DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Perencanaan Bab III Pelaksanaan Bab IV Pelembagaan Pug Bab V Peran Serta Masyarakat Bab VI Penghargaan Bab VII Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Bab VIII Pembinaan Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melindungi hak dasar setiap masyarakat dengan meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan hak-hak warga negara sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tanpa adanya diskriminasi;
b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu upaya terpadu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penyetaraan peran masyarakat dalam strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, penguatan partisipasi, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang terkoordinasi di seluruh perangkat daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengarasutamaan gender di Daerah dibutuhkan pengaturan dalam sebuah Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Dj awa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1);
3.Undang-... _a
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Pengapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32771;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 201 1 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 927); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG Dan BUPATI TANGERANG PERATURAN GENDER. MEMUTUSKAN: DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urLrsan pemerintahan yang menjadi
5.Dinas.. Menetapkan -3 kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi laki dan perempuan.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung j awab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
10.Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender.
13.Gender Btdget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
14.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
15.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
16.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 1
17.Focal... -4
17.Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing- masing.
18.Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah.
19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 2O. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21.Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perenc€rnaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
22.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
24.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok, organisasi atau lembaga masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media massa yang ada di Daerah.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah wajib menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender.
(2)Kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dituangkan dalam RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(3)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembalgunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender. 5

Pasal 3

(1)Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3\ dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
(2)Analisis Gender terhadap RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan RKA Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 4

(1)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam penyrrsunan GBS. (21 Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan.
(3)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA Perangkat Daerah dan/atau daftar pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender. (21 RKA Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan sampai kepada kelompok rentan.
(3)Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.anak;
2. b.perempuan;
3. c.anak dan perempuan korban kekerasan;
4. d.penyandang disabilitas;
5. e.lanjut usia;
6. f.kepala keluarga perempuan;
7. g.keluarga miskin;
8. h.anak dan perempuan dalam situasi bencana; dan
9. i.perempuan dalam situasi khusus.

Pasal 6

(1)Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa Menyrrsun ARG dengan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara antara perempuan dan laki-laki.
(2)Penyusunan... (21 Penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
1. a.meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu Gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwqjudnya keadilan dan Kesetaraan Gender;
2. b.memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki{aki dan perempuan, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan dari penggunaan belanja dan/atau pengeluaran pembangunan;
3. c.meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, dan membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
4. d.membantu mengurangi kesenjangan Gender dan menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembangunan;
5. e.meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-taki maupun perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
6. f.menjamin agar kebutuhan dan aspirasi taki-laki maupun perempuan dari berbagai kelompok sosial dapat diakomodasikan ke dalam belanja dan/atau pengeluaran Daerah.

Pasal 7

(l) Untuk penguatan dan optimalisasi dalam penyusunan ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran kegiatan mengenai PUG. (21 Anggaran kegiatan mengenai PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran:

a.khusus target Gender;
b.Kesetaraan Gender; dan
c.pelembagaan Kesetaraan Gender.

(3)Kegiatan mengenai PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh Dinas.
(1)(2t
(3)Dinas menyusun kelamin.

Pasal 8

data terpilah Gender berdasarkan jenis Penyajian data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data kuantitatif atau data kualitatif. Data terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam penrusunan sistem informasi pUG terkait dengan:

a.indentillkasi perubahan kondisi dan situasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan;
b.perbedaan dari nilai, peranan, situasi, kondisi, aspirasi, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki menurut potensi yang dimiliki;
c.alat... 7- c d alat untuk melakukan Analisis Gender, untuk mengetahui permasalahan isu Gender dan mengukur ada tidaknya Kesenjangan Gender; dan evaluasi atas dampak kebijakan Gender.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 9

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah. Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

(1)(21 Pasal l0
(1)Bupati menetapkan Dinas sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pelaksanaan PUG di Kecamatan dan Kelurahan.
(1)Pemerintah Daerah men1rusun rencana aksi Daerah PUG untuk mengoptimalkan pelaksanaan PUG. (21 Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berfungsi untuk:
1. a.menjadi panduan dan arahan dalam pen5rusunan kebijakan, program, dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan yang responsif Gender;
2. b.mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkret dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, memiliki kontrol, dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, dan kontribusi pada terwujudnya keadilan dan Kesetaraan Gender; dan
3. c.memperkuat sistem dan komitmen Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan strategi PUG.

Pasal 12

(1)Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal I I paling sedikit memuat:
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
3. c.penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
4. d.penguatan partisipasi masyarakat di Daerah. (21 Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian... 8

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…