Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2022
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
Ringkasan
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2011
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 201 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42471 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4 . Undang-Undang. . . d Mengingat : 1 2 3 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Paj ak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628\; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); l0.Peraturan Menteri... 7 6. B. 9. I 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 202 1 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 201 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 061l) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0116); 11. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (kmbaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 201 1 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang) Nomor 0116) diubah sebagai berikut: l.Ketentuan Pasal... 1 5 Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 7, angka 9, angka 10, angka 18, dan angka 79 diubah, angka 12 sampai dengan angka 17, angka 19 sampai dengan angka 28, angka 36 sampai dengan angka 39, angka 40a dan angka 40b, angka 80, angka 81, angka 86, dan angka 87 dihapus, di antara angka 18 dan angka 18 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 18a sampai dengan angka 18d, dan ditambah 6 (enam) angka yakni angka 88 sampai dengan angka 93 sehingga Pasal I berbunyi sebagai berikut:
Daerah adalah Kabupaten Tangerang. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Tangerang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. T.Badan adalah... 1 2 3 4 5 6 6
l l.Bangunan Gedung... 7 11. t2. 13. t4. 15. t6. 17. 18. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung. 1Ba. 18b. lSc.Standar Teknis... 18c. 18d. -B Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu. 30.Minuman Beralkohol... 19. 20. 21. 22. 23. 24. c< 26. 27. 28. 29. I JI JZ. 34. 35. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan pengedaran dan atau menjual minuman beralkohol. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan minuman beraikohoi yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau badan hukum yang dimiliki oleh warga negara Indonesia berkedudukan di wilayah Pengecer adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan. Surat lzin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan golongan C. Dihapus. Dihapus. Dihapus. Dihapus. 40.lndeks Lokasi... 36. J/. 38. 39. 30. JJ. 40. 4Oa. 40b. 4t. 42. 43 44. 45. 46. 47. Indeks lokasi adalah indeks yang ditetapkan berdasarkan klasifikasi ruang milik jalan di lokasi tempat usaha yang mengacu pada lebar ruang milik jalan. Dihapus. Dihapus. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Trayek adalah iintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap dan jadual tetap maupun tidak terjadual dalam wilayah Daerah. Angkutan khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, anak sekolah dan kawasan permukiman. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Angkutan Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas. 49.Mobil Penumpang... 48.
58.Dihapus... 67.Pembudidayaan...
6l . Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu usaha perikanan.
T4.Perluasan Usaha... -t4- 74. -7< 76. Perluasan Usaha Pembudidayaan Ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP. Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah Izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disingkat ZEEI adalah jalur yang di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia. Wilayah Pengelolaan Perikanan selanjutnya disingkat WPP adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. Dihapus. Dihapus. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83 84 85 89. 90. 91. 86. 87. 88. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. Dihapus. Dihapus. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Rencana Penggunaan Tenaga Keda Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA padajabatan tertentu dan jangka waktu tertentu. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPIKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. 92.Sistem Online... 2
Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
dan
Judul Bagian Kedua dan Paragraf I pada Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagian Kedua Retribusi PBG Paragraf I Nama, Objek, dan Subjek J 4.Ketentuan Pasal... 4 Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG, penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(l) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi penerbitan PBG dan SLF. (21 Penerbitan objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
6.perkuatan Bangunan... .) 6
Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(21 Wajib Retribusi PBG yaitu orang atau pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG. Judul Paragraf 2 pada Bagian Kedua BAB II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Paragral 2 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi PBG 7 S.Ketentuan Pasal...
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)