000 100 42,000,000 100.00 44,100,000 100 46,305,000 100 48,620,000 100.00 48,620,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase ketersediaan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Perse ntase 100 108,723,000 100 95,661,400 100.00 119,866,000 100 125,861,000 100 132,154,000 100.00 132,154,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase pemenuhan dokumen perencanaan 100 Perse ntase 100 112,750,000 100 118,389,000 100.00 124,307,000 100 130,523,000 100 137,048,000 100.00 137,048,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.08 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Prosentase pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam rapat 100 Perse ntase 100 188,770,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.15 Program Perencanaan Anggaran Persentase Tingkat kepatuhan Rasio Penganggaran 0 Perse ntase 100 1,897,100,000 100 2,253,822,000 100.00 2,499,673,000 100 2,695,864,000 100 2,735,387,000 100.00 2,735,387,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Persentase OPD yang menyusun APBD yang sesuai waktu 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.16 Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah Persentase Pencairan OPD yang Tepat Waktu 0 Perse ntase 70 2,122,125,000 75 1,918,827,500 80.00 2,164,209,687 85 2,061,300,478 90 2,487,119,115 90.00 2,487,119,115 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan SAP 1 Doku men 1 1 1.00 1 1 1.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.17 Program Perbendaharaan Keuangan Daerah Persentase Kecepatan dan Ketetapan konsistensi jadwal pencairan 80 Perse ntase 80 387,410,000 85 470,293,000 90.00 494,373,100 93 518,834,552 95 543,693,191 95.00 543,693,191 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3004.18 Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah Jumlah Laporan Pajak WP Self Assesment yang diperiksa 0 Wajib Pajak 50 2,380,480,000 50 2,011,400,000 50.00 2,011,400,000 50 2,011,400,000 50 2,011,400,000 250.00 2,011,400,000 Badan Pendapatan Daerah Jumlah Wajib Pajak baru 0 Wajib Pajak 120 120 120.00 120 120 600.00 Badan Pendapatan Daerah Jumlah Objek Pajak yang terpasang sistem/instru men pengawasan pajak daerah 0 Wajib Pajak 300 250 250.00 250 250 1.30 Badan Pendapatan Daerah 3004.18 Program Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan Daerah Persentase Realisasi Dana Perimbangan 90 Perse ntase 90 258,275,000 90 435,414,000 92.00 450,310,000 93 465,777,875 95 481,843,921 95.00 481,843,921 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.19 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah Persentase Kesesuaian Pencatatan Data Aset 70 Perse ntase 70 4,449,557,011 80 5,535,923,375 85.00 5,151,950,609 90 5,325,675,642 95 5,517,151,651 95.00 5,517,151,651 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Persentase aset yang dapat dimanfaatkan secara non komersil 60 Perse ntase 60 65 70.00 75 80 80.00 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.20 Program Penggunausahaan dan Penyimpanan Aset/Barang Daerah Persentase barang milik daerah yang dikomersilkan 45 Perse ntase 45 1,050,000,000 50 1,008,400,000 55.00 1,227,625,000 60 1,116,862,000 65 1,356,282,000 65.00 1,356,282,000 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3004.21 Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Non PBB dan BPHTB 0 Perse ntase 10.01 914,650,000 10.39 881,412,500 10.76 684,107,625 11.11 769,718,732 11.44 814,440,679 11.44 814,440,679 Badan Pendapatan Daerah 3004.22 Program Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah PBB- P2 dan BPHTB Persentase Peningkatan Pealisasi PBB- P 0 Perse ntase 6 4,140,098,000 6 5,556,945,400 6.00 2,788,292,670 6 2,884,207,305 6 2,984,899,667 6.00 2,984,899,667 Badan Pendapatan Daerah Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Persentase Peningkatan Realisasi BPHTB 0 Perse ntase 6 6 6.00 6 6 6.00 Badan Pendapatan Daerah 3004.23 Program Perencanaan, Pelaporan dan Regulasi Pendapatan Daerah Persentase Pemenuhan Capaian Target Pendapatan secara Tepat Waktu 0 Perse ntase 100 1,174,832,400 100 1,468,515,640 100.00 1,492,367,204 100 1,518,603,924 100 1,547,464,316 100.00 1,547,464,316 Badan Pendapatan Daerah 3005 KEPEGAWAIAN 3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran 99 Perse ntase 100 1,713,545,000 100 1,673,250,000 100.00 1,756,912,500 100 1,844,758,125 100 1,936,996,032 100.00 1,936,996,032 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3005.02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur 93 Perse ntase 95 501,080,000 96 572,900,000 97.00 533,295,000 98 628,209,750 100 587,957,738 100.00 587,957,738 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur Prosentase pemenuhan untuk peningkatan disiplin aparatur 0 Perse ntase 100 225,000,000 0 - - - 0 - 0 - 100.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3005.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Prosentase pemenuhan untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 0 Perse ntase 0 - 100 150,000,000 100.00 157,500,000 100 165,375,000 100 173,643,750 100.00 173,643,750 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Prosentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100 Perse ntase 100 - 100 27,000,000 100.00 28,350,000 100 29,767,500 100 31,255,875 100.00 31,255,875 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3005.07 Program Peningkatan Perencanaan SKPD Prosentase peningkatan perencanaan perangkat daerah 100 Perse ntase 100 22,375,000 100 21,850,000 100.00 22,942,500 100 24,089,625 100 25,294,106 100.00 25,294,106 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 3005.15 Program Perencanaan, penataan dan pengembangan aparatur Prosentase aparatur yang mendapatkan pengembanga n karier 85 Perse ntase 100 2,357,042,250 0 2,394,726,250 - 2,566,945,763 0 2,695,293,051 0 2,830,057,703 100.00 2,830,057,703 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prosentase ASN yang mendapatkan ujian kompetensi, ujian dinas, penyesuaian 0 Perse ntase 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prosentase CPNS yang diterima sesuai formasi 0 Perse ntase 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3005.18 Program Peningkatan disiplin dan evaluasi kinerja pegawai Prosentase penanganan disiplin aparatur 100 Perse ntase 100 538,398,500 0 853,398,500 - 895,318,425 0 938,584,346 0 983,263,564 100.00 983,263,564 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan sesuai SOP 0 Perse ntase 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prosentase rata-rata kehadiran ASN 100 Perse ntase 100 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3005.19 Program Peningkatan Kompetensi Aparatur Prosentase aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi aparatur 99 Perse ntase 100 4,759,678,000 0 4,678,770,250 - 4,912,708,763 0 5,158,344,201 0 5,416,261,411 100.00 5,416,261,411 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prosentase peningkatan kompetensi manajerial, fungsional dan teknis ASN sesuai 0 Perse ntase 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3005.16 Program Pelayanan dan penempatan aparatur Prosentase aparatur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu 100 Perse ntase 100 436,815,000 0 436,815,000 - 458,655,750 0 481,588,538 0 505,667,965 100.00 505,667,965 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kode Urusan/Program Indikator Kinerja Program (Outcome) Data Capaian Pada Tahun Awal Perencana an Satua n Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Penanggungjawab 2019 2020 2021 2022 2023 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Prosentase jabatan struktural dan fungsional yang terisi sesuai syarat 0 Perse ntase 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prosentase pelayanan kepegawaian yang sesuai SOP 0 Perse ntase 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3005.17 Program Peningkatan kualitas data dan informasi kepegawaian Prosentase akurasi data dan informasi kepegawaian yang akurat 100 Perse ntase 100 422,290,000 0 399,290,000 - 725,217,188 0 771,478,047 0 818,801,949 100.00 818,801,949 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prosentase data kepegawaian yang mutakhir dan terkini 0 Perse ntase 0 100 100.00 100 100 100.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indeks Profesionalita s ASN 0 Nilai 0 0 75.00 80 85 85.00 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tangerang (Sesudah Perubahan) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2023) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Perangkat Daerah Penanggung Jawab 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Urusan Bidang PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 84.5 401,754,207,113 85 405,571,041,055 92.50 409,064,116,220 93.50 421,792,840,000 94.50 417,285,519,760 95 2,055,467,724,148 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs 65.15 172,180,374,477 65.8 151,496,750,810 75.30 72,575,625,700 77.30 253,364,000,000 79.30 250,964,000,000 79,3 900,580,750,987 Dinas Pendidikan ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PAUD 28 2,811,709,560 31 270,180,000 42.60 10,318,842,000 45,6 23,783,752,012 48.60 27,545,346,000 48,6 64,729,829,572 Dinas Pendidikan ANGKA PARTISIASI MURNI (APM) Kesetaraan 0.16 4,217,564,340 0.15 1,579,264,900 0.13 2,418,022,000 0.12 3,893,752,000 0,11 4,915,346,000 0,11 17,023,949,240 Dinas Pendidikan PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Jumlah peserta didik yang dapat Baca Tulis Al Quran Jenjang SD DAN SMP 0 - 0 - 10,000 1,465,734,000 10,000 1,516,390,000 10,000 1,516,390,000 30,000 4,498,514,000 Dinas Pendidikan 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Urusan Bidang PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 947,338,465,520 539,694,724,008 767,852,392,157 767,852,392,657 767,852,393,157 767,852,393,157 Dinas Kesehatan Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 657,316,000 100 259,770,625 100 3,102,919,730 100 4,514,799,700 100 495,029,840 100 9,029,835,895 Dinas Kesehatan Cakupan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 45,841,875 100 45,841,875 100 6,310,782,000 100 2,812,034,500 100 329,320,000 100 9,543,820,250 Dinas Kesehatan Cakupan Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 174,850,000 100 21,676,350 100 175,103,800 100 214,780,000 100 175,745,000 100 762,155,150 Dinas Kesehatan Cakupan Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 329,650,000 100 43,352,700 100 2,350,989,200 100 3,147,558,200 100 128,035,000 100 5,999,585,100 Dinas Kesehatan Cakupan Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 175,500,000 100 74,654,000 100 350,750,700 100 1,508,719,600 100 127,525,000 100 2,237,149,300 Dinas Kesehatan Cakupan Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 430,896,000 100 85,080,000 100 598,535,900 100 739,727,500 100 196,595,000 100 2,050,834,400 Dinas Kesehatan Cakupan Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 559,350,000 100 228,500,000 100 88,750,000 100 149,520,100 100 166,780,000 100 1,192,900,100 Dinas Kesehatan Cakupan Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 150,000,000 100 - 100 53,820,000 100 70,005,000 100 80,690,000 100 354,515,000 Dinas Kesehatan Cakupan Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 200,000,000 100 - 100 52,300,000 100 1,496,801,800 100 97,780,000 100 1,846,881,800 Dinas Kesehatan Cakupan Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 100 837,300,000 100 - 100 223,960,600 100 558,016,000 100 340,860,000 100 1,960,136,600 Dinas Kesehatan Cakupan orang terduga TB mendapatkan pelayananan TB sesuai standar 100 2,375,800,000 100 5,195,273,534 100 4,745,869,650 100 7,431,533,750 100 1,222,114,550 100 20,970,591,484 Dinas Kesehatan Cakupan Orang Beresiko terinfeksi HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 820,650,000 100 94,000,000 100 709,403,000 100 880,238,000 100 1,047,611,000 100 3,551,902,000 Dinas Kesehatan Persentase Balita Stunting 23 2,478,420,000 20 1,238,870,000 20 3,625,827,300 20 8,755,189,500 20 1,058,610,000 20 17,156,916,800 Dinas Kesehatan Respon Time Kejadian Luar Biasa (KLB) < 24 jam 100 363,500,000 100 34,613,714,712 100 60,337,144,865 100 11,276,159,240 100 7,050,950,000 100 113,641,468,817 Dinas Kesehatan Persentase Akses Sanitasi yang Layak 74 3,205,500,000 78 3,001,759,000 80 1,788,192,725 83 4,262,296,100 84 2,919,293,900 84 15,177,041,725 Dinas Kesehatan Persentase Masyarakat Memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 80 71,000,000,000 81 83,105,777,500 82 74,573,717,052 83 91,143,048,096 84 91,143,048,096 84 410,965,590,744 Dinas Kesehatan Persentase penerapan Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dengan FKTP dan FKTL 100 377,159,780 100 596,174,800 100 737,961,950 100 859,160,000 100 1,259,091,500 100 3,829,548,030 Dinas Kesehatan Persentase Penyelenggaraan Manajemen Puskesmas 100 - 100 - 100 2,717,587,200 100 2,610,080,000 100 3,610,080,000 100 8,937,747,200 Dinas Kesehatan Persentase Fasilitas Kesehatan pemerintah yang Terakreditasi minimal utama di Kabupaten/Kota - 1,240,700,000 18 2,312,055,000 36 2,985,041,200 48 1,156,619,880 70 1,577,580,000 70 9,271,996,080 Dinas Kesehatan Capaian Bed Occupacy Ratio (BOR) Rumah Sakit Pemerintah 75 5,600,000,000 75 15,196,353,000 80 400,472,005,019 80 126,364,143,700 80 11,780,725,000 80 559,413,226,719 Dinas Kesehatan Persentase RS Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai izin operasional dalam kurun waktu satu tahun 100 95,975,000 100 13,275,000 100 15,070,000 100 20,795,000 100 67,125,000 100 212,240,000 Dinas Kesehatan Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar 70 796,466,114,200 72 51,365,540,438 75 200,651,660,266 78 184,256,490,835 80 398,602,716,401 80 1,631,342,522,140 Dinas Kesehatan Persentase pelayanan rujukan melalui Call Center PSC 119 60 1,086,875,000 70 1,185,806,000 75 1,185,000,000 80 1,303,500,000 85 1,459,920,000 85 6,221,101,000 Dinas Kesehatan PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 76,490,000 100 66,179,000 100 33,342,167,200 100 1,926,515,200 100 2,034,715,700 100 37,446,067,100 Dinas Kesehatan Persentase Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 100 105,500,000 100 29,875,000 100 32,179,900 100 40,214,900 100 68,256,900 100 276,026,700 Dinas Kesehatan PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase P-IRT yang sesuai standar 76 109,350,000 78 403,761,000 80 535,283,000 82 495,687,300 84 50,800,000 84 1,594,881,300 Dinas Kesehatan Persentase sarana kefarmasian yang sesuai standar 76 36,675,000 78 76,082,750 80 71,439,280 82 80,412,020 84 66,814,000 84 331,423,050 Dinas Kesehatan Persentase TPM yang memenuhi syarat berdasarkan Inspeksi Kesehatan Lingkungan 76 109,350,000 78 403,761,000 80 69,437,300 82 63,707,000 84 176,465,500 84 822,720,800 Dinas Kesehatan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase Organisasi Kemitraan Bidang Kesehatan 40 3,242,400,000 45 2,302,285,000 48 3,473,510,000 56 1,957,000,000 65 2,489,240,000 65 13,464,435,000 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga 60 - 61 - 65 - 67 - 70 350,000,000 70 350,000,000 Dinas Kesehatan Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan institusi pendidikan 75 550,000,000 77 388,400,000 80 701,029,100 83 685,904,800 85 822,810,000 85 3,148,143,900 Dinas Kesehatan Persentase Posyandu yang berada pada Strata Purnama Mandiri 78 - 91 - 94 290,741,100 97 299,254,200 100 402,430,000 100 992,425,300 Dinas Kesehatan 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Urusan Bidang PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Prosentase infrastruktur Sungai dan saluran pembuang Terbangun 16.65% 42,005,659,200 35.27% 37,568,130,228 56.84% 81,508,068,812 78.42% 93,734,279,133 100.00% 107,794,421,003 100% 362,610,558,376 DBMSDA Presentase Daerah Irigasi LP2B terbangun 0.00 - 7.14 2,288,207,074 42.85% 10,346,220,625 100% 16,000,000,000 100% - 100% 28,634,427,699 DBMSDA Peningkatan fitur sistem aplikasi sumberdaya air yang terintegrasi 60.00 500,000,000 70.00 677,395,750 80% 5,847,533,490 90% 6,724,663,513 100% 7,733,363,040 100% 21,482,955,793 DBMSDA PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Cakupan Sarana Air bersih 37.00% 22,641,983,950 41.72% 9,203,575,800 36.52% 46,625,683,500 41% 27,150,000,000 46% 30,560,000,000 46% 136,181,243,250 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Prosentase Terpenuhinya Pelayanan Pendistribusian Air Bersih Bagi Masyarakat 100% 762,257,000 100% 721,438,198 100% 950,141,304 100% 1,200,000,000 100% 1,500,000,000 100% 5,133,836,502 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Prosentase Pengelolaan Persampahan di TPA 100 7,500,000,000 100 8,000,000,000 100 8,500,000,000 0 - 0 - 100 24,000,000,000 DLHK PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase meningkatnya sarana sanitasi bagi masyarakat miskin 81.28 3,746,882,500 81.30 1,213,999,988 81.36 4,320,587,200 81.37 5,000,000,000 81.38 5,500,000,000 81.38 19,781,469,688 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Prosentase kapasitas lumpur tinja 25.45 2,096,111,277 30.45 447,067,852 34.97 2,500,204,547 39.45 14,000,000,000 44.45 4,000,000,000 44.45 23,043,383,676 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Cakupan Layanan Kawasan Permukiman 6.16 39,765,767,900 6.16 11,846,710,000 6.78 69,895,207,076 6.78 35,000,000,000 6.78 36,000,000,000 41.22 192,507,684,976 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Cakupan TPU yang memenuhi Standar 59.34 2,372,110,000 61.54 2,054,189,000 68.13 9,505,526,000 89.01 6,000,000,000 91.21 6,500,000,000 91.21 26,431,825,000 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Persentase sarana dan prasarana tpu yang terpelihara 100% 360,428,000 100% 155,041,000 100% 1,657,930,464 100% 1,600,000,000 100% 1,800,000,000 100% 5,573,399,464 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Persentase Bangunan Gedung Pemerintah yang dipelihara dan dibangun 28% 176,505,760,000 54 % 211,305,760,000 75% 177,500,000,000 90 % 383,800,000,000 100% 245,390,000,000 100% 1,194,501,520,000 DTRB PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Jumlah Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang disusun 0.00 - 0.00 - 25% 1,920,000,000 30% 6,550,000,000 35% 7,376,750,000 35% 15,846,750,000 DTRB PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN Prosentase Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan Kabupaten Tertangani 35.43% 202,089,788,995 43.50% 115,340,829,600 62.34% 174,173,651,138 81.17% 200,299,698,808 100.00% 230,344,653,630 100% 922,248,622,171 DBMSDA PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN Peningkatan Fitur Sistem Aplikasi Kondisi Jalan dan Jembatan yang terintegrasi 60% 1,833,250,000 70% 677,395,750 80% 5,836,099,332 90% 6,711,514,231 100% 7,718,241,366 100% 22,776,500,679 DBMSDA PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG Persentase pemenuhan RDTR 25 % 2,980,000,000 50% 4,330,000,000 67% 1,750,000,000 83% 4,045,000,000 100% 4,247,250,000 100% 17,352,250,000 DTRB 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Urusan Bidang PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Pemenuhan Pembinaan Pengelolaan Penyelenggaraan, pendataan dan Perencanaan Perumahan, rumah susun dan Apartemen 100% 598,172,000 100% 814,567,900 100% 686,027,600 100% 1,460,000,000 100% 1,560,000,000 100% 5,118,767,500 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Persentase Pemenuhan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 100% 171,200,000 100% 147,791,900 100% 250,000,000 100% 500,000,000 100% 600,000,000 100% 1,668,991,900 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Pemenuhan Perencanaan pengembangan kawasan Permukiman 100% 1,599,782,500 100% 1,808,684,750 100% 2,202,694,538 100% 2,500,000,000 100% 2,500,000,000 100% 10,611,161,788 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Prosentase Penanganan Kawasan Kumuh 14.72 21,186,178,000 20.88 20,889,471,700 27.66 35,749,208,000 34.44 40,000,000,000 41.22 40,000,000,000 41.22 157,824,857,700 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Prosentase PSU dalam Asset 24.92 1,917,031,050 45.79 1,401,671,000 60.44 11,678,891,381 72.90 15,250,000,000 82.24 15,300,000,000 82.24 45,547,593,431 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Urusan Bidang PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase peningkatan ketentraman dan ketertiban umum 100% 4,320,000,000 100% 4,510,000,000 100% 9,401,680,000 100% 7,050,000,000 100% 6,240,000,000 100% 31,521,680,000 Satpol PP PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana 65 1,600,000,000 75 2,050,000,000 80 2,150,000,000 95 2,400,000,000 100 2,400,000,000 100 10,600,000,000 BPBD PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah desa dan kelurahan yang tanggap bencana 53 1,850,000,000 54 2,100,000,000 55 2,225,000,000 56 2,750,000,000 56 2,500,000,000 274 11,425,000,000 BPBD PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase korban bencana yang mendapat layanan penyelamatan dan evakuasi 100 600,000,000 100 650,000,000 100 650,000,000 100 550,000,000 100 500,000,000 100 2,950,000,000 BPBD PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Persentase penanganan kebakaran dalam kurun waktu respon time 15 menit 50 22,500,000,000 50 35,580,000,000 55 65,085,175,000 80 13,849,500 90 22,195,000,000 90% 145,374,024,500 BPBD 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Urusan Bidang PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Prosentase PSKS yang dibina 66.25% 1,136,787,500 54.10% 337,624,000 66.60% 426,735,700 67.99% 605,000,000 67.99% 605,000,000 67.99% 3,111,147,200 Dinsos PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Presentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan 0 - 0 - 0 - 50% 25,000,000 50% 25,000,000 100% 50,000,000 Dinsos PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya 22.20% 2,946,900,000 13.73% 1,536,682,500 14.67% 1,533,288,583 24.37% 4,207,000,000 25.03 4,407,000,000 100.00% 14,630,871,083 Dinsos PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Prosentase terpenuhinya pelayanan jaminan sosial bagi PMKS Yang valid 100% 4,449,900,000 100% 1,808,765,000 100% 1,963,333,000 100% 4,947,000,000 100% 5,474,700,000 100% 18,643,698,000 Dinsos PROGRAM PENANGANAN BENCANA Prosentase Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana alam dan sosial pada saat tanggap darurat bencana daerah /kota 100% 193,222,500 85% 120,000,000 85% 801,364,800 85% 1,725,000,000 85% 1,725,000,000 85% 4,564,587,300 Dinsos PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Prosentase pengelolaan TMP Raden Aria Wangsakara 65% 925,700,000 70% 494,305,000 75% 623,508,448 78% 650,000,000 80% 700,000,000 80% 3,393,513,448 Dinsos URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Urusan 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Urusan Bidang PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase pencari kerja yang dilatih 5% 251,030,000 5% 109,450,000 5% 382,189,000 5% 380,000,000 5% 950,000,000 25% 2,072,669,000 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Lulusan Pelatihan BLK Yang Di Tempatkan 35% 2,716,700,000 0% 1,390,777,000 39% 2,134,625,200 42% 4,210,000,000 45% 10,920,000,000 45% 21,372,102,200 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase penempatan tenaga kerja berdasarkan lowongan kerja terdaftar 93.44 1,286,000,000 94.48 643,895,000 93.24 1,485,123,500 93.30 1,855,000,000 93.50 2,515,000,000 94 7,785,018,500 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Besaran kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) 24% 1,675,880,000 24.50% 812,349,000 25% 1,184,289,000 25.50% 1,727,000,000 26% 3,400,000,000 26% 8,799,518,000 Dinas Tenaga Kerja 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Urusan Bidang PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Prosentase Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender 100% 2,197,500,000 100% 1,547,375,000 100% 1,607,979,900 100 1,114,446,700 100% 2,700,000,000 100% 9,167,301,600 DPPPA PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Prosentase Perlindungan Terhadap Perempuan 100% 175,000,000 100% 200,000,000 100% 740,454,600 100% 472,546,800 100% 1,050,000,000 100% 2,638,001,400 DPPPA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Cakupan Kelembagaan PUG yang Aktif 16.67% 400,000,000 16.67% 372,000,000 16.67% 359,999,900 18.48% 308,277,800 18.48% 500,000,000 18.48% 1,940,277,700 DPPPA PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah 100% 150,000,000 100% 150,000,000 100% 40,000,000 100% 31,899,800 100% 100,000,000 100% 471,899,800 DPPPA PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase klaster hak anak 100% 639,100,000 100% 285,880,000 100% 1,069,818,000 100% 727,469,500 100% 1,675,000,000 100% 4,397,267,500 DPPPA PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Prosentase Perlindungan Terhadap Anak 100% 375,000,000 100% 400,000,000 100% 590,089,800 100% 419,028,300 100% 770,000,000 100% 2,554,118,100 DPPPA 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Urusan Bidang PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 87.50% 1,023,700,000 88% 710,670,000 86% 763,627,500 87% 600,000,000 88% 750,000,000 88% 3,847,997,500 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Cadangan Pangan 10% 338,083,650 10% 317,870,000 10% 217,585,000 10% 300,000,000 10% 300,000,000 100% 1,473,538,650 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Desa Rentan Rawan Pangan Yang Tertangani 9.09 497,200,000 12.73 132,720,000 12.73 184,199,000 12.73 335,000,000 12.73 485,000,000 60 1,634,119,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 87.50% 100,000,000 88% 69,105,000 86% 50,000,000 87% 100,000,000 88% 150,000,000 88% 469,105,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Urusan Bidang PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Prosentase Realisasi lahan yang direncanakan pertahun 100 197,953,650,869 100 178,481,305,388 100 575,160,449,259 100 701,009,709,741 100 214,518,850,000 100% 1,867,123,965,257 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Urusan Bidang PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Indeks Kualitas Lingkungan 50 3,500,000,000 47.57 4,000,000,000 54.57 4,000,000,000 62.75 3,500,000,000 63.25 4,250,000,000 63.25 19,250,000,000 DLHK PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup 0.78 1,050,000,000 0,80 1,100,000,000 0.82 1,250,000,000 0.84 1,350,000,000 0.85 1,900,000,000 0.85 6,650,000,000 DLHK PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH 0.22 11,500,000,000 0.24 12,000,000,000 0.26 12,500,000,000 0.28 11,500,000,000 0,30 14,000,000,000 0,30 61,500,000,000 DLHK PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Prosentase tindaklanjut pengaduan pengelolaan LB3 100 200,000,000 100 250,000,000 100 300,000,000 0 - 100 400,000,000 100 1,150,000,000 DLHK PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Jumlah Pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup 440 350,000,000 340 400,000,000 350 450,000,000 0 - 350 550,000,000 350 1,750,000,000 DLHK PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terfasilitasinya pembinaan dan pengelolaan lingkungan di Sekolah 25 100,000,000 30 150,000,000 35 200,000,000 0 - 0 - 90 450,000,000 DLHK PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terfasilitasinya pembinaan kampung iklim 2 100,000,000 3 150,000,000 4 200,000,000 5 250,000,000 6 300,000,000 20 1,000,000,000 DLHK PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penanganan Pengaduan Pengelolaan Lingkungan Hidup 100 250,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000 0 - 100 250,000,000 100 1,000,000,000 DLHK PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase timbulan sampah terkelola 38 50,250,000,000 41 50,300,000,000 44 55,550,000,000 47 53,850,000,000 50 58,400,000,000 50 268,350,000,000 DLHK 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Urusan Bidang PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 6,136,977,500 6,372,703,000 2,138,074,000 2,361,456,000 Disdukcapil Cakupan Perekaman KTP-el 100% 95,44% 96.99% 100% 100% 3,002,888,200 100% 3,002,888,200 Disdukcapil PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Cakupan kepemilikan KIA 9% 16% 31,18% 60% 90% 90% Disdukcapil PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase penduduk yang memiliki NIK 100% 100% - 95.76% - 97% - 99% 100% Disdukcapil PROGRAM PENCATATAN SIPIL Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran 0 s/d 17 tahun 100% 1,459,305,500 73,26% 1,667,500,000 84.82% 1,093,028,000 97% 1,099,999,800 98% 1,379,760,000 98% 6,699,593,300 Disdukcapil PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Persentase Jaringan SIAK dalam Kondisi Baik 100% 2,009,150,000 100% 2,054,500,000 100% 1,893,593,900 100% 1,540,000,000 100% 2,450,000,000 100% 9,947,243,900 Disdukcapil PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Persentase Pemenuhan Pengelolaan Profil Kependudukan 100% 100% 100% 100% 100% 30,000,000 100% 30,000,000 Disdukcapil 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Urusan Bidang PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase desa dengan Tatakelola Pemerintaha Desa yang Baik 16.67% 2,207,000,000 22,35% 2,207,000,000 18,29% 5,102,258,740 22,36% 6,546,320,576 20,33% 7,250,000,000 100% 23,312,579,316 DPMPD PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif 10% 2,496,000,000 20% 2,496,000,000 20% 15,970,694,685 22,36% 16,302,210,000 25% 17,250,000,000 97,35% 54,514,904,685 DPMPD 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Urusan Bidang PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DPPKB Persentase model solusi strategis pengendalian dampak kependudukan 100% 280970752700% 100% 350145666000% 100% 285520070000% 100% 324492500000% 100% 333842000000% 100% 15,749,709,887 DPPKB Presentase desa/kelurahan yang memiliki data dan informasi 100.00% 1,349,071,341 100 1,466,156,165 100 3,626,883,000 100 4,439,178,100 100 2,863,170,560 100 13,744,459,166 DPPKB PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) DPPKB Presentase PPKBD mandiri 4% 2,809,707,527 4% 3,501,456,660 4% 2,855,200,700 4% 3,244,925,000 4% 3,338,420,000 4% 15,749,709,887 DPPKB Persentase KB Baru 5% 1,349,071,341 5.3% 1,466,156,165 4.8% 3,626,883,000 4.4% 4,439,178,100 4% 2,863,170,560 4% 13,744,459,166 DPPKB PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase Kelompok ketahanan yang aktif 83,5% 245,000,000.00 83,5% 269,500,000 83,5% 296,450,000 83,5% 282,650,000 83,5% 311,775,000 83,5% 1,405,375,000 DPPKB 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Urusan Bidang PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas 50% 2,964,470,000 50% 2,413,150,000 60% 3,150,000,000 70% 5,930,000,000 80% 26,900,000,000 80% 41,357,620,000 Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten 92% 27,192,775,000 100% 26,136,561,000 100% 36,190,000,000 75% 46,440,000,000 81% 57,140,000,000 81% 193,099,336,000 Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Pesentase Jaringan Trayek dan Moda Transportasi 96.55% 1,736,000,000 0 - 96.55% 800,000,000 96.55% 2,850,000,000 96.55% 1,230,000,000 96.55% 6,616,000,000 Dinas Perhubungan PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Penanganan Titik Kemacetan Lalu Lintas 22.22% 7,515,622,800 33.33% 3,909,060,000 55.56% 6,849,000,000 77.78% 13,293,100,000 100% 17,727,500,000 100% 49,294,282,800 Dinas Perhubungan 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Urusan Bidang PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Prosentase layanan keterbukaan Daftar informasi publik 80 3,957,050,000 80.55% 2,744,020,000 82% 2,525,000,000 92% 7,700,000,000 100% 8,150,000,000 100% 25,076,070,000 Diskominfo PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Prosentase penyediaan layanan internet 20,00% 10,000,000,000 20,00% 16,000,000,000 49,3% 27,485,505,500 80,28% 36,350,000,000 100.00 54,750,000,000 100.00 144,585,505,500 Diskominfo PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Prosentase penyediaan layanan aplikasi 51,52% 5,000,000,000 60,00% 8,000,000,000 64,95% 13,742,752,750 82,47% 18,175,000,000 100.00 27,375,000,000 100.00 72,292,752,750 Diskominfo 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Urusan Bidang PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 0 - 0 - 60 1,022,302,100 0 - 60 400,000,000 60 1,422,302,100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan penilaian dan pemeringkatan. - - 0% - 15,96 550,000,000 29,25 680,000,000 29,25 1,230,000,000 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase update dan jumlah Koperasi aktif yang dilakukan Peningkatan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi. - - - - 0% - 13,29 915,249,701 13,29 1,000,000,000 13,29 1,915,249,701 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase usaha yang terfasilitasi legalitas usaha - - - - 7,96 1,282,871,300 7,41 1,189,459,300 7,41 1,330,000,000 7.41 3,802,330,600 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang terfasilitasi Dana Pemerintah melalui UPDB 5000 8,095,914,188 5000 5,239,988,472 1512 5,247,758,472 1512 5,289,484,471 1512 5,350,000,000 14536 29,223,145,603 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Urusan Bidang PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Persentase kemudahan berusaha - - 5 450,000,000 10 200,000,000 15 400,000,000 20 650,000,000 50 1,700,000,000 DPMPTSP PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan minat investor 20 370,000,000 20 450,000,000 20 275,000,000 20 500,000,000 20 550,000,000 100 2,145,000,000 DPMPTSP PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan 85 285,000,000 86 1,160,000,000 87 650,000,000 88 700,000,000 90 780,000,000 90 3,575,000,000 DPMPTSP PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Skor kepatuhan investor yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) 50 60,000,000 55 260,000,000 60 490,000,000 65 550,000,000 70 800,000,000 70 2,160,000,000 DPMPTSP PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Persentase data perizinan yang diolah dan diinformasikan melalui sistem pelaporan online 5 325,000,000 10 780,000,000 20 230,000,000 50 300,000,000 70 300,000,000 70 1,935,000,000 DPMPTSP 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Urusan Bidang PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Persentase pemuda binaan 14 3,719,340,000 31 1,598,625,000 50 2,153,870,800 73 1,500,000,000 100 5,150,000,000 100 14,121,835,800 Disporabudpar PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase atlit cabang olahraga binaan 35 1,771,000,000 35 2,094,650,000 35 13,312,235,200 37 1,500,000,000 37 3,800,000,000 37 22,477,885,200 Disporabudpar PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase anggota pramuka yang dikembangkan - - - - 45 900,000,000 - - - - 45 900,000,000 Disporabudpar 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Urusan Bidang PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL Prosentase layanan ketersediaan data statistik sektoral 0 - 25% 150,000,000 40% 264,000,000 50% 800,000,000 70% 950,000,000 70% 2,164,000,000 Diskominfo 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Urusan Bidang PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase layanan kemanan informasi 0 - 0 - 25% 1,740,000,000 35% 3,970,000,000 45% 1,220,000,000 45% 6,930,000,000 Diskominfo 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Urusan Bidang PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Event kebudayaan yang dilaksanakan 22 1,041,000,000 0 1,258,900,000 8 520,000,000 10 750,000,000 10 850,000,000 50 4,419,900,000 Disporabudpar 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Urusan Bidang PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Persentase Peningkatan Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan 37% 2,137,075,000 67% 1,045,005,000 77% 1,191,965,000 87% 1,220,172,000 100% 1,760,000,000 100% 7,354,217,000 DISPERPUSIP 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Urusan Bidang PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase penerapan pengelolaan arsip secara baku, pemilahan arsip inaktif dan penyerahan arsip dari SKPD/BUMD/Lemb aga ke Disperpusip 35% 1,258,000,000 54% 732,497,000 66% 1,059,956,000 86% 1,097,011,000 100% 1,930,000,000 100% 6,077,464,000 DISPERPUSIP URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Urusan 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Urusan Bidang PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Laju Produksi Perikanan Tangkap 0.50% 1,550,000,000 0.50% 1,400,000,000 0.50% 1,450,000,000 0.50% 1,750,000,000 0.50% 1,750,000,000 0.50% 7,900,000,000 DISKAN PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produktivitas Perikanan Budidaya 4.4 2,605,230,000 4.6 4,800,000,000 4.9 5,800,000,000 5.1 3,850,000,000 5.4 3,850,000,000 5.4 20,905,230,000 DISKAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Tingkat Konsumsi Ikan 34.60 kg/kapita 640,000,000 35.99 kg/kapita 860,000,000 37.41 kg/kapita 860,000,000 38.40 kg/kapita 800,000,000 40.45 kg/kapita 800,000,000 40.45 kg/kapita 3,960,000,000 DISKAN 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Urusan Bidang PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Presentase peningkatan daya tarik pariwisata 0 0 0 13 7,000,000,000 23 7,000,000,000 33 14,000,000,000 Disporabudpar PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina 0 - 0 - 2 240,000,000 0 - 0 - 2 240,000,000 Disporabudpar 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Urusan Bidang PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian 1% 2,467,050,000 1% 3,145,169,500 1% 1,432,842,191 1% 1,550,000,000 1% 2,000,000,000 1% 10,595,061,691 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian 1% 1,585,000,000 1% 1,117,750,000 1% 928,760,200 1% 830,000,000 1% 800,000,000 1% 5,261,510,200 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Hewan Sakit yang Dapat Disembuhkan 5% 749,850,000 5% 403,500,000 5% 572,933,800 5% 620,000,000 5% 770,000,000 55% 3,116,283,800 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Persentase Produk Hewan yang Memenuhi SNI 5% 100,000,000 5% 42,575,000 5% 39,980,000 5% 60,000,000 5% 100,000,000 50% 342,555,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Peternakan 1.5% - 1.5% - 1.5% - 1.5% 100,000,000 1.5% 200,000,000 1.5% 300,000,000 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Peningkatan Produksi Pertanian 1% 1,107,588,000 1% 1,161,250,000 1% 585,344,400 1% 1,150,000,000 1% 750,000,000 1% 4,754,182,400 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Urusan Bidang PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Prosentase Pelaku Usaha Perdagangan dan IKM yang diawasi dalam memenuhi mekanisme dan prosedur ekspor 21.37% 101,065,000 42.10% 94,845,000 42.10% 94,845,000 42.10% 94,845,000 42.10% 94,845,000 42.10% 480,445,000 Disperindag PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Sarana Distribusi Perdagangan 21.37 287,325,000 13.73 645,050,000 10 645,050,000 24 645,050,000 24 645,050,000 93.10 2,867,525,000 Disperindag PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Prosentase Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang Bersubsidi yang di Monitor/ di Pantau 21.37 391,530,000 13.73 283,725,000 50 283,725,000 35.71 283,725,000 35.71 283,725,000 156.53 1,526,430,000 Disperindag PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Prosentase Pelaku Usaha yang memenuhi mekanisme dan prosedur ekspor 21.37% 1,663,660,000 13.73% 1,054,510,000 16.97% 1,054,510,000 16.97% 1,054,510,000 16.97% 1,054,510,000 86.01% 5,881,700,000 Disperindag PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Presentase Pelaku Usaha yang melaksanakan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP 20.02% 1,984,011,316 11.68% 1,024,362,332 11.68% 1,024,362,332 11.68% 991,229,500 11.68% 991,229,500 66.76% 6,015,194,980 Disperindag 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Urusan Bidang PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Presentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/Pembi naan dan Pelatihan 14.01 346,730,000 17.34 368,000,000 8.76 368,000,000 19.08 454,310,000 16.03 454,310,000 75.22 1,991,350,000 Disperindag PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Prosentase Pelaku Usaha IKM yang memiliki izin/legalitas yang diawasi 14.01% 305,850,500 17.34% 105,208,000 15.41% 105,208,000 33.59% 150,653,000 33.59% 150,653,000 113.94% 817,572,500 Disperindag PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Prosentase data industri dan data kawasan industri yang dilakukan pengolahan, analisis, dan publikasi/diseminasi 0 - 0 - 0 - 19.24 136,335,000 19.24 136,335,000 38.48 272,670,000 Disperindag Prosentase Pelaku IKM yang Mendapatkan Pendampingan/ Pembinaan dan Pelatihan 14.01 216,480,000 17.34 268,090,000 5.78 268,090,000 0 - 0 - 37.13 752,660,000 Disperindag 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Urusan Bidang PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Jumlah calon transmigran yang terseleksi 0 150,000,000 0 KK - 0 - 0 - 0 - 5 150,000,000 Dinas Tenaga Kerja UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN Urusan 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Urusan Bidang PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Prosentase Penyelesaian Permasalahan dibidang Kesra 0% - 0% - 100% 4,213,835,000 100% 4,701,646,500 100% 5,046,811,150 100% 13,962,292,650 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Prosentase pemenuhan Administrasi Pemerintahan 0% - 0% - 100% 2,106,917,500 100% 2,350,823,250 100% 2,523,405,575 100% 6,981,146,325 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Prosentase Produk Hukum dan Penanganan Kasus/Perkara yang diselesaikan 0% - 0% - 100% 2,106,917,500 100% 2,350,823,250 100% 2,523,405,575 100% 6,981,146,325 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Rumusan Kebijakan ekonomi yang di implementasikan 0% - 0% - 100% 932,777,000 100% 1,050,000,000 100% 1,200,000,000 100% 3,182,777,000 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Prosentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang di implementasikan 0% - 0% - 100% 505,959,000 100% 900,000,000 100% 1,050,000,000 100% 2,455,959,000 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Tercapainya Tingkat Kematangan UKPBJ 4 4 1,300,837,100 4 1,430,470,810 4 1,574,012,891 4 4,305,320,801 SEKRETARIAT DAERAH 4.02 SEKRETARIAT DPRD Urusan Bidang PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 78.63 58,975,684,158 79.03% 57,062,760,812 80.50% 58,123,569,500 81.10% 87,058,957,220 82.37% 87,980,078,449 82.37% 349,201,050,139 Sekretariat DPRD Prosentase Hasil dan Pelaksanaan Fasilitasi Persidangan Tepat Waktu 82.43 53,057,775,158 83.02 56,382,101,212 85.08% 53,829,569,500 85.76% 82,764,957,220 86.89% 83,601,527,720 86.89% 329,635,930,810 Sekretariat DPRD Jumlah produk hukum yang difasilitasi pembahasannya 74.83 5,917,909,000 75.04 680,659,600 75.93% 4,294,000,000 76.45% 4,294,000,000 77.85% 4,378,550,729 77.85% 19,565,119,329 Sekretariat DPRD 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Urusan PERENCANAAN Urusan Bidang PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Dokumen Pelaporan dan Pengendalian Perencanaan Pembangunan 100% 1,070,213,200 100% 188,230,000 100% 360,306,000 100% 310,265,000 100% 500,000,000 100% 2,429,014,200 Bappeda Persentase Dokumen Pelaporan Tepat Waktu 100% 2,053,074,300 100% 746,580,000 100% 1,516,033,645 100% 1,079,804,900 100% 2,000,000,000 100% 7,395,492,845 Bappeda Persentase Ketersedian Data Pembangunan 60% 633,560,000 65% 694,370,000 70% 372,545,700 75% 341,228,600 80% 300,000,000 80% 2,341,704,300 Bappeda PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bappeda Persentase Capaian OPD dengan kinerja sesuai target lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 85 2,364,622,000 85 567,893,000 85 1,836,142,700 85 1,698,789,500 85 1,700,000,000 85 8,167,447,200 Bappeda Persentase Capaian OPD dengan kinerja sesuai target lingkup Bidang Perekonomian dan SDA 95 2,648,620,000 95 678,045,000 95 1,530,474,900 95 3,298,583,500 95 1,700,000,000 95 9,855,723,400 Bappeda Persentase Capaian OPD dengan kinerja sesuai target lingkup Bidang PPM 90 6,841,014,700 90 3,162,774,600 90 4,740,639,900 90 5,813,436,518 90 2,500,000,000 90 23,057,865,718 Bappeda Persentase hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA 50 2,364,622,000 60 567,893,000 70 1,859,533,900 75 1,500,000,000 80 1,950,000,000 80 8,242,048,900 Bappeda Persentase hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Prasarana Wilayah 60 65 70 70 75 75 Bappeda Persentase hasil rekomendasi yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan 80 1,497,620,000 80 678,045,000 80 1,762,165,900 80 1,500,000,000 80 2,000,000,000 80 7,437,830,900 Bappeda Tingkat Kesesuaian dan Keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 100 100 100 100 100 Bappeda Tingkat Kesesuaian dan Keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang Perekonomian dan SDA 100 100 100 100 100 100 Bappeda Tingkat Kesesuaian dan Keselarasan dokumen perencanaan OPD lingkup Bidang PPM 100 100 100 100 100 100 Bappeda KEUANGAN Urusan Bidang PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Tingkat kepatuhan Penganggaran 100% 1,675,970,000 100% 2,019,812,750 100% 1,445,861,050 100% 1,369,230,410 100% 1,506,153,451 100% 8,017,027,661 BPKAD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase kinerja penyelenggaraan Akuntansi 92% 2,001,900,000 93% 2,135,727,500 94% 606,424,550 96% 574,284,048 97% 1,213,872,453 97% 6,532,208,551 BPKAD PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase Ketepatan Penyelesaian Administrasi Keuangan Bendahara OPD 80% 645,685,000 85% 788,343,000 90% 697,678,900 95% 660,701,917 97% 726,772,109 97% 3,519,180,926 BPKAD PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Kinerja Pengelolaan Aset Daerah 80% 4,149,513,000 85% 3,871,443,375 90% 6,754,886,800 96% 9,310,127,811 97% 10,216,140,592 97% 34,302,111,578 BPKAD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Barang Milik Daerah yang digunausahakan 45% 522,850,000 50% 1,070,050,000 55% 307,008,046 76% 790,736,620 78% 869,810,282 78% 3,560,454,948 BPKAD PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Kepatuhan wajib pajak 62% 620,912,500 65% 628,000,000 71% 655,650,000 75% 502,060,000 77% 525,000,000 77% 2,931,622,500 BAPENDA PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pemenuhan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah 100% 1,348,564,500 100% 454,495,000 100% 838,336,000 100% 763,625,000 100% 711,490,000 100% 4,116,510,500 BAPENDA PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Capaian Target Pajak Daerah 100% 4,098,578,000 100% 1,574,705,000 100% 4,166,960,000 100% 3,920,201,102 100% 5,956,750,000 100% 19,717,194,102 BAPENDA PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pemenuhan Layanan dan Pelaporan Data Informasi Pendapatan Daerah 100% 1,605,000,000 100% 1,475,550,000 100% 833,241,000 100% 497,880,000 100% 1,010,000,000 100% 5,421,671,000 BAPENDA KEPEGAWAIAN Urusan Bidang PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase pemenuhan pengadaan ASN, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN 100 % 822,478,752 100 % 1,105,640,800 100 % 1,220,053,020 100 % 753,264,900 100 % 3,384,000,000 100 % 7,285,437,472 BKPSDM PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase pemenuhan fasilitasi layanan mutasi dan promosi ASN 100 % 283,305,000 100 % 298,030,000 100 % 254,753,800 100 % 340,015,600 100 % 785,000,000 100 % 1,961,104,400 BKPSDM PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin 99,2 % 438,703,500 99,3 % 142,892,500 99,4 % 451,235,600 99,5 % 500,718,000 99,6 % 750,000,000 99,6 % 2,283,549,600 BKPSDM Persentase capaian pengembangan karir sesuai kompetensi ASN 20% 912,614,250 40% 1,140,325,000 85% 919,381,600 90% 1,790,908,100 100 % 610,000,000 100 % 5,373,228,950 BKPSDM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Urusan Bidang PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase aparatur yang mendapatkan pengembangan kompetensi Teknis, manajerial, fungsional dan latsar/ prajabatan 100% 2,907,695,171 100% 738,879,000 100% 10,487,158,000 100% 5,019,285,400 100 % 8,592,765,000 100 % 27,745,782,571 BKPSDM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Urusan Bidang PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Implementasi Kebijakan Hasil Litbang 100% 2,158,000,000 100% 390,060,000 100% 599,923,800 100% 536,354,000 100% 600,000,000 100% 4,284,337,800 Bappeda PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Inovasi Daerah yang diimplementasikan 100% 109,989,700 100% 240,055,000 100% 602,480,000 100% 763,042,800 100% 1,100,000,000 100% 2,815,567,500 Bappeda UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN Urusan PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN Menurunnya Jumlah temuan hasil pemeriksaan 25% 2,076,443,500 30% 2,299,470,000 35% 3,578,235,000 85% 4,697,330,000 95% 4,859,830,000 95% 17,511,308,500 Inspektorat PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP 3.0602 699,690,000 3.0602 497,960,000 3.105 972,480,000 3.1522 315,000,000 3.1808 2,208,211,000 3.1808 4,693,341,000 Inspektorat UNSUR KEWILAYAHAN Urusan 7.01 KECAMATAN Urusan Bidang PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Tigaraksa 32.42 1,685,000,000 55.68 1,785,000,000 74.07 2,005,800,000 88.62 2,300,000,000 100 2,300,000,000 100 10,075,800,000 Kec. Tigaraksa PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Tigaraksa 88.6 3,500,000,000 88.8 3,700,000,000 92.2 3,847,700,000 93.6 4,100,000,000 96.2 4,100,000,000 96.2 19,247,700,000 Kec. Tigaraksa PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cikupa 87.02 523,370,000 88.64 671,872,500 90.26 913,829,550 92.88 997,071,780 95.52 1,250,000,000 95.52 4,356,143,830 Kec. Cikupa PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cikupa 90 17,400,020,000 92 10,570,050,000 95 5,341,537,026 97 6,604,447,600 98 1,300,000,000 98 41,216,054,626 Kec. Cikupa PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Panongan 32.42% 545,742,500 55.68% 808,700,000 74.07% 371,000,000 88.86% 350,000,000 100% 355,000,000 100% 2,430,442,500 Kec. Panongan PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Panongan 32.42% 3,166,941,500 55.68% 4,716,263,000 74.07% 5,391,987,792 88.86% 5,467,666,792 100% 5,492,466,792 100% 24,235,325,876 Kec. Panongan PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Curug 70 1,431,400,000 73 318,650,000 76 1,482,052,600 78 1,553,400,000 80 1,553,400,000 80.00 6,338,902,600 Kec. CURUG PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Curug 71.18 20,154,288,095 75 12,112,988,800 80 7,087,923,169 85.00 2,563,412,180 88.00 2,563,412,180 88.00 44,482,024,424 Kec. CURUG PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 148,837,000 55.68% 97,380,000 74.07% 413,450,000 88.86% 285,000,000 100% 508,000,000 100% 1,452,667,000 Kec. Legok PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 65% 1,111,576,100 74% 4,195,615,000 80% 3,155,784,034 85% 3,155,784,034 90% 3,985,000,000 90% 15,603,759,168 Kec. Legok PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 80% 2,076,952,750 85% 2,848,152,638 90% 245,502,800 95% 490,000,000 100% 515,000,000 100% 6,175,608,188 Kec. Pasar Kemis PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 74*% 2,649,462,000 78% 2,871,868,875 82% 6,733,409,169 86% 6,733,409,169 90% 7,370,550,086 90% 26,358,699,299 Kec. Pasar Kemis PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 545,742,500 55.68% 808,700,000 74.07% 192,000,000 88.86% 172,801,400 100% 355,000,000 100% 2,074,243,900 Kec. Balaraja PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 3,551,842,800 55.68% 4,861,424,000 74.07% 4,245,216,594 88.86% 3,258,861,290 100% 3,682,000,000 100% 19,599,344,684 Kec. Balaraja PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 156,000,000 55.68% 156,000,000 74.07% 375,000,000 88.86% 425,000,000 100 275,000,000 100 1,387,000,000 Kec. Kresek PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 865,565,100 55.68% 3,028,730,000 74.07% 3,110,000,000 88.86% 3,110,000,000 100 3,320,000,000 100 13,434,295,100 Kec. Kresek PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 67% 120,000,000 70% 182,500,000 75% 200,000,000 80% 235,000,000 95% 245,000,000 95% 982,500,000 Kec. Kronjo PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 67% 16,986,373,800 70% 9,606,400,000 75% 3,603,813,746 80% 5,500,000,000 95% 7,500,000,000 95% 43,196,587,546 Kec. Kronjo PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 545,742,500 55.68% 808,700,000 74.07% 349,024,500 88.86% 350,000,000 100% 355,000,000 100% 2,408,467,000 Kec. Mauk PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 3,551,842,800 55.68% 4,861,424,000 74.07% 5,538,562,750 88.86% 3,021,929,964 100% 3,682,000,000 100% 20,655,759,514 Kec. Mauk PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 100,000,000 55.68% 125,000,000 74.07% 152,100,000 88.86% 352,100,000 100% 352,100,000 100% 1,081,300,000 Kec. Rajeg PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 4,156,567,500 55.68% 4,186,389,000 74.07% 4,382,482,963 88.86% 2,646,429,964 100% 3,714,600,000 100% 19,086,469,427 Kec. Rajeg PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 184,300,000 55.68% 146,825,000 74.07% 171,752,000 88.86% 475,000,000 100% 350,000,000 100% 1,327,877,000 Kec. SEPATAN PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 65% 17,353,532,000 74% 8,659,765,000 80% 7,402,228,250 85% 8,657,625,000 90% 10,231,100,000 90% 52,304,250,250 Kec. SEPATAN PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100% 325,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 2,025,000,000 Kec. Teluknaga PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 100% 325,000,000 100% 350,000,000 100% 400,000,000 100% 450,000,000 100% 500,000,000 100% 2,025,000,000 Kec. Teluknaga PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Cisoka 32.42% 250,000,000 55.68% 199,200,000 74.07% 278,865,400 88.86% 306,751,940 100% 337,427,134 100% 1,372,244,474 Kec. Cisoka PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Cisoka 32.42% 17,188,400,000 55.68% 10,090,290,000 74.07% 4,041,175,828 88.86% 4,445,293,411 100% 4,889,822,752 100% 40,654,981,991 Kec. Cisoka PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 149,850,000 55.68% 157,500,000 74.07% 172,805,000 88.86% 182,000,000 100% 191,100,000 100% 853,255,000 Kec. Pakuhaji PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 11,708,491,227 55.68% 10,078,378,500 74.07% 2,976,393,768 88.86% 3,266,934,250 100% 3,464,715,500 100% 31,494,913,245 Kec. Pakuhaji PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 130,000,000 55.68% 153,100,000 74.07% 433,344,400 88.86% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 1,216,444,400 Kec. Kosambi PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 11,640,504,158 55.68% 8,153,363,625 74.07% 7,939,252,365 88.86% 5,770,300,000 100% 5,770,300,000 100% 39,273,720,148 Kec. Kosambi PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 77.50% 206,400,000 80.00% 158,935,000 82.50% 170,840,000 85.00% 160,340,000 87.50% 160,340,000 87.50% 856,855,000 Kec. Cisauk PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 75.00% 15,047,218,800 77.50% 10,593,400,000 80.00% 4,000,417,622 82.50% 3,735,273,096 85% 3,735,273,096 85% 37,111,582,614 Kec. Cisauk PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32% 206,400,000 80.00% 158,935,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 890,335,000 Kec. Gunung Kaler PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32% 15,047,218,800 77.50% 10,593,400,000 90% 3,000,000,000 95% 3,000,000,000 100% 3,000,000,000 100% 34,640,618,800 Kec. Gunung Kaler PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kecamatan Jambe 32% 250,000,000 55.68% 202,100,000 74.07% 282,685,000 88.86% 370,100,000 100% 370,100,000 100% 1,474,985,000 Kec. Jambe PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kecamatan Jambe 32% 6,202,019,500 55.68% 4,250,275,000 74.07% 2,115,324,000 88.86% 2,720,578,200 100% 3,303,131,840 100% 18,591,328,540 Kec. Jambe PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.20% 190,000,000 40.52% 235,750,000 52.60% 203,294,600 67.89% 186,131,200 73% 256,131,200 73% 1,071,307,000 Kec. Jayanti PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 63.00% 9,257,173,029 65.00% 8,979,425,338 70.00% 2,187,437,495 75.00% 3,477,183,134 85% 4,765,983,000 85% 28,667,201,996 Kec. Jayanti PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 545,742,500 55.68% 808,700,000 74.07% 349,024,500 88.86% 350,000,000 100% 355,000,000 100% 2,408,467,000 Kec. Kemiri PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 3,551,842,800 55.68% 4,861,424,000 74.07% 5,538,562,750 88.86% 3,021,929,964 100% 3,682,000,000 100% 20,655,759,514 Kec. Kemiri PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 219,226,000 55.68% 808,700,000 74.07% 364,164,500 88.86% 396,140,000 100% 376,140,000 100% 2,164,370,500 Kec. Mekar Baru PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 4,638,074,000 55.68% 8,161,000,000 74.07% 3,199,159,691 88.86% 1,758,563,780 100% 1,600,000,000 100% 19,356,797,471 Kec. Mekar Baru PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 5,919,530,000 55.68% 6,819,610,000 74.07% 3,123,735,974 88.86% 1,121,679,800 100% 1,841,656,580 100% 18,826,212,354 Kec. PAGEDANGAN PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 65% 5,919,530,000 74% 6,819,610,000 80% 3,123,735,974 85% 1,121,679,800 90% 1,841,656,580 90% 18,826,212,354 Kec. PAGEDANGAN PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100% 116,700,000 100% 138,600,000 100% 238,305,100 100% 386,051,300 100% 321,711,885 100% 1,201,368,285 Kec. Sepatan Timur PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 100% 3,450,118,980 100% 4,045,400,232 100% 4,797,589,112 100% 4,638,773,290 100% 2,134,978,205 100% 19,066,859,819 Kec. Sepatan Timur PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 482,114,900 55.68% 220,257,500 74.07% 184,733,400 88.86% 187,111,400 100% 187,111,400 100% 1,261,328,600 Kec. Sindang Jaya PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 74% 19,924,750,000 78% 13,278,000,000 82% 4,870,997,050 86% 3,348,416,158 90% 1,764,916,158 90% 43,187,079,366 Kec. Sindang Jaya PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Solear 67% 120,000,000 70% 182,500,000 75% 200,000,000 80% 235,000,000 95% 245,000,000 95% 982,500,000 Kec. Solear PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Solear 67% 16,986,373,800 70% 9,606,400,000 75% 3,603,813,746 80% 5,500,000,000 95% 7,500,000,000 95% 43,196,587,546 Kec. Solear PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 32.42% 150,000,000 55.68% 350,000,000 74.07% 350,000,000 88.86% 350,000,000 100% 350,000,000 100% 1,550,000,000 Kec. Sukamulya PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 32.42% 1,787,000,000 55.68% 2,197,000,000 74.07% 2,747,000,000 88.86% 2,747,000,000 100% 2,982,000,000 100% 12,460,000,000 Kec. Sukamulya PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar 100% 150,000,000 100% 200,000,000 100% 520,000,000 100% 495,000,000 100% 720,000,000 100% 2,085,000,000 Kec. Sukadiri PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik 70% 7,147,987,140 80% 11,760,000,000 82% 4,098,725,454 85% 800,000,000 90% 800,000,000 90% 24,606,712,594 Kec. Sukadiri PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase terpenuhinya PATEN sesuai dengan standar Kelapa Dua 32,42% 545,742,500 55,68% 808,700,000 74,07% 3,305,720,900 88,86% 3,529,253,400 100.00 3,750,000,000 100.00 11,939,416,800 Kec. Kelapa Dua PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Prosentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik Kelapa Dua 32,42% 3,184,782,500 55,68% 4,068,739,078 74,07% 6,897,632,999 88,86% 1,347,498,000 100.00 2,805,000,000 100.00 18,303,652,577 Kec. Kelapa Dua PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 50% 2,137,000,000 60% 1,507,000,000 65 1,767,000,000 70% 2,270,000,000 75% 2,070,000,000 75% 9,751,000,000 Kec. Tigaraksa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 43% 2,727,772,000 52% 1,610,890,000 58 2,394,859,433 66% 2,941,089,759 75% 3,205,000,000 75% 12,879,611,192 Kec. Cikupa PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 10 575,750,000 15 2,003,151,200 20 1,252,782,400 25 1,079,161,400 30 1,103,961,400 30 6,014,806,400 Kec. Panongan PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 2,601,158,966 50% 1,703,891,483 62.50% 2,825,392,408 75% 3,114,014,300 78% 3,114,014,300 78.00% 13,358,471,457 Kec. CURUG PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 1,702,315,000 50% 202,050,000 60% 1,145,025,268 75% 1,230,300,000 85% 635,000,000 85% 4,914,690,268 Kec. Legok PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/ pemberdayaan 60% 1,539,166,500 70% 1,739,866,250 75% 4,582,546,444 80% 6,542,238,690 85% 5,395,173,776 85% 19,798,991,660 Kec. Pasar Kemis PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25 804,892,800 50 932,735,000 62.5 1,578,027,100 75 1,792,000,000 88 1,737,739,221 88 6,845,394,121 Kec. Balaraja PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25 269,900,000 50 555,400,000 62.50% 540,000,000 75% 540,000,000 88 750,000,000 88 2,655,300,000 Kec. Kresek PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25 50,000,000 50 50,000,000 62.5 50,000,000 75 50,000,000 88 50,000,000 88 250,000,000 Kec. Kronjo PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25 804,892,800 30 932,735,000 62.5 2,064,916,500 75 1,715,200,000 88 1,792,000,000 88 7,309,744,300 Kec. Mauk PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 1,568,750,000 50% 410,850,000 62.50% 990,852,113 75% 1,444,600,000 88.86% 1,864,600,000 100% 6,279,652,113 Kec. Rajeg PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 2,599,528,300 50% 992,122,500 60% 1,498,988,250 75% 2,166,225,000 85% 2,423,600,000 85% 9,680,464,050 Kec. SEPATAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 100% 500,000,000 100% 500,000,000 100% 550,000,000 100% 810,000,000 100% 995,000,000 100% 3,355,000,000 Kec. Teluknaga PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25 961,500,000 30 338,650,000 62.5 1,163,627,570 75 1,279,990,327 88 1,407,989,360 88 5,151,757,257 Kec. Cisoka PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25 951,368,000 30 1,735,361,000 62.5 1,265,066,618 75 1,440,000,000 88 1,532,000,000 88 6,923,795,618 Kec. Pakuhaji PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25 3,633,461,360 30 2,116,573,000 62.5 4,732,895,096 75 3,664,300,000 88 3,664,300,000 88 17,811,529,456 Kec. Kosambi PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 75.00% 1,609,265,000 78.75% 475,161,000 82.50% 1,223,455,130 86.25% 1,658,260,000 90% 1,512,542,000 90% 6,478,683,130 Kec. Cisauk PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 1,609,265,000 78.75% 475,161,000 100% 700,000,000 100% 800,000,000 100% 800,000,000 100% 4,384,426,000 Kec. Gunung Kaler PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 636,840,000 50% 657,619,500 62.50% 755,798,300 75% 725,046,000 88% 782,550,600 88% 3,557,854,400 Kec. Jambe PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 681,800,000 35% 759,900,000 45.00% 1,103,238,007 60% 1,020,637,010 65% 1,020,637,010 65% 4,586,212,027 Kec. Jayanti PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 887,960,700 50% 2,430,712,000 62.50% 3,461,601,719 75% 2,266,447,473 88% 3,240,160,000 88% 12,286,881,892 Kec. Kemiri PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 1,932,000,000 50% 873,396,900 62.50% 1,145,006,800 75% 1,255,000,000 88% 1,347,500,000 88% 6,552,903,700 Kec. Mekar Baru PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 1,479,882,500 50% 3,409,805,000 60% 1,874,241,584 75% 841,259,850 85% 1,565,408,093 85% 9,170,597,027 Kec. PAGEDANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 100% 697,083,121 100% 727,311,538 100% 806,624,800 100% 538,797,900 100% 1,055,443,800 100% 3,825,261,159 Kec. Sepatan Timur PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 1,059,500,000 50% 435,958,750 60% 658,661,400 75% 982,592,920 85% 997,389,782 85% 4,134,102,852 Kec. Sindang Jaya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 50,000,000 50% - 62,5% - 75% 50,000,000 88% 50,000,000 88% 150,000,000 Kec. Solear PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 347,000,000 50% 497,000,000 62.50% 497,000,000 75% 497,000,000 88% 732,000,000 88% 2,570,000,000 Kec. Sukamulya PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25% 500,000,000 25% 477,500,000 62% 901,140,000 75% 895,000,000 88% 1,200,000,000 88% 3,973,640,000 Kec. Sukadiri PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Prosentase kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan/pemberda yaan 25 50 62,5% 4,258,233,649 75% 5,044,321,600 88% 5,355,000,000 88% 14,657,555,249 Kec. Kelapa Dua PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Tigaraksa 71.43 220,000,000 71.43 220,000,000 42.86 415,000,000 57.14 630,000,000 71.43 630,000,000 71.43 2,115,000,000 Kec. Tigaraksa PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cikupa 58 412,724,000 60 126,290,000 63 378,967,000 67 270,336,900 70 360,000,000 70 1,548,317,900 Kec. Cikupa PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Panongan 71.43% 130,374,000 71.43% 828,000,000 42.86% 116,641,000 57.10% 116,641,000 71.40% 116,641,000 71.43% 1,308,297,000 Kec. Panongan PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Curug 42,86 464,870,000 50 561,819,000 55 453,233,690 57.14 586,431,500 65 586,431,500 65 2,652,785,690 Kec. CURUG PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Legok 14% 221,360,000 25% 152,725,000 40% 168,691,700 60% 300,000,000 75% 300,000,000 75% 1,142,776,700 Kec. Legok PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pasar Kemis 75% 405,304,500 80 436,198,125 85 314,802,000 90 354,098,300 100 379,508,130 100% 1,889,911,055 Kec. Pasar Kemis PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Balaraja 71.43% 286,132,500 71.43% 178,050,000 42.86% 197,193,900 57.10% 185,896,500 71.40% 185,896,500 71.40% 1,033,169,400 Kec. Balaraja PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kresek 71.43% 40,390,000 71.43% 46,330,000 42.86% 45,000,000 57.10% 45,000,000 71.40% 45,000,000 71.40% 221,720,000 Kec. Kresek PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kronjo 71.43% 195,000,000 71.43% 145,000,000 42.86% 84,299,710 57.10% 150,000,000 71.40% 165,000,000 71.40% 739,299,710 Kec. Kronjo PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Mauk 71.43% 286,132,500 71.43% 178,050,000 42.86% 97,194,000 57.10% 159,900,000 71.40% 165,000,000 71.40% 886,276,500 Kec. Mauk PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Rajeg 70.00% 60,300,000 55.00% 24,900,000 45.00% 86,136,100 30.00% 110,000,000 20.00% 125,000,000 20.00% 406,336,100 Kec. Rajeg PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sepatan 20% 133,632,000 25% 81,980,000 40% 104,040,000 60% 166,400,000 75% 207,500,000 75.00% 693,552,000 Kec. SEPATAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Teluknaga 100% 200,000,000 100% 250,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 300,000,000 100% 1,350,000,000 Kec. Teluknaga PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pakuhaji 71.43% 153,175,000 71.43% 425,867,500 42.86% 271,805,150 57.10% 313,500,000 71.40% 327,150,000 71.40% 1,491,497,650 Kec. Pakuhaji PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kosambi 71.43% 599,000,000 71.43% 160,900,000 42.86% 442,786,000 57.10% 446,000,000 71.40% 446,000,000 71.40% 2,094,686,000 Kec. Kosambi PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cisauk 68.75% 168,500,000 75.00% 46,746,000 81.25% 110,925,800 87.50% 110,890,000 93% 110,890,000 93% 547,951,800 Kec. Cisauk PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Gunung Kaler 71% 168,500,000 75.00% 46,746,000 100% 70,000,000 100% 50,000,000 100% 50,000,000 100% 385,246,000 Kec. Gunung Kaler PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Jambe 71% 143,000,000 71% 73,850,000 43% 115,784,900 57% 115,784,900 71% 127,363,390 71% 575,783,190 Kec. Jambe PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Jayanti 20.00% 198,600,000 25.00% 71,100,000 35.00% 71,100,000 55.00% 90,955,000 75.00% 90,000,000 75.00% 521,755,000 Kec. Jayanti PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kemiri 71.43% 286,132,500 71.43% 178,050,000 42.86% 97,194,000 57.10% 159,900,000 71.40% 165,000,000 71.40% 886,276,500 Kec. Kemiri PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Mekar Baru 71.43% 330,000,000 71.43% 76,122,200 42.86% 132,987,700 57.10% 145,466,900 71.40% 145,466,900 71.43% 830,043,700 Kec. Mekar Baru PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Pagedangan 14% 75,000,000 25% 100,000,000 40% 150,000,000 60% 225,000,000 75% 247,500,000 75% 797,500,000 Kec. PAGEDANGAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sepatan Timur 100% 80,000,000 100% 100,000,000 100% 191,927,960 100% 134,000,000 100% 201,000,000 100% 706,927,960 Kec. Sepatan Timur PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sindang Jaya 100% 179,550,000 100% 121,042,500 100% 204,867,700 100% 153,879,000 100% 196,349,000 100% 855,688,200 Kec. Sindang Jaya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Solear 71,43% 195,000,000 71,43% 145,000,000 42,86% 84,299,710 57,1% 150,000,000 71,4% 165,000,000 71,4% 739,299,710 Kec. Solear PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sukamulya 71.43% 50,000,000 71.43% 110,000,000 42.86% 110,000,000 57.10% 110,000,000 71.40% 110,000,000 71.40% 490,000,000 Kec. Sukamulya PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Sukadiri 14% 133,632,000 25% 81,980,000 40% 104,040,000 60% 166,400,000 75% 207,500,000 75% 693,552,000 Kec. Sukadiri PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Kelapa Dua 71,43% 737,265,000 71,43% 31,810,007,800 42,86% 150,514,769 57,1% 381,028,300 71,4% 408,000,000 71,43% 33,486,815,869 Kec. Kelapa Dua PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prosentase gangguan trantibum yang ditindaklanjuti di Kecamatan Cisoka 0% - 0% - 0% - 0% - 71,4% 408,000,000 71,43% 408,000,000 Kec. Cisoka PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 50 80,000,000 58.33 200,000,000 75 200,000,000 83.33 200,000,000 91.67 200,000,000 91.67 880,000,000 Kec. Tigaraksa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 50 29,120,000 67 17,615,000 75 79,460,000 83 74,239,200 92 135,000,000 92 335,434,200 Kec. Cikupa PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 73,300,000 55.55% 110,000,000 66.67% 87,335,600 77.77% 87,335,600 88.88% 87,335,600 88.88% 445,306,800 Kec. Panongan PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik di kecamatan Curug 44.44% 67,170,000 55.55% 117,500,000 66.67 63,480,000 77.77 120,000,000 80 60,000,000 80 428,150,000 Kec. CURUG PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 247,655,000 55.55% 421,890,000 66.67% 47,275,000 77.77% 90,000,000 88.88% 150,000,000 88.88% 956,820,000 Kec. Legok PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 60 50,000,000 70 50,000,000 80 50,000,000 90 70,000,000 100 70,000,000 100% 290,000,000 Kec. Pasar Kemis PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 73,300,000 55.55% 123,300,000 66.67% 139,847,500 77.77% 155,860,000 88.88% 155,860,000 88.88% 648,167,500 Kec. Balaraja PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 31,000,000 55.55% 47,000,000 66.67% 75,000,000 77.77% 75,000,000 88.88% 75,000,000 88.88% 303,000,000 Kec. Kresek PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 195,000,000 0% - 88% 84,299,710 78% 75,000,000 88.88% 45,000,000 89% 399,299,710 Kec. Kronjo PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44,44% 73,300,000 55,55% - 66,67% 139,847,500 77,77% 120,000,000 88,88% 125,000,000 88,88% 458,147,500 Kec. Mauk PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 140,000,000 55.55% - 66.67% 68,890,000 77.77% 65,000,000 88.88% 125,000,000 88.88% 398,890,000 Kec. Rajeg PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 42.86% 62,313,700 57.14% 17,575,000 71.43% 49,200,000 85.71% 90,000,000 100% 100,000,000 100.00% 319,088,700 Kec. SEPATAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 100% 40,000,000 100% 45,000,000 100% 50,000,000 100% 100,000,000 100% 300,000,000 100% 535,000,000 Kec. Teluknaga PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 180,000,000 55.55% 45,350,000 66.67% 260,670,200 77.77% 236,775,220 88.88% 260,452,742 88.88% 983,248,162 Kec. Cisoka PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44,44% 110,460,000 55,55% 40,340,000 66,67% 154,522,000 77,77% 164,184,250 88,88% 188,853,000 88,88% 658,359,250 Kec. Pakuhaji PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 502,933,000 55.55% 96,005,625 66.67% 34,630,000 77.77% 170,000,000 88.88% 170,000,000 88.88% 973,568,625 Kec. Kosambi PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 80.00% 202,831,200 82.50% 138,707,500 85.00% 159,659,500 87.50% 135,906,000 90% 159,659,500 90% 796,763,700 Kec. Cisauk PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44% 202,831,200 82.50% 138,707,500 90% 70,000,000 95% 35,000,000 100% 35,000,000 100% 481,538,700 Kec. Gunung Kaler PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 80,500,000 56% 92,000,000 67% 113,301,000 78% 80,440,300 89% 178,484,330 89% 544,725,630 Kec. Jambe PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 12.50% 84,600,000 25.00% 18,105,000 37.50% 154,125,000 50.00% 90,123,000 62.00% 122,332,000 62.00% 469,285,000 Kec. Jayanti PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 73,300,000 55.55% 50,000,000 66.67% 139,847,500 77.77% 120,000,000 88.88% 125,000,000 88.88% 508,147,500 Kec. Kemiri PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 40,000,000 55.55% 26,646,100 66.67% 120,000,000 77.77% 100,000,000 88.88% 70,000,000 88.88% 356,646,100 Kec. Mekar Baru PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 315,000,000 55.55% 39,360,000 66.67% 148,411,038 77.77% 200,000,000 88.88% 220,000,000 88.88% 922,771,038 Kec. PAGEDANGAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 100% 85,000,000 100% 98,000,000 100% 109,072,000 100% 141,807,200 100% 205,620,440 100% 639,499,640 Kec. Sepatan Timur PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 216,750,000 55.55% 83,225,000 66.67% 82,260,000 77.77% 138,590,000 88.88% 186,629,000 88.88% 707,454,000 Kec. Sindang Jaya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44,44% - 0% - 88% - 78% 75,000,000 88,88% 45,000,000 88,88% 120,000,000 Kec. Solear PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44.44% 40,000,000 55.55% 40,000,000 66.67% 40,000,000 77.77% 40,000,000 88.88% 40,000,000 88.88% 200,000,000 Kec. Sukamulya PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44,44% 62,313,700 55,55% 17,575,000 66,67% 149,200,000 77,77% 90,000,000 88,88% 100,000,000 88,88% 419,088,700 Kec. Sukadiri PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Prosentase desa dengan laporan keuangan baik 44,44% 60,000,000 55,55% - 66,67% 354,373,000 77,77% 100,000,000 88,88% 115,000,000 88,88% 629,373,000 Kec. Kelapa Dua UNSUR PEMERINTAHAN UMUM Urusan 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Urusan Bidang PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase Capaian Efektifitas Penguatan nilai-nilai pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa 80% 789,050,000 80% 471,665,000 80% 405,452,400 80% 3,922,650,000 80% 8,583,750,000 80% 14,172,567,400 Kesbangpol PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Persentase Capaian Efektifitas Penguatan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 78% 2,197,825,000 78% 324,620,000 78% 2,492,624,500 79% 2,925,464,500 80% 5,167,624,500 80% 13,108,158,500 Kesbangpol PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Capaian Efetifitas Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan 60% 234,200,000 65% 46,810,000 65% 82,376,000 70% 150,000,000 70% 300,000,000 70% 813,386,000 Kesbangpol PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase Capaian Efektifitas Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya 60% 172,100,000 65% 143,175,000 65% 275,600,000 70% 150,000,000 70% 600,000,000 70% 1,340,875,000 Kesbangpol PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Capaian Efektifitas Penyelenggaraan Kewaspadaan Nasional di Daerah 80% 930,000,000 80% 675,415,000 80% 700,000,000 80% 800,000,000 80% 1,450,000,000 80% 4,555,415,000 Kesbangpol X Urusan NON X.XX Urusan Bidang NON PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8. 1.SEMUA OPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 796,529,905,760 100 761,921,477,639 100 777,322,952,000 100 777,322,952,000 100 777,322,952,000 100 3,890,420,239,399 Dinas Pendidikan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 5,279,142,000 100 2,373,834,000 100 4,556,213,000 100 6,195,884,000 100 6,195,884,000 100 24,600,957,000 Dinas Pendidikan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian, Umum, Jasa Penunjang dan Pemeliharaan 100 41,155,344,245 100 19,927,045,984 100 346,110,287,673 100 332,071,705,023 100 445,905,167,199 100 1,185,169,550,124 Dinas Kesehatan Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100 43,974,815,615 100 19,751,505,757 100 62,083,643,857 100 79,431,031,585 100 99,461,541,991 100 304,702,538,805 Dinas Kesehatan Persentase Laporan Kinerja BLUD Puskesmas dan Rumah Sakit 100 343,803,350,754 100 335,169,472,611 100 334,146,769,049 100 345,000,000,000 100 436,652,044,425 100 1,794,771,636,839 Dinas Kesehatan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 277,630,000 100% 261,080,000 100% 27,425,958,120 100% 31,539,851,838 100% 36,270,829,613 100% 95,775,349,571 DBMSDA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 5,568,852,290 100% 2,415,676,500 100% 3,467,687,700 100% 3,987,840,855 100% 4,586,016,983 100% 20,026,074,328 DBMSDA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% - 100% - 100% 2,002,000,000 100% 2,872,000,000 100% 3,457,000,000 100% 8,331,000,000 DTRB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% - 100% - 100% 17,932,000,000 100% 20,502,250,000 100% 23,619,250,000 100% 62,053,500,000 DTRB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 16,012,995,711 100% 15,767,641,742 100% 16,121,157,531 100% 16,213,509,231 100% 16,290,000,000 100% 80,405,304,215 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 2,495,515,950 100% 1,391,571,801 100% 4,427,018,000 100% 3,388,847,900 100% 3,807,400,000 100% 15,510,353,651 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 10,445,500,000 100 10,601,000,000 100 10,674,840,000 100 12,342,648,000 100 12,453,000,000 100 56,516,988,000 Satpol PP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 10,859,431,000 100 13,216,405,000 100 13,290,000,000 100 13,505,000,000 100 16,191,000,000 100 67,061,836,000 Satpol PP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 12,333,000,000 100 11,583,000,000 100 13,428,000,000 100 15,658,000,000 100 16,823,000,000 100 69,825,000,000 BPBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 14,621,729,351 100 14,621,729,351 100 14,621,729,351 100 14,621,729,351 100 14,621,729,351 100 73,108,646,755 BPBD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 1,804,922,000 100 990,201,500 100 1,044,357,352 100 7,085,810,000 100 5,651,177,500 100 16,576,468,352 Dinsos PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 10,485,720,683 100 7,993,048,056 100 8,375,395,286 100 8,527,965,000 100 8,570,220,000 100 43,952,349,025 Dinsos PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 3,244,835,000 100% 2,280,400,000 100% 2,275,633,820 100% 2,590,300,000 100% 3,482,300,000 100% 13,873,468,820 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 10,220,776,000 100% 8,151,040,111 100% 8,710,346,216 100% 9,246,650,000 100% 9,378,000,000 100% 45,706,812,327 Dinas Tenaga Kerja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 190,400,000 100% 153,085,000 100% 6,647,539,541 100% 7,111,992,000 100% 7,004,427,615 100% 21,107,444,156 DPPPA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,289,705,658 100% 645,735,000 100% 797,009,400 100% 1,376,635,615 100% 1,089,200,000 100% 5,198,285,673 DPPPA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 18,430,000,000 100 18,430,000,000 100 18,430,000,000 100 17,175,137,000 100 17,780,000,000 100 90,245,137,000 DLHK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 3,170,000,000 100 3,170,000,000 100 3,170,000,000 100 3,170,000,000 100 3,170,000,000 100 15,850,000,000 DLHK PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 2,019,470,000 100% 2,112,053,000 100% 1,982,763,800 100% 2,888,095,100 100% 2,848,000,000 100% 11,850,381,900 DPMPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 8,048,140,942 100% 8,048,140,942 100% 8,123,175,574 100% 7,399,207,474 100% 7,635,000,000 100% 39,253,664,932 DPMPD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 20% 2,019,470,000 40% 2,112,053,000 60% 15,760,035,741 80% 17,737,978,814 100% 18,206,070,714 100% 55,835,608,269 Disdukcapil PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 20% 2,019,470,000 40% 2,112,053,000 60% 15,760,035,741 80% 17,737,978,814 100% 18,206,070,714 100% 55,835,608,269 Disdukcapil PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 2,618,749,472 100% 2,866,143,500 100% 3,138,023,810 100% 2,208,931,000 100% 2,016,675,410 100% 12,848,523,192 DPPKB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 343,731,139 100% 11,547,568,094 100% 11,790,459,690 100% 11,983,136,608 100% 12,224,304,932 100% 47,889,200,463 DPPKB PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen 13,870,444,800 100 Persen 13,717,053,300 100 Persen 14,796,757,597 100 Persen 16,058,328,580 100 Persen 17,880,805,438 100 Persen 76,323,389,715 Dinas Perhubungan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 Persen 15,140,606,822 100 Persen 11,600,314,090 100 Persen 12,432,879,381 100 Persen 13,606,267,319 100 Persen 14,946,994,051 100 Persen 67,727,061,663 Dinas Perhubungan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 93,815,747,517 100 105,267,115,492 100 158,053,324,497 100 88,595,417,421 100 92,264,384,591 100 537,995,989,518 Diskominfo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 4,400,836,500 100 3,752,665,000 0 2,893,386,200 100 3,241,827,900 100 3,359,714,300 100 17,648,429,900 Diskominfo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 4,400,836,500 100 3,752,665,000 100 2,893,386,200 100 3,241,827,900 100 3,359,714,300 100 17,648,429,900 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 100 100 100 100 100 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 127,500,000 100 129,000,000 100 25,095,000,000 100 25,130,000,000 100 25,130,000,000 100 75,611,500,000 DPMPTSP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 3,545,000,000 100 4,235,000,000 100 1,750,080,000 100 2,610,000,000 100 3,560,000,000 100 15,700,080,000 DPMPTSP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 1,504,130,500 100% 1,575,566,000 100% 7,318,547,675 100% 7,665,929,000 100% 8,444,465,335 100% 26,508,638,510 Disporabudpar PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 3,715,000,000 100% 4,285,000,000 100% 1,750,080,000 100% 2,610,000,000 100% 2,660,000,000 100% 15,020,080,000 Disporabudpar PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 13,711,916,229 100 13,855,351,434 100 11,635,037,033 100 2,036,167,440 100 2,040,000,000 100 43,278,472,136 DISPERPUSIP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 11,810,623,629 100 9,889,179,434 100 10,419,693,188 100 10,827,817,311 100 14,374,568,578 100 57,321,882,140 DISPERPUSIP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,472,265,000 100% 1,860,397,100 100% 1,777,250,000 100% 1,442,705,400 100% 1,463,537,400 100% 8,016,154,900 DISKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 8,048,140,942 100% 8,904,810,168 100% 7,686,084,336 100% 7,915,086,000 100% 7,915,086,000 100% 40,469,207,446 DISKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 29,424,526,362 99% 21,796,723,944 99% 23,888,672,863 99% 24,115,940,000 99% 25,000,000,000 99% 124,225,863,169 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 3,705,250,000 100% 2,652,510,100 100% 2,713,588,500 100% 1,855,000,000 100% 4,424,000,000 100% 15,350,348,600 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 2,977,454,094 100% 2,157,931,295 100% 2,697,219,425 100% 2,900,841,867 100% 2,834,326,554 100% 13,567,773,235 Disperindag PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 118,621,500 100% 122,800,000 100% 10,148,402,209 100% 11,095,259,000 100% 11,107,213,800 100% 32,592,296,509 Disperindag PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 61,037,571,100 100% 66,588,500,000 100% 60,835,350,000 100% 66,668,885,000 100% 71,855,773,500 100% 326,986,079,600 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 95,000,000 100% 100,000,000 100% 32,737,691,371 100% 4,100,850,500 100% 4,550,850,500 100% 41,584,392,371 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH dan Pejabat Daerah 100% 2,235,000,000 100% 2,458,500,000 100% 2,100,000,000 100% 2,882,487,000 100% 3,270,735,700 100% 12,946,722,700 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Reformasi Birokrasi 50.37 70,000,000 52 100,000,000 55 250,000,000 60 600,000,000 65 700,000,000 65 1,720,000,000 SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 81.23 19,069,907,000 81.76 10,752,188,312 82.29% 15,125,028,400 83.51% 24,691,488,400 86.01% 27,538,296,083 86.01% 97,176,908,195 SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 82.67 46,085,267,988 82.78 43,260,814,601 82.90% 50,531,526,108 83.68% 50,819,526,108 85.90% 51,115,846,489 85.90% 241,812,981,294 SEKRETARIAT DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 5,084,021,500 100% 2,008,685,000 100% 2,992,762,600 100% 2,312,760,000 100% 2,661,959,903 100% 15,060,189,003 Bappeda PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 16,809,371,562 100% 11,918,470,910 100% 13,822,285,043 100% 11,932,156,953 100% 12,935,857,486 100% 67,418,141,954 Bappeda PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 6,007,157,000 100% 6,643,705,000 100% 3,913,825,978 100% 4,259,223,346 100% 4,456,158,201 100% 25,280,069,525 BPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 221,473,000 100% 220,673,000 100% 72,347,635,318 100% 106,760,292,834 100% 117,428,738,045 100% 296,978,812,197 BPKAD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 7,606,803,600 100% 6,249,518,000 100% 7,662,797,600 100% 6,388,343,866 100% 9,798,717,500 100% 37,706,180,566 BAPENDA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 82,254,641,575 100% 93,184,640,324 100% 81,162,087,357 100% 76,089,635,849 100% 85,567,596,308 100% 418,258,601,413 BAPENDA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 2,383,718,103 100% 2,090,087,970 100% 2,528,235,750 100% 4,258,387,200 100% 4,432,200,000 100% 15,692,629,023 BKPSDM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 20,025,000 100% 45,035,000 100% 13,102,051,534 100% 12,834,133,460 100% 16,061,000,000 100% 42,062,244,994 BKPSDM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 4,949,208,450 100% 4,081,414,400 100% 14,773,350,457 100% 6,160,384,000 100% 5,797,075,000 100% 35,761,432,307 Inspektorat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 21,073,871,793 100% 24,561,869,314 100% 19,450,144,200 100% 22,285,208,274 100% 26,284,818,729 100% 113,655,912,310 Inspektorat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 2,165,000,000 100% 2,358,500,000 100% 1,850,000,000 100% 2,282,487,000 100% 2,570,735,700 100% 11,226,722,700 Kec. Tigaraksa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 6,000,000,000 100% 6,500,000,000 100% 7,100,000,000 100% 7,474,435,000 100% 7,500,000,000 100% 34,574,435,000 Kec. Tigaraksa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 3,434,394,097 100% 3,240,396,300 100% 3,424,780,763 100% 3,252,152,336 100% 10,368,135,000 100% 23,719,858,496 Kec. Cikupa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 9,143,799,047 100% 6,561,793,347 100% 6,827,682,647 100% 6,737,192,961 100% 6,640,000,000 100% 35,910,468,002 Kec. Cikupa PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Panongan 100% 917,747,000 100% 1,285,585,000 100% 2,146,666,400 100% 3,412,360,000 100% 3,486,000,000 100% 11,248,358,400 Kec. Panongan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan 100% 6,429,722,792 100% 7,511,300,000 100% 5,249,804,245 100% 5,462,611,036 100% 5,779,611,036 100% 30,433,049,109 Kec. Panongan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Curug 100% 2,364,583,127 100% 1,707,183,000 100% 2,605,972,176 100% 3,953,542,020 100% 3,953,542,020 100% 14,584,822,343 Kec. CURUG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan 100% 7,992,550,647 100% 9,328,488,045 100% 8,178,661,000 100% 8,178,661,000 100% 8,178,661,000 100% 41,857,021,692 Kec. CURUG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,178,261,000 100% 1,257,175,000 100% 3,098,242,628 100% 3,244,600,000 100% 3,699,600,000 100% 12,477,878,628 Kec. Legok PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 7,696,069,443 100% 6,173,024,728 100% 6,129,107,018 100% 6,363,976,000 100% 6,363,976,000 100% 32,726,153,189 Kec. Legok PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,436,747,956 100% 2,323,800,340 100% 2,666,666,914 100% 4,567,908,270 100% 3,379,072,083 100% 14,374,195,563 Kec. Pasar Kemis PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 8,631,509,875 100% 8,332,902,025 100% 9,153,777,771 100% 9,338,224,500 100% 10,069,155,548 100% 45,525,569,719 Kec. Pasar Kemis PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 949,667,071 100% 1,322,361,268 100% 2,784,094,170 100% 3,497,010,120 100% 3,486,000,000 100% 12,039,132,629 Kec. Balaraja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 5,280,199,700 100% 6,009,322,956 100% 4,912,600,468 100% 4,743,808,793 100% 5,779,611,036 100% 26,725,542,953 Kec. Balaraja PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,066,093,400 100% 1,021,663,992 100% 1,397,500,000 100% 1,397,500,000 100% 1,472,500,000 100% 6,355,257,392 Kec. Kresek PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 3,764,889,825 100% 3,750,736,825 100% 3,888,141,325 100% 3,888,141,325 100% 3,923,141,325 100% 19,215,050,625 Kec. Kresek PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,134,575,000 100% 1,208,500,000 100% 1,311,728,903 100% 2,048,000,000 100% 2,192,000,000 100% 7,894,803,903 Kec. Kronjo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 4,110,613,673 100% 4,576,483,519 100% 4,116,579,147 100% 4,816,197,877 100% 5,185,000,000 100% 22,804,874,216 Kec. Kronjo PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 949,667,071 100% 1,322,361,268 100% 2,433,521,650 100% 3,412,360,000 100% 3,486,000,000 100% 11,603,909,989 Kec. Mauk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 5,280,199,700 100% 6,009,322,956 100% 5,148,451,036 100% 5,462,611,036 100% 5,779,611,036 100% 27,680,195,764 Kec. Mauk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,007,594,944 100% 1,260,676,000 100% 1,896,114,067 100% 2,712,060,000 100% 2,639,560,000 100% 9,516,005,011 Kec. Rajeg PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 6,785,192,900 100% 5,079,735,649 100% 5,265,163,614 100% 5,302,603,000 100% 5,320,603,000 100% 27,753,298,163 Kec. Rajeg PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,187,584,000 100% 1,284,217,500 100% 2,143,440,396 100% 2,528,300,000 100% 2,845,000,000 100% 9,988,541,896 Kec. SEPATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 6,914,538,250 100% 5,722,054,422 100% 6,102,631,505 100% 6,544,498,500 100% 6,977,897,500 100% 32,261,620,177 Kec. SEPATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,267,000,000 100% 1,387,000,000 100% 1,732,000,000 100% 2,234,000,000 100% 2,559,000,000 100% 9,179,000,000 Kec. Teluknaga PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 6,095,000,000 100% 6,135,000,000 100% 6,150,000,000 100% 6,180,000,000 100% 6,210,000,000 100% 30,770,000,000 Kec. Teluknaga PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Cisoka 100% 1,171,621,959 100% 900,580,000 100% 1,512,624,390 100% 1,641,541,029 100% 1,805,695,132 100% 7,032,062,510 Kec. Cisoka PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Cisoka 100% 5,243,410,634 100% 4,002,778,484 100% 4,156,765,623 100% 4,572,442,185 100% 5,029,686,404 100% 23,005,083,330 Kec. Cisoka PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,325,647,000 100% 1,119,590,000 100% 1,954,965,490 100% 2,479,037,980 100% 2,728,367,500 100% 9,607,607,970 Kec. Pakuhaji PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 5,672,212,413 100% 5,641,823,840 100% 5,701,586,213 100% 6,139,583,696 100% 6,627,362,880 100% 29,782,569,042 Kec. Pakuhaji PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 3,818,543,940 100% 2,666,598,000 100% 1,587,912,516 100% 4,804,700,000 100% 4,829,700,000 100% 17,707,454,456 Kec. Kosambi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 10,379,957,522 100% 8,204,213,574 100% 8,191,670,849 100% 8,595,714,000 100% 8,740,714,000 100% 44,112,269,945 Kec. Kosambi PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 90% 3,173,085,000 90% 2,499,316,400 90% 3,345,964,546 90% 3,638,092,000 90% 3,678,092,000 90% 16,334,549,946 Kec. Cisauk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 90% 6,569,337,349 90% 5,097,507,881 90% 5,708,012,176 90% 6,030,760,000 90% 6,030,760,000 90% 29,436,377,406 Kec. Cisauk PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 3,173,085,000 100% 2,499,316,400 100% 1,652,000,000 100% 1,702,000,000 100% 1,702,000,000 100% 10,728,401,400 Kec. Gunung Kaler PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 6,569,337,349 100% 5,097,507,881 100% 6,080,000,000 100% 6,080,000,000 100% 6,080,000,000 100% 29,906,845,230 Kec. Gunung Kaler PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Jambe 100% 1,084,063,694 100% 1,244,000,000 100% 1,478,745,392 100% 1,481,472,902 100% 1,729,115,512 100% 7,017,397,500 Kec. Jambe PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Jambe 100% 4,829,641,858 100% 4,269,947,626 100% 4,489,566,029 100% 4,943,111,808 100% 5,437,422,989 100% 23,969,690,310 Kec. Jambe PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 956,346,421 100% 1,301,357,940 100% 1,484,633,602 100% 1,424,430,898 100% 1,597,014,012 100% 6,763,782,873 Kec. Jayanti PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 4,046,534,991 100% 4,620,658,957 100% 3,933,157,700 100% 4,072,773,600 100% 4,853,242,368 100% 21,526,367,616 Kec. Jayanti PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 949,667,071 100% 1,322,361,268 100% 2,433,521,650 100% 3,412,360,000 100% 3,486,000,000 100% 11,603,909,989 Kec. Kemiri PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 5,280,199,700 100% 6,009,322,956 100% 5,148,451,036 100% 5,462,611,036 100% 5,779,611,036 100% 27,680,195,764 Kec. Kemiri PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 5,883,745,245 100% 4,831,457,939 100% 4,881,694,907 100% 5,137,241,520 100% 4,748,200,359 100% 25,482,339,970 Kec. Mekar Baru PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 5,056,216,335 100% 4,104,032,439 100% 3,904,322,887 100% 3,946,987,500 100% 4,188,769,339 100% 21,200,328,500 Kec. Mekar Baru PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,948,191,500 100% 2,252,692,500 100% 3,601,737,324 100% 4,974,512,200 100% 5,471,963,420 100% 18,249,096,944 Kec. PAGEDANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 2,422,583,756 100% 2,429,265,256 100% 6,577,793,284 100% 6,770,623,000 100% 7,447,685,300 100% 25,647,950,596 Kec. PAGEDANGAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,247,680,000 100% 1,375,660,601 100% 1,346,545,810 100% 1,285,100,000 100% 1,346,855,000 100% 6,601,841,411 Kec. Sepatan Timur PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 3,975,597,500 100% 4,446,825,214 100% 4,871,217,514 100% 4,859,605,000 100% 4,921,500,000 100% 23,074,745,228 Kec. Sepatan Timur PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,222,372,493 100% 1,058,126,800 100% 1,617,685,149 100% 1,919,227,438 100% 1,951,824,660 100% 7,769,236,540 Kec. Sindang Jaya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 4,502,157,916 100% 3,860,037,168 100% 3,880,967,605 100% 3,675,985,765 100% 4,440,568,794 100% 20,359,717,248 Kec. Sindang Jaya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kecamatan Solear 100% 1,134,575,000 100% 1,208,500,000 100% 1,311,728,903 100% 2,048,000,000 100% 2,192,000,000 100% 7,894,803,903 Kec. Solear PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan 100% 4,110,613,673 100% 4,576,483,519 100% 4,116,579,147 100% 4,816,197,877 100% 5,185,000,000 100% 22,804,874,216 Kec. Solear PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 1,023,073,581 100% 1,100,773,581 100% 1,052,369,181 100% 1,053,273,581 100% 1,276,473,581 100% 5,505,963,505 Kec. Sukamulya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 4,419,299,118 100% 4,419,299,118 100% 4,419,299,118 100% 4,419,299,118 100% 4,419,299,118 100% 22,096,495,590 Kec. Sukamulya PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 5,607,791,431 100% 5,183,008,200 100% 4,513,728,426 100% 4,722,415,000 100% 4,944,271,570 100% 24,971,214,627 Kec. Sukadiri PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100% 833,629,538 100% 946,000,000 100% 1,782,691,580 100% 1,733,100,000 100% 2,083,100,000 100% 7,378,521,118 Kec. Sukadiri PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Kecamatan Panongan 100 2,698,982,426 100 4,603,061,268 100 5,916,107,998 100 6,374,496,700 100 7,163,700,000 100 26,756,348,392 Kec. Kelapa Dua PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan Kelapa Dua 100 5,280,199,700 100 6,009,322,956 100 10,763,950,039 100 10,923,880,000 100 11,010,000,000 100 43,987,352,695 Kec. Kelapa Dua PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100 Persen 4,554,887,333 100 Persen 3,294,728,127 100 Persen 2,832,166,717 100 Persen 3,217,439,000 100 Persen 5,733,979,300 100 Persen 19,633,200,477 Kesbangpol PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian, umum, jasa penunjang dan pemeliharaan 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen Kesbangpol Hal ini ditunjukkan dengan pengukuran akumulasi pencapaian indikator program (outcomes) pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator kinerja daerah ini merupakan target pemerintah daerah yang harus dicapai yang merupakan target selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019–2023. Target tersebut ditetapkan dan dicapai secara bertahap setiap tahunnya. Adapun indikator makro yang berperan sebagai indikator utama untuk mengukur pencapaian visi dan misi kepala daerah ditunjukkan pada Tabel 8.2. Tabel 8.1 Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sebelum Perubahan) No. Uraian Indikator Makro Satuan Capaian Transisi Target RPJMD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 LPE Persen 5,84 5,84* 5,9 6,0 6,1 6,2 6,3 2 Inflasi Persen 3,5 3,5* 3,45 3,40 3,35 3,30 3,25 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 10,57 9,70 9,65 9,61 9,32 9,05 8,80 4 Kemiskinan Persen 5,39 5,18 5,10 5,05 5,00 4,95 4,90 5 IPM Nilai 70,97 71,59 71,6 71,7 71,8 71,9 72 Sumber: Hasil Perhitungan Bappeda 2018 Tabel 8.2. Capaian dan Target Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sesudah Perubahan) No. Uraian Satuan Data Awal Target RPJMD Indikator Makro 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 LPE Persen 5,93 5,45 -3,7 3,07 5,21 5,47 2 Inflasi Persen 3,46 3,31 1,45 3,44 2,93 2,5 3 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 9,7 8,91 13,06 12,14 10,99 9,98 4 Kemiskinan Persen 5,18 5,14 6,23 7,12 7 6,5 5 IPM Nilai 71,59 71,93 71,92 72,43 72,82 73,26 Sumber: Proyeksi tim Penyusun Perubahan RPJMD berdasarkan data dari Dokumen RPJMD 2019-2023 Tabel 8.3 Keselarasan Target Indikator Makro Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan Nasional No. Indikator Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 Indikator Pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 Indikator Pembangunan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 Target Target Target 2020 2021 2022 2023 2024 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022 2023 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.60 5.8 5.9 6.1 6.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.70 6.00 6.20 5.80 5.95 6.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5.9 -3,7 3,07 5,21 5,47 2 Tingkat Kemiskinan (%) 9.81 9.43 9 8.55 8.15 Tingkat Kemiskinan (%) 5.25 5.13 5.00 5.12 5.06 5.00 Tingkat Kemiskinan (%) 5,14 6,23 7,12 7 6,5 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4.20 4.00 3.80 3.40 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8.69 8.45 8.20 8.19 8.03 7.84 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 8,91 13,06 12,14 10,99 9,98 4 Indeks Pembangunan Manusia 75.54 Indeks Pembangunan Manusia 71.35 71.77 72.2 72.75 73.21 73.68 Indeks Pembangunan Manusia 71,93 71,92 72,43 72,82 73,26 5 Rasio Gini 0.360 - 0.374 Rasio Gini 0.40 0.390 0.390 0.370 0.365 0.360 Rasio Gini 0.325 0.285 0.26 0.24 0.22 6 Penurunan Emisi GRK (%) 27.3 7 Inflasi 4 3.7 4.20 3.70 3.70 3.70 Inflasi 3,31 1,45 3,44 2,93 2,5 Indikator utama tersebut merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang dilaksanakan OPD. Lebih lanjut, indikator kinerja program yang terukur merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (outputs) yang dilaksanakan OPD. Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya. Indikator tersebut diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019-2023 yang telah direncanakan. Dokumen ini sendiri merupakan revisi atas RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023, sehingga tahun 2018 merupakan tahun dasar, tahun 2019 dan 2020 merupakan tahun pertama dan kedua RPJMD dan tahun 2023 merupakan tahun ke lima RPJMD. Indikator-indikator kinerja daerah tersebut dituangkan dalam tabel 8.5 dan 8.7 berikut : Tabel 8.4 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sebelum perubahan) Indikator Sasaran Satuan Realisasi Kinerja Target Kinerja Awal Transisi I II III IV V 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Realisasi Target Target Target Target Target Target Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban Persen 70 70 72 74 76 78 80 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 69,47 69,61 70,27 70,87 71,17 71,47 71,77 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 8,24 8,27 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Persen 5,32 5,32* 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Persen 10,57 9,70 9,65 9,61 9,32 9,05 8,80 Nilai AKIP Nilai 61,97 61,87 65 71 73 77 81 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 74,22 75,05 77 79 81 83 89 Indeks Integritas Indeks - - 60 65 70 75 80 Prosentase Infrastruktur Wilayah dalam kondisi baik Persen 84 85 87 89 91 93 95 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Indeks - 48,90 50 52 54 56 58 Indeks Inovasi Daerah Indeks - - 20 25 30 35 40 Tabel 8.5 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sesudah perubahan) No. Indikator Saasaran Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 6 8 9 10 11 12 13 14 1 Persentase penanganan kasus ketentraman dan ketertiban 70% 101,86% 148,4% 100% 100% 100% 100% 2 Angka Harapan Hidup (AHH) 69,61 69,79 69,89 69,96 70,08 70,21 70,21 No. Indikator Saasaran Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 6 8 9 10 11 12 13 14 3 Prevalensi stunting 19% 12% 8,5% 18% 16% 14% 14% 4 Cakupan Jaminan Kesehatan (UHC) 80% 80% 81% 86,3% 87% 88% 88% 5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 62,25 61,54 61,53 61,88 62,05 62,11 62,11 6 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Dalam Tahun) 8,27 8,28 8,39 8.41 8.45 8.49 8,7 7 Laju Pertumbuhan ekonomi sektor Pertanian (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan) 2,98% 2,25% 3,69% 4,32% 5,27% 5,56% 5,56% 8 Penambahan Kunjungan wisatawan - 11% -75% 2% 4% 6% 6% 9 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten 77,3 -27,8 20,1 5,12 5,12 5,12 5,12 10 Tingkat Partispasi Angkatan Kerja 63,01% 66,07 65,43 66% 68% 70% 70% 11 Persentase koperasi aktif 78,83 49,92 56,80 50,00 55,00 60,00 60,00 12 Jmlah Industri kecil dan Menengah di Kabupaten 25.103 16.866 15.866 16.366 16.866 17.366 17.366 13 Nilai AKIP 61,87 70,13 70,75 71,37 71,99 72,61 72,61 14 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 75,05 83,66 86,36 81 83 89 89 15 Survey Eksternal Persepsi Korupsi /Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) - 3,39 3,59 70,11 70,56 71,01 71,01 16 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) - 2,98 3 3,08 3,15 3,25 3,25 17 Prosentase infrastruktur wilayah dalam kondisi baik 85 87 89 91 93 95 95 18 Presentase Sumber Air Minum Rumah Tangga 39,53 42,35 41,59 45,00 50,00 60 60 No. Indikator Saasaran Kondisi Awal Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 1 6 8 9 10 11 12 13 14 19 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak 81,21 72,89 82,23 85,89 88,89 91,89 91,89 20 IKA (Indeks Kualitas Air) - 67,29 63,49 56,5 57 57,5 57,5 21 Persentase timbulan sampah yang ditangani 23,63 24,13 24,63 25,13 25,63 26,13 26,13 22 Indeks Risiko Bencana 175,01 163,32 146,93 135 130 125 125 23 Jumlah inovasi yang diimplementasikan - 5 10 35 40 45 45 Sumber: Proyeksi Tim Penyusun Perubahan RPJMD berdasarkan data dari Dokumen RPJMD 2019-2023 Tabel 8.6 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sebelum Perubahan) NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Pertumbuhan PDRB Persen 5.84 5.86 5.88 5.90 5.92 5.94 5.96 Bappeda 2 Laju inflasi Persen 3.5 3.50 3.45 3.40 3.35 3.30 3.25 Bappeda 3 PDRB per kapita Juta Rp 33.28 34.78 36.28 37.78 39.28 40.78 42.28 Bappeda 4 Indeks Gini Persen 0.31 0.31 0.30 0.30 0.29 0.29 0.28 Bappeda 5 Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Persen 1.13 1.10 1.08 1.05 1.03 1.00 0.98 Bappeda 6 Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Persen 94.61 94.82 94.86 94.90 94.94 94.98 95.02 Bappeda 7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 70,97 71,59 71,6 71,7 71,8 71,9 72 Bappeda 8 Angka melek huruf Persen 95.92 96.76 96.78 96.80 96.82 96.84 96.84 Bappeda 9 Angka rata-rata lama sekolah Persen 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.90 Disdik NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 Angka usia harapan hidup Persen 69.47 69.57 69.67 69.77 69.87 69.97 70.07 Bappeda 11 Persentase balita gizi buruk Persen 0.38 0.35 0.33 0.30 0.27 0.24 0.21 Dinkes 12 Prevalensi balita gizi kurang Persen 3.14 3.12 3.1 3.08 3.06 3.04 3.02 Dinkes 13 Cakupan Desa Siaga Aktif Persen 84.92 85.22 85.52 85.82 86.12 86.42 86.72 Dinkes 14 Tingkat partisipasi angkatan kerja Persen 65.12 66.45 63.86 63.90 63.94 63.99 64.03 Disnaker 15 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 10.57 9.7 9.65 9.61 9.32 9.05 8.80 Disnaker 16 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Persen 31.70 30.70 29.70 28.70 27.70 26.70 25.70 Dinsos 17 Indeks Kepuasan Masyarakat 74,22 75,05 77 79 81 83 89 Setda 18 Persentase PAD terhadap pendapatan Persen 53.05 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 Bappenda 19 Opini BPK Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKAD NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 Penguatan cadangan pangan Ton 476,047.00 526,047.00 576,047.00 626,047.00 676,047.00 726,047.00 776,047.00 DPKP 21 Kontribusi sektor pertanian/perkebun an terhadap PDRB Persen 6.81 6.82 6.83 6.84 6.85 6.86 6.87 DPKP 22 Produksi sektor pertanian Ton Gkp 477,768.00 567,768.00 657,768.00 747,768.00 837,768.00 927,768.00 1,017,768.0 0 DPKP 23 Pertumbuhan Industri Persen 3.63 3.83 4.03 4.23 4.43 4.63 4.83 Disperindag II. ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (Indikator keterbukaan ekonomi) Persen 71.52 73.52 75.52 77.52 79.52 81.52 83.52 Bappeda 2 Rasio ketergantungan Persen 45.06 44.86 44.66 44.46 44.26 44.06 43.86 Bappeda III. ASPEK PELAYANAN UMUM 3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar A Pendidikan Disdik NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persen 41 43.00 45.00 47.00 49.00 51.00 53.00 Disdik Angka partisipasi kasar : Disdik 2 APK SD./MI Persen 102.57 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Disdik 3 APK SMP/MTs Persen 94.32 106.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Disdik Angka pendidikan yang ditamatkan : Disdik 4 APT SD/MI Persen 13.57 16.57 19.57 22.57 25.57 28.57 31.57 Disdik 5 APT SMP/MTs Persen 6.64 7.64 8.64 9.64 10.64 11.64 12.64 Disdik Angka Partisipasi Murni : Disdik 6 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persen 88.18 88.68 89.18 89.68 90.18 90.68 91.18 Disdik 7 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persen 67.09 69.09 71.09 73.09 75.09 77.09 79.09 Disdik 8 Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A Persen 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Disdik 9 Angka partisipasi sekolah (APS) Persen 95.69 96.19 96.69 97.19 97.69 98.19 98.69 Disdik NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 SMP/MTs/Paket B Angka Putus Sekolah: Disdik 10 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persen 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 Disdik 11 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persen 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 Disdik Angka Kelulusan: Disdik 12 Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persen 100 100 100 100 100 100 100 Disdik 13 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persen 100 100 100 100 100 100 100 Disdik Angka Melanjutkan (AM): Disdik 14 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Persen 98.05 98.06 98.06 98.07 98.07 98.08 98.08 Disdik 15 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persen 83.93 83.98 84.03 84.08 84.13 84.18 84.23 Disdik NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Nilai 0.029 0.029 0.030 0.030 0.031 0.031 0.032 Disdik 17 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Nilai 0.030 0.032 0.034 0.036 0.038 0.040 0.042 Disdik 18 Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Nilai 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 Disdik 19 Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah Nilai 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 Disdik 20 Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Persen 15.36 16.36 17.36 18.36 19.36 20.36 21.36 Disdik 21 Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan Persen 95.92 96.76 96.78 96.80 96.82 96.84 96.84 Disdik NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 laki‐laki 22 Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persen 95.92 96.76 96.78 96.80 96.82 96.84 96.84 Disdik 23 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Persen 90 97.13 97.63 98.13 98.63 99.13 99.63 Disdik B Kesehatan 1 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Bayi 244 199 189 179 169 159 149 Dinkes 2 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Jiwa 62 67 65 63 61 59 57 Dinkes 3 Rasio posyandu per satuan balita Nilai 0.615 0.62 0.625 0.63 0.635 0.64 0.645 Dinkes 4 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Nilai 0.0043 0.0048 0.0053 0.0058 0.0063 0.0068 0.0073 Dinkes 5 Rasio Rumah Sakit per satuan Nilai 0.00077 0.00082 0.00087 0.00092 0.00097 0.00102 0.00107 Dinkes NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 penduduk 6 Rasio dokter per satuan penduduk Persen 0.0297 0.0347 0.0397 0.0447 0.0497 0.0547 0.0597 Dinkes 7 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 89.09 89.29 89.49 89.69 89.89 90.09 90.29 Dinkes 8 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persen 94.3 94.35 94.40 94.45 94.50 94.55 94.60 Dinkes 9 Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persen 97.4 97.45 97.50 97.55 97.60 97.65 97.70 Dinkes 10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Anak 92.06 92.11 92.16 92.21 92.26 92.31 92.36 Dinkes 11 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Persen 92.06 93.06 94.06 95.06 96.06 97.06 98.06 Dinkes NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TBC BTA 12 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinkes 13 Penderita diare yang ditangani Persen 100 89.58 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dinkes 14 Angka kejadian Malaria Kasus 0 0 0 0 0 0 0 Dinkes 15 Cakupan kunjungan bayi Persen 99.1 99.20 99.30 99.40 99.50 99.60 99.70 Dinkes 16 Cakupan puskesmas Persen 15.72 20.72 25.72 30.72 35.72 40.72 45.72 Dinkes 17 Cakupan pembantu puskesmas Persen 16.78 18.78 20.78 22.78 24.78 26.78 28.78 Dinkes 18 Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Persen 95.3 96.8 97.3 97.8 98.3 98.8 99.3 Dinkes 19 Cakupan pelayanan nifas Persen 92.7 93.7 94.7 95.7 96.7 97.7 98.7 Dinkes 20 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persen 88.2 96.8 97.8 98.8 99.8 100 100 Dinkes 21 Cakupan pelayanan Persen 91 92 93 94 95 96 97 Dinkes NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 anak balita 22 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Persen 83.99 85.99 87.99 89.99 91.99 93.99 95.99 Dinkes C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang C1 Pekerjaan Umum: 1 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 91.66 92.66 93.66 94.66 95.66 96.66 97.66 BMSDA 2 Persentase rumah tinggal bersanitasi Persen 80 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 BMSDA 3 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persen 49.52 54.52 59.52 64.52 69.52 74.52 79.52 BMSDA 4 Persentase areal kawasan kumuh Persen 13.8 13.30 12.80 12.30 11.80 11.30 10.80 Perkim C2 Penataan Ruang: 1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Persen 13.33 15.33 17.33 19.33 21.33 23.33 25.33 DTRB NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Persen 12 13 14 15 16 17 18 DLHK 3 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Persen 99.06 99.11 99.16 99.21 99.26 99.31 99.36 DTRB D Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 Rasio rumah layak huni Persen 86.2 86.7 87.2 87.7 88.2 88.7 89.2 Perkim F Sosial 1 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Persen 99.92 99.93 99.94 99.95 99.96 99.97 99.98 Dinsos 3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar G Tenaga Kerja 1 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persen 12 8.94 10.00 13.00 16.00 18.00 20.00 Disnaker NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Persen 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Disnaker H Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 2.88 2.88 2.88 3.08 3.28 3.48 3.68 DPPA 2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Persen 14 14 14 20.00 20.00 20.00 20.00 DPPA 3 Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persen 21.97 22.47 22.97 23.47 23.97 24.47 24.97 DPPA 4 Partisipasi angkatan kerja perempuan Persen 21.97 22.47 22.97 23.47 23.97 24.47 24.97 DPPA 5 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SD Persen 1.01 1.01 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 DPPA NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMP Persen 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 DPPA 7 Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMA Persen 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 DPPA 8 Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐laki pada kelompok usia 15‐24 tahun Persen 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 DPPA I Pangan 1 Ketersediaan pangan utama Ton 476,047 596,351 716,655 766,655 816,655 866,655 916,655 DPKP 2 Ketersediaan energi dan protein perkapita Kalori 121318 126233 131148 136,148 141,148 146,148 151,148 DPKP 3 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persen 100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 DPKP J Pertanahan 1 Persentase luas lahan bersertifikat Persen 75.4 75.40 76.40 77.40 78.40 79.40 80.40 Perkim NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Penyelesaian izin lokasi Persen 100 100 100 100.00 100.00 100.00 100.00 DTRB K Lingkungan Hidup 1 Timbulan sampah yang ditangani Persen 23.63 23.63 24.13 24.63 25.13 25.63 26.13 DLHK L Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk Persen 90.48 107.63 96.00 97 98 99.00 100.00 DKPS M Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 Persentase PKK aktif Persen 100 100 100 100 100 100 100 DPMPD 2 Persentase Posyandu aktif Persen 100 100 100 100 100 100 100 DPMPD N Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persen 3.1 3.03 3.08 3.06 3.05 3.04 3.03 DPPKB 2 Total Fertility Rate Persen 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.30 2.30 DPPKB NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (TFR) 3 Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) Persen 39.39 48.48 57.57 62.90 68.24 73.57 78.90 DPPKB 4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persen 45 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 DPPKB 5 Rata-rata jumlah anak per keluarga Persen 1.53 1.53 1.53 1.52 1.52 1.51 1.50 DPPKB NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6 Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 Persen 69.21 69.63 70.05 70.10 70.15 70.20 70.25 DPPKB 7 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Tahun 39.6 39.60 39.60 40.32 41.04 41.77 42.49 DPPKB 8 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Persen 6.92 6.71 6.50 6.36 6.22 6.08 5.93 DPPKB 9 Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persen 15.44 15.44 15.44 15.41 15.38 15.35 15.32 DPPKB 10 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 24.84 24.75 24.66 24.61 24.56 24.51 24.46 DPPKB NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persen 4.85 9.70 14.55 15.22 15.88 16.55 17.22 DPPKB 12 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Persen 84.69 86.17 87.35 87.38 87.40 87.43 87.46 DPPKB 13 Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB Persen 90.05 84.50 97.96 97.98 98.01 98.03 98.05 DPPKB 14 Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Persen 834.83 91.05 96.07 96.17 96.28 96.38 96.49 DPPKB 15 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Persen 6.9 13.80 20.70 21.37 22.03 22.70 23.37 DPPKB 16 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Persen 27.59 55.18 82.77 83.44 84.10 84.77 85.44 DPPKB NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 17 Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Persen 0.15 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 DPPKB 18 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri Persen 92.6 95.44 98.28 98.34 98.40 98.45 98.51 DPPKB 19 Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Persen 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 DPPKB NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang Kabupaten/Kota Persen 216.24 432.48 648.72 649.39 650.05 650.72 651.39 DPPKB 21 Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes Persen 150.32 300.64 450.96 451.63 452.29 452.96 453.63 DPPKB 22 Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Persen 73.12 146.24 219.36 220.03 220.69 221.36 222.03 DPPKB NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa Persen 100 100 100 100 100.00 100.00 100.00 DPPKB 24 Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persen 93.62 93.70 93.80 93.90 93.90 93.90 93.91 DPPKB 25 Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Persen 32.35 64.70 97.05 97.72 98.38 99.05 99.72 DPPKB 26 Rata-rata usia kawin pertama wanita Usia Rata- Rata 18 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 DPPKB 27 Persentase Persen 0.28 0.56 0.84 2.84 4.84 6.84 8.84 DPPKB NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes O Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah 1 Persentase koperasi aktif Persen 81.13 81.63 82.13 82.63 83.13 83.63 84.13 Dinkop 2 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Persen 93.85 93.88 93.91 93.94 93.97 94.00 94.03 Dinkop P Penanaman Modal 1 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 313 1,159 1,182 1,206 1,230 1,255 1,280 DPMPTSP 2 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Milyar Rupiah 12,032 17,743 18,311 18,933 19,615 20,360 21,175 DPMPTSP 3 Kenaikan / penurunan Nilai Persen 61.0 9.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 DPMPTSP NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Realisasi PMDN (milyar rupiah) Q Kebudayaan 1 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persen 40 40 45 50 55 60 65.00 Disporabudp ar 2 Persentase Wirausaha Muda Persen 42 57 62 67 72 77 82.00 Disporabudp ar Cakupan Pembinaan Olahraga persen 38 38 38 38 38 38 38.00 Disporabudp ar Cakupan Pembinaan Atlet Muda persen 0 20 20 30 40 50 60.00 Disporabudp ar Jumlah Atlet Berprestasi Orang 16 41 18 43 20 45 22.00 Disporabudp ar Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali 15 15 151 15 15 15 15.00 Disporabudp ar Kunjungan wisata Persen 30 40 50 60 70 80 90.00 Disporabudp ar R Perpustakaan 1 Jumlah pengunjung perpustakaan per Persen 5.77 10.77 15.77 20.77 25.77 30.77 35.77 DPA NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tahun 2 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persen 55 60 65 70 75 80 85 DPA 3 Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Buah 58,120 60,120 62,120 64,120 66,120 68,120 70,120 DPA S Kearsipan 1 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Persen 49.2 59.20 69.20 79.20 89.20 99.20 109.20 DPA 2 Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kegiatan 1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 DPA T Pariwisata 1 Kunjungan wisata Persen 45,122 50,122 55,122 60,122 65,122 70,122 75,122 Disporabudp ar U Pertanian 1 Kontribusi sektor pertanian/perkebun an terhadap PDRB Persen 6.81 6.82 6.83 6.84 6.85 6.86 6.87 DPKP NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 V Perdagangan 1 Ekspor Bersih Perdagangan Milyar 14,492,070 15,250,730 16,009,391 17,009,391 18,009,391 19,009,391 20,009,391 Disperindag W Perindustrian 1 Cakupan bina kelompok pengrajin Persen 13.33 18.33 23.33 28.33 33.33 38.33 43.33 Disperindag X Kelautan dan Perikanan 1 Produksi perikanan Ton 94.03 99.03 104.03 109.03 114.03 119.03 124.03 Diskan 2 Konsumsi ikan Persen 100.8 101.80 102.80 103.80 104.80 105.80 106.80 Diskan 3 Cakupan bina kelompok nelayan Persen 34.47 38.47 42.47 46.47 50.47 54.47 58.47 Diskan 4 Produksi perikanan kelompok nelayan Persen 21.47 23.47 25.47 27.47 29.47 31.47 33.47 Diskan 5 Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Persen 99.75 99.78 99.81 99.84 99.87 99.90 99.93 Diskan 6 Nilai tukar nelayan Persen 119.68 121.68 123.68 125.68 127.68 129.68 131.68 Diskan Y Perencanaan Pembangunan NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tida k Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda 2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/Tida k Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda 3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/Tida k Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda 4 Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tida k Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Persen 96.46 99.07 100 100 100 100 100 Bappeda 6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persen 100 100 100 100 100 100 100 Bappeda Z Keuangan 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKAD 2 Persentase SILPA Persen 18.9 18.85 18.80 18.75 18.70 18.65 18.60 BPKAD 3 Persentase SILPA terhadap APBD Persen 18.9 18.85 18.80 18.75 18.70 18.65 18.60 BPKAD 4 Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Persen 0.63 0.58 0.53 0.48 0.43 0.38 0.33 BPKAD 5 Persentase belanja pendidikan (20%) Persen 27.02 27.07 27.12 27.17 27.22 27.27 27.32 BPKAD 6 Persentase belanja kesehatan (10%) Persen 19.45 19.55 19.65 19.75 19.85 19.95 20.05 BPKAD NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7 Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung Persen 1.94 2.04 2.16 2.16 2.17 2.17 2.18 BPKAD 8 Belanja Langsung Persen 65.99 67.15 68.31 68.36 68.41 68.46 68.51 BPKAD 9 Belanja Tidak Langsung Persen 34.01 32.85 31.69 31.64 31.59 31.54 31.49 BPKAD 10 Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Persen 9.45 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 BPKAD 11 Penetapan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BPKAD AA Pengawasan 1 Persentase tindak lanjut temuan Persen 75.54 77.54 79.54 81.54 83.54 85.54 87.54 Inspektorat AB Sekretariat Dewan 1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota ya/tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Setwan NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) ya/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Setwan 3 Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen ya/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Setwan NO Indikator Kinerja Daerah Satuan Realisasi Target OPD 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Tabel 8.7 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 (Sesudah Perubahan) Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Pertumbuhan PDRB Persen 5,8 5,58 -3,7 3,07 5,21 5,47 Bappeda laju Inflasi Persen 3,46 3,31 1,45 3,44 2,93 2,5 Bappeda PDRB per kapita Rupiah 35,16 36,93 34,79 35,85 37,09 38,24 Bappeda Indeks Gini Indeks 0,342 0,325 0,285 0,26 0,24 0,22 Bappeda Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional) Indeks 1,08 1,05 1,43* 1,21 1,25 1,3 Bappeda Persentase penduduk diatas garis kemiskinan Persen 94,82 94,86 93,77 94,36 94,85 95,22 Bappeda Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 71,59 71,93 71,92 72,43 72,82 72,82 Bappeda Angka melek huruf Persen 98,9 99,24 97,62 97,24 98,68 99,11 Dinas Pendidikan Angka rata-rata lama sekolah Tahun 8,27 8,28 8.39 8.61 8,45 8,49 Dinas Pendidikan Angka usia harapan hidup Tahun 69,64 69,79 69,89 69,93 70,08 70,21 Dinas Kesehatan Persentase balita gizi buruk Persen 0,33 0,29 1,1 0,83 0,56 0,37 Dinas Kesehatan Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Prevalensi balita gizi kurang Persen 2,51 2,28 3,9 3,41 2,89 2,53 Dinas Kesehatan Cakupan Desa Siaga Aktif Persen 85,22 85,45 85,82 86,12 86,42 86,72 Dinas Kesehatan Tingkat partisipasi angkatan kerja Persen 63,5 66,69 66,64 66,64 66,93 67,67 Dinas Tenaga Kerja Tingkat pengangguran terbuka Persen 9,7 8,91 13,06 12,14 10,99 9,98 Dinas Tenaga Kerja Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Persen 30,7 30,7 41,19 35,95 32,8 29,65 Dinas Sosial Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 81,45 83,66 86,36 88,82 91,39 93,91 Bagian Otala Persentase PAD terhadap pendapatan Persen 52,58 48,07 46,66 48,07 49,85 51,44 Bapenda Opini BPK Status WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKAD Penguatan cadangan pangan Ton 25.700 12.800 25.000 25.501,61 26.635,23 27.452,85 Dinas Pertanian dan KP Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Persen 5,98 5,79 6,23 6,36 6,64 6,84 Dinas Pertanian dan KP Produksi sektor pertanian Ton 526.047,00 419.941,00 438.060,00 438.607,58 439.846,64 440.742,83 Dinas Pertanian dan KP Pertumbuhan Industri Persen 2,66 3,24 -8,17 2,95 2,95 3,05 Dinas Perindustriandan Perdagangan ASPEK DAYA SAING DAERAH Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi) Persen 73,53 73,52 34,23* 53,88 68,62 77,21 Dinas Perindustriandan Perdagangan Rasio ketergantungan (Dependency Ratio) Persen 44,86 44,86 44,46* 44,26 44,06 43,86 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Sipil ASPEK PELAYANAN UMUM LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR PENDIDIKAN Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Persen 43 40,3 47* 38,97 51 53 Dinas Pendidikan Angka partisipasi kasar SD/MI/Paket A Persen 86,81 110,56 109,49 100 100 100 Dinas Pendidikan Angka partisipasi kasar SMP/MTS/Paket B Persen 96,27 92,57 90,64 92,57 93,56 95,02 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SD/MI Persen 19,57 22,57 25,57 28,57 31,57 34,57 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi ditamatkan (APT) SMP/MTs Persen 8,64 9,64 10,64 11,64 12,64 13,64 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Persen 95,84 98,98 98,87 99,89 100 100 Dinas Pendidikan Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Persen 79,06 81,62 81,56 82,81 83,41 84,33 Dinas Pendidikan Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A Persen 99,76 100 100 100 100 100 Dinas Pendidikan Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B Persen 96,69 97,19 97,69 98,19 98,69 99,19 Dinas Pendidikan Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Persen 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 Dinas Pendidikan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Persen 0,07 0,06 0,04 0,03 0,03 0,02 Dinas Pendidikan Angka Kelulusan (AL) SD/MI Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pendidikan Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pendidikan Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Persen 98,06 96,69 97,19 97,63 98,09 98,54 Dinas Pendidikan Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Persen 83,98 84,03 84,08 84,13 84,18 84,23 Dinas Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar Nilai 0,034 0,036 0,038 0,04 0,04 0,05 Dinas Pendidikan Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah Nilai 0,034 0,036 0,038 0,04 0,04 0,05 Dinas Pendidikan Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Nilai 0,003 0,004 0,004 0 0 0,01 Dinas Pendidikan Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah Nilai 0,003 0,004 0,004 0 0 0,01 Dinas Pendidikan Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar Nilai 17,36 18,36 19,36 19,36 20,36 21,36 Dinas Pendidikan Angka melek huruf penduduk usia 15‐24 tahun, perempuan dan laki‐laki Persen 96,76 96,8 96,82 96,85 96,88 96,9 Dinas Pendidikan Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara) Persen 96,76 96,8 96,82 96,85 96,88 96,9 Dinas Pendidikan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D- IV Persen 90 92,5 92,7 93,65 94,22 94,98 Dinas Pendidikan KESEHATAN Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup Bayi 247 227 203 181 158 135,5 Dinas Kesehatan Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup Jiwa 44 29 38 35 38 38 Dinas Kesehatan Rasio posyandu per satuan balita Nilai 0,63 0,6 0,6 0,59 0,58 0,57 Dinas Kesehatan Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 1000 penduduk Nilai 0.0048 0,138 0,157 0,16 0,164 0,168 Dinas Kesehatan Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Nilai 0,0066 0,0067 0,0062 0,0063 0,0064 0,0066 Dinas Kesehatan Rasio dokter per satuan penduduk Nilai 0,035 0,022 0,026 0,031 0,036 0,043 Dinas Kesehatan Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani Persen 93,2 91,4 90,7 100 100 100 Dinas Kesehatan Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Persen 95,7 99,6 100,25 100 100 100 Dinas Kesehatan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Persen 98,2 98,2 90,9 93,46 96,9 99,91 Dinas Kesehatan Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Persen 92,11 98,8* 94,32 95,08 96,07 98,01 Dinas Kesehatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Persen 100 100* 100 100 100 100 Dinas Kesehatan Penderita diare yang ditangani Persen 86,32 96,61 70,35 100 100 100 Dinas Kesehatan Angka kejadian Malaria Kasus 0 0 0 0 0 0 Dinas Kesehatan Cakupan kunjungan bayi Persen 93,1 93,6 99,9 100 100 100 Dinas Kesehatan Cakupan puskesmas Persen 20,72 20,72 24,86 28,59 32,88 37,82 Dinas Kesehatan Cakupan pembantu puskesmas Persen 18,78 18,78 19,72 20,7 21,74 22,83 Dinas Kesehatan Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 Persen 96,1 98,2 97,7 100 100 100 Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan nifas Persen 93,4 97,5 99,4 100 100 100 Dinas Kesehatan Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Persen 76,9 80,5 80,5 100 100 100 Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan anak balita Persen 98,2 100 94,3 100 100 100 Dinas Kesehatan Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Persen 85,99 100,69 87,99 89,99 91,99 93,99 Dinas Kesehatan PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 RUANG PEKERJAAN UMUM Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Persen 75,21 88,54 87,55 88,78 89,41 90,33 Dinas Bina Marga dan SDA Persentase rumah tinggal bersanitasi Persen 92,6 91,75 93,93 94,6 95,73 96,63 Dinas Bina Marga dan SDA Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik Persen 54,52 59,52 64,52 69,52 74,52 79,52 Dinas Bina Marga dan SDA Persentase areal kawasan kumuh Persen 13,3 13,3 33,82 31,11 29,56 28,97 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman PENATAAN RUANG Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB Persen 15,33 15,33 96,91 97,61 98,17 98,59 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Persen 13 16,61 16,61* 17,05 17,06 17,06 Dinas Tata Ruang dan Bangunan Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan Persen 99,11 99,11 99,11* 99,11 99,11 99,11 Dinas Tata Ruang dan Bangunan PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN Rasio rumah layak huni Persen 92,6 98,17 94,45* 94,01 93,33 94,99 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman SOSIAL Persentase PMKS yang memperoleh Persen 99,93 99,93 99,99* 99,95 99,96 99,97 Dinas Sosial Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 bantuan sosial LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR TENAGA KERJA Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan Persen 8,94 36,1 14,64* 16,97 17,73 18,88 Dinas Tenaga Kerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Persen 100 100 100* 100 100 100 Dinas Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persen 2,88 2,97 54,7 55,2 55,6 55,9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR Persen 14 16 14 14,4 14,56 14,68 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Partisipasi perempuan di lembaga swasta Persen 22,47 23,18 22,72* 22,83 24,01 24,34 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Partisipasi angkatan kerja perempuan Persen 22,47 23,15 7,64* 16,7 21,07 21,14 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Perindungan Anak Rasio APM perempuan/laki‐laki di SD Persen 101 108 100* 100 100 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMP Persen 100 101 100* 100 100 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Rasio APM perempuan/laki‐laki di SMA Persen 100 100 99* 100 100 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Rasio melek huruf perempuan terhadap laki‐laki pada kelompok usia 15‐24 tahun Persen 99 100 100* 100 100 100 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak PANGAN Ketersediaan pangan utama Ton 596.351 429.941 448.491* 467.855,00 488.048,00 5091.16 Dinas Pertanian dan KP Ketersediaan energi dan protein perkapita Kalori 126.233 131.148 136.148 141.106 146.084 151.052 Dinas Pertanian dan KP Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pertanian dan KP PERTANAHAN Persentase luas lahan bersertifikat Persen 75,4 76,4 11,35 16,35 21,35 26,35 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman Penyelesaian izin lokasi Persen 100 100 100* 100 100 100 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pemakaman LINGKUNGAN HIDUP Timbulan sampah yang ditangani Persen 23,63 24,13 24,63 25,13 25,63 26,13 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk Persen 96,89 96,23 85,52 91,21 93,72 96,76 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase PKK aktif Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Desa Persentase Posyandu aktif Persen 100 100 91,86* 93,11 93,83 93,86 Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Persen 3,01 2,93 1,26 2,97 2,83 2,4 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Total Fertility Rate (TFR) Persen 2,32 2,32 2,552* 2,4 2,42 2,46 Persentase sektor yang tersosialisasi konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan) Persen 48.48 57.57 62.90* 68.24 73.57 78.90 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB Persen 45 45 45 45 45 45 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rata-rata jumlah anak per keluarga Persen 1,53 1,53 1,52 1,52 1,51 1,5 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Persen 69,63 70,05 57,79* 68,36 68,74 69,13 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19) Tahun 39,6 39,6 46,53* 41,91 40,18 40,32 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun Persen 6,71 6,5 6,36 6,19 6,03 5,86 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) Persen 15,44 15,44 26,44* 21,47 18,72 18,57 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persen 24,75 24,66 24,61 24,54 24,48 24,42 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi Persen 9,7 14,55 15,22 16,05 16,8 17,59 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB Persen 86,17 87,35 87,38 87,99 88,3 88,76 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB Persen 84,5 97,96 97,98 98,65 99 99,51 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB Persen 91,05 96,07 96,17 96,94 97,37 97,97 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan Persen 13,8 20,7 21,37 24,02 25,68 27,83 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa Persen 55,18 82,77 83,44 86,27 88,01 90,3 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB mandiri Persen 95,44 98,28 98,34 98,46 98,64 98,88 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan Persen 42 42 42 42 42 42 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat Persen 432,48 648,72 649,39 650,06 650,73 651,4 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes Persen 300,64 450,96 451,63 452,3 452,97 453,64 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan Persen 146,24 219,36 220,03 220,7 221,37 222,04 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan penyediaan Informasi Data Persen 100 100 100 100 100 100 Dinas Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Mikro Keluarga di setiap desa Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga Persen 93,7 93,8 93,9 94 94,1 94,2 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Persen 64,7 97,05 97,72 98,39 99,06 99,73 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Rata-rata usia kawin pertama wanita Usia Rata- Rata 20,12 19,6 18 16,94 15,61 14,42 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes Persen 0,56 0,84 2,84 3,64 4,62 5,24 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase koperasi aktif Persen 86,63 68,32 58,8 60,77 64,63 69,25 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Persentase Usaha Mikro dan Kecil Persen 93,88 93,91 93,94 93,97 94 94,03 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro PENANAMAN MODAL Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 1716 2776 3951 5.069 6.215 7.347 DPMPTSP Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Miliar Rupiah 21.333,90 15.403,42 18.500,13 19.917 21.271 22.657 DPMPTSP Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah) Persen 26,85 -5,89 58,05 7,66 6,8 6,51 DPMPTSP KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 40 45 50 55 60 65 Disporabudpar Persentase wirausaha muda Persen 57 62 5 29 63 69 Disporabudpar Cakupan pembinaan olahraga Persen 38 38 0 38 38 38 Disporabudpar Cakupan pembinaan atlet muda Persen 20 20 0 20 22 31 Disporabudpar Jumlah atlet berprestasi Orang 41 18 0 20 22 24 Disporabudpar KEBUDAYAAN Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kali 15 15 2* 11 13 15 Disporbudpar PERPUSTAKAAN Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Orang 304.358 335.707 72.256 101.158,40 132.507,40 145.758,14 Dinas Perpustakaan dan Arsip Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persen 60.000 68.000 111.363 131.908,20 157.471,48 175.914,87 Dinas Perpustakaan dan Arsip Jumlah koleksi judul buku perpustakaan Buah 60.120 68.000 111.363 131.860,20 157.404,28 175.820,79 Dinas Perpustakaan dan Arsip KEARSIPAN Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Persen 66 63 64,5* 65,25 66 66,75 Dinas Perpustakaan dan Arsip Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kegiatan 1 1 1* 1 1 2 Dinas Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Perpustakaan dan Arsip LAYANAN URUSAN PILIHAN PARIWISATA Kunjungan wisata Kunjungan 50.122 55.122 11.024* 27.129 31.092 48.472 Disporbudpar PERTANIAN Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Persen 5,98 5,79 6,23 6,36 6,64 6,84 Dinas Pertanian dan KP PERDAGANGAN Ekspor Bersih Perdagangan Miliar Rupiah 14,492,070 80.430.762.971 78.410.616. 950 83.881.186 .956 85.606.398.949 89.204.289.9 49 Dinas Perindustriandan Perdagangan PERINDUSTRIAN Cakupan bina kelompok pengrajin Persen 18,33 20 4,94* 12,92 13,9 14,02 Dinas Perindustriandan Perdagangan KELAUTAN DAN PERIKANAN Produksi perikanan Ton 90,03 98,7 100,14 21.005,96 21.109,69 21.213,43 Dinas Perikanan Konsumsi ikan Persen 101,8 100,06 100,25 1.089,42 1.132,06 1.174,88 Dinas Perikanan Cakupan bina kelompok nelayan Persen 38,47 24,14 28,8 33,64 38,38 43,17 Dinas Perikanan Produksi perikanan budidaya kelompok nelayan Persen 23,47 5,56 7,18 15,33 20,21 26,72 Dinas Perikanan Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman Persen 99,78 95,29 96,73 97,73 98,23 98,63 Dinas Perikanan Nilai tukar nelayan Persen 121,68 109,65 98,73 110,21 110,48 116,36 Dinas Perikanan PERENCANAAN PEMBANGUNAN Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Bappeda Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD Persen 99.07 100 100 100 100 100 Bappeda Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persen 100 100 100 100 100 100 Bappeda KEUANGAN Opini BPK terhadap laporan keuangan Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP WTP BPKAD Persentase SILPA terhadap APBD Persen 10,73% 13,23% 11,51% 8,48% 4,66% 0,00% BPKAD Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana Persen 0,58 0,58 0,48 0,43 0,38 0,33 BPKAD Belanja pendidikan (20%) Juta Rupiah 872.472,58 744.540,23 653.110,62 614.192,02 606.290,11 593.954,87 BPKAD Belanja kesehatan (10%) Juta Rupiah 436.236,29 372.270,12 326.555,31 307.096,01 303.145,06 296.977,43 BPKAD Perbandingan antara belanja operasi dengan belanja modal Rasio 2,02 2,83 3,58 3,32 3,19 3,12 BPKAD Belanja Operasi Persen 66,76% 73,88% 73,25% 76,53% 75,85% 75,41% BPKAD Belanja Modal Persen 33,10% 26,08% 20,44% 23,05% 23,75% 24,20% BPKAD Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Persen 9,83% 11,36% 14,24% 14,01% 13,90% 13,77% BPKAD Uraian Satuan Data Awal Target OPD Indikator Kinerja 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Penetapan APBD n.a Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BPKAD PENGAWASAN Persentase tindak lanjut temuan Persen 77,54 90 81,54 83,54 85,54 87,54 Inspektorat SEKRETARIAT DEWAN Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sekretariat DPRD Tersusun dan terintegrasinya Program- Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sekretariat DPRD Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sekretariat DPRD *Merupakan angka proyeksi Selanjutnya ditetapkan Pedoman Transisi pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebagai berikut:
9. 1.Masa berlaku Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah terhitung mulai setelah di sahkannya menjadi Perda.
10. 2.Pada Tahun ke lima (ke-5) setelah periode Bupati masa bakti 2019-2023 berakhir, ditetapkan satu tahun transisi, yaitu Tahun 2024 yang memuat penetapan indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang lima tahun selanjutnya.
11. 3.Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2019-2023, maka dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya. 9.2 KAIDAH PELAKSANAAN Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Dokumen ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra-PD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja BUPATI TANGERANG, Ttd. A. ZAKI ISKANDAR Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
a.Pemerintah Kabupaten Tangerang, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program- program yang dimuat dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019- 2023 dengan sebaik-baiknya serta masa transisi tahun 2024;
b.Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,serta program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019- 2023;
c.Pemerintah Kabupaten Tangerang wajib menjamin konsistensi antara Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
d.Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang wajib menjamin konsistensi antara dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019- 2023, dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang.
e.Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023 ke dalam Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023. BUPATI TANGERANG, A. ZAKI ISKANDAR