DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Sistematika RPJMD; Bab lll Pengendalian dan Evaluasi; Bab lV Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029; Bab V Ketentuan Penutup:

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang…
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);
10.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 109);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0920);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0924); Dengan… Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN Memuat latar belakang penyusunan, dasar hukum, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11.Rencana…
11.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Umum Tata Ruang yang berfungsi sebagai kebijakan matra ruang Pembangunan Daerah.
13.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
14.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15.Strategi adalah langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pasal 2

(1)RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2025-2045, RTRW Tahun 2011-2031, dan RPJMN Tahun 2025-2029.
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan:
1. a.Renstra Perangkat Daerah; dan
2. b.RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH Memuat 3 (tiga) Subbab yang menjabarkan kondisi dan isu strategis pembangunan daerah, yaitu (1) Gambaran Umum Kondisi Daerah, menjelaskan kondisi daerah terkait aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, serta aspek pelayanan umum;

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
1. a.bab I memuat pendahuluan;
2. b.bab II memuat gambaran umum Daerah;
3. c.bab III memuat Visi, Misi, dan Program prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.bab IV memuat Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V memuat penutup.
(2)RPJMD…
(2)RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH Memuat 2 (dua) Subbab yang menjabarkan arahan pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, yaitu (1) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, menjelaskan visi dan misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai; dan (2) Strategi Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah, menjelaskan rumusan strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan yang selaras dengan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam periode lima tahun mendatang.

Pasal 4

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Memuat 2 (dua) Subbab yang terdiri dari: (1) Program Perangkat Daerah, memuat rangkaian program perangkat daerah serta indikator program menurut bidang urusan; dan (2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang memuat penjelasan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai ukuran dan/atau indikator keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari aspek kesejahteraan, aspek layanan, dan aspek daya saing.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
1. a.bencana alam;
2. b.goncangan politik;
3. c.krisis ekonomi;
4. d.konflik sosial budaya;
5. e.gangguan keamanan;
6. f.pemekaran Daerah; atau
7. g.perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2025. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN: (3,32/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang untuk setiap jangka waktu 1 (satu) tahun. yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan selama periode tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJPD Kabupaten Tangerang RPJMD Kabupaten Tangerang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kurun waktu RPJMD Kabupaten Tangerang adalah 5 (lima) tahun. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 terbagi dalam tahapan Perencanaan pembangunan pada periodisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1 (satu) tahunan, yang dituangkan dalam:

a.RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2025;
b.RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2026;
c.RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2027;
d.RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2028; dan
e.RKPD Kabupaten Tangerang I Tahun 2029. RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RKPD Kabupaten Tangerang. Pentahapan rencana Pembangunan Daerah disusun dalam masing-masing periode RKPD Kabupaten Tangerang sesuai dengan visi, misi, dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RPJMN, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RPJMD Kabupaten Tangerang dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Tangerang yang merupakan rencana Pembangunan tahunan Daerah, yang memuat prioritas Pembangunan Daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program, dan kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memiliki kedudukan strategis sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun. RPJMD menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan penyusunan anggaran, serta sebagai panduan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun renstra. Kesesuaian RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 ini dengan dokumen Perencanaan di provinsi dan Perangkat Daerah mutlak diperlukan untuk keterpaduan, kesinambungan, harmonisasi, dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Daerah dalam mewujudkan tujuan nasional serta visi dan misi Daerah. Dokumen RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 memiliki kedudukan strategis dalam penyusunan RKPD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang dalam lima tahun ke depan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis pada keunggulan lokal. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 adalah untuk:
a.Menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan;
b.Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
c.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan daerah sekitar, pemerintah provinsi, serta pemerintah pusat;
d.Mewujudkan partisipasi pemangku kepentingan pembangunan daerah secara proporsional dan profesional;
e.Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
f.Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan; dan
g.Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan maksud:
a.Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memberikan pedoman arah penyelenggaraan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah;
b.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah serta Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
c.Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d.Sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;
e.Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Kabupaten Tangerang; dan
f.Sebagai instrumen pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…