DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 4 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemberian Gaji Ketiga Belas Bab III Pembayaran Bab IV Pendanaan Bab V Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi Aparatur Negara Tahun 2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 5);
9.Peraturan…
9.Peraturan Bupati Tangerang Nomor 83 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2021 Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR NEGARA TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tangerang.
6.Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tangerang.
7.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Pegawai…
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaran urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
12.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
13.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.

BAB II

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Gaji ketiga belas diberikan kepada aparatur negara Daerah yang terdiri atas:
1. a.PNS;
2. b.calon…
3. b.calon PNS;
4. c.Bupati dan Wakil Bupati;
5. d.Pimpinan dan Anggota DPRD;
6. e.pimpinan BLUD;
7. f.pegawai Non-Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD; dan
8. g.PPPK.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional ahli utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.
(3)Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
1. a.dewan pengawas; dan
2. b.pejabat pengelola.

Pasal 3

(1)Pegawai Non-Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara Indonesia;
2. b.pada…
3. b.pada saat peraturan Bupati ini diundangkan, telah malaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja;
4. c.pendanaan belanja pegawainya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
5. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Pegawai Non-ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tunjangan Hari Raya dapat diberikan apabila:
1. a.telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima gaji ketiga belas; atau
2. b.telah ditetapkan menerima gaji ketiga belas oleh pejabat Pembina kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Gaji ketiga belas bagi PNS dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf g, terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan…
3. b.tunjangan keluarga;
4. c.tunjangan pangan;
5. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
6. e.tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Gaji ketiga belas bagi calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan dan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen), sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(3)Tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dihitung dari 80% (delapan puluh persen) tambahan penghasilan yang diterima PNS dalam jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatan yang sama.
(4)Gaji ketiga belas bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.tunjangan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
(5)Gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Uang Representasi;
2. b.tunjangan keluarga; dan
3. c.Tunjangan…
4. c.Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(6)Gaji ketiga belas bagi pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan pegawai Non-Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, paling banyak sebesar gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatan atau kelas jabatannya setara.
(7)Gaji ketiga belas bagi pimpinan BLUD dan pegawai Non- Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1)Pembayaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
(3)Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni tahun 2022. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.

Pasal 9

Mekanisme pembayaran gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pemberian gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.APBD; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 4 Juli 2022 BUPATI TANGERANG, Ttd. A, ZAKI ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa padatanggal 4Jub2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. MOCH, MAESYAL RASYID BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR2T Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ,0 l\,,* THOMAS SIRAIT, S.H. NIP. 1967061t 2002t2 I OOt

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…