DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Juli 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Bab III Pelaksanaan Perizinan Berusaha Bab IV Pengendalian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bab V Pelaporan Bab VI Pendanaan Bab VII Ketentuan Peralihan Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya peningkatan investasi yang dilakukan melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan;
b.bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu dan perizinan berusaha secara lebih efektif, sederhana, dan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungiawabkan di daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2 0 1 8 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan, masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang . . . -2
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas . . .
5.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
8.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan akibat bahaya.
9.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
10.Perizinan Non-Berusaha adalah legalitas persetujuan dari Pemerintah Daerah kepada perorangan atau badan hukum dalam melakukan kegiatan tertentu selain yang diatur dalam ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko. 1 1. Non-Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik/ Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem ass adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga ass untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk PTSP.
14.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
15.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksaaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
16.Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang diselanjutnya disebut Pelaku UMK adalah Pelaku UMK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
17.Aparatur ... -4
17.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
b.pelaksanaan Perizinan Berusaha;
c.pengendalian dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
d.pelaporan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Pasal 3

( 1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perizinan berusaha di daerah.

(2)Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.Perizinan Non-Berusaha; dan
3. c.Non-Perizinan.

Pasal 4

( 1) Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Kepala DPMPTSP.

(2)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
2. b.penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan . . .
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. b.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
3. c.Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 6

(1)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.tinggi.
(3)Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
b.persetujuan lingkungan; dan
c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

Pasal 8

(1)Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perindustrian;
6. f.perdagangan;
7. g.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. h.transportasi;
  1. 1.kesehatan, obat, dan makanan; j . pendidikan dan kebudayaan;
9. k.pariwisata;
  1. 1.pos, telekomunikasi, penyiaran, sistem, dan transaksi elektronik; dan
10. m.ketenagakerjaan.
(2)Pelayanan . . .
(2)Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 10

(1)Setiap Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha.
(2)Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diperoleh melalui pelaksanaan pelayanaan Perizinan Berusaha di Daerah yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
(3)Pelaku Usaha dalam memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak dipungut biaya.
(4)Pelaku Usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 1 Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
1. a.manajemen penyelenggaraan;
2. b.pengintegrasian PTSP;
3. c.sarana dan prasarana;
4. d.sumber daya manusia aparatur;
5. e.tata hubungan kerja; dan
6. f.pengembangan sistem pendukung pelaksanaan Sistem oss.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…