DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 161

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Pemerintah Daerah Bab III Data dan Informasi Kepariwisataan Bab IV Pembangunan Kepariwisataan Bab V Kawasan Strategis Bab VI Usaha Pariwisata Bab VII Pengembangan Desa Wisata Bab VIII Pengembangan Ekonomi Kreatif Bab IX Perizinan Bab X Badan Promosi Pariwisata Daerah Bab XI Gabungan Industri Pariwisata Bab XII Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi, dan Tenaga Kerja Bab XIII Insentif XIV Pendanaan XV Kerjasama XVI Hak, Kewajiban, dan Larangan Bab XVII Pembinaan dan Pengawasan XVIII Penyidikan XIX Ketentuan Pidana XX Ketentuan Peralihan XXI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan;
b.bahwa sumber daya dan modal perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi wisata di daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dan Kebudayaan serta Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha pariwisata sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Kepariwisataan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang ... . - 2-
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang ...
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
12.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Banten Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 82); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
10.Daerah ...
10.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
11.Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi Daya Tarik Wisata alam, Wisata budaya, dan Wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.
12.Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
13.Usaha Pariwisata adalah Usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
14.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut Pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
15.Usaha Daya Tarik Wisata adalah Usaha pengelolaan Daya Tarik Wisata alam, Daya Tarik Wisata budaya, dan/ atau Daya Tarik Wisata buatan atau binaan manusia.
16.Usaha Kawasan Pariwisata adalah Usaha pembangunan dan/ atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah Usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata bukan angkutan transportasi regular atau umum.
18.Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan Wisata dan agen perjalanan Wisata.
19.Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah Usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/ atau penyajiannya.
20.Usaha Penyediaan Akomodasi adalah Usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk Wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan Pariwisata lainnya.
21.Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah Usaha penyelenggaraan kegiatan berupa Usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk Pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya Wisata tirta dan spa.
22.Usaha ...
22.Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra Usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan intemasional yang berkaitan dengan Kepariwisataan.
23.Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah Usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai Kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/ atau elektronik.
24.Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah Usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan Usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang Kepariwisataan.
25.Usaha Jasa Pramuwisata adalah Usaha penyediaan dan/ atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan Wisatawan dan/ atau kebutuhan biro perjalanan Wisata.
26.Usaha Wisata Tirta adalah Usaha penyelenggaraan Wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
27.Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
28.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifi.kat kepada Usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk Pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan Kepariwisataan.
29.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubemur, atau Bupati kepada pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegerasi.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

( 1) Kewenangan penyelenggaraan Kepariwisataan di Daerah berada pada Bupati.

(2)Kewenangan ...
(2)Kewenangan sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah;
2. b.menetapkan Destinasi Pariwisata Daerah;
3. c.menetapkan Daya Tarik Wisata Daerah;
4. d.menerbitkan perizinan berusaha;
5. e.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan Kepariwisataan di Daerah;
6. f.memfasilitasi dan melak:ukan promosi Destinasi Pariwisata dan produk Pariwisata yang berada di Daerah;
7. g.memfasilitasi pengembangan Daya Tarik Wisata baru;
8. h.menyelenggarak:an pelatihan dan penelitian Kepariwisataan dalam lingk:up Daerah;
9. i.memelihara dan melestarikan Daya Tarik Wisata yang berada di Daerah;
10. j.menyelenggarakan bimbingan masyarak:at sadar Wisata; dan
11. k.mengalokasikan anggaran Kepariwisataan.
(3)Bupati dapat mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dan huruf e sampai dengan huruf k kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarak:an urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
(4)Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimak:sud pada ayat (2) huruf d berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

DATA DAN INFORMASI KEPARIWISATAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menyediak:an data dan informasi Kepariwisataan.
(2)Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimak:sud pada ayat (1) bersifat terbuka dan mudah diak:ses oleh setiap orang melalui teknologi informasi.
(3)Penyediaan data informasi sebagaimana dimak:sud pada ayat ( 1) dilakukan melalui media:
1. a.cetak:;
2. b.elektronik; dan
3. c.online.
(4)Penyediaan data dan infomasi sebagaimana dimak:sud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
1. a.regulasi dan kebijak:an Kepariwisataan;
2. b.Destinasi Pariwisata;
3. c.Usaha Pariwisata;
4. d.seni budaya dan ekonomi kreatif; dan
5. e.data dan infomasi kunjungan Wisatawan.

Pasal 4

(1)Dalam penyediaan data dan informasi sistem Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Pemerintah Daerah membangun sistem informasi Kepariwisataan Daerah.
(2)Pembangunan sistem informasi Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sistem informasi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Kepariwisataan.
(3)Penggunaan sistem informasi Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaan dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sistem informasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sistem informasi Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

(1)Pembangunan Kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Daerah.
(2)Pembangunan Kepariwisataan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus berdasarkan rencana induk Kepariwisataan Daerah yang meliputi:
1. a.industri Pariwisata;
2. b.Destinasi Pariwisata;
3. c.pemasaran Pariwisata; dan
4. d.kelembagaan Kepariwisataan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mendorong pembangunan industri Pariwisata Daerah yang berstandar dan bersertifikat.
(2)Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan struktur industri Pariwisata;
2. b.daya saing produk Pariwisata;
3. c.kemitraan Usaha Pariwisata;
4. d.kredibilitas bisnis; dan
5. e.tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah membangun Destinasi Pariwisata.
(2)Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilakukan melalui:
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.pembangunan Daya Tarik Wisata;
3. c.pembangunan prasarana;
4. d.penyediaan fasilitas umum; dan
5. e.pembangunan fasilitas Pariwisata terpadu dan berkesinambungan.
(3)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, clilakukan melalui:
1. a.peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan Usaha produktif di bidang Pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya
2. b.meningkatkan dan mengembangkan Usaha Mikro sebagai penyedia produk pendukung di bidang Pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya;
3. c.mendorong perkembangan Usaha Pariwisata skala Usaha Mikro; dan
4. d.penguatan kemitraan antara Pemerintah Daerah, pelaku industri Pariwisata, dunia Usaha, dan masyarakat.
(4)Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai sosial, budaya, dan agama yang mencerminkan ciri khas Daerah.
(5)Pembangunan prasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan swasta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pembangunanprasarana dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana dan fasilitas umum yang memadai; dan
2. b.penyediaan fasilitas yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Pasal 8

Pembangunan pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi:

a.pemasaran Pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; dan
b.serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mendorong untuk peningkatan kelembagaan Pariwisata.
(2)Peningkatan kelembagaan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
2. b.pengembangan sumber daya manusia;
3. c.regulasi; dan
4. d.mekanisme operasional di bidang Kepariwisataan.

Pasal 10

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisataan sesuai dengan rencana induk pembangunan Kepariwisataan Daerah. BABV KAWASAN STRATEGIS

Isi peraturan

Teks161PDFHirarki

Memuat teks peraturan…