DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum, Bab II Ruang Lingkup, Bab III Perencanaan, Bab IV Penyelenggaraan Perlindungan, Bab V Penyelenggaraan Pemberdayaan, Bab VI Kemitraan, Bab VII Peran Serta Masyarakat dan Badan Usaha, Bab VIII Pembiayaan, Bab IX Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sangat bergantung pada sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, dan akses permodalan serta informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa belum adanya peraturan perundang-undangan di Kabupaten Tangerang yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, sehingga diperlukan regulasi berupa Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya lkan Kecil;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang ... [ SALINAN ][sALINAN ]
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7.Peraturan Menteri Kelautan Nomor 3/PERMEN- KP / 2019 ten tang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL. BABI ...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
7.Peraturan Menteri Kelautan Nomor 3/PERMEN- KP / 2019 ten tang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL. BABI ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6.Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah segala upaya untuk membantu nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
7.Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
8.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
9.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
10.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
12.U saha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.
13.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
14.Pembudidayaan ... se bagai unsur yang memmmpm yang menjadi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
6.Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah segala upaya untuk membantu nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
7.Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
8.Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan.
9.Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
10.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11.Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pasca produksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.
12.U saha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, dan pemasaran.
13.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
14.Pembudidayaan ... se bagai unsur yang memmmpm yang menjadi
14.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15.Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan Perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
16.Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
17.Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
18.Pelaku U saha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/ atau sarana produksi Perikanan, prasarana, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
19.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudi Daya Ikan.
20.Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan dan Pembudi Daya Ikan mengalami gagal usaha yang disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim, pencemaran, kecelakaan kerja, atau kematian.
21.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat termasuk Masyarakat hukum adat, organisasi Masyarakat, dan korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
22.Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil bertujuan untuk:

a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b.memberikan ...
1. 14.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
2. 15.Kemitraan adalah kerja sama dalam pengelolaan Perikanan dalam rangka Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, yang dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.
3. 16.Kelompok Usaha Bersama Nelayan Kecil yang selanjutnya disebut KUB adalah badan usaha yang dibentuk oleh Nelayan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota. 1 7. Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang selanjutnya disebut Pokdakan adalah badan usaha yang dibentuk oleh Pembudidaya Ikan Kecil berdasarkan hasil kesepakatan atau musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
4. 18.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/ atau sarana produksi Perikanan, prasarana, pengolahan, dan pemasaran hasil Perikanan, yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
5. 19.Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko Penangkapan Ikan atau Pembudi Daya Ikan.
6. 20.Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan nelayan dan Pembudi Daya Ikan mengalami gagal usaha yang disebabkan oleh bencana alam, perubahan iklim, pencemaran, kecelakaan kerja, atau kematian.
7. 21.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok Masyarakat termasuk Masyarakat hukum adat, organisasi Masyarakat, dan korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
8. 22.Komoditas Perikanan adalah hasil dari Usaha Perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/ atau dipertukarkan.

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil bertujuan untuk:

a.menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
b.memberikan ...
b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
d.menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan, serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
e.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
f.melindungi dari Risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
g.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya Ikan Kecil meliputi:

a.perencanaan;
b.penyelenggaraan perlindungan;
c.penyelenggaraan pemberdayaan;
d.pembiayaan; dan
e.partisipasi Masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

( 1} Bupati bertanggung jawab menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.

(2)Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
2. b.rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah terkait.
(3)Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan.
(4)Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah terkait.
1. b.memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
2. c.meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil;
3. d.menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan, serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan;
4. e.menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. f.melindungi dari Risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
6. g.memberikan jaminan keamanan dan keselamatan, serta bantuan hukum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya Ikan Kecil meliputi:

a.perencanaan;
b.penyelenggaraan perlindungan;
c.penyelenggaraan pemberdayaan;
d.pembiayaan; dan
e.partisipasi Masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 4

(1)Bupati bertanggung jawab menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
(2)Perencanaan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
1. a.rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
2. b.rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah terkait.
(3)Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan.
(4)Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berwenang dalam Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
(2)Perlindungan terhadap Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penyediaan prasarana U saha Perikanan;
2. b.kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan;
3. c.jaminan kepastian usaha;
4. d.jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan
5. e.jaminan keamanan dan keselamatan.
(3)Perlindungan Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 6

(1)Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.prasarana Penangkapan Ikan;
2. b.prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
3. c.prasarana pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.
(2)Penyediaan prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan kemampuan Daerah.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…