DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.prinsip pembentukan dana cadangan;3.tujuan pembentukan dana cadangan;4.besaran dan sumber pendanaan dana cadangan;5.pelaksanaan dan penatausahaan;6.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ketentuan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018 dan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Banten V Tahun 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.Undang-Undang... - 2 –

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 9.Peraturan... - 3 –
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olah Raga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2018 DAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA PROVINSI BANTEN V TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang
5.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang. 6.Pejabat... - 4 –
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.
9.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh peneriman Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pembentukan dana cadangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip pembentukan Dana Cadangan;
b.tujuan pembentukan Dana Cadangan;
c.besaran dan sumber pendanaan Dana Cadangan; dan
d.pelaksanaan dan penatausahaan Dana Cadangan.

BAB II

PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Dana cadangan dibukukan dalam rekening Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh BUD.
(2)Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan apabila Dana Cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.
(4)Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dana Cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.
(6)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
(7)Dalam... - 5 –
(7)Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa pada rekening Dana Cadangan, dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

(1)Dalam hal Dana Cadangan yang ditempatkan pada rekening Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk:
1. a.deposito;
2. b.sertifikat bank indonesia;
3. c.surat perbendaharaan negara;
4. d.surat utang negara; dan
5. e.surat berharga Iainnya yang dijamin pemerintah.
(2)Penerimaan hasil bunga/deviden rekening Dana Cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah jumlah Dana Cadangan.
(3)Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan Iainnya.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya:
1. a.penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018; dan
2. b.penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Banten V Tahun 2018.
(2)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Belanja Hibah Daerah.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER PENDANAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan sebesar Rp.141.000.000.000,00 (seratus empat puluh satu miliar rupiah), dianggarkan dalam APBD Perubahan Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2017 dan APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2018.
(2)Perincian kebutuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), adalah sebagai berikut:
1. a.sebesar Rp.90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tangerang;
2. b.sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang; dan
3. c.sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah) untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tangerang.
(3)Dana Cadangan... - 6 –
(3)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2016, selain sisa dana alokasi khusus, pinjaman Daerah dan dana darurat serta penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(4)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 7

(1)Dana Cadangan dapat direalisasikan setelah terpenuhi pagu Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dengan cara pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah.
(2)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(3)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 8

(1)Dalam hal penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, serta masih terdapat sisa-sisa Dana Cadangan pada rekening Dana Cadangan, maka sisa Dana Cadangan dimaksud dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
(2)Penatausahaan penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diperlakukan sama dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

Pasal 9

Pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - 7 –

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 11-9-2017 BUPATI TANGERANG, Ttd A. ZAKI ISKANDAR Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 11-9-2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd ISKANDAR MIRSAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN (8,53/2017). - 8 – PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2018 DAN PENYELENGGARAAN PEKAN OLAH RAGA PROVINSI BANTEN V TAHUN 2018 I. UMUM Bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 serta Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Banten V Tahun 2018 diperlukan dana yang besar sehingga apabila dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran akan berpengaruh pada likuiditas anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Tangerang memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2018 Dan Penyelenggaraan Pekan Olah Raga Provinsi Banten V Tahun 2018. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…