DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Indikator Bab III Tahapan Pengembangan KLA Bab IV Pengembangan KLA Bab Pemulihan Hak-Hak Anak Bab VI Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dan Dunia Usaha Bab VII Peran Serta Orang Tua/Wali, Keluarga, Masyarakat, dan Media Masa Bab Pemberian Penghargaan Bab IX Pendanaan Bab X Sanksi Administratif Bab XI Ketentuan Penyidikan Bab XII Ketentuan Peralihan Bab XIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keluarga ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah AnaI<, RBRA, tempat ibadah ramah Anak, KELANA, DEKELA, RW Ramah Anak, Forum Anak, dan satuan tugas sayang barudak.

Pasal 29

Keluarga ramah Anak merupakan Keluarga yang dapat melaksanakan fungsi dan kewajiban untuk mendukung tercapainya KLA.

Pasal 30

(1)Fungsi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi:
1. a.fungsi keagamaan;
2. b.fungsi... 24
3. b.fungsi sosial budaya;
4. c.fungsi cinta dan kasih sayang;
5. d.fungsiperlindungan;
6. e.fungsi sosialisasi dan pendidikan;
7. f.fungsi reproduksi; C. fungsi ekonomi; dan
8. h.fungsi pelestarian lingkungan. (21 Keluarga berkewajiban menghadirkan situasi dan kondisi ramah Anak.
(3)Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keluarga dapat beke{a sama dengan lingkungan Masyarakat di mala Anak tumbuh dan berkembang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Keluarga ramah Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

Sekolah Ramah Anak ditetapkan di setiap kecamatan dan di setiap jenjang pendidikan.

Pasal 32

(1)Penetapan Sekolah Ramah Anak didasarkan pada kemampuan sekolah dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagr Anak untuk belajar berinteraksi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan perdamaian. (21 Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling sedikit memenuhi ketentuan:
1. a.mempunyal... 25
2. a.mempunyai kebijakan yang anti terhadap kekerasan, penindasan, penggencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi yang mengatur sesarna siswa, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk pegawai sekolah lainnya;
3. b.memiliki program usaha kesehatan sekolah;
4. c.mempunyai lingkungan sekolah yang bersih dan sehat;
5. d.menerapkan perilaku hidup bersih sehat;
6. e.memenuhi kriteria sekolah adiwiyata;
7. f.memiliki war-ung/ kantin kejujuran dan sehat atau aktifitas perdagangan yang serupa; dan
8. g.siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekolah Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

Pelayanan Kesehatan Ramah Anak ditetapkan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 34

(1)Penetapan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak didasarkan pada kemampuan pelayanan kesehatan dalam menjamin pemenuhan Hak Anak dalam proses pemenuhan Pelayanan Kesehatan Ramah Anak. (21 Pelayanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) paling sedikit memenuhi ketentuan:
1. a.pembentukan kelembagaan yalg meliputi: 1) penanggung.. . 1) penanggung jawab Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, lebih dari 50% (lima puluh perseratus) tenaga kesehatan telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan 2l tersedia data terpilah tentang pemenuhan Hak Anak sesuai usia, jenis kelamin, dan permasalahan kesehatan Anak.
2. b.sarana dan prasarana yang meliputi: 1) ruang khusus untuk layanan konseling bagi Anak; 2l tersedia media tentang hak kesehatan Anak; 3) memiliki ruang laktasi dan melaksanakan inisiasi men)'usu dini (untuk pelayanan kesehatan yang melayani persalinan), merupakan kawasan tanpa rokok; dan 4l sanitasi lingkungan memenuhi ketentuan standar.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Ramah Anak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1)RBRA tersedia di seluruh fasilitas pelayanan publik, taman bermain Anak, pusat perbelanjaan, perkantoran, Pemerintah Daerah, dan swasta. (21 Perkantoran sebagaimana dimalsud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Daerah; dan
3. c.swasta. 26 27

Pasal 36

(1)RBRA didasarkan pada pemenuhan Hak Anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waltu luang, bergaul dengan Anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi mengembangkan diri. (21 RBRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi prinsip:
1. a.tidak ditarik bayaran;
2. b.nondiskriminasi;
3. c.kepentingan terbaik untuk Anak;
4. d.partisipasi Anak;
5. e.aman dan selamau
6. f.nyaman;
7. g.kreatif dan inovatif;
8. h.bersih; dan
9. i.sehat.
(3)Dalam penyelenggaraan RBRA wajib memenuhi ketentuan khusus yang mencakup:
1. a.klasifikasi usia Anak pengguna RBRA dari usia 0 (nol) sampai dengan 18 tahun;
2. b.ketentuan tipologi lokasi pada RBRA; dan
3. c.ketentuan bentuk kegiatan yang ada pada RBRA
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Anak ditetapkan di seluruh Pasal 38... 28

Pasal 38

(1)Penetapan tempat ibadah ramah Anak didasarkan pada pemenuhan Hak Anak dalam pelaksanaan ibadah sesuai agama masing-masing.
(2)Tempat ibadah ramah Anal< sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pafing sedikit memenuhi ketentuan:
1. a.pembentukan kelembagaan, meliputi: 1) penanggung jawab tempat ibadah ramah Anak, telah terlatih tentang hak asasi Anak; dan 2l terdapat kegiatan keagamaan bagi Anak sesuai usia dan jenis kelamin,
2. b.penyediaan sarana dan prasarana, meliputi: 1) fasilitas ibadah untuk Anak; 2l sarana dan prasarana bagi Anak penyandang disabilitas; 3) fasilitas informasi layak Anak; 4l tempat bermain ramah Anak; dan 5) tempat laktasi.
(1)(2t

Pasal 39

KELANA dan DEKELA merupakan bagian dari KLA. KELANA dan DEKELA sebagai bagiaa dari KLA berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA. KELANA dan DELANA ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Penetapan KELANA dan DEKELA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada indikator KELANA dan DEKELA. Indikator KELANA dan DEI(ELA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6)Untuk...
(3)
(4)(s)
(6)Untuk ditetapkan sebagai KLA, KELANA, seluruh desa/kelurahan di wilayah kecamatan telah memenuhi indikator DEKELA. (71 Untuk ditetapkan sebagai KELANA dan DEKELA, seluruh rukun warga di wilayah Desa/Kelurahan telah memenuhi indikator RW Ramah Anak.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…