DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pengelolaan Kebudayaan Daerah; 3. Kesenian Tradisional; 4. Sejarah; 5. Cagar Budaya; 6. Permuseuman; 7. hak dan Kewajiban; 8. Pendanaan; 9. Sanksi administratif; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kebudayaan Daerah harus memperhatikan keragaman, budaya, agama, tradisi yang hidup di masyarakat dan globalisasi sebagai upaya perlindungan, pengakuan, pelestarian, dan penguatan identitas budaya Daerah;
c.bahwa dalam rangka melestarikan Kebudayaan Daerah, perlu adanya pengaturan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3.Undang-Undang...
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang. 5.Perangkat...
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7.Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang berada di Kabupaten Tangerang.
8.Unsur Kebudayaan adalah bagian dari suatu sistem kebudayaan dengan sifat yang berbeda-beda yang terkait satu sama lain dan membentuk satu kesatuan.
9.Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat.
10.Kesenian Tradisional adalah kesenian yang mengandung nilai-nilai, norma, kebiasaan, pengetahuan dan kepercayaan yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kabupaten Tangerang.
11.Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
12.upaya Jati Diri Daerah adalah sifat, sikap, dan perilaku masyarakat Daerah yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
13.Karakter Daerah adalah proses pengembangan sifat khas Daerah yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral yang dilandasi oleh nilai Pancasila.
14.Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
15.Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 16.Prasarana...
16.Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
17.Setiap Orang adalah orang perseorangan, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Kebudayaan Daerah berasaskan:

a.Pancasila;
b.Bhinneka tunggal ika;
c.keadaban;
d.kenusantaraan;
e.keadilan;
f.akulturasi; dan
g.keberlanjutan.

Pasal 3

Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

a.meneguhkan jati diri Daerah;
b.membangun karakter Daerah;
c.meningkatkan citra Daerah; dan
d.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.pengelolaan Kebudayaan;
b.kesenian Tradisional;
c.sejarah;
d.cagar budaya;
e.permuseuman;

BAB II

PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Kebudayaan Daerah.

Pasal 6

Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan berdasarkan prinsip:

a.hak berkebudayaan;
b.kearifan lokal;
c.kelestarian alam dan lingkungan hidup;
d.koordinasi dan keterpaduan secara sinergis antar pemangku kepentingan; dan
e.Jati Diri Daerah, harmoni kehidupan, dan etika kebudayaan Daerah.

Pasal 7

Pengelolaan Kebudayaan Daerah bertujuan:

a.memperkukuh keutuhan Daerah;
b.meningkatkan ketahanan budaya Daerah;
c.membangun keharmonisan dalam keanekaragaman budaya Daerah yang dinamis;
d.memperkuat keberlanjutan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan Daerah; dan
e.memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 8

Pengelolaan Kebudayaan Daerah meliputi:

a.perencanaan;
b.pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah;
c.Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah;
d.penyelenggaraan;dan
e.pengendalian.

Pasal 9

(1)Perencanaan Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyusunan rencana Pengelolaan Kebudayaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat Pelakunya dalam daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pelaku kebudayaan masyarakat yang berdomisili di Daerah.
(2)Ketentuan mengenai pengelolaan Kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…