DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Wewenang dan Tanggung Jawab, Bab III Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Bab IV Kerja sama dan Koordinasi, Bab V Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; Bab VI Teknologi Informasi, Bab VII Peran Serta Masyarakat, Bab VIII Pembinaan dan Pengawasan, Bab IX Ketentuan Lain-lain, Bab X Pendanaan, Bab XI Ketentuan Penyidikan, Bab XII Ketentuan Pidana, Bab XIII Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratur€rn Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Luar Batas Kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta; c Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b d

2.Undang ... 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 39 Tahun L999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembara.n Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2Ol4 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2OL4 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 8a2l; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2OLO tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2078 tentang Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 616l; 3 4 5 6 7 8 9
10.Peraturan ...
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 5a8); 1 1. Peraturan Menteri Perhubunga.n Nomor PM 37 Tahun 2O2O tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 5791; 12, Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2OLl tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2OLt Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 131 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2OLt tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 20LL-2O3L (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2O2O Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2O2O Nomor O92Ol;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor Ol322l; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEI{YELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI LUAR BATAS KAWASAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL SOEKARNO-HATTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat ...
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah dalam penyelenggaraan Unrsan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentr€unan dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
6.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan pelindungan masyarakat.
7.Satuan Pelindunga.n Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan danlatau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan pelindungan masyarakat.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyrdikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, penyelenggara kegiatan dan / atau koorporasi.
10.Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan win. 1 1. Bandar Udara Internasional soekarno-Hatta yang selanjutnya disebut Bandara adalah kawasan yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tanger&rg, dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
12.Penyelenggaraan Ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
13.Penyelenggara Bandara adalah otoritas Bandara Wilayah I, Unit Penyelenggara Bandara, Penyelenggaran Pelayanan Navigasi Penerbangan, Badan Usaha Bandara, dan Badan Usaha Angkutan Udara.
14.Ketentraman ...
14.Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat yang selanjutnya disebut Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
15.Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyakarakat.
16.Aktivitas Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan Setiap orang atau badan di luar batas kawasan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.
17.Lampu Permukaan Non-Aeronautical Lighting adalah perangkat yang dapat memancarkan cahaya yang sangat terangfkuat yang mengganggu keamanan dan keselamatan penerb€rngan.
18.Laser adalah cahaya/sinar kuat yang timbul dari suatu perangkat elektronik yang mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.
19.Pesawat udara Tanpa Awak adalah sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.
20.Roket adalah wahana terbang dengan kecepatan tinggi yang mendapatkan dorongan daya luncur berasal dari pemakaian massa propelan yang disimpan atau bahan lainnya.
21.Layang-Layang adalah bangun datar atau bangun lainnya dengan berbagai bentuk yang dibuat dari bahan kertas, kain, parasut, atau bahan lainnya yang diterbangkan untuk tujuan permainan atau perlombaan.
22.Balon udara adalah benda yang lebih ringan dari pesawat udara yang tidak digerakkan oleh mesin, n€unun dapat terbang karena diisi dengan gas yang dapat mengapung (gas buoyancgl atau meralui pemanasan udara (airbome ?rcater).
23.Balap Burung adalah kompetisi kecepatan terbang burung merpati atau burung lainnya dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari ketinggian tertentu meluncur ke bawah di tempat yang telah ditentukan.
24.Petasan atau Kembang Api yang selanjutnya disebut Petasan adalah peledak berupa bubuk yang dikemas dalam beberapa lapis kertas yang dapat meledak di tanah atau di udara.
25.Hewan Ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara sebagai sumber pang?r, sumber bahan baku industri, atau sebagai pembantu pekerjaan manusia, meliputi kerbau, kuda, sapi, kambing, babi, dan unggas.
26.Hewan ...
26.Hewan Liar adalah hewan yang tidak dipelihara manusia yang hidup bebas di perkampungan, perkeblJnan, persawahan, hutan, sungai, atau laut.
27.Radio Antar-Warga adalah yaitu lwndie talkie, radio amatir dengan menggunakan gelombang AM atau FM dan radio RIG (Radio lguaneoudon Gironde) serta perangkat radio portabel yang beroperasi pada frekuensi penerbangan.
28.Keselamatan Masyarakat adalah suatu keadaan yang aman dan terhindar dari ancaman secara fisik, sosial, spiritual, emosional, pekerjaan, dan psikologis.
29.Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya
30.Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindung€u1 kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pem€rnfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
31.Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentr€rman dan ketertiban masyarakat, dan/atau kegiatan sosial kemasyarakatan.
32.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenter€unan, serta menyelenggarakan pelindung€rn masyarakat.
33.Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta pelindunga.n masyarakat.
34.Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif nonyustisial yang dilakukan oleh Pol PP terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, atau ketertiban umum.
35.Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Penegakan Perda dan Perbup adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pol PP yang bersifat preventif dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat. BAB 7-

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah benvenang menyelenggarakan ketertiban umum atas Aktivitas Masyarakat yang mengganggu atau mengancam Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan danlatau Keamanan Penerbangan di luar kawasan Bandara. (21 Penyelenggaraan Ketertiban Umum atas Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
1. a.memasang Lampu Permukaan Non-Aeronautical Ligltting;
2. b.menggunakan sinar Laser,
3. c.menerbangkan Pesawat Udara Tanpa Awak;
4. d.meluncurkan Roket;
5. e.menerbangkan Layang-Layang;
6. f.menerbangkan Balon Udara;
7. g.mengadakan lomba Balap Burung;
8. h.men)rulut Petasan;
9. i.memelihara Hewan Ternak; danlatau
10. j.menggunakan Radio Antar-Warga.

Pasal 3

Penyelenggaraaa.n Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh:

a.Satpol PP pada lingkup Daerah;
b.unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan; dan/atau
c.kepala desa atau lurah melalui Satlinmas di desa atau kelurahan.

Pasal 4

(1)Satpol PP pada lingkup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan unit pelaksana teknis Satpol PP di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum melalui:
1. a.deteksi dan cegah dini;
2. b.pembinaa.n dan penyuluhan;
3. c.patroli;
4. d.pengamanan;
5. e.pengawalan;
6. f.Penertiban; dan
7. g.penang€u1an unjuk rasa dan kerusuhan massa. (21 Penyelenggaran Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepala ...
(3)Kepala desa atau lurah melalui Satlinmas di desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam melaksanakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum melalui:
1. a.deteksi dan cegah dini; dan
2. b.pembinaa"n dan penyuluhan.
(4)Kepala desa atau lurah melalui Satlinmas di desa/kelurahan yang melaksanakaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c melaporkan kepada Satpol PP.

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menj aga Keselamatan Penerbangan danlatau Keamanan Penerbanga.n.

Pasal 6

(1)Setiap Orang mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan rasa aman, tenteram, dan bebas dari bahaya yang mengancam keselamatan diri, Keselamatan Penerbangan, danlatau Keamanan Penerbangan.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk tindakan untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap rasa €unan, tenteram, dan bahaya.

BAB III

PEIVYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Ketertiban Umum terhadap jenis Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara terpadu dan terkoordinasi. (21 Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibolehkan dengan ketentuan:
1. a.dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ; dan /atau
2. b.memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
(3)Kegiatan di Kawasan penerbangan dan/atau Keamanan Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentua.n peraturan perunda.ng-undangan. Bagian

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketertiban umum atas Aktivitas Masyarakat yang mengganggu atau mengancam Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, danlatau Keamanan Penerbangan. (21 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiringi dengan pemberian fasilitasi dan/atau mediasi Pemerintah Daerah dengan pemangku kepentingan Bandara atau badan usaha milik pemerintah pusat/daerah/swasta yang berlokasi di luar kawasan berbatasan Bandara.
(3)Fasilitasi dxrlatau mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat di bidang:
1. a.ketenagakerjaan;
2. b.kesehatan;
3. c.pendidikan;
4. d.sarana peribadatan; dan/atau
5. e.sarana prasarana lingkungan. (41 Pemberian fasilitasi dari Penyelenggara Bandara atau badan usaha milik pemerintah pusat/daerah/swasta yang berlokasi di luar kawasan berbatasan Bandara dapat bersumber dari tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pasal 9

(1)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)dilakukan melalui:
1. a.perencana€rn;
2. b.pencegahan;
3. c.penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
4. d.pelindungan;
5. e.pembinaan; dan
6. f.monitoring dan evaluasi. (21 Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan Penyelenggara Bandara danlatau dengan Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 10

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a tercantum dalam:
1. a.rencana strategls; dan
2. b.rencana kerja. (21 Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 11

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(1)huruf b dilakukan sebagai langkah preventif untuk menghindari Aktivitas Masyarakat.
(2)Pencegahan ... (21
(3)(41 (s) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (U dilakukan dalam bentuk penyadaran terhadap Aktivitas Masyarakat yang mengganggu atau meng€rncam Keselamatan Masyarakat, Keselamatan Penerbangan, dan latau Keamanan Penerbangan. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP. Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pencegahan Aktivitas Masyarakat dapat berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sasaran pencegahan sebagaim€rna dimaksud pada ayat
(1)yaitu Setiap Orang.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…